Elysa Auri Ungkap Pemprov Papua Tunda Tahapan Seleksi Tes CAT CPNS 2018 |
- Elysa Auri Ungkap Pemprov Papua Tunda Tahapan Seleksi Tes CAT CPNS 2018
- Dominggus Mandacan Membuka Konsultasi Tim Penggerak PKK Seluruh Papua Barat
- Dominggus Mandacan dan Bambang Brodjonegoro MoU Pembangunan Rendah Karbon di Papua Barat
- Inilah Pesan Nurdin Abdullah untuk Istri Tercinta, Liestiaty Nurdin
- Isma Yatun Serahkan LHP atas LKKL dan Badan Lainnya Tahun 2018 di Lingkungan AKN V
- Nurdin Abdullah Paparkan Hasil Kunjungan ke Belanda dan Jerman
- Kemenangan Pertama Persipura U-18 di SuperSoccer TV Elite Pro Academy Liga 1
- Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam Minta Maaf ke Demonstran anti China
- Jenasah Mantan Presiden Mesir, Mohamed Morsi Telah Dimakamkan di Kairo
- Sukseskan Ketahanan Pangan, Koramil Sejangkung Dampingi Penyaluran Bibit Padi
- Ikhsan Ingartubun Ungkap Pengusaha Mikro dan Kecil Minta Pajak 0 Persen
- PSSI dan Pemprov NTT Sosialisasi Filanesia di Proyek Sepakbola Wanita
- Tiopan Aritonang dan Prajurit Rayakan Syukuran Peringati HUT ke 61 Kodam XIII Merdeka
- Edwin Silangen Hadiri Sosialisasi Permendagri tentang Penyusunan APBD 2020
- Persebaya U-18 Kembali Raih Kemenangan 1-0 atas PSM Makassar
- Bambang Kristianto Bawono Gelar Halal Bihalal dengan Prajurit Kodim 1011 Kapuas
- Koramil Kembayan Gelar Halal Bihalal dan Santuni Anak Yatim
- Felix Mote Minta 80 Persen Dana Otsus Kabupaten Guna Fasilitas Perikanan
- Arinal Djunaidi Ingin Provinsi Lampung Berjaya di Masa Depan
- Nicolaus Wenda Minta Kabupaten Segera Tuntaskan Verifikasi Berkas CNPS Papua
- Felix Mote Sayangkan Retrebusi TPI Hamadi Dipungut Warga
- Emi Enembe Ungkap Gedung Baru Sasana Krida Dibangun tahun 2019
- Maluku jadi Tuan Rumah Utsawa Dharmagita (UDG) Nasional XIV 2020
- Penerbangan Pesawat Jet dari Bandung ke Luar Jawa Pindah ke BIJB Kertajati
- Jepang Angkat Peringatan Tsunami, Ishikawa, Niigata dan Yamagata Aman
| Elysa Auri Ungkap Pemprov Papua Tunda Tahapan Seleksi Tes CAT CPNS 2018 Posted: 18 Jun 2019 02:42 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Asisten Bidang Umum Sekda Provinsi Papua, Elysa Auri menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua terpaksa menunda tahapan tes CAT atau Computer Assisted Test dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2018, dikarenakan prosesnya bersamaan dengan ujian calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 2019."Pelaksanaan ujian CAT CPNS 2018 untuk tingkat provinsi dipastikan belum bisa dilakukan. Mestinya kan dilaksanakan pada 19 Juni hingga 25 Juni 2019. Namun karena bertepatan dengan tanggal ujian calon praja IPDN maka ditunda. Namun kami masih akan melakukan rapat bersama dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi, untuk menetapkan Jadwal pelaksanaan tes untuk perekrutan CPNS provinsi, " terang ia di Jayapura, kemarin. Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Nicolaus Wenda mengatakan penundaan tes CAT CPNS formasi 2018, merupakan keputusan sulit yang mesti diambil karena bertabrakan dengan proses seleksi yang sama bagi calon praja IPDN. Oleh karena itu, dia berharap seluruh peserta yang telah lolos seleksi berkas CPNS 2018, agar dapat memaklumi penundaan itu sambil menunggu pengumuman waktu pelaksanaan tes CAT yang nantinya bakal diumumkan sesegera mungkin. "Makanya, kami sudah menyurat kepada Menpan RB terkait penundaan pelaksanaan tes CPNS tingkat provinsi yang ditunda. Meski demikian, kami sebelumnya sudah mengusulkan agar jadwal CPNS tingkat provinsi ini bisa dilaksanakan pada 1 sampai dengan 7 Juli 2019 mendatang," tuntasnya. Sementara itu, salah satu pelamar CPNS Formasi 2018, Berty Pahabol sedikit kecewa dengan penundaan itu. Meski demikian, ia memaklumi dan berharap proses seleksi dapat digelar secepatnya. (DiskominfoPapua) |
| Dominggus Mandacan Membuka Konsultasi Tim Penggerak PKK Seluruh Papua Barat Posted: 18 Jun 2019 01:58 PM PDT  MANOKWARI, LELEMUKU.COM – Sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat yang saat ini sudah memasuki tahun ketiga, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat telah berupaya melakukan pembangunan disegala aspek, baik itu politik, ekonomi, sosial budaya serta aspek pendidikan yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan untuk tercapainya Papua Barat yang aman, mandiri dan bermartabat.Demikian disampaikan Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan pada Senin (17/06/2019) saat acara pembukaan konsultasi Tim Penggerak PKK Se- Provinsi Papua Barat yang berlangsung pada salah satu hotel di Kabupaten Manokwari. Menurut Gubernur untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur Papua Barat dibutuhkan dukungan dan sumbangsi pikiran dari semua elemen masyarakat, dengan demikian visi dan misi tersebut dapat berjalan maksimal. Demikian pula untuk program pembendayaan masyarakat, yang diarahkan untuk merubah perilaku serta meningkatkan kemandirian melalui aspek – aspek yang ada. Gerakan PKK sebagai gerakan pembangunan masyarakat tentunya mempunyai peranan dan peluang yang sangat besar untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. "Kegiatan ini merupakan bagian dari harmonisasi dan optimalisasi pelaksanaan program pemberdayaan kesejahteraan keluarga antara provinsi, kabupaten dan kota," ungkap Dominggus Mandacan. Gubernur berharap, melalui rapat konsultasi ini, Tim Penggerak PKK disemua jenjang dapat membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan peningkatan pelayanan masyarakat melalui 10 program pokok PKK. "Memang kerja untuk masyarakat itu tidak mudah, pasti ada berbagai tantangan yang dihadapi, namun tantangan tersebut bila dikerjakan dengan hati yang tulus, maka semua akan berjalan dengan mulus. Jadikan tantangan itu sebagai pemicu untuk melaksanakan fungsi PKK sebagai fasilitator. Sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK Papua Barat Ny. Yuliana Kiriweno / Mandacan mengatakan, Tim Penggerak PKK adalah mitra dari pemerintah, tentu saja kita harus mendukung seluruh kebijakan program pemerintah. Yuliana berharap, forum ini merupakan awal dimulainya konsulidasi gerakan PKK di Provinsi Papua Barat, dengan demikian prodak yang dihasilkan dapat selaras dengan program pemerintah daerah. Ketua Panitia pelaksana, Lany Lakotani mengatakan, tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memelihara komitmen, memantapkan peran kelembagaan dan 10 program PKK, menyamakan presepsi dalam melaksanakan program serta menigkatkan koordinasi pengurus Tim Penggerak PKK Se- Papua Barat. Rapat Konsulidasi Tim Penggerak PKK Se-Papua Barat ini mengusung tema "Konsulidasi Gerakan PKK Menyongsong Rakernas 2020". (HumasPapuaBarat) |
| Dominggus Mandacan dan Bambang Brodjonegoro MoU Pembangunan Rendah Karbon di Papua Barat Posted: 18 Jun 2019 01:53 PM PDT  MANOKWARI, LELEMUKU.COM – Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas), Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro Selasa (18/06/2019) melalukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon di Provinsi Papua Barat.Gubernur Papua Barat dalam sambutannya mengatakan, Wilayah Provinsi Papua Barat saat ini sudah menjadi kawasan konservasi dan telah dicanangkan pada tanggal 19 Oktober 2015 lalu. Kemudian didukung pula dengan terlaksananya konfrensi ICBE tahun 2018 yang merupakan suatu komitment bersama seluruh pihak dalam upaya untuk mendorong terwujudnya tanah papua damai, berkelanjutan, lestari dan bermartabat. Lanjut Dominggus, kawasan konservasi di Papua Barat juga telah memiliki Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang pembangunan berkelanjutan di Papua Barat yang telah disahkan oleh DPR Papua Barat serta disetujui oleh lembaga terkait lainnya di pusat. "Ada juga Perdasus yang telah disahkan tentang pemetaan wilayah mayarakat adat di Papua Barat yang kedepan kami akan melibatkan masyarakat adat untuk menjaga dan melindungi kawasan hutan yang ada sehingga tetap lestari," tutur Mandacan. Lebih lanjut gubernur menjelaskan, melalui Perdasus ini Pemprov Papua Barat telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk terlibat menjaga serta melindungi kelestarian hutan di Tanah Papua. "Ini sudah menjadi menjadi komitmen kami, dimana pada tahun 2018 lalu kami juga telah melakukan penandatanganan 14 deklarasi visi pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua yang dijuluki dengan nama Deklarasi Manokwari. Kami pun sadari bahwa Negara Indonesia saat ini memberikan maanfaat iklim global bagi dunia, disisi lain dunia pun memberikan maanfaat bagi Indonesia terlebih khusus Provinsi Papua Barat," ungkap dia.  Pada moment tersebut, Gubernur Mandacan juga melaporkan kepada Menteri PPN/ Bappenas bahwa, belum lama ini Pemprov Papua Barat telah mendapat penghargaan 'Pahlawan Konservasi Global' dalam acara Gala Dinner Organisasi Non-Profit Konservasi Internasional (CI) yang digelar Sabtu (08/06/2019) lalu di Los Angeles, Amerika Serikat (AS). "Hal ini menjadi motifasi, semangat dan dorongan bagi kami di Pemprov. Papua Barat untuk tetap menjaga dan melestarikan hutan. Kami juga akan tindaklanjuti Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Di Provinsi Papua Barat," imbuh Mandacan. Sementara itu Menteri PPN / Bappenas Prof. Dr. Bambang P. S. Brodjonegoro dalam sambutannya mengatakan, alasan utama dari Pemerintah Pusat mendorong setiap Provinsi di Indonesia untuk melakukan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon untuk tidak menciptakan persoalan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian hutan. "Indonesia pada jaman lalu belum berhasil dalam menyatukan pandangan tentang pro pertumbuhan ekonomi dan pro pelestarian lingkungan, karena dengan kita menjaga dan melestarikan lingkungan secara tidak langsung akan memacu laju pertumbuhan ekonomi. Saat ini Provinsi Papua Barat saat ini sangat peduli dengan konservasi lingkungan, dan tentunya apa yang telah digagas dan didorong oleh Gubernur Papua Barat mempunyai dampak positif kepada masyarakat Papua Barat dalam bentuk adanya pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat," ujar dia.  Dijelaskan bahwa, dengan adanya Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon, maka Pemprov Papua Barat akan kombinasikan pro pertumbuhan ekonomi dan pro pelestarian lingkungan dengan tetap memperbaiki kesejahteraan masyarakat.Menteri PPN / Bappenas berharap Gubernur Papua Barat maupun Bappeda dapat mendorong Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon ke level Kabupaten dan Kota, karena yang kita inginkan bersama adalah dukungan dari semua pihak. (HumasPapuaBarat) |
| Inilah Pesan Nurdin Abdullah untuk Istri Tercinta, Liestiaty Nurdin Posted: 18 Jun 2019 01:33 PM PDT  MAKASSAR, LELEMUKU.COM – Prof HM Nurdin Abdullah menyampaikan pesan khusus untuk istri tercinta, Ir. Hj. Liestiaty Fachrudin Nurdin, M. Fish, yang berulang tahun hari, Senin (17/06/2019)."Selamat Ulang Tahun Istriku tercinta yang ke 55 tahun, sehat dan panjang umur selalu. Tetap care terhadap sesama," ucap Prof. Nurdin Abdullah, dari Amsterdam Belanda, melalui WhatsAppnya, Senin (17/06/2019) malam. Nama Prof Nurdin Abdullah sebagai sosok pemimpin masa depan tidak bisa terlepas dari peran seorang wanita spesial yang selalu ada disampingnya. Wanita yang sering disapa Ibu Lies ini selalu menjadi teman diskusi Nurdin Abdullah, baik setelah menjadi kepala daerah maupun saat menjadi tenaga pengajar. Begitu pula saat mulai merintis usaha di tahun 90an. Nurdin Abdullah mengaku bersyukur atas anugerah kesehatan untuk istri dan keluarga. Ia juga berharap dengan posisi istrinya sebagai Ketua TP-PKK Sulsel, bisa memberikan perkembangan untuk daerah yang dipimpinnya. "Tentu saya bersyukur pada Allah SWT, Istri saya genap berusia 55 tahun. Tetap sehat dan banyak berbuat untuk kemajuan Sulsel," tuturnya. Mantan Bupati Bantaeng 2008-2018 mengaku, istrinya tidak pernah berubah meskipun dirinya sudah menjadi orang nomor satu di Sulsel. "Saya menjabat Bupati Bantaeng 10 tahun dan lanjut sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, istri saya tetap tawadhu," tuturnya. (HumasSulsel) |
| Isma Yatun Serahkan LHP atas LKKL dan Badan Lainnya Tahun 2018 di Lingkungan AKN V Posted: 18 Jun 2019 01:29 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM – Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Badan lainnya Tahun 2018 yang berada dalam lingkup tugas Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V. Penyerahan ini dilakukan oleh Anggota V BPK, Isma Yatun, kepada para Pimpinan Kementerian Lembaga di Auditorium BPK, Jl. Gatot Subroto No. 31, Jakarta, pada Jumat (14/06/2019).LHP LKKL yang diserahkan terdiri atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Pada kesempatan tersebut diserahkan pula LHP atas LK Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Tahun 2018 yang untuk pertama kalinya diperiksa oleh BPK sesuai dengan amanat UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Penyerahan LHP dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Sekjen Kementerian Agama, para Kepala Badan, para Pejabat Struktural Eselon I, Eselon II beserta jajarannya serta para pejabat struktural dan fungsional pemeriksa AKN V BPK. LHP diserahterimakan oleh Anggota V BPK, setelah sebelumnya dilakukan penandatangan Berita Acara Serahterima LHP oleh Auditor Utama V BPK, Bambang Pamungkas, dengan para Sekjen dan para Kepala Badan terkait. Dalam sambutannya Anggota V BPK menegaskan bahwa pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu (1) kesesuaian dengan standar akuntansi, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap perundang-undangan dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Pemberian opini tersebut telah didasarkan pada due process pemeriksaan yang berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017. Sesuai dengan standar pemeriksaan tersebut pemberian opini telah mempertimbangkan penilaian risiko dan materialitas yang berdampak terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, BNPP, BPWS, BPKS, BP Batam dan BPKH. Dengan demikian Kementerian/Lembaga/Badan tersebut mampu meraih/mempertahankan opini WTP sebagaimana tahun sebelumnya. Dalam LHP tersebut, BPK juga mengungkapkan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian kementerian/lembaga/badan, meskipun tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, antara lain: Kesatu, di sisi pendapatan, BPK masih menemukan antara lain adanya pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang kurang tertib dan tidak melalui mekanisme APBN; pengelolaan PNBP atas pemanfaatan aset yang belum didukung dengan dasar hukum yang memadai dan belum ditetapkan tarif PNBP-nya; pemungutan PNBP yang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan; PNBP yang belum dipungut, dan PNBP yang belum/terlambat disetor ke Kas Negara. Kedua, di sisi belanja, BPK masih menemukan antara lain adanya penganggaran yang tidak sesuai dengan substansi kegiatannya; kelebihan pembayaran honorarium, perjalanan dinas dan paket meeting; kelebihan pembayaran pada belanja barang dan jasa; kelebihan pembayaran belanja modal akibat pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak; penyaluran belanja program yang belum dapat dimanfaatkan oleh penerima bantuan; dan pertanggungjawaban belanja yang tidak tertib. Ketiga, pengelolaan dan pengamanan aset tetap yang kurang memadai, sehingga masih terdapat aset tetap BMN yang masih dikuasai oleh pihak lain yang tidak berhak dan/atau dalam sengketa. Apabila permasalahan aset ini dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan kementerian dan lembaga kehilangan aset strategisnya. Pada akhir sambutannya, Anggota V mengingatkan bahwa sesuai Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mewajibkan setiap pejabat terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan BPK. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi BPK disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari sejak laporan diterima. (HumasBPK) |
| Nurdin Abdullah Paparkan Hasil Kunjungan ke Belanda dan Jerman Posted: 18 Jun 2019 01:22 PM PDT  MAKASSAR, LELEMUKU.COM – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Prof HM Nurdin Abdullah, telah menyelesaikan kunjungan kerjanya ke Belanda dan Jerman. Ia menguraikan tiga poin penting hasil dari kunjungannya di dua negara tersebut.Menurut Nurdin Abdullah, kunjungan kerja tersebut merupakan sebuah langkah untuk mendorong kebutuhan masyarakat Sulsel dalam tiga sektor. Antara lain mengenai pengelolaan sampah, infrastruktur jalan, dan yang paling penting adalah bagaimana memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih. "Kita fokus mengenai pengelolaan sampah, penggunaan teknologi air bersih, dan membahas infrastruktur jalan," ungkap Nurdin Abdullah, di Rumah Jabatan Gubernur, Selasa (18/06/2019). Untuk air bersih, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel bersama Pemerintah Kabupaten Wajo sudah menghitung total anggaran yang dibutuhkan untuk membangun teknologi air bersih dengan teknologi tercanggih saat ini di Jerman. Jumlahnya mencapai Rp 200 miliar, mulai dari pipanisasi hingga sampai di rumah warga dalam kondisi bisa langsung dikonsumsi. Ia berharap, dengan teknologi tersebut, harga air bersih untuk masyarakat Wajo bisa semurah mungkin. Nurdin Abdullah juga menceritakan bagaimana keadaan kebersihan air baku di Jerman. "Uang koin dilempar dengan kedalaman tiga meter, masih bisa dilihat dari atas permukaan air," ujarnya. Begitu juga untuk infrastruktur jalan yang ada di sana. Hampir sepanjang jalan dihiasi dengan pandangan indah dan sejuk. "Biar naik mobil seribu kilometer di sana tidak ada rasa capeknya, atau bosan, karena pandangan dipenuhi pohon yang hijau," bebernya. Sedangkan untuk pengelolaan sampah sendiri Gubernur Sulsel yang baru menjabat sembilan bulan ini mengakui, masih jauh metode pengelolaan di Sulsel, dengan di Belanda dan Jerman. "Kita disini masih menggunakan pengelolaan secara tradisional, orang disana sudah menggunakan teknologi," beber Nurdin Abdullah. Untuk kerjasama lebih lanjut, pihak dua negara tersebut akan datang kembali ke Sulsel pada awal Juli 2019 ini. "Akhir Juli mereka datang, sudah dilakukan tandatangan kontrak pada pejumerintah provinsi, Pemkab Wajo, dan pemerintah pusat. Kita sudah atur semua agar lebih ringan," pungkasnya. (HumasSulsel) |
| Kemenangan Pertama Persipura U-18 di SuperSoccer TV Elite Pro Academy Liga 1 Posted: 18 Jun 2019 01:19 PM PDT  DEPOK, LELEMUKU.COM - Persipura U-18 sukses meraih kemenangan pertamanya, usai mengandaskan Borneo FC 4-1, dalam lanjutan kompetisi SuperSoccer TV Elite Pro Academy Liga 1 U-18, yang berlangsung di Lapangan Latihan Tim Nasional PSSI, Sawangan, Depok, Senin (17/6).Tim Mutiara Hitam Muda menguasai jalannya pertandingan, bahkan mendikte permainan dari awal dimulainya laga. Terbukti, baru berjalan delapan menit, Patrick Alfredo Womsiwor dengan mudah menjaringkan bola ke gawang Borneo FC yang dijaga oleh Muhammad Syahru Ramadhan. 1-0 Persipura memimpin. Mencoba bangkit dengan terus melakukan build-up dari lini belakang, Borneo FC kesulitan membongkar pertahanan lawan. Beberapa peluang didapat anak-anak asuh Victor Simon itu, namun masih menemukan jalan buntu. Permainan apik mereka dari kaki ke kaki harus pupus saat penyelesaian akhir. Menit ke-30, gawang Borneo FC kembali bergetar, kali ini Daud Semra. Persipura semakin bernafsu untuk membuat gol, pola permainan menyerang mereka tidak dapat dibendung oleh barisan pertahanan Borneo FC. Dalam laga ini, Samuel Viktor Gwijangge menjadi motor serangan tim, dirinya mencetak dua gol di menit ke-33 dan 37. Satu-satunya gol Borneo FC dicetak oleh Albianus Firmus pada menit ke-82. Sekaligus mengakhiri permainan untuk kemenangan Persipura U-18 dengan skor 4-1. Melihat hasil ini, pelatih kepala Persipura U-18, Thomas Alfa Edison Madjar mengatakan permainan anak-anaknya sudah meningkat. "Hasil ini positif bagi kami, saya bersyukur. Setelah kekalahan kami kemarin, anak-anak belajar dari kekalahan itu, dan itu terbukti, mereka bisa bangkit dan meningkatkan permainan mereka. Saya harap mereka bisa menjaga momentum kemenangan ini," katanya. Persipura akan kembali bermain di hari Rabu (19/6) melawan PSM Makassar, pukul 15.00 WIB. Sementara Borneo FC akan menguji Kalteng Putra di hari yang sama, pukul 13.00 WIB. (PSSI) |
| Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam Minta Maaf ke Demonstran anti China Posted: 18 Jun 2019 01:15 PM PDT  HONG KONG, LELEMUKU.COM - Pemimpin Hong Kong yang pro-Beijing, China, Carrie Lam pada Selasa (18/06/2019) meminta maaf atas krisis politik dan kerusuhan yang dipicu oleh rancangan undang-undang, yang akan memungkinkan ekstradisi ke China daratan. Tetapi ia tidak tunduk pada tuntutan demonstran agar ia mundur terkait penanganannya terhadap legislasi yang kontroversial itu.Lam mengatakan kepada wartawan, ia tidak akan kembali mempersoalkan legislasi itu hingga pemerintah dapat menyelesaikan perselisihan pendapat. Tetapi ia juga bertekad akan tetap bertahan dan menyelesaikan sisa masa jabatannya. "Saya telah mendengar kalian dengan sangat jelas dan telah merenungkan dalam-dalam semua yang telah terjadi," kata Lam. Ia menambahkan bahwa secara "pribadi" ia harus memikul sebagian besar tanggung jawab yang berkaitan dengan legislasi tersebut. "Saya ingin mengajukan permohonan maaf yang tulus kepada Hong Kong," ujarnya. Tentangan terhadap legislasi tersebut telah menggerakkan protes massal berulang kali di Hong Kong bulan ini. Para penyelenggara menyatakan dua juta orang berpartisipasi dalam protes itu hari Minggu yang lalu. Meskipun rancangan undang-undang itu akan mengizinkan Hong Kong melakukan ekstradisi ke sejumlah yurisdiksi berdasarkan kasusnya di mana Hong Kong tidak memiliki perjanjian jangka panjang, prospek ekstradisi ke China secara khusus telah membuat banyak kalangan khawatir. Banyak di antara demonstran dan legislator prodemokrasi yang menyebutnya sebagai "legislasi jahat" atau "undang-undang jahat", yang mereka lihat sebagai pelanggaran terhadap otonomi Hong Kong, yang dijanjikan kepada bekas koloni Inggris itu hingga tahun 2047. Sementara itu Amerika Serikat hari Senin menyatakan dukungan baru terhadap para demonstran. Juru bicara Departemen Luar Negeri Morgan Ortagus mengatakan para demonstran terlibat dalam protes damai untuk memperjuangkan "hal-hal yang terkandung dalam undang-undang yang mendasar." (VOA) |
| Jenasah Mantan Presiden Mesir, Mohamed Morsi Telah Dimakamkan di Kairo Posted: 18 Jun 2019 01:13 PM PDT  KAIRO, LELEMUKU.COM - Mantan presiden Mesir, Mohamed Morsi telah dimakamkan pada hari Selasa (18/06/2019), penguburan ini dilakukan sehari setelah dirinya jatuh di dalam gedung pengadilan Kairo.Seorang anggota tim pengacara Morsi mengatakan para anggota keluarga menghadiri sholat jenasah di masjid penjara Tora dengan pengawalan ketat militer negara itu, diikuti oleh penguburan di sebuah makam di ibukota distrik Nasr City, Kairo timur. Putra Morsi, Ahmed, mengatakan bahwa badan-badan keamanan menolak untuk mengizinkan Morsi dimakamkan di pemakaman keluarga di kota kelahirannya di provinsi Sharqia, dan sebagai gantinya dia dikebumikan di pemakaman Kairo yang diperuntukkan khusus bagi para tokoh Islam terkemuka. Para pejabat mengatakan, Morsi yang berusia 67 tahun baru saja berbicara di pengadilan Kairo itu dalam sidang atas tuduhan spionase ketika ia pingsan. Mereka mengatakan Morsi berbicara selama lima menit dari dalam kerangkeng dalam sidang itu dan beberapa menit kemudian dia jatuh ke lantai. Televisi pemerintah mengatakan, kepala negara pertama yang dipilih secara demokratis di negara itu yang kemudian digulingkan dari kekuasaannya ini dibawa ke rumah sakit, tetapi meninggal sesampai di sana karena serangan jantung. Morsi, tokoh lama dalam kelompok Islam Ikhwanul Muslimin, digulingkan sebagai presiden pada 2013 oleh militer Mesir setelah massa memprotes pemerintahannya. (VOA) |
| Sukseskan Ketahanan Pangan, Koramil Sejangkung Dampingi Penyaluran Bibit Padi Posted: 18 Jun 2019 12:50 PM PDT  SAMBAS, LELEMUKU.COM - Babinsa 1202-14/Sejangkung Serda Adi Juhri bersama Dinas Pertanian Kabupaten Sambas, mendampingi dan mengawal penerimaan bibit padi jenis Inpari 32 kepada 11 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kecamatan Sejangkung pada Selasa (18/6/19).Kegiatan berlangsung di Steher Sejangkung, Desa Parit Raja, Kec. Sejangkung, Kab. Sambas Bantuan dari Kadis Pertanian Kab. Sambas yang akan di distribusikan kepada 11 gabunan kelompok tani dari 10 Desa yang berada di Kec. Sejangkung, dengan total luas lahan 575 Ha dan 14.375 Kg bibit padi jenis Inpari 32. Hal tersebut disampaikan Komandan Kodim 1202/Singkawang Letnan Kolonel Arm Viktor J.L Lopulalan, S.Sos., di Makodim 1202/Skw Jalan Raya Alianyang, Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang. Pada kesempatan tersebut, Dandim menyampaikan, padi Inpari 32 atau biasa di sebuta IR 32, mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kelemahan Varietas ini mudah rebah, terutama jika bulir padi setengah bulan hendak panen, padi jenis ini juga jika tertiup angin mudah rebah atau roboh. Dampak rebahnya tanaman padi jelang panen ini terkadang menurunkan kualitas gabah, karena warna gabah menjadi kehitam-hitaman alias tidak kuning mulus. Sedangkan kelebihan padi jenis IR 32, emiliki ketahanan terhadap penyakit Hawar daun bakteri strain III, agak tahan terhadap Hawar Daun Bakteri Strain IV, tahan terhadap Blas Ras 033, juga agak tahan terhadap Tungro, dan agak rentan terhadap wereng coklat biotipe 1, 2, dan 3. Rasa nasi pulen.dengan kadar amilosa 21,8%. "Untuk pendistribusian pupuk bersubisidi kepada petani, seluruh anggota Koramil hingga Babinsa dilibatkan dalam pendampingan atau pengawalan penyaluran pupuk hingga ke petani, begitupun pendistribusian lainnya," pungkas Dandim. Kegiatan pemberian bibit padi tersebut di hadiri, Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K), Babinsa 1202-14/Sjk, PT Pertani Pontianak dan 11 Gapoktan Sejangkung. (Pendam12) |
| Ikhsan Ingartubun Ungkap Pengusaha Mikro dan Kecil Minta Pajak 0 Persen Posted: 18 Jun 2019 12:47 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Meskipun sudah diturunkan dari dari 1 persen menjadi 0,5 persen, para pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/6) sore, menilai pajak tersebut terlalu berat. Untuk itu, mereka meminta agar pajak bagi pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa diturunkan menjadi 0 persen."Pajak yang sudah diturunkan 1% menjadi 0,5% tapi dari sisi omzet itu terasa masih terlalu berat bagi kami. Maka kami minta sama dengan negara China yang pada 2020 itu usaha mikro dan kecil itu minta 0%," kata M. Ikhsan Ingartubun, Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (AKUMINDO) usai bersama jajaran pengurus sejumlah asosiasi usaha kecil dan menengah diterima Presiden Jokowi. Selain itu, para pengusaha UMKM juga menyinggung pidato Presiden Jokowi pada penyampaikan APBN 2018 lalu, yaitu konsisten dalam menjalankan keuangan syariah untuk ekonomi kerakyatan. Mereka menilai yang paling cocok bagi UMKM adalah keuangan syariah. "Nah inilah yang kami minta upaya kosisten bahwa di kita ada Bank Mualamat yang paling pertama menerapkan sistem syariah itu paling cocok untuk UMKM, juga termasuk hal-hal seperti BI checking, juga kalau boleh di UMKM jangan ada BI checking lah terus dengan fintech yang terasa bahwa bunganya terlalu besar," ujar Ikhsan. Pengusaha UMKM, lanjut Ketua AKUMINDO itu, sepakat suka tidak suka atau mau tidak mau Indonesia harus masuk ke dalam 4G, yang mana produk-produk daripada UMKM harus diketahui oleh seluruh dunia dengan meningkatkan platform 4G kepada seluruh dunia. Mulai daripada lokal terus naik kepada internasional. "Itu yang kami usulkan dan itu menjadi backbone seluruh dunia, dan Indonesia harus berani keluar seperti China untuk mempromosikan produk-produknya dari produk kearifan lokalnya," kata Ikhsan. Terkait usulan pengusaha UMKM itu, menurut Ikhsan, Presiden Jokowi mencatat beberapa hal yang penting termasuk dalam hal sertifikasi halal, hak paten yang saat ini masih dirasa terlalu sangat mahal dan berbelit-belit. "Beberapa poin itu dicatat dengan baik dan harus dirumuskan para menteri supaya kalau perlu seperti sertifikasi-sertifikasi ini kalau perlu digratiskan supaya memudahkan cost dari usaha mikro kecil dan menengah," ucap Ikhsan. Ketua AKUMINDO itu juga menyampaikan, bahwa sejumlah pengusaha menyampaikan usulan tentang perlunya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM direvisi. Presiden, lanjut Ketua AKUMINDO M. Ikshan, akan mengundang kembali para pengusaha UMKM sekitar 2-3 bulan untuk melakukan review atau membahas kebijakan yang akan dikeluarkan. (Setkab) |
| PSSI dan Pemprov NTT Sosialisasi Filanesia di Proyek Sepakbola Wanita Posted: 18 Jun 2019 12:42 PM PDT  KEFAMENANU, LELEMUKU.COM - Tahun kedua penyelenggaraan proyek sepakbola wanita di Nusa Tenggara Timur (NTT) akhirnya berakhir setelah menggelar turnamen selama 5 hari. Turnamen yang diikuti 18 tim perwakilan dari Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) di Lapangan Akademi Bali United, Kupang, NTT ini berakhir pada 14 Juni 2019 lalu. Adapun gelar juara pertama diraih oleh SMPK Mimbar Budi, diikuti SMP Negeri 1 Kefamenanu di peringkat 2 dan SMP Negeri Insana yang meraih peringkat ketiga.Proyek kerja sama antara PSSI, Asprov Nusa Tenggara Timur, yang diinisiasi oleh Yayasan Plan Internasional Indonesia, Yayasan Rumah Solusi Beta Indonesia (RSBI) ini memang merupakan langkah nyata yang dilakukan PSSI yang semakin memperhatikan sepak bola wanita berikut pengembangannya dari grassroot atau tingkat terbawah. Perwakilan PSSI yakni Anggota Komite Eksekutif Papat Yunisal dan asisten pelatih Timnas Wanita, Yoppie Riwoe mengatakan kegiatan proyek sepakbola wanita di daerah ini sangat berdampak positif. Bukan hanya bagi pelatih sepak bola khususnya di NTT, tetapi para pemain yang sudah diperkenalkan sepak bola sejak usia dini. Sosialisasi Filosofi Sepakbola Indonesia juga diterapkan di sini. "Pengembangan sepak bola dengan penyelenggaraan turnamen tentu berdampak positif bagi semua pihak yang terlibat secara teknis. Dari pantauan dan diskusi, teman-teman pelatih mungkin hanya 1-2 orang saja yang mengerti dan memahami kurikulum sepakbola Indonesia yang kita berikan, sehingga mereka lebih banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mereka alami dalam hal pelaksanaan Filosofi Sepakbola Indonesia ini. Ini bagus, karena di sini kita bisa memberikan sosialisasi Filanesia yang benar kepada pelatih. Karena dari anak-anak secara keseluruhan, tergantung dari siapa pelatihnya. Jika pelatihnya mengerti, maka Filosofi Sepakbola Indonesia yang diterapkan juga benar. Ini kesempatan yang bagus untuk sosialisasi Filanesia" ungkap Yopie Yopie menambahkan bahwa NTT memiliki potensi yang cukup baik, baik dari segi pelatih maupun pemain. Untuk itu, perlu pembinaan lebih lanjut agar semakin maksimal. "Semua terlihat dari cara bermainnya, apa yang mereka lakukan di lapangan, itu semua kelihatan dari pelatih-pelatih yang memang mengerti dan paham Filanesia. Ada sedikit pemahaman dari mereka tentang filanesia ini. Yang harus ditingkatkan ialaha pemahaman dan daya tangkap anak-anak yang masih kurang, karena pemahaman bukan hanya soal perkataan tetapi praktik di lapangan. Bagaimana mereka bisa melakukan dengan baik, ya pelatih harus baik juga dan konsisten dilakukan, itu yang belum kelihatan" tutupnya Anggota Eksekutif Papat Yunisal juga membenarkan adanya sosialisasi Filosofi Sepakbola Indonesia pada turnamen ini. Mantan pesepakbola Tim Nasional Wanita 80-an ini menegaskan sosialisasi ini penting karena menyangkut kurikulum yang nanti akan dibagikan terkait Filanesia di daerah. "Proyek ini bukan semata-mata pertandingan biasa antar sekolah, tetapi pengembangan sepak bola dari grassroot atau tingkat terbawah untuk sepak bola wanita yang secara serius dilaksanakan oleh PSSI. Saya sudah berkoordinasi dengan Danurwindo terkait penyusunan kurikulum untuk sepakbola wanita. Filosofi Sepkabola Indonesia itu sama, tinggal bagaimana kita terapkan di sepak bola wanita nanti" ungkapnya Keberadaan Proyek Sepakbola Wanita di Nusa Tenggara Timur memang menumbuhkan harapan baru bagi penggiat sepak bola wanita di daerah. Apalagi di tahun ini banyak bermunculan talenta-talenta baru, bahkan muncul pula pelatih wanita di turnamen ini. Seperti Milka Selan. Pelatih sekaligus pemegang lisensi Wasit C3 di NTT yang terlibat pada turnamen ini. "Jujur saya merasa senang karena kegiatan seperti Piala Kartini baru tahun ini diselenggarakan, meski pembinaan sepakbola wanita di NTT sudah ada 2 tahun terakhir. Sebagai pelatih saya bersemangat sekali, karena dengan adanya kegiatan seperti ini, remaja-remaja putri yang ada di NTT bisa mengembangkan bakat dan talenta yang mereka miliki. Ketika saya melatih mereka, saya lihat mereka punya bakat yang luar biasa, tapi karena selama ini tidak ada wadah atau tempat mereka menyalurkan talenta kita tidak tahu. Ini kegiatan positif yang harus selalu dilakukan. Semoga ada kesempatan juga bagi wasit-wasit NTT untuk tampil memimpin pertandingan" ungkapnya Harapan yang sama juga diungkapkan pemain sepak bola muda asal NTT, Fantri Priskila Sunbanu. Fantri yang pernah mengikuti seleksi Timnas U-15 ini mengungkapkan harapannya seletah event ini berakhir. "Saya merasa senang, karena di TTS dan TTU di NTT ini, kami dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan sepak bola khususnya sepakbola putri dan membangkitkan semangat anak-anak putri di sini. Harapan saya setelah selesai event ini, ada pemain dari sini yang bisa masuk tim nasional" ungkapnya. Proyek sepak bola wanita bertajuk Girls Football Project: Piala Kartini 2019 NTT ini diselenggarakan di Lapangan Akademi Bali United di kota Kupang, NTT pada 10-14 Juni 2019. Setelah pernah digelar pertama kali tahun 2018, proyek kerja sama antara PSSI, Asprov Nusa Tenggara Timur, yang diinisiasi oleh Yayasan Plan Internasional Indonesia, Yayasan Rumah Solusi Beta Indonesia (RSBI) ini kembali digelar dan diikuti sebanyak 324 anak perempuan dari 18 tim perwakilan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). (PSSI) |
| Tiopan Aritonang dan Prajurit Rayakan Syukuran Peringati HUT ke 61 Kodam XIII Merdeka Posted: 18 Jun 2019 12:33 PM PDT  MANADO, LELEMUKU.COM - Komando Daerah Militer (Kodam) XIII/Merdeka melaksanakan syukuran dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya yang ke-61, bertempat di aula Grhadika Jaya Sakti Kodam XIII/Merdeka, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada Selasa (18/06/2019).Dalam sambutannya, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang mengatakan bahwa Pelaksanaan syukuran kali ini sengaja dilaksanakan secara sederhana, dengan maksud agar lebih mempererat jalinan kebersamaan dan soliditas. Karena soliditas yang mantap mutlak diperlukan, terutama dalam melaksanakan penugasan di lapangan guna mengatasi permasalahan yang terjadi. "Kegiatan syukuran seperti ini, memiliki makna religius sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam memberikan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas pengabdian kepada negara dan bangsa dengan baik," ungkap Pangdam seperti rilis Kapendam XIII/Merdeka, Kol Kav M. Jaelani. "Selain itu, kegiatan ini juga menjadi salah satu sarana efektif untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan soliditas, serta meningkatkan kebanggaan terhadap satuan" Lanjutnya. Panglima juga mengatakan bahwa Selama 61 tahun pengabdian Kodam XIII/Merdeka telah tumbuh dan berkembang yang ditandai karya nyata maupun keberhasilan yang membanggakan. "Selama tahun pengabdian, Kodam XIII/Merdeka telah tumbuh secara dinamis, kita harus sadari bahwa masih banyak hal yang perlu kita benahi dan sempurnakan" Urai Pangdam. Hadir dalam acara tersebut antara lain Gubernur Sulut, Kapolda Sulut, Danrem 131/Stg, Danlantamal VIII, Walikota Manado, Danlanudsri, Irdam, Kapok Sahli, Ketua Persit KCK Daerah XIII/Merdeka beserta pengurus, para Asisten, Kabalakdam, para Danrem, LO AL dan LO AU, Danrindam, Danbrigif 22/OM, para Dansat, Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS serta segenap undangan dari unsur Pemerintah Daerah, baik Pemprov maupun Pemkot dan Pemkab se-wilayah Kodam XIII/Merdeka. (Pendam13) |
| Edwin Silangen Hadiri Sosialisasi Permendagri tentang Penyusunan APBD 2020 Posted: 18 Jun 2019 12:29 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Utara (Sulut) Edwin Silangen menghadiri Sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 yang dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Grand Hotel Paragon, Jakarta, Selasa (18/06/2019).Dalam kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah ini, Mendagri Tjahjo Kumolo menjabarkan pedoman Penyusunan APBD 2020. "Setidaknya ada beberapa poin berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 yang harus dipedomani dan dijadikan rujukan Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD tahun 2020," kata Tjahjo. Pertama, mengalokasikan anggaran Tahun 2020 dalam bentuk belanja hibah kepada KPU dan Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota. "Ada 270 daerah yang tahun depan (2020) sudah memasuki Pilkada Serentak pada September. Tolong dianggarkan dengan sangat baik," kata Tjahjo. Kedua, menyediakan anggaran pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Ketiga, mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan. "Banyak anggaran yang bisa digali ke daerah dan sudah disepakati, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) karena anggaran dari pusat ke daerah itu besar jumlahnya. DAK ini sifatnya dinamis, tapi kepastiannya sudah ada," papar Tjahjo. Keempat, fokus APBD terhadap kegiatan yang berorientasi produktif. "Belanja modal harus produktif, belanja sosial harus diantisipasi dengan baik," pesan Tjahjo. Kelima, APBD diorientasikan pada upaya pemenuhan kepentingan masyarakat yang bersifat inklusif. "Pastikan dana untuk rakyat disalurkan dengan optimal dan dijaga dengan baik, karena pada dasarnya secara substansial APBD itu digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang inklusif," kata Tjahjo. Keenam, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 dan prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekertaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Ketujuh, dalam pembahasan penyusunan anggaran hindari kongkalikong "Pahami dan hindari area rawan korupsi. Aset daerah dan pengelolaan keuangan daerah harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat," tegas Tjahjo. Kedelapan, dedikasikan untuk rakyat dan jalankan secara efisien. Selain dibuka Mendagri Tjahjo Kumolo, acara sosialisasi ini menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Koordinator Supervisi dan Pencegahan KPK Adlinsyah M. Nasution, serta dirangkaikan dengan diskusi panel dengan narasumber terkait. Sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 turut dihadiri Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Gemmy Kawatu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Olvie Atteng, Kepala Biro Organisasi Glady Kawatu dan para peserta dari seluruh Pemprov se-Indonesia. (HumasSulut) |
| Persebaya U-18 Kembali Raih Kemenangan 1-0 atas PSM Makassar Posted: 18 Jun 2019 12:24 PM PDT  DEPOK, LELEMUKU.COM - Persebaya Surabaya U-18 menjalani awal sempurna di kompetisi SuperSoccer TV Elite Pro Academy. Mereka kembali meraih kemenangan 1-0 melawan PSM Makassar, setelah sebelumnya membungkam Persipura Jayapura 4-1. Laga berlangsung Lapangan Latihan Tim Nasional PSSI, Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat pada Senin (17/06/2019).Dua kali bertanding. Dua kali menang, merupakan hasil positif bagi mereka. Tampil mendominasi disepanjang laga, menjadi kunci kemenangan Persebaya U-18. Gol semata wayang itu dicetak oleh Akbar Firmansyah, di menit ke-57. Golnya berawal dari umpan daerah Dicky Kurniawan Arifin yang disambut oleh Akbar. Meski menguasai jalannya pertandingan, Bajol Ijo Cilik mendapat perlawanan sengit dari lawannya itu. Kiper Persebaya U-18 M. Fajar Ali Syahbana tampil gemilang menghalau serangan lawan yang mengandalkan Prince Patrick Kallon. Sedangkan alur serangan Persebaya U-18 yang dikomandoi Dicky Kurniawan Arifin belum mampu memanjakan Taufiq Hidayat di lini depan. Top skor babak nasional Piala Soeratin tahun lalu ini juga kerap dihentikan lini belakang pasukan Ramang Muda. Alhasil babak pertama ditutup dengan skor kacamata, alias 0-0. Usai turun minum, situasi tak berbeda dengan babak pertama. Persebaya U-18 tetap mendominasi permainan. Namun tim asuhan Lulut Kistono ini tampil lebih tenang dan tak terburu-buru mengalirkan bola ke lini depan. Mereka mencoba memancing PSM U-18 yang tampil rapat di lini belakang. Hasilnya, Persebaya U-18 memecah kebuntuan pada menit ke-57. Dengan tenang pemain bernomor punggung 57 ini membuat Reski, kiper PSM U-18, memungut bola. Ini adalah satu-satunya gol di laga ini. Sementara itu, di laga lain, Bali United yang sebelumnya tampil gemilang menghempaskan Borneo FC dengan skor telak 6-1, tak bisa berbuat banyak kala menantang Kalteng Putra. Sebelumnya, Kalteng Putra juga meraih hasil positif saat menang dari PSM Makassar 2-1. Hasil imbang tanpa gol harus diterima kedua tim. Hasil Elite Pro Academy U-18 Senin 17 Juni 2019 Persipura Jayapura U18 4 – 1 Borneo FC U18 PSM Makassar U18 0 – 1 Persebaya Surabaya U18 Bali United U18 0 – 0 Kalteng Putra U18 Jadwal Elite Pro Academy U-18 Rabu, 19 Juni 2019 07.30 WIB – Persebaya Surabaya U18 vs Bali United U18 13.00 WIB – Borneo FC vs Kalteng Putra U18 15.00 WIB – PSM Makassar U18 vs Persipura Jayapura U18 |
| Bambang Kristianto Bawono Gelar Halal Bihalal dengan Prajurit Kodim 1011 Kapuas Posted: 18 Jun 2019 12:24 PM PDT  KAPUAS, LELEMUKU.COM - Komandan Kodim 1011/Kuala Kapuas Letnan Kolonel Kav Bambang Kristianto Bawono, S.I.P., menggelar Halal Bihalal dengan prajurit dan PNS Kodim 1011/Klk, di lapangan upacara Makodim 1011/ Klk, Jalan Tambun Bungai, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu (17/06/2019)Kegiatan Halal Bihalal di awali dengan upacara bendera pertama setelah melaksanakan cuti bersama. Dalam sambutannya, Dandim 1011/Klk Letkol Kav Bambang mengatakan, kendati sudah berada di satuan teritorial dan berbaur dengan masyarakat, kita harus tetap semangat dalam menjalankan tugas dan jangan sampai kehilangan jati diri sebagai Prajurit. Dandim juga mengingatkan kepada seluruh prajurit dan PNS Kodim 1011/Klk untuk meningkatkan lagi disiplin dan etos kerja jangan sampai kendur. Selain itu juga mengucapkan terima kasih kepada prajurit yang terlibat dalam pengamanan Ramadhan dan perayaan Idul Fitri 1440 H, sehingga kondisi wilayah binaan Kodim 1011/Klk yang berada di wilayah Kab. Kuala Kapuas dan Kab. Pulang Pisau aman dan kondusif. Pada kesempatan tersebut Dandim juga menyampaikan, masih dalam suasana Idul Fitri 1450 H, dan seluruh anggota telah selesai melaksanakan cuti bersama. Hari ini kita melaksanakan Halal Bihalal yang sudah menjadi tradisi tahunan bagi Kodim 1011/Klk,untuk menjaga tali silaturahmi. "Kita di sini satu keluarga, satu nasib sepenanggungan, jangan ragu berbuat apabila itu baik dan sesuai aturan. Laporkan kepada atasan apabila ada permasalahan atau kendala di lapangan," ujarnya mengakhiri. Acara diakhiri dengan salaman dan berjabat tangan serta foto bersama seluruh prajurit PNS. (Pendam12) |
| Koramil Kembayan Gelar Halal Bihalal dan Santuni Anak Yatim Posted: 18 Jun 2019 12:17 PM PDT  KEMBAYAN, LELEMUKU.COM - Komando Rayon Militer 1204-04/Kembayan, menggelar acara Halal Bihalal Idul Fitri 1440 H, bertempat di Makoramil 1204-04/Kembayan, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat pada Selasa (18/06/2019)Acara diikuti oleh, Camat Kembayan, Danramil 04/kby Kpt Inf Warsidi, Kapolsek Kembayan Akp Pahlawan, Kepala Puskesmas Kembayan, Maneger PT KGP, Ketua DAD kec. Kembayan, Kades Tanjung Merpati dan Tokoh Agama serta masyarakat sekitar Makoramil 04/Kby. Komandan Kodim 1204/Sanggau Letkol Inf Gede Setiawan yang diwakili Danramil 1204-04/ Kby Kapten Inf Warsidi menyampaikan, selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir dalam acara Halal bihalal, masih dalam suasana yang Fitri ini, kami mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1440 H, Minal Aidin Walfaidzin Mohon Maaf Lahir bathin. "Masih di hari yang Fitri ini menjadi momen untuk saling memaafkan dan menjaga keharmonisan hubungan yang telah terjalin selama ini," ucapnya. Selain itu, sebagai seorang aparat Kewilayahan kita harus peka dan peduli terhadap situasi dan kondisi warga binaan yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai umat beragama kita wajib saling bantu, saling menolong dan berempati terhadap sesama," tutupnya. Selanjutnya, usai acara Danramil beserta komponen masyarakat lainnya memberikan santunan kepada anak yatim. (Pendam12) |
| Felix Mote Minta 80 Persen Dana Otsus Kabupaten Guna Fasilitas Perikanan Posted: 18 Jun 2019 12:09 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Papua mendorong pemerintah kabupaten agar memanfaatkan 80 persen dana otonomi khusus (Otsus) yang diturunkan dari pemerintah provinsi, untuk membangun fasilitas perikanan. Penegasan ini disampaikan Kepala DKP Papua, Felix X. Mote di Jayapura, kemarin.Menurut ia, fasilitas perikanan yang dibangun diantaranya pasar penjualan ikan khusus bagi orang asli Papua, sebagaimana yang diusulkan salah satu legislator DPRP baru-baru ini, mewakili masyarakat. "Kemarin kan ada Anggota Komisi Bidang Ekonomi, Kelautan dan Perikanan DPRP John NR Gobai yang mengatakan bahwa nelayan asli Papua di Kota Jayapura meminta tempat tersendiri untuk menjual ikan hasil tangkapannya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Hamadi dan Pasar Hamadi. Makanya kita harap 80 persen dana Otsus yang turun itu mestinya dialokasikan untuk usulan-usulan demikian," harap dia. Dijelaskan, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Papua pastinya segera menindaklanjuti tuntutan nelayan asli setempat terkait pemasaran atau tempat penjualan ikan khusus bagi Orang Asli Bumi Cenderawasih. Hanya saja, sampai saat ini pihaknya belum menerima usulan tersebut secara tertulis. Kendati demikian, pihaknya segera menyampaikan hal itu kepada Gubernur Papua, ddengan harapan dapat dimasukan dalam rencana pembangunan tahun depan. "Intinya tuntutan para nelayan asli Papua ini merupakan sebuah masukan bagi pemerintah provinsi. Namun perlu diingat kembali bahwa instansi kami tidak memiliki lahan. Sehingga kita akan berkoordinasi juga dengan pemerintah kabupaten dan kota selaku pemilik tanah dan lahan, untuk nantinya dibangunkan fasilitas bagi nelayan asli Papua berjualan atau memasarkan ikan hasil tangkapannya," tutup FX Mote. (DiskominfoPapua) |
| Arinal Djunaidi Ingin Provinsi Lampung Berjaya di Masa Depan Posted: 18 Jun 2019 12:04 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Gubernur Lampung periode 2019-2024, Arinal Djunaidi, yang baru saja bersama Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim, dilantik oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/06/2019) siang, menyampaikan keinginannya agar provinsi yang dipimpinnya bisa Berjaya."Ya saya ingin Lampung itu berjaya pada masa yang akan datang, karena Lampung mempunyai potensi yang banyak, karena Lampung itu di antara pulau Sumatra dan Pulau Jawa, yang didepannya ada ibu kota (Jakarta), pusat ekonomi," kata Arinal menjawab pertanyaan wartawan usai pelantikan dirinya sebagai Gubernur Lampung periode 2019-2024. Arinal menyebutkan, Lampung punya komoditi nasional, rata-rata 10 besar nasional dan bahkan dunia. Tetapi, lanjut Arinal, ekonomi kerakyatannya atau masyarakat masih dalam posisi belum sesuai dengan yang diharapkan dengan potensi, sehingga memerlukan tata kelola yang lebih baik lagi. "Sehingga dalam hal ini, artinya sektor pertanian dalam artian luas, jadi pangan, perkebunan, kelautan, peternakan, dan kehutanan harus baik, lebih baik dan berfungsi," tegas Arfinal. Selain itu, menurut Gubernur Lampung itu, pihaknya akan mengembangkan infrastruktur yang menunjang ekonomi karena bagaimanapun juga sekarang sudah ada jalan tol terpanjang di Indonesia, dan diharapkan tol itu juga bisa memberikan kontribusi terhadap ekonomi yang ada di pedesaan/kecamatan. "Tanpa harus berbasa-basi jalan provinsi harus ditingkatkan, jalan kabupaten harus ditingkatkan," ujarnya. Selain itu, Arinal melanjutkan, Lampung itu kaya dengan potensi alam, termasuk wisata alamnya luar biasa. Anggreknya juga 361 varietas di dalam kawasan Taman Nasional. "Ini akan menjadi wilayah wisata khusus, karena eco-tourism-nya luar biasa," tegasnya. Jadi, paling tidak, lanjut Gubernur Lampung, dirinya akan menunjukkan menjadi pilot project di dalam mengembangkan sektor pertanian yang menjadi harapan. Ia menegaskan, bagaimanapun juga, apapun bentuknya kalau kita tidak kelaparan, itu masih sempat dan bisa berpikir. "Oleh karena itu, ini dulu, ekonomi kerakyatan yang akan dikembangkan. Dan beliau mengesankan backup ibu kota, jangan sampai kebutuhan-kebutuhannya menjadi sulit. Karena 40% kebutuhan DKI itu dari Lampung," tutu Arinal. Mengenai masalah infrastruktur, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, provinsi atau Lampung itu, itu wajib dibangun oleh APBN. APBD itu adalah stimulan, APBD adalah diskresi, APBD adalah hal yang memang tidak diperkirakan di dalam program-program APBN. "APBN itu adalah membangun Indonesia, Lampung merupakan bagian dari Indonesia. Tetapi tidak bisa serta merta, kita harus memberikan program yang menjanjikan Indonesia di masa depan. Oleh karena itu infrastruktur, pariwisata, kemudian pendidikan, kesehatan ke depan itu harus bangkit bersama-sama sehingga ini bisa dirasakan oleh rakyat," kata Arinal. (Setkab) |
| Nicolaus Wenda Minta Kabupaten Segera Tuntaskan Verifikasi Berkas CNPS Papua Posted: 18 Jun 2019 12:02 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua, Nicolaus Wenda, meminta sejumlah kabupaten di provinsi tersebut agar segera menuntaskan proses verifikasi berkas perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 di wilayahnya. Sebab dalam satu pekan mendatang, jadwal tahapan perekrutan CPNS 2018, akan memasuki seleksi Computer Assisted Test, tepatnya pada 19 sampai dengan 25 Juni 2019 mendatang."Makanya, kita terus mendrong dan mengingatkan sebab masih ada sejumlah kabupaten yang belum selesai melakukan verifikasi data berkas pelamar yang sudah masuk. Diantaranya Kabupaten Jayawijaya, Puncak, Lanny Jaya, Paniai, Merauke, dan Waropen. Sementara untuk Kabupaten Puncak mereka tidak dilakukan tes CAT, tapi ujian secara offline. Kemudian Lanny Jaya dan Paniai mereka terkendala prasarana. Sehingga hal demikian memang menjadi kendala," terangnya di Jayapura, kemarin. Oleh karenanya, sambung Nicolaus, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Menpan RB dengan harapan diberikan waktu tambahan bagi Papua. "Tapi ini hanya bersifat usulan. Karena sebenarnya tahapan itu mesti tetap berjalan sesuai jadwal awal yang sudah diberikan," katanya. Dia berharap, penerimaan CPNS di Papua yang sudah diberikan secara khusus oleh pemerintah pusat, dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, diharapkan jadwal yang sudah ditetapkan, wajib diikuti dan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama sebelumnya. Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jayawijaya Hironimus Hubi, mengatakan pengumuman hasil verifikasi berkas CASN yang sudah masukan berkas hingga kini belum dapat diumumkan karena masih dalam proses. "Kita harus melakukan verifikasi dengan baik sebelum mengumumkan. Sebab pencaker ini warga negara yang punya hak untuk tes. Sehingga kami harus teliti terutama kaitan dengan legalitas ijazah maupun perguruan tinggi yang sudah terdaftar di pendidikan tinggi," pungkasya. (DiskominfoPapua) |
| Felix Mote Sayangkan Retrebusi TPI Hamadi Dipungut Warga Posted: 18 Jun 2019 11:04 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua menyayangkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura yang berpotensi menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retrebusi masuk , justru dipungut oleh warga setempat.Kepala DKP Papua Felix X. Mote menilai ada kesan pemerintah setempat maupun instansi terkait belum mengambil inisiatif, sehingga warga yang mengklaim memiliki tanah ini di TPI Hamadi, memungut retrebusi masuk untuk keperluan pribadi. "Sebenarnya kan ini adalah tugas teman-teman di dinas pendapatan daerah provinsi dan Kota Jayapura. Untuk itu, kita harap bagi mereka yang berkepentingan agar segera bertindak. Sehingga PAD bisa kita pungut dari TPI Hamadi itu," terangnya di Jayapura, kemarin. Ia juga minta Pemerintah Kota Jayapura agar segera mendorong pengembalian para penjual ikan di Tempat Pendaratan Ikan Hamadi ke Pasar Sentral Hamadi yang baru-baru ini dibangun. Sebab TPI idealnya bukan dijadikan sebagai tempat penjual ikan. "Kalau mau berjualan ikan ya itu ada di Pasar Sentral Hamadi yang dibangun Pemerintah Kota Jayapura. Sebab sejak pasar Hamadi terbakar 2006 lalu, para penjual ikan dan nelayan pindah sementara ke TPI Hamadi. Kemudian setelah pasar dibangun dan difungsikan, mereka juga belum pindah-pindah. Ini yang saya minta Pemerintah Kota Jayapura untuk segera pindahkan penjual ikan dari TPI Hamadi. Karena TPI bukan pasar menjual ikan, tapi tempat pelelangan ikan. Karenanya saya minta kepada bapak Walikota untuk segera membantu meluruskan hal ini," harap FX Mote. Diketahui, pengelolaan TPI Hamadi sebenarnya masih menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Papua. TPI Hamadi juga masih berada dalam pengelolaan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. Hal demikian aturan yang berlaku di seluruh Indonesia. (DiskominfoPapua) |
| Emi Enembe Ungkap Gedung Baru Sasana Krida Dibangun tahun 2019 Posted: 18 Jun 2019 10:19 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kepala Biro Umum Setda Provinsi Papua, Emi Enembe, menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendorong pembangunan gedung baru Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II, Kota Jayapura, pada tahun ini, karena gedung yang terbakar pada 2018 lalu tersebut bakal difungsikan sebagai media center saat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020."Kita dorong pembangunan Gedung Sasana Krida pada tahun ini. Sebab akan difungsikan sebagai media center PON," terang Emi di Jayapura, Senin (17/06/2019). Menurut ia, Pemprov Papua telah menyiapkan anggaran sekitar Rp50 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 untuk membangun gedung baru tersebut. Oleh karenanya, Dia berharap proses pelelangan dapat segera dilaksanakan. Sehingga pembangunan dapat rampung dalam akhir tahun ini. "Yang pasti dalam perencanaan anggaran sudah ada namun kita tetap akan berkoordinasi dengan Sekda Papua untuk mendorong pelaksanaan pembangunannya. Mulai dari pelelangan sampai kepada proses pengerjaannya," terang ia. Sebelumnya, Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Aurimemastikan pembangunan gedung Sasana Krida Kantor Gubernur yang terbakar pada akhir 2018 lalu, kembali dibangun pada tahun ini. Pembangunan kembali gedung itu, berkenaan dengan ditetapkannya Sasana Krida Kantor Gubernur sebagai media center untuk pelaksanaan (PON XX 2020). "Kami tak renovasi gedung Sasana Krida tapi membangun kembali dari nol lagi. Sebab gedung ini akan menjadi tempat media center yang nantinya ditempati oleh para wartawan dan wartawati yang memberitakan pelaksanaan PON di seluruh cabang olahraga," jelasnya. Sebelum terbakar, gedung Sasana Krida digunakan untuk kegiatan resmi pemerintahan. Diantaranya, pelantikan kepala daerah, serta rapat maupun pelaksanaan kegiatan sosialisasi dari instansi-instansi. Ia menyatakan sampai saat ini belum diketahui penyebab kebakaran, sebab masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Ia pun belum dapat menaksir jumlah kerugian negara akibat musibah kebakaran itu. Namun, satu hal yang pasti bahwa seluruh gedung itu dinyatakan sudah rusak berat sehingg perlu dibangun baru. (DiskominfoPapua) |
| Maluku jadi Tuan Rumah Utsawa Dharmagita (UDG) Nasional XIV 2020 Posted: 18 Jun 2019 10:01 AM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - Tahun 2020 mendatang, Maluku menjadi tuan rumah pelaksanaan Utsawa Dharmagita (UDG) Tingkat Nasional XIV yang merupakan ajang lomba nyanyian suci keagamaan Hindu se-Indonesia.Hal tersebut disampaikan Dirjen Bimbingan Masyarakat (Binmas) Hindu Departemen Agama RI, Prof. Drs, I Ketut Widnya saat bertemu dengan Wakil Gubernur Maluku, Drs. Barnabas Orno, Jumat (17/05/2019) di Kantor Gubernur Maluku. Dirjen didampingi Kakanwil Agama Provinsi Maluku, Fesal Musaad, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Maluku, I Nyoman Sukadana dan beberapa tokoh umat Hindu. Wagub menyambut dengan gembira even Utsawa yang akan dilaksanakan di Maluku. "Ini menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk mensukseskannya. Dan terkait dengan kesiapan-kesiapan akan dibicarakan dengan Sekda nantinya," ungkap Wagub. Usai pertemuan, dirjen mengatakan, kedatangan pihaknya untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Utsawa dengan pemerintah provinsi Maluku sebagai tuan rumah. "Kami datang untuk mohon ijin sekaligus kesediaan pemerintah daerah," kata dia. Sebelumnya, pihaknya sudah menemui gubernur Maluku untuk menyampaikan hal tersebut. "Kami juga sudah menyampaikan kepada bapak gubernur waktu buka puasa bersama terkait pelaksanaan Utsawa ini," ungkapnya. Penetapan Maluku sebagai tuan rumah, kata dirjen, telah diputuskan pada rapat Nasional Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) di Bali beberapa waktu lalu dan telah menyepakati Provinsi Maluku untuk menjadi tuan rumah UDG Tingkat Nasional XIV Tahun 2020. "Alasan Maluku masuk jadi tuan rumah, karena Maluku sudah biasa melaksanakan even-even nasional keagamaan. Selain itu kesiapan tempat atau lokasi serta sarana dan prasarana," paparnya. Masih kata Widnya, penetapan Maluku sebagai tuan rumah ini sudah disampaikan pada pemerintah provinsi Maluku. "Pada saat itu masih gubernur yang lalu (Said Assagaff) sudah menyetujui. Tapi karena ada pergantian kepemimpinan, sehingga kami ke sini lagi untuk Nun Sewu lah ke bapak gubernur untuk kami bisa melaksanakan even ini," ucap Widnya. Penyelenggaraan even nasional ini melibatkan banyak sektor dan dari segi pendanaan. Oleh karena itu, sebagai tuan rumah penyelenggara, harus membuat surat secara resmi yang ditujukan ke Kementerian Agama. " Yang menjadi tuan rumah, pertama, kami mohon surat tertulis dari pemda untuk kami jadikan dasar laporan kepada pak Menteri. Kegiatan ini kan selain melibatkan banyak sektor juga penggunaan dana, sehingga harus ada persetujuan dari Menteri. Pada intinya ini yang ingin kami sampaikan," jelasnya. Selanjutnya, kata Widnya, untuk teknis kegiatan akan dibentuk panitia baik di daerah maupun di pusat. "Jadi nantinya ada panitia daerah dan panitia pusat, sehingga teknis kegiatan akan dibicarakan oleh panitia," imbuhnya. Terkait dengan penyelenggaraan Utsawa, pihaknya sangat berharap dukungan dari Pemda Maluku, sehingga even keagamaan ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Sementara itu, Ketua PHDI Maluku I Nyoman Sukadana mengatakan, pihaknya mendapat dukungan yang luar biasa ketika mengajukan diri menjadi tuan rumah. "Dukungan yang luar biasa bagi kami, tentu saja dari pemerintah provinsi, DPRD, Kanwil Agama. Dari MUI, Sinode, Keuskupan dan Walubi. Semuanya memberikan dukungan dan ini tidak akan pernah kita temukan di tempat lain, sehingga ini menjadi modal bagi umat Hindu di Maluku bisa melaksanakan even seperti ini," ungkap Sukadana. Diakuinya, dari data yang ada, jumlah Umat Hindu di Maluku berkisar 15 ribuan. "Itu (jumlah umat) sedikit. Tetapi semangat untuk mensukseskan even keagamaan dengan dasarnya pela gandong, kita semua bersaudara disini. Itu yang membuat kami tidak pernah merasa sendiri untuk melaksanakan Utsawa," tandas Sukadana. (HumasMaluku) |
| Penerbangan Pesawat Jet dari Bandung ke Luar Jawa Pindah ke BIJB Kertajati Posted: 18 Jun 2019 09:52 AM PDT  BANDUNG, LELEMUKU.COM - Penerbangan domestik dengan pesawat jenis jet rute luar Pulau Jawa secara bertahap akan dipindahkan dari Bandara Husein Sastranegara, Bandung ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat (Jabar)."Pengalihan ini dilakukan secara bertahap, sehingga pada tanggal 1 Juli 2019 semua penerbangan tersebut sudah dapat dipindahkan," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi usai melakukan rapat tindak lanjut pengalihan penerbangan komersial pesawat jenis jet dari Bandung ke Kertajati, Selasa (18/06/2019). Menurut Menhub, ada yang melakukan pengalihan pada tanggal 20 dan 23 Juni 2019, dengan pergerakan ada 28 take off dan 28 landing. Sehingga ada 56 pergerakan pesawat yang pindah ke Kertajati yaitu semua pesawat jet dalam negeri. Dengan pemindahan ini, nantinya Bandara Husein Sastranegara Bandung hanya melayani rute domestik dari pulau Jawa dengan pesawat jenis propeller (baling-baling) dan rute Internasional. "Di Bandung nantinya melayani semua pesawat propeller (baling-baling) dan semua penerbangan luar negeri yang kurang lebih totalnya 32 take off dan 32 landing sehingga totalnya ada 64 movement. Itu adalah bagian yang kita sepakati. Insya Allah kita bisa melaksanakan dengan baik," jelas Menhub. Menhub berharap nantinya diharapkan ada pertumbuhan baru rute-rute dari Jawa. "Kenapa menggunakan propeller saja, karena di Bandung landasannya pendek, agak cekung, banyak penduduk dan sebagainya. Dengan pesawat jenis itu, kecepatannya lebih rendah, kita bisa mengantisipasi lebih baik dan keunggulan dari propeller atau yang biasa disebut ATR itu bisa melayani rute-rute pendek seperti ke Tasikmalaya," ungkap Menhub. Menhub menjelaskan, penerbangan ke Tasikmalaya yang saat ini hanya 1 kali sehari dapat menjadi 2 kali sehari. "Ini bisa menjadi alternatif-alternatif. Sekarang itu Bandung sangat banyak permintaan, tetapi kita tidak bisa penuhi slotnya, dengan begini tentunya akan menambah slot di Bandung itu sendiri," tambahnya. Menhub meminta PT Angkasa Pura II sebagai operator pengelola Bandara di Kertajati dan Bandung menata penerbangan sedemikian rupa sehingga kedua bandara tersebut dapat saling melengkapi, terutama terkait dengan rute domestik dan internasional. "Bandung itu adalah destinasi wisata, maka kita tidak akan memindahkan pergerakan penerbangan internasional menuju Bandung. Karena dari Malaysia dan Singapura itu sangat meminati Bandung. Namun slot di Bandung terbatas, dengan adanya Kertajati maka pergerakan internasional jadi lebih bagus. Kita bagi fungsi-fungsi Bandara Husein dan Kertajati dengan kesepakatan para pihak," ujar Menhub. Sebagai informasi dari 56 pergerakan pesawat jet yang akan pindah dari Bandung ke Kertajati antara lain penerbangan dengan jurusan luar Pulau Jawa seperti ke Banjarmasin, Balikpapan, Batam, Bali, Kualanamu, Lombok, Pekanbaru, Pontianak, Makassar dan lain sebagainya. Untuk maskapai yang sudah menyatakan komitmennya antara lain Garuda Indonesia, Lion Air, Wings Air, Sriwijaya, Nam dan Citilink. (Setkab) |
| Jepang Angkat Peringatan Tsunami, Ishikawa, Niigata dan Yamagata Aman Posted: 18 Jun 2019 09:45 AM PDT  TOKYO, LELEMUKU.COM - Badan Meteorologi Jepang telah mengangkat peringatan tsunami untuk pesisir tiga prefektur atau wilayah setingkat provinsi yang berada di bagian Barat Laut negara itu, diantaranya Ishikawa, Niigata dan Yamagata.Hal ini dilakukan paska gempa bumi bermagnitudo 6,8 skala richter (SR) guncang pesisir Pulau Honsu di Laut Timur Jepang pada Selasa (18/06/2019) malam. Menurut NHK, berakhirnya peringatan tsunami akibat gempa tersebut diputuskan setelah pihaknya mendapati laporan dilapangan bahwa ancaman gelombang laut dalam jangka waktu yang ditentukan tidak terjadi, hanya beberapa sentimeter saja. Sementara Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga menyatakan bahwa pemerintah telah menerima laporan adanya korban luka ringan dari gempa bumi tersebut. Juga tidak ada laporan kebakaran, longsor, rumah rusak dan jalan yang retak. Ia menyatakan dampak dari gempa ini adalah padamnya listrik pada 7,800 rumah warga di prefektur Yamagata dan Niigata. Sebelumnya menurut laporan Badan Meteorologi Jepang, gempa tersebut berdampak pada tsunami setinggi 1 hingga 1,5 meter yang menghantam 3 prefektur tersebut. Sementara beberapa fasilitas publik seperti kereta api dan pembangkit listrik menghentikan sementara operasi mereka. Perusahaan East Japan Railway menyatakan menunda keberangkatan kereta cepat mereka Shinkansen yang menghubungkan Tokyo dengan prefektur Aomori dan Niigata. Sementara perusahaan listrik Tohoku Electric Power menyatakan gempa tersebut menyebabkan pemadaman listrik di wilayah Utara Jepang. Sekitar 5,900 rumah di Yamagata dan 3,200 rumah di Niigata dilaporkan padam. Sementara perusahaan Listrik Nuklir Fukushima Dai-Ichi menyatakan gempa tersebut tidak berpengaruh pada pembangkit listrik mereka. (Albert Batlayeri) |
| You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Social Plugin