Type Here to Get Search Results !

Kecamatan Wuar Labobar Jadi Tuan Rumah Pelaksanaan Pesparawi 2019 di Tanimbar

Kecamatan Wuar Labobar Jadi Tuan Rumah Pelaksanaan Pesparawi 2019 di Tanimbar

Kecamatan Wuar Labobar Jadi Tuan Rumah Pelaksanaan Pesparawi 2019 di Tanimbar

Posted: 15 Jul 2019 08:15 PM PDT

Kecamatan Wuar Labobar Jadi Tuan Rumah Pelaksanaan Pesparawi 2019 di TanimbarSAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Kecamatan Wuar Labobar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) rahun 2019 tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang akan diselenggarakan pada bulan November 2019.

Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon dalam kunjungan kerjanya ke Kecamatan Wuar Labobar selama 2 hari, dimana salah satu agendanya yaitu melantik Penjabat Kepala Desa Wunlah dan Serah Terima Jabatan Penjabat Kepala Desa Kilon pada tanggal 13 Juli 2019 di Balai Desa Wunlah, juga melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa beserta unsur-unsur kemasyarakatan di Desa Wunlah untuk membicarakan terkait dengan persiapan kegiatan Pesparawi dimaksud.

Dalam pertemuan dimaksud Bupati mengarahkan agar masyarakat Desa Wunlah dapat berpartisipasi aktif untuk mempersiapkan desanya yang akan menjadi pusat penyelenggaraan Pesparawi di bulan November nanti. Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait juga akan memberikan dukungan penyiapan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Bupati juga menghimbau agar desa-desa di Wuar Labobar turut serta memberikan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Kecamatan Wuar Labobar Jadi Tuan Rumah Pelaksanaan Pesparawi 2019 di TanimbarKhusus bagi Penjabat Kepala Desa Wunlah yang baru dilantik, Bupati meminta agar seluruh masyarakat dikerahkan untuk mulai melakukan persiapan dimulai dari rumah-rumah masyarakat yang akan ditempati oleh para peserta Pesparawi dan juga tamu lainnya sampai dengan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya.

Setelah pertemuan dilanjutkan dengan peninjauan infrastruktur desa dan pembangunan Gedung Gereja Protestan Maluku (GPM) Jemaat Wunlah yang diharapkan dapat segera rampung sebelum pelaksanaan Pesparawi nanti.

Penataan pekarangan rumah juga menjadi perhatian Bupati yang didampingi oleh Ketua TP PKK Kabupaten, agar masyarakat dapat memanfaatkan pekarangannya dengan tanaman-tanaman yang selain indah tapi juga memiliki manfaat bagi kebutuhan rumah tangga. (HumasTanimbar)

Petrus Fatlolon Hentikan Kegiatan Operasional HPHD dan HKm di Tanimbar

Posted: 15 Jul 2019 07:45 PM PDT

Petrus Fatlolon Hentikan Kegiatan Operasional HPHD dan HKm di TanimbarSAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Bupati Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon SM,MH menghentikan kegiatan operasional Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dari 7 lembaga HPHD dan 8 Kelompok Tani Hutan (KTH) di Tanimbar.

Menurut Kabag Humas Tanimbar, Blendy Souhoka dalam rilis pada Jumat (12/07/2019), hal ini dilakukan Bupati dengan mengeluarkan 2 surat, masing-masing bernomor: 522/792/2019 dan surat nomor: 522/796/2019. Surat bertanggal 28 Juni 2019 ini mengungkapkan perintah penghentian Kegiatan Operasional HPHD dan HKm di Tanimbar.

"Pengelolaan hutan desa dalam jumlah luasan yang begitu besar dinilai akan membawa dampak bagi pelestarian hutan khususnya di Pulau Yamdena secara berkelanjutan. Untuk itu Pemerintah Daerah telah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Desa bersama perwakilan masyarakat serta kelompok pengelola ijin tersebut dan menyetujui agar operasional HPHD dan HKm juga dihentikan operasionalnya," ujar dia.

Lembaga dan kelompok itu diantaranya Lembaga HPHD Lelingluan yang mendapat ijin operasional 15.141 ha di Desa Lelingluan, Kecamatan Tanimbar Utara (Tanut); Lembaga HPHD Lorulun (1.544 ha) di Desa Lorulun, Kecamatan Wetamrian; Lembaga HPHD Petuanan Alusi Batjas (267 ha) di Desa Alusi Batjas, Kecamatan Kormomolin; Lembaga HPHD Arma (7.782 ha) di Desa Arma, Kecamatan Nirunmas.

Selanjutnya Lembaga HPHD Wermatang (1.443 ha) di Desa Wermatang, Kecamatan Wermaktian; Lembaga HPHD Walerang (456 ha) di Desa Walerang, Kecamatan Fordata; Lembaga HPHD Romean (729 ha) Desa Romean, Kecamatan Fordata; KTH Bulur Tubun (372 ha) di Desa Tumbur, Kecamatan Wertamrian; KTH Taware (432 ha) di Desa Tumbur, Kecamatan Wertamrian. yang mencakup beberapa desa di petuanan tersebut.

Dikatakan Bupati Tanimbar dalam rapat koordinasi dengan FKPD dan juga SKPD serta instansi terkait telah menyepakati agar menghentikan eksport kayu keluar dari Tanimbar.

"Semua upaya ini dilakukan agar pelestarian lingkungan khususnya hutan di Tanimbar dapat terjaga dan terpelihara bagi kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Sebab menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama baik Pemerintah Daerah maupun seluruh lapisan masyarakat" jelas dia.

Sebelumnya pada tanggal 10 Juni 2019, Gubernur Maluku telah menghentikan sementara beroperasinya HPH di Pulau Yamdena yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bupati Kepulauan Tanimbar melalui surat nomor 552/785/2019.

Salah satu penegasan yang ditekankan oleh Gubernur Maluku adalah dampak perubahan iklim di Maluku sebagai akibat dari rusaknya hutan karena dieksploitasi secara berlebihan tanpa memperhatikan daya dukung hutan.

Dengan penghentian sementara kegiatan Operasional IUPHHK-HA/HT maka diharapkan dapat dievaluasi kembali akibat/dampak yang ditimbulkan dari pengelolaan hutan dimaksud.

Di Tanimbar sendiri, pemda dan berbagai unsur masyarakat terus mendorong upaya pelestarian hutan di Tanimbar, bukan hanya kepada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan oleh pemegang ijin IUPHHK-HA/HT saja tetapi juga Operasional HPHD dan HKm yang dikelola oleh Lembaga HPHD dan KTH. (Laura Sobuber)

Piterson Rangkoratat Ungkap 11 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Tanimbar

Posted: 15 Jul 2019 07:08 PM PDT

Piterson Rangkoratat Ungkap 11 Rancangan Peraturan Daerah di TanimbarSAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku Peterson Rangkoratat, SH menghadiri sekaligus Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanimbar dalam rangka Penyampaian Pidato Nota Pengantar Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) - Ranperda Inisiatif Pemerintah Daerah Tahun 2019 dan Ranperda Usul DPRD Tanimbar tahun 2019 pada Selasa (15/07/2019).

Dalam sambutannya, Sekda yang membacakan Pidato Pengantar Bupati menyatakan ada 11 ranperda yang diajukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Tanimbar.

Ranperda itu diantaranya: 1. Ranperda tentang Lambang Daerah; 2. Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah; 3. Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Klaster; 4. Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; 5. Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender.

6. Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian, Pangan Berkelanjutan; 7. Ranperda tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Petambak Garam; 8. Ranperda tentang Pencegahan Penggunaan Sampah Berbahan Kemasan Plastik.

Kemudian, 9. Ranperda tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang atau Lokasi Kegiatan Usaha; 10. Ranperda tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil; dan 11. Ranperda tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Rangkoratat menyampaikan bahwa bersamaan dengan 11 ranperda tersebut. Pihaknya juga mengusulkan 3 ranperda melalui hak inisiatif pemda yang disusun oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada DPRD Tanimbar.

Ketiga ranperda tersebut adalah: 1. Ranperda tentang Pengelolaan Sampah; 2. Ranperda tentang Parkir; dan 3. Ranperda tentang Perubahan Nama Desa Batu Putih menjadi Desa Otemer.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Tanimbar E. Labobar dan dihadiri oleh Anggota DPRD, Forkopimda serta Pejabat Struktural Lingkup Pemda Tanimbar. (Laura Sobuber)

Dinilai Mengandung Ideologi Feminisme, Gerakan Peduli Perempuan (GPP) Bandung Tolak RUU PKS

Posted: 15 Jul 2019 06:24 PM PDT

Dinilai Mengandung Ideologi Feminisme, Gerakan Peduli Perempuan (GPP) Bandung Tolak RUU PKS BANDUNG, LELMUKU.COM - Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) ditolak dua pekan berturut-turut untuk yang kedua kalinya di bulan Juli di Kota Bandung, Minggu pagi (14/07/2019) di sepanjang Car Free Day (CFD) jalan Dago.

Aksi ini dimotori oleh Gerakan Peduli Perempuan (GPP) Bandung. Ketua GPP Bandung, Marcia dalam penjelasannya kepada masyarakat mengatakan "makna kekerasan seksual yang terdapat didalam RUU PKS masih sangat luas sekali, jangan sampai Indonesia menjadi negara yang amoral karena RUU tersebut".

Pendapat lain diungkapkan bahwa RUU PKS syarat ideology feminism (yang mengakomodir LGBT). Seperti yang diungkapkan Divia "awalnya saya sendiri pun bertanya tanya kenapa kok ditolak padahal bagus gitu untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual tidak sedikit orang yang belum paham dan bilang kenapa sih harus ditolak, tapi setelah dikaji lebih dalam ternyata ada kata kata yang mengandung ambiguitas, yang sebenarnya berpotensi memunculkan masalah baru nantinya.

Masalah yang akan muncul bukan masalah yang kecil nantinya melainkan masalah yang besar, RUU ini juga ngandung kampanye ideologi Feminisme. Maka dari itu RUU ini harus di tolak"

Kekhawatiran yang sama juga disampaikan oleh Resna, salah seorang aktivis pelajar yang tergabung dalam aksi penolakan RUU P-KS Minggu pagi (14/7/2019) di jalan Dago.

"Karena tidak rela jika isinya bukan melindungi malah ditunggangi oleh faham yang merugikan fitrah perempuan," ujarnya.

"Karena sudah membaca beberapa pasal RUU yang secara redaksi sangat rancu dan ambigu, sehingga kemungkinan akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidal bertanggungjawab" tambah Rani, Mahasiswa yang tergabung dalam aksi Tolak RUU P-KS.

Selain itu jalannya aksi terlihat damai ditengah-tengah riuh pagi Ahad, dan juga aksi ini mendapat antusias yang tinggi dari masyarakat seperti mengambil gambar, menanyakan langsung kepada peserta terkait isu RUU P-KS. (PSP)

Pemerintah dan Bank Indonesia Sepakati Langkah Strategis untuk Menjaga Inflasi Sesuai Sasaran

Posted: 15 Jul 2019 05:30 AM PDT

Pemerintah dan Bank Indonesia Sepakati Langkah Strategis untuk Menjaga Inflasi Sesuai SasaranJAKARTA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia menyepakati langkah strategis untuk menjaga agar inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap terkendali dan berada dalam kisaran sasaran 3,5±1% pada tahun 2019. Inflasi IHK sampai Juni 2019 terkendali pada level 3,28% (yoy) ditopang tetap terjaganya inflasi pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang lebih rendah dari rata-rata lima tahun terakhir.

Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Onny Widjanarko, pencapaian ini tidak terlepas dari sinergi kebijakan moneter dan fiskal dalam mengelola kondisi makroekonomi yang sehat serta kebijakan struktural, termasuk pembangunan infrastruktur di berbagai daerah yang memperbaiki konektivitas dan kelancaran distribusi barang dan jasa.

Ke depan, Bank Indonesia dan Pemerintah di tingkat pusat dan daerah akan terus memperkuat koordinasi kebijakan melalui berbagai langkah strategis guna terus membawa inflasi dalam tren menurun dalam kisaran 3,0±1% pada 2020 dan 2021, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkesinambungan, seimbang, dan inklusif. ​​

Demikian kesimpulan yang mengemuka dalam rapat koordinasi antar pimpinan lembaga dan kementerian yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) pada 10 Juli 2019 di Jakarta. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku ketua TPIP dan dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Wakil Menteri Keuangan, Kepala Badan Pusat Statistik, Direktur Utama Perum Bulog, serta para Pejabat Eselon I dan II dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, serta Sekretaris Kabinet. ​​

Langkah strategis yang disepakati untuk menjaga inflasi 2019 dalam kisaran sasaran, difokuskan pada upaya untuk mengendalikan inflasi volatile food  maksimal 5%. Kebijakan ditempuh melalui kebijakan utama 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) dengan fokus pada Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Distribusi.

Kebijakan tersebut termasuk untuk mengantisipasi tantangan yang dapat memengaruhi prospek inflasi volatile food, di antaranya gangguan cuaca akibat kemarau yang lebih panjang serta ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah. Selain itu, rapat koordinasi juga menyepakati untuk terus memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi dengan tema "Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif".(BI)

Ikhsan Rosan Klarifikasi Informasi Penjualan Tiket Promo Garuda Indonesia

Posted: 15 Jul 2019 05:03 AM PDT

Ikhsan Rosan Klarifikasi Informasi Penjualan Tiket Promo Garuda IndonesiaCENGKARENG, LELEMUKU.COM - Sehubungan dengan adanya informasi mengenai penjualan tiket promo Garuda Indonesia yang disebarluaskan melalui Facebook Group dan layanan pesan singkat WhatsApp yang disebarluaskan pihak-pihak tertentu, bersama ini Garuda Indonesia memastikan bahwa kami tidak pernah mengeluarkan informasi maupun promo seperti yang terdapat di dalam Facebook Group maupun WhatsApp tersebut.

Adapun seluruh informasi mengenai tiket dan promo akan disampaikan secara resmi melalui website, mobile apps, media sosial dan kerja sama dengan pihak travel agent yang ditunjuk oleh Garuda Indonesia.

"Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jasa untuk memastikan kebenaran informasi mengenai tiket promo atau program pemasaran lainnya di luar sumber resmi Garuda Indonesia melalui pengecekan secara berkala pada situs website resmi kami atau silakan hubungi call center Garuda 24 jam di nomor 0804 1807 807 dan 021-23519999 serta melalui Twitter @garudacares," kata Vice President Corporate Secretary, M. Ikhsan Rosan dalam rilis media pada 02 Mei 2019.

Garuda Indonesia juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami terkait usaha penipuan yang dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan Garuda Indonesia di dalam proses transaksi.

Bagi para pengguna jasa yang ingin memperolah informasi mengenai promo yang ditawarkan oleh Garuda Indonesia dapat melalui website www.garuda-indonesia.com , mobile app Garuda Indonesia atau kunjungi akun media sosial resmi Garuda Indonesia seperti Instagram @garuda.indonesia, Facebook Garuda Indonesia, Twitter @IndonesiaGaruda serta call center Garuda Indonesia (24 jam) di nomor 021-2351 9999 dan 0804 1 807 807. (GIA)

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2019 Tetap Terkendali

Posted: 15 Jul 2019 05:03 AM PDT

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2019 Tetap TerkendaliJAKARTA, LELEMUKU.COM - Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2019 tetap terkendali. Inflasi IHK pada Juni 2019 tercatat 0,55% (mtm), melambat dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,68% (mtm).

Dengan perkembangan tersebut, sampai dengan bulan Juni 2019, inflasi IHK 2019 mencapai 2,05% (ytd), atau secara tahunan tercatat 3,28% (yoy), lebih rendah dari inflasi bulan lalu sebesar 3,32% (yoy).

Ke depan, Bank Indonesia tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memastikan inflasi tetap rendah dan stabil yang diprakirakan berada di bawah titik tengah kisaran sasaran inflasi 3,5±1% pada 2019.

Penurunan inflasi IHK Juni 2019 dipengaruhi oleh penurunan inflasi kelompok volatile food sejalan dengan berakhirnya pola musiman terkait bulan Ramadan dan Idulfitri. Kelompok volatile food mencatat inflasi 1,70% (mtm), menurun dibandingkan dengan inflasi bulan lalu sebesar 2,18% (mtm).

Penurunan inflasi volatile food dipengaruhi deflasi pada komoditas bawang putih, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh menurunnya permintaan pasca berakhirnya bulan Ramadan dan Idulfitri. Secara tahunan, inflasi kelompok volatile food tercatat 4,91% (yoy), meningkat dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 4,08% (yoy).

Kelompok administered prices yang mencatat deflasi seiring dampak positif penyesuaian tarif angkutan udara juga berkontribusi pada penurunan inflasi IHK. Kelompok administered prices pada Juni 2019 mencatat deflasi sebesar 0,09% (mtm), menurun dibandingkan dengan bulan lalu yang mencatat inflasi 0,48% (mtm).

Deflasi pada kelompok administered prices bersumber dari menurunnya tarif angkutan udara sejalan dengan berlanjutnya dampak penerapan kebijakan penurunan tarif batas atas angkutan udara. Secara tahunan, kelompok administered prices mencatat inflasi 1,89% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 3,38% (yoy).

Inflasi inti tetap terkendali, meskipun sedikit meningkat dibandingkan level bulan sebelumnya. Inflasi inti pada Juni 2019 tercatat 0,38% (mtm), meningkat dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,27% (mtm).

Komoditas utama penyumbang inflasi pada kelompok inti adalah nasi dengan lauk, emas perhiasan, ikan diawetkan, mie, dan upah pembantu rumah tangga. Secara tahunan, inflasi inti tercatat 3,25% (yoy), meningkat dibandingkan dengan inflasi bulan lalu sebesar 3,12% (yoy).

Inflasi inti yang terkendali tidak terlepas dari konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi, termasuk dalam menjaga pergerakan nilai tukar sesuai fundamentalnya. (BI)

Richard Louhenapessy Ungkap Sinovik Kota Ambon Masuk Top 99 Inovasi Terbaik 2019

Posted: 15 Jul 2019 04:58 AM PDT

Richard Louhenapessy Ungkap Sinovik Kota Ambon Masuk Top 99 Inovasi Terbaik 2019AMBON, LELEMUKU.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Provinsi Maluku masuk dalam Top 99 Inovasi Terbaik secara Nasional tahun 2019. Hal itu tersebut dikatakan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy saat menggelar konferensi pers diruang kerja Walikota, Senin (15/07/2019).

Pernyataan yang disampaikan Walikota tidak terlepas dari surat pengumuman yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) No. B/163/PP.00.05/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019.

Dalam surat tersebut dijelaskan, total inovasi yang terekam pada Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) adalah sebanyak 3156 inovasi yang diajukan oleh 331 instansi. Dengan 1872 inovasi pelayanan publik berstatus telah diajukan ke Admin KemenPANRB.

Kemudian melalui Seleksi Administrasi dihasilkan 1651 inovasi pelayanan publik yang dinyatakan lolos ke tahap Penilaian Proposal. Setelah melakukan penilaian terhadap inovasi yang dibuat, Tim Evalusi kemudian menyerahkan hasil penilaian kepada Tim Panel Independen.

Melalui rapat pleno Tim Panel Independen kemudian memilih 99 inovasi sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019.

Diketahui, Pemerintah Kota Ambon dengan judul inovasi Ambon City of Music masuk dalam Top 99 untuk kategori Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja, yang pada hari kamis mendatang akan menerima penghargaan Top 99 Inovasi terbaik yang diserahkan langsung oleh MenPANRB, Syafruddin di Semarang.

Namun sebelumnya, jelas Walikota, besok dirinya bersama tim akan melakukan presentasi didepan tim penguji. "Kalau lolos, Kota Ambon akan masuk ke tahap selanjutnya, yakni 45 besar," jelas Walikota.

Tim yang akan mendampingi Walikota seperti yang dijelaskan, antara lain, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon, R.Hayat; Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, F.Tasso; Direktur Ambon Music Office (AMO), R.Loppies. (DiskominfoAmbon)

Eduard John Pelt Gantikkan Thomas Jansen Sebagai Pelaksana Tugas Asisten III Sekda Kota Kupang

Posted: 15 Jul 2019 04:56 AM PDT

Eduard John Pelt Gantikkan Thomas Jansen Sebagai Pelaksana Tugas Asisten III Sekda Kota KupangKUPANG, LELEMUKU.COM - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Ir. Eduard John Pelt menjabat Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Kupang menggantikan Ir. Thomas Jansen Ga, MM. Hal ini ditandai dengan acara Serah Terima Jabatan yang disaksikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah, Ir. Elvianus Wairata, M.Si di ruang kerjanya di Kota Kupang pada Senin (15/07/2019).

Pelaksanaan serah terima terkait Ir. Thomas Jansen Ga, MM telah mencapai batas usia pensiun tugas terhitung mulai tanggal 3 Juni 2019 yang lalu, berdasarkan surat keputusan walikota kupang nomor : 00107/25371/AZ/05/19 tanggal 6 Mei 2019 tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun.

Turut hadir antara lain Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang, Abraham David Evil Manafe, S.IP, M.Si, Kepala Bagian Humas dan Informasi Sekretariat Daerah Kota Kupang, Yanuar Dally, SH, M.Si, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kupang, Martin Alan Yoga Girsang, SH, MH, Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Kupang, Johanes D. B. B. K. Assan, S.Kom, serta Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Kupang, Djoni D. Bire, SH.

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Kupang, Ir. Elvianus Wairata, M.Si selaku Pemerintah Kota Kupang menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan pengabdian yang setinggi-tingginya kepada Ir. Thomas Jansen Ga, MM atas jasa dan pengabdian selama aktif sebagai ASN serta selama menjabat sebagai Asisten III di lingkup Pemerintah Kota Kupang, dan menyampaikan harapannya bahwa dalam memasuki masa purna tugas, beliau akan tetap berkarya dan memberikan sumbangsihnya bagi kemajuan Kota Kupang, kota kasih.

Ir. Thomas Jansen Ga, MM sebelum menduduki jabatan terakhir sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Kupang, pernah menjabat  antara lain sebagai Plh Sekretaris Daerah Kota Kupang, Staf Ahli Walikota Kupang Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Kupang. (HumasKotaKupang)

Polri dan TNI Siap Amankan Pembangunan Tol Bengkulu – Sumatera Selatan

Posted: 15 Jul 2019 04:40 AM PDT

Polri dan TNI Siap Amankan Pembangunan Tol Bengkulu – Sumatera SelatanBENGKULU, LELEMUKU.COM - Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu dan Komando Resort Militer Korem 041 Garuda Emas menegaskan akan mendukung pembangunan ruas jalan tol yang menghubungkan antara Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan.

Kapolda Bengkulu, Brigjen. Pol. Drs. Supratman, memastikan pengamanan proses pengerjaan jalan tol tersebut agar tidak mendapat gangguan keamanan.

"Pasti dong kita mendukung pembangunan tol tersebut. Salah satu wujudnya kita dengan melakukan pengamanan supaya pembangunan itu tidak sampai ada gangguan," jelas Kapolda Bengkulu.

Kapolda juga memastikan pengamanan tersebut akan dilakukan sampai dengam seluruh pengerjaan ruas jalan tol selesai dikerjakan.

"Pengaman itu kita lakukan agar pembangunannya lancar dan selesai sesuai dengan waktu sudah ditetapkan," jelas Jenderal Bintang Satu itu .

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Danrem 041 Gamas, Kolonel Inf Dwi Wahyudi,S.AN., M.M. Ia menyebut pihaknya mendukung sepenuhnya pembangunan tol tersebut.

Ia menjelaskan jika memang dibutuhkan pihaknya siap terlibat dalam proses pengamanan selama pengerjaan ruas jalan tol tersebut.

"Kalau memang dibutuhkan kita siap bersama-sama dengan rekan dari Polda," jelasnya.

Proses pembangunan jalan tol Bengkulu-Sumsel sebentar lagi akan masuk tahap pelaksanaan. Pembebasan lahan yang masuk terdampak pembangunan tol ini pun akan segera dilakukan.

Rencananya, groundbreaking atau peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan tol ini akan dilakukan pada awal Agustus mendatang. Groundbreaking ini rencananya langsung dilakukan Presiden Joko Widodo.(HumasPolri)

Polda Kalsel Andalkan Aplikasi Bekantan Untuk Berantas Karhutla

Posted: 15 Jul 2019 04:31 AM PDT

Polda Kalsel Andalkan Aplikasi Bekantan Untuk Berantas KarhutlaBANJARMASIN, LELEMUKU.COM - Memasuki musim kemarau saat ini, potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali mengancam wilayah di Kalimantan Selatan. Untuk itu Polda Kalsel akan mengandalkan aplikasi "Bekantan" untuk memberantas karhutla.

Aplikasi berbasis teknologi informasi Android itu memang diperuntukkan untuk masyarakat agar dengan cepat bisa memberikan informasi adanya karhutla.

"Informasi yang disampaikan masyarakat akan dengan cepat ditindaklanjuti oleh polisi terdekat sesuai lokasi laporan," jelas Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol. Rizal Irawan, S.I.K., S.H., M.H., di Banjarmasin, Minggu (14/07/2019).

Kata "Bekantan" sendiri merupakan singkatan dari "Berantas kebakaran hutan dan lahan". Dimana penamaan Bekantan merujuk pada primata asli Borneo sejenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan.

Diharapkan polisi, dengan aplikasi bernama Bekantan jadi lebih familiar untuk masyarakat Kalsel dan menjadi daya tarik untuk mengunduh dan menggunakannya dalam upaya mencegah dan memberantas karhutla secara bersama-sama.

Beragam fitur pun bisa dimanfaatkan pengguna Bekantan. Selain memberikan laporan adanya karhutla, masyarakat juga dapat melihat hotspot atau titik panas secara realtime karena Polda Kalsel bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

"Seperti sekarang hari Minggu, 14 Juli 2019, pada aplikasi Bekantan terlihat jumlah titik api di Kalsel sebanyak 32," jelas Dirreskrimsus lebih lanjut.

Kemudian ada peta area sebagai petunjuk penggunanya menuju beragam lokasi penting seperti kantor polisi, posko pemadam kebakaran dan sebagainya.

Ada juga nomor telepon penting seperti rumah sakit, Damkar dan Basarnas hingga seluruh kantor polisi dari Polres hingga Polsek tersedia.

"Prinsipnya melalui aplikasi Bekantan, polisi akan selalu aktif dan siaga melakukan pencegahan karhutla. Karena personel akan mendapatkan notifikasi jika ada laporan di wilayahnya terjadi karhutla," pungkasnya.

Terlepas dari segala upaya petugas mencegah dan memberantas karhutla, ia mengingatkan hal utama yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat dan perusahaan agar tak membuka lahan dengan cara membakar.

Selain itu, masyarakat juga jangan membuang puntung rokok sembarangan ke lahan kosong yang rawan menyebabkan kebakaran lantaran rumput dan jerami yang kering mudah sekali terbakar, terlebih jika tertiup angin.

Bagi masyarakat yang belum memiliki aplikasi Bekantan, cukup mengunduhnya di Google Play Store. Kemudian daftarkan diri dengan cara memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada e-KTP karena sudah terintegrasi dengan sistem Dukcapil Kemendagri.

Sementara bagi anggota Polri, cukup memasukkan Nomor Registrasi Pokok (NRP) karena sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Personel Polri (SIPP). (HumasPolri)

Pemprov Papua Akan Lanjutkan Program Prospek dan Gerbangmas Usai PON XX 2020

Posted: 15 Jul 2019 04:26 AM PDT

Pemprov Papua Akan Lanjutkan Program Prospek dan Gerbangmas Usai PON XX 2020JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mewacanakan kembali mengaktifkan Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung (Prospek) serta Gerakan Bangkit, Mandiri Sejahtera (Gerbangmas), usai pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 mendatang.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, Muhammad Musa'ad, rencana tersebut sudah dibahas dengan kepala daerah dan telah mendapat persetujuan.

"Kalau dikatakan belum banyak kabupaten dan kota yang tahu jika dua program ini sementara dihentikan, sebenarnya sudah disampaikan dalam beberapa kesempatan. Namun, jangan khawatir sebab program ini kemungkinan besar dilanjutkan usai iven empat tahunan PON," terang dia di Jayapura, pekan lalu.

Kendati demikian, sebelum rencana itu dilanjutkan, Pemprov Papua masih akan melakukan evaluasi terhadap kedua program itu. Dalam artian masih akan dilihat apakah selama ini berdampak positif bagi pembangunan dan masyarakat di kampung-kampung atau sebaliknya.

"Sehingga jika pun dilanjutkan maka formatnya akan diatur apakah berjalan dengan model lama atau dirubah. Nanti semua tergantung hasil evaluasi," tegasnya.

Sebelumnya Gubernur Papua Lukas Enembe memastikan penghapusan program Prospek dan Gerbangmas, untuk selanjutnya fokus pada penyelenggaraan PON XX 2020.

Penghapusan dua program kerja itu dikarenakan hasil evaluasinya yang selama dijalankan, dinilai tak berhasil. Dilain pihak, seluruh kampung di Papua telah mendapat alokasi dana desa dari pemerintah pusat.

Senada disampaikan Sekda Papua Hery Dosinaen yang mengeluhkan penyaluran dana Prospek, yang sempat belum disalurkan oleh beberapa bupati. Padahal dana itu ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, khususnya yang berdomisili di kampung-kampung.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Papua pun pernah mendesak sejumlah pemerintah kabupaten agar segera menyalurkan dana rospek yang masih tertahan di kas daerahnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Papua Donatus menyebut penghapusan Prospek merupakan keputusan yang benar oleh gubernur sebab implementasinya banyak menemui kendala. (DiskominfoPapua)

Polda Metro Jaya Dukung Usulan BPTJ Soal Usulan Ganjil-Genap 15 Jam di Jakarta

Posted: 15 Jul 2019 04:22 AM PDT

Polda Metro Jaya Dukung Usulan BPTJ Soal Usulan Ganjil-Genap 15 Jam di Jakarta JAKARTA, LELEMUKU.COM -. Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya menyambut baik usulan pemberlakukan kebijakan ganjil-genap selama 15 jam di DKI Jakarta oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes. Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.I.K., M.Si. mengatakan, selama untuk kebaikan terutama mengalami kemacetan di Jakarta, polisi akan terus mendukung.

Ditambahkan lebih lanjut oleh Kabid Humas, yang memiliki kebijakan itu Pemprov DKI Jakarta. Sementara, sesuai tugas dan wewenangnya, polisi hanya ikut mendukung dan melaksanakan tugasnya dijalan, yaitu mengatur lalu lintas dan menciptakan kamseltibcarlantas.

Sebelumnya, Kepala Bagian Humas BPTJ Budi Rahardjo mengatakan, lalu lintas sekarang sudah sangat padat, kemacetan bertambah dan waktu tempuh menjadi lambat. Oleh karena itu, BPTJ mengusulkan agar pemberlakuan ganjil-genap selama 15 jam diterapkan kembali.

Salah satu jalan yang akan diberlakukan sistem ganjil-genap selama 15 jam yaitu ruas jalan S. Parman – Jalan Gatot Subroto – Jalan MT Haryono – DI Panjaitan – Jalan Ahmad Yani – hingga Simpang Coca Cola atau Perintis Kemerdekaan Cempaka Putih. (HumasPolri)

Dinkes Papua Imbau Buat KTP Elektronik Supaya Dapat Layanan Kesehatan Gratis

Posted: 15 Jul 2019 04:05 AM PDT

Dinkes Ppaua Imbau Buat KTP Elektronik Supaya Dapat Layanan Kesehatan GratisJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua mengimbau seluruh masyarakat di bumi cenderawasih agar tak ragu mengurus KTP elektronik, yang memiliki banyak fungsi baik dari sisi pendidikan, kesehatan maupun hal terkait lainnya.

"Kalau mau dapat layanan kesehatan gratis bikin KTP elektronik. Mengapa, sebab sekarang setiap warga harus punya Nomor Induk Kepegawaian (NIK). Dimana untuk mengurus anak masuk sekolah maupun kuliah pun wajib ada KTP elektronik".

"Bikin akte kelahiran anak pun wajib ada KTP elektonik. Semua harus ada NIK,  jadi saya imbau tidak usah termakan isu kalau bikin KTP itu antikris atau apalah. Sebab kalau tidak ada KTP elektronik, maka masyarakat sudah pasti tak dapat fasilitas gratis dari pemerintah," terang Kepala Dinas Kesehatan Papua Aloysius Giay, di Jayapura, kemarin.

Menurut dia, pihaknya bersama instansi terkait terus bekerja keras untuk mengintegrasikan Kartu Papua Sehat ke BPJS kesehatan.

Dimana saat ini ada sekitar lima ribuan pemegang KPS bakal diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan. Kendati demikian, pemerintah provinsi saat ini masih memberikan waktu satu minggu kepada kabupaten dan kota untuk melakukan verifikasi, untuk kemudian dikembalikan ke provinsi.

"Sehingga bisa jadi datanya bertambah atau berkurang. Yang jelas, dari dinas kesehatan terus berupaya menjamin masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan sudah ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota agar bisa dapat fasilitas berobat gratis. Tapi lagi-lagi warga diharapkan sudah punya NIK," harapnya.

Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk berharap masyarakat pemegang KPS dapat segera mendapat fasilitas sebagaimana pemilik kartu BPJS.

"Sebab dengan begitu masyarakat Papua bisa mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Karena kalau sudah ada BPJS kesehatan, masalah kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan terhadap orang asli Papua, akan bisa berjalan lebih baik," tutupnya. (DiskominfoPapua)

Dishut Papua Ingin Masyarakat Adat Diberi Ruang Kelola Hutan

Posted: 15 Jul 2019 03:54 AM PDT

Dishut Papua Ingin Masyarakat Adat Diberi Ruang Kelola HutanDishut Papua Ingin Masyarakat Adat Diberi Ruang Kelola HutanJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Papua berkeinginan kuat agar masyarakat adat diberi ruang seluas-luasnya untuk mengelola hutannya sendiri, sebagaimana amanat dalam UU Otsus.

Untuk mewujudkan hal itu, Dishut Papua mendorong revisi terhadap Peraturan Gubernur no.13 tahun 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat.

Menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Jan Jap Ormuseray revisi tersebut juga bertujuan agar regulasi Pergub 13, tak bertabrakan dengan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

"Baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri (Permen) Kehutanan. Makanya kita dorong supaya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) melalui Permen Kehutanan yang sebenarnya sudah diusulkan sejak tujuh tahun lalu," tergas Ormuseray di Jayapura, belum lama ini. 

Direktur World Wide Fund for Nature (WWF) - Indonesia Program Papua, Benja Victor Mambai menilai bijak langkah-langkah yang dilakukan Dishut Papua untuk memberi ruang kepada masyarakat adat.

Sebab dengan demikian, masyarakat adat bisa lebih leluasa dan secara mandiri dengan pengawasan pemerintah daerah, untuk mengelola hutan miliknya sendiri.

"Diharapkan pula ada peningkatan kesejahteraan melalui pendapatan yang layak dan adil, dari usaha pengelolaan hutan untuk masyarakat adat," tegas ia.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe berharap agar masyarakat bumi cenderawasih dapat menikmati hasil hutan, sampai kepada seluruh sumber daya alam yang ada didalamnya.

Pemerintah kabupaten dan kota pun diimbau segera mengoptimalkan peranan dan dan kebijakan pembangunan demi mewujudkan hal itu. Sehingga masyarakat adat yang berdomisili atau tinggal di hutan, dapat menikmati hasil pembangunan.

"Sebab jangan hanya pengusaha-pengusaha bermodal besar saja yang menikmati hasil hutan kita, tetapi masyarakat pemilik hutan pun harus ikut menikmati," harapnya. (DiskominfoPapua)

Bahrain Kasuba Buka Pelaksanaan TMMD Ke-105 Kodim Labuha di Halmahera Selatan

Posted: 15 Jul 2019 03:40 AM PDT

LABUHA, LELEMUKU.COM - Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), H. Bahrain Kasuba membuka pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Ke-105 Kodim 1509/Labuha bertempat di lapangan Desa Saketa.

Kegiatan tersebut dihadiri Danrem 152/Babullah Kolonel Inf Endro Satoto, S.I.P., MM, Para Dandim jajaran, Kepala Dinas Jajaran Pemkab Halsel, Camat dan para Kades. Dalam sambutannya Bupati menyampaikan bahwa pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan mendukung penuh pelaksanaan TMMD di wilayah Halsel, karena sebagai solusi percepatan pembangunan daerah.

Pembukaan kegiatan TMMD 105 ini ditandai dengan penyerahan alat kerja secara simbolis dan penandatanganan berita acara penyerahan dari Pemerintah Daerah kepada Satgas TMMD yang disaksikan oleh Danrem 152/Bbl.

Dalam keterangannya Dansatgas TMMD 105 Letkol Inf Imam Khanafi menyampaikan bahwa kegiatan TMMD ini menyasar 6  Desa dengan pembangunan fisik maupun non fisik yang akan dilaksanakan selama 1 bulan, sejauh ini peranserta dan partisipasi masyarakat sangat baik ditandai dengan banyaknya keterlibatan masyarakat selama pra TMMD yang telah dilaksanakan. Kami optimis pelaksanaan TMMD 105 ini dapat menyelesaikan seluruh sasaran fisik dan non fisik secara tuntas.(Penrem152)

Joice Fatlolon Imbau Masyarakat Tanimbar Konsumsi Makan B2SA

Posted: 15 Jul 2019 12:25 AM PDT

Joice Fatlolon Imbau Masyarakat Tanimbar Konsumsi Makan B2SASAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Joice Fatlolon Pentury, SP mengimbau seluruh masyarakat Bumi Duan Lolat untuk mengkonsumsi makanan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

Menurutnya Kepulauan Tanimbar sudah dianugerahi dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang kaya akan hasil laut yang beragam dan tanah yang luas untuk bercocok tanam, sehingga dirinya pun meminta para ibu-ibu yang merupakan motor penggerak dalam rumah tangga, secara khusus pengurus PKK harus menjadi contoh untuk sebisa mungkin menyajikan menu yang B2SA kepada anggota keluarga.

"Kita punya ikan banyak tetapi seting kita masak hanya goreng dan bening, padahal banyak hal yang dapat kita lakukan. Diharapkan setiap keluarga dapat mengkonsumsi makanan B2SA yang sesuai dengan kebutuhan gizi dari masing-masing," kata dia di Saumlaki pada Kamis (11/07/2019).

Joice menyatakan bahwa untuk memperoleh menu yang B2SA tidak harus mengeluarkan biaya besar atau membeli olahan makanan yang mahal, tetapi bagaimana bisa menyajikan makanan yang sama tetapi dihidangkan dengan berbeda untuk meningkatkan nafsu makan dalam keluarga, karena menurutnya nilai gizi yang dibutuhkan setiap orang itu berbeda yang dilihat dari jenis kelamin dan usia.

Ia pun menuturkan jika hal tersebut telah dipraktekkan dirinya sendiri dengan memanfaatkan lahan khusus di pekarangan rumah untuk bercocok tanam berbagai jenis tanaman, seperti sayur-sayuran, tanaman obat keluarga (Toga) dan berbagai jenis bunga untuk menghiasi sekeliling kediaman.

Kemudian Joice pun mengungkapkan prestasi dari TP-PKK Tanimbar yang baru saja diraih yaitu juara II Lomba Cipta Menu di Festival Pangan Lokal (FPL) (B2SA) yang diikuti oleh seluruh TP-PKK seluruh kabupaten dan kota seProvinsi Maluku.

Pada kesempatan itu pihaknya menampilkan olahan menu khas dari Bumi Duan Lolat dengan kategori Lunch Box B2SA, diantaranya nasi kembili, ikan kakap kukus, sup jagung kerang landak laut dan cemilan khas Tanimbar, seperti keripik pisang, ubi, petatas, sukun serta kacang asin dan manis.

"Maksud dari lomba ini adalah supaya bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari kita," tutupnya. (Laura Sobuber)

Gempa Bumi Beruntun di Maluku Utara, 160 Rumah di Halmahera Selatan Ambruk

Posted: 14 Jul 2019 09:49 PM PDT

Gempa Bumi Beruntun di Maluku Utara, 160 Rumah di Halmahera Selatan AmbrukJAKARTA, LELEMUKU.COM - Sekitar 19 guncangan gempa bumi dengan magnitudo tertinggi 7,2 skala richter (SR) menggoyang Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) pada Minggu (14/07/2019) hingga Senin (15/07/2019) pagi.

Episentrum gempa tersebut berada pada titik koordinat 0.59 Lintang Selatan dan 128.06 Bujur Barat atau berjarak 62 km Timur Laut Kota Labuha, Ibukota Halsel dengan kedalaman 10 kilometer di bawah permukaan laut.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan akibat gempa-gempa ini sejumlah rumah warga di beberapa kecamatan di wilayah Halsel dilaporkan ambruk. Beberapa titik parah itu diantaranya di Kecamatan Gane Barat Utara, Kecamatan Gane Timur Selatan, Kecamatan Gane Timur Tengah, Kecamatan Gane Dalam, Kecamatan Gane Barat Selatan dan Kecamatan Gane Timur.

"Kami mendapat laporkan satu orang meninggal dunia di Kelurahan Gane Luar, Kecamatan Gane Timur Selatan dan merobohkan sedikitnya 160 bangunan rumah. Hasil pemodelan menunjukkan gempa tidak berpotensi tsunami," kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Selanjutnya menurut Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG Daryono, gempa bumi Malut terjadi karena kawasan tersebut termasuk wilayah seismik aktif dan kompleks.

"Aktif artinya kawasan Halmahera Selatan memang sering terjadi gempa yang tecermin dari peta seismisitas regional dengan klaster aktivitas gempanya cukup padat," kata dia.

Disebut kompleks, kata dia, karena terdapat empat zona seismogenik sumber gempa utama di kawasan tersebut, yaitu Halmahera Thrust, Sesar Sorong-Sula, Sesar Sorong-Maluku, dan Sesar Sorong-Bacan.

Ketiga sistem sesar yaitu Sesar Sorong-Sula, Sesar Sorong-Maluku, dan Sesar Sorong-Bacan merupakan percabangan atau splay dari Sesar Sorong yang melintas dari timur membelah bagian atas kepala burung di Papua Barat.

Di Pulau Batanta, ke arah barat Sesar Sorong mengalami percabangan. Pada percabangan yang paling utara yaitu Sesar Sorong-Bacan itulah yang selama ini menyimpan akumulasi medan tegangan kulit bumi yang akhirnya terpatahkan sebagai gempa berkekuatan magnitudo 7,2 SR pada Minggu sore.

"Sesar Sorong-Bacan inilah pemicu gempa Halmahera Selatan," kata Daryono.

Ia mengimbau agar masyarakat di wilayah terdampak gempa menghindari bangunan yang retak atau rusak karena dikhawatirkan masih terjadi gempa susulan dengan kekuatan signifikan.

"Sebelum kembali ke dalam rumah, periksa dan pastikan ada atau tidaknya kerusakan atau keretakan pada tempat tinggal yang dapat membahayakan kestabilan bangunan," ajak dia.

Berdasarkan hasil monitoring BMKG, hingga Senin, pukul 05.00 WIB mencatat 61 kali gempa susulan (aftershock) dengan kekuatan terbesar 5,8 SR dan terkecil 3,1 SR. Dari jumlah itu, 28 gempa di antaranya terasa guncangannya oleh masyarakat.

Sesuai dengan peta tingkat guncangan (shake map) yang dikeluarkan BMKG, dalam waktu kuang dari 30 menit setelah gempa dapat diketahui bahwa gempa Halmahera Selatan berpotensi merusak.

Dalam peta shake map BMKG tampak zona gempa dan sekitarnya, guncangan mencapai warna kuning hingga kecokelatan yang artinya dampak gempa mencapai skala intensitas VII-VIII MMI. Intensitas gempa sebesar ini dapat berpotensi menyebabkan kerusakan dalam tingkat sedang hingga berat.

Dan hasil estimasi model ternyata benar. Karena berdasarkan laporan terbaru menunjukkan gempa yang terjadi itu menimbulkan banyak kerusakan bangunan rumah terutama dibeberapa desa seperti Gane Dalam, Ranga-Ranga, Lemo-Lemo, Bacan Timur, Bori, Saweang

"Mengingat banyak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa, masyarakat kami imbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," tuturnya.

Daryono mengatakan catatan sejarah gempa kuat dan merusak di Halmahera cukup banyak. Setidaknya di wilayah itu terjadi tujuh kali gempa kuat, yaitu gempa Pulau Raja pada 7 Oktober 1923 dengan magnitudo 7,4 SR dan intensitas VIII MMI.

Selain itu, gempa Bacan pada 16 April 1963 bermagnitudo 7,1 skala intensitas VIII MMI, gempa Pulau Damar pada 21 Januari 1985 magnitudo 6,9 intensitas VIII MMI, serta gempa Obi pada 8 Oktober 1994 magnitudo 6,8 intensitas VI-VII MMI.

Gempa Obi magnitudo 6,7 pada 13 Februari 1995 dengan intensitas VIII MMI, dan gempa Labuha 20 Februari 2007 magnitudo 6,7 intensitas VII MMI. (Albert Batlayeri)