Reky Ambrauw Sebut Terminal Bayangan di Expo Waena Sebabkan Macet |
- Reky Ambrauw Sebut Terminal Bayangan di Expo Waena Sebabkan Macet
- Hadiri Peresmian Harum Sari, Benhur Tomi Mano Ungkap Keamana Jadi Modal Investasi
- Jokowi Serahkan Sepenuhnya Penjaringan Calon Pimpinan KPK ke Panitia Seleksi
- Satpol PP Amankan 4 Pelajar Pengkonsumsi Minuman Beralkohol di Sifnana
- Sulawesi Selatan akan Adopsi Teknologi Pengolahan Air Tercanggih di Jerman
- Marga Taufiq Kunjungi Satuan Jajaran Kodam Pattimura di Kota Ambon
- Aries Muftie Ungkap PLN Siap Sediakan dan Penuhi Listrik pada PON XX 2020
- Pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-XXVIII 2019 Berlangsung Meriah
- Murad Ismail Lantik Dewan Hakim MTQ Tingkat Provinsi Maluku ke-28
- ASN Provinsi Kian Malas, Hery Dosinaen Pimpin Apel Pagi di Dok II Jayapura
- Terkait Dugaan Penggelembungan Suara Pileg di Maluku Utara, Bawaslu Periksa Saksi
- Cornelis Belay Pimpin Operasi Penegakan Disiplin Jam Kerja ASN dan Jam Belajar Siswa di Tanimbar
- Andre Sukendar Ungkap Operasi Ketupat Siwalima Tahun 2019 di Tanimbar Kondusif
- Meski Terkendala Administrasi, 78 Persen Kampung di Papua Telah Dialiri Listrik
- Muhammad Musa'ad Apresiasi KPK Dorong Penyelamatan SDA di Provinsi Papua
| Reky Ambrauw Sebut Terminal Bayangan di Expo Waena Sebabkan Macet Posted: 17 Jun 2019 04:15 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Perhubungan (Dishub) Papua menyebut dijadikannya Museum Expo Waena sebagai terminal bayangan, sedikit banyak memberi andil terhadap kemacetan di wilayah tersebut.Oleh karenanya, ia mendorong pembangunan Terminal Tipe B di batas antara Kota Jayapura - KotaSentani, tepatnya di Kelurahan Waena, Distrik Heram yang telah dibangun sejak beberapa tahun lalu. "Sebab kehadiran terminal ini kita harap bisa menertibkan angkutan darat yang saat ini mangkal di Museum Expo Waena. Dengan demikian, tingkat kemacetan di depan Museum Expo ini bisa kita minimalkan," terang Kepala Dinas Perhubungan Papua, Reky Ambrauw, di Kota Jayapura, baru-baru ini. Ia katakan, keberadaan terminal batas kota tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 8 Tahun 2016. Dimana terminal yang masuk dalam kategori Tipe B, kewenangan pembangunan dan pengelolaannya oleh Pemerintah Provinsi Papua. Dengan demikian, proses penyelesaian pembangunan terminal yang dipastikan sudah masuk tahap akhir, diharapkan bisa rampung tahun ini. Dimana, proyek penyelesaiannya saat masih dalam proses lelang. "Sehingga kalau sudah ada pemenang lelang, harapan kami pembangunannya bisa segera selesai tepat waktu," harapnya. Dia pastikan, terminal tersebut diharapkan mampu menunjang kegiatan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 di Papua. Dimana terminal tersebut bakal menjadi fokus utama dari Dinas Perhubungan untuk diselesaikan dalam tahun ini. "Yang pasti pembangunan terminal Tipe B ini akan dilakukan sesuai desain yang sudah ada. Dan kami optimistis bisa diselesaikan tepat waktu, mengingat terminal ini sangat strategis karena berada di perbatasan antara Kota dan Kabupaten Jayapura," pungkasnya. (DiskominfoPapua) |
| Hadiri Peresmian Harum Sari, Benhur Tomi Mano Ungkap Keamana Jadi Modal Investasi Posted: 17 Jun 2019 04:06 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kondisi keamanan yang terjaga dengan baik, membuat investor tidak takut menanamkan modalnya di kota Jayapura sehingga pertumbuhan ekonomi kota Jayapura terus mengalami peningkatan. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Jayapura, Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM ketika menghadiri grand opening toko Harum Sari, Minggu (16/06/2019)."Untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada rakyat, telah dibangun 12 pos TNI di wilayah kota Jayapura. Dengan begitu semakin banyak investor yang menanamkan modalnya di kota Jayapura. Pertumbuhan hotel, restoran dan pusat-pusat ekonomi lainnya semakin meningkat, perputaran uang cukup tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi semakin meningkat mencapai 72,32 persen, ujar Wali Kota. Kepada pengelola toko Harum Sari, Wali Kota menyampaikan apresiasi karena kehadirannya ikut membantu menyediakan lapangan kerja dan menambah pendapatan bagi kota Jayapura. Pengelola juga diharapkan, terus menjaga kebersihan semua produk yang diperjualbelikan dan tidak menyediakan atau menggunakan kantong plastik. "Jaga perhatikan higienis barang yang dijual, perhatikan limbahnya. Pemerintah kota sangat merestui dan siap membantu tempat ini agar bisa berkembang maju dan usaha ini akan terus diberkati oleh Tuhan. Tidak menggunakan kantong plastik, jangan coba-coba usaha di kota Jayapura dan masih menggunakan plastik," tegas Wali Kota. Kepada semua pengelola tempat-tempat usaha yang ada di kota Jayapura, Wali kota mnghimbau, untuk langsung membuang sampah-sampahnya ke tempat pembuangan akhir sampah di Nafri dan tidak menumpuk sampahnya dipinggir jalan dan menunggu petugas yang mengangkutnya. Misalnya seperti hypertmart atau supermarket lainnya yang ada di kota Jayapura, kan punya mobil box jadi kalau punya sampah langsung buang ke Nafri, jangan ditumpuk lagi di pinggir-pinggir jalan. Jangan kasih kerjaan lagi dan memberatkan pemerintah kota Jayapura, tegasnya. Sementara itu, Pengelola toko Harum Sari, Vivi Hendra mengatakan, kehadiran harum Sari untuk menjawab segala kebutuhan masyarakat kota Jayapura khususnya yang berkaitan dengan kue, roti dan sejenisnya. Karena di Harum Sari menurutnya, tidak hanya bahan-bahan yang tersedia tetapi juga peralatan untuk membuat kue maupun roti. Keuntungan berbelanja di Harum Sari barangnya lengkap dengan harga kompetitif. Kami juga menyiapkan member card untuk para pelanggan. Kami akan bekerjasama dengan tepung terigu Kompas pada hari Sabtu tanggal 22 Juni sekitar jam 10 pagi, akan mengadakan demo gratis, siapa pun yang mau belajar membuat roti maupun lainnya bisa datang. Niat kami tidak hanya menjual tapi juga mengedukasi masyarakat, ungkapnya. (HumasKotaJayapura) |
| Jokowi Serahkan Sepenuhnya Penjaringan Calon Pimpinan KPK ke Panitia Seleksi Posted: 17 Jun 2019 02:21 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menerima Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/06/2019) pagi.Selain menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440H, menurut Ketua Pansel KPK Yenti Ganarsih, dalam kesempatan itu Presiden Jokowi menyampaikan komitmennya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, terutama untuk 4 tahun ke depan setelah nanti komisioner terbentuk. "Presiden meminta kepada kami mengemban amanah dengan baik untuk menghasilkan komisioner yang baik, karena bagaimanapun juga peran dari pimpinan KPK itu sangat penting," kata Yenti kepada wartawan usai pertemuan dengan Presiden Jokowi. Mengenai mekanisme penjaringan calon pimpinan KPK yang akan dipilih dan calon-calon yang akan dipilih, menurut Yenti, Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada Pansel. Anggota Pansel KPK Harkristuti Harkrisnowo menjelaskan, pendaftaran calon pimpinan KPK dibuka mulai hari ini (17 Juni) sampai 4 Juli 2019. Pendaftaran bisa dilakukan dengan menyerahkan berkas pendaftaran kepada Sekretariat Pansel Calon Pimpinan KPK, Kemensetneg Gedung I Lantai 2, Jl. Veteran Nomor 18, Jakarta Pusat 10110, pada pukul 08.00 WIB – 15.00 WIB pada hari kerja, atau melalui email ke [email protected] . (Setkab) |
| Satpol PP Amankan 4 Pelajar Pengkonsumsi Minuman Beralkohol di Sifnana Posted: 17 Jun 2019 02:06 AM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku telah mengamankan 4 orang pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sedang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi yang dioplos dengan minuman bersoda bermerk di Lorong ke III, Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) pada Senin (17/06/2019) pukul 14.40 WIT.Menurut informasi yang dihimpun Lelemuku.com dilapangan, para siswa ini diamankan setelah Satpol PP yang sedang melakukan operasi penegakan disiplin jam kerja ASN dan jam belajar siswa mendapat laporan dari masyarakat sekitar terkait adanya aktifitas 4 orang pelajar yang mengkonsumsi minuman tersebut dengan menggunakan pakaian seragam. Setelah melakukan pengamatan dan dipastikan para pelajar tersebut melakukan aktivitas yang tidak wajar untuk umur mereka. Keempat pelajar yang berinisial LD, AR, YW dan AI diamankan personil Satpol PP bersama dengan barang bukti berupa cerek plastik berisi sopi oplosan, minuman bersoda, gelas kaca, rokok dan korek api. Mereka dibawa ke Kantor Satpol PP Tanimbar untuk didata dan diberikan pembinaan oleh petugas Satpol PP dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Tanimbar. Setelah menerima pembinaan, selanjutnya para orang tua dari 4 pelajar tersebut dihubungi dan diarahkan untuk menjemput anak mereka yang berada di kantor yang terletak di kompleks kantor Bupati Tanimbar tersebut. Sementara itu, pihak DP3AP2KB menindaklanjuti hal ini dengan melaporkan kasus ini ke Kepolisian Resor (Polres) Maluku Tenggara Barat (MTB) guna menertibkan pedagang sopi yang diduga memberikan produk mereka secara gratis kepada pelajar tersebut. (Albert Batlayeri) |
| Sulawesi Selatan akan Adopsi Teknologi Pengolahan Air Tercanggih di Jerman Posted: 17 Jun 2019 12:42 AM PDT  MAKASSAR, LELEMUKU.COM - Provinsi Sulsel akan mengadopsi teknologi pengolahan air bersih tercanggih yang ada di Jerman saat ini. Daerah pertama yang akan mengadopsi Technology Water Treatment atau teknologi pengolahan air tersebut yakni Kabupaten Wajo.Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah mengaku, setelah melakukan peninjauan langsung sarana pengelolaan air bersih di Jerman, dinilainya sangat cocok untuk diterapkan, khususnya di daerah pemilik debit air yang melimpah. "Instalasi pengolahan air bersih ini salah satu yang tercanggih saat ini yang dimiliki Jerman," kata Nurdin Abdullah melalui WhatsAppnya, Kamis (13/06/2019) malam. Tekhnologi tersebut sudah bisa menghasilkan air bersih untuk langsung dikonsumsi masyarakat Jerman. Diharapkan, air yang langsung dikonsumsi tersebut bisa dirasakan pula masyarakat Sulsel, khususnya di Kabupaten Wajo terlebih dahulu. "Pilot project ini kami berharap bisa dimulai di Kabupaten Wajo. Karena selama ini, air baku Danau Tempe cukup besar, tetapi Wajo masih selalu kekurangan air bersih," ungkapnya. Olehnya itu, Gubernur Sulsel yang didampingi Bupati Wajo, Amran Mahmud, sudah meminta pihak Jerman untuk membangun tekhnologi pengolahan air itu dengan berkolaborasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat. "Kami minta pihak Jerman untuk merancangkan PDAM yang cost produksinya murah, agar daya beli masyarakat terjangkau," imbuhnya. (HumasSulsel) |
| Marga Taufiq Kunjungi Satuan Jajaran Kodam Pattimura di Kota Ambon Posted: 17 Jun 2019 12:28 AM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - Panglima Kodam (Pangdam) XVI/Pattimura, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Marga Taufiq, melaksanakan kunjungan kerja ke beberapa satuan jajaran diantaranya Korem 151/Binaiya, Pomdam, Zidam, Ajendam dan Hubdam XVI/Pattimura pada Senin (17/06/2019).Dalam kunjungan yang dipusatkan di Baileo Slamet Riyadi Makorem 151/Binaiya, para personel dari Korem 151/Binaiya, Pomdam, Zidam, Ajendam dan Hubdam XVI/Pattimura mendapat pengarahan dari Pangdam XVI/Pattimura. Pangdam mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota TNI yang telah turut serta mengamankan event besar yang telah kita lalui baik Pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilihan Umum maupun Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440 H/2019 M. Lebih lanjut, Pangdam memberikan penekanan ulang kepada seluruh prajurit tentang penggunaan Media Sosial (Medsos) secara bijak, para prajurit dan PNS untuk mempedomani aturan-aturan dan etika yang telah ditetapkan oleh TNI AD dalam bermedsos. "Jangan cepat menyebarkan suatu informasi yang belum tentu pasti kebenarannya (Hoax), cek lebih dahulu dan laporkan kepada atasan masing-masing," kata Pangdam. Pangdam juga berpesan, agar selalu menjaga dan meningkatkan kebersihan lingkungan di sekitar pangkalan masing-masing maupun pribadi. Kebersihan lingkungan merupakan hal yang tak terpisahkan dari kehidupan prajurit dan merupakan unsur yang fundamental dalam ilmu kesehatan dan pencegahan, serta tingkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, para Asisten, Kabalak dan Dansat jajaran Kodam XVI/Pattimura. (Pendam16) |
| Aries Muftie Ungkap PLN Siap Sediakan dan Penuhi Listrik pada PON XX 2020 Posted: 17 Jun 2019 12:22 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Ketua Kelompok Kerja ESDM Komite Ekonomi dan Industri Nasional (Pokja KEIN) RI, Aries Muftie, menyatakan ketersediaan listrik jelang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di Bumi Cenderawasih, dipastikan sudah terpenuhi."Dalam rapat bersama Pemprov Papua dan pihak PLN setempat, telah disampaikan kebutuhan listrik untuk PON sudah tidak ada masalah dan tersedia. Begitupun untuk kebutuhan masyarakat sebagai konsumen. Untuk itu, kita sangat mengapresiasi sebab kesiapan listrik pada PON XX menjadi salah satu poin yang sangat penting saat pelaksanaan iven empat tahunan itu," terangnya saat bertemu Asisten Sekda Papua Noak Kapisa bersama PT. PLN Wilayah Papua dan Papua Barat, belum lama ini di Kota Jayapura. Ia katakan, suksesnya pelaksanaan PON XX tahun 2020 mendatang di Papua tentunya ditentukan kesiapan berbagai sektor. Tak hanya dari sisi pembangunan infraskturnya, namun menyangkut ketersediaan listrik dipandang sangat vital. Kendati demikian, dia berharap Pemprov Papua memandang perlu diadakan infrasktur energi yang memadai bagi para investor. Lebih khusus bagi pihak-pihak yang ingin membuka industri di Papua. "Sehingga hal ini tentunya akan kami bahas kembali, termasuk kaitannya dengan bagaimana PT. Freeport menggunakan listriknya dan barangkali investai lain baik di Merauke, Sorong maupun daerah lainnya di Papua," ujarnya. Sebelumnya, Kepala Bappeda Provinsi Papua, Muhammad Musa'ad menilai pembangunan sarana pendukung pelaksanan PON bakal dikebut pada tahun ini. Sebab bila dilaksanakan pembangunannya tak bakal tercapai. "Makanya kita berharap semua pihak bisa mendukung program ini. Sebab selain infrastruktur, kita juga perlu mendorong dari sisi sarana pendukung lainnya. Seperti ketersediaan air, konsumsi, listrik dan lain sebagainya," pungkas ia. (DiskominfoPapua) |
| Pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-XXVIII 2019 Berlangsung Meriah Posted: 17 Jun 2019 12:00 AM PDT  NAMLEA, LELEMUKU.COM - Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-XXVIII Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2019 resmi dibuka di alun-alun Bupolo, Kota Namlea, Kabupaten Buru, Jumat (14/06/2019) malam.Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku, Irjen. Pol (Purn) Murad Ismail. MTQ akan berlangsung hingga 21 Juni mendatang dan diikuti sebanyak 885 peserta dari 11 kabupaten kota. Pembukaan MTQ diawali dengan defile kontingen peserta dari tiap-tiap kabupaten dan kota yang ada di Maluku yang dilanjutkan dengan pemukulan beduq okeh gubernur Maluku dan turut mendampingi Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno, Kakanwil Kemenag Provinsi Maluku, Fesal Musaad, Bupati Buru, Ramli Umasugi, Ketua LPTQ Maluku, Ismail Usemahu, Ketua MUI Maluku, Abdullah Latuapo. Dalam sambutannya, gubernur mengatakan, pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti MTQ atau Seleksi Tilawatul Qur'an (STQ) mempunyai posisi yang sangat vital dan strategis dalam rangka pembangunan mental spiritual atau akhlak bangsa. Hal ini dikarenakan, agama dengan kitab sucinya merupakan sumber pengetahuan dan nilai yang mengajarkan tentang mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang sejati dan mana yang palsu serta mana yang pantas dan mana yang tak pantas. Untuk itu, dirinya mengajak, melalui kegiatan MTQ agar dijadikan sebagai ajang untuk berefleksi, ber-dzikir, dan bertafakkur untuk pembangunan akhlak dan peradaban bangsa ini. "Kita jangan hanya terjebak pada serimonial kegiatan saja, tetapi sejatinya kita harus berlomba atau ber-musabaqah untuk punya kualitas yang terbaik. Bukan hanya dalam arena MTQ ini, tetapi juga ber-musabaqah atau berlomba dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi yang terbaik, yaitu: terbaiknya akhlaknya, terbaik SDM-nya, terbaik amal shalehnya, terbaik kesehatannya, dan terbaik kesejahteraannya, sebagaimana tema MTQ XXVIII yaitu: "Implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam Membangun Masyarakat Maluku Yang Relegius, Rukun dan Damai," ujar gubernur. Dalam konteks tema tersebut, papar gubernur, maka pelaksanaan MTQ sejatinya dapat meninggalkan jejak-jejak peradaban yang ditandai dengan terjadinya perubahan pola pikir, kebiasaan atau pola hidup, dan karakter, yaitu dari pemikiran yang sempit kepada pemikiran yang terbuka dan maju, dari pola hidup kekerasan kepada kehidupan yang lebih rukun dan damai. Lanjutnya, dari pola hidup yang malas, masa bodoh, tidak teratur, dan suka merusak kepada kehidupan yang lebih disiplin, lebih peduli, teratur (KALESANG), dan PRO-KEHIDUPAN. Dari kehidupan yang otoriter dan individualis kepada kehidupan yang lebih demokratis dan bersahabat, dari keterbelakangan dan kemiskinan kepada kehidupan yang maju dan sejahtera, dan dari kebodohan menjadi masyarakat yang cerdas dan berdaya saing tinggi. Dirinya berharap, dengan kemuliaan dan kemukjizatan Al'Qur'an yang dibacakan dengan alunan suara yang indah, ditulis dengan karya seni yang tinggi, ditafsirkan dengan nalar yang tinggi, kebeningan jiwa dan kelapangan hati, pada MTQ ini, akan dapat melahirkan generasi Qur'ani, yaitu generasi yang punya kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual, sebagai modal sosial untuk membangun daerah sesuai visi Pembangunan Maluku. "Untuk itu, marilah Pemda di Kabupaten-Kota serta Kanwil Kemenag dan jajaranya sebagai ujung tombak kita beri porsi anggaran pembinaan yang pantas. Tingkatkan kualitas pembinaan yang lebih profesional dan bermutu.,''harap gubernur. Gubernur juga mengingatkan Dewan Hakim untuk bekerja dengan profesional dan obyektif dalam melaksanakan tugas. "Terhadap para ketua dan anggota dewan hakim, di pundak kalianlah kita bisa mendapatkan bibit-bibit terbaik untuk menjadi duta daerah ini. Untuk itu, jadilah dewan hakim yang profesional, adil, jujur, dan bertanggung jawab," tandas gubernur. Sementara itu, Ketua panitia pelaksanaan MTQ XXVIII, Junaidi Rupelu dalam laporannya, mengatakan jumlah peserta yang mengikuti MTQ sebanyak 885 dari 11 kabupaten/kota, dengan peserta terlengkap dari kabupaten Seram Bagian Barat, peserta terbanyak dari Kabupaten Buru, sedangkan peserta cukup dan belum bercita cita menjadi juara umum tetapi memiliki optimisme besar untuk menjadi tuan rumah MTQ tingkat provinsi Maluku tahun 2021 adalah kabupaten MBD dan Kabupaten Kepualaun Tanimbar. Jelasnya, ada sembilan mata lomba dalam MTQ ke-XXVIII, diantaranya adalah, Tilawah Al' Quran, Tafsir Al' Qur'an, Hifz Al'Quran, Fahm Al'Quran, Karya Tulis Ilmiah Al'quran, Debat Ilmiah Kandungan Al'quran dalam bahasa Arab, Karya Ilmiah Al'Quran dalam bahasa Inggris. Dirinya berharap, MTQ. yang berlangsung di bumi bupolo dapat memasyarakatkan Al'Quran melalui peningkatan pemahaman, pendalaman dan pengamalan isi kandungan Al'Quran dalam kehidupan sehari hari, serta meningkatkan keimanan dan ketakawaan kepada Allah SWT, khususnya dikalangan generasi muda. (HumasMaluku) |
| Murad Ismail Lantik Dewan Hakim MTQ Tingkat Provinsi Maluku ke-28 Posted: 16 Jun 2019 11:50 PM PDT  NAMLEA, LELEMUKU.COM - Gubernur Maluku, Irjen. Pol (Purn) Drs. Murad Ismail melantik Dewan Hakim dan Panitera Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Maluku ke- 28 di Kabupaten Buru. Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Bupati Buru, Namlea, Kecamatan Namlea pada Jumat (14/06/2019).Dewan Hakim yang dilantik diketuai R.R. Hassannusi dengan jumlah anggota sebanyak 40 orang dan anggota panitera sebanyak 12 orang. Ismail mengharapkan mereka yang dilantik itu disumpah agar profesional dalam menjalankan tugasnya. "Karena itu, tugas mulia yang diemban dewan hakim ini, harus dijalankan secara profesional dengan penilaian yang jujur dan obyektif, apalagi yang dimusabaqahkan adalah Kalamullah yang Suci," tegas gubernur. Dengan penilaian yang jujur dan obyektif, sebut gubernur, akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas peserta MTQ. Sebab penilaian yang tidak jujur dan tidak obyektif akan merusak kualitas peserta MTQ, bahkan dapat menimbulkan perpecahan atau fitnah di antara sesama kafilah. "Keputusan Dewan Hakim tidak dapat digugat, karena itu konsekuensi logisnya dewan hakim dan panitera harus cermat, jujur, adil, dan objektif dalam menilai. Dewan Hakim dan Panitera, harus independen dan bebas dari segala macam pengaruh, kepentingan, dan godaan untuk berpihak dan tidak berlaku tidak jujur kepada siapapun," tegas gubernur lagi. Untuk itu, Ismail berharap agar dewan hakim untuk selalu konsisten berpegang pada pedoman perhakiman, dan mengesampingkan segala faktor yang dapat mempengaruhi kemurnian penilaian. Dalam konteks ini, jelasnya, kode etik Dewan Hakim dan Panitera tidak membenarkan untuk menerima sesuatu pemberian atau apa pun juga. "Kualitas pelaksanaan MTQ dan STQ dari tahun ke tahun semakin berkembang dan kompetitif di semua aspeknya. Untuk itu, seluruh LPTQ Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota untuk terus melakukan terobosan peningkatan kapasitas seluruh komponen, mulai dari peserta, pelatih, dewan hakim, serta sistem penilaian. Saya yakin dengan upaya-upaya tersebut, kita dapat berprestasi secara lebih baik, di tingkat nasional maupun internasional," tandas gubernur Turut hadir dalam acara pelantikan, Wakil gubenur Maluku, Barnabas Orno dan ibu Beatrix Orno, Sekda Maluku, Hamin bin Thahir beserta ibu, pimpinan SKPD lingkuo pemprov dan kabupaten Buru, Sekda Buru, Ahmad Assagaf, Ketua LPTQ Maluku, Ismail Usemahu, Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, Bupati Malra, Walikota Tual, Bupati SBB, Bupati SBT, tokoh agama dan tokoh masyarakat. (HumasMaluku) |
| ASN Provinsi Kian Malas, Hery Dosinaen Pimpin Apel Pagi di Dok II Jayapura Posted: 16 Jun 2019 11:09 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen dijadwalkan memimpin apel Senin (17/06/2019) pagi, di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, diminta menghadiri apel pagi tersebut."Sudah diterbitkan undangan kepada seluruh kepala instansi maupun staf ahli gubernur, dan asisten bahwa Senin pagi ini, Sekda Papua akan memimpin apel". "Untuk itu, kepada para ASN di lingkungan pemerintah provinsi diharapkan seluruhnya bisa hadir. Mengapa, karena dalam apel pagi ini biasanya ada penegasan Sekda kepada ASN dalam amanat sehingga bisa menjadi perhatian atau untuk dilaksanakan sesegera mungkin, dalam menunjang tugas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat," terang Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Papua Tommy Israil Ilolu, di Jayapura, Minggu (16/6) sore. Tommy pada kesempatan itu, mengimbau seluruh staf di instansinya agar menghadiri pelaksanaan apel pagi. Sebab, sanksi menanti para ASN yang kerap bolos atau tak mengikuti kegiatan apel Senin pagi. "Sebab sudah banyak kali penegasan dari pimpinan yang menyoroti makin minimnya kehadiran ASN dalam apel pagi. Untuk itu, saya harap staf saya bisa menjadi contoh bagi instansi lain, dengan hadir tepat waktu dan tak ada yang bolos dalam apel pagi," harapnya. Sebelumnya, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa menyoroti tingkat kehadiran ASN dalam apel pagi yang kian berkurang dibanding sebelumnya. Hal ini, lanjutnya, memperlihatkan ketidaksiplinan ASN di lingkungan pemerintah provinsi yang seperti tidak menghargai pimpinan. Oleh sebab itu, dia berharap agar masalah ini bisa menjadi perhatian seluruh kepala instansi. "Saya harap kepala instansi memperhatikan stafnya. Sehingga tak lagi ada ASN yang bolos saat apel pagi," tegasnya. (DiskominfoPapua) |
| Terkait Dugaan Penggelembungan Suara Pileg di Maluku Utara, Bawaslu Periksa Saksi Posted: 16 Jun 2019 10:55 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Badan Pengawas Pemilihan Umum-Bawaslu melanjutkan sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan laporan Nomor 29/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi. Ketua Majelis Fritz Edward Siregar didampingi Anggota Majelis Ratna Dewi Pettalolo dan Rahmat Bagja mendengarkan keterangan saksi dari pihak pelapor yang digelar di Sidang Utama Bawaslu, Jumat (14/06/2019).Sidang melanjutkan perkara dugaan penggelembungan suara pemilihan legislatif (pileg) untuk pelapor Ikbal H Djabid selaku calon legislatif (caleg) DPD RI daerah pemilihan Provinsi Maluku Utara (Malut) dan pihak terlapor KPU Malut. Sidang dimulai dengan tambahan alat bukti ke-37 dari pelapor. Selain itu, pelapor juga membawa dua orang saksi yang merupakan saksi mandat di provinsi dan saksi nasional. Saksi mandat pelapor bernama Nyong Baragati mengungkapkan, saat rapat pleno terakhir pada 11 Mei 2019 lalu dirinya sempat mengajukan keberatan karena adanya ketidaksamaan data DA1 (rekapitulasi suara tingkat kecamatan) dan DB1 (hasil pleno tingkat kabupaten/kota). "Saya tidak menerima perbaikan form DAA1 (rekapitulasi suara di tingkat kelurahan/desa), yang saya terima hanya DAA1 yang final. Koreksi di Maluku Utara menurut saya sudah masuk dalam ketidakwajaran karena angkanya di tipe-x, koreksinya ada unsur keraguan dan pada angka yang ditipe-x tidak ada paraf dari KPU," ungkap Nyong. Anggota Majelis Ratna Dewi Pettalolo menanyakan data dan kehadiran saksi disetiap tahapan rekapitulasi. 'Apakah ada saksi disetiap TPS, Kecamatan dan Kabupaten/Kota?' tanyanya. Saksi menjawab, pelapor tidak memiliki saksi disemua TPS dan tahapan. Sehingga, data dan form yang diterima berasal dari saksi calon DPD lain atau dari hasil rekap KPU. Nyong mengaku, saat rapat pleno kabupaten terjadi pembagian dalam bentuk paralel, sehingga tidak dapat melakukan pengawasan pada sidang di kabupaten lain, selain Kabupaten Morotai. "Kita tidak sempat memprotes yang lain karena keterbatasan data C1 di setiap TPS di Malut. Itu sangat sulit diakses. Jadi kenapa kita memprotes Morotai karena waktu itu kita hanya bisa mengakses C1 Morotai," ujarnya. "Jadi kita baru bisa mengakses data sepenggal pada hari terakhir. Itu kami baru bisa mengetahui terjadi penggelembungan suara di kabupaten," tambah Nyong. Selanjutnya Nur Aini juga sebagai saksi dari pelapor mengakui baru dikabari tanggal 13 Mei 2019 siang untuk melakukan rekapitulasi nasional di KPU. "Ketika saksi datang dalam sidang rekapitulasi nasional sudah dimulai. Sebelumnya saya telah memberikan keberatan pada 11 Mei di KPU Maluku utara, yang mana keberatan tersebut dibuat tanggal 13 Mei," jelasnya. Ketua Majelis Fitz di akhir sidang mengatakan, agenda selanjutnya pada kesimpulan tertulis dari masing-masing terlapor dan pelapor. Menurutnya, sidang putusan akhir akan diagendakan pada Selasa (18/06/2019) nanti. (Bawaslu) |
| Cornelis Belay Pimpin Operasi Penegakan Disiplin Jam Kerja ASN dan Jam Belajar Siswa di Tanimbar Posted: 16 Jun 2019 10:14 PM PDT  SAUMLAKI LELEMUKU.COM – Kepala Dinas (Kadis) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Cornelis Belay, S.Sos, M.Si memimpin kegiatan Operasi Penegakan Disiplin atau Tertib Jam Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Jam Belajar bagi siswa di Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), diantaranya Kelurahan Saumlaki, Desa Olilit Barat dan Desa Sifnana pada Senin (17/06/2019)."Hari ini Senin, 17 Juni 2019 Satuan Polisi Pamong Praja Tanimbar melakukan razia atau swiping terhadap pegawai yang berkeliaran pada saat jam dinas dan pelajar pada jam belajar," ungkap dia kepada Lelemuku.com pada Senin (17/06/2019). Belay mengatakan operasi itu bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para ASN dan Pelajar yang terjaring Operasi agar kedepannya dapat mematuhi jam kerja atau jam belajar sesuai dengan Aturan yang berpatokan pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian, PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah (perda) Nomor 26 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan ketenteraman Masyarakat dan Peraturan Bupati (Perbup) Maluku Tenggara Barat (MTB) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Daerah pada Lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanimbar. Belay menuturkan tindakan yang dilakukan pihaknya dalam operasi itu adalah mendata semua ASN, baik pegawai negeri dan honorer yang tidak mengantongi surat ijin dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerahnya (SKPD) saat berada di luar Kantor, mulai dari nama, jabatan, pangkat atau golongan serta asal SKPD, yang mana data para ASN tersebut akan ditindaklanjuti melalui laporan tertulis kepada Bupati Petrus Fatlolon, SH., MH.  Selain itu juga mendata semua pelajar yang kedapatan berada di luar sekolah pada saat jam belajar tanpa mengantongi surat ijin dari Sekolah, mulai dari nama, kelas, serta asal sekolah, yang mana data pelajar tersebut akan diberikan kepada Kepala Sekolah (Kepsek) dari masing-masing sekolah asal para pelajar yang terjaring Operasi."Hasil yang didapat dari kegiatan tersebut adalah ASN yaitu pegawai negeri dan honorer yang terjaring sebanyak 76 orang dan pelajar yang terjaring sebanyak 16 orang," bebernya. Selain Kadis Belay, turut hadir dalam razia yang dilakukan tepat pukul 09.00.WIT itu diantaranya, Kepala Bidang (Kabid) Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Tanimbar Johanis Angwarmase, SH, Kabid Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Gustaf Romroma, SE, Kepala Seksi (Kasie) Ops, Daniel Samponu, Kasie Penyelidikan dan Penyidikan Sitti Sarjanawianti, SH, Kasie Kerjasama Zeth E. Siletty, SE, Kanit PTI, Kanit Intel dan Pelaksana Kanit Samapta bersama masing-masing personil sebanyak 20 personil. (Laura Sobuber) |
| Andre Sukendar Ungkap Operasi Ketupat Siwalima Tahun 2019 di Tanimbar Kondusif Posted: 16 Jun 2019 09:53 PM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, AKBP Andre Sukendar,S.I.K mengungkapkan Operasi Ketupat Siwalima Tahun 2010 yang dilaksanakan di Kepulauan Tanimbar selama 13 hari sejak Rabu (29/05/2019) hingga Senin (10/06/2019) berjalan dengan lancar dan kondusif."Kita patut bersyukur karena seluruh rangkaian operasi tersebut mulai dari rapat, apel gelar pasukan hingga dengan pergelaran personil dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1440 Hijriah serta kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya dapat berjalan dengan aman dan tertib," ungkap dia saat Apel Konsolidasi Gelar Pasukan Operasi Ketupat Siwalima dan Kesiapan Pengamanan Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Kamis (13/06/2019). Sukendar juga menyatakan bahwa Apel Konsolidasi siwalima yang digelar di Lapangan Apel Polres MTB, Desa Olilit Raya Kelurahan Saumlaki itu pun sebagai sarana untuk melakukan pengecekkan personil serta sarana dan prasarana yang digunakan selama pelaksanaan operasi ketupat siwalima 2019. Ia menuturkan jika selama tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 ini telah terdapat banyak sekali kejadian yang terjadi seperti berita hoax atau berita bohong dan ujaran kebencian, sehingga terjadi polarisasi di dalam masyarakat dan dapat berdampak pada terganggunya stabilitas Keamanan, Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) seperti Unjuk Rasa (Unras) yang berujung bentrokan antara masa dan aparat keamanan pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019 lalu di Jakarta serta dugaan upaya makar yang ingin dilakukan oleh pihak atau kelompok tertentu. "Tantangan tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab TNI dan Polri semata namun merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama," tutur Sukendar.  Selain Kapolres MTB Andre Sukendar, turut hadir juga Kepala Dinas (Kadis) perhubungan Tanimbar Andri Kurniawan, Kepala BPBD Bruno, Kepala Syahbandar Saumlaki Jusuf, Wakapolres MTB Kompol Edhi tethool, S.H., MH, Kabag Ops Polres MTB Kompol Hendrik Rumsorry S.Sos, Sub DenPom XVI/2-3 Saumlaki Kapten Cpm Ronnie W.B, Kasi Antena Satrad 245 Saumlaki Kapten Lek Sonny Rizani, Danramil 02 Saumlaki Kapten Inf Horela.Danton Kompi B Yonif 734/SNS Letda Inf William, Dankima Yonif 734/SNS Kapten Inf Asterius Simarmata, Danton 3 Kompie B 734/SNS Letda Inf William, Kasat shamapta Polres MTB Akp Nahum tengah, Pasiops Kodim 1507/Saumlaki Lettu Inf Deni Wakin, Pa urdal Ops Polres MTB Iptu Hams Layyan, Kasatkom Lanal Saumlaki Letda Laut (E) Darmanto,Amd, Pa urdal Ops Polres MTB Iptu Hams Layan. KBO Shamapta Polres MTB Ipda E.R Keleduan, KBO Binmas Polres MTB Ipda Klemes, Kasat pol airud Polres MTB Ipda abdurrahmn sambass,S.Sos, Kasat intel Polres MTB Ipda J. Oraplean, KBO IK Polres MTB Ipda Beny Lamberkabel, Amd, Kasat Reserse Polres MTB Iptu Jonathan Sutrisno dan Dankie 3 Yon C Pelopor Iptu A.Thenu. Kemudian peserta apel terdiri dari 30 personil Brimob Polres MTB bersenjata Laras panjang jenis AK 101 berjumlah 30 Pucuk, 60 Personil Polres MTB , 18 Personil Kodim 1507 Saumlaki Bersenjata Laras Panjang jenis AK 47 berjumlah 18 pucuk, 30 Personil 734/SNS Bersenjata Laras Panjang jenis SS1 berjumlah 30 Pucuk, 16 personil Lanal Saumlaki Bersenjata Laras Panjang jenis SS1 berjumlah 13 Pucuk, 5 Personil Sub DenPom XVI/2-3 Saumlaki , Satrad 245 Saumlaki 9 Personil bersenjata Laras Panjang Jenis SS1 berjumlah 9 Pucuk, 18 personil BPBD Tanimbar. (Eva Bembuain) |
| Meski Terkendala Administrasi, 78 Persen Kampung di Papua Telah Dialiri Listrik Posted: 16 Jun 2019 09:23 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kelompok Kerja ESDM dan Industri Pedesaan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mengklaim sekitar 78 persen kampung di bumi cenderawasih telah dialiri listrik.Kendati demikian, menurut Ketua Pokja Industri Pedesaan, Aries Muftie, masih ada kendala lain yang dihadapi, yakni menyangkut persoalan administrasi. "Sebab kampung yang sudah dialiri listrik berarti ada administrasi yang harus dibayar. Sementara untuk membayar ini harus ada pendapatan, karena itu pembangunan industrinya harus dipercepat," terang Aries usai bertemu Asisten Sekda Papua Noak Kapisa dan PT. PLN Wilayah Papua dan Papua Barat, di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Rabu (12/6). Menurut dia, ada tiga hal yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung proses administrasi. Yakni meliputi rancangan energi, Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah (RIPIDA) serta Rencana Umum Ttata Ruang (RUTR). "Sebab Presiden menginginkan ada satu industri di setiap kampung. Maka itu, tiga hal ini saling sinkron sehingga bisa dibangun dari sisi makronya," tegas ia. Dia tambahkan, ada peluang bagi kampung-kampung di Papua untuk bisa dijadikan industri bagi masyarakat setempat melalui Dana Desa serta Dana Kampung dan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun CSR dari berbagai pihak. Namun demikian, dibutuhkan komitmen pula dari masyarakat kampung untuk bisa mewujudkan hal itu. Sementara Asisten Sekda Papua Noak Kapisa mengapresiasi kunjungan KEIN ke Papua. Sebab kehadiran lembaga ini memastikan masalah kelistrikan di tanah Papua, agar mampu tersuplai dengan maksimal kepada seluruh masyarakat di kampung-kampung. "Intinya pihak KEIN ini ingin mendapat masukan dari kita untuk dibawa dan laporkan kepada presiden untuk bagaimana perkembangan pembangunan kelistrikan di Papua kedepan". "Kita harap kedepan seluruh kampung di Papua bisa teraliri listrik. Sehingga kehadiran KEIN diharapkan bisa mendorong mewujudkan hal itu," pungkasnya. (DiskominfoPapua) |
| Muhammad Musa'ad Apresiasi KPK Dorong Penyelamatan SDA di Provinsi Papua Posted: 16 Jun 2019 09:09 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akif mendorong penyelamatan sumber daya alam (SDA) Bumi Cenderawasih.Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, Muhammad Musa'ad, KPK saat ini bahkan telah menggandeng pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Papua dalam upaya penyelamatan SDA. "Sehingga kami pun di provinsi berharap agar pemerintah kabupaten dan kota dapat memaksimalkan upaya penyelamatan SDA di masing-masing wilayahnya," terang Musa'ad di Jayapura, pekan kemarin. Dia katakan, saat ini pula proses perizinan di Papua telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Tata Ruang atau Simtaru. Dengan demikian, tidak lagi terjadi pendobelan izin yang sebelumnya kerap terjadi, pada penerbitan di bidang perkebunan maupun pertambangan. Program Simtaru juga diyakini menjadi salah satu aplikasi yang dapat memantau sumber daya alam dan perizinan bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). "Dimana servernya ini kan ada di BIG. Sehingga dengan segala perizinan yang diterbitkan dari tahun-tahun sebelumnya bisa terpotret. Apalagi saat ini kami juga mengkoneksikannya dengan aplikasi pelayanan terpadu satu pintu. Sehingga dipastikan kedepan akan lebih tertib dibanding sebelumnya," ucap ia. Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya, mengimbau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis tak lagi menerbitkan izin, karena hak tersebut kini diamanatkan kepada instansi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Koordinator Wilayah VIII KPK, Adlinsyah Malik Nasution minta kepala daerah di Papua agar segera menerbitkan peraturan untuk melimpahkan seluruh pengurusan izin kepada PTSP. (DiskominfoPapua) |
| You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Social Plugin