Gema Tanimbar Sorot Maraknya Kasus Pelecehan Perempuan dan Anak

---

• Gema Tanimbar Sorot Maraknya Kasus Pelecehan Perempuan dan Anak
• Bambang Widjojanto Ungkap Para Saksi Terancam, Yusril Ihza Mahendara Tanggapi Biasa
• Polisi Amankan 20 Pelaku Aksi Unjuk Rasa saat Tes CPNS 2019 di Timika
• Dana Desa di Papua Paling Banyak Dipergunakan Bangun Bumdes
• Doren Wakerkwa Akan Beri Sanksi ASN Provinsi Bolos Jam Kerja di Mall
• Kinerja Keuangan Kementerian Pariwisata Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
• Festival Bakar Tongkang Momen Telusuri Sejarah Bagansiapiapi Heritage di Riau
• Olly Dondokambey Hadiri Peringatan 70 Tahun Hubungan Diplomatik AS-Indonesia
• Olly Dondokambey Buka Youth Camp Excellent 2019 di GPdI Manado
• Dominggus Mandacan Lepas 180 Peserta Ziarah Rohani ke Yerusalem dan Mekkah
• Jelang PON XX 2020, Felix Mote Dorong Pembangunan Pasar Modern di Papua
• Pemprov Papua Barat Komitmen Laksanakan Pembangunan Berbasis Hijau, Ekonomi Biru dan Jingga
• Edwin Silangen Ungkap Pemprov Sulut Dukung Pengelolaan Bencana Terpadu
• Komite Integritas Papua Barat jadi Upaya Pembangunan dan Pencegahan Korupsi
• Edison Humiang Tutup Pameran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Sulut
• BPN Prabowo-Sandi Serahkan Bukti Tambahan ke Persidangan MK
• Idham Amiruddin Klaim Temukan Adanya DPT Tidak Wajar Berkode Khusus dan KK Invalid
• Tim Hukum Prabowo-Sandi Dinilai Tidak Uraikan Kesalahan Penghitungan Hasil Pilpres 2019
• Mahkamah Konstitusi (MK) Siapkan Pengamanan Hakim dan Keluarga
• Saldi Isra dan Suhartoyo Cek Langsung Alat Bukti Sidang PHP Pilpres 2019
• Festival Yoga Internasional Diharapkan Jadi Atraksi Wisata di Prambanan
• Richard Louhenapessy Ungkap Ambon Kehilangan Sosok Wanita Hebat
• Tiga Pusat Kawasan Strategis Nasional Dikembangkan Dukung Pariwisata di Perbatasan NTT
• Jokowi Ungkap Kerja Hasilkan Sesuatu dan Omongan Hasilkan Alasan
• Kemenpar Promosi Wonderful Indonesia Moscow dan St Petersburg

Gema Tanimbar Sorot Maraknya Kasus Pelecehan Perempuan dan Anak Posted: 19 Jun 2019 05:13 PM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Generasi Membangun (Gema) Tanimbar yang terdiri dari pemuda-pemudi berbagai denominasi gereja dan lintas profesi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku menyoroti maraknya kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak yang tinggi di daerah yang berbatasan langsung dengan Australia tersebut. Hal tersebut dibahas dalam kegiatan 'Diskusi Internal Gema Tanimbar' dengan Tema 'Hukum Adat dan Pelecehan Seksual di Kepulauan Tanimbar'  yang diselenggarakan di Coffe Joas Jalan Mathilda Batlayeri, Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan pada Rabu (19/06/2019). "Perlu kita lihat kasus per kasus sehingga menjadi hal yang kami suarakan secara bersama dan juga di doakan sehingga nasib anak-anak yang jadi korban perlu juga diperhitungkan. Bagaimana dengan masa depan mereka dan penerimaan masyarakat terhadap mereka," ujar Inisiator Gema Tanimbar, Firman Poceratu saat membuka kegiatan tersebut. Ia menambahkan jika hasil dari diskusi itu akan menjadi rekomendasi kepada Bupati Tanimbar, Petrus Fatlolon, SH., MH sebagai bahan untuk menjadi sebuah keputusan dalam pelaksanaan penanganan terhadap kasus pelecehan seksual perempuan dan anak dibahwa umur pada daerah dengan 10 kecamatan itu. "Mari kita berpikir dan berdiskusi tentang apa yang akan Gema Tanimbar lakukan untuk usaha mencegah dan melindungi kasus-kasus pelecehan dari segala kekerasan. Tentunya ada rekomendasi kepada pemerintah untuk menjadi sebuah keputusan dalam pelaksanaan penanganan terhadap isu ini. Gema akan mengawal dan terlibat bersama," tambahnya. Dalam diskusi tersebut Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Anak (PA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Tanimbar, Rin Slarwamin mengungkapkan data kasus tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak di bawah umur dari tahun 2017 hingga 2019. "Kasus anak dan perempuan di Tanimbar tahun 2017 untuk anak berjumlah 18 kasus dan tahun 2018 berjumlah 24 kasus. Selanjutnya kasus terhadap perempuan tahun 2017 sebanyak 18 kasus dan tahun 2018 berjumlah 24 kasus," ungkap dia. Selanjutnya Wakil Kepolisian Resor (Wakapolres) Maluku Tenggara Barat (MTB), Kompol Lodevicus Tethool, SH., MH mengatakan bahwa kasus  kekerasan seksual kepada anak dibahwa umur di daerah dengan julukan Bumi Duan Lolat itu sangat meningkat dengan luar biasa dan dipenuhi kasus yang miris. Angkanya mencapai 30 kasus per tahun dan terlihat dari jumlah narapidana pelaku kekerasan seksual di Lapas berjumlah 83 orang dari 121 narapidana.  "Kita negeri adat, yang berkaitan dengan etika dan moral tetapi disisi lain angka kekerasan seksual khususnya kepada anak sangat amat tinggi dan ini sudah merupakan warning, ini malapetaka karena terkait dengan persiapan SDM kita, ini ancaman besar bagi sumber daya kita," kata dia. Tethool pun melihat kasus-kasus yang terjadi tersebut kebanyakan pelakunya adalah orang terdekat dari korban sendiri. Hal tersebut bisa terjadi karena kebanyakan pekerjaan masyarakat Tanimbar sebagai petani yang  bekerja di Nyafar atau ladang dari hari senin hingga jumat dan kembali ke kampung hanya untuk beribadah pada hari Sabtu. Ia menilai dari sisi adat belum maksimal karena sejauh ini jika ada kasus, keluarga akan sibuk untuk membantu pelaku dengan mengumpulkan uang denda yang akan diberikan kepada keluarga dari korban sebagai denda adat sedangkan anak tidak mendapat keadilan serta ia pun menyarankan baiknya ada sanksi adat yang diberikan kepada pelaku, yaitu hak-hak dari pelaku sebagai anak adat harus tereksekusi, hak-hak mereka sebagai anak adat dipasung karena telah merusak anak adat. "Dari sisi Adat, penyelesaian secara adat ketikan tejadi keluarga akan sibuk untuk bantu, bantu pelaku untuk berkumpul bukan keluarga korban. Kita sibuk dengan pengurus pelaku kejahatan. Kemudian denda adat diberikan diterima oleh orangtua bukan anak, ini kan tidak adil lagi. Apakah anak-anak ini mendapatkan haknya, Undang-Undang jelas mengatakan kita wajib memberikan perlindungan kepada anak, tetapi selama ini korban tidak mendapatkan keadilan," ujarnya. Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki, Frengky Son juga membeberkan data milik pihaknya untuk kasus perlindungan terhadap perempuan tahun 2017 sebanyak 14 kasus dengan rincian penganiayaan melalui Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 9 kasus, perkosaan 1 kasus dan penelantaran 4 kasus. Tahun 2018 sebanyak 9 kasus dengan rincian KDRT melalui penelantaran keluarga sebanyak 5 kasus dan penganiayaan sebanyak 4 kasus serta untuk tahun 2019 sebanyak 9 kasus dengan rincian penganiayaan sebanyak 7 kasus dan penelantaran keluarga sebanyak 2 kasus. Kasus terhadap anak dibawah umur untuk tahun 2017 sebanyak 13 kasus dengan rincian pemerkosaan 11 kasus, cabul 1 kasus dan kekerasan fisik sebanyak 1 kasus. Tahun 2018 sebanyak 18 kasus dengan rincian pemerkosaan 11 kasus, cabul 2 kasus dan kekerasan fisik 5 kasus serta untuk tahun 2019 sebanyak 11 kasus dengan rincian pemerkosaan 4 kasus, cabul 3 kasus dan kekerasan fisik 4 kasus. "Ada kasus anak SMA, bapak kepada anak kandung atau anak tiri, om ke keponakan, tetangga ke tetangga, mereka menganggap biasa. Kebanyakan kasus itu mereka tidak tahu bahwa ketika mereka lakukan itu terhadap anak di bawah umur, maka tutuntannya bisa enam sampai 12 tahun penjara. Itu supaya memberi efek jerah," bebernya. Selain para pemuda dan pemudi Gema Tanimbar, diskusi yang berlangsung dengan penuh keakraban itu dihadiri oleh para pejabat terkait, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama. (Laura Sobuber) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Bambang Widjojanto Ungkap Para Saksi Terancam, Yusril Ihza Mahendara Tanggapi Biasa Posted: 19 Jun 2019 04:51 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Bambang Widjojanto, kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi) megungkapkan adanya sejumlah saksi yang merasa terancam. Hal ini ditanggapi Yusril Ihza Mahendara, kuasa hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf). "Persoalan menghadirkan saksi di persidangan sebenarnya biasa-biasa saja. Kita sudah lama bersidang di MK tidak pernah mengalami kesulitan apapun dalam menghadirkan saksi di pilpres maupun pilkada," ungkap Yusril usai mengikuti sidang mendengarkan Jawaban KPU (Termohon), keterangan Pasangan Jokowi-Ma'ruf (Pihak Terkait) dan mendengar keterangan Bawaslu di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (18/06/2019). Menurut Yusril, apa yang dilakukan kuasa hukum Pasangan Prabowo-Sandi, dalam hal ini Bambang Widjojanto adalah sesuatu yang tidak lazim. "Saksi-saksinya saja belum ada namanya. Para saksi baru akan diserahkan besok pagi namanya ke MK, tapi kok sudah diancam. Siapa saja yang mau jadi saksi? Kan tidak ada yang tahu. Tapi sudah merasa diancam. Siapa yang mengancam, di mana diancam, bagaimana mengancamnya. Kami anggap terlalu jauh," tegas Yusril. Dalam sidang lanjutan perselisihan hasil Pilpres 2019, Selasa (18/6/2019), Bambang Widjojanto menyampaikan kepada Majelis Hakim adanya ancaman terhadap sejumlah saksi yang akan dihadirkan tim hukum BPN Prabowo-Sandi pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2019, Rabu (19/06/2019). "Kita tidak mendramatisir soal adanya ancaman terhadap para saksi. Ini bukan drama. Ini sungguh-sungguh. Jangan mempermainkan nyawa orang," tegas Bambang Widjojanto kepada Majelis Hakim yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman. Dalam persidangan tersebut, MK menolak permohonan BPN agar para saksi yang akan dihadirkan mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). "Tidak ada landasan hukumnya," kata Hakim Konstitusi Suhartoyo.    Suhartoyo berdalih, ruang lingkup perlindungan dari LPSK bernuansa kasus pidana, sedangkan sengketa di MK adalah sengketa yang terkait sengketa kepentingan. Bagaimanapun, MK menjamin saksi akan diberikan keamanan selama persidangan. "UU LPSK lingkupnya berkaitan dengan tindak pidana," kata Suhartoyo yang merujuk pada semangat konstitusi bahwa semua orang berhak mendapat perlindungan hukum. (HumasMK) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Polisi Amankan 20 Pelaku Aksi Unjuk Rasa saat Tes CPNS 2019 di Timika Posted: 19 Jun 2019 04:25 PM PDT TIMIKA, LELEMUKU.COM – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Mimika, Provinsi Papua, AKBP Agung Marlianto,SIK.MH melalui Waka Polres Kompol I Nyoman Punia,S.Sos menjelaskan bahwa sebanyak ada 20 orang diamankan Polisi saat berlangsung tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2018, Rabu (19/06/2019). "Mereka diamankan di pintu gerbang SMP Negeri 2, Kota Timika, Papua, tempat berlangsungnya tes CPNS. Massa ini merupakan calon peserta tes CPNS dari Suku Kamoro dan Amungme,  namun  mereka dinyatakan tidak lulus verifikasi berkas, sehingga tidak dapat mengikuti tes,"ujar Waka Polres Wakapolres menjelaskan, Aksi inipun sengaja digelar agar mereka dapat diakomodir mengikuti tes CPNS. Karena mereka menilai mempunyai hak yang sama, dimana sebagai warga Papua, dan hal itu berdasarkan peraturan Otsus. Kita buat begini agar kami bisa di fasilitasi untuk ketemu dengan pak Bupati. Sesuai janji Bupati bahwa suku Amungme dan Kamoro diprioritaskan," ungkap seorang pendemo. Lanjut, Wakapolres mengatakan, Polres Mimika mengamankan 20 orang ini karena dinilai mengganggu pelaksanaan agenda nasional. Berdasarkan perintah Kapolres bagi siapa yang mengganggu jalannya agenda nasional agar diamankan," kata Nyoman. (HumasPoldaPapua) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Dana Desa di Papua Paling Banyak Dipergunakan Bangun Bumdes Posted: 19 Jun 2019 04:25 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Papua Donatus Motte menyebut sebagian besar dana desa di bumi cenderawasih, paling banyak dimanfaatkan untuk membangun Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Selain itu, dana desa juga paling banyak dipergunakan membangun pagar, membuka usaha peternakan serta perkebunan. "Intinya dana desa ini dianfaatkan untuk hal yang mendukung kebutuhan masyarakat kampung. Sehingga kita harap hal demikian dapat terus dipertahankan," tegasnya di Jayapura, kemarin. Oleh karenanya, BPMK Papua berharap kedepan agar para pendamping dana desa yang bertugas di 29 kabupaten/kota, dapat meningkatkan kinerja, lebih khusus dalam hal mendampingi masyarakat dalam menyusunan dan mempertanggungjawabkan anggaran. Sebab tak dipungkiri, peruntukan dana desa oleh masyarakat terkadang belum sesuai dengan instruksi para pendamping. "Dimana saat pelaksanaannya masyarakat akan mengganti sendiri penetapan anggaran tanpa sepengetahuan pendamping". "Nah, disinilah peran pendamping kami sangat harapkan, terutama dalam hal pengawasan penggunaan dana desa di setiap kampung agar tidak menimbulkan masalah," jelasnya. Diketahui, dana desa untuk Papua tahun ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yang mana di 2019 Papua mendapat Rp5,23 triliun, sedangkan di 2018 sebesar Rp4,323 triliun untuk dibagikan ke 5.411 kampung. Untuk tahap pertama dipastikan sudah terserap seluruh, sementara tahap kedua sementara dalam proses penyaluran. (DiskominfoPapua) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Doren Wakerkwa Akan Beri Sanksi ASN Provinsi Bolos Jam Kerja di Mall Posted: 19 Jun 2019 04:21 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bakal memberi sanksi tegas kepada para aparatur sipil negara (ASN) yang kedapatan berada di pusat perbelanjaan saat jam kerja. Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua Doren Wakerkwa mengatakan, sanksi tersebut untuk memberi efek jera agar setiap abdi negara dapat menjalankan tugas sesuai dengan yang diharapkan. "ASN ini kan tugas pokoknya memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat melalui bidang kerjanya masing-masing di instansinya. Sehingga bagaimana mungkin bisa memberi pelayanan jika yang bersangkutan ada di luar kantor," terangnya di Jayapura, kemarin. Oleh karenanya, sambung Doren, pihaknya berencana mendorong razia terhadap ASN pada jam kerja di pusat-pusat perbelanjaan Kota Jayapura, mulai saat ini. Razia tersebut, nantinya akan dilakukan oleh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Papua "Paling tidak melalui inspeksi dadakan (sidak) bagi ASN berseragam yang berada di luar kantor pada jam-jam kerja tanpa keterangan jelas diharapkan ada efek jera". "Sebab nantinya ASN yang terkena razia Satpol PP Papua ini akan dibawa untuk menghadap pimpinan dalam hal ini sekretaris daerah (sekda) maupun asisten. Yang bersangkutan kemudian harus menjelaskan alasan keberadaannya ketika dirazia," kata ia. Oleh karenanya, dia mengimbau seluruh kepala instansi di lingkungan pemerintah provinsi, agar memperhatikan dan mengawasi aktivitas staf di lingkungan kerjanya masing-masing. Sehingga mulai dari sekarang ini, para staf tak lagi melakukan akvitas di luar kantor tanpa ijin. (DiskominfoPapua) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Kinerja Keuangan Kementerian Pariwisata Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Posted: 19 Jun 2019 04:08 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Kinerja keuangan Kementerian Pariwisata meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2018. Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan yang juga ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Ni Wayan Giri Adnyani saat menerima penghargaan di Auditorium Lantai.2 Tower BPK RI Jakarta Pusat, Senin (17/06/2019), mengatakan prestasi ini merupakan buah dari hasil kerja keras aparatur Kemenpar sekaligus kepatuhan seluruh jajaran kementeriannya terhadap undang-undang yang berlaku. "Ada 38 Kementerian/Lembaga yang meraih WTP di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) III. Ini sebuah prestasi tersendiri bagi Kemenpar," kata Ni Wayan Giri Adnyani. Giri sapaan Ni Wayan Giri Adnyani juga menyebut, prestasi ini diperoleh dengan upaya dan usaha yang keras. Lalu disertai komunikasi yang baik, sehingga dapat mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan tingkat profesionalisme tinggi. Opini WTP tersebut berhasil diraih Kementerian Pariwisata selama empat tahun berturut-turut dari tahun 2015 hingga 2018 selama kepemimpinan Menteri Pariwisata, Bapak Arief Yahya. "Prestasi ini harus menjadi pemantik semangat untuk bekerja lebih keras lagi dalam mempertahankan opini WTP," kata Giri. Giri juga mengungkapkan, capaian ini adalah suatu hal yang membanggakan. Ia juga berharap para pegawai di lingkungan Kemenpar terus bekerja keras dalam menjaga integritas tata kelola keuangan negara. "Namun, predikat WTP bukanlah akhir. Ini titik awal kita untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan APBN di tahun-tahun berikutnya," katanya. (Kemenpar) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Festival Bakar Tongkang Momen Telusuri Sejarah Bagansiapiapi Heritage di Riau Posted: 19 Jun 2019 04:05 PM PDT BAGANSIAPIAPI, LELEMUKU.COM - Gelaran Festival Bakar Tongkang 2019 menjadi momentum yang baik untuk menulusuri sejarah Kota Bagansiapiapi di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau. Bupati Rohil Suyatno saat membuka acara Bagansiapiapi Heritage, Selasa (18/06/2019) mengatakan, sejarah Bagansiapiapi sangat luar biasa. Peninggalannya sejarahnya bisa ditemui di setiap penjuru kota. "Ini momentum yang tepat agar masyarakat luas mengenal dan mengetahui lebih dekat tentang Bagansiapiapi yang pernah berjaya. Kita pernah jadi penghasil ikan terbesar kedua di dunia setelah Norwegia," kata Suyatno. Lebih lanjut, Suyatno menjelaskan ada beberapa tempat yang memiliki cerita seperti bekas pelabuhan lama, Kelenteng In Hok Kiong, Rumah Kapitan, Gedung Bank Bagan Madjoe (BRI), Gereja Katolik Santo Petrus, Tugu Perjanjian, Tangsi Belanda, water leeding, Rumah Sakit DR. R.M Pratomo, dan berbagai peninggalan lainnya. "Tiap-tiap tempat pun memiliki cerita unik yang menambah nikmatnya menelusuri sejarah kota ini," katanya. Pemda Bagansiapiapi pun sangat tepat membaca peluang. Sebagai event yang telah mendunia, Bakar Tongkang dikunjungi ribuan wisatawan. "Tentunya ini harus dimaksimalkan dengan memperkenalkan destinasi lain yang ada di Kota Bagansiapiapi terutama destinasi sejarahnya yang luar biasa," ujarnya. Gelaran Bagansiapiapi Heritage yang masuk dalam rangkaian Festival Bakar Tongkang diikuti oleh ratusan peserta. Bakar Tongkang telah bertransformasi menjadi sebuah suguhan yang dapat menarik wisatawan untuk datang. "Berbagai terobosan konsep acara yang menyertai event ini pun semakin beragam, semuanya membawa wisatawan semakin mengenal Bagansapiapi," ujar Suyatno. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Rizky Handayani menyambut baik digelarnya Bagansiapiapi Heritage yang masuk dalam rangkaian Festival Bakar Tongkang. "Ajang ini menjadi atraksi wisata yang bisa menarik kunjungan lebih banyak wisatawan ke Riau dan sekitarnya, khususnya yang menyukai wisata sejarah. Sekaligus sebagai upaya untuk mempromosikan budaya Bagansiapisiapi yang unik dan perlu dilestarikan," katanya. (Kemenpar) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Olly Dondokambey Hadiri Peringatan 70 Tahun Hubungan Diplomatik AS-Indonesia Posted: 19 Jun 2019 04:03 PM PDT MANADO, LELEMUKU.COM - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey menghadiri acara resepsi perayaaan HUT ke-243 kemerdekaan Amerika Serikat dan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Amerika Serikat-Indonesia yang digelar di Kota Manado, Selasa (17/06/2019) malam. Pada kesempatan itu, Gubernur Olly mengapresiasi atas dipilihnya Sulut sebagai lokasi penyelenggaraan acara tersebut. "Kita sangat bersyukur karena Sulawesi Utara malam ini dipilih menjadi tempat perayaan resepsi perayaan Ulang Tahun ke-243 kemerdekaan Amerika Serikat. Orang bisa melihat bahwa Sulut sebagai daerah aman, damai dan sejahtera," kata Olly. Menurut Olly, kerukunan beragama di Sulut yang bisa dijaga hingga kini menjadi daya tarik tersendiri bagi semua pihak untuk mengadakan kegiatan di Sulut "Suasana rukun dan damai yang bisa terjaga terus berdampak sangat positif bagi masyarakat Sulut. Semoga acara seperti ini bisa dilaksanakan lagi di Sulut karena berdampak positif bagi ekonomi kita," ungkap Olly. Diketahui, di usia 243 tahun Kemerdekaannya, Amerika Serikat semakin meningkatkan jalinan dengan Indonesia, bahkan akan semakin mempererat kerjasama bilateral secara utuh, yang senantiasa membawa bagi kedua pihak, baik dalam bidang sosial, politik dan ekonomi, maupun dalam bidang lainnya. Selang 70 tahun hubungan Amerika Serikat dan Indonesia, secara umum terus menunjukkan peningkatan dan saling menguntungkan. Hubungan diplomatik ini harus semakin diperkuat dalam mengoptimalkan kerjasama kedepannya. Perayaaan HUT ke-243 kemerdekaan Amerika Serikat dan peringatan 70 tahun hubungan Amerika Serikat-Indonesia turut dihadiri Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr, Konsul Jenderal Amerika Serikat di Surabaya Mark McGovern, Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw dan para pejabat Pemprov Sulut. (HumasSulut) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Olly Dondokambey Buka Youth Camp Excellent 2019 di GPdI Manado Posted: 19 Jun 2019 03:46 PM PDT MANADO, LELEMUKU.COM - Suasana pembukaan Youth Camp Excellent 2019 yang diikuti ribuan muda-mudi GPdI di Pantecostal Center Buha, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada Senin (17/06/2019) berlangsung penuh keakraban. Satu sama lain saling mengenal. Acara pun bertambah meriah dengan berbagai penampilan seni dan musik rohani. Gubernur Sulut Olly Dondokambey didaulat untuk membuka secara resmi YCE 2019. Di hadapan 6500 peserta dari 290 sidang yang ada di Sulut, Olly mengajak seluruh pemuda GPdI untuk mengikuti perkemahan dengan penuh antusias. "Mari kita kembalikan semangat kita. Kita kobarkan semangat api kita sebagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali agar supaya berkat-berkat bagi kita dan seluruh masyarakat Sulawesi Utara betul-betul terwujud. Halleluya!," ucap Olly. Olly menuturkan, pemuda dengan seluruh potensi yang dimilikinya merupakan aset berharga bagi gereja, masyarakat dan negara. "Pemuda adalah sosok pemegang tongkat estafet pembangunan sekaligus kunci bagi kemajuan maupun kemunduran suatu negara di masa depan, termasuk pembangunan daerah," ungkap Olly. Lanjut Olly, para generasi muda harus mempersiapkan diri mengambil peluang dalam pembangunan Sulut di sektor pariwisata dan sektor lainnya. Khusus di sektor pariwisata, Olly menyebut dibangunnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Pulisan yang bakal menelan anggaran 26 triliun itu membutuhkan 262 ribu tenaga kerja. Karenanya, Olly meminta seluruh pemuda GPdI dapat memanfaatkan sebaik mungkin peluang tersebut dengan menggali potensi diri agar bisa bersaing di masa depan. "Tugas adik-adik kedepan adalah mempersiapkan diri supaya peluang tersebut tidak diisi oleh orang lain karena kesempatan ini sudah terbuka lebar," imbuh Olly. Youth Camp Excellent turut dihadiri Ketua Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Sulut, Pdt. Yvonne Indria Awuy-Lantu dan Ketua Umum Panpel YCE 2019 Pdt. Stephanus Sumolang. (HumasSulut) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Dominggus Mandacan Lepas 180 Peserta Ziarah Rohani ke Yerusalem dan Mekkah Posted: 19 Jun 2019 03:11 PM PDT MANOKWARI, LELEMUKU.COM – Perlu diketahui bersama baha secara yuriditis formal pelaksanaan ziarah rohani keagamaan bagi para umat di Provinsi Papua Barat merupakan implementasi dari amanat UUD 1945 ayat (2) yaitu, Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing – masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Selain itu pula sesuai dengan amanat UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat Pasal 53 Ayat (1) yakni setiap penduduk Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki hak dan kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan masing – masing dan pasal (54) yakni Pemerintah Provinsi berkewajiban memberikan dukungan pembiayaan kepada setiap lembaga keagamaan secara proposional berdasarkan jumlah umat. Sejalan dengan itu maka Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam RPJMD Papua Barat Periode 2017 – 2022 telah menyiapkan visi pembangunan yaitu menuju Papua Barat yang aman sejahtera dan bermartabat, Sedangkan untuk misi pembangunan daerah ke-9 yaitu memperkuat kerukunan umat beragama. Implementasi dari misi tersebut dalam RPJMD merupakan suatu keharusan yang perlu dibumikan bersama oleh seluruh komponen masyarakat dan stake holder pembangunan didaerah ini secara nyata dalam mewujudkan kehidupan umat beragama dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, kondusif sejahtera dan bermartabat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras maupun golongan. Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan ketika melepas peserta ziarah rohani keagamaan ke Yerusalem, Israel dan Mekkah, Arab Saudi pada Rabu (19/06/2019) mengatakan, ziarah rohani keagamaan di Papua Barat yang melibatkan seluruh umat beragama memiliki makna yang strategis, bahwasanya Pemerintah dan masyarakat sangat menghormati keagamaan, kemajemukan dan prualisme yang hidup dan berkembang di Negara ini. Hal ini sangat penting karena sesungguhnya perbedaan keagamaan, kemajemukan dan prualisme tersebut merupakan visi rancangan, kehendak karya ciptaan dan anugrah serta kekayaan maupun warisan dan para pendiri bangsa ini serta Tuhan kepada seluruh anak bangsa. Lebih lanjut Gubernur menjelaskan, berdasarkan indeks kerukunan umat beragama, tahun 2016 Provinsi Papua Barat berada pada urutan ke-6 dengan nilai indeks 72,84 % hal ini menunjukan bahwa Pemerintah harus lebih memperkuat serta mengantisipasi tantangan – tantangan yang nantinya akan mengganggu stabilitas kerukunan umat beragama di Papua Barat. "Berdasarkan nilai indeks saat ini kita berada pada urutan ke-6, kita harus lebih memperkuat kerukunan umat beragama, baik itu Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu dan Budha di Papua Barat dalam hal pembangunan mental dan spiritual guna merangkai kehidupan bersama yang pluralis dan rukun untuk menjadikan pancasila sebagai rumah bersama. Dominggus Mandacan juga mengatakan bahwa selama kepemimpinannya sudah 3 kali berturut – turut melaksanakan ziarah keagamaan umat ke tanah suci yakni pada Tahun 2017 sebanyak 120 peserta, tahun 2018 sebanyak 400 peserta dan tahun 2019 sebanyak 180 orang peserta ziarah. "Tahun ini porsi ziarah ke tanah suci sedikit menurun, karena Pemprov Papua Barat fokus pada pembangunan Kantor – Kantor pusat keagamaan baik itu bagi umat Muslim dan Kristiani," tutur Mandacan. Gubernur menambahkan, untuk menjamin hak – hak umat beragama di Provinsi Papua Barat, dirinya pastikan bahwa kegiatan ziarah keagamaan ini akan terus dilaksanakan secara rutin yang melibatkan seluruh denominasi umat. Sementara itu Kepala Biro Mental dan Spiritual Hermus Indou dalam laporannya mengatakan, tujuan utama dari pelaksanaan ziarah ini adalah meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran dan keyakinan masing – masing umat serta memberikan kesempatan bagi para umat untuk berkunjung serta melihat dari dekat peristiwa – peristiwa religi sesuai dengan peradaban maupun sejarah agama masing – masing. Selain itu pula meningkatkan kapasitas dan kompetensi disi dalam aspek pemahaman, pengetahuan serta pengalaman umat tentang perkembangan peradaban dan kemajuan pembangunan yang telah dicapai oleh Negara tujuan wisata sebagai modal motivasi dan pembelajaran bagi implementasi pembangunan didaerah. (HumasPapuaBarat) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Jelang PON XX 2020, Felix Mote Dorong Pembangunan Pasar Modern di Papua Posted: 19 Jun 2019 02:57 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Jelang pelaksanaan Pekan Olahrada Nasional (PON) XX 2020, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Papua pada tahun ini mendorong pembangunan pasar modern (ikan) di Bumi Cenderawasih. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua FX Mote pihaknya segera berkoordinasi dengan Walikota Jayapura untuk mewujudkan rencana itu. Sehingga keberadaan pasar modern itu, diharapkan ikut menjawab tuntutan nelayan asli Papua, khususnya di Kota Jayapura, guna memperoleh tempat berjualan khusus untuk memasarkan ikanhasil tangkapannya. Hal itu, disampaikan FX Mote di Jayapura, dalam satu kesempatan, kemarin. Menurut ia, untuk mewujudkan rencana ini pula, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dimana, pihak KKP telah menyatakan kesediaan untuk mendorong pembangunan pasar modern di Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. "Namun, kalau nantinya sudah ada kesediaan instansi terkait membangun fisiknya, saya harap kita semua ikut memikirkan mengenai persoalan dalam hal kepemilikan lahan". "Sehingga ketika membangun pasar modern nanti, tersebut tidak menuai persoalan di kemudian hari lagi, apalagi soal masalah pertanahan," jelasnya. Sebelumnya, Mote mengapresiasi usulan para pihak yang mendorong pembangunan pasar khusus bagi nelayan orang asli Papua. Dia berharap usulan ini dapat segera disampaikan kepada gubernur untuk dimasukan kedalam program kerja pemerintah Provinsi Papua. (DiskomifoPapua) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Pemprov Papua Barat Komitmen Laksanakan Pembangunan Berbasis Hijau, Ekonomi Biru dan Jingga Posted: 19 Jun 2019 02:43 PM PDT MANOKWARI, LELEMUKU.COM – Terpilihnya Manokwari sebagai tuan rumah penyelenggaraan sosialisasi skema peluang pendanaan perubahan iklim global telah sejalan dengan komitmen Pemerintah Daerah untuk merevisi rencana tata ruang wilayah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) pembangunan berkelanjutan di Papua Barat untuk melindungi minimal 70 persen kawasan hutan dan ekosistem esensial dari total luasan daratan daerah ini yang saat ini baru mencapai 36 persen. Dengan terlaksananya revisi RTRW ini, maka sudah jelas banyaknya kawasan hutan didaerah Papua Barat berada dalam kawasan hutan lindung dan secara langsung Pemprov. Papua Barat telah melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim. Demikian dikatakan Sekda Papua Barat Drs. Nataniel D. Mandacan, M.Si ketika membacakan sambutan Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan pada acara Pembukaan Lokakarya Sosialisasi Peluang Pendanaan Iklim Global Rabu (19/062019) pada salah satu Hotel di Manokwari – Papua Barat. Nataniel Mandacan mengatakan bahwa, Pemprov. Papua Barat akan tetap berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan yang bertumpu pada pengembangan ekonomi Berbasis Hijau (Berbasis Lahan), Ekonomi Biru (Berbasis Lanjutan) dan Ekonomi Jingga (Berbasis Kreatifitas dan Inovasi), dimana ekowisata dan pertanian berkelanjutan dengan sistem komoditas lokal menjadi prioritas. Lebih lanjut Sekda menjelaskan, sebuah tindakan nyata dan langkah berani yang telah kami lakukan dalam mengkaji ulang proses pemberian ijin konversi lahan dan hutan berskala besar untuk perkebunan kelapa sawit dan pembalakan hutan adalah salah satu penyebab utama peningkatan emisi  rumah kaca. "Dengan melakukan hal ini, kami telah berkontribusi terhadap pencapaian komitmen Nasional (NDC) Indonesia terhadap Persetujuan Paris," tutur Nataniel. Nataniel Mandacan juga menyampaikan bahwa, pada tanggal 7 Juni 2019 lalu pada Workshop di Universitas California Los Angeles USA, dirinya telah mengumumkan secara resmi pembentukan inisiatif baru kawasan strategis Pemprov. Papua Barat yang berfungsi lindung, yakni Kawasan mahkota permata tanah papua (Crown Jewel Of Tanah Papua). Kawasan hutan ini adalah pengembangan dari hutan lindung yang berada pada 4 wilayah yakni Kabupaten Tambrauw, Pegunungan Arfak, Manokwari dan Kabupaten Bintuni, maka dengan penambahan koridor untuk menyatukan luas wilayah 2.314.804,28 Hektar atau 23 Persen dari total luas daratan Provinsi Papua Barat. Nataniel juga menerangkan bahwa mahkota permata tanah papua terdiri dari kawasan yang berfungsi sebagai penyanggah dan budidaya seluas 716.793,93 Hektar, dimana lahan ini akan dikelola secara terpadu dan berkelanjutan untuk menjaga, melindungi maupun melestarikan kawasan berfungsi lindung seluas 1.598.010,35 Hektar. Nataniel Mandacan berharap peluang pendanaan perubahan iklim global ini dapat menjadi salah satu solusi untuk peningkatan pelestarian alam dan pembangunan berkelanjutan, dimana tidak hanya berlaku di Papua Barat namun dapat berlaku pula di Provinsi lainnya di Indonesia terutama pada kawasan Indonesia Timur, baik itu lewat proyek mitigasi (Pencegahan Perubahan Iklim) maupun proyek adaptasi (Penyesuaian Akibat Perubahan Iklim). "Mudah-mudahan dalam kegiatan ini akan dihasilkan usulan rencana kegiatan yang layak mendapat pembiayaan dari skema pendanaan iklim global, dan selanjutnya akan menjadi pembuktian bahwa konservasi dan perlindungan alam bisa sejalan dengan pembangunan ekonomi," tutup Nataniel. Sementara itu Badan Kebijakan Fiskal, Kementrian Keuangan RI, Noor Syaifudin menyatakan, GCF telah didirikan sejak tahun 2010 lalu dengan pendanaan multilateral perubahan iklim terbesar di dunia yakni 10,3 miliar US$ yang pembiayaannya pada sektor publik dan suwasta dalam bentuk pinjaman lunak, ekuitas dan hibah. "Pendanaan dari GCF dapat di gunakan untuk pembiayaan program pembangunan berkelanjutan untuk capaian target mengurangi emisi (mitigasi) seperti energi terbarukan, pemanfaatan hutan, transportasi maupun pengembangan kawasan hutan," ujar Noor Syaifudin. (HumasPapuaBarat) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Edwin Silangen Ungkap Pemprov Sulut Dukung Pengelolaan Bencana Terpadu Posted: 19 Jun 2019 02:25 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Utara (Sulut), Edwin Silangen menghadiri Rapat Kerja Daerah Pengelolaan Bencana Terpadu yang dibuka langsung Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo di Hotel Mercure Manado, Rabu (19/06/2019) pagi. Pada kesempatan itu, Sekdaprov Silangen mengatakan bahwa Pemprov Sulut dibawah komando Gubernur Olly Dondokambey mendukung penuh pengelolaan bencana secara sitematis dan terpadu. Hal itu akan dilakukan secara konsisten untuk meminimalisir dampak yang terjadi sebelum dan pasca bencana. Diketahui, Sulut sebagaimana daerah lainnya di Indonesia berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana. Menurut Silangen, realitas ini tentu harus diantisipasi sedini mungkin dengan memperkuat koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan pemerintah pusat dalam rangka pengelolaan dan penanganan bencana di daerah. "Di Sulut akan dibentuk tim pakar yang terdiri dari ahli vulkanologi, ahli geologi, ahli lingkungan dan lainnya serta menyiapkan prasarana dalam mengantisipasi dan menangani bencana," kata Silangen. Lanjut Silangen, selain membentuk tim terpadu, Pemprov Sulut juga akan terus mengaktifkan pelatihan tanggap bencana kepada relawan untuk mempercepat penanganan bencana di wilayah masing-masing serta bisa menularkan ilmu atau mengedukasi kepada masyarakat. "Sehingga bisa tercipta masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana," beber Silangen. Sebelumnya, dalam Rakerda bertema kita jaga alam dan alam jaga kita ini, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo optimis tim terpadu tersebut dapat mengoptimalkan penanganan bencana di Sulut. "Tim yang terdiri dari pakar vulkanologi, geologi dan pakar lainnya ini nantinya mampu memberikan masukan tentang potensi kebencanaan di Sulut," kata Monardo. Lanjut Kepala BNPB, upaya antisipasi bencana ini akan berjalan secara terarah dan terukur lantaran didukung dengan data-data akurat. "Peristiwa bencana alam telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu di dunia. BNPB memperoleh data khusus bencana dari Belanda. Sehingga semakin banyaknya data maka kita bisa mengantisipasi baik ancaman geologi dan vulkanologi," beber Monardo. Lebih jauh, Kepala BNPB mengajak seluruh masyarakat Sulut untuk menjaga dan melestarikan alam sehingga akan mengurangi risiko terjadinya bencana alam. "Marilah kita semua selalu menjaga kebersihan lingkungan. Jangan gunakan plastik sekali pakai. Apalagi pariwisata Sulut berkembang pesat dan itu harus didukung dengan lingkungan yang bersih," imbuh Monardo. Rapat Kerja Daerah Pengelolaan Bencana Terpadu yang dilaksanakan BPBD Sulut ini turut dihadiri jajaran Forkopimda, narasumber dari BMKG, Bappenas, Badan Geologi Kementerian ESDM RI, Kemendagri dan peserta dari BPBD Kabupaten dan Kota se-Sulut. (HumasSulut) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Komite Integritas Papua Barat jadi Upaya Pembangunan dan Pencegahan Korupsi Posted: 19 Jun 2019 02:17 PM PDT MANOKWARI, LELEMUKU.COM – Guna mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersinergi di Indonesia, Korupsi Pemberantas Korupsi (KPK) mendorong setiap daerah untuk membangun budaya integritas Nasional. Budaya integritas Nasional ini merupakan upaya mendukung pemberantasan korupsi secara terintegrasi yang melibatkan semua elemen bangsa, dimana saat ini terdapat beberapa daerah yang menjadi perhatian khusus KPK untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya adalah Provinsi Papua Barat. Hal ini diungkapkan Sekda Papua Barat Drs. Nataniel Mandacan, M.Si ketika membacakan sambutan Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan pada pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Komite Integritas dan Workshop Tunas Integritas Provinsi Papua Barat Rabu (19/06/2019) pada salah satu hotel di Manokwari – Papua Barat. Menurut Nataniel Mandacan, saat ini tindakan korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (Extra Ordinasy Crime) sebab dampak kerusakan yang ditimbulkan sangat luas dan berimplikasi jangka panjang. Oleh sebab itu lanjut Sekda, dalam mendukung pembangunan yang berintegritas dan anti korupsi di Provinsi Papua Barat sesuai amanah pemberantas korupsi, dirinya sangat mengapresiasi kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Barat yang telah melaksakan kegiatan dan melibatkan seluruh Pimpinan OPD dan para alumnus tunas integritas Papua Barat. "Komite  integritas Papua Barat merupakan bagian dari upaya pembangunan integritas Nasional yang sekaligus juga merupakan upaya dalam mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)," ujar Sekda. Lebih lanjut Sekda menjelaskan, pembentukan Komite  integritas Papua Barat adalah untuk memastikan dan menyelaskan upaya pencapaian visium dan pembangunan budaya integritas sebagai suatu kesatuan yang utuh dan berkesinambungan antara periode kepemimpinan yang terhindar dari KKN. "Komite  integritas merupakan aspek penting terkait kepemimpinan dalam pembangunan budaya integritas, dengan kata kunci utamanya adalah keteladanan atau Role Madel yaitu memastikan para pemimpin disemua jenjang dapat menjadi teladan, khususnya teladan dalam berintegritas," tutur Nataniel Mandacan. Nataniel Mandacan berharap, kegiatan ini akan berlanjut dengan pembentukan Komite  integritas Papua Barat  yang tentunya akan menumbuhkan tunas – tunas integritas di Papua Barat yang memiliki keiklasan dan kebijakan yang tinggi untuk melakukan reframing kultur atau budaya dan utilisasi fenomena perilaku. "Integritas bukan hanya sekedar idualisme, tetapi harus dilaksanakan dengan penuh keiklasan berbasis moral idealisme, sehingga dapat menumbuhkan nilai – nilai baru didalam pencegahan korupsi bagi seluruh pemangku kepentingan dilingkup Pemprov. Papua Barat," Pesan Nataniel. Ia juga menambahkan, selain pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Komite Integritas juga akan melaksanakan Workshop Tunas Integritas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara dilingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat khususnya bagi pejabat administrator (Eselon III) dan bagi mereka yang belum pernah mengikuti. (HumasPapuaBarat) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Edison Humiang Tutup Pameran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Sulut Posted: 19 Jun 2019 01:46 PM PDT MANADO, LELEMUKU.COM - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Edison Humiang menutup secara resmi Pameran Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik se-Provinsi Sulawesi Utara yang digelar di Manado Town Square, Rabu (19/06/2019) malam. Pada kesempatan itu, Humiang mengapresiasi seluruh panitia pelaksana serta pihak terkait yang telah ikut berkontribusi dalam mensukseskan pelaksanaan pameran kompetisi pelayanan publik yang keempat ini. "Pameran kompetisi pelayanan publik ini tidak saja menjadi ajang untuk menunjukkan inovasi pelayanan publik yang terbaik, namun juga menjadi sarana bertukar informasi bagi pelaksana pelayanan publik untuk menciptakan ataupun melaksanakan pelayanan publik yang lebih baik kedepan," kata Humiang. Lanjut Humiang, pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima akan memberikan kontribusi positif bagi proses tumbuh kembang daerah. Karena itu, tambah Humiang, pameran kompetisi inovasi pelayanan publik ini akan terus dilaksanakan setiap tahunnya dan tentunya mengharapkan dukungan dari seluruh perangkat daerah dan unit kerja Pemprov Sulut, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal dan kalangan swasta. Humiang berharap kedepan setiap instansi di Provinsi Sulut mampu melahirkan inovasi yang nantinya dapat mendukung kualitas pelayanan publik didaerah kearah yang semakin baik, bahkan bisa ikut pada ajang kompetisi inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB. Usai sambutan, Asisten I Edison Humiang didampingi Kepala Biro Organisasi Glady Kawatu dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulut Helda Tirajoh menyerahkan plakat dan piagam penghargaan kepada para pemenang kompetisi inovasi pelayanan publik perangkat daerah di lingkup Pemprov Sulut serta juara di tingkat kabupaten/kota. Diketahui, Biro Umum Setdaprov Sulut yang dipimpin Clay June Dondokambey berhasil terpilih menjadi juara pertama atau paling inovatif dengan inovasinya yaitu ULA ODSK (Unit Layanan Administrasi Olah Dokumen Sesuai Ketentuan) Dengan inovasi ini status dokumen dapat dicek secara online. Selanjutnya juara kedua diraih Dinas Perhubungan Daerah Sulut sedangkan peringkat ketiga yaitu Dinas Kesehatan Daerah Sulut. Sementara itu, tiga besar pemenang kompetisi inovasi pelayanan publik ditingkat kabupaten/kota masing-masing diraih oleh Pemerintah Kota Manado, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. (HumasSulut) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

BPN Prabowo-Sandi Serahkan Bukti Tambahan ke Persidangan MK Posted: 19 Jun 2019 01:42 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM – Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi) melalui tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, menyerahkan alat bukti tambahan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alat bukti tersebut dibawa dengan menggunakan 3 truk sekitar pukul 16.20 WIB pada Senin (17/06/2019) sore.  "Yang datang ini 3 truk, kemudian ada satu (truk) lagi sebetulnya," ungkap salah seorang kuasa hukum BPN, Luthfi Yazid kepada para wartawan. Dijelaskan Luthfi, masih banyak sisa alat bukti yang akan diserahkan ke MK. Menurut Luthfi, sisa alat bukti tersebut akan diserahkan secara bertahap. "Kami akan koordinasikan dengan MK. Pastinya kami akan sampaikan bukti-bukti yang kami miliki," imbuh Luthfi. Dikatakan Luthfi, seluruh berkas yang disampaikan itu cukup signifikan sebagai alat bukti untuk menegaskan bahwa Pemilu 2019 tidak bersifat jujur dan adil (jurdil). "Saya kira signifikan bahwa kami sebagai Pemohon mengklaim Pemilu 2019 adalah pemilu yang tidak adil dan tidak jujur. Kalau KPU berpendapat lain, buktikan saja," ucap Luthfi. Namun, kata Luthfi, kenyataannya hampir separuh rakyat Indonesia percaya dengan KPU. Semua tinggal pembuktiannya. "Bukan semata-mata hasil atau angka. Yang penting, angka itu dibangun atas prinsip apa. Karena Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 disebutkan prinsip Pemilu harus jujur dan adil," tegas Luthfi. (HumasMK) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Idham Amiruddin Klaim Temukan Adanya DPT Tidak Wajar Berkode Khusus dan KK Invalid Posted: 19 Jun 2019 01:39 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan dari penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 (PHP Presiden 2019) pada Rabu (19/06/2019). Sidang ketiga perkara yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno beragendakan mendengar keterangan 15 orang Saksi dan 2 orang Ahli Pemohon. Sidang perkara Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tersebut yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK tersebut dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya. Di awal persidangan, Hakim Konstitusi Saldi Isra memperjelas mengenai bukti-bukti Pemohon yang datang belakangan ke MK. Saldi menjelaskan bahwa alat-alat bukti yang ada dalam puluhan kotak container tersebut belum disusun dan dilabeli sesuai dengan hukum acara MK. MK pun memberikan waktu kepada Pemohon untuk memperbaiki alat bukti tersebut sampai dengan pukul 12.00 WIB. Terkait batasan waktu tersebut, Bambang Widjojanto selaku kuasa hukum Pemohon menegaskan akan menarik alat bukti jika tidak sempat diperbaiki dalam batas waktu yang diberikan MK. Pada kesempatan pertama, Pemohon menghadirkan Agus M. Maksum untuk memberikan kesaksian terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berkode khusus dalam jumlah yang tidak wajar. Diakui Agus bahwa sejak Desember 2018, dirinya selaku Ketua Tim Informasi Teknologi Badan Pemenangan Nasional Prabowo – Sandi telah melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) terkait DPT yang bermasalah tersebut. "Namun hingga Maret 2019 tidak ditemui titik terang sehingga kami mengajukan laporan resmi pada KPU agar ditindaklanjuti terkait DPT tidak wajar berkode khusus sebanyak 17,5 juta yang terdiri atas Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) palsu, tanggal lahir yang sama, dan jumlah yang tidak wajar. Menurut kami hal tersebut harusnya diperbaiki, jika tidak maka data tersebut akan rusak data yang sebenarnya dan tidak terpakai," terang Agus dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Wakil Ketua MK Aswanto. KK Invalid Dalam menguraikan ketidakwajaran yang ditemukan pihaknya, Agus menyebutkan bahwa DPT tidak wajar tersebut dinilai dalam sisi jumlah tidak wajar dan makna kode khusus tersebut memuat kode khusus, di antaranya angka 0107, 3112, dan 0101. Selain itu, pihaknya pun menemukan adanya KK invalid yang di dalamnya tercantum lebih dari 1.000 nama. Kasus yang demikian ditemukan pihaknya di daerah Majalengka, Magelang, dan Bogor. Dalam keterangannya, Agus berpedoman pada sistem administrasi kependudukan bahwa enam angka pertama dalam KK menunjukkan kode wilayah, sedangkan enam angka berikutnya menginformasikan tanggal dicatatnya sebuah KK. "Menurut kami, KK itu invalid karena pada enam digit keduanya tidak menunjukkan informasi apa-apa karena ada angka 000000," terang Agus. NIK Rekayasa dan Pemilih Ganda Pada kesempatan selanjutnya, Pemohon menghadirkan Idham Amiruddin yang berprofesi sebagai penggiat software dan konsultan analisis database untuk memberikan kesaksian sehubungan ditemukannya permasalahan DPT. Dalam temuan mandirinya, Idham menyimpulkan telah adanya NIK kecamatan siluman, NIK rekayasa serta adanya pemilih ganda dan pemilih di bawah umur yang terjadi dalam data kependudukan di Indonesia. Di hadapan Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang bertanya, Idham menyampaikan bahwa NIK kecamatan siluman yang dimaksudkannya adalah daerah-daerah yang tidak ada secara realita, tetapi memiliki NIK. Sebagai contoh, ia menemukan data dari 85 kecamatan di Bogor, Provinsi Jawa Barat (Jabar). Padahal, sambung Idham, di Bogor hanya ada 40 kecamatan. "Inilah yang disebut kecamatan siluman," ujar Idham. Selain itu, Idham pun menemukan adanya NIK rekayasa dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Menurutnya, dalam sebuah NIK, berturut-turut mencakup informasi berupa kode provinsi, kabupaten/kota, tanggal, bulan, dan tahun lahir penduduk. Ia menyebutkan bahwa dalam sebuah NIK rekayasa seluruh elemen datanya seolah-olah benar, namun pada kenyataannya salah. "Misalnya pada NIK perempuan seharusnya memuat tanggal lahir yang ditambahkan dengan 40, misal tanggal lahirnya 1, maka kode NIK-nya 41. Dan kasus ini terjadi pada tinggi di wilayah Bogor," terang Idham yang berdomisili di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Seperti diketahui, pada sidang perdana yang digelar Jumat (14/6/2019) lalu, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno selaku Pemohon mendalilkan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, masif, dan sistematis dalam pelaksanaan Pilpres 2019. Selain itu, Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan, di antaranya cacat formil persyaratan calon wakil presiden Nomor Urut 01 Ma'aruf Amin yang sejak pencalonan hingga sidang pendahuluan digelar masih berstatus pejabat BUMN. Kemudian, Pemohon juga mendalilkan cacat materiil Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin selaku Pihak Terkait atas penggunaan dana kampanye yang diduga berasal dari sumber fiktif; serta kecurangan lainnya yang telah dilakukan Pihak Terkait dalam Pilpres 2019 yang telah digelar pada 17 April 2019 lalu. (HumasMK)        Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Tim Hukum Prabowo-Sandi Dinilai Tidak Uraikan Kesalahan Penghitungan Hasil Pilpres 2019 Posted: 19 Jun 2019 01:36 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Berpedoman pada permohonan yang disampaikan pada 14 Juni 2019 oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno (Pemohon), Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon menyebut tidak terdapat uraian mengenai kesalahan penghitungan suara hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Di samping itu, pemohon tidak menyampaikan adanya penghitungan suara yang benar serta tuntutan bagi termohon untuk menyampaikan penghitungan suara yang benar tersebut. Demikian disampaikan oleh Ali Nurdin selaku kuasa hukum Termohon dalam sidang kedua penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 (PHP Presiden 2019) yang digelar pada Selasa (18/06/2019) di Ruang Sidang Pleno MK. Lebih lanjut, Nurdin menyebutkan bahwa sesuai dengan Pasal 475 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu menyatakan bahwa permohonan keberatan terhadap hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. "Hal ini kemudian penting karena apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan, maka akan ada konsekuensi permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dengan tidak adanya dalil tersebut, telah menunjukkan Pemohon menerima hasil yang telah ditetapkan Termohon sehingga hal tersebut menjadi bukti bahwa Termohon tidak pernah melakukan manipulasi penghitungan perolehan suara yang merugikan Pemohon atau menguntungkan Pihak Terkait," jelas Nurdin dalam sidang yang juga dihadiri oleh Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu RI Abhan, dan anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar. Sikap Menolak Dalam sidang lanjutan perkara yang teregistrasi dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 ini, Nurdin pun menyampaikan bahwa terkait dengan pokok-pokok permohonan yang telah diajukan Pemohon dalam sidang pendahuluan pada 14 Juni 2019 lalu, Termohon menyatakan sikap menolak secara tegas perbaikan permohonan yang disampaikan secara terbuka oleh Pemohon. Penolakan tersebut, tambahnya, merupakan sikap tegas Termohon terhadap hukum beracara MK yang termaktub pada ketentuan Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Umum. "Dalam rangka menjaga ketertiban umum, kepastian hukum, dan rasa keadilan bagi semua pihak bahwa perbaikan yang disampaikan Pemohon memiliki dalil permohonan yang berbeda, baik dalam posita maupun petitum. Sehingga, dapat dikategorikan sebagai permohonan yang baru. Maka perbaikan permohonan haruslah tidak dapat dijadikan pedoman pemeriksaan," jelas Nurdin. Terkait dengan dalil adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang ditujukan pada Termohon, Nurdin menjelaskan bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara rinci di mana, kapan, dan bagaimana terjadinya pelanggaran kecurangan serta pengaruh dari hal tersebut bagi perolehan suara dari Pemohon. Untuk itu, ia menilai unsur TSM yang disampaikan pada permohonan hanya sebatas uraian umum yang tak berlandaskan bukti jelas. Narasi Kecurangan Pada kesempatan yang sama, I Wayan Sudirta selaku salah satu kuasa hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin selaku Pihak Terkait, menolak seluruh dalil yang disampaikan Pemohon. Menurut Wayan, pada prinsipnya dalil yang disampaikan Pemohon lebih bersifat asumtif dan tidak dapat terukur secara pasti bagaimana dampaknya bagi perolehan suara dalam Pilpres 2019. "Karena itu dalil Pemohon tidak berlandas hukum. Bahkan cenderung dipaksakan untuk membangun narasi kecurangan," jelas Wayan dalam keterangan lanjutan Pihak Terkait yang sebelumnya diuraikan oleh Yusril Ihza Mahendra. Berdasarkan Surat Keputusan Termohon, lanjut Wayan, penetapan hasil Pilpres 2019 menyatakan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapannya bagi masing-masing calon adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin adalah 85.607.362 suara (55,50%), sementara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno adalah 68.605.239 suara (44,50%). "Jadi, ada selisih yang mencapai 11%. Sehingga untuk dapat dinyatakan sebagai calon terpilih, Pemohon harus dapat membuktikan hasil perolehan adalah lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pilpres atau sekurang-kurangnya memperoleh 77.128.801 suara. Namun, Pemohon tidak mendalilkan perolehan suaranya," urai Wayan. Terkait dengan beberapa diskriminasi yang didalilkan Pemohon, seperti permasalahan DPT, rekapitulasi perolehan hasil Pilpres dalam sistem penghitungan KPU, dan hilangnya dokumen C7, Wayan menjelaskan bahwa Pemohon seharusnya tidak menjabarkan hanya dalam bentuk narasi kualitatif saja. Namun, Pemohon juga wajib menjelaskan secara jelas apa, kapan, bagaimana, di mana, dan siapa yang telah berbuat curang sehingga pelanggaran sebuah terjadi. Pelanggaran Pemilu Selanjutnya, berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyampaikan adanya ketidaknetralan aparatur negara, polisi, dan intelijen, Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan pihaknya telah melakukan pencegahan atas hal ini dengan menginisiasi kerja sama yang dituangkan dalam MoU  pada 23 Maret 2019 lalu. Sedangkan mengenai contoh kasus dari dalil yang didalilkan Pemohon bahwa adanya kepala desa yang memberikan dukungan secara terbuka bagi Paslon 01 di Jawa Barat, Abhan menyebutkan pula Kepala Desa Cimaremei, Garut, tersebut terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemilu dan divonis hukuman dua bulan penjara. Berikutnya, ia juga menyampaikan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dialkuakn aparatur negara yakni Menteri Desa Tertinggal. Dengan pendalaman Bawaslu, pihaknya telah menemukan pembuktian tokoh tersebut terbukti tidak memiliki izin cuti saat melakukan dukungan. "Bawaslu dalam pengawasannya memberikan teguran kepada Terlapor. Hal ini adalah bentuk konsistensi Bawaslu dalam penegakan hukum pelaksanaan pemilu," terang Abhan. Terkait dengan adanya dalil Pemohon yang menyatakan agenda peresmian sarana publik yang dilakukan Paslon 01 untuk agenda politik, Abhan menegaskan bahwa tidak ada laporan yang diterima pihaknya atas hal tersebut. Adapun terkait dengan adanya kesalahan pendataan pada Situng KPU, Bawaslu pun telah menyampaikan agar KPU melakukan pemutakhiran terhadap DPT. Sebelum menutup persidangan, Anwar menyampaikan bahwa pada Rabu – Jumat (19 – 21/06/2019) mendatang akan digelar sidang pemeriksaan, yakni mendengarkan keterangan 15 Saksi dan 2 Ahli dari masing-masing pihak. Untuk itu, diharapkan setiap pihak dapat menyampaikan daftar dan identitas Saksi dan Ahli sebelum dilakukannya sidang berikutnya. Sebelumnya pada sidang perdana yang digelar Jum'at (14/6/2019) silam, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno selaku Pemohon mendalilkan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, masif, dan sistematis dalam pelaksanaan Pilpres 2019. Selain itu, Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan, di antaranya cacat formil persyaratan calon wakil presiden Nomor Urut 01 Ma'aruf Amin yang sejak pencalonan hingga sidang pendahuluan digelar masih berstatus pejabat BUMN. Kemudian, Pemohon juga mendalilkan cacat materiil Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin selaku Pihak Terkait atas penggunaan dana kampanye yang diduga berasal dari sumber fiktif; serta kecurangan lainnya yang telah dilakukan Pihak Terkait dalam Pilpres 2019 yang telah digelar pada 17 April 2019 lalu. (HumasMK) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Mahkamah Konstitusi (MK) Siapkan Pengamanan Hakim dan Keluarga Posted: 19 Jun 2019 01:08 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) melalui pihak Kepolisian siap melakukan pengamanan terhadap sembilan Hakim Konstitusi dan para keluarganya selama pelaksanaan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019. Pengamanan untuk keluarga hakim tidak hanya keluarga inti, namun juga terhadap keluarga besar yang berada di luar kota. "Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislatif memiliki karakteristik yang khas. Intensitas dan eskalasi keamanan juga semakin dinamis. Kami sudah melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak Kepolisian. Pimpinan kami menganggap penting untuk melakukan tatap muka langsung dengan pimpinan-pimpinan Kepolisian dari daerah," ungkap Sekjen MK M. Guntur Hamzah dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Hakim Konstitusi dengan Jajaran Kepolisian Daerah pada Rabu (19/06/2019) di lantai 11 Gedung MK. Dikatakan Guntur, ada dua hal yang menjadi persoalan penting dalam pertemuan itu. Pertama, terkait pengamanan rumah kediaman para Hakim MK yang lebih ditingkatkan dari biasanya. "Selama ini kami lakukan dengan cara patroli di rumah Bapak dan Ibu Hakim MK. Namun bukan berarti ada ancaman. Kemarin ada berita bahwa ada Hakim MK yang diancam. Langsung saya klarifikasi berita itu. Sampai saat ini tidak ada satu orang hakim pun yang berada dalam posisi di bawah ancaman," ucap Guntur. Guntur menegaskan, pengamanan di daerah selama pelaksanaan sidang PHPU 2019 dilakukan lebih ketat. Misalnya, pengamanan kediaman keluarga besar Ketua MK Anwar Usman di Nusa Tenggara Barat, keluarga besar Hakim Konstitusi Saldi Isra di Sumatera Barat maupun para Hakim MK lainnya. "Bapak dan Ibu Hakim MK menilai pengamanan selama sidang perselisihan hasil pemilu sudah sangat baik," ujar Guntur dalam acara yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi MK dan Kepolisian. Kedua, sambung Guntur, MK memiliki fasilitas video conference (vicon) di 42 perguruan tinggi di berbagai provinsi. Hal itu juga menjadi perhatian MK karena tidak menutup kemungkinan ada sidang PHPU yang digelar melalui vicon. Sementara itu Asisten Operasi Kapolri, Martuani Sormin Siregar yang hadir dalam acara itu mengatakan bahwa Pemilu 2019 merupakan peristiwa yang luar biasa karena Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif digelar serentak. "MK harus menjadi bagian pencerdasan kehidupan bangsa dan berdemokrasi. Ke depan kita harus lebih cerdas dalam berdemokrasi," kata Martuani. Dijelaskan Martuani, selama sidang perselisihan hasil pemilu, Kepolisian siap berkolaborasi dengan TNI untuk melakukan pengamanan demi lancarnya ketertiban umum. Termasuk pengamanan terhadap pengunjung sidang, pegawai MK maupun Hakim MK dan keluarga. (HumasMK) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Saldi Isra dan Suhartoyo Cek Langsung Alat Bukti Sidang PHP Pilpres 2019 Posted: 19 Jun 2019 01:07 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Hakim Konstitusi mengecek langsung kondisi alat bukti sebelum sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 (PHP Pilpres 2019), pada Rabu (19/06/2019) pagi. Hadir dalam kegiatan tersebut Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Suhartoyo tepat pada pukul 08.00 WIB di tenda depan halaman Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian. Kedua hakim tersebut turun langsung mengamati alat bukti yang ada. Alat-alat bukti yang ditinjau merupakan milik Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno selaku Pemohon, KPU selaku Termohon, maupun Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut Joko Widodo-Ma'ruf Amin selaku Pihak Terkait. Pantauan di lapangan, alat-alat bukti yang ada diletakkan dalam kotak-kotak container dan berjumlah sekitar 90 puluhan. Agenda sidang ketiga PHP Presiden dan Wakil Presiden hari ini adalah mendengar keterangan Saksi dan Ahli Pihak Pemohon. Saksi yang dihadirkan berjumlah 15 orang dan 2 orang ahli. Bambang Widjojanto selaku kuasa hukum Pemohon menyatakan saksi yang dihadirkan adalah memenuhi syarat mengetahui, melihat, dan mendengar secara langsung. Beberapa mereka berasal dari komponen masyarakat umum. Adapun dari aparat sempat direncanakan untuk hadir, namun belum bisa karena sedang dipanggil pihak internal mereka. Sementara Yusril Ihza Mahendra selaku Pihak Terkait menyatakan pihaknya siap mendengar saksama saksi dan ahli dari Pemohon. "Memang ini agendanya untuk pihak Pemohon. Namun kita akan cermati seksama hal-hal apa yang nanti akan diungkap di persidangan," tegasnya. (HumasMK) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Festival Yoga Internasional Diharapkan Jadi Atraksi Wisata di Prambanan Posted: 19 Jun 2019 01:00 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Festival Yoga Internasional yang digelar dalam rangka Hari Yoga Internasional pada 23 Juni 2019 diharapkan menjadi atraksi wisata menarik yang bisa mendatangkan wisman ke Candi Prambanan sebagai tempat penyelenggaraan. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Nia Niscaya menyatakan, event festival yoga internasional  yang diselenggarakan untuk merayakan Hari Yoga Internasional atau International Day of Yoga (IDY) di Candi Prambanan, DI. Yogyakarta, telah dilaksanakan dalam dua tahun berturut-turut. Nia melihat potensi acara tersebut untuk dapat dikemas menjadi paket wisata menarik dengan tujuan mendatangkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) khususnya dari India maupun diaspora India di berbagai negara di dunia. "Saya mengusulkan kepada travel agent agar mengemas festival yoga ini sebagai paket wisata untuk mendatangkan wisman, sedangkan Candi Prambanan kita akan promosikan sebagai destinasi wisata untuk festival yoga internasional," kata Nia Niscaya dalam jumpa pers 5th International Day of Yoga di Auditorium Kedutaan Besar India di Kuningan Jakarta, Senin sore (17/6/2019). Nia Niscaya didampangi Duta Besar Republik India untuk Indonesia Pradeep Kumar Rawat pada kesempatan itu menjelaskan, dalam mengemas festival yoga internasional menjadi paket atau produk wisata yang menarik menjadi tugas industri pariwisata atau travel agent. Sedangkan tugas pemerintah termasuk Kemenpar dan Dinas Pariwisata Yogyakarta dan Jawa Tengah adalah untuk menyiapkan destinasi wisata antara lain kompleks Candi Prambanan sebagai destinasi festival yoga internasional. "Candi Prambanan dua tahun terakhir ini menjadi tempat penyelenggaraan puncak peringatan IDY dan ke depan akan berlangsung secara rutin," kata Nia Niscaya. Nia Niscaya menjelaskan, penyelenggaraan festival yoga internasional di Candi Prambanan akan mendorong meningkatnya kunjungan wisman India ke Indonesia yang pada April 2019 lalu sebanyak 48.700 wisman atau tumbuh 1,4 persen dibandingkan April tahun 2018. Sementara itu untuk mendukung kegiatan 5th International Day of Yoga di Prambanan, Kemenpar menyelenggarakan kegiatan famtrip dengan mengundang wartawan dari Asian News Internasional dan perwakilan Vito New Delhi. Mereka mengunjungi obyek-obyek wisata yang ada di Yogyakarta dan sekitar pada 18-19 Juni 2019. Kegiatan famtrip tersebut dalam upaya untuk mempromosikan daya tarik pariwisata Yogyakarta dan sekitarnya yang dikenal di kalangan wisatawan India sebagai salah satu destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Frieska J. Puteri dari PT. Taman Wisata Candi mengatakan, puncak acara IDY 2019 di Candi Prambanan selain menggelar yoga bersama juga diselenggarakan pameran foto dan beragam panggung seni budaya. "Kami memperkirakan ada 1.000 orang yang datang dalam perayaan IDY tahun ini," kata Frieska. Duta Besar Pradeep Kumar Rawat menjelaskan, penyelenggarakan IDY tahun ini mempunyai arti sangat penting dalam meningkatkan hubungan kedua negara India-Indonesia. Tahun ini hubungan diplomatis India-Indonesia memasuki tahun ke-70. Sementara melalui kegiatan Yoga, menurut Pradeep Kumar Rawat, selain meningkatkan kesehatan tubuh dan pikiran juga mendukung kegiatan pariwisata. IDY yang dirayakan setiap 23 Juni, pada peringatan tahun kelima kali ini akan diselenggarakan dengan acara yoga bersama di lima kota besar yakni Bali, Makassar, Surabaya, Medan, dan puncaknya di Candi Prambanan Yogyakarta pada 22-23 Juni 2019 dengan mendatangkan para instruktur yoga dari India. (Kemenpar) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Richard Louhenapessy Ungkap Ambon Kehilangan Sosok Wanita Hebat Posted: 19 Jun 2019 12:44 PM PDT AMBON, LELEMUKU.COM – Kota Ambon telah kehilangan sosok seorang wanita hebat. Hal itu disampaikan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy saat memberi sambutan pelepasan jenasah almarhumah Ibu Hj. Iffah Karlina Syarif. Acara pelepasan jenasah yang dilakukan di kediaman pribadi Wakil Walikota (Wawali) Ambon, Syarif Hadler yang berlokasi di Galunggung, Kamis (13/06/2019), dihadiri oleh Forkopimda Kota Ambon, Sekretaris Kota Ambon, A.G. Latuheru, Ketua Tim Penggerak PKK (TP-PKK), D. Louhenapessy, Ketua Dharma Wanita Kota Ambon, C. Latuheru, Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah Kota Ambon, Para Pegawai Pemerintah Kota Ambon, Anggota TP-PKK dan Anggota Dharma Wanita. Dalam sambutannya, Walikota mengakui almarhumah merupakan sosok yang setia. "Beliau adalah sosok yang setia mendampingi Bapak Wakil Walikota, terus memberi semangat saat menghadapi jatuh bangun, diterpa fitnah, penghianatan, kekalahan sampai kemenangan, pujian dan sanjungan," jelas Walikota. Almarhumah, lanjut Walikota, juga merupakan sosok yang sederhana, rendah hati, ramah dan bersahaja. "Kita tidak akan pernah lupa, karena kematian tidak akan mampu membunuh ingatan kita tentang apa yang pernah almarhumah tunjukkan semasa hidupnya," ungkapnya. Walikota juga mengakui, dirinya merasa sangat kehilangan, mengingat kedekatannya dengan Wawali tidak hanya sekedar pasangan politik. "Kedekatan kami selama 2 tahun memimpin Kota Ambon, menjadikan kami sebagai saudara, kami adalah keluarga," terang Walikota. Diketahui, setelah acara pelepasan oleh Pemerintah Kota, jenasah Almarhumah kemudian disholatkan oleh keluarga sebelum akhirnya dibawa ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kebun Cengkeh. Prosesi Penyambutan Hingga Pemakaman Sebelumnya, tepat pukul 15.10 WIT Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-646 yang membawa jenasah almarhumah Ibu Iffah beserta rombongan mendarat di Bandara Pattimura Ambon. Kedatangan jenasah disambut Sekretaris Kota Ambon, Dandim 1504 Ambon dan Kapolres P.Ambon dan PP.Lease, seluruh pimpinan perangkat daerah Kota Ambon, serta anggota TP-PKK dan anggota Dharma Wanita Kota Ambon. Iring-iringan mobil jenasah dan rombongan kemudian bergerak menuju rumah duka di kawasan galunggung. Almarhumah Lahir di Ternate pada tanggal 16 Mei 1964 dari pasangan Bapak Kadir Ismail (Almarhum) dan Ibu Hj. Paulinah. Adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Almarhumah menikah dengan Bapak Syarif Hadler pada tanggal 19 Mei 1991 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni Radhiah Zhafirah Syarif (menikah dengan Muhammad Fauzi Burhan), Muhammad Aulia Syarif dan Farihin Fadilah Syarif. Semasa hidupnya, Almarhumah pernah berkarier pada PT. Taspen Ambon dari tahun 1989 sampai dengan 1995. Almarhumah pernah menjabat sebagai Wakil Ketua TP-PKK masa bakti 2001-2006 ketika Bapak Syarif Hadler menjabat sebagai Wakil Walikota Ambon masa bakti 2001-2006. Pada tahun 2004-2018, Almarhumah dipercayakan untuk menjabat sebagai Ketua WPP Kota Ambon dan Ketua Majelis Ta'lim Maratus Shaliha. Tahun 2011-2016, Almarhumah dipercayakan sebagai Bandahara DPC PPP Kota Ambon. Tahun 2017, dengan kembali terpilihnya Bapak Syarif Halder sebagai Wakil Walikota Ambon, Almarhumah kembali resmi menjabat sebagai Wakil Ketua TP-PKK Kota Ambon. Pada tahun yang sama, Almarhumah juga dipercayakan sebagai Ketua DPD Lasqi Kota Ambon dan dipercayakan juga sebagai bendahara Himpunan Keluarga Maluku Utara. Diketahui, Almarhumah sakit dan dibawa ke Rumah Sakit kala sedang menemani Bapak Wakil Walikota dalam kunjungan kedinasan ke Amsterdam, hingga akhirnya pada tanggal 10 Juni 2019 pukul 15.20 (GMT +2) Waktu Amsterdam, beliau menghembuskan nafas terakhir dalam usia 55 tahun 25 hari. (DiskominfoSandiAmbon) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Tiga Pusat Kawasan Strategis Nasional Dikembangkan Dukung Pariwisata di Perbatasan NTT Posted: 19 Jun 2019 12:40 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Tiga Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) disiapkan untuk mendukung pengembangan pariwisata di wilayah perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Ketiga PKSN tersebut meliputi Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Atambua di Kabupaten Belu, dan Kalabahi di Kabupaten Alor yang selama ini dianggap berpotensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata bahari. Sekretaris Dinas Pariwisata (Diskpar) Provinsi NTT, Benediktus Wahon di Atambua, Selasa (18/06/2019) menjelaskan, NTT memiliki 443 daerah tujuan wisata (DTW) di antaranya Labuan Bajo yang merupakan salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas nasional. "Selain itu ada Resort Nihiwatu yang terpilih sebagai resort terbaik dunia, Pulau Sumba yang merupakan pulau terbaik dunia, dan Taman Nasional Matalawa yang menjadi taman burung spesies langka, dan Alor-Rote yang lokasinya berada di jalur cruise dan yacht," katanya. Asdep Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP Ir. Agus Irawan, MP mengatakan saat ini telah dipetakan sejumlah wilayah potensial dalam mengembangkan kawasan perbatasan di NTT. Tercatat keseluruhan mencakup 88 kecamatan di 12 kabupaten/kota dan ada 3 PKSN (Kefamenabu, Atambua, dan  Kalabahi). "Penyusunan masterplan kawasan ekonomi di perbatasan negara pada 2018 menetapkan bahwa PLBN Motamasin dan WINI menjadi kewenangan BPIW atau Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah PUPR dan PLBN Motaain menjadi kewenangan Bappenas," kata Agus Irawan. Sementara itu Kasubbid Strategi dan Prototipe Destinasi Kemenpar Mulyanto menjelaskan, dukungan pengembangan kawasan perbatasan difokuskan pada kawasan perbatasan dengan 10 negara tetangga sebagaimana ditetapkan pada RPJMN 2015-2019 (187 lokasi prioritas, termasuk di dalamnya 92 pulau terluar). Untuk kawasan kepulauan NTT terdapat 3 KSPN yang masuk ke dalam kriteria kawasan perbatasan yakni KSPN Wakaibubak-Manupeh Tanah Daru dan daerah sekitarnya, KSPN Alor-Kalabahi dan sekitarnya, dan KSPN Nemberala-Rote Ndao dan sekitarnya yang berbatasan dengan dua negara yaitu Timur Leste dan Australia. Kegiatan Workshop Pengembangan Kawasan Pariwisata Khusus Perbatasan yang berlangsung di 13 Juni 2019 di King Star Hotel Atambua, NTT dan dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belu Beni Asa juga menghadirkan narasumber Azwir Malaon (Ketua Tim Percepatan Kawasan  Pariwisata) dan Yani Adriani dari Pusat Perencanaan dan Pengembangan Kepariwisataan ITB. Workshop menghasilkan sejumlah kesimpulan antara lain Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN) menjadi landasan dan pedoman perencanaan pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara dan Kawasan Pendukung secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan. Selain itu dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, aman, maju, dan sejahtera perlu ditingkatkan aksesibilitas, sarana dana prasarana sosial dasar, sarana dan prasarana peningkatan nilai tambahan ekonomi yang memadai sesuai karakteristik potensi daerah dan peningkatan kapasitas SDM serta kebijakan alternatif khususnya pada sektor pariwisata. Workshop diikuti peserta dari Dinas Pariwisata Provinsi NTT Timu, Dinas Pariwisata Kabupaten Belu, Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat, Dinas Pariwisata Kabupaten Rote Ndao, PLBN Motaain, Asdep Potensi Kawasan Perbataan Laut BNPP, PLBN Motaain, dan Asdep Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belu. Selain itu Asita Kabupaten Belu, Bapelitbang Kabupaten Belu, PHRI Kabupaten Belu, Bea dan Cukai Atambua, Bappeda Kabupaten Sumba Barat, dan Dinas Kominfo Kabupaten Belu. (Kemenpar) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Jokowi Ungkap Kerja Hasilkan Sesuatu dan Omongan Hasilkan Alasan Posted: 19 Jun 2019 12:32 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Dalam sebuah kesempatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah berucap: "Hidup adalah tantangan, jangan dengarkan omongan orang yang tidak jelas, yang penting kerja, kerja dan kerja. Kerja akan menghasilkan sesuatu, sementara omongan hanya menghasilkan alasan." Kini hampir lima tahun pemerintahannya berbagai agenda pembangunan skala besar berhasil dibereskan. Sebut saja puluhan bendungan, embung, dan saluran irigasi. Puluhan juta sertifikasi tanah diterbitkan. Bahkan di Provinsi Bali, semua bidang tanah bakal mendapatkan sertipikat tahun 2019 ini. Tak kalah menakjubkan adalah tersambungnya jalan yang menautkan Merak di ujung Barat sampai Pasuruan di Timur Pulau Jawa yang dikenal dengan jalan Tol Trans Jawa setelah 74 tahun merdeka.  Untuk kali perdana tol Trans Jawa menjadi tulang punggung arus transportasi, logistik, dan mudik Lebaran 2019. Masih banyak hal-hal lain yang sudah dikerjakan, namun dengan melihat tiga hal itu, boleh dikata Presiden ke-7 RI ini adalah pembuat sejarah. Visinya adalah bekerja untuk menuntaskan beragam urusan yang masih menyelimuti bangsa ini. Dengan lebih dari separo penduduk Indonesia tinggal di Jawa dan sumbangan pada produk domestik bruto sebesar 58,49 persen sudah sepantasnya Jawa punya jalan tol untuk mendukung keterhubungan yang bermuara pada percepatan perputaran roda  ekonomi. Menurut Presiden, keberadaan jalan tol mesti dileburkan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Seperti kawasan industri, pelabuhan laut, bandar udara, kawasan wisata, dan pemukiman. "Dengan begitu keberadaanya berguna untuk kemajuan industri, pariwisata, dan bisnis," tegasnya. Imbas langsung pengoperasian Tol Trans Jawa dirasakan oleh pengemudi bus jarak jauh Priyanto. Menurutnya, bus jarak jauh  kembali menjadi pilihan masyarakat, karena waktu tempuh yang lebih pasti. Kini Jakarta – Semarang hanya 6 jam. Jakarta – Solo 8 jam, dan Jakarta – Surabaya 9-10 jam. "Penumpang juga cukup banyak dan bisa menutupi biaya bahan bakar dan tol. Apalagi selama perjalanan selalu lewat tol membuat penumpang nyaman dan bisa tidur nyenyak." Bus juga lebih berani menambah jarak lantaran terpangkasnya waktu tempuh. Jika sebelumnya hanya menjalani trayek Surabaya – Yogya. Maka bus yang sama menambah trayek hingga Purwokerto, bahkan Bandung. "Muncul beberapa perusahaan bus baru yang sebelumnya tidak dikenal, menandakan tumbuhnya sektor ini," kata Aji Fajar W, pengelola Terminal Giwangan Yogyakarta. Sementara di berbagai rest area, keberadaan pedagang tradisional dan oleh-oleh khas daerah sudah jamak. Para penjaja yang sebelumnya berada di jalur arteri mengambil kesempatan berpindah ke area peristirahatan. Telur asin Brebes menjadi primadona, pun lonpia Semarang, dan beragam penganan kecil lainnya. Batik Trusmi, empal gentong, dan nasi jamblang khas Cirebon  menjamur di seputaran exit tol Plumbon, Cirebon. Mereka diuntungkan lantaran hanya berjarak beberapa kilometer dari pintu keluar tol. Bisa dibilang jalan tol Trans Jawa ibarat karpet merah yang mengantarkan konsumen potensial ke pusat-pusat ekonomi, kuliner, wisata di sepanjang tol. Saatnya pemerintah daerah mempromosikan keunggulan daerahnya. Dalam skala makro, kerja nyata membuat peringkat daya saing Indonesia pun membaik. International Institute for Management Development World Competitiveness Ranking 2019 melejitkan negeri kita ke posisi 32 dunia atau naik 11 peringkat dibandingkan tahun 2018 yang berada di posisi ke-43 dunia. IMD menggunakan empat indikator utama dalam penilaiannya, yakni kinerja ekonomi, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, dan infrastruktur. Indonesia menunjukkan perbaikan daya saing yang paling menggembirakan di kawasan Asia Pasifik. Hal ini berkat perbaikan efisiensi di sektor pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan iklim bisnis. Di sisi lain, berbagai kemajuan tersebut meningkatkan kepercayaan investor. Yang ditunjukkan oleh naiknya peringkat utang Indonesia menjadi BBB/Outlook Stabil dari sebelumnya BBB-/Outlook Stabil. Hal ini disampaikan oleh lembaga pemeringkat global, Standard and Poor's (S&P) pada pertengahan Juni 2019. Terkereknya rating utang Indonesia adalah berkah untuk Indonesia. Ini akan memberikan pengaruh positif untuk investor asing yang akan menanamkan modalnya ke sini. (Setpres) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Kemenpar Promosi Wonderful Indonesia Moscow dan St Petersburg Posted: 19 Jun 2019 12:13 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM – Brand pariwisata "Wonderful Indonesia" dipromosikan di dua kota besar dan simpul destinasi wisata di Rusia yaitu Moscow dan St Petersburg untuk menarik lebih banyak wisatawan dari kawasan itu ke Indonesia. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Nia Niscaya, di Jakarta, Rabu (19/06/2019), mengatakan wisatawan mancanegara (wisman) dari Rusia semakin besar dan pertumbuhannya semakin banyak. "Mereka selama ini banyak yang sudah sampai di Thailand dan Vietnam. Maka ini saatnya menarik mereka ke Indonesia. Beberapa yang telah kami lakukan selain melalui channel digital, kami juga membungkus bus-bus pariwisata di dua kota yang memang sudah menjadi tujuan banyak wisatawan di Rusia ini dengan brand Wonderful Indonesia," kata Nia. Nia juga menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan Rusia ke Indonesia pada 2018 sebanyak 125.728 orang atau meningkat 6.97 persen dari 2017 sebanyak 117.532 orang. "Pertumbuhan kunjungan wisatawan asal Rusia ke Indonesia termasuk yang tertinggi di antara negara-negara Eropa lain. Dari situ, kita melihat potensi pasar ini masih cukup besar. Dan kami akan upayakan menggenjotnya dengan maksimal," ujar Nia. Nia menambahkan, Moscow dan Saint Petersburg dipilih sebagai lokasi branding karena merupakan kota sentral di Rusia. Di samping Moscow dan Sanit Petersburg merupakan kota besar dan padat penduduk. Di Moscow, branding dilakukan pada open great bus. Sejumlah destinasi wisata Indonesia akan terpasang di bus-bus termasuk foto destinasi Bali, beberapa destinasi di Jawa Tengah, hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Branding dilakukan sejak 15 Juni dan akan berakhir pada 14 Juli 2019. Rute yang dilalui open great bus yang telah dibranding yaitu Bolotnaya Square, Arbatskaya Square, Sivtsev Vrazhek lane, Vozdvizhenka Street, Smolenskaya Square, Borodino Bridge, Taras Shevchenko emb. Ukraine Hotel, Novinsky Boulevard, Arbat Gates, Alexander Garden, Okhotny Ryad, GUM, dan Lubyanka Square. "Sementara di Saint Petersburg, branding juga dilakukan ke badan open great bus. Durasi branding dilakukan sejak 15 Juni hingga 31 Juli 2019. Destinasi yang kami pasang adalah Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Raja Ampat," kata Nia. Di wilayah ini, open great bus yang telah dibranding akan melalui rute St. Isaac's Cathedral, Palace Square, Kazan Cathedral, Anichkov Palace, Vosstaniya Square, Eliseyev Brothers Emporium, Arts Square, Summer Garden, Eternal Flame, Palace Embankment, dan Bronze Horseman. Kemenpar juga sempat mempromosikan Wonderful Indonesia dengan cara serupa saat ajang Piala Dunia 2018. Langkah itu dianggap efektik karena ketika itu fokus publik di seluruh dunia sedang terpusat ke sana termasuk ribuan media dari ratusan negara menyorotkan kameranya ke Rusia sebagai tuan rumah acara. (Kemenpar) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States