Takayuki Ueda Ungkap HOA Blok Masela Percepat Kerja Inpex di Tanimbar

---

• Takayuki Ueda Ungkap HOA Blok Masela Percepat Kerja Inpex di Tanimbar
• Simon Lolonlun Nilai Konstantinus Ete Salahgunakan Nurani Maluku
• Video Pujian Brimob Maluku pada Ibadah di GPIB Maranatha Jakarta Viral
• Kepulauan Tanimbar Jadi Lokasi Gladi Bersih Sensus Penduduk 2020
• Nurdin Abdullah Pantau Banjir di 7 Kabupaten di Sulawesi Selatan
• Ignasius Jonan Nilai HOA Blok Masela di Tanimbar Jadi Sejarah Migas di Indonesia
• Joko Widodo Lepas Pawai Pesta Kesenian Bali (PKB) XLI 2019
• Dukung Pariwisata, Kementerian PUPR Bangun Jalan Pintas Mengwitani-Singaraja
• Rudiantara Bantah Isu Pembatasan Medsos Saat Sidang Mahkamah Konstitusi
• Kelompok Teroris Terkait Iran, Hizbullah Timbun Bahan Peledak di London
• Jokowi Ajak Aktivis 98 Bersama Bangun Keutuhan Negara
• Kecelakaan Lalu Lintas di Sentani Timur, Pemilik Avanza Hitam Melarikan Diri
• Nurdin Abdullah Harap Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) Beri Kontribusi
• Murad Ismail Nilai MTQ dan STQ Strategis Tingkatkan Akhlak Bangsa
• Jajaran Kodim Ambon Aktif Laksanakan Komsos di Saparua
• Korem Tadulako Gelar Fun Bike Meriahkan HUT ke 61 Kodam Merdeka
• Dansatgas Yonif R 301 Rayakan Unik Tradisi Halal Bi Halal di Senaning
• SKK Migas dan Inpex Tandatangan HOA Pengembangan Blok Masela di Tanimbar
• Ignasius Jonan Transisi Energi dan Perlindungan Lingkungan di Pertemuan G20
• Petrus Fatlolon akan Bantu RRI Saumlaki Benahi Tower Siaran
• Mahkamah Konstitusi Diskusikan Keterbukaan Informasi dengan KIP
• Sebarluaskan Informasi Pembangunan, Pemkab Tanimbar dan RRI Lakukan MoU
• Mahkamah Konstitusi (MK) Gelar Sidang Perdana Gugatan Prabowo dan Sandiaga atas Hasil Pilpres 2019
• Thaher Hanubun Tinjau Kesiapan Kontingen MTQ Maluku Tenggara di Namlea

Takayuki Ueda Ungkap HOA Blok Masela Percepat Kerja Inpex di Tanimbar Posted: 16 Jun 2019 08:17 PM PDT TOKYO, LELEMUKU.COM - Perusahaan minyak dan gas (migas) asal Jepang, Inpex Corporation menyatakan bahwa penandatanganan kesepakatan pokok atau Heads of Agreement (HOA) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang menjadi perwakilan pemerintah Indonesia sebagai prinsip-prinsip dasar terkait revisi rencana pengembangan atau plan of development (POD) Blok Masela pada lapangan Abadi, Laut Arafura, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Menurut Presiden dan CEO Inpex Corporation, Takayuki Ueda yang menghadiri acara penandatanganan yang dilakukan disela-sela pertemuan para menteri energi dan lingkungan negara-negara G20 di Hote Prince, Karuizawa, Prefektur Nagano, Jepang pada Minggu (16/06/2019) lalu, pertemuan ini akan mempercepat proses pengerjaan proyek migas yang ia nilai sangat berharga ini. "Pelaksanaan dari HOA akan berlanjut pada diskusi konstruktif berseri dengan pemerintah Indonesia yang menempatkan Proyek LNG Abadi sebagai sebuah proyek kompetitif ekonomik dengan standar internasional. Inpex sangat mengapresiasi dan menghargai usaha proaktif dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan pemerintah Indonesia, dan akan melihat kedepan guna menjaga hubungan dekat dan kooperatif ini," ungkap dia dalam rilis media yang diterima Lelemuku.com pada Senin (17/06/2019). Dikatakan Inpex Masela Ltd. sebagai operator dan pemegang mayoritas Participating Interest dengan 65 persen dan Shell Upstream Overseas Services dengan 35 persen sudah melakukan segala upaya sesuai dengan peraturan untuk melakukan diskusi dengan pemerintah Indonesia guna bertujuan disepakatinya revisi POD hingga menuju pada pembahasan kontrak bagi hasil atau production sharing contract (PSC). Selanjutnya terkait kesepakatan pokok ini, berisikan kesepakatan bersama guna melakukan diskusi setelah penyelesaian Pre-FEED dan revisi POD sehingga menghasilkan angka yang ekonomis dan kompetitif. Angka yang dihitung termasuk diantaranya konstruksi kilang darat gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG), jalur pipa gas dan fasilitas penunjang. Menurut Inpex, ini merupakan proyek LNG terbesar yang dioperasikan oleh mereka, setelah berhasil membangun kilang pada Proyek Icthys LNG, di Sydney, Northern Territory, Australia. Dikatakan proyek ini diperkirakan akan memproduksi sekitar 9,5 juta ton LNG per tahunnya. Perusahaan yang juga melakukan 70 proyek eksplorasi dan produksi migas pada 20 negara itu juga yakin bahwa kehadirannya di Indonesia Timur, khususnya Maluku akan memberikan dampak beruntun atau multiplier effects yang berujung pada pembangunan daerah sekitar, terutama di Tanimbar. (Inpex) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Simon Lolonlun Nilai Konstantinus Ete Salahgunakan Nurani Maluku Posted: 16 Jun 2019 08:10 PM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Pemimpin Redaksi (Pimred) media online Dharapos.com, Simon Lolonlun menilai pemberitaan surat kabar harian (SKH) Nurani Maluku yang menyesatkan dan penuh kebohongan ini adalah akibat disalahgunakan oleh pimred media tersebut, Konstantinus Ete. Menurut Lolonlun, Ete menyalahgunakan media massa guna mencari keuntungan pribadinya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. "Semua orang tahu tentang siapa orangnya. Kita tidak mencari keuntungan dari sini, tetapi dia banyak mencari keuntungan dengan proyek-proyek dan sebagainya," ujar Lolonlun saat konferensi pers dengan wartawan Tanimbar di Defnatar Cafe, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan pada Kamis (13/06/2019). Hal ini diungkapkannya setelah koran ini memberitakan beberapa berita bohong atau hoaks berisi fitnah kepada wartawan Tanimbar. Dikatakan Lolonlun tujuan pemberitaan provokatif terkait Tanimbar dari surat kabar yang berkantor di Benteng Atas, Kota Ambon ini guna mencari perhatian dan menyebarkan informasi palsu yang sebenarnya malah menjatuhkan dan merusak nama media yang mengklaim mampu menguak tabir nurani rakyat tersebut. "Berita ini masuk kategori murah meriah dari orang murahan. Saya menilai bahwa ini tipe orang murahan yang kerjanya hanya mencari perhatian untuk dikasihani. Sebab berita ini turut menyebarkan informasi bohong mencari sensasi untuk dikagumi," ujar dia. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tanimbar ini melanjutkan berita provokasi yang dibuat Ete ini berusaha merusak hubungan wartawan lokal dengan para pejabat dan seluruh pihak di Tanimbar. Serta berusaha menjelekkan nama baik wartawan Tanimbar di mata rekan-rekan wartawan Maluku. "Saya menilai berita Nurani Maluku adalah provokatif, media ini memprovokasi wartawan dengan wartawan, wartawan dengan pemerintah daerah, lalu oknum wartawan dengan oknum pejabat di pemda. Ini berlebihan dan tidak patut untuk ditiru oleh media-media lain, karena sangat berlebihan. Saya bilang pemilik media ini perlu belajar banyak untuk menulis berita sesuai dengan kaidah kode etik jurnalis dan kerja-kerja jurnalis karena buktinya dengan berita ini. Berita yang terlalu murah," kata dia. Selanjutnya terkait berita bohong terbaru Nurani Maluku kepada wartawan Tanimbar, Lolonlun menyatakan dirinya difitnah koran ini kalau ia ikut dalam pertemuan dengan Bupati Tanimbar, Petrus Fatlolon. Sementara selama beberapa pertemuan tersebut, dirinya tidak pernah hadir. "Salah satu inisial yang disebut adalah SL di Tanimbar itu saya Simon Lolulun, dan terbawa-bawa dalam berita Nurani Maluku edisi hari Selasa 11 Juni 2019. Saya dituding turut menipu bupati atau punya andil menipu bupati karena mencari keuntungan dalam quick count ini. Sementara saat itu saya tidak ada dalam pertemuan bersama Pak Bupati, tapi kenapa nama saya dibawa-bawa dan saya kira ini adalah fitnah bahkan saya berencana untuk polisikan dia," ujar Lolonlun. Hoax Nurani Maluku Sebelumnya dalam pemberitaan surat kabar Nurani Maluku pada Selasa (11/06/2019) edisi 895 tahun XVII pada halaman utama berjudul "Diduga Andil Kadis Kominfo, Bupati KKT Tertipu" dan subjudul "Janji Buat QC Pilpres, Rp10 Juta Raib", Constan Ete mengklaim bahwa sejumlah oknum wartawan di Tanimbar telah berhasil membohongi Bupati Fatlolon. Koran itu menuding uang bupati sebesar Rp10 juta tidak dipertanggungjawabkan para oknum wartawan yang berencana melakukan quick count atau hitung cepat pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 pada 17 April 2019 lalu, sebab hitung cepat tersebut tidak pernah terlaksana. Ete juga menuding, Kepala Dinas Komunikasi Informasi (Diskominfo) Tanimbar, Yongki Souisa ikut andil dalam penipuan tersebut, sebab Souisa yang ikut memuluskan permintaan para wartawan Tanimbar yang diklaim dipimpin oleh dua wartawan berinisial SL dan NK. Menurut informasi yang berhasil dihimpun koran tersebut dari sumber yang diklaim sangat terpercaya di Tanimbar, Nurani Maluku menyebarkan kisah bohong tentang pertemuan antara wartawan Tanimbar dan Bupati Fatlolon pada Rabu (03/04/2019). Sementara kenyataannya pada tanggal tersebut tidak ada pertemuan antara satupun wartawan Tanimbar dengan Bupati Fatlolon, para wartawan hanya bertemu dengan bupati dan istri dengan didampingi Kepala Diskominfo Tanimbar pada Sabtu (06/04/2019) guna membicarakan adanya kerjasama Pemda Tanimbar dengan para wartawan dan media lokal yang selama ini tidak diperhatikan dan diabaikan. Dalam pertemuan itu sama sekali tidak dibicarakan tentang hitung cepat Pilpres. Selanjutnya media yang mengaku memiliki nurani ini melanjutkan kisah hoax yang menuding oknum wartawan Tanimbar dengan tidak memiliki etika, setelah menipu untuk mendapatkan Rp10 juta dalam hitung cepat, kembali membohongi Bupati Fatlolon dengan mengusulkan agar melakukan peliputan kegiatan nyafar atau tradisi masyarakat Tanimbar yang tinggal diladang guna berkebun. Pertemuan yang tidak disebutkan tanggalnya itu mengklaim bahwa para oknum wartawan menemui Sekda Piterson Rangkoratat dan meminta uang untuk ke tnyafar yang kemudian ditolak setelah Kasubbag Humas Tanimbar, Blendy J. Souhoka S.Stp menolak pencairan dana tersebut karena tidak tersedia anggaran. Sementara fakta sebenarnya pada Selasa (16/04/2019) di ruang kerja Bupati usai Petrus Fatlolon mendukung para wartawan melakukan quick count Pilpres 2019, ia juga meminta agar wartawan Tanimbar dapat mempublikasikan keunikan daerah yang berbatasan langsung dengan Australia itu. Sebab menurut Fatlolon, Tanimbar selama ini selalu dijelekkan dengan pemberitaan negatif dari media luar, sehingga para wartawan lokal harus mengangkat hal positif guna memperbaiki citra buruk tersebut, apalagi dengan status Tanimbar sebagai daerah 3T yakni tertinggal, terdepan dan terluar. Namun wacana bupati untuk ke tnyafar batal dilaksanakan sebab para wartawan Tanimbar hingga saat ini belum menyepakati waktu peliputan untuk diajukan ke Bupati Fatlolon sehingga belum mengetahui jumlah anggaran yang akan diberikan dari bupati melalui Diskominfo. "Jika kami dituding untuk membohongi Bupati, sama sekali tidak ada niat. Karena kami membantu  pemerintah ini untuk mempublikasikan hasil pemilihan presiden di kabupaten ini. Saat kami terima uang, sesuai permintaan bupati, kita sepakat untuk terpencar ke kecamatan-kecamatan atau desa-desa terdekat untuk melakukan peliputan khusus pemilu hari itu dan itu hanya untuk pilpres bukan untuk DPRD atau DPD," ujar Novi Kotngoran yang saat Pemilu 2019 lalu masih berstatus wartawan Nurani Maluku. Ete kemudian melakukan konfirmasi terkait kisah hoax ini kepada salah satu wartawan senior di Tanimbar, yakni Djefri Ranglalin. Namun Ranglalin menyatakan bahwa pernyataannya telah dipelintir oleh Nurani Maluku sehingga terkesan menyerang sesama wartawan Tanimbar. Sementara dalam wawancara tersebut, Ete tidak pernah menyatakan jika pernyataannya ini akan dimuat dalam berita. "Saya sampaikan bahwa memang, saya tidak tahu tentang quick count.Tetapi, kemudian berita itu seolah-olah menyatakan bahwa saya meminta untuk teman-teman minta maaf ke bupati, kalimat itu tidak pernah saya sampaikan," kata dia dalam konferensi pers Wartawan Tanimbar. (Albert Batlayeri) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Video Pujian Brimob Maluku pada Ibadah di GPIB Maranatha Jakarta Viral Posted: 16 Jun 2019 07:03 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Selain bertugas bersama ribuan personil polisi dan TNI lainnya untuk membantu menjaga situasi Kamtibmas di ibukota Jakarta pasca Pilpres 17 April 2019 lalu hingga saat ini, ratusan personil Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku yang saat ini masih berada di Jakarta juga terlibat dalam kegiatan rohani. Seperti yang dilakukan personil Brimob yang beragama Kristen saat beribadah di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Jemaat Maranatha Jakarta Pusat. Dalam ibadah di GPIB Maranatha Jakarta beberapa waktu lalu, dua personil Brimob Maluku yaitu Bripka Devy Sopacua dan Bharatu Dean de Fretes memukau jemaat yang hadir dengan suara emasnya yang saling bergantian membawakan kidung pujian. Pujian kedua personil ini direkam dan dalam beberapa hari ini video keduanya viral di masyarakat. Mereka secara bergantian memuji Tuhan dalam ibadah bersama tersebut. Bripka Devy Sopacua membawakan lagu dengan judul "Indah Rencana-Mu Tuhan", sementara Bharatu Dean de Fretes mempersembahkan lagu yang dipopulerkan penyanyi Victor Hutabarat dengan judul "Bagaimana Ku Kan Bernyanyi". Saat membawakan lagu, alunan suara dua anggota Brimob Maluku tersebut menyita perhatian seluruh jemaat yang hadir. Suara emas dua anak Maluku itu membuat seluruh jemaat merasa terhibur ada suara merdu mengisi ibadah saat itu. Para jemaat mengaku tidak kaget dengan suara emas kedua biduan Tri Brata tersebut karena daerah Maluku selama ini terkenal sebagai gudangnya penyanyi bersuara emas. Kabid Humas Polda Maluku Komisaris Besar (Kombes) Polisi Muhammad Roem Ohoirat yang dikonfirmasi membenarkan bahwa kedua orang itu merupakan anggota Brimob asal Polda Maluku yang saat ini sementara ikut bertugas mengamankan ibukota Jakarta. *Iya, memang benar keduanya merupakan personil Brimob Polda Maluku yaitu Bripka Devy Sopacua dan Bharatu Dean de Fretes. Mereka bagian dari personil kita yang ikut bertugas mengamankan ibukota Jakarta pasca Pilpres lalu. Hingga kini mereka masih di Jakarta," ujar Ohoirat Minggu (16/06/2019) di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Ia katakan, apa yang dilakukan kedua personil Brimob itu juga merupakan bagian tugas pelayanan kerohanian sebagai seorang anggota polisi. "Polisi tidak semata-mata hanya bertugas dibidang Kamtibmas saja, tetapi juga melayani di berbagai bidang sesuai dengan kemampuan dan bakat yang mereka miliki," jelasnya. Semboyan polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Karena itu, anggota polisi setiap saat harus melayani masyarakat kapan dan dimana pun dia berada. Ohoirat yang pernah menjabat Kapolres Maluku Tenggara ini mengatakan, apa yang dilakukan Bripka Sopacua serta Bharatu de Fretes di GPIB Maranatha beberapa waktu lalu menunjukan bahwa personil Polda Maluku tetap survive dimana pun bertugas. "Mereka menunjukan sikap sebagai anggota Polda Maluku yang selalu siap melayani dimana pun berada sesuai perintah dan arahan pimpinan. Dan apa yang dibuat mereka merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai ibadah kepada Tuhan YME," tukas Ohoirat. Ia berharap, keberadaan personil Brimob Maluku di Jakarta hingga selesai penugasan nanti dapat menjadi buah bibir manis warga dengan berbagai prestasi serta bentuk pelayanan lainnya bagi masyarakat Jakarta. (HumasPoldaMaluku) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Kepulauan Tanimbar Jadi Lokasi Gladi Bersih Sensus Penduduk 2020 Posted: 16 Jun 2019 06:41 PM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM  – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku, Drs. Dumangar Hutauruk, M.Si mengatakan Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan menjadi salah satu lokasi gladi bersih Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP2020). "Kepulauan Tanimbar ini merupakan salah satu lokasi pelaksanan gladi bersih juga merupakan suatu wilayah untuk menguji cobakan baik itu instrumen-instrumen yang akan digunakan untuk wilayah kita, seperti capi atau computer assisted personal interviewing maupun cawi atau computer assisted web interviewing," kata dia saat menyampaikan sambutan di kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Gladi Bersih SP2020 di Aula Hotel Beringin Dua Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan pada Kamis (13/06/2019). Hutauruk pun menuturkan dengan tipe wilayah  geografis Tanimbar yang didominasi dengan 80 persen laut dan 20 persen darat serta berbagai macam tipe pekerjaan masyarakatnya tersebut akan sangat mempengaruhi pelaksanaan sensus penduduk nantinya, namun dirinya meminta pihaknya jangan pesimis dan harus mengambil peluang tersebut dengan bersama-sama mencari solusi tentang kendala pendataan yang dialami. "Upayanya materi-materi dari mabes dicermati sehingga dipahami dan nantinya bisa diaplikasikan ke lapangan. Rekan-rekan saya yang ada di provinsi maupun tanimbar mari sampaikan apa yang terjadi di wilayah kita, sehingga setiap permasalahan yang selama ini kita hadapi bisa menjadi acuhan untuk mencari solusinya karena Tanimbar itu telah mewakili suatu daerah yang sifatnya pedesaan, yang statusnya jauh dan sifatnya kepulauan. Jadi banyak yang diwakilkan oleh wilayah kita ini," pintanya. Sementara itu Kepala BPS Tanimbar, Barbalina Masela mengutarakan tujuan diselenggarakan Rakor tersebut adalah untuk membahas seluruh tahapan pelaksanaan gladi bersih SP2020 di daerah yang terdiri dari 10 kecamatan itu dengan meliputi persiapan teknis maupun administrasi. "Jumlah keseluruhan peserta sebanyak 36 peserta yang terdiri dari 23 orang peserta dari BPS Tanimbar, 9 peserta BPS Maluku dan 4 peserta BPR RI," tambah dia. Pada kesempatan itu pun turut hadir sebagai pemateri, Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS Republik Indonesia (RI) Dr. Nurma Midayanti, Ketua Markas Besar (Mabes) SP2020 BPS RI Dr. Margaretha Ari Anggorwati S. KOm., MT, Koordinator Bidang Metodologi Mabes SP2020 BPS RI sekaligus sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut Wahyu Purnama Hadi SST dan Penanggung Jawab Administrasi Gladi Dwi Trisnani, SST, MSi. Sensus Penduduk 2020 merupakan sensus ke tujuh yang dilakukan sejak Indonesia merdeka. Dalam SP2020, BPS melaksanakan tiga prinsip dasar ABC yaitu harus 'accurate' atau akurat sehingga dapat dijadikan 'benchmark' atau tolok ukur karena memiliki cakupan yang 'comprehensive atau menyeluruh. Pelaksanaan Sensus Penduduk sendiri merupakan hal yang sangat penting karena data hasil Sensus Penduduk nantinya akan menjadi database yang digunakan pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan dalam masalah kependudukan dengan menampilkan kondisi demografi penduduk di Indonesia. Data yang dikumpulkan BPS akan dijamin kerahasiaannya, BPS tidak akan mempublikasikan nama dan alamat responden. Tetapi, BPS akan mempublikasikan kondisi kependudukan di Indonesia secara agregat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, pada Pasal 21 disebutkan bahwa setiap penyelenggara kegiatan statistik wajib menjaga kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden. Seiring dengan perkembangan teknologi, BPS akan menerapkan inovasi-inovasi baru, yaitu teknologi geospasial yang digunakan sebagai kerangka induk. Selain itu, dalam mengumpulkan data juga BPS menggunakan CAPI dan CAWI. Pelaksanaan Sensus Penduduk di Indonesia pertama kali diadakan pada masa kekuasaan Inggris saat pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Tetapi, pelaksanaan sensus tersebut dilaksanakan hanya di Pulau Jawa saja. Sedangkan untuk pertama kalinya Sensus Penduduk yang mencakup wilayah Indonesia dilaksanakan pada tahun 1930. Sensus Penduduk di Indonesia dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, pelaksanaannya dilakukan pada tahun yang berakhiran nol. Tetapi, data Sensus Penduduk diperbarui setiap lima tahun sekali melalui Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS). Pelaksanaan Sensus Penduduk sejak Indonesia merdeka telah dilakukan pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan pada tahun 2010 jumlah penduduk di Indonesia sebesar 237.641.326 jiwa. (Laura Sobuber) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Nurdin Abdullah Pantau Banjir di 7 Kabupaten di Sulawesi Selatan Posted: 16 Jun 2019 05:57 PM PDT MAKASSAR, LELEMUKU.COM – Terkait peristiwa banjir yang terjadi di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan (Sulsel) seperti Wajo, Soppeng, Sindereng Rappang (Sidrap), Pinrang, Enrekang termasuk Bone dan Luwu. Gubernur Sulawesi Selatan Prof. HM Nurdin Abdullah terus melakukan pemantauan dan koordinasi kepada stake holder terkait. "Terkait hal ini, Gubernur terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk dilakukan penanganan banjir. Bahkan sebelum berangkat untuk lawatan kerja ke luar negeri," kata Kepala Biro Humas Devo Khaddafi, Sabtu (15/06/2019). Diketahui Gubernur bersama melakukan lawatan ke Jerman bersama Bupati Wajo Amran Mahmud dalam rangka mengurus Pengolahan air minum serta mengurus tekhnologi persuteraan di Belanda dan Jerman. Agenda ini memang sudah terjadwal sejak beberapa bulan yang lalu dan sempat tertunda beberapa kali. Walaupun sedang di luar negeri, kontrol terus dilakukan untuk memberikan pelayanan dan penanganan banjir di daerah. "Terus berkoordinasi dengan stake holder terkait, termasuk BPBD, Pertanian dan juga Pemda," sebut Devo. Lanjut Devo, koordinasi tersebut termasuk untuk memberikan bantuan sembako dan bibit pertanian berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian. (HumasSulse) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Ignasius Jonan Nilai HOA Blok Masela di Tanimbar Jadi Sejarah Migas di Indonesia Posted: 16 Jun 2019 03:35 PM PDT TOKYO, LELEMUKU.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyambut positif  penandatanganan Head of Agreement (HOA) pengembangan lapangan hulu migas Blok Masela di Lapangan Abadi di Laut Arafura, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku antara Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Inpex Corporation, dan menilai peristiwa ini menjadi sejarah investasi migas di Indonesia. "Setelah sekian lama dilakukan pembahasan, penandatanganan HOA ini menjadi titik penting bagi investasi hulu migas di Indonesia, dengan nilai sekitar US$18-20 Milyar, yang terbesar untuk investasi 1 (satu) kegiatan di Indonesia, dan merupakan investasi Jepang terbesar sejak 5 dekade terakhir," ujar dia dalam rilis media Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama, Agung Pribadi pada Senin (17/06/2019). Ia mengharapkan pengembangan hulu migas di Blok Masela dapat memberikan kontribusi tambahan produksi Gas Bumi sekitar ekuivalen 10,5 juta ton (mtpa) per tahun atau sekitar 9.5 juta ton LNG per tahun dan 150 mmscfd Gas Pipa, dengan target onstream di tahun 2027. Sebelumnya pada Minggu (16/06/2019), SKK Migas dan Inpex Corporation telah menandatangani HOA pengembangan lapangan hulu migas Blok Masela di Lapangan Abadi di Blok Masela oleh Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto dan President Direktur Inpex Masela Ltd, Shunichiro Sugaya. Kegiatan ini disaksikan oleh Menteri ESDM, Ignasius Jonan, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang, Hiroshige Seko dan CEO - Presiden Direktur Inpex Corporation, Takayuki Ueda. Menurut Kepala SKK Migas menilai pengembangan di Blok Masela akan menjadi awal yang baik dalam dalam pengembangan hulu migas di laut dalam Indonesia bagian Timur. "Dengan pengembangan lapangan Masela, diharapkan akan segera masuk investasi luar negeri yang besar, dan dapat memberikan pengaruh positif bagi Foreign Direct Investment di Indonesia, terciptanya multiplier effect bagi industri pendukung dan turunan di dalam negeri, dalam rangka mendukung perekonomian nasional, dan ke depannya di harapkan iklim investasi di Indonesia akan semakin baik dan semakin kompetitif" ujar Dwi Soetjipto. Sementara itu, Inpex Masela menyatakan, HOA yang menjabarkan prinsip-prinsip dasar pengembangan proyek LNG Abadi Masela yang selanjutnya akan dituangkan dalam revisi rencana pengembangan atau plan of development (POD) ini diharapkan dapat dipercepat penyelesaiannya. "HOA ini berisi ketentuan-ketentuan mengenai jangka waktu PSC (PSC period), kondisi keuangan (financial condition), estimasi biaya (cost estimation) dan lain-lain yang telah disepakati bersama sebelumnya antara Inpex dan otoritas pemerintah Indonesia untuk mendapatkan keekonomian proyek yang memadai," ujar Senior Manager Communication & Relations Inpex Masela, Iwan Kurniawan. Dikatakan setelah HOA ini, Inpex Masela akan segera mempersiapkan serangkaian dokumen yang diperlukan untuk penyerahan revisi POD. Sesuai dengan prosedur dan peraturan Pemerintah Indonesia. "Inpex kemudian akan mengikuti prosedur yang diperlukan selanjutnya dan secara resmi segera memasukkan dan menyerahkan revisi POD  ke otoritas pemerintah Indonesia," ujar dia. Pengembangan hulu migas di Blok Masela dengan Pemegang Participating Interest di Blok Masela yaitu Inpex Masela Ltd. dengan 65 persen dan Shell Upstream Overseas Services dengan 35 persen ini dinilai memberikan kontribusi tambahan produksi gas bumi sekitar ekuivalen 10,5 juta ton (mtpa) per tahun atau sekitar 9.5 juta ton LNG per tahun dan 150 mmscfd Gas Pipa, dengan target onstream di tahun 2027. Sebelumnya, SKK Migas menargetkan  Blok Masela selesai paling lambat pada akhir Juli 2019.  Sebab proyek dengan cadangan gas mencapai sebesar 18,54 TCF (sertifikasi Lemigas 2018) dengan rencana produksi (gross) 1.750 MMSCFD dengan plateau rate 20 tahun ini masih memasuki tahap kajian teknis guna menentukan keekonomian proyek dengan nilai investasi diperkirakan mencapai USD 18-20 miliar atau sekitar Rp287 triliun. (Albert Batlayeri) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Joko Widodo Lepas Pawai Pesta Kesenian Bali (PKB) XLI 2019 Posted: 16 Jun 2019 03:25 PM PDT DENPASAR, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo membuka Pesta Kesenian Bali (PKB) XLI Tahun 2019 dengan melepas pawai pesta kesenian itu, di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, di Kota Denpasar, Provisi Bali, Sabtu (15/06/2019) siang. "Dengan memohon Wara Nugraha Ida Shang Hyang Widi Wasa, siang hari ini, saya membuka dan melepas pawai Pesta Kesenian Bali yang ke-41 tahun 2019," kata Presiden Jokowi saat melepas iring-iringan pawai Pesta Kesenian Bali 2019, yang ditandai dengan pemukuulan kul-kul bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Pembukaan pawai tersebut dimeriahkan dengan Tari Pendet yang dimainkan secara kolosal oleh 100 orang penari dari SMAN 3 Sukawati, Kab. Bangli. Selain itu terdapat penampilan dari berbagai daerah dan luar negeri, salah satunya Republik Rakyat Tiongkok. Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan para menteri yang mendampinginya mengikuti pawai dengan kendaraan yang sudah disiapkan. Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendikbud Muhadjir Effendy, Gubernur Bali I Wayan Koster dan istri menteri kabinet kerja yang tergabung dalam OASE (Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja). (Setkab) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Dukung Pariwisata, Kementerian PUPR Bangun Jalan Pintas Mengwitani-Singaraja Posted: 16 Jun 2019 03:00 PM PDT DENPASAR, LELEMUKU.COM - Sebagai bentuk dukungan pengembangan pariwisata di Bali, khususnya yang menghubungkan kawasan Bali bagian Selatan dan Utara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah membangun Jalan Pintas (Shortcut) ruas Mengwitani-Singaraja dengan panjang sekitar 12,76 km. Jalan pintas tersebut akan memperpendek jarak tempuh dari semula sepanjang 13,46 km dengan mengurangi jumlah kelokan yang ada. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, jalan pintas tersebut akan memperpendek jarak tempuh dari semula sepanjang 13,46 km dengan mengurangi jumlah kelokan yang ada. "Jalan pintas tersebut akan dibangun pada 10 lokasi. Lokasinya untuk titik 1 sampai 4 di wilayah Kabupaten Tabanan yang tujuannya untuk mengurai kemacetan, sedangkan titik 5 sampai 10 dibangun di Kabupaten Buleleng," kata Basuki, di Denpasar, Provinsi Bali, Jumat (14/6). Menurut Menteri PUPR, pemerintah menghindari membangun tol di Bali, karena ekonomi kerakyatannya sangat menonjol. "Dari 10 lokasi diprioritaskan yang titik 5 dan 6, karena ada 15 kelokan dengan shortcut jadi hanya 5 kelokan. Selain itu juga tanjakannya yang tadi 10 -15 derajat sehingga macet dan tidak nyaman, nantinya turun lebih landai tingkat kemiringannya menjadi 6 derajat," ujar Basuki. Saat ini progres pembangunan jalan pintas pada titik 5 dan 6 sepanjang 1.950 meter tersebut, menurut Menteri PUPR, progresnya sudah 50,73 persen. "Nilai kontraknya sekitar Rp 128 miliar untuk shortcut titik 5 dan 6 dengan kontraktor PT. Adhi Karya dan PT. Cipta Strada (KSO), mudah-mudahan Desember 2019 selesai," ujarnya. Total panjang jalan pintas pada titik 5 dan 6 tersebut terdiri dari pembangunan jembatan sepanjang 210 meter dan jalan 1.740 meter. Seluruh ruas jalan pintas akan dibangun dengan lebar jalan 7 meter dan bahu jalan dua meter. Sedangkan untuk pembangunan jalan pintas pada titik 3 sepanjang 480 meter, Menteri Basuki mengatakan juga sudah dalam tahap konstruksi dengan anggaran Rp 12,1 miliar dan progres sebesar 10,22 persen Selanjutnya untuk shortcut 4 dalam persiapan kontrak. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional(BBPJN) VIII Surabaya Kementerian PUPR I Ketut Darmawahana mengatakan, pembangunan shortcut titik 5-6 bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jalan. Sedangkan untuk titik 3-4 juga akan membantu mengurai simpul kemacetan lalulintas di Simpang Kebun Raya Bedugul. Menurut Ketut hingga saat ini belum ditemui kendala dalam pembangunan jalan tersebut. Keberadaan shortcut sangat penting untuk menciptakan pemerataan pembangunan antara Bali Utara dan Selatan. Buleleng khususnya dengan potensi pariwisata yang luar biasa diharapkan akan bisa terus berkembang. Buleleng yang berada di Bali Utara terkenal dengan wisata lumba-lumba di kawasan Pantai Lovina. Sisi lain Pantai Lovina juga menyajikan keindahan yang berbeda dengan pasir lembut berwarna putih agak kehitaman yang menawarkan sunrise dan sunset indah. Hal menarik lain dari Buleleng sendiri adalah air terjun dan danau. Tak kurang dari 10 air terjun yang ada di Buleleng, termasuk di antaranya Air Terjun Gitgit, Munduk, dan Aling-Aling. Danau Buyan di Buleleng diapit oleh Danau Tamblingan di sisi barat dan Danau Beratan di sisi timur. (Setkab) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Rudiantara Bantah Isu Pembatasan Medsos Saat Sidang Mahkamah Konstitusi Posted: 16 Jun 2019 02:56 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menepis kabar adanya pembatasan akses media sosial (medsos), saat dilaksanakannya sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (14/06/2019) lalu. Menurut Menkominfo, kebijakan pembatasan akses medsos yang dilakukan pemerintah pada tanggal 22 sampai 24 Juni lalu saat terjadi aksi massa di Gedung Bawaslu tidak lagi diberlakukan saat sidang sengketa Pilpres digelar MK. Hal ini dilakukan karena kondisi saat ini sangat berbeda jauh. "Saat itu (Aksi 22 Mei) ada puluhan hoaks, konten negatif yang sifatnya bukan hanya bohong saja, tetapi provokasi, menghasut, mengadu domba, Itu secara kualitatif," kata Rudiantara di Jakarta, Sabtu (15/06/2019). Rudiantara menambahkan, saat aksi Mei lalu juga terdapat URL yang digunakan untuk penyaluran hoaks.  "Sehari bisa ditemukan 600 sampai 700 hoaks. URL atau isilah umumnya dikenal dengan kanal itu, menjadi alasan mengapa medsos ditutup sementara," jelas Rudiantara. Sedangkan untuk sidang sengketa Pilpres hari ini di MK, Rudiantara mengakui jumlah hoaks menurun. Tidak seperti pada saat aksi 22 Mei. "Nah, sekarang itu menurun terus sampai kita cabut pembatasan sekitar 300an, kemudian turun 200, dan sekarang itu dibawah, ya hampir 100 lah," sambung Menkominfo. Penurunan jumlah hoaks ini menurut Rudiantara normal. Normal dalam artian, secara kualitatif tidak ada konten yang menghasut hasil pengumuman penghitungan suara, tidak ada mengadu domba. "Jadi, tidak ada alasan untuk melakukan pembatasan. Dan, pembatasan itu bukan tujuan pemerintah, ya," pungkas Menkominfo. Sebelumnya beredar di media sosial bahwa, Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali membatasi akses medsos hari Jumat (14/06/2019). Kominfo memastikan kabar tersebut hoaks. (Setkab) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Kelompok Teroris Terkait Iran, Hizbullah Timbun Bahan Peledak di London Posted: 16 Jun 2019 02:52 PM PDT LONDON, LELEMUKU.COM - Orang-orang yang diduga terkait dengan pemerintah Iran ditangkap karena menimbun bahan-bahan peledak di sebuah permukiman di London, demikian laporan sebuah surat kabar ternama Inggris pekan ini. Polisi London pada 2015 menggerebek empat properti yang terkait dengan kelompok militan Lebanon, Hizbullah, dan menemukan ribuan bungkus es sekali pakai yang berisi amonium nitrat, bahan kimia yang digunakan dalam bom, menurut surat kabar Daily Telegraph newspaper. Pemerintah Inggris belum mengomentari laporan itu. Tapi para pengamat yakin temuan di London empat tahun lalu itu semakin membuktikan pengaruh Iran di dunia lewat kelompok-kelompok proksi "Dugaan rencana 2015 itu kelihatannya sejalan dengan ideologi dan praktik dari Republik Islam Iran sejak negara itu didirikan," kata Kyle Orton, seorang pengamat Timur Tengah yang berbasis di London. Pasukan Garda Revolusioner Islami Iran (IRGC), sebuah cabang militer berpengaruh yang telah menerjunkan pasukan-pasukan di seluruh Timur Tengah, telah dituduh mengobarkan serangan-serangan di negara-negara Barat. "Sepanjang tahun lalu, IRGC atau Kementerian Intelijen Iran telah berupaya atau mengeksekusi 6 rencana teror dan pembunuhan di Eropa," kata Orton kepada VOA. Dalam beberapa tahun belakangan, Iran telah bertanggung jawab atas sejumlah pembunuhan terhadap para pembangkang Iran di beberapa negara Eropa, kata para pejabat Eropa. Awal tahun ini, Uni Eropa menjatuhkan sejumlah sanksi terhadap Iran karena keterlibatannya dalam aksi-aksi itu. (VOA) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Jokowi Ajak Aktivis 98 Bersama Bangun Keutuhan Negara Posted: 16 Jun 2019 02:33 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu (16/06/2019) sore, menghadiri acara halalbihalal bersama dengan para aktivis 98 yang berlangsung di Puri Agung Ballroom, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Di hadapan para aktivis tersebut, Kepala Negara kembali mengingatkan bahwa negara Indonesia yang majemuk ini merupakan sebuah negara besar dengan persoalan yang juga sedemikian besar. Maka untuk membangun negara ini, Presiden menyampaikan bahwa tentunya diperlukan kerja sama yang kuat antara seluruh pihak dan elemen bangsa. "Negara ini membutuhkan kebersamaan kita semua untuk bekerja sama membangun negara ini. Negara ini besar, persoalan juga besar-besar," kata Presiden. Hal penting yang juga kembali disampaikan olehnya ialah pentingnya menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman yang ada. "Negara ini negara besar yang sangat majemuk, sangat beragam. Jangan sampai kita lupa itu. Oleh sebab itu, persatuan, kerukunan, dan persaudaraan sebagai saudara sebangsa dan setanah air ini harus terus kita ingatkan kepada semua," ucapnya. Selain itu, Kepala Negera juga mengajak para aktivis 98 yang utamanya hadir dalam acara tersebut untuk berani memberikan masukan-masukan bagi pemerintah. Masukan-masukan yang diberikan tersebut, menurut Presiden, akan menjadi bahan koreksi bagi seluruh pihak. "Kita harus berani mengoreksi apa yang masih harus dikerjakan, apa yang masih kurang, apa yang harus diselesaikan. Ini menjadi koreksi kita bersama," ujarnya. Presiden menegaskan dalam lima tahun ke depan dirinya tidak lagi memiliki beban apapun, sehingga kebijakan yang diputuskan hanya untuk kepentingan negara. "Saya dalam lima tahun ke depan insyaallah sudah tidak memiliki beban apa-apa. Jadi, keputusan-keputusan yang dibuat, yang itu penting untuk negara ini akan kita kerjakan. Sekali lagi, karena saya sudah tidak memiliki beban apa-apa," tandasnya. (Setkab) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Kecelakaan Lalu Lintas di Sentani Timur, Pemilik Avanza Hitam Melarikan Diri Posted: 16 Jun 2019 02:19 PM PDT SENTANI, LELEMUKU.COM – Unit Lantas Polsek Sentani Timur menangani kasus tabrak lari yang terjadi di jalan raya Sentani Waena, tepatnya di depan Gereja Pentakosta Baraciel, Kampung Asei Kecil, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada Minggu (16/06/2019) sore. Kapolsek Sentani Timur Iptu Heri wicahya melalui Kanit Lantas Polsek Sentani Timur Bripka Daniel Tapilatu menjelaskan, kecelakaan antara mobil avanza silver dengan pengemudi H (37) dan Mobil Avanza Hitam dengan nomor polisi DS 1732 AM yang masih dalam penyelidikan. Kanit Lantas menjelasan, awalnya pengemudi mobil avanza silver melaju dari Waena tujuan Sentani, kemudian bersamaan dengan itu sebuah mobil avanza hitam dengan nomor polisi DS 1732 AM yang pengendaranya masih dalam penyelidikan melaju dari belakang dan mengambil lajur kanan hendak mendahului, lalu manabrak kaca spion sebelah kiri mobil avanza silver. "Kedua pengemudi mobil tersebit sempat berhenti dan hendak menyelesaikan permasalahan kecelakaan tersebut, namun pengemudi mobil avanza hitam DS 1732 AM melarikan diri dan meninggalkan TKP. Kasus ini sudah kami tangani, dan dari keterangan saksi-saksi akan kami lakukan pengembangan di lapangan untuk mencari pelaku tabrak lari tersebut," terang Kanit Lantas Polsek Sentani Timur Bripka Daniel. (HumasPoldaPapua) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Nurdin Abdullah Harap Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) Beri Kontribusi Posted: 16 Jun 2019 02:14 PM PDT MAKASSAR, LELEMUKU.COM - Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali digelar. Kali ini yang ke-19 kalinya pada Sabtu (15/06/2019). Pertemuan para pebisnis dan tokoh asal Sulsel ini akan berlangsung selama dua hari, mulai Sabtu hingga Minggu, 15 hingga 16 Juni 2019. Pertama, dilakukan Welcome Party dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel. Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah berharap, pelaksanaan kali ini semakin memberikan kontribusi nyata masyarakat Sulsel yang ada di luar. Terutama yang berhasil dalam dunia usaha maupun yang mendapatkan amanah dari negara. "Sehingga, betul-betul ikut memberikan tidak hanya sumbangsih, akan tetapi membantu untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat," kata Nurdin Abdullah. Apalagi, lanjut mantan Bupati Bantaeng dua periode itu, sekarang masih banyak daerah di Sulsel membutuhkan investasi. Baik hotel, restoran maupun pembangunan kawasan-kawasan wisata baru. Termasuk, ada program pemberdayaan masyarakat. Jaringan pasar antar daerah maupun provinsi. Dan pada akhirnya tercipta pusat pertumbuhan ekonomi baru. "Kalau para perantau mengambil peran untuk membantu daerahnya masing-masing, maka disitulah hadir pemerintah dalam memediasi antara masyarakat dan para saudagar," ungkapnya. (HumasSulsel) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Murad Ismail Nilai MTQ dan STQ Strategis Tingkatkan Akhlak Bangsa Posted: 16 Jun 2019 01:59 PM PDT NAMLEA, LELEMUKU.COM - Gubernur Maluku, Irjen. Pol (Purn) Murad Ismail mengatakan, pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti MTQ atau Seleksi Tilawatul Qur'an (STQ) mempunyai posisi yang sangat vital dan strategis dalam rangka pembangunan mental spiritual atau akhlak bangsa.  "Karenakan, agama dengan kitab suci merupakan sumber pengetahuan dan nilai yang mengajarkan tentang mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang sejati dan mana yang palsu serta mana yang pantas dan mana yang tak pantas," ujar gubernur dalam sambutan saat membuka Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-XXVIII Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2019 resmi dibuka di alun-alun Bupolo, Kota Namlea, Kabupaten Buru, Jumat (14/06/2019) malam. Untuk itu, dirinya mengajak, melalui kegiatan MTQ agar dijadikan sebagai ajang untuk berefleksi, ber-dzikir, dan bertafakkur untuk pembangunan akhlak dan peradaban bangsa ini, sesuai dengan tema MTQ XXVIII yaitu "Implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam Membangun Masyarakat Maluku Yang Relegius, Rukun dan Damai. "Kita jangan hanya terjebak pada serimonial kegiatan saja, tetapi sejatinya kita harus berlomba atau ber-musabaqah untuk punya kualitas yang terbaik. Bukan hanya dalam arena MTQ ini, tetapi juga ber-musabaqah atau berlomba dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi yang terbaik, yaitu: terbaiknya akhlaknya, terbaik SDM-nya, terbaik amal shalehnya, terbaik kesehatannya, dan terbaik kesejahteraannya," ujar dia Dalam konteks tema tersebut, papar gubernur, maka pelaksanaan MTQ sejatinya dapat meninggalkan jejak-jejak peradaban yang merugikan. "Ditandai dengan terjadinya perubahan pola pikir, kebiasaan atau pola hidup, dan karakter, yaitu dari pemikiran yang sempit kepada pemikiran yang terbuka dan maju, dari pola hidup kekerasan kepada kehidupan yang lebih rukun dan damai," tutur dia. (Albert Batlayeri) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Jajaran Kodim Ambon Aktif Laksanakan Komsos di Saparua Posted: 16 Jun 2019 06:25 AM PDT SAPARUA, LELEMUKU.COM - Sinergitas Bintara Pembina Desa (Babinsa) tak hanya sekedar slogan semata, kali ini sinergitas TNI-Rakyat nyata ditunjukkan oleh Babinsa jajaran Kodim 1504/Ambon di Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Provinsi Maluku. Babinsa Negeri Tiouw Koptu H. Tawainela dalam melaksanakan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan warga binaan yakni masyarakat Negeri Tiuow dipangkalan ojek batu bakar Negri Tiouw, Minggu (15/06/2019). Komsos tersebut dilaksanakan guna memelihara kedekatan emosional antara Babinsa dengan masyarakat, sehingga ada komunikasi aktif untuk selalu bersinergi dalam membantu permasalahan sosial yang ada di masyarakat, dan juga Komsos tersebut dilakukan Babinsa Tiouw untuk memberi arahan dalam rangka persiapan sepakbola. Dalam waktu yang sama Babinsa Negeri Kulur, Kecamatan Saparua, Pelda MN Tutupoho juga melaksanakan karya bhakti membantu salah satu warga masyarakat memasang atap seng Rumah, hal tersebut dilaksanakan sebagai wujud sinergitas Babinsa terhadap warga binaannya. (Penrem151) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Korem Tadulako Gelar Fun Bike Meriahkan HUT ke 61 Kodam Merdeka Posted: 16 Jun 2019 06:18 AM PDT PALU, LELEMUKU.COM - Guna memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Kodam XIII/Merdeka tahun 2019 Korem 132/Tadulako melaksanakan kegiatan sepeda santai (Fun Bike) yang diikuti oleh Instansi TNI-Polri dan masyarakat, bertempat di halaman Makorem 132/Tandulako, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Minggu (16/06/2019). Fun bike dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Kodam XIII/Mdk ke 61 yang diikuti oleh Instansi TNI-Polri dan Masyarakat dengan jumlah peserta sekitar ± 500 orang. Hadir dalam kegiatan. Kapolda Sulteng Brigjen Pol Lukman Wahyu H, Komandan Korem 132/Tdl Kolonel Inf Agus Sasmita, Kasrem 132/Tdl, Para Dandim jajaran Korem 132/Tdl, Para Kasi Korem 132/Tdl, Danyonif  714/SM, Danyonif 711/Rks, Dansatbalak Korem 132/Tdl, Persit KCK Koorcabrem 132 dan masyarakat Kota Palu. Pelepasan peserta Funbike oleh Komandan Korem 132/Tdl, Kapolda Sulteng dan Kajati yang di wakili dengan rute titik star di Halaman Makorem 132/Tdl – Jl. S. Parman  - Jl. Moh Hatta – Jl Mawar – Jl. Mongginsidi – Jl. Emi Saelan – Jl. Basuki Rahmat – Jl. Moh. Yamin – Jl. Sigma  – Jl. Soekarno Hatta – Jl. Roviga – Jl. Trans Sulawesi – Jl. Yos Sudarso – Jl. Samratulangi - Finish kembali ke Lapangan Makorem 132/Tdl. Pada kesempatan tersebut Danrem 132/Tdl Kolonel Inf Agus Sasmita  menyampaikan Ucapan terima kasih kepada seluruh Instansi dan masyarakat yang telah berpartisipasi dalam acara Fun Bike dalam rangka memeriahkan HUT ke 61 tahun, dengan tujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan antara TNI dengan rakyat khususnya yang ada diwilayah Kota Palu. Usai melaksanakan Fun Bike juga disediakan hadiah berupa1 Unit sepeda montor, 2 Unit Sepeda Gunung, 3 Buah Lemari Es, payung 5 buah, Souns Sistem 2 buah, 3 Unit Magic Com,, Kulkas 2 unit, 5 Buah Setrika, 2 Buah Dispenser, 3 buah kipas angin, 4 buah kompor gas, 3 buah TV dan hadiah lainnya. (Penrem132) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Dansatgas Yonif R 301 Rayakan Unik Tradisi Halal Bi Halal di Senaning Posted: 16 Jun 2019 05:55 AM PDT SINTANG, LELEMUKU.COM - Ketika hari raya Idul Fitri tiba, salah satu tradisi masyarakat Indonesia yang selalu dilakukan adalah melaksanakan halal bihalal dengan cara berkumpul bersama untuk bersilatuhrahmi dengan sanak saudara atau kolega. Tradisi ini merupakan ajang untuk saling bermaaf-maafan serta berbagi cerita kepada kerabat setelah beberapa lama kiranya tidak berjumpa. Istilah halal bihalal ternyata hanya ada di Indonesia, yang berasal dari kalimat 'thalabu halal bi thariqin halal' yang artinya mencari penyelesaian masalah atau mencari keharmonisan hubungan dengan cara mengampuni kesalahan. Pada perayaan Idul Fitri tahun ini, Satgas Yonif Raider 301/Prabu Kiansantang tidak ketinggalan melaksanakan halal bihalal. Setelah sebulan menjalankan ibadah puasa Ramadhan, tibalah waktunya untuk menyambut hari kemenangan dengan saling memaafkan antar sesama umat beragama, karena dengan demikian dapat mempererat hubungan tali persaudaraan, baik sesama kita prajurit yang menjaga tapal batas, maupun dengan masyarakat yang berada di daerah penugasan. Bertepatan dengan peninjauan ke pos-pos perbatasan, Dansatgas Yonif Raider 301/Pks, Letkol Inf Andi Hasbullah dan prajuritnya bersama dengan Tokoh masyarakat melaksanakan Sholat Ied bersama di Desa Senaning, Kecamatan Ketunggau Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang dilanjutkan dengan halal bihalal bersama warga pada Minggu (16/06/2019).  Ada yang unik dengan perayaan lebaran di Desa Senaning beberapa waktu lalu, dimana setelah Sholat Ied, Tokoh Masyarakat mengajak Dansatgas Yonif Raider 301/Pks untuk berkeliling mengunjungi rumah warga yang beragama muslim untuk melaksanakan silaturahmi dan doa bersama.  Tradisi halal bihalal di Desa Senaning bisa dikatakan unik, dikarenakan kegiatan halal bihalal tidak dilaksanakan dalam satu tempat namun berkeliling dari rumah ke rumah.  "Kegiatan ini sudah dilakukan secara turun temurun, setiap perayaan lebaran khususnya bagi muslim pendatang di Desa Senaning" kata Muhammad Nasir (63), salah satu tokoh masyarakat desa tersebyt. Ketika kita mendatangi rumah warga dan sudah memasuki rumah, seorang Imam akan memimpin takbiran untuk diikuti oleh yang lainnya. Setelah selesai takbiran selanjutnya para tamu dapat menyantap hidangan yang telah disiapkan sambil saling berbagi cerita dengan pemilik rumah. Hal itu terus dilakukan dari rumah ke rumah sampai dengan waktu sholat dzuhur tiba. Saat pelaksanaan halal bihalal, terlihat suasana keakraban yang kental antara Prajurit dan warga masyarakat. Hubungan persaudaraan yang terjalin tampak penuh keakraban dan kekeluargaannya. Dansatgas Pamtas Yonif Raider 301, Letkol Inf Andi Hasbullah mengatakan "Tradisi ini agak unik karena kegiatan halal bihalal biasanya diadakan di satu tempat berkumpul. Berkeliling ke rumah warga bersama Tokoh Masyarakat belum pernah saya temukan di daerah lain. Hal ini sebagai bukti soliditas dan kerukunan sesama muslim di Desa Senaning," ujarnya.  Harapan Dansatgas Yonif Raider 301 bahwa kegiatan halal bihalal ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat jalinan komunikasi Satgas Yonif Raider 301 dengan masyarakat yang berada di perbatasan.  "Semoga tradisi ini dapat dipertahankan terus menerus agar tak punah termakan waktu. Bukan hanya khusus kepada warga muslim pendatang tapi kepada seluruh warga muslim yang ada di Desa Senaning," ujar Dansatgas.  Salah satu warga Desa Senaning mengatakan "warga desa sangat senang dan berterimakasih atas kunjungan yang dilakukan oleh Satgas Raider 301 telah mau mengunjungi dari rumah kerumah warga desa di hari lebaran ini," kata Yunus (32). (Pendam12) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

SKK Migas dan Inpex Tandatangan HOA Pengembangan Blok Masela di Tanimbar Posted: 16 Jun 2019 04:58 AM PDT TOKYO, LELEMUKU.COM - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Inpex Corporation telah melaksanakan penandatanganan Head of Agreement (HoA) pengembangan lapangan hulu migas beserta kilang gas cair atau liquefied natural gas (LNG) Blok Masela pada Lapangan Abadi, Laut Arafura di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku pada Minggu (16/06/2019) Menurut informasi yang diterima Lelemuku.com, HOA yang ditandatangani antara Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dan President Direktur Inpex Masela Ltd, Shunichiro Sugaya ini disaksikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Ignasius Jonan, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepan Hiroshige Seko, dan CEO dan Presiden Direktur Inpex Corporation Takayuki Ueda. Menurut Dwi Soetjipto, penandatanganan HOA menjadi titik penting bagi peningkatan investasi hulu migas di Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Sebab dengan pengembangan Lapangan Abadi ini, diharapkan akan segera masuk investasi luar negeri yang besar ke daerah sekitar operasional dan menguntungkan pembangunan daerah. "Ini memberikan pengaruh positif bagi Foreign Direct Investment di Indonesia, terciptanya multiplier effect bagi industri pendukung dan turunan di dalam negeri, dalam rangka mendukung perekonomian nasional, dan ke depannya di harapkan iklim investasi di Indonesia akan semakin baik dan semakin kompetitif," ujar dia dalam rilis medianya. Selanjutnya Inpex Masela menyatakan, HOA yang menjabarkan prinsip-prinsip dasar pengembangan proyek LNG Abadi Masela yang selanjutnya akan dituangkan dalam revisi rencana pengembangan atau plan of development (POD) ini mempercepat upaya pengelolaan proyek dengan proses negosiasi yang sudah berjalan alot dalam 20 tahun terakhir. "HOA ini berisi ketentuan-ketentuan mengenai jangka waktu PSC (PSC period), kondisi keuangan (financial condition), estimasi biaya (cost estimation) dan lain-lain yang telah disepakati bersama sebelumnya antara Inpex dan otoritas pemerintah Indonesia untuk mendapatkan keekonomian proyek yang memadai," ujar Senior Manager Communication & Relations Inpex Masela, Iwan Kurniawan. Dikatakan setelah HOA ini, Inpex Masela akan segera mempersiapkan serangkaian dokumen yang diperlukan untuk penyerahan revisi POD. "Inpex kemudian akan mengikuti prosedur yang diperlukan selanjutnya dan secara resmi segera memasukkan/menyerahkan revisi POD  ke otoritas pemerintah Indonesia," ujar dia. Pengembangan hulu migas di Blok Masela dengan Pemegang Participating Interest di Blok Masela yaitu Inpex Masela Ltd. dengan 65 persen dan Shell Upstream Overseas Services dengan 35 persen ini dinilai memberikan kontribusi tambahan produksi gas bumi sekitar ekuivalen 10,5 juta ton (mtpa) per tahun atau sekitar 9.5 juta ton LNG per tahun dan 150 mmscfd Gas Pipa, dengan target onstream di tahun 2027. Sebelumnya, SKK Migas menargetkan  Blok Masela selesai paling lambat pada akhir Juli 2019.  Sebab proyek dengan cadangan gas mencapai sebesar 18,54 TCF (sertifikasi Lemigas 2018) dengan rencana produksi (gross) 1.750 MMSCFD dengan plateau rate 20 tahun ini masih memasuki tahap kajian teknis guna menentukan keekonomian proyek dengan nilai investasi diperkirakan mencapai USD 18-20 miliar atau sekitar Rp287 triliun.  (Laura Sobuber) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Ignasius Jonan Transisi Energi dan Perlindungan Lingkungan di Pertemuan G20 Posted: 16 Jun 2019 04:06 AM PDT TOKYO, LELEMUKU.COM - Menteri ESDM Ignasius Jonan bersama Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, hari ini, Sabtu (15/06/2019) memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan tingkat menteri negara-negara G20, membahas transisi energi yang selaras dengan perlindungan lingkungan di Kota Karuizawa, 150 kilometer utara Tokyo, Jepang. Pada pertemuan di pagi hari itu hadir pula Dubes Indonesia untuk Jepang Arifin Tasrif beserta sejumlah pejabat pemerintah dan Direktur Utama BUMN sektor energi. Dalam Ministerial Meeting tersebut disepakati Komitmen Energi G20 dalam Dokumen Lengkap Ministerial Communique, yang dibahas pada Energy Transitions Working Group (ETWG). Dengan mengintegrasikan isu perubahan iklim, Jepang mengangkat tema utama transisi energi yang selaras dengan perlindungan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi dalam "3E+S" yaitu Energy Security, Economic Efficiency and Environment (3E) & Safety (S). Jepang juga memprioritaskan agenda Innovation dan advanced energy issues, yaitu Hidrogen, Carbon Capture Storage and Utilization (CCUS), Well-to-Wheel Analysis dan Nuklir serta Research & Development 20 (RD20). Pada kesempatan kali ini, Indonesia berupaya melakukan berbagai upaya dan respon strategis, sehingga Sekretariat G20 Jepang mengakomodasi sejumlah isu dalam Third Draft Communique. Beberapa poin itu diantaranya, memasukkan Sustainable Development Goals (SDGs)/Agenda 2030 sebagai referensi utama Komunike, dengan mengakui implementasi Transisi Energi yang beragam sesuai SDGs (SDG7). Selanjutnya memasukkan biofuels sebagai salah satu Energy Innovations, serta bioenergy sebagai bagian dari Energi Terbarukan dan Transisi Energi di dunia pada beragam penggunaan terutama pembangkit listrik dan transportasi. Termasuk memasukkan aspek affordability pada Energy Efficiency dan Power System, dan mengangkat Clean and Affordable Energy Access sebagai bagian tersendiri dengan menekankan pentingnya memahami situasi masing-masing negara dalam pengembangan CCUS, dan mendorong kolaborasi internasional dalam pengembangan Hidrogen yang relatif masih baru. Selanjutnya memfokuskan Well-to-Wheel hanya untuk mengembangkan potensi efisiensi energi, dan tidak untuk standardisasi perhitungan emisi CO2 kendaraan bermotor di setiap negara. Serta menyederhanakan pembahasan nuklir dan mengakomodasi kepentingan negara non-pemakai nuklir. Selain mengikuti Ministerial Meeting, Menteri Jonan juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan beberapa negara, salah satunya dengan Jepang dengan agenda menyaksikan Penandatanganan Head of Agreement (HoA) INPEX untuk pengelolaan Blok Masela, sumber di perairan Maluku. (KESDM) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Petrus Fatlolon akan Bantu RRI Saumlaki Benahi Tower Siaran Posted: 16 Jun 2019 03:57 AM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Bupati Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon, SH., MH  akan membantu benahi tower siaran dari Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Stasiun Produksi Saumlaki yang rubuh akibat hujan deras dan angin yang melanda Kota Saumlaki pada Rabu (08/05/2019) lalu. "Pemkab Tanimbar telah tandatangan MoU dengan RRI pusat, sehingga saya akan meminta Kominfo untuk kita bantu RRI Saumlaki benahi tower mereka guna mensinergikan tugas dalam upaya penyebarluasan informasi dari kinerja pemerintah," kata dia kepada para awak media di ruang kerjanya pada Senin (03/06/2019). Sementara itu, pada kesempatan berbeda, Koordinator RRI Stasiun Produksi Saumlaki, Novy Titirloloby mengatakan meski menara siar radio tersebut rubuh pada bulan Mei lalu itu akibat faktor alam, RRI Saumlaki tetap mengudara dengan kapasitas 25 Watt. Titirloloby menuturkan kerugian yang dialami pihaknya karena musibah yang terjadi pada pukul 13.20 WIT itu adalah beberapa antena pemancar pada menara suar dengan tinggi 55 meter dengan kapasitas 4 bit yang jangkauannya mencapai 5 kilo notel rusak total. Selain itu sebuah sepeda motor milik salah satu pegawai bernama Devota Laiyan tertindih menara dan juga merusak bangunan. "Kami antisipasi untuk tetap mengudara dengan jangkauan pemancar yang terbatas, yaitu pemancar 25 watt yang jangkauannya bisa mencapai 1 kilo, yaitu seputaran Jalan Poros Kota Saumlaki atau sepanjang Jalan Ir. Soekarno," ungkapnya kepada Lelemuku.com pada Senin (13/05/2019). (Laura Sobuber) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Mahkamah Konstitusi Diskusikan Keterbukaan Informasi dengan KIP Posted: 16 Jun 2019 03:49 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Komisi Informasi Pusat (KIP) berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) Jumat (14/06/2019). Hal ini dilakukan KIP untuk berdiskusi terkait keterbukaan informasi publik di MK. Rombongan KIP berjumlah empat orang yakni Ketua KIP Gede Narayan, Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi Romanus Ndau, serta dua staff. Rombongan disambut langsung oleh Sekjen MK M Guntur Hamzah didampingi Kabiro Humas dan Protokol Heru Setiawan serta Kabiro Hukum dan administrasi Kepaniteraan Wiryanto, di Ruang Rapat Lantai 11 Gedung MK. Gede Narayan menyatakan kunjungan dini alam rangka menggali sejauh mana keterbukaan informasi publik di MK. Di sisi lain, Narayan juga ingin memastikan sejauh mana konsistensi MK dalam menerapkan keterbukaan informasi publik. "Sebab selama ini MK selalu berada di peringkat atas keterbukaan informasi. Bahkan pernah menjadi peringkat pertama terkait hal ini dalam penilaian KIP," jelasnya. Merespon ini, Guntur menyatakan MK menerapkan keterbukaan di segala sisi, yakni dengan pengoptimalan teknologi modern. Guntur pun menunjukkan penggunaan laman (website) MK yang begitu serbaguna. "Dari Laman MK, publik dapat mengakses segala macam informasi yang dibutuhkan. Sehingga masyarakat tak perlu repot-repot hadir ke MK secara langsung untuk meminta dokumen. Semuanya dapat diperoleh dengan cara mengunduh langsung melalui laman MK," terang Guntur. Dia pun menerangkan beberapa informasi yang dapat diperoleh di laman MK. Misalkan risalah sidang yang menggambarkan percakapan di persidangan. Risalah sidang langsung diunggah ke laman MK maksimal 30 menit setelah sidang berakhir. Dia pun juga menerangkan tentang Majalah Konstitusi yang diterbitkan MK dalam dua versi, yakni versi cetak dan versi digital.  Versi digital Majalah Konstitusi dapat diunduh melalui laman MK. Selanjutnya Guntur menjelaskan tentang video conference (vicon) yang dimiliki MK. Tujuan  video conference ini untuk mempermudah pihak yang berhalangan hadir saat persidangan. Hingga saat ini, jumlah vicon MK sebanyak 42 titik dan berada di berbagai kampus di Indonesia. Tak lupa, Guntur menjelaskan aplikasi Hubungi MK. Aplikasi ini membuat seseorang yang hendak berhubungan dengan MK menjadi mudah. "Di aplikasi ini terdapat beragam fitur bagi publik untuk berkomunikasi dengan MK," jelasnya. Guntur menyebut segala hal yang diterapkan linier dengan visi MK, yakni untuk menjadi peradilan yang modern serta terpercaya. Untuk mewujudkan visi ini dibutuhkan keterbukaan lembaga dalam menyajikan informasi ke publik. "Maka dari itu, kami menyiapkan infrastruktur yang lengkap untuk mewujudkan keterbukaan informasi pada publik," jelasnya. (HumasMK) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Sebarluaskan Informasi Pembangunan, Pemkab Tanimbar dan RRI Lakukan MoU Posted: 16 Jun 2019 12:40 AM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku dan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) telah melakukan penandatangan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang kerjasama pemberitaan guna mensinergikan tugas dalam upaya penyebarluasan informasi yang bertempat di Kantor RRI Pusat dengan alamat Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta Pusat pada Jumat (24/05/2019). Bupati Tanimbar, Petrus Fatlolon, SH., MH mengatakan kerjasama tersebut dilakukan guna menyebarluaskan informasi dari kinerja pembangunan, potensi wisata, tradisi budaya,  di daerah yang berbatasan langsung dengan Australia itu. "Kita dan RRI pusat dalam hal ini langsung oleh Direktur Utama LPP RRI pusat, bapak M. Rohanudin sudah tandatangan MoU di Jakarta," ungkap dia kepada para awak media di ruang kerjanya pada Senin (03/06/2019). Kemudian, Fatlolon pun mengaku lewat kerjasama yang telah dijalin tersebut, pihaknya akan membantu untuk membenahi menara siaran dari RRI Stasiun Produksi Saumlaki yang rubuh akibat hujan deras dan angin yang melanda Kota Saumlaki pada Rabu (08/05/2019) lalu dan mengusulkan secara tertulis tentang peningkatan status dari RRI Saumlaki menjadi Tipe C. "Jadi kita sudah ada kerjasama, selain itu kita juga akan mengusulkan secara tertulis untuk minta peningkatan status RRI Saumlaki," tambahnya. Sebelumnya Koordinator RRI Stasiun Produksi Saumlaki, Novy Titirloloby pun mengucapkan terima kasih kepada Bupati Fatlolon yang sangat merespon baik keberadaan RRI di daerah perbatasan tersebut dan berharap dengan adanya kerjasama antara RRI dan Pemkab Tanimbar dapat mempercepat perbaikan kerusakan pemancar akibat musibah alam dan peningkatan status RRI Saumlaki yang rencananya akan diumumkan tepat pada Hari Radio, yaitu tanggal 11 September 2019 nanti. "RRI di daerah perbatasan sangat penting sekali karena mencakup semua berita dan informasi ke luar yang sejalan dengan program pemerintahan Presiden Jokowi yaitu Nawacita," tutur dia kepada Lelemuku.com pada Senin (13/05/2019). (Laura Sobuber) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Mahkamah Konstitusi (MK) Gelar Sidang Perdana Gugatan Prabowo dan Sandiaga atas Hasil Pilpres 2019 Posted: 15 Jun 2019 11:45 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 (PHPU Presiden 2019) di Ruang Sidang Pleno MK pada Jumat (14/06/2019) pagi. Sidang perkara yang teregistrasi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 ini dimohonkan Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) Nomor Urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno.  Di hadapan sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya ini, Bambang Widjojanto selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan, di antaranya cacat formil persyaratan calon wakil presiden Nomor Urut 01 Ma'aruf Amin yang sejak pencalonan hingga sidang pendahuluan digelar masih berstatus pejabat BUMN. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan cacat materiil Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin selaku Pihak Terkaitatas penggunaan dana kampanye yang diduga berasal dari sumber fiktif; serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang telah dilakukan Pihak Terkait dalam Pilpres 2019 yang telah digelar pada 17 April 2019 lalu. Terkait dengan argumentasi kualitatif sehubungan dengan telah terjadinya kecurangan pemilu yang bersifat TSM, Denny Indrayana melanjutkan penjabaran bahwa bukti-bukti yang disampaikan berupa tautan berita bukanlah semata-mata hanya informasi. Sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU MK yang menegaskan tautan berita tersebut, tambahnya, dapat digolongkan pada alat bukti berupa surat atau tulisan, petunjuk, atau alat bukti lain yang diucapkan, dikirim, dan diterima, atau disimpan secara elektronik.  "Yang pasti, tautan berita itu kami ambil dari media massa yang tidak diragukan kredibilitasnya. Kami meyakini berita tersebut telah dilakukan check and recheck sebelum tulisan tersebut dituliskan. Apalagi sebagian besar dari tautan itu adalah fakta yang tidak dibantahkan sehingga diakui kebenarannya dan mempunyai nilai bukti sebagai pengakuan," urai Denny yang hadir bersama kuasa hukum Pemohon lainnya seperti Luthfi Yazid dan Teuku Nasrullah. Selanjutnya, Denny menyampaikan bahwa menurut pihaknya permasalahan Pilpres 2019 tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar pemilihan umum yang jujur dan adil. Dalam Pilpres 2019 ini, tambah Denny, adalah persaingan yang bebas dan adil tidak terjadi di antara peserta Pilpres 2019. Hal yang dihadapi Pemohon sebagai pasangan calon, bukanlah pasangan calon lainnya, melainkan Presiden Petahana Joko Widodo yang dinilainya menyalahgunakan kekuasaan serta memanfaatkan fasilitas negara yang melekat pada dirinya. "Penyalahgunaan anggaran dan program kerja negara adalah modus lain money politics atau vote buying yang secara langsung atau tidak langsung telah merugikan Paslon 02. Karenanya telah melanggar Pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang nyata-nyata bertentangan dengan syarat pemilu yang jujur dan adil. Karena tidak menciptakan ruang persaingan yang setara di antara kontestan Pilpres 2019," terang Denny. Suara Pemohon Berikutnya Teuku Nasrullah selaku kuasa hukum Pemohon lainnya menyampaikan argumentasi kuantitatif terhadap kecurangan yang telah merugikan perolehan suara Pemohon  dalam Pilpres 2019. Dalil yang dikemukakan di antaranya, Komisi Pemilihan Umum (Termohon) tidak menjalankan rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Surabaya dan Papua; ditemukannya tempat pemungutan suara (TPS) siluman setelah dilakukannya konfirmasi dengan membandingkan TPS berdasarkan Penetapan Termohon dengan informasi yang terdapat dalam Sistem Informasi Penghitungan (Situng) Termohon. Selain itu, jelas Nasrullah, pihaknya juga menemukan adanya indikasi manipulasi Daftar Pemilih Khusus dan masalah eksistensi situng atas proses penghitungan dan rekapitulasi. Kemudian adanya masalah penggunaan dokumen C7 yang seharusnya menjadi dokumen untuk mengonfirmasi jumlah pemilih yang hadir pada suatu dalam menggunakan hak pilihnya yang dinyatakan hilang. Adapun terkait dengan seluruh masalah yang terjadi tersebut, jelas Nasrullah, memengaruhi perolehan suara yang diperoleh Pemohon. "Perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah Paslon 01 memperoleh 63.573.169 suara (48%), sedangkan Paslon 02 memperoleh 68.650.239 suara atau 52%," sebut Nasrullah. Terhadap alasan hukum tersebut, Bambang memohonkan kepada Mahkamah melalui salah satu Petitumnya agar menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2019 sepanjang terkait dengan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019. Substansi Perbaikan Usai mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Suhartoyo memberikan tanggapannya mengenai klarifikasi Pihak Terkait dan Termohon atas pokok permohonan yang dibacakan Pemohon dalam sidang pendahuluan yang merupakan permohonan yang sebagian besar adalah permohonan yang teregistrasi pada 10 Juni 2019 dan sebagian lagi adalah permohonan yang teregistrasi pada 24 Mei 2019. Mendapati perdebatan ini, Suhartoyo menjelaskan bahwa berpedoman pada Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2018 tentang tahapan persidangan, permohonan, kelengkapan, dan perbaikan permohonan yang dikecualikan untuk PHPU Presiden memang tidak menjelaskan mengenai ruang perbaikan. Namun demikian, tambah Suhartoyo, permohonan yang disampaikan dalam persidangan pendahuluan ini haruslah dilihat dasar hukum yang disampaikan Pemohon secara faktual terjadi. "Maka, biar Mahkamah yangg menilai berdasarkan argumentasi hukum yang bisa dipertanggungjawabkan," tegas Suhartoyo. Hal senada juga disampaikan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna bahwa pembentuk undang-undang menyadari hukum acara MK tidak bisa bergantung pada UU MK itu sendiri. "Kita perlu memahami bahwa UU Pemilu tiap 5 tahun berubah. Maka, di luar Pasal 55 PMK 4/2018 demi tidak adanya kekosongan hukum acara, MK dapat melakukan beberapa penyesuaian dan penilaian termasuk permohonan yang disampaikan pada sidang hari ini." jelas Palguna. Menanggapi permohonan Pemohon yang sangat banyak, pihak KPU, Bawaslu, dan Pihak Terkait setelah disepakati seluruh hakim konstitusi untuk diberikan waktu tambahan dalam menyiapkan jawaban pihaknya. Dengan demikian, setelah mengesahkan alat bukti Pemohon, Anwar menutup persidangan dengan mennyebutkan persidangan berikutnya akan digelar pada Selasa (18/06/2019) pukul 09.00 WIB dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon dan Bawaslu serta Keterangan Pihak Terkait. (HumasMK) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Thaher Hanubun Tinjau Kesiapan Kontingen MTQ Maluku Tenggara di Namlea Posted: 15 Jun 2019 10:58 PM PDT NAMLEA, LELEMUKU.COM - Bupati Maluku Tenggara (Malra), Provinsi Maluku, M. Thaher Hanubun seusai mengikuti Pelantikan Dewan Hakim, selanjutnya menunaikan Ibadah Sholat Jumat dan mengambil Kesiapan MTQ Maluku Tenggara, di Penginapan Rara, Kota Namlea, Kabupaten Buru pada Jumat (14/06/2019) . Kunjungan Bupati Hanubun tersebut, didampingi oleh Ketua DPRD Kab. Maluku Tenggara S.Th. Welerubun, SH , Kepala Kementerian Agama Kab. Malra Drs. A. Difinubun, M.Sos.I , Asisten Pemerintahan dan Kesra. Setda. Malra Drs. Hai. Abd. Ingratubun, M.Si , Kadis Ketahanan Pangan A. Rembang , Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga M. Rembang, S.STP, M.Si dan Ketua LPTQ. Dalam kunjungannya, Thaher Hanubun bertatap muka dan berbicara langsung dengan panitia kontingen terkait kesiapan Kontingen MTQ Malra untuk menerima MTQ Ke - XXVIII Tingkat Provinsi Maluku. Ia juga akan mengecek Kontingen MTQ Malra dengan masing-masing peserta di masing-masing kamar sambil menunggu dengan peserta terkait kesiapan mereka. Diakhir kunjungannya, Hanubun berpesan kepada Panitia Kontingen MTQ Malra agar terus memberikan perhatian ekstra bagi peserta sehingga dapat berlomba dengan baik dan kembali dengan hasil yang baik pula. "Tidak perlu membahas soal juara umum, yang terpenting dapat memberikan yang terbaik untuk mewakili Maluku Tenggara di Tingkat Provinsi," tutup dia. (DiskominfoMalra) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States