Type Here to Get Search Results !

Personel KP Yudistira-8003 Berhasil Gagalkan Pengiriman TKI Illegal dari Batam ke Malaysia

Personel KP Yudistira-8003 Berhasil Gagalkan Pengiriman TKI Illegal dari Batam ke Malaysia

Personel KP Yudistira-8003 Berhasil Gagalkan Pengiriman TKI Illegal dari Batam ke Malaysia

Posted: 16 Jul 2019 07:53 PM PDT

Personel KP Yudistira-8003 Berhasil Gagalkan Pengiriman TKI Illegal dari Batam ke MalaysiaBATAM, LELEMUKU.COM - Personel Kapal Polisi (KP) Yudistira – 8003 Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri berhasil menggagalkan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) Illegal menuju Malaysia menggunakan speed boat.

Komandan KP. Yudistira Yudistira – 8003, AKBP Handoyo Santoso, S.I.K., M.Si., saat dikonfirmasi, Selasa (16/07/2019) mengatakan pengungkapan ini berdasarkan informasi warga dan berbekal informasi tersebut pihaknya berhasil mengamankan seorang pria berinisial L (36) warga Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

"Atas perbuatanya, pelaku dikenakan Pasal 81 Jo Pasal 69 UU 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)," jelas dia. (HumasPolri)

Laznas BMH-SAR Hidayatullah Turunkan Relawan dan Bantuan Logistik ke Halsel

Posted: 16 Jul 2019 07:53 PM PDT

Laznas BMH-SAR Hidayatullah Turunkan Relawan dan Bantuan Logistik ke HalselLABUHA, LELEMUKU.COM– Laznas BMH bersama SAR Hidayatullah pada Senin (15/7/2019) langsung bergerak ke Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) guna memberikan bantuan evakuasi dan logistik kepada para korban musibah gempa bumi berkekuatan 7,2 Skala Richter yang terjadi pada Minggu (14/07/2019).

"Alhamdulillah BMH dan SAR Hidayatullah pada Senin sore sudah tiba di lokasi. Saat ini tim berada di Desa Tawa Kecamatan Gane Barat Selaan, Halmahera Selatan,' terang Kepala BMH Perwakilan Maluku Utara, Arif Ismail.

Menuju ke lokasi kejadian, tim berangkat dari Ternate menuju Sofifi dengan speedboath selama satu jam, kemudian naik mobil lintas menuju Saketa sekitar 7 jam lamanya, baru menuju Bacan dan memakan waktu satu jam 30 menit.

"Perjalanan cukup panjang, sehingga baru hari ini (Selasa, 16 Juli 2019) tim dapat bergerak melakukan aksi bantuan," imbuh Arif Ismail.

Namun demikian, gempa bumi telah menyebabkan rumah-rumah warga roboh, sebagian hancur dan warga mulai tinggal di tenda-tenda darurat.

"Pengiriman relawan tahap pertama ini BMH dan SAR Hidayatullah fokus pada bantuan evakuasi dan logistik berupa kebutuhan pokok, tenda pengungsian. Insya Allah akan segera dibangun Posko Peduli Bencana, sehingga semakin banyak warga terdampak yang dapat kami bantu," papar Arif Ismail.

Bantuan mendesak yang dibutuhkan warga saat ini di lokasi berupa terpal untuk tenda pengungsian, makanan siap saji, selimut, perlengkapan bayi, obat-obatan, air mineral dan perlengkapan wanita.

"BMH dan SAR Hidayatullah insya Allah siap menjadi mitra terbaik masyarakat yang ingin membantu warga terdampak di Halmahera Selatan ini," tutup Arif Ismail. (PSP)

Tekan Laju Penurunan Alamiah Blok Mahakam, Pertamina Agresif Lakukan Pengeboran

Posted: 16 Jul 2019 07:42 PM PDT

Tekan Laju Penurunan Alamiah Blok Mahakam, Pertamina Agresif Lakukan PengeboranSAMARINDA, LELEMUKU.COM - Pertamina melalui anak usaha PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) secara agresif melakukan pengeboran di Wilayah Kerja (WK) Mahakam di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dari target tahun 2019 sebanyak 118 sumur pengembangan, kini telah terealisasi 52 sumur pada Juni 2019.

Direktur Hulu Pertamina, Dharmawan H Samsu menjelaskan sejak mengelola WK Mahakam, Pertamina menggenjot operasi untuk menahan laju penurunan alamiah produksi yang pada 2017 telah mencapai 57 persen. Angka tersebut saat ini berhasil ditekan Pertamina pada level 25 persen dan upaya terus dilakukan secara maksimal melalui pengeboran sesuai rencana.

"Kami terus melanjutkan pengeboran 118 sumur hingga akhir 2019 ini, sehingga diharapkan in-year decline rate bisa ditahan flat, sekaligus mulai mempersiapkan pengeboran sumur eksplorasi dalam di 2020," kata Dharmawan.

Dharmawan juga mengatakan pada 2018, Pertamina berhasil memproduksi gas sekitar lima persen di atas prediksi operator sebelumnya. Bahkan, untuk 2019, Pertamina menargetkan produksi Mahakam lebih tinggi dari proposal operator sebelumnya.

Dharmawan melanjutkan "Target ini cukup menantang mengingat tingkat maturasi yang cukup tinggi dari zona produksi eksisting sehingga kontribusi produksi Mahakam saat ini datang dari kantung-kantung reservoir yang lebih kecil dengan jarak antarsumur lebih dekat''.

Selain itu, menurut dia, value creation harus dilihat dari berbagai sisi, tidak hanya volume tapi juga efisiensi. Pada 2018, Pertamina berhasil menurunkan biaya cost recovery Blok Mahakam dari 1.271 juta dolar AS menjadi 973 juta dollar AS pada 2018, sehingga berimbas kepada laba Perusahaan.

"Pengeboran di area swamp juga lebih efisien yakni dari 11 hari menjadi hanya 6 hari, sehingga biayanya juga turun," ujarnya. Dharmawan meyakini bahwa manajemen biaya juga menjadi salah satu kunci meningkatkan hasil, di samping dibutuhkan pula terobosan berupa eksplorasi baru.

"Pengalaman mengelola Blok Mahakam memberikan wawasan bahwa investasi pada masa transisi sangat penting," tutupnya. Sebagai informasi, untuk menjaga tingkat kewajaran produksi yang telah memasuki periode penurunan alamiah sejak 2010 maka satu tahun sebelum alihkelola, Pertamina melakukan intervensi pendanaan untuk pengeboran di 15 sumur WK Mahakam yang diproduksikan di 2018 . Hal ini dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi, terjadi penurunan investasi sumur di tahun 2016 menjadi 44 sumur dan di 2017 menjadi 6 sumur.**

Pertamina Power Indonesia dan PTPN III Sukses Lakukan Engine Tes Pembangkit Listrik Biogas Kapasitas 2,4 MW

Posted: 16 Jul 2019 07:42 PM PDT

Pertamina Power Indonesia dan PTPN III Sukses Lakukan Engine Tes Pembangkit Listrik Biogas Kapasitas 2,4 MWMADRID, LELEMUKU.COM -  Pertamina melalui anak perusahaannya Pertamina Power Indonesia (PPI) dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III sukses melakukan  engine test atau Factory Acceptance Test (FAT) atas komponen utama Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) berupa 2 unit gas engine yang akan digunakan di PLTBg Sei Mangkei, Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Engine tes PLTBg dengan kapasitas 2,4 MW dilakukan di Siemens Gas Engine Factory Zumaia, Spanyol, Jumat (05/07/2019) yang disaksikan oleh tim Pertamina Power Indonesia  dan PTPN III. Setelah engine tes ini berhasil, milestone berikutnya adalah gas engine tersebut ditargetkan on site pada bulan September 2019.

Direktur Utama PPI, Ginanjar menyatakan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas hasil kerjasama PPI dengan PTPN III ini, merupakan pembangkit energi baru dan terbarukan yang memanfaatkan limbah pabrik cair kelapa sawit  dan rencananya akan segera beroperasi pada bulan November 2019. Kegiatan konstruksi dilaksanakan sejak Desember 2018 dan saat ini sudah dalam tahap fase akhir pembangunan sipilnya dan dalam tahap instalasi komponen utama pembangkit.

"Kerjasama antara PPI dengan PTPN III merupakan suatu bentuk partnership yang ideal, karena merupakan kerjasama dua perusahaan nasional, lintas industri, dan dengan basis Business to Business," ujar Ginanjar. 

Kerjasama ini, lanjut Ginanjar, diharapkan dapat memberikan manfaat multiplier effect terhadap pengembangan energi baru dan terbarukan serta meningkatkan partnership diantara perusahaan nasional dan Anak Perusahaan BUMN.

"Kerjasama ini juga diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan leverage skema pendanaan proyek dari institusi keuangan nasional dan tidak tergantung pendanaan asing," imbuh Ginanjar.

Skema pendanaan nasional, papar Ginanjar, mungkin akan menghadapi tantangan keekonomian dan competitiveness project, tetapi semua aliran dana ada di Indonesia, jadi harusnya ini tidak menjadi isu bagi para stakeholders.

Selain itu, kerjasama PPI dan PTPN III juga merupakan upaya untuk mewujudkan konsep Green Economic Zone di KEK Sei Mangkei  yang dapat menjadi rujukan pengembangan kawasan ekonomi yang mendukung pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang bersih dan ramah lingkungan.

"Ke depan, kedua belah pihak juga telah berencana untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di KEK Sei Mangkei untuk meningkatkan bauran pembangkit energi baru dan terbarukan," pungkas Ginanjar. (Pertamina)

Layani Kebutuhan Medis Masyarakat, Polda Papua Kirim Anggota ke Kepulauan Yapen

Posted: 16 Jul 2019 07:10 PM PDT

Layani Kebutuhan Medis Masyarakat, Dit Polairud Polda Papua Kirim Anggota ke Kepulauan YapenJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemberangkatan anggota Dit Polairud Polda Papua dalam rangka Pelayananan Medis Masyarakat Pantai dan Pesisir Papua di Distrik Poom, Kabupaten Kepulauan Yapen dilaksanakan dengan menggunakan Kapal KP. Kamdara milik Dit Polairud Polda Papua dari dermaga Polairud Polda Papua, Kota Jayapura pada Selasa (16/07/2019).

Kegiatan yang melibatkan 15 personel yang terdiri dari 14 personel Dit Polairud dan 1 Personel Bid Humas Polda Papua ini dipimpin langsung oleh Dir Polairud Polda Papua Kombes Pol Yulius Bambang Karyanto.

Perjalanan menuju Distrik Poom akan transit di Kabupaten Biak Numfor dan memakan waktu selama 22 jam.

Sebelum keberangkatan Personel, Dir Polairud Polda Papua menyampaikan kepada personel yang terlibat dalam legiatan tersebut untuk persiapkan bahan makanan dan periksa kembali kesiapan kelengkapan anggota dan kapal, baik perorangan maupun kelompok.

"Atur dengan baik jadwal piket kapal dan jadwal piket juru mudi agar personel yang melaksanakan piket tidak kewalahan, Untuk piket juru mudi yang semula 4 jam harus dirubah menjadi 1 jam, hal ini dilakukan agar personel maksimal dan tetap fokus kepada apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya," kata Dir Polair.

Lagi kata Dir Polair, personel juga diharapkan untuk selalu menjaga keselamatan diri sendiri maupun yang lainnya.

"Tetap menjaga kondisi kesehatan karena kegiatan yang akan kita laksanakan membutuhkan fisik yang prima, dimana harapan kita bersama agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan baik," tutur Kombes Pol. Yulius Bambang Karyanto.

Sebelum berangkat, diawali dengan doa yang bersama yang dipimpin langsung oleh Dir Polairud Polda Papua dengan harapan semoga selama perjalanan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa.

Kegiatan Pelayananan Medis Masyarakat Pantai dan Pesisir Papua dilakukan guna menjangkau masyarakat yang dinilai belum tersentuh oleh adanya pelayanan kesehatan, sehingga dengan kegiatan ini akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di karena letak geografis yang sulit di jangkau dengan transportasi laut maupun udara. (HumasPoldaPapua)

Meski Bachtiar Nasir Masih di Luar Negeri, Bareskrim Polri Tetap Proses Kasus Dana YKUS

Posted: 16 Jul 2019 07:10 PM PDT

Meski Bachtiar Nasir Masih di Luar Negeri, Bareskrim Polri Tetap Proses Kasus Dana YKUSJAKARTA, LELEMUKU.COM - Penyidik masih tetap memproses kasus penyelewengan dana Yayasan Keadilan untuk Semua (YKUS) yang dilakukan oleh Bachtiar Nasir. Namun, hingga saat ini, Bachtiar Nasir masih belum pulang ke tanah air dan masih berada di luar negeri.

"Saya sudah tanya tim penyidik Bareskrim, kasusnya on progres, artinya tetap jalan," jelas Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., Selasa (16/7/2019).

Status tersangka penggelapan dan TPPU dana YKUS yang menjerat Bachtiar diketahui publik pada Senin (6/5). Namun, Polisi telah menetapkan sebagai tersangka sejak awal 2018. Polisi sudah mengagendakan pemeriksaan atas Bachtiar sebanyak dua kali. Namun karena tak juga hadir, Polisi sebelumnya menyatakan akan menjemput paksa UBN setibanya di Tanah Air.

Bachtiar Nasir akan dijemput sesuai dengan Pasal 112 ayat 2 KUHAP, yaitu 'Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya'. (HumasPolri)

Aloysius Giay Bertekad Hilangkan Kesan Rumah Sakit Kumuh pada RSUD Jayapura

Posted: 16 Jul 2019 07:01 PM PDT

Aloysius Giay Bertekad Hilangkan Kesan Rumah Sakit Kumuh pada RSUD JayapuraJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, Aloysius Giay, bertekad menghilangkan kesan kumuh di tempat layanan kesehatan tersebut.

Aloysius yang juga menjabat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua ini, pun berkeinginan kuat melakukan penataan kembali lahan parkiran di rumah sakit yang kini terlihat sangat semrawut.

"Kalau kita baru masuk rumah sakit ini terlihat sangat kumuh bahkan semrawut parkirannya. Makanya saya ingin hilangkan kesan kumuh dan semrawut ini semenjak kembali menjabat sebagai pelaksana tugas direktur rumah sakit," terangnya, usai memberi arahan singkat kepada seluruh staf jajaran RSUD Jayapura, Selasa (16/7) petang.

Untuk langkah awal, dia mewacanakan relokasi rumah dinas dokter dan asrama perawat di depan Gedung Rawat Jalan RSUD Jayapua yang terlihat kumuh, untuk kemudian dibangun Taman Bukit Eden Pemulihan.

Pada lokasi yang sama pula, bakal dibangun gedung admininistrasi terpadu RSUD Jayapura yang didalamnya memberi layanan pengurusan Kartu Papua Sehat (KPS) terintergarsi dengan BPJS.

Tak sampai disitu, dia merencanakan pembangunan parkiran rumah sakit empat lantai dan terminal transit bagi angkutan umum dan milik pribadi di sekitar gedung Komisi Penangulangan AIDS (KPA) Papua.

"Supaya nanti tidak ada lagi masyarakat yang datang lalu parkir sembarangan. Begitu pula angkot atau angkutan umum".

"Intinya kita ingin supaya kesan jorok di rumah sakit dan tidak teratur ini bisa dihilangkan. Sehingga masyarakat yang datang berobat pun bisa merasa nyaman dalam pemulihan dari penyakitnya," ucap ia.

Ia tambahkan, diharapkan program ini bisa diwujdkan paling lambat pada 2020 mendatang. Sebab hal demikian berkenaan dengan rencana mewujudkan RSUD Jayapura sebagai rumah sakit rujukan dengan pelayanan kesehatan bintang lima. (DiskominfoPapua)

Pertamina Hulu Energi Bersinergi Melalui Kontrak Bersama Dengan 5 KKKS

Posted: 16 Jul 2019 06:48 PM PDT

Pertamina Hulu Energi Bersinergi Melalui Kontrak Bersama Dengan 5 KKKSJAKARTA, LELEMUKU.COM – Pertamina terus berupaya meningkatkan kinerja dengan melakukan sinergi bersama berbagai pihak, agar tercapai beragam potensi dan efisiensi dalam menjalankan proses bisnisnya.

Hal ini terwujud dalam penandatanganan Kontrak Bersama "Provision of Integrated Sharing Logistic Support Base Facilities and Service", yang digelar di Kantor SKK Migas Jakarta, (15/07/2019).

Momen penting ini merupakan inisiasi SKK Migas selaku regulator usaha minyak dan gas bumi (Migas) di Indonesia serta merupakan hasil sinergi antara PT Pertamina Hulu Energi WMO (PHE WMO) sebagai leader Kontrak Bersama, bersama KKKS lain yaitu Petronas Carigali (PC) Muriah Ltd., PC Ketapang II Ltd., PC North Madura II Ltd., PT Pertamina EP dan KrisEnergy (Satria) Ltd.

Dalam Kontrak bersama yang akan berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2019, berlaku nilai harga satuan yang sama dan terbaik untuk seluruh KKKS yang menggunakan Fasilitas dan Jasa Shorebase terintegrasi yang berlokasi di Lamongan Shorebase. Dimana sebelum adanya kontrak bersama ini, 6 KKKS yang berada di Lamongan Shorebase memiliki Kontrak sendiri dengan penyedia jasa yang sama, dan terdapat variasi nilai harga satuan.

Huddie Dewanto, Direktur Keuangan & Layanan Bisnis PHE menyampaikan bahwa melalui kontrak bersama ini, akan membawa keuntungan yang signifikan bagi Negara melalui efisiensi dan optimalisasi biaya operasi Hulu Migas dan dapat dijadikan benchmarking bagi KKKS lain.

Dengan sinergi yang sangat baik ini, didapatkan nilai cost-saving sebesar IDR 119 miliar, dibandingkan apabila para KKKS tetap menggunakan harga kontrak lama untuk periode 5 tahun kedepan.

Pada kesempatan ini, Tunggal, Deputi Pengendalian Pengadaan SKK Migas menyampaikan Industri migas saat ini sangat mendorong upaya-upaya efisiensi oleh para pelaku migas, mulai dari level Regulator, Pengawas, Pengendali dan Pelaksana, sehingga dapat menciptakan kegiatan yang efektif dan efisien. Salah satu upaya pencapaian kegiatan yang efektif dan efisien tersebut yakni adanya sinergi dari para pemangku kepentingan melalui pengadaan bersama atau kontrak bersama ini untuk ikut berperan bersama dalam mendukung peningkatan produksi dan lifting migas nasional.

Erwin Suryadi, Kepala Divisi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa SKK Migas menambahkan bahwa kegiatan hari ini patut menjadi perhatian sebagai bukti bahwa industri hulu migas masih menjadi primadona investasi di Indonesia dan kehadiran industri ini harus tetap berkomitmen menjalin kemitraan bersama masyarakat sekitar dalam membangun ekonomi lokal yang kuat dan berkelanjutan.

Selain itu SKK Migas juga secara kontinu melakukan perbaikan dan mencari terobosan – terobosan baru khususnya dibidang pengadaan untuk dapat mendatangkan barang dan/atau jasa ke Lapangan yang tetap memperhatikan kualitas, harga dan kemampuan produksi khususnya untuk produk – produk dalam negeri.(Pertamina)

Pohon Timpa Mobil di Jalan Nirwana Angkasa, Anang Agus Santoso Meninggal Dunia

Posted: 16 Jul 2019 06:48 PM PDT

Pohon Timpa Mobil di Jalan Nirwana Angkasa, Anang Agus Santoso Meninggal DuniaJAYAPURA, LELEMUKU.COM – Kecelakaan tunggal akibat pohon tumbang di Jalan Nirwana Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua mengakibatkan korban yang seorang anggota Polisi bernama Iptu Anang Agus Santoso meninggal dunia pada Selasa (16/07/2019).

Diketahui bahwa pada pukul 06.00 WIT, korban melintas di jalan Nirwana setelah pulang dari tempat dinas menuju rumahnya di daerah Angkasa, Distrik Jayapura Utara.

Korban yang menggunakan kendaraan roda 4 jenis Toyota Avanza warna Silver pun tertimpa pohon tepat di bagian body kendaraan yang mengakibatkan korban terjepit batang pohon dan meninggal dunia ditempat.

Kemudian, anggota yang dibantu masyarakat sekitar melaksakan evakuasi korban yang masih berada di dalam kendaraan dengan menggunakan 1 unit mobil derek dari Polda Papua.Korban lalu berhasil dievakuasi dari dalam mobil dan langsung dibawa ke RS Bhayangkara di Kotaraja guna dilakukannya proses lebih lanjut.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Drs. Ahmad Musthofa Kamal SH menjelaskan, tindakan yang telah diambil Polda Papua yaitu menerima laporan, mendatangi tempat kejadian, mengevakuasi korban dari dalam mobil, membawa korban Ke RS. Bhayangkara Jayapura dan melakukan koordinasi dengan pihak keluarga. 

"Kejadiaan naas yang menimpa saudara Iptu Anang Agus Santoso disebabkan oleh cuaca yang mengalami curah hujan yang tinggi dan disertai angin kencang sejak semalam," tutur Kabid Humas. (HumasPoldaPapua)

Jermias Rontini Wakili Indonesia di Melanesian Spearhead Group (MSG) Regional Security Strategy

Posted: 16 Jul 2019 06:37 PM PDT

Jermias Rontini Wakili Indonesia di Melanesian Spearhead Group (MSG) Regional Security StrategySUVA, LELEMUKU.COM – Dansat Brimob Polda Papua Kombes Pol. Jermias Rontini, S.IK, M.Si memimpin Delegasi Indonesia dalam pertemuan Melanesian Spearhead Group (MSG) yang membahas Strategi Keamanan Regional atau Regional Security Strategy di Suva, Fiji pada Selasa (16/07/2019).

Kegiatan yang merupakan perintah langsung Kapolri Jenderal Polisi Prof. Drs. H. M. Tito karnavian, PhD Melalui Wakapolri ini merupakan pertemuan ke-3 dimana Indonesia merupakan Full Member dari MSG yang membahas beberapa point antara lain, Penyelundupan Senjata, Penyelundupan Manusia, Terorisme, Money Laundering, Transnational Crime dan Climate Change.

Dalam pertemuan tersebut Dansat Brimob menekankan kerjasama regional antara kawasan Pasifik melalui MSG ini tidak membahas terkait ULMWP atau organisasi terlarang lainnya, karena Papua dinilai sudah final dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Negara-negara yang turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Papua Nugini, Solomon Islands, Vanuatu, Fiji New Caledonia's FLNKS, Kebijakan tersebut mendapat dukungan penuh untuk Papua dalam meperkuat hubungan keamanan di Kawasan Pasifik. 

Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari di mulai dari hari Senin tanggal 15 sampai dengan 18 Juli 2019. (HumasPoldaPapua)

Richard Louhenapessy Presentasi Ambon 'City Of Music' pada Seleksi Inovasi Pelayanan Publik

Posted: 16 Jul 2019 06:12 PM PDT

Richard Louhenapessy Presentasi Ambon 'City Of Music' pada Seleksi Inovasi Pelayanan Publik
JAKARTA, LELEMUKU.COM – Walikota Ambon, Provinsi Maluku, Richard Louhenapessy melakukan pemaparan terkait inovasi Ambon 'City Of Music' di depan Tim Panel Independen seleksi menuju Top 45 Inovasi Pelayanan Publik yang berlangsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada Selasa (16/07/2019).

Dalam paparannya Walikota yang didampingi Direktur AMO dan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemkot Ambon menjelaskan inovasi Ambon City Of Music tak lepas dari kebiasaan orang Ambon yang mencintai Musik dan berusaha mendorong Ambon menjadi industri musik berbasis kearifan masyarakat Kota Ambon.

"Inovasi ini dilatarbelakangi 90 persen masyarakat Ambon memiliki DNA dan intuisi bermusik yang sangat tinggi, tetapi yang menjadi masalah adalah musik belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyediakan lapangan kerja kepada masyarakat," kata Louhenapessy.

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mencanangkan "Ambon City Of Music" di tahun 2011, dan mendapat respon positif dari Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) untuk mendaftarkan Kota Ambon menuju Kota Musik Dunia versi UNESCO.

Dikatakannya, inovasi ini bertujuan untuk menciptakan industri kreatif musik yang dihasilkan dari kreativitas masyarakat Ambon berbasis harmonis, religius dan sejahtera, serta sejalan dengan SDGS tahun 2030.

"Sejak kreativitas musik dijadikan peluang usaha maka angka pengangguran dapat ditekan menjadi 1,5 persen pertahun, dan angka kemiskinan 0,15 persen pertahun, maka inovasi ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja dengan hadirnya tempat usaha dan ruang pertunjukan di Ambon," ujarnya.

Walikota mengakui, Ambon merupakan kota pertama di Indonesia yang memiliki inovasi dan branding, hal ini juga ditunjang dengan Peraturan daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2019 tentang Ambon kota kreatif berbasis musik, yang merupakan regulasi pertama di Indonesia yang membicarakan hak dan kewajiban musisi dari berbagai tempat usaha.

Inovasi ini, lanjutnya, menarik perhatian Bekraf untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis musik di Ambon.

"Konteks Indonesia merupakan inovasi yang baru dan spesifik dengan mengandalkan musik sebagai lokomotif utama pertumbuhan ekonomi kreatif lokal," katanya.

Dikatakannya, inovasi ini telah dievaluasi secara resmi melalui rapat internal baik rapat koordinasi dan laporan setiap bulan di Ambon Music Office (AMO), rapat antara AMO dan Disparbud, AMO dan Bekraf, serta monitoring dan evaluasi tempat usaha dan Perda Ambon berbasis musik tahun 2019.

Selain itu rapat ekternal yakni audit BPK dan monitoring serta evaluasi oleh Bekraf.

Walikota menambahkan, Kota Ambon telah menjadi contoh bagi beberapa daerah lain di Indonesia sejak tahun 2011, yang berupaya mengadopsi inovasi ini dengan cara mendaftarkan diri ke Bekraf untuk menjadi kota kreatif berbasis musik.

Walikota juga berharap Ambon city Of music selain bisa masuk dalam top 45 inovasi pelayanan publik juga dapat menjadi simbol kota musik yang dikenal banyak orang baik di Indonesia maupun di dunia.

Paparan inovasi disampaikan Walikota Ambon dihadapan enam penilai yakni JB Kristiadi, Nurjaman Muchtar, Eko Prasojo, Suryopratomo, Siti Zuhro, Neneng Goenandi. (DiskominfoAmbon)

Daftar Nama Menteri Jokowi-Ma'ruf di Kabinet Kerja Jilid II versi Koalisi Indonesia Maju, Hoax

Posted: 16 Jul 2019 08:53 AM PDT

Daftar Nama Menteri Jokowi-Ma'ruf di Kabinet Kerja Jilid II versi Koalisi Indonesia Maju, HoaxJAKARTA, LELEMUKU.COM – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari memastikan, beredarnya nama-nama menteri Kabinet Kerja jilid II Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin hoaks. Kejanggalan terlihat dari kop surat tersebut yang tertulis Koalisi Indonesia Maju, padahal koalisi Jokowi-Ma'ruf adalah Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Hoax," singkat Eva yang juga influencer Jokowi-Ma'ruf Amin kepada Okezone.com, Selasa (16/07/2019).

Eva di surat tersebut masuk dalam susunan kabinet sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Dalam surat berisi susunan nama-nama yang duduk di jajaran Kabinet Kerja Jilid 2 periode 2019-2024 itu ada sejumlah wajah lama, ada juga nama-nama baru.

Susunan nama di jajaran Kabinet Kerja Jilid II itu tertuang dalam risalah rapat pengangkatan menteri pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Dalam risalah yang bertuliskan Koalisi Indonesia Maju itu tercantum rapat tersebut berlangsung di Sentul City International Convention Center, Bogor, Minggu 14 Juli 2019, bertepatan dengan pidato "Visi Indonesia" yang disampaikan Jokowi.

Dari daftar tersebut, Luhut Binsar Panjaitan masih menduduki jabatan Menko Kemaritiman, Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan, Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Alam, Retno Lestari Priansari Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri, serta Basoeki Hadimoeljono sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sementara itu, ada juga nama lama lainnya di Kabinet Kerja jilid I yang berganti posisi pada kabinet berikutnya. Pramono Anung yang sebelumnya menjabat Seskab diproyeksikan menjadi Menteri Sekretaris Negara, dan Airlangga Hartarto yang sebelumnya menjabat Menteri Perindustrian ditugasi menjabat Menko Perekonomian.

Nama-nama "baru" pada Kabinet Kerja Jilid II banyak berasal dari Tim Kampanye Nasional (TKN) yang turut berjasa memenangkan paslon nomor urut 01 tersebut pada Pilpres 2019. Ketua TKN Erick Thohir diproyeksi menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Moeldoko menjabat Menko Polhukam, Ketua Tim Hukum TKN Yusril Ihza Mahendra, diplot jadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta putri mantan presiden Aburrahman Wahid, Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid, sebagai Menteri Sosial.

Yang menarik, terdapat sosok-sosok perempuan muda dalam jajaran Kabinet Kerja tersebut, yaitu Ketum PSI Grace Natalie serta putri Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo yakni, Angela Tanoesoedibjo. Grace Natalie disebut jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) serta Angela menjadi Menkominfo.

Di jajaran lembaga negara setingkat kementerian, pengusaha Wishnutama Kusubandio diproyeksi menjadi Kepala Badan Ekonomi Kreatif, sementara mantan Ketua MK, Mahfud MD, menjabat Jaksa Agung RI, menggantikan HM Prasetyo.

Berikut risalah rapat yang berisi susunan nama-nama menteri Kabinet Kerja Jilid II :

RISALAH

RAPAT PENGANGKATAN MENTERI PEMBANTU PRESIDEN DALAM

KABINET KERJA JILID II PERIODE 2019-2024

Jenis Rapat : Musyawarah pengangkatan Nama-nama Menteri Pembantu Presiden

dalam Kabinet Kerja Jilid II Periode 2019-2024 Masa Kepemerintahan

Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin bersama Partai Koalisi.

Hari,Tanggal : Minggu, 14 Juli 2019

Pukul : 21.00 WIB

Sifat Rapat : Tertutup

Pemimpin Rapat : Ir. H. Joko Widodo

Sekretaris Rapat : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Tempat : Ruang Rapat Sentul City Internasional Convention Center, Jln. Jenderal

Sudirman,Cipambuan, Kec. Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat 16810.

Acara : Pemilihan Sekaligus pengangkatan Menteri kabinet Kerja Jilid II

Hadir : -Presiden Terpilih Ir. Joko Widodo

-Wakil Presiden Terpilih Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin

-Ketua Umum Partai Koalisi

-Sekretaris Jenderal Partai Koalisi

-Ketua TKN (Tim Kampanye Nasional)

HASIL RAPAT

Menyepakati Nama-nama Berikut sebagai Menteri Pembantu Presiden dalam Kabinet Kerja Jilid II Masa

Kepemimpinan Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin

Periode 2019-2024

Presiden : Ir. H. Joko Widodo

Wakil Presiden : Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin

MENTERI KABINET

Menteri Sekretaris Negara : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Menteri Perencanaan Pembangunan Negara : Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman : Luhut Binsar Panjaitan, M.P.A.

Menteri Perhubungan : Prof. Dr. Techn. Ir. Danang Parikesit, M.Sc.

Menteri Kelautan dan Perikanan : Susi Pudjiastuti

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral : Ignasius Jonan

Menteri Pariwisata : H. Dedi Mulyadi, S.H.

Menteri Koordinator Bidang Politik

Hukum dan Keamanan : Dr. H. Moeldoko, S.I.P.

Menteri Dalam Negeri : Ir. Hasto Kristiyanto, MM.

Menteri Luar Negeri : Retno Lestari Priansari Marsudi

Menteri Pertahanan : Agum Gumelar, M.Sc.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.Sc.

Menteri Komunikasi dan Informatika : Angela Herlina Tanoesoedibjo

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi : Prof. Dr. Soffian Effendi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian : Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A.,M.M.T.

Menteri Keuangan : Sri Mulyani Indrawati, S.E, M.Sc, Ph.D.

Menteri BUMN : Dr. Dwi Soetjipto, M.M.

Menteri Koperasi dan UKM : Dra. Eva Kusuma Sundari, MA, MDE.

Menteri Perindustrian : Soetrisno Bachir, SE.

Menteri Perdagangan : Komjen. Pol Drs. Budi Waseso

Menteri Pertanian : Dr. Arif Satria SP, M.Si.

Menteri Ketenagakerjaan : Rieke Diah Pitaloka. M.Hum.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat : Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc,Ph.D.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan : Nurul Almy Hafild.

Menteri Agraria dan Tata Ruang : Dr.Ir. Arif Budimanta, MSc

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan : Muhammad Prananda Prabowo

Menteri Agama : KH. Asep Saepudin

Menteri Kesehatan : Dr. Hasto Wardoyo, SP. OG.

Menteri Sosial : Zannuba Ariffah Chafsoh, M.P.A.

Menteri Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak : Grace Natalie Louisa S.Ak

Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar

dan Menengah : Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi : H. Abdul Hamid Wahid, M.Ag.

Menteri Pemuda dan Olahraga : Erick Thohir

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi : Budiman Sudjatmiko, M.Sc, M.Phil.

PEJABAT SETINGKAT MENTERI

Jaksa Agung : Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H, S.U.

Panglima Tentara Nasional Indonesia : Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia : Prof. Drs. H. Muhamad Tito Karnavian, M.A,Ph.D

Sekretaris Kabinet : Maruarar Sirait, S.IP.

KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

Kepala Badan Intelejen Negara : Dr. Budi Gunawan, S.H, M.Si, Ph.D.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal : Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.

Kepala Badan Ekonomi Kreatif : Wishnutama Kusubandio

KEPALA LEMBAGA NON STRUKTURAL

Kepala Staf Kepresidenan : Diaz Hendropriyono

Salinan Resmi Akan Dikeluarkan Pasca Pengumuman Kabinet Kerja Jilid II.

Inilah 3 Pesan Joko Widodo ke Inpex untuk Kelancaran Proyek LNG Blok Masela

Posted: 16 Jul 2019 07:48 AM PDT

Inilah 3 Pesan Joko Widodo ke Inpex untuk Kelancaran Proyek LNG Blok MaselaJAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut disetujuinya revisi Rencana Pengembangan atau Plant of Development (PoD) Proyek gas alam cair (LNG) Blok Masela di Laut Arafura dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku dengan menyatakan 3 pesan yang harus ditepati Inpex Corporation sebagai operator pada proyek tersebut.

Menurut Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa perusahaan minyak dan gas (migas) asal Jepang itu harus mematuhi mendukung pemanfaatan produk dan bahan lokal Indonesia serta pekerjakan tenaga kerja lokal di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) di Provinsi Maluku.

Khusus untuk tenaga lokal presiden mewajibkan Inpex melakukan pelatihan guna meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) setempat.

"Pertama jalankan apa yang dipersyaratkan dalam persetujuan Menteri ESDM dalam POD; Kedua, bagaimana memaksimalkan konten lokal; Ketiga, bagaimana pengembangan sumber daya manusia (SDM) lokal yang ada di di sana. Jadi pemanfaatan tenaga kerja daerah diharapkan bisa dioptimalkan sehingga nanti ada training-training untuk meningkatkan kapabilitas SDM setempat," kata Dwi kepada wartawan pada Selasa (16/07/2019).

Presiden Jokowi kata Dwi, berharap dengan pengembangan kilang darat Blok Masela di Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) Pulau Yamdena, rakyat Indonesia dapat menerima dampak besar pada investasi, terutama di wilayah Indonesia Timur.

"Selain itu akan ada multiflier efect, akan ada industri petrokimia di sana dengan memanfaatkan 150 kubik feet produksi migas dan kemungkian ada investasi sekitar 1,5-2 miliar dolar Amerika," ungkap dia.

Ketua SKK Migas yang dilantik pada akhir 2018 lalui ini menyatakab bahwa proses revisi POD Blok Masela yang sudah dinyatakan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Sehingga dirinya bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan President-CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda dapat dengan mulus menyampaikan hal ini ke Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta.

"Meskipun negosiasi alot akhirnya pada hari ini kita bisa menyelesaikan investasi yang sangat besar ini yang sangat berarti untuk Indonesia," katanya.

Tujuan pihaknya menggandeng KPK agar mencegah potensi korupsi dalam pengembangan blok yang memiliki investasi besar dan penggunaan kontrak bagi hasil (PSC) cost recovery tersebut. Revisi PoD ini telah sesuai dengan rekomendasi dari SKK Migas setelah pihaknya menandatangani Head of Agreement (HoA) pada 16 Juni 2019 lalu.

Kini PoD yang dibuat berdasarkan HoA tersebut telah siap dieksekusi dan langkah selanjutnya dalam pengembangan Blok Masela ini adalah keputusan akhir investasi atau Final Investment Decision (FID) yang akan diselesaikan dalam 1 tahun kedepan.

Inpex Corporation melalui anak usahanya, Inpex Masela Ltd., telah menerima persetujuan secara resmi dari pemerintah Indonesia mengenai revisi PoD kilang gas alam cair Abadi yang telah diajukan pada 20 Juni 2019.

Dalam pengembangan proyek LNG Lapangan Abadi, Inpex diproyeksikan menghasilkan gas sebanyak 9,5 juta ton per tahun dalam bentuk LNG dan 150 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/mmscfd) untuk gas pipa. Pemegang Participating Interest di Blok Masela yaitu Inpex Masela Ltd. dengan porsi 65 persen dan Shell Upstream Overseas Services dengan 35 persen. (Albert Batlayeri)

Papua Barat dan Selandia Baru akan Kembangkan Pertanian dan Peternakan

Posted: 16 Jul 2019 07:29 AM PDT

Papua Barat dan Selandia Baru akan Kembangkan Pertanian dan PeternakanAUCKLAND, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat dan Pemerintah Selandia Baru atau New Zealand pada Jumat (11/07/2019) melakukan penandatanganan MOU tentang pengembangan sektor Pertanian dan Peternakan pada acara The First Pasific Expotion yang berlangsung di Auckland.

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, SH., M.Si mengatakan, Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) adalah salah satu daerah beriklim dingin di Papua Barat yang sangat cocok dan strategis dalam pengembangan sektor pertanian.

Disisi lain Pemerintah New Zealand telah terbukti berhasil di sektor pertanian dan mempunyai kesamaan iklim, Oleh sebab itu  keahlian yang dimiliki New Zealand akan sangat bermaanfaat untuk pengembangan sektor pertanian di Papua Barat khususnya Kabupaten Pegaf.

Lebih lanjut dikatakan, selain pengembangan sektor pertanian, Pemerintah New Zealand juga akan membantu Pemprov. Papua Barat untuk pengembangan sektor peternakan sapi.

"Berdasarkan MoU yang telah ditandatangi bersama, Pemerintah New Zealand akan melakukan kunjungan ke Papua Barat untuk melihat langsung komoditas sector pertanian di Pegaf serta daerah lainnya yang cocok untuk pengembangan sector peternakan sapi," ungkap Lakotani.

Seperti diketahui bersama, saat ini di Papua Barat khususnya untuk sector peternakan sapi telah dikembangkan pada beberapa daerah antara lain Peternakan Sapi Bali di Bomberay Kabupaten Fakfak dan di Kebar Kabupaten Tambrauw serta pengembangan sapi potong di Sorong, namun belakangan ini belum membuahkan hasil yang maksimal.

Oleh sebab itu melalui MoU yang telah dilakukan, diharapkan kedepan Pemerintah New Zealand akan memberikan kontribusi baik untuk pengembangan sektor pertanian dan pengembangan ternak sapi di Papua Barat.

Untuk diketahui, Pameran The First Pasific Exposition di Auckland Selandia Baru adalah pameran yang menampilkan tema perdagangan, pariwisata, investasi dan budaya, yang akan berlangsung  tanggal sejak tanggal 11 - 14 Juli 2019. (HumasPapuaBarat)

Kodim Saumlaki Rangkul Siswa-Siswi SMA Kristen Saumlaki Ikut Penyuluhan

Posted: 16 Jul 2019 07:20 AM PDT

Kodim Saumlaki Rangkul Siswa-Siswi SMA Kristen Saumlaki Ikut PenyuluhanSAUMLAKI, LELEMUKU.COM –   Komando Distrik Militer (Kodim) 1507/Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku merangkul generasi muda Bumi Duan Lolat untuk mengikuti kegiatan penyuluhan dalam rangka kegiatan pelaksanaan Karya Bhakti Skala Besar Kodam XVI/Pattimura Tahun 2019 pada Selasa (16/07/2019).

Menurut Dandim 1507/Saumlaki, Letkol Inf Rahmad Saerodin S.I.P kegiatan yang dilaksanakan bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Kristen Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) itu diisi dengan materi wawasan kebangsaan yang disampaikan oleh Pasi Ops Kodim 1507/Saumlaki, Lettu Inf Deny Wakim, Pengenalan waspada narkoba oleh Dinas Kesehatan Tanimbar, Yohanes Losa dan Apo Fenan  dan pengetahuan Lalu Lintas oleh anggota Sat  Lantas Polres Maluku Tenggara Barat (MTB), Bripka W. Atajalim dan Bripda Ikel. L .

Pada kesempatan itu pula Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Kristen Saumlaki, Andi Batlayar, S. Pd sangat mengapresiasi kehadiran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rangka memberikan penyegaran dan inspirasi untuk meningkatkan rasa cinta tanah air.

"Kita harus bersyukur bahwa kita lahir di jaman kemerdekaan dan terima kasih atas kedatangan TNI ke SMA Kristen Saumlaki untuk memberikan bekal kepada kami. NKRI harga mati," kata dia.

Penyuluhan itu pun dijadwalkan akan berlanjut di Kampus STIESA, STIAS, STKIP Yayasan Lelemuku pada hari Rabu (17/07/2019) dan SMK negeri 1 Tansel pada Kamis (18/07/2019).

Selain Dandim Rahmad Saerodin dan Kepsek Batlayar turut hadir pula Kasdim 1507/Saumlaki, Mayor Inf M.Ibrahim Sidik Soulisa, Pasi Ops Kodim 1507/Saumlaki, Lettu Inf Deny Wakim, Batih Intel Kodim 1507/Saumlaki,  Serma Purwanto, Bamin Intel Kodim 1507/Saumlaki,  Serka Albert P, Para guru SMA Kristen Saumlaki dan seluruh siswa siswi SMA Kristen Saumlaki yang berjumlah sekitar kurang lebih 350 orang. (Laura Sobuber)

Tingkatkan Minat Baca Anak, Kodim Saumlaki Jalankan Perpustakan Keliling di Lauran

Posted: 16 Jul 2019 07:10 AM PDT

Tingkatkan Minat Baca Anak, Kodim Saumlaki Jalankan Perpustakan Keliling di LauranLAURAN, LELEMUKU.COM – Komando Distrik Militer (Kodim) 1507/Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku melaksanakan Program Perpustakaan keliling dalam rangka Karya Bakti Skala Besar Kodam XVI/Pattimura guna meningkatkan minat baca generasi muda penerus bangsa dari Bumi Duan Lolat pada Selasa (16/07/2019).

Menurut Dandim 1507/Saumlaki, Letkol Inf Rahmad Saerodin S.I.P, pelaksanaan kegiatan program ini bertempat di Sekolah Dasar (SD) Naskat II ST. Yoseph Lauran dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel).

"Beberapa aktifitas yang dilakukan melalui program Babinsa yaitu Babinsa mengajar SD II dengan kegiatan membaca buku tentang mitra TNI, menulis, aawasan kebangsaan, peraturan baris berbaris. Babinsa mengajar PAUD dengan mengajarkan tentang cara mencuci tangan, mengajarkan tentang cara menyikat gigi, mengajarkan tentang cara menyanyikan lagu indonesia raya serta perpustakaan keliling," ujar dia.

Tingkatkan Minat Baca Anak, Kodim Saumlaki Jalankan Perpustakan Keliling di LauranSelain Dandim Rahmad Saerodin turut hadir pada kegiatan yang dimulai pada pukul 08.00 WIT hingga 10.20 WIT itu Kasdim 1507/Saumlaki, Mayor Inf M.Ibrahim Sidik Soulisa, Danramil 02 - 1507/ Saumlaki Kodim, Kapten Inf Andalais Ohorella, Kepala sekolah PAUD, Eta. Renolad dan Kepala Sekolah SD Naskat II, Lenor Elisabet Laisina S.Pd.

Program Perpustakaan keliling itu merupakan bagian dari Program Serbuan Teritorial Kodam XVI/Pattimura Tahun 2019 bertujuan  membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau terpencil dan terluar serta waktu  pelaksanaan di Wilayah Kodim 1507/Saumlaki yaitu pada Sabtu (13/07/2019) hingga Sabtu (20/07/2019).

Rincian kegiatan yang dilakukan diantaranya kerjasama atau gotong royong karya bakti peduli lingkungan, penanaman pohon dan berbagai kegiatan non fisik, seperti karya bakti pemuda, pelayanan kesehatan, pembagian sembako, pendidikan paud yaitu perpustakaan keliling dan babinsa mengajar, penyuluhan masyarakat,  anjangsana, pemutaran film edukasi dan perjuangan serta diskusi kebangsaan. (Laura Sobuber)

Takayuki Ueda Nilai Persetujuan POD Blok Masela Jadi Tonggak Sejarah Inpex

Posted: 16 Jul 2019 03:19 AM PDT

Takayuki Ueda Nilai Persetujuan POD Blok Masela Jadi Tonggak Sejarah Inpex
JAKARTA, LELEMUKU.COM - President dan CEO Inpex Corporation, Takayuki Ueda menyatakan persetujuan atas revisi rencana pengembangan atau plant of development (POD) fasilitas gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) Blok Masela di Laut Arafura dan Pulau Yamdena di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku oleh Pemerintah Indonesia merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi proyek Lapangan Gas Abadi yang dioperasikan oleh perusahaannya.

"Persetujuan atas revisi POD oleh pemerintah ini merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi Proyek LNG Abadi. Konsep pengembangan proyek telah mengalami perubahan dari skema kilang terapung menjadi skema LNG darat. Saya yakin karakteristik proyek yang berdasarkan revisi POD sekarang ini cukup kompetitif dan ke-ekonomian-nya sangat masuk akal karena Lapangan gas Abadi mempunyai produktivitas reservoir yang sangat bagus dan merupakan salah satu sumber gas terbesar di dunia," ujar Ueda dalam rilis media yang diterima Lelemuku.com pada Selasa (16/07/2019).

Dikatakan perubahan dan perkembangan proyek dari skema kilang terapung menjadi skema darat merupakan upaya positif semua pihak guna meningkatkan efisiensi produksi migas di salah satu sumber gas terbesar di dunia ini.

"Ini menumbuhkan harapan untuk mengembangkannya secara efisien dan menjadikan lapangan ini beroperasi secara stabil dalam memproduksi gas alam cair untuk jangka waktu yang panjang,"  ungkap dia.

Sementara itu Executive Vice President Venture Development Shell Upstream Overseas, Clare Harris mengatakan persetujuan revisi POD merupakan sebuah pencapaian yang penting. Shell menghargai kerja sama konstruktif dari berbagai jajaran instansi pemerintah yang telah memungkinkan kemajuan atas tonggak sejarah ini.

"Dengan mitra usaha patungan melaju ke tahapan lebih lanjut proyek Abadi, Shell berharap untuk melanjutkan kolaborasi yang erat bersama Inpex dalam mewujudkan pengembangan LNG di darat yang kompetitif secara global; dan yang akan memberi keuntungan kepada Indonesia untuk puluhan tahun ke depan," kata Harris.

Selanjutnya, Inpex akan terus bekerja bersama Shell sebagai mitra kerja dalam proyek ini untuk memulai aktivitas persiapan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan kegiatan Front end Engineering Design (FEED) dengan beberapa persiapan terutama pada sisi mobilisasi personil untuk operasional dan kegiatan lelang pekerjaan untuk menyeleksi, memilih kontraktor-kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan FEED.

Keputusan Final Investasi atau Final Decision Development (FID) adalah sebuah pokok penting yang akan dicapai melalui serangkaian evaluasi yang sedang berlangsung termasuk pekerjaan FEED.

Proyek lapangan gas Abadi adalah proyek pengembangan LNG skala besar terintegrasi pertama yang dioperasikan oleh Inpex di Indonesia sebagai operator sesudah proyek LNG Ichthys di Australia. Proyek ini akan memberikan sumbangsih penting bagi Indonesia yang akan membawa dampak positif berganda, khususnya di wilayah Indonesia Timur.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menerima laporan revisi POD Blok Masela yang sudah dinyatakan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

Seperti diungkapkan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa perusahaan minyak dan gas (migas) asal Jepang itu harus menggunakan kontel lokal dan pekerjakan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) di Provinsi Maluku. Khusus untuk tenaga lokal presiden mewajibkan Inpex melakukan pelatihan guna meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) setempat.

Dwi menyampaikan bahwa penandatangan revisi POD ini dilakukan setelah Jonan menggandeng KPK. Tujuannya adalah untuk mencegah potensi korupsi dalam pengembangan blok yang memiliki investasi besar dan penggunaan kontrak bagi hasil (PSC) cost recovery tersebut. Revisi PoD ini telah sesuai dengan rekomendasi dari SKK Migas setelah pihaknya menandatangani Head of Agreement (HoA) pada 16 Juni 2019 lalu.

Kini PoD yang dibuat berdasarkan HoA tersebut telah siap dieksekusi dan langkah selanjutnya dalam pengembangan Blok Masela ini adalah keputusan akhir investasi atau Final Investment Decision (FID) yang akan diselesaikan dalam 1 tahun kedepan. (Albert Batlayeri)

Terima Revisi POD Blok Masela, Jokowi Minta Inpex Berdayakan Tanimbar dan MBD

Posted: 16 Jul 2019 03:08 AM PDT

Terima Revisi POD Blok Masela, Jokowi Minta Inpex Berdayakan Tanimbar dan MBDJAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima laporan revisi Rencana Pengembangan atau Plant of Development (PoD) Proyek gas alam cair (LNG) Blok Masela di Laut Arafura dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku pada Selasa (16/07/2019).

Laporan yang sudah dinyatakan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto, dan President-CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda, di Istana Kepresidenan Jakarta.

Menurut Dwi Soetjipto, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa perusahaan minyak dan gas (migas) asal Jepang itu harus menggunakan kontel lokal dan pekerjakan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) di Provinsi Maluku. Khusus untuk tenaga lokal presiden mewajibkan Inpex melakukan pelatihan guna meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) setempat.

Dwi menyampaikan bahwa penandatangan revisi POD ini dilakukan setelah Jonan menggandeng KPK. Tujuannya adalah untuk mencegah potensi korupsi dalam pengembangan blok yang memiliki investasi besar dan penggunaan kontrak bagi hasil (PSC) cost recovery tersebut. Revisi PoD ini telah sesuai dengan rekomendasi dari SKK Migas setelah pihaknya menandatangani Head of Agreement (HoA) pada 16 Juni 2019 lalu.

Kini PoD yang dibuat berdasarkan HoA tersebut telah siap dieksekusi dan langkah selanjutnya dalam pengembangan Blok Masela ini adalah keputusan akhir investasi atau Final Investment Decision (FID) yang akan diselesaikan dalam 1 tahun kedepan.

Sementara itu Inpex menyatakan telah menerima persetujuan secara resmi dari jajaran instansi pemerintah Indonesia yang telah diajukan pada tanggal 20 Juni 2019 lalu. Pemberitahuan resmi ini disampaikan oleh Jonan kepada Inpex selaku operator serta mewakili mitra usaha patungannya yakni Inpex Masela and Shell Upstream Overseas, dan disaksikan oleh Presiden Jokowi.

Sebagai tambahan atas persetujuan revisi POD ini, Pemerintah Indonesia juga menyetujui permohonan untuk alokasi tambahan waktu selama 7 tahun  dan  perpanjangan Production Sharing Contract (PSC) Wilayah Kerja atau Blok Masela selama 20 tahun hingga tahun 2055.

"Persetujuan atas revisi POD oleh pemerintah ini merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi Proyek LNG Abadi. Konsep pengembangan proyek telah mengalami perubahan dari skema kilang terapung menjadi skema LNG darat. Saya yakin karakteristik proyek yang berdasarkan revisi POD sekarang ini cukup kompetitif dan ke-ekonomian-nya sangat masuk akal karena Lapangan gas Abadi mempunyai produktivitas reservoir yang sangat bagus dan merupakan salah satu sumber gas terbesar di dunia; hal mana menumbuhkan harapan untuk mengembangkannya secara efisien dan menjadikan lapangan ini beroperasi secara stabil dalam memproduksi gas alam cair (LNG) untuk jangka waktu yang panjang," ungkap President dan CEO Inpex Takayuki Ueda.

Selanjutnya, Inpex akan terus bekerja bersama Shell sebagai mitra kerja untuk memulai aktivitas persiapan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan kegiatan Front End Engineering Design (FEED). Persiapan-persiapan ini utamanya adalah mobilisasi personil untuk operasional dan kegiatan lelang pekerjaan untuk menyeleksi, memilih kontraktor-kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan FEED.

Keputusan Final Investasi (FID) adalah sebuah pokok penting yang akan dicapai melalui serangkaian evaluasi yang sedang berlangsung termasuk pekerjaan Front End Engineering Design (FEED).

Menanggapi persetujuan revisi POD, Clare Harris, Executive Vice President Venture Development dari Shell mengatakan mendukung dan mengharapkan kelanjutan kerjasama ini dapat terus terlaksana.

"Memperoleh persetujuan untuk revisi POD merupakan sebuah pencapaian yang penting. Shell menghargai kerjasama konstruktif dari berbagai jajaran instansi pemerintah, yang telah memungkinkan kemajuan atas tonggak sejarah yang besar ini.   Dengan Mitra Usaha Patungan melaju ke tahapan lebih lanjut Proyek Abadi, Shell berharap untuk melanjutkan kolaborasi yang erat bersama INPEX dalam mewujudkan pengembangan LNG di darat yang kompetitif secara global; dan yang akan memberi keuntungan kepada Negara (Indonesia) untuk puluhan tahun ke depan," kata dia

Proyek Abadi adalah proyek pengembangan LNG skala besar terintegrasi pertama yang dioperasikan oleh INPEX di Indonesia sebagai operator, sesudah Proyek LNG Ichthys di Australia. Proyek Abadi akan memberikan sumbangsih penting serta berarti kepada Republik Indonesia, yang akan membawa dampak positif berganda (multiplier effects) bagi Indonesia, khususnya  di wilayah Indonesia Timur. (Albert Batlayeri)

Harga Gas Indonesia Makin Kompetitif dan Stabil di Kawasan Asia Tenggara

Posted: 16 Jul 2019 02:42 AM PDT

Harga Gas Indonesia Makin Kompetitif dan Stabil di Kawasan Asia TenggaraJAKARTA, LELEMUKU.COM - Dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan sejak terbitnya payung hukum berupa Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi dan produk hukum turunannya, harga gas industri di Indonesia relatif stabil dan kompetitif dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

"Kalau kita lihat lebih detail perbandingan dari titik referensi yang sama, harga hulu di Indonesia sebesar USD 5,3/MMBTU, ini terbilang kompetitif," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi di Jakarta, Sabtu (14/07/2019).

Agung membandingkan harga gas di tiga negara Asia Tenggara yang memiliki perkonomian kuat. Thailand mematok harga gas di hulu sebesar USD 5,5/MMBTU dan Malaysia sebesar USD 4,5/MMBTU. Sementara harga gas di Singapura jauh di atas USD 15/MMBTU. Bahkan kalau dibandingkan dengan Tiongkok yang ekonominya kian menggeliat harga gas di hulu telah mencapai USD 8/MMBTU.

Jika dicermati lebih lanjut, harga gas Malaysia memang lebih rendah. "Rendahnya harga gas di Malaysia ditopang dari struktur biaya pembentukan gas yang menerapkan Regulation Below Cost (RBC). "Sistem RBC menuntut adanya penerapan subsidi sehingga membuat harga gas di Malaysia lebih murah," jelas Agung.

Sementara di Thailand dan Tiongkok menjalankan model indeksasi ke harga minyak. Artinya, harga gas akan mengikuti pergerakan harga minyak (gas pipa). Jika harga minyak naik, maka harga gas akan naik. Begitu pula sebaliknya. "Skema ini mendorong tingginya tingkat fluktuasi sehingga menyebabkan ketidakstabilan harga gas," ungkap Agung.

Indonesia sendiri, imbuh Agung, menerapkan skema Regulation Cost of Services (RCS). Jadi, penetapan harga gas berdasarkan keekonomian di setiap mata rantai. Skema ini cocok diterapkan di Indonesia karena tidak mengikuti harga minyak dan tidak menimbulkan volatilitas. "Ini yang membuat harga gas di Indonesia cukup stabil," tegasnya.

Kestabilan harga gas terlihat pada catatan harga gas pipa domestik dari tahun 2008 hingga April 2019. Pada tahun 2008, gas pipa domestik sebesar USD 4.83/MMBTU. Sementara, pada April 2019 sebesar USD 5,87/MMBTU. Dalam kurun 11 tahun, gas pipa domestik hanya terkoreksi sebesar USD 1,04/MMBTU. Kalau dibandingkan dengan pergerakan ICP dalam kurun waktu yang sama, fluktuasi ICP punya selisih USD 34,58/barrel. "Ini sebatas gambaran umumnya," singgung Agung.

Kendati demikian, Pemerintah akan terus mendorong struktur biaya energi di Indonesia makin kompetitif sehingga harga gas di level plant gate bisa lebih rendah dari rata-rata biaya sekarang, yaitu sebesar USD 9/MMBTU. "Kami terus mencari formula baru untuk menekan harga gas sampai ke tingkat akhir pengguna," terang Agung.

Perlu diketahui, struktur harga gas domestik di Indonesia ditetapkan berdasarkan biaya gas bumi (60 persen), biaya transmisi (22 persen) dan biaya distribusi + niaga (18 persen). (KESDM)

Polres MTB Gelar Sosialisasi Buku Saku Hak Asasi Manusia (HAM)

Posted: 16 Jul 2019 01:40 AM PDT

Polres MTB Gelar Sosialisai Buku Saku Hak Asasi Manusia (HAM) SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kepolisian Resor (Polres) Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku menggelar sosialisasi Buku Saku Hak Asasi Manusia (HAM) yang diikuti oleh seluruh personil dari Polres MTB, Polsek Saumlaki dan Polsek Wertamrian di Gedung Bhayangkara Polres MTB pada Senin (15/07/2019).

Kapolres MTB,  AKBP Andre Sukendar,S.I.K menyampaikan bahwa setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus memahami HAM secara lebih baik karena tugas penegakan hukum sangat bersentuhan dengan HAM.

"Oleh sebab itu simak baik-baik materi yang diberikan oleh para narasumber atau pembawa materi," ujar Kapolres yang didampingi oleh Wakapolres Kompol Lodevicus Tethool, SH., M.H.

Pembawa materi dalam sosialisasi itu adalah Kasat Binmas Kompol Simon.A.Mansilety dan Kasat Sabhara AKP Nahum Tengah yang mengutarakan tentang tiga prinsip Gakkum yang menjadi pedoman, yaitu legalitas, nesesitas dan proporsionalitas.

Kemudian diharapkan usai kegiatan yang berjalan aman dan lancar itu, para personil dapat menyebutkan Pengertian HAM dan Pelanggaran HAM, prinsip - Prinsip HAM, hak yang tidak dapat dikurangi, standar code of conduct, pengertian gender, bentuk-bentuk ketidakadilan gender. (Laura Sobuber)

Nikolas Besitimur Pertanyakan Keterlambatan Gaji Staff Ahli DPRD Tanimbar

Posted: 16 Jul 2019 01:39 AM PDT

Nikolas Besitimur Pertanyakan Keterlambatan Gaji Staff Ahli DPRD TanimbarSAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Staf Ahli Fraksi Partai Gerindra pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Nikolas Frets Besitimur, S.Sos mempertanyakan terlambatnya pembayaran gaji yang seharusnya diterimanya para staff ahli fraksi dari lembaga tersebut.

"Patut dipertanyakan, kenapa sudah masuk tujuh bulan ini, gaji kamu belum dibayar. Ada apa sebenarnya?," ungkap dia kepada wartawan pada Selasa (16/07/2019).

Dikatakan para staff ahli di DPRD Tanimbar yang terdiri dari 5 fraksi, yakni Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nasional Bersatu, Fraksi Karya Amanat Bangsa dan Fraksi PKPI ini tidak menerima gaji sejak Januari 2019 lalu.

Keterlambatan gaji ini disebabkan karena ada beberapa staf ahli yang tidak aktif di kantor DPRD Tanimbar yang tidak melaksanakan tugas dan kerjanya di kantor. Pada Mei 2019 lalu barulah pimpinan  dari Fraksi PKPI dan Fraksi Nasional Bersatu mengusulkan adanya staf ahli mereka.

"Perlu saya jelaskan bahwa mulai dari bulan Januari hingga Mei yang aktif dikantor hanya staf ahli Gerindra, saya sendiri; Staf ahli Fraksi PDI Perjuangan, Agustinus Sarnulai dan Staf Ahli Karya Amanat Bangsa, Hesti Lelatobur. Sementara dua staf ahli fraksi yang tidak aktif yakni dari Fraksi PKPI dan Fraksi Nasional Bersatu," ungkap Besitimur.

Persoalan lain yang menyebabkan sehingga gaji mereka mengalami keterlambatan adalah pembuatan SK oleh Sekwan baru di terbitkan bulan Juli. Sementara 2 staf ahli yang baru aktif itu juga mengalami keterlambatan pembayaran gaji mulai dari bulan Mei.

"Alasannya harus SK Kolektif dan pembayaran gaji-pun harus kolektif. Jika teman-teman staf ahli yang lain tidak aktif selama satu tahun apakah gaji kita juga mengalami keterlambatan hingga satu tahun?. Semua Laporan Kinerja Staf Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah kami sampaikan kepada Sekwan dan Keuangan. Setelah kami konfirmasi, gaji kami akan dibayarkan pada awal Agustus 2019," tanya dia.

Dikatakan, masalah ini bukan baru saja terjadi. Sebab pada pada awal, sejak alat-alat kelengkapan di DPRD Tanimbar dibentuk hingga sekarang, hak-haknya tidak diperhatikan dan diabaikan. Namun ketika pihaknya menuntut gaji-gaji untuk diselesaikan barulah pihak-pihak terkait .

"Sementara pihak Keuangan DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar saat kami konfirmasi bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) sudah diberikan ke keuangan namun sejauh ini belum ada respon dari keuangan.
Kami telah buat permintaan dan sudah masukan ke dinas keuangan, namun sejauh ini dari pihak keuangan yang belum buat pencairan. Ini manajemen dan kebijakan yang sangat keliru dan tentu menelantarkan kami staf ahli yang aktif di kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Jika gaji kita terus mengalami keterlambatan dan tidak ada solusi untuk pembayaran maka tentu saya akan ambil jalur hukum, langsung melaporkan ini kepada pihak Kepolisian Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kejaksaan Negeri Saumlaki," tutup dia. (Albert Batlayeri)

Andre Sukendar Buka Pelatihan Leadership And Public Relation di Polres MTB

Posted: 16 Jul 2019 12:28 AM PDT

Andre Sukendar Buka Pelatihan Leadership And Public Relation di Polres MTB SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kepolisian Resor (Polres) Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku menggelar pelatihan Leadership dan Public Relation yang bertujuan untuk menjadi pemimpin yang baik serta dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di Gedung Bhayangkara MTB pada Senin (15/07/2019).

Dalam sambutannya, Kapolres MTB, AKBP Andre Sukendar, S.I.K menyampaikan beberapa hal dan penekanan agar seluruh peserta pelatihan dapat mengikuti setiap proses materi yang  disampaikan oleh para instruktur atau narasumber dengan baik.

"Memang baik menjadi orang penting tetapi penting untuk kita menjadi orang baik," ujar dia.

Kemudian Kapolres Andre Sukendar yang didampingi Wakapolres, Kompol Lodevicus Tethool, SH., M.H mengajak personilnya  untuk mempedomani delapan ciri - ciri orang baik diantaranya lebih banyak tersenyum, menanamkan pikiran posetif, menyapa terlebih duluan, tidak ingin menunjukan bahwa dia lebih baik, pintar mengendalikan emosi, berbagilah hal-hal yang bermanfaat, jangan malu berkata maaf, tolong dan terima kasih sert mengakui kelebihan orang lain.

"Gunakanlah delapan ciri - ciri orang baik ini dalam pelaksanaan tugas kita sehari - hari, baik dalam pelayanan public maupun sebagai seorang pemimpin di organisasi, rumah tangga, keluarga maupun pemerintahan dan masyarakat," tegas Kapolres.

Bertindak selaku narasumber adalah Kasat Binmas Kompol Simon.A.Mansilety, Kasat Lantas AKP Jhon.D.Baumasse,S.Sos dan Kbo Sat Intelkam Ipda Ruben Lamerkabel, Amd. Turut hadir dalam kegiatan itu, para Kepala Bagian (Kabag), Kepala Satuan  (Kasat), Kepala Seksi (Kasie), perwira, Kapolsek Wertamrian serta personil dari Polres MTB, Polsek Saumlaki dan Polsek Wertamrian. (Laura Sobuber)

Inpex Terima Persetujuan Pemerintah Indonesia atas Revisi POD LNG Blok Masela

Posted: 15 Jul 2019 11:55 PM PDT

Inpex Terima Persetujuan Pemerintah Indonesia atas Revisi POD LNG Blok MaselaJAKARTA, LELEMUKU.COM - Perusahaan minyak dan gas (migas) asal Jepang, Inpex Corporation melalui anak perusahaannya yaitu Inpex Masela, Ltd, pada Selasa (16/07/2019) menyatakan telah menerima persetujuan secara resmi dari jajaran instansi pemerintah Indonesia yang berwenang menangani revisi Rencana Pengembangan atau Plan of Development (POD) fasilitas gas alam cair (LNG) Abadi di Laut Arafura dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku yang telah diajukan pada tanggal 20 Juni 2019 lalu.

Pemberitahuan resmi atas persetujuan itu diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Ignasius Jonan kepada Inpex selaku operator serta mewakili mitra usaha patungannya yakni Inpex Masela and Shell Upstream Overseas, dan disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Sebagai tambahan atas persetujuan revisi POD ini, Pemerintah Indonesia juga menyetujui permohonan untuk alokasi tambahan waktu selama 7 tahun  dan  perpanjangan Production Sharing Contract (PSC) Wilayah Kerja atau Blok Masela selama 20 tahun hingga tahun 2055.

"Persetujuan atas revisi POD oleh pemerintah ini merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi Proyek LNG Abadi. Konsep pengembangan proyek telah mengalami perubahan dari skema kilang terapung menjadi skema LNG darat. Saya yakin karakteristik proyek yang berdasarkan revisi POD sekarang ini cukup kompetitif dan ke-ekonomian-nya sangat masuk akal karena Lapangan gas Abadi mempunyai produktivitas reservoir yang sangat bagus dan merupakan salah satu sumber gas terbesar di dunia; hal mana menumbuhkan harapan untuk mengembangkannya secara efisien dan menjadikan lapangan ini beroperasi secara stabil dalam memproduksi gas alam cair (LNG) untuk jangka waktu yang panjang," ungkap President dan CEO Inpex Takayuki Ueda.

Selanjutnya, Inpex akan terus bekerja bersama Shell sebagai mitra kerja untuk memulai aktivitas persiapan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan kegiatan Front End Engineering Design (FEED). Persiapan-persiapan ini utamanya adalah mobilisasi personil untuk operasional dan kegiatan lelang pekerjaan untuk menyeleksi, memilih kontraktor-kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan FEED.

Keputusan Final Investasi (FID) adalah sebuah pokok penting yang akan dicapai melalui serangkaian evaluasi yang sedang berlangsung termasuk pekerjaan Front End Engineering Design (FEED).

Menanggapi persetujuan revisi POD, Clare Harris, Executive Vice President Venture Development dari Shell mengatakan mendukung dan mengharapkan kelanjutan kerjasama ini dapat terus terlaksana.

"Memperoleh persetujuan untuk revisi POD merupakan sebuah pencapaian yang penting. Shell menghargai kerjasama konstruktif dari berbagai jajaran instansi pemerintah, yang telah memungkinkan kemajuan atas tonggak sejarah yang besar ini.   Dengan Mitra Usaha Patungan melaju ke tahapan lebih lanjut Proyek Abadi, Shell berharap untuk melanjutkan kolaborasi yang erat bersama INPEX dalam mewujudkan pengembangan LNG di darat yang kompetitif secara global; dan yang akan memberi keuntungan kepada Negara (Indonesia) untuk puluhan tahun ke depan," kata dia

KPK Nyatakan Bersih

Sebelumnya Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto menyampaikan bahwa Menteri Jonan telah menandatangani revisi POD Blok Masela, setelah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah potensi korupsi dalam pengembangan Blok yang memiliki investasi besar dan penggunaan kontrak bagi hasil (PSC) cost recovery tersebut.

"Kemarin kita mesti klarifikasi ke KPK. Ada beberapa hal yang menjadi concern KPK, ada beberapa yang sudah diklarifikasi, ada beberapa yang dalam implementasinya harus kita awasi, misal procurement. Dengan KPK sudah selesai, (PoD) sudah ditandatangani oleh Pak Menteri," ungkap Dwi dalam rilis yang diterima Lelemuku.com pada Jumat (12/07/2019).

Dwi menyampaikan, revisi PoD ini sudah disetujui Menteri ESDM sesuai rekomendasi dari SKK Migas. "Karena ini investasi besar, nanti Pak Menteri akan lapor Presiden, secara detailnya Pak Menteri akan sampaikan," imbuhnya.

Pemerintah tidak menunda lama, Setelah SKK Migas dan Inpex menandatangani Head of Agreement (HoA) pada 16 Juni lalu, kini PoD yang dibuat berdasarkan HoA tersebut telah siap dieksekusi dan langkah selanjutnya dalam pengembangan Blok Masela ini adalah FID (Final Investment Decision). "FID-nya mereka akan langsung proses, sesuai schedule 1 tahun lagi (selesai)," tandas Dwi.

Proyek Abadi adalah proyek pengembangan LNG skala besar terintegrasi pertama yang dioperasikan oleh INPEX di Indonesia sebagai operator, sesudah Proyek LNG Ichthys di Australia. Proyek Abadi akan memberikan sumbangsih penting serta berarti kepada Republik Indonesia, yang akan membawa dampak positif berganda (multiplier effects) bagi Indonesia, khususnya  di wilayah Indonesia Timur. (Albert Batlayeri)

Polda Pegbin Gelar Sosialisasi Tertib Berlalu Lintas di SMA Negeri 1 Oksibil

Posted: 15 Jul 2019 11:04 PM PDT

OKSIBIL, LELEMUKU.COM – Kapolres Pegunungan Bintang (Pegbin), Provinsi Papua AKBP Michael Mumbunan, S.IK Melalui Kasat Lantas Polres Peg. Bintang Ipda Hamzah Lie menggelar Kegiatan sosialisasi Tertib Berlalu lintas di SMA Negeri 1 Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang, Senin, (15/07/2019).

Dalam Kegiatan tersebut di hadiri oleh Kasat Lantas Polres Pegunungan Bintang Ipda Hamzah Lie, KBO Lantas Ipda Saul Sem, S.H, Serta personel Sat Lantas Polres Pegunungan Bintang.

Dalam sambutannya Kasat Lantas Polres Pegunungan Bintang menyampaikan beberapa pesan Kamtibmas bahwa sudah sepatutnya kita sebagai masyarakat yang taat hukum agar selalu mematuhi aturan tata tertib berlalu lintas, Selalu gunakan Helm saat berkendara Roda dua, serta jangan ugal ugalan di jalan raya karena dapat menggangu penguna jalan lainya.

"Saya selaku penegak Hukum akan menindak tegas kepada para pengendara yang tidak mematuhi aturan di jalan Raya, Olah sebab itu saya mengajak kepada masyarakat utamanya anak anak muda marilah kita selalu mentaati aturan yang berlaku utamanya bagi pengguna jalan raya," ucap Kasat Lantas.

Di akhir kegiatan sosialisasi tersebut Kasat Lantas Polres Pegunungan Bintang memberikan beberapa Alat Olah Raga kepada Siswa SMA Negeri 1 Oksibil.

Tak lupa juga ucapan terima kasih dari pihak sekolah kepada Kepolisian khususnya Polres Pegunungan bintang yang sudah memberikan pencerahan kepada Murid murid SMA Negri 1 Oksibil, Semoga kedepanya kegiatan ini harus sering dilakukan, agar para pelajar bisa mengerti tentang pentingnya aturan tata tertib Berlalu lintas utamanya di jalan Raya (HumasPoldaPapua)

Penduduk Miskin Papua hingga Maret 2019 Naik 0,10 Persen

Posted: 15 Jul 2019 10:49 PM PDT

Penduduk Miskin Papua hingga Maret 2019 Naik 0,10 PersenJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Papua menyebut persentase penduduk miskin di Bumi Cenderawasih pada periode September 2018 hingga Maret 2019, dicatat mengalami kenaikan baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

"Kenaikan tercatat sebesar 0,10 persen dari 27,43 persen pada September 2018 menjadi 27,53 persen pada Maret 2019. Kenaikan ini terjadi baik di daerah perkotaan dan pedesaan," terang Kepala BPS Papua, Simon Sapary, Senin (15/07/2019).

Dijelaskan dia, untuk penduduk miskin daerah perkotaan, dipastikan naik sebesar 0,25 persen, dari 4,01 persen pada september 2018 menjadi 4,26 persen. Sementara untuk pedesaan naik 0,19 persen, dari 36,65 persen pada sepember 2018 menjadi 36,84 persen.

Sementara komoditi makanan dipastikan berperan cukup besar terhadap garis kemiskinan, dibandingkan peranan komoditi bukan makanan.

Diketahui, secara presentase penduduk miskin menurut provinsi se-Indonesia pada Maret 2019, tiga wilayah dengan penduduk miskin terbesar di kawasan timur Indonesia yaitu Provinsi Papua dengan presentase 27,53 persen, Papua Barat 22,17 persen dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 21,09 persen.

Sementara presentase penduduk miskin terendah yakni provinsi DKI Jakarta 3,47 persen, Bali 3,79 persen, dan Kalimantan Selatan (Kalsel) 4,55 persen.

Adapun komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan Papua didaerah perkotaan adalah beras, rokok kretek, tongkol/tuna/cakalang, telur ayam ras dan daging ayam ras.

Sedangkan komoditi yang berpengaruh besar terhadap GK di pedesaan adalah ketela rambat, beras, rokok kretek, daging babi dan ketela/pohon singkong. (DiskominfoPapua)