Dahnil Anzar Simanjuntak Nilai Saksi KPU Perkuat Dugaan Potensi Kecurangan Pemilu

---

• Dahnil Anzar Simanjuntak Nilai Saksi KPU Perkuat Dugaan Potensi Kecurangan Pemilu
• Nur Latifa Mengaku Dapat Intimidasi dari Pihak Tertentu Pasca Pencoblosan
• Hari Ini Presiden Joko Widodo Ulang Tahun ke-58
• Aliong Mus Kunjungi 2 Desa Terdampak Banjir di Taliabu Selatan
• Ahli IT Prabowo dan Sandi Temukan Koreksi Form C1 pada Entry Data Situng KPU
• Andi Sulaiman Terima Andi Luhur Priyanto dan Pengurus Wilayah Masika ICMI
• Antongan Simatupang Pimpin Pantukhirda Penerimaan Calon Prajurit TNI AL
• Personel Lantamal IX dan Satpol PP Maluku Gelar Olahraga Bersama
• Tembak Jatuh Pesawat Nirawak AS, Donald Trump Nilai Iran Lakukan Kesalahan Besar
• Abdul Hayat Buka Rapat Evaluasi Program Kesehatan Gratis Integrasi ke JKN
• Andika Perkasa Nilai TMMD Percepat Pembangunan Daerah Tertinggal dan Terpencil
• Mamit Setiawan Peringati Adanya Mafia Tanah Blok Masela di Tanimbar
• Inilah Harga Mineral Logam Acuan dan Batubara Acuan pada Juni 2019
• Kapal Pesiar MV. Silver Discoverer Kembali Kunjungi Pulau Matakus
• Telkomsel Komitmen Lakukan CSR Pembangunan Masyarakat Digital Indonesia
• Inpex Masela Serahkan Revisi Rencana Pengembangan Proyek LNG Abadi
• Komisi X DPR RI Dukung Pembangunan GOR di Kepulauan Tanimbar
• Arcandra Tahar Nilai Smelter Feronikel di Kolaka Dorong Pembangunan Nasional
• Polisi Tangkap 2 Pemuda Pemukul Warga di Tanah Tinggi, Tangerang
• Yohana Yembise akan Canangkan Tanimbar sebagai Kabupaten Layak Anak
• Jokowi ke Jawa Timur, Bagikan 3.000 Sertifikat Tanah di Gresik
• Penyuluhan Hukum Bagi Prajurit, PNS dan Persit Kodim Putussibau
• Budi Mulyawan Pertanyakan Isu Kongres V PDI Perjuangan Dipercepat

Dahnil Anzar Simanjuntak Nilai Saksi KPU Perkuat Dugaan Potensi Kecurangan Pemilu Posted: 20 Jun 2019 08:22 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM – Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa keterangan saksi ahli Marsudi Wahyu Kisworo yang dihadirkan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), justru memperjelas terkait dalil kelemahan Situng KPU yang dapat diretas atau perubahan data C1 dari dalam dengan melibatkan petugas KPU. "Pernyataan Saksi yang dihadirkan oleh KPU atau termohon ini justru memperjelas apa yang telah disampaikan oleh saksi ahli kita dan Saksi fakta kita salah satunya terkait situng itu dan Website situng itu sendiri yang rentan terhadap pembobolan atau input C1 yang telah di edit, jadi itu yang tidak terbantahkan," kata Dahnil disela-sela acara nonton bareng sidang lanjutan PHPU di Prabowo-Sandi Media Center, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (20/06/2019). Dahnil menambahkan, kerentanan sistem KPU ini menjadikan semua pihak dapat melihat potensi kecurangan bisa dilakukan baik dari luar dengan meretas sistem web Situng KPU, atau dari dalam dengan melibatkan petugas KPU. Karena itu Dahnil menilai bahwa dengan adanya kelemahan sistem web situng KPU tersebut maka dapat berpotensi melanggar UU ITE. "Jadi menurut saya kesaksian saksi dari termohon justru memperkuat ada fakta kecurangan secara sistematik terutama di bagian variabel situng. Dan itu berpotensi adanya pelanggaran UU ITE terkait dengan keamanan dan kehandalan informasi dari KPU, nah bila terkait pelanggaran UU ITE itu selain pidana juga berpengaruh dalil TSM yang diajukan oleh kuasa hukum BPN Pak Prabowo dan Pak Sandi," paparnya. Seperti diketahui, dalam sidang lanjutan PHPU di Gedung Mahkamah Konstitusi, tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi, Luthfi Yazid menanyakan kepada Marsudi Wahyu Kisworo selaku saksi ahli KPU terkait apakah ada kemungkinan kesalahan input data C1 kedalam website situng KPU. "Apakah mungkin ada kesalahan entry atau kesalahan dalam situng ini?," tanya Luthfi. "Kesalahan entry bisa terjadi, tadi saya sudah tampilkan, bahwa kesalahan entry itu ada dan tidak hanya terjadi di satu tempat serta tidak hanya terjadi pada satu pasangan, dua duanya ada dan tersebar secara acak. Jadi bisa karena kesalahan entry," jawab Marsudi. "Kemudian mekanisme atau langkah-langkah apabila terjadi kesalahan entry dan lain-lain seperti apa?," tanya Luthfi lagi. "Seperti saya sampaikan diawal pada disclaimer itu jika terjadi salah entry karena formulir nya yang salah atau C1 nya yang salah maka yang seharusnya dilakukan oleh KPU mengkoreksi itu pada saat penghitungan suara berjenjang, nah kalau C1 nya sudah di koreksi maka baru bisa di KPU di koreksi lagi. Tetapi tidak boleh KPU mengkoreksi angkanya tanpa merubah C1 nya karena nanti terjadi ketidak konsistenan antara citra atau image dari C1 dengan angkanya bisa tidak sama," jawab Marsudi menjelaskan. (PSP) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Nur Latifa Mengaku Dapat Intimidasi dari Pihak Tertentu Pasca Pencoblosan Posted: 20 Jun 2019 07:35 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Nur Latifa, salah satu saksi tim hukum Prabowo-Sandi pada persidangan sengketa Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pernah mendapat intimidasi dari pihak tertentu pasca pencoblosan 17 April 2019 lalu. Bahkan, ia mengaku pernah diancam dibunuh karena disangka terlibat dalam viralnya sebuah video dugaan kecurangan pilpres. Di hadapan majelis hakim MK, Nur mengungkapkan bahwa ancaman kepada dirinya bermula ketika ia mengetahui kejanggalan proses pemungutan suara di TPS 08 Dusun Winosari, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kejanggalan yang dimaksud adalah, adanya seorang petugas KPPS bernama Komri yang melakukan pencoblosan surat suara sebanyak kurang lebih 15 suara. "Sepengetahuan saya ada 15 (surat suara). Saya menyaksikan sendiri, saya ada di TPS, duduk sebelah saksi-saksi. Saya juga punya rekaman videonya," ujar Nur Latifa dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta (19/06/2019). Rekaman video kejanggalan tersebut, lanjut Nur kemudian menjadi viral. Meskipun ia mengaku bukan ia yang merekam atau menyebarkan video tersebut. Akibatnya, dua hari setelah pencoblosan tepatnya sekitar pukul 23.00 WIB malam, ia kemudian dipanggil ke rumah salah satu warga untuk dimintai keterangannya mengenai video yang viral tersebut. Bahkan, ia dicap sebagai penjahat politik. "Saya mendapat intimidasi dari banyak.  Saya diapnggil ke rumah salah satu warga. Di sana sudah ada Ketua KPPS, anggota KPPS, tokoh masyarakat, perangkat desa, kader partai dan beberapa preman. Saya perempuan sendiri. Saya ditanya soal video, saya jawab, 'Bukan saya yang merekam dan sebar. Saya dituduh sebagai penjahat politik di sana," tuturnya. "Saya juga secara tidak langsung diancam dibunuh. Itu saya dengar dari teman saya yang mendengar secara langsung bahwa saya diancam akan dibunuh," lanjut perempuan berjilbab merah muda tersebut. Salah satu majelis hakim, Suhartoyo sempat menanyakan kepada Nur Latifa mengenai perolehan suara di TPS tersebut, Nur pun menjawab bahwa pasangan Jokowi-Amin unggul sangat signifikan di TPS itu. "Berarti bisa dong tahu kira-kira perolehan suaranya berapa kalau signifikan," tanya Suhartoyo. "Untuk pasangan 01 seingat saya (memperoleh) seratus lebih suara. 02 saya ingat betul, itu hanya mendapat 6 (suara)," ungkap Nur Latifa. (PSP) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Hari Ini Presiden Joko Widodo Ulang Tahun ke-58 Posted: 20 Jun 2019 12:53 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi genap berusia 58 tahun pada hari ini, Jumat 21 Juni 2019. Selama dirinya menjadi Presiden Indonesia dalam 5 tahun terakhir tidak ada perayaan khusus yang dilakukan Jokowi pada hari ulang tahunnya. Kamis, 21 Juni 2018 Jokowi, bekerja seperti biasa pada hari ulang tahun ke-57, Kamis 21 Juni 2018. Pagi hari ia meninjau proyek Runway dan Taxi Way di Terminal III Bandara Soekarno-Hatta, Provinsi Banten. Usai melakukan peninjauan, Jokowi seperti biasa pula melayani wawancara dengan wartawan. Pada saat itu seorang wartawan tiba-tiba menyatakan memiliki informasi penting yang harus disampaikan kepada Presiden. "Pak Jokowi, ada informasi penting yang perlu kami sampaikan. Ini tentunya tidak fair jika kami, wartawan di Istana, tidak menyampaikan ini. Terlebih lagi Bapak kelihatannya akan maju pada pemilihan presiden," kata wartawan itu. Kala itu suasana hening sejenak. Presiden Jokowi dan para pejabat yang hadir tampak serius menyimak pernyataan wartawan tersebut. "Bapak siap mendengarkan? Hal ini penting untuk Bapak ke depan dalam memimpin bangsa dan negara," ucapnya. Pesan penting yang dimaksudkan ternyata ucapan selamat ulang tahun. Para wartawan serempak mengucapkan, "Pesan kami adalah selamat ulang tahun, Pak Jokowi." "Saya tidak pernah ulang tahun," ujar Jokowi tergelak ringan. Didesak apa harapannya. Jokowi menyampaikan harapan bagi kemajuan Indonesia pada masa mendatang. "Tentu saja kita ingin Indonesia maju, sejahtera, adil, dan makmur. Saya kira itu. Harapan rakyat sama seperti itu," ujarnya. Rabu, 21 Juni 2017 Tepat 21 Juni 2017 Jokowi merayakan hari lahir ke-56. Berdasarkan agenda yang diterima dari pihak Biro Pers Istana, agenda Jokowi di hari ulang tahunnya itu melakukan kunjungan kerja. Lokasi kunjungan kerja dipusatkan di wilayah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Jabar). Ia meninjau perkembangan pembangunan Tol Ciawi-Sukabumi, yang saat itu sudah selesai 15 kilometer dari target 56 kilometer secara keseluruhan. Setelah itu, bertandang ke industri penggemukan sapi di Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dilanjutkan meninjau perkembangan proyek tol, yaitu Tol Depok-Antasari, berlanjut ke Bekasi untuk melihat perkembangan proyek jalan layang Bekasi-Cawang-Kampung Melayu. Pada malam hari di Istana Negara, Presiden mengikuti perayaan peringatan Nuzulul Quran 1437 H/ 2016 Masehi. Saat dimintai komentar soal ulang tahun, Jokowi hanya tersenyum dan memilih tidak menjawab. Selasa, 21 Juni 2016 Jokowi merayakan kelahiran ke-55 pada 21 Juni 2016. Ia merayakan ulang tahun dengan bekerja, melakukan kegiatan dengan mengunjungi proyek-proyek dari pagi hingga malam. Minggu, 21 Juni 2015 Jokowi merayakan ultah ke-54 pada Minggu 21 Juni 2015. Ia sejak sehari sebelumnya melakukan kunjungan kerja ke Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung (Babel). Tepat pada hari ulang tahun, ia meluncurkan akun twitter resmi @jokowi. Ia kemudian membuat cuitan pertama. "Alhamdulillah bisa sahur bersama keluarga. Selamat berpuasa saudaraku semua. Ini tweet pertama saya sebagai presiden. –Jkw." Sabtu, 21 Juni 2014 Jokowi pada Sabtu 21 Juni 2014 merayakan ulang tahun ke-53. Pada masa ini ia adalah calon presiden berpasangan dengan calon wakil presiden Jusuf Kalla, sedang sibuk berkampanye dalam Pilpres 2014. "Saya tidak pernah punya tradisi merayakan ulang tahun," kata Jokowi di Solo, Jumat 20 Juni 2014. Ia mengatakan rasa syukur tidak diungkapkan saat berulang tahun saja. "Saya selalu mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada saya," ucapnya. Mengenal Kembali Jokowi Jokowi lahir di Solo, Jawa Tengah, 21 Juni 1961. Putra pasangan Noto Mihardjo dan Sujiatmi ini tumbuh kembang di Solo, mengenyam pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di kota kelahirannya tersebut. Lulus SMA Negeri 6 Solo, anak sulung dan laki-laki tunggal dalam keluarga ini tinggal di Yogyakarta, kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Selesai menempuh pendidikan di UGM, Jokowi sempat bekerja di salah satu BUMN. Namun ia memilih keluar dan menjadi pengusaha meubel. Produksi meubelnya kemudian merambah berbagai negara. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memulai karier politik sebagai Wali Kota Solo pada Pilkada 2005. Saat itu ia diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Peraih Bung Hatta Anti Corruption Award ini kembali terpilih sebagai Wali Kota Solo pada Pilkada berikutnya. Dua tahun berselang ia diusung PDI-P dan Partai Gerindra untuk maju dalam Pilkada DKI 2012. Jokowi berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama akrab disapa Ahok, ini menang menyingkirkan empat pasangan calon lain. Pada 2014, suami Iriana ini diusung PDI-P, Partai Nasdem, PKB, Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk bertarung pada Pilpres 2014, berpasangan dengan Jusuf Kalla. Pasangan calon Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menjadi rival Jokowi saat itu. Lewat pertarungan sengit, Jokowi-JK keluar sebagai pemenang. Pada 2019, Kakek Jan Ethes ini kembali maju dalam Pilpres 2019. Ia juga kembali berhadapan dengan Prabowo. Bedanya kali ini Jokowi berpasangan dengan Ma'ruf Amin, Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno. Lewat pertarungan sengit pula, Jokowi-Ma'ruf keluar sebagai pemenang. Presiden Jokowi yang dikenal sebagai sosok sederhana, memiliki tiga orang anak yaitu Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaesang Pangarep. Dan memiliki dua cucu, Jan Ethes Srinarendra Sedah Mirah Nasution. (TagarId) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Aliong Mus Kunjungi 2 Desa Terdampak Banjir di Taliabu Selatan Posted: 20 Jun 2019 12:38 PM PDT BOBONG, LELEMUKU.COM- Masyarakat yang bermukim di Desa Pancuran dan Maluli, Kecamatan Taliabu Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara (Malut) pada musim hujan beberapa waktu terakhir terisolasi setelah mengalami banjir. Pasalnya selain melanda desa, banjir juga memutuskan jembatan yang  menghubungkan kedua desa tersebut. Jembatan putus terbawa banjir bersama tiga unit rumah. Dengan kunjungan Bupati Pulau Taliabu H. Aliong Mus, Rabu (19/06/2019) bersama rombongan pimpinan OPD, persoalan jembatan dapat terjawab, karena dalam waktu dekat Dinas PU akan membangun jembatan darurat sambil penunggu perubahan anggaran untuk pembuatan jembatan dari beton. Hal ini diungkapkan pemda akan membangun kembali jembatan tersebut. Untuk sementara jembatan darurat agar warga tidak harus menyeberangi sungai untuk beraktivitas dengan menggunakan rakit lagi. "Kita akan membangun jembatan darurat agar anak sekolah tetap bersekolah dan tidak menggunakan rakit lagi," kata Bupati. Bahkan Bupati sendiri langsung memerintahkan Kabag Bina Marga pada Dinas PU untuk melakukan pengukuran, agar secepatnya jembatan darurat direalisasikan sambil menuggu perubahan anggaran untuk membuat jembatan permanen. "Diukur dan dibuatkan karena ini darurat,"paparnya. (dhi) Mus juga mengunjungi beberapa lokasi yang terkena bencana baik di Pancadu maupun di Maluli. Bupati menerima keluhan dan harapan warga korban banjir yang terdampak parah kejadian itu dan mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan memberikan bantuan berupa bahan bangunan kepada warga yang rusak. Ia mengatakan, pemerintah akan memberikan bahan rumah kepada warga yang rusak karena Banjir dibangun lagi di tempat lain dari bibir pantai dan pinggiran Sungai. Asalkan warga telah mempunyai lahan. "Jadi dilokasi ini dilarang membangun lagi, cari lokasi yang baik dan jauh dari bencana," katanya. Sebab, kata Bupati setiap tahunnya bila terjadi banjir, maka rumah yang berada dipinggiran sungai ini menjadi korban banjir. Namun, tidak pernah berpikir untuk pindah lokasi. Hingga itu, lokasi dari bibir pantai dan sungai kita akan melakukan pelarangan membangun, agar tidak memakan korban lagi. "Kita larang karena pinggiran sungai akan ditalud, agar supaya tidak melabar lagi,"tandasnya. Untuk persoalan bahan bangunan rumah itu, Bupati meminta kepada tiga kepala rumah tangga yang rumahnya menjadi korban banjir untuk menghubungi Dinas Pemukiman dan Perumahan nantinya. "Kalau sudah siap, silakan hubungi kepala dinas dan meminta bahan bangunan,"akunya. (HumasTaliabu) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Ahli IT Prabowo dan Sandi Temukan Koreksi Form C1 pada Entry Data Situng KPU Posted: 20 Jun 2019 12:10 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Ahli IT Prabowo - Sandi menyatakan menemukannya koreksi pada form C1 mengindikasikan adanya kesalahan entry data pada sistem informasi penghitungan (situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Angka yang seharusnya fluktuatif disesuaikan dengan data yang masuk justru menunjukkan angka yang sama dan tidak berubah akibat adanya modifikasi dan pengaturan pada situng KPU tersebut. Menurut Jaswar Koto selaku Ahli IT Bidang Analisis Forensik yang dihadirkan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno selaku Pemohon dalam sidang lanjutan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 (PHP Presiden 2019) pada Kamis (20/06/2019) dinihari. Dalam keterangannya, Jaswar menyampaikan telah melakukan analisis tanda tangan pada form C1 Pilpres dan form C1 DPD yang tersebar pada 21 provinsi di Indonesia. Analisisnya menemukan beberapa pola kesalahan pada Situng Pilpres 2019 dan identifikasi form C1. Pada keterangannya Jaswar menyampaikan telah melakukan analisis forensik terhadap form C1 dengan memulai analisis terhadap quick count, situng KPU, dan perhitungan manual berjenjang. Dalam temuannya, Jaswar menemukan keanehan. Sebagai ilustrasi, Jaswar mencontohkan temuan yang terjadi di wilayah Jawa Tengah, di mana terdapat perbedaan perolehan suara antara pemilihan legislatif, yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan pemilihan umum presiden (Pilpres). Dari pengamatan dan analisisnya, Jaswar mengidentifikasikan telah ada penyuntingan pada C1 dan entry data yang ada pada laman Situng KPU pada kasus tersebut. Data yang telah ada tersebut itu pula oleh Jaswar dihubungkan pada Situng KPU dan membentangkannya pula dengan daftar pemilih tetap (DPT). "Maka kesalahan yang ada pada situng KPU terjadi akibat adanya kesalahan pada form C1 dan entry data pada laman situng," jelasnya dalam sidang keempat perkara Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019. Lebih lanjut Jaswar menguraikan bahwa setelah melihat kesalahan tersebut, maka dirinya melakukan analisis forensik terhadap form C1 dengan menyebutkan bahwa apabila form C1 yang tidak ber-watermark atau berwarna putih, maka dapat diindikasikan form tersebut telah mengalami penyuntingan atau dapat juga telah terjadinya tumpang tindih pada form C1 tersebut. "Maka setelah kami lakukan forensik dengan warna putih yang dapat diindikasikan C1 itu sudah diedit. Dari analisis itu kami menemukan pola-pola kesalahan pada situng terkait dengan entry data untuk menggembungkan suara 01 dan mengurangi 02; mengarah pada C1 dengan pola yang sama; dan untuk DPT fiktif ada dugaan pula bahwa DPT itu digunakan untuk bermain suara dengan menggunakan C1 tersebut," nilai Jaswar yang merupakan pengajar pada Universiti Teknologi Malaysia. Analisis Situng Pada kesempatan berikutnya, Pemohon juga menghadirkan Ahli dari Universitas Airlangga, Soegianto Soelistiono yang menyampaikan jauh sebelum banyaknya sorot mata mengamati situng KPU di media, dirinya telah melakukan peninjauan dan eksplorasi halaman deni halaman pada situng dengan mengambil data tiap 2 – 3 kali dalam sehari. Dengan menggunakan 16 server, ia pun rutin melihat tampilan situng KPU yang disimpannya dalam sebuah database. Dalam pengamatan dan analisisnya, Soegianto menemukan persentase situng yang tidak berubah sampai dengan 20 Mei 2019 atau sebelum KPU menyampaikan pengumuman perolehan suara Pilpres 2019. Tidak dengan serta-merta, Soegianto melakukan beberapa metode analisis, di antaranya menggunakan metode analisis matematika dengan menggunakan perolehan suara paslon 01 dan paslon 02 dan suara tidak sah dengan total hadir apakah sama atau tidak. Selain itu, Soegianto juga melakukan analisis terhadap jumlah DPT dengan yang hadir, analisis terhadap keberadaan C1 yang tidak ada sementara teks rekapitulasinya ada. Diakui Soegianto bahwa terhadap hal ini, ia melakukan analisis setiap hari. Dari pengamatannya tersebut, ditemukan beberapa hal, di antaranya pada saat 1 Mei 2019 telah ditemukan 57.000 data invalid termasuk dengan ketiadaan C1. Hal yang menarik dari pengamatannya terhadap situng dari hari ke hari adalah pada 1 Ramadan 1440 H, mesin pengambilan halaman situng tiap 15 menit melakukan perubahan informasi dengan menunjukkan jumlah perolehan suara paslon 02 mengalami penurunan dan cenderung menjadi berkurang. "Ini sesuatu yangunik dan perlu untuk dicurigai," ujar Soegianto di hadapan sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi hakim konstitusi lainnya. Dalam melakukan analisisnya terhadap situng KPU, Soegianto dibantu oleh relawan dari pihak manapun, baik paslon 01 dan paslon 02 yang bersedia mengirimkan form C1. Dari sejumlah data yang didapatnya tersebut, Soegianto mendapati adanya pengurangan perolehan suara dapi paslon 02 dibandingkan paslon 01. Pejabat BUMN Pada keterangan saksi lainnya, Pemohon menghadirkan Said Didu yang menyampaikan keterangan mengenai pengalamannya terkait praktik hukum istilah pejabat BUMN. Said menceritakan bahwa pada masa ia menjabat sebagai Sekretaris Menteri BUMN Periode 2005 – 2010 menceritakan bahwa pelaksanaan istilah pejabat BUMN dikenal ketika menghadapi masalah terkait UU Tipikor pada masa 2006. Karena dalam UU BUMN Tahun 2003, lanjut Said, tidak ada kata yang menjabarkan mengenai siapa yang dimaksud dengan pejabat BUMN. "Adanya pengurus BUMN. Tidak ada istilah pejabat itu sehingga ada perdebatan pada masa itu," jelas Said. Setelah melakukan konsultasi dengan KPK yang terkait dengan kewajiban pelaporan LHKPN termasuk Pejabat BUMN, Said menjelaskan disepakati bahwa pejabat BUMN terdiri atas komisaris, dewan pengawas, dan direksi BUMN pada masa itu. Termasuk pula pada anak perusahaan saat dimasukkan dalam kategori sebagai pejabat BUMN. Dalam praktik hukum terkait dengan pejabat BUMN tersebut, Said menceritakan beberapa contoh kasus yang terkait dengan ketentuan mundurnya seorang pejabat BUMN ketika dihadapkan pada pilihan memasuki ranah politik. "Pada 2009, pernah ada pemilihan gubernur Sumatera Barat ada Direktur Semen Padang (anak perusahaan Semen Gresik) mau cuti, tapi saya bilang saat itu mesti mundur. Jadi pada praktiknya terhadap anak perusahaan BUMN juga berlaku istilah pejabat BUMN. Dan perlu diingat bahwa memnag tidak ada nomenklaturnya, tetapi praktinya ada," jelas Said menjawab pertanyaan terhadap saksi yang dipandu oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Selain itu, saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon juga menjelaskan mengenai adanya kepala daerah yang berpihak kepada paslon tertentu, amplop berlogo KPU yang berserakan, adanya pencoblosan oleh anggota KPPS dan anak di bawah umur, dan lainnya. Pada sidang perdana yang digelar Jum'at (14/06/2019) lalu, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno selaku Pemohon mendalilkan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, masif, dan sistematis dalam pelaksanaan Pilpres 2019. Selain itu, Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan, di antaranya cacat formil persyaratan calon wakil presiden Nomor Urut 01 Ma'aruf Amin yang sejak pencalonan hingga sidang pendahuluan digelar masih berstatus pejabat BUMN. Kemudian, Pemohon juga mendalilkan cacat materiil Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin selaku Pihak Terkait atas penggunaan dana kampanye yang diduga berasal dari sumber fiktif; serta kecurangan lainnya yang telah dilakukan Pihak Terkait dalam Pilpres 2019 yang telah digelar pada 17 April 2019 lalu. Sebelum menutup persidangan yang berakhir, Anwar menyampaikan bahwa persidangan berikutnya akan dilanjutkan pada Kamis, 20 Juni 2019 pukul 13.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi dan Ahli dari pihak Termohon. (HumasMK) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Andi Sulaiman Terima Andi Luhur Priyanto dan Pengurus Wilayah Masika ICMI Posted: 20 Jun 2019 11:17 AM PDT MAKASSAR, LELEMUKU.COM - Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman menerima kunjungan Pengurus Wilayah Majelis Sinergi Kalam (Masika) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), di Rumah Jabatan Wagub, Kamis (20/06/2019). Wakil Ketua Masika ICMI, Andi Luhur Priyanto yang datang menemui Wagub mengatakan, pertemuan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan Masika ICMI kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. "Alhamdulillah, Pak Wagub bisa menerima kami," ucap Luhur Priyanto. Ia menambahkan, Masika ICMI ini telah mendorong program spesifik, yakni program Masjid Ramah kepada Anak-anak, yang mana program ini didasari oleh kesadaran bahwa banyak pengelolaan masjid, yang membuat anak-anak menjadi takut atau merasa terancam ketika datang ke masjid. Baik sarana dan prasarananya, dimana menganggap bahwa anak-anak ini menjadi pengganggu ketika datang ke masjid. "Inilah yang kita ingin bagaimana agar anak-anak ini familiar dengan masjid, ramah dengan masjid. Dan pada ujungnya kita berharap agar anak-anak ini dapat memakmurkan masjid kedepannya," ungkapnya. Andi Luhur Priyanto menambahkan, di tahun 2019 ini telah masuk dalam struktur kelembagaan. Yang artinya ada regulasi, ada aturan yang bisa menunjang kegiatan ini didukung oleh pemerintah, serta merangkul beberapa institusi yang juga terkait dengan pengelolaan masjid ini, seperti BKPRMI, IMMIM, Dewan Masjid Indonesia, dan Ormas-ormas Islam yang memiliki basis kuat di pengelolaan masjid. "Kami berharap agar kita bisa bersinergi. Kami juga berharap agar Pemprov dan Masika ICMI bisa terus berjalan dan berkembang untuk hal-hal yang positif dan praktis, terutama program kami yakni masjid untuk anak-anak," harapnya. Sementara, Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, salah satu yang perlu digalakkan adalah bagaimana mesjid-mesjid ramah terhadap anak-anak, sehingga ada generasi yang nantinya mengelola mesjid secara baik. "Saya juga berharap orang tua mengenalkan adab saat di mesjid. Jadi bagaimana mesjid ramah anak dan anak paham adab saat di mesjid," tegas Andi Sudirman. Ia meminta Masika ICMI menunjukkan karakter Islam yang terpelajar secara komprehensif agama, dengan kembali menumbuhkan semangat belajar dan menggali kembali buku-buku referensi para pendahulu kita. Termasuk di dalamnya bedah buku atau kitab KH Hasyim Asyari dan KH Ahmad Dahlan, sebagai pelopor dua ormas besar yang tidak diragukan di negara ini. "Kembali bedah keilmuan beliau berdua agar melahirkan generasi yang mumpuni secara ilmu dan mengamalkannya," pesannya. (DiskominfoSulsel) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Antongan Simatupang Pimpin Pantukhirda Penerimaan Calon Prajurit TNI AL Posted: 20 Jun 2019 11:12 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM - Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) IX Laksamana Pertama (Laksma) TNI Antongan Simatupang memimpin langsung Sidang Panitia Penentuan Akhir Daerah (Pantukhirda) penerimaan calon Taruna/Taruni AAL dan calon Bintara Pria/Wanita PK TNI AL gelombang I tahun 2019, sebanyak 19 putra-putri Calon Prajurit TNI Angkatan Laut terbaik Maluku lolos seleksi di gedung Manggalaloka Lantamal IX Ambon pada Rabu (19/06/2019). Sidang Pantukhirda tersebut diikuti sebanyak 23 orang Peserta terdiri dari Calon Taruna AAL 5 orang, Taruni AAL 2 orang, Calon Bintara PK Pria 14 orang, Bintara PK Wanita 2 orang yang sebelumnya mendaftarkan diri. Mereka berhasil lulus melewati rangkaian seleksi di Lantamal IX Ambon, meliputi Tes Pemeriksaan Administrasi (Rikmin), Kesehatan tahap I, Kesamaptaan Jasmani, Psikologi tahap I dan tahap II, Kesehatan tahap II dan Mental Ideologi yang digelar Lantamal IX beberapa waktu lalu. Hasil dari Sidang Pantukhirda dari 23 orang peserta dinyatakan lulus sebanyak 19 orang yang terdiri dari Calon Taruna AAL 4 orang, Taruni AAL 1 orang, Calon Bintara PK Pria 12 orang, Bintara PK Wanita 2 orang peserta. Selanjutnya mereka akan dipersiapkan guna mengikuti seleksi Pantukhir tingkat pusat yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2019 mendatang di Lapetal Malang, Provinsi Jawa Timur (Jatim). Hadir dalam Sidang Pantukhirda tersebut, Para Asisten Danlantamal IX serta Panitia Penerimaan Calon Prajurit TNI AL Panitia Daerah Ambon. (DispenLantamalIX) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Personel Lantamal IX dan Satpol PP Maluku Gelar Olahraga Bersama Posted: 20 Jun 2019 11:06 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM - Ratusan Personel Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) IX dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Maluku mengelar Olahraga bersama yang dipimpin langsung oleh Komandan Lantamal IX Laksamana Pertama (Laksma) TNI Antongan Simatupang bertempat di Markas Komando (Mako) Lantamal IX Ambon, Provinsi Maluku pada Selasa (18/06/2019). Kegiatan olahraga bersama ini dalam rangka silaturahmi dan ditujukan untuk meningkatkan hubungan baik antar instansi serta mempererat jalinan keakraban dan kerjasama antara Lantamal IX Ambon dengan Satpol PP Provinsi Maluku. Kegiatan olahraga diawali dengan apel olahraga bersama di lapangan Apel Mako Lantamal IX, senam peregangan untuk melaksanakan lari keliling komplek Lantamal IX dilanjutkan dengan renang teluk yang diikuti oleh seluruh personel Lantamal IX dan Satpol PP Provinsi Maluku sejauh 1 Km yang berada didepan Mako Lantamal IX. Selanjutnya seluruh personel melaksanakan sesuai cabang olahraga masing-masing diantaranya cabang olahraga Polo Air, Perahu Dayung dan Bola Voly. Hadir dalam kegiatan Para Asisten Danlantamal IX, Komandan Satuan Kapal Patroli (Dansatrol) Lantamal IX beserta staf, Para Kepala Dinas (Kadis)/Kepala Satuan Kerja (Kasatker) jajaran Lantamal IX, Komandan KRI Teluk Lada-521, Sekretaris Satpol PP Provinsi Maluku Bertha Unawekla, SH., MH beserta 48 anggota, Prajurit Lantamal IX, Yonmarhanlan IX, Prajurit KRI Teluk Lada-521 serta Pegawai Negeri Sipil (PNS)  Lantamal IX Ambon. (DispenLantamalIX) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Tembak Jatuh Pesawat Nirawak AS, Donald Trump Nilai Iran Lakukan Kesalahan Besar Posted: 20 Jun 2019 10:58 AM PDT WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald J. Trump menyatakan Kamis (20/06/2019) bahwa Iran telah melakukan kesalahan besar karena telah menembak jatuh MQ-4C Triton, pesawat tak berawak milik militer AS. "Iran membuat kesalahan yang sangat besar," ungkap Trump dalam twitternya @realDonaldTrump pada Kamis pagi waktu setempat.  Sementara juru bicara Gedung Putih di Washington D.C, Sarah Sanders mengatakan Trump mendapat laporan pada Rabu malam dan lagi Kamis pagi tentang insiden itu. Dia mengatakan pemerintah juga akan tetap berhubungan dengan para anggota Kongres di Capitol Hill. Para pejabat Amerika dan Iran saling menyalahkan mengenai terjadinya insiden itu. Pasukan Pengawal Revolusi Iran mengatakan mereka menembak jatuh drone milik Amerika tersebut di atas wilayah udara Iran, namun menurut para pejabat AS berlangsung di wilayah udara internasional. Menurut versi Iran, pesawat nirawak RQ-4 Global Hawk ditembak jatuh oleh pasukan paramiliter Garda Revolusi di atas provinsi Hormozgan, Iran Selatan, dekat Selat Hormuz. Sementara militer AS menyebut penembakan itu sebagai serangan tak beralasan dan mengatakan serangan itu terjadi saat pesawat terbang di wilayah udara internasional di Selat Hormuz. Juru bicara Komando Sentral AS, kapten Angkatan Laut Bill Urban mengatakan kepada VOA, saat itu tidak ada pesawat AS yang terbang di wilayah udara Iran. Namun ia menolak mengomentari lebih jauh insiden itu. Militer AS mengatakan, Iran juga berusaha menembak jatuh sebuah pesawat nirawak AS pekan lalu, dan ketegangan antara kedua negara meningkat setelah terjadinya insiden serangan terhadap dua kapal tangki minyak di Teluk Oman. AS menuding Iran melakukannya, sementara Iran membantahnya. Hubungan antara Iran dan AS memburuk sejak Presiden AS Donald, tahun lalu, mundur dari kesepakatan internasional yang membatasi program nuklir Iran dengan imbalan pelonggaran sanksi-sanksi. Sanks-sanksi baru yang diberlakukan AS menekan perekonomian Iran. Iran mengancam dengan mengumumkan peningkatan produksi uranium yang diperkaya sementara mencari bantuan dari negara-negara Eropa untuk mengatasi tekanan AS. (Albert Batlayeri) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Abdul Hayat Buka Rapat Evaluasi Program Kesehatan Gratis Integrasi ke JKN Posted: 20 Jun 2019 10:57 AM PDT MAKASSAR, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat membuka Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan Gratis Integrasi ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tingkat Provinsi Sulsel, di Hotel Imperial Aryaduta Makassar, Kamis (20/06/2019). Abdul Hayat dslam sambutannya memaparkan proses perjalanan program pelayanan kesehatan gratis yang sedang bergulir. "Dalam perjalanannya, Program Kesehatan Gratis telah melalui tahapan proses perkembangan, pemantapan, sampai pada tahun 2016 mengalami pengembangan program dengan mengintegrasikan program Kesehatan Gratis ke dalam skala Nasional dalam bingkai Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," jelasnya. Terkait program pelayanan kesehatan, Abdul Hayat mengatakan, saat ini pemerintah bersama dengan Bupati/Wali Kota di Sulsel sedang gencar untuk mewujudkan Sulsel menuju Universal Health Coverage (UHC), guna mencapai cakupan kepesertaan 95 persen masyarakat memiliki Jaminan Kesehatan. "Memantapkan penjaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu sebagai bagian dari pengembangan jaminan secara menyeluruh, dan hal tersebut oleh Pemerintah Provinsi Sulsel diterjemahkan ke dalam Program Pelayanan Kesehatan Gratis," ungkapnya. Ia berharap, kendala dan masalah dalam program tersebut dapat diatasi bersama melalui pembelajaran dari pengalaman pelaksanaan selama ini. "Yang paling penting adalah bagaimana menghadirkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah termasuk para pemangku kebijakan lainnya serta support dari berbagai pihak," tambahnya. Ia juga meminta agar dalam meningkatkan dan memantapkan program pelayanan kesehatan gratis integrasi ke JKN untuk tetap berpihak kepada rakyat dan mampu berinovasi bagi perbaikan program tersebut selanjutnya. "Melaui pertemuan ini, saya mengharapkan untuk tetap menjaga komitmen ini, komitmen keberpihakan kita kepada rakyat, khususnya rakyat Sulsel. Selalu memunculkan ide-ide baru berupa sistem atau model yang dapat mengadopsi seluruh komponen dalam rangka perbaikan pelaksanaan program ini ke depan," tutupnya. Hadir dalam acara tersebut para Direktur RSUD Kabupaten/Kota, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sulselbar, Tramal, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kabupaten/Kota, serta para pejabat yang terkait. (DiskominfoSulsel) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Andika Perkasa Nilai TMMD Percepat Pembangunan Daerah Tertinggal dan Terpencil Posted: 20 Jun 2019 10:41 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), menurut Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa dilaksanakan untuk membantu percepatan pembangunan desa yang berada di daerah tertinggal dan terpencil. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Candra Wijaya, dalam rilis tertulisnya di Jakarta, Kamis (20/06/2019). Diungkapkan Kadispenad, dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan TMMD 105 yang akan berlangsung pada triwulan III tahun 2019, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Menteri Sosial RI (Mensos) RI Agus Gumiwang membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bersama dengan Kementerian Sosial RI dan berbagai unsur pemerintah daerah  serta satuan jajaran TNI AD yang terkait. "TMMD 105 merupakan program berkelanjutan dan berkesinambungan yang dilaksanakan secera sinergis dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian atau Lembaga bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda),"ujar Brigjen TNI Candra. "Sebelumnya, di bulan April sampai Mei 2019, kita telah melaksanakan TMMD 104 di 50 wilayah. Jadi program ini rutin setahun tiga kali di 50 desa dengan katagori tertinggal dan terpencil," imbuhnya. Dikatakan Candra, dalam setiap TMMD, dikarenakan penyelenggaranya lintas sektoral, maka untuk mendukung keterpaduan dan optimalisasi kegiatan, dalam TMMD diperlukan adanya sinergi antar lembaga atau institusi yang erat dan sesuai dengan tataran kewenangannya. "Sebagaimana disampaikan Kasad, TMMD merupakan kegiatan yang dapat dikatakan mulia dan sangat membantu pemerintah dalam melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan di wilayah-wilayah yang tertinggal dan terisolir," tegasnya. Dengan adanya TMMD maka dalam setiap tahun, dapat dilakukan pembangunan di 150 desa yang mengalami kesulitan dalam hal akses pembangunan. Untuk diketahui, berdasarkan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2019, berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dari 69.447 desa yang sudah melakukan pengukuran terdapat 6.856 desa (9,87%) status desa sangat tertinggal, dan 27.156 desa (39,10%) sesa tertinggal. "Memang 150 desa per tahun yang kita bantu mungkin tidak terlalu banyak, karena itu juga pada dasarnya dihadapkan dengan ketersediaan SDM maupun anggaran, baik dari TNI, pemerintah dan Pemda. Sehingga dalam penunjukkannya pun dilakukan berdasarkan skala prioritas dan penilaian yang berjenjang. Tapi setidaknya, apa yang dilakukan oleh TNI dalam hal ini TNI AD sebagai bentuk kontribusi terhadap pemerintah maupun rakyat,"imbuh Candra. Namun demikian, menurut Candra, selain program TMMD di 50 wilayah, satuan jajaran TNI AD yang tidak melaksanakan program TMMD juga pada dasarnya melakukan hal serupa. "Sifanya imbangan dan ini pun tetap di koordinasikan dengan Pemda sebagai penanggungjawab program pembangunan masyarakat atau wilayah. Baik TMMD maupun kegiatan imbangan juga pada dasarnya dilakukan untuk mendukung pembangunan fisik dan non fisik. Oleh karennya, pada kesempatan ini, berbagai pihak melaksanakan rapat koordinasi teknis sekaligus untuk menjalin komunikasi dan membangun komitmen serta menyatukan visi, misi serta ide, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,"tambah Candra. Untuk Rakernis yang dihadiri Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman dan pejabat utama TNI AD ini, menurut Candra, Rakernis  mengambil tema "Bersama TMMD Membangun untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat" , kali ini dilaksanakan dengan cara yang berbeda dibanding dengan sebelumnya, yaitu melalui video conference. "Selain untuk menguji jaringan komunikasi yang digelar TNI AD, juga agar kegiatan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, serta tetap menjamin kesiapan operasional satuan masing-masing,"terang Candra. Lebih lanjut disampaikannya, sebagaimana tema kegiatan dan komitmen yang disampaikan Mensos, pada TMMD 105, TNI AD siap membantu untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan melalui berbagai program kesejahteraan sosial. "Yaitu dengan meningkatkan akses penduduk miskin dan rentan terhadap layanan perlindungan sosial serta meningkatkan produktivitas sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan,"pungkasnya. (Dispenad) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Mamit Setiawan Peringati Adanya Mafia Tanah Blok Masela di Tanimbar Posted: 20 Jun 2019 10:30 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan pemerintah perlu mewaspadai mafia tanah di saat revisi rencana pengembangan atau plan of development (POD) Blok Masela pada lapangan LNG Abadi, Laut Arafura, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku diserahkan paska diskusi dan penandatanganan kesepakatan pokok atau Heads of Agreement (HOA) di Tokyo, Jepang beberapa waktu lalu. "Saya kira memang perlu diwaspadai terkait dengan adanya mafia tanah. Wacana ini sudah ada ketika Masela diputuskan untuk onshore," kata dia kepada Katadata.co.id, Selasa (18/06/2019). Ia mengatakan, kekhawatiran adanya mafia tanah semakin besar lantaran yang menguasai lahan bukan warga sekitar tapi dari luar daerah. Maka itu, ia menekankan perlunya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. "Jangan karena segelitir mafia bisa menghambat kembali proyek pengerjaan Masela ini. Karena kita tahu, salah satu masalah yang mengganggu iklim investasi adalah tanah," ujarnya. Sebelumnya pada Februari 2019 lalu, Bupati Tanimbar, Petrus Fatlolon mengatakan pembangunan fasilitas kilang darat LNG Blok Masela di Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) dari sebelumnya di Kecamatan Selaru membutuhkan lahan yang cukup luas. Awalnya, kebutuhan lahan disebut 600 hektare, namun kemudian berkembang lebih dari dua kali lipat menjadi 1.500 hektare. Kebutuhan luas lahan di Pulau Yamdena itu sesuai pembicaraan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanimbar, Pemerintah Provinsi Maluku, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, SKK Migas dan Inpex di Saumlaki pada awal tahun 2019. Ia juga menyatakan lahan-lahan yang sudah ditarget tidak akan dijual kepada pihak swasta. Pemerintah Kabupaten Pulau Tanimbar akan melakukan pengawasan secara ketat untuk membatasi pelepasan lahan di wilayahnya. "Areal seluas 1.500 hektare yang dimohonkan itu kami pastikan tidak ada pelepasan. Kalaupun ada pelepasan yang dikeluarkan oleh dinas teknis, kepala desa atau camat, maka kewenangan bupati untuk membatalkannya," kata dia. Sementara Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto menyatakan telah menetapkan lokasi pembangunan kilang LNG Blok Masela. Namun, ia masih merahasiakan lokasi tersebut karena tengah berdiskusi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Gubernur Maluku untuk memastikan kesediaan lahan. Pada  Minggu (16/06/2019) lalu, SKK Migas dan Inpex Corporation selaku operator Blok Masela telah menandatangani pokok-pokok kesepakatan kerja sama atau Head of Agreement (HOA) pengembangan Blok Masela. Targetnya, rencana pengembangan (PoD) akan disahkan pada akhir Juni ini. Blok Masela ditargetkan bisa berproduksi pada 2027 dengan prediksi nilai investasi untuk proyek ini mencapai US$ 20 miliar. Proyek ini diperkirakan akan memproduksi sekitar 9,5 juta ton LNG per tahunnya sehingga memberikan keuntungan besar untuk daerah-daerah di Indonesia Timur, terutama sekitar areal operasional perusahaan.(Albert Batlayeri) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Inilah Harga Mineral Logam Acuan dan Batubara Acuan pada Juni 2019 Posted: 20 Jun 2019 10:03 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tanggal 1 Juni 2019 telah menetapkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 92 K K/30/MEM/2019 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan untuk Bulan Juni Tahun 2019. Kepmen tersebut menetapkan Harga Batubara Acuan (HBA) dan Harga acuan untuk 20 mineral logam (Harga Mineral Acuan/HMA). "Kepmen yang mengatur HBA dan HMA bulan Juni sudah keluar. HBA dan HMA yang telah ditetapkan ini akan digunakan sebagai dasar perhitungan Harga Patokan Batubara dan Mineral di bulan ini." jelas Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (Biro KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi, Jumat (14/06/2019) HBA Juni 2019 ditetapkan sebesar USD 81,48/ton. "Harga batubara acuan telah ditetapkan sebesar USD 81,48/ton. Harga ini mengalami penurunan tipis, yakni USD 0,38 dari HBA Mei 2018 sebesar USD 81,68/ton," tambah Agung. HBA adalah harga yang diperoleh dari rata-rata Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle Export Index (NEX), Globalcoal Newcastle Index (GCNC), dan Platss 5900 pada sebelumnya. Kualitasnya disetarakan pada kalori 6322 kcal per kg GAR, Total Moisture 8%, Total Sulphur 0,8% dan Ash 15%. Sementara HMA komiditas nikel ditetapkan USD 12.100,00/dry metric ton (dmt), turun dari USD 13.000,91/dmt dari HMA Mei 2019. Untuk komoditas kobalt ditetapkan USD 34.750,00/dmt, naik dari USD 32.320,45/dmt dari HMA Mei 2019. Harga timbal turun dari USD 1.977,25/dmt pada HMA Mei 2019 menjadi USD 1.863,53/dmt. Harga seng turun dari USD 2.940,43/dmt pada HMA Mei 2019 menjadi USD 2.818,39/dmt, sedangkan HMA aluminium naik dari USD 1.865,59/dmt menjadi USD 1.801,86/dmt. Untuk tembaga, HMA Juni 2019 ditetapkan USD 6.218,67/dmt, naik dari USD 6.422,16/dmt pada HMA Mei 2019. Di samping komoditas mineral di atas, sebagian komoditas mineral mengalami kenaikan harga dan sebagian lainnya mengalami penurunan, daftarnya adalah sebagai berikut: Emas sebagai mineral ikutan: USD 1.283,69/ounce, turun dari USD 1.296,44/dmt dari HMA Mei 2019; Perak sebagai mineral ikutan: USD 14,82/ounce, turun dari USD 15,19/ounce dari HMA Mei 2019 Ingot timah Pb 300: sesuai harga ingot timah yang dipublikasikan ICDX pada hari penjualan; Ingot timah Pb 200: sesuai harga ingot timah yang dipublikasikan ICDX pada hari penjualan; Ingot timah Pb 100: sesuai harga ingot timah yang dipublikasikan ICDX pada hari penjualan; Ingot timah Pb 050: sesuai harga ingot timah yang dipublikasikan ICDX pada hari penjualan; Ingot timah 4NINE: sesuai harga ingot timah yang dipublikasikan ICDX pada hari penjualan. Kemudian Logam emas: sesuai harga logam emas yang dipublikasikan London Bullion Market Association (LBMA) pada hari penjualan; Logam perak: sesuai harga logam perak yang dipublikasikan London Bullion Market Association (LBMA) pada hari penjualan; Mangan: USD 5,33/dmt, turun dari USD 5,48/dmt dari HMA Mei 2019 Bijih Besi Laterit/Hematit/Magnetit: USD 1,32/dmt, naik dari USD 0,88/dmt dari HMA Mei 2019; Bijih Krom: USD 4,08/dmt, sama dengan HMA Mei 2019; Konsentrat Ilmenit: USD 3,70/dmt, turun dari USD 3,76/dmt dari HMA Mei 2019; dan Konsentrat Titanium: USD 9,51/dmt, naik dari USD 9,49/dmt dari HBA Mei 2019 HMA adalah salah satu variabel dalam menentukan Harga Patokan Mineral (HPM) logam berdasarkan formula yang diatur dalam Kepmen ESDM Nomor 2946 K/30/MEM/2017 tentang Formula Untuk Penetapan Harga Patokan Mineral Logam. HMA ini menjadi salah satu variabel untuk menentukan HPM. Variabel penentuan HPM logam lainnya adalah nilai/kadar mineral logam, konstanta, corrective factor, treatment cost, refining charges, dan payable metal. Besaran HMA ditetapkan oleh Menteri ESDM setiap bulan dan mengacu pada publikasi harga mineral logam pada index dunia, antara lain oleh London Metal Exchange, London Bullion Market Association, Asian Metal dan Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX).(KESDM) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Kapal Pesiar MV. Silver Discoverer Kembali Kunjungi Pulau Matakus Posted: 20 Jun 2019 09:51 AM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kapal pesiar berbendera Bahamas, Motor Vessel (MV) Silver Discoverer yang membawa ratusan Wisatawan Mancanegara (Wisman) akan kembali mengunjungi Pulau Matakus, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku pada Sabtu (22/06/2019). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala PT. Pelayanan Nasional Indonesia (Pelni) (Persero) sub Cabang Saumlaki, Obed Manuhuwa selaku agen kapal yang bertanggung jawab dalam mengurus kedatangan dan keberangkatan kapal dengan bobot 5.218 GT itu. "Iya, rencana kapal pesiar akan transit ke Matakus," jawab dia saat dikonfirmasi oleh Lelemuku.com pada Kamis (20/06/2019). Dari informasi yang dihimpun, kapal yang dinakhodai oleh Kapten Grzelak Dariusz Andrzej itu akan tiba di perairan pulau Matakus pada pukul 13.00 WIT dari pelabuhan asal Wyndham, Kimberley, Australia Bagian Barat dan akan menuju ke Kota Darwin, Northern Territory, Australia. Sebelumnya, kapal dengan panjang 102,96 meter ini pernah membatalkan kedatangannya ke salah satu objek wisata kebanggaan Bumi Duan Lolat yakni Pulau Matakus, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) karena cuaca yang buruk pada Minggu (02/06/2019) dan Kamis (06/06/2019) lalu. (Laura Sobuber) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Telkomsel Komitmen Lakukan CSR Pembangunan Masyarakat Digital Indonesia Posted: 20 Jun 2019 09:42 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM – Salah satu perusahaan operator telekomunikasi seluler (Telkomsel) di Indonesia, PT. Telkomsel terus berkomitmen memberikan dampak sosial positif melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) demi membantu mengatasi beberapa masalah sosial ekonomi yang paling menantang serta menciptakan nilai tambah bagi bangsa Indonesia. Melalui rilis yang diterima Lelemuku.com, Vice President Corporate Communications Telkomsel, Denny Abidin mengatakan sebagai perusahaan yang bertransformasi menjadi digital telco company, telkomsel berkomitmen untuk selalu siap mengakselerasikan negeri dengan mengembangkan ekosistem digital di Indonesia dengan memanfaatkan kemahiran teknologi informasi dan digital untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui program CSR. "Program dan kegiatan CSR kami rancang secara tepat untuk turut mendorong percepatan pembangunan masyarakat digital Indonesia, di mana hal ini juga menjadi bagian fondasi untuk mengakselerasi perkembangan ekosistem digital dalam mewujudkan Indonesia Digital," kata dia pada Kamis (20/06/2019). Abidin juga menuturkan ada empat pilar program CSR yang dicanangkan Telkomsel, antara lain adalah pilar Pendidikan, Masyarakat Digital, Pemberdayaan Masyarakat dan Filantropi. Dalam pilar Pendidikan, program CSR Telkomsel ditujukan untuk meningkatkan kapasitas ilmu pengetahuan dan mempersiapkan keahilan profesi generasi muda Indonesia di berbagai bidang. Program CSR pada pilar pendidikan ini antara lain IndonesiaNext dan Perpustakaan Digital Telkomsel (T-Perpus). Selanjutnya pilar CSR Telkomsel adalah Masyarakat Digital. Tujuan dari program CSR dalam pilar ini adalah Telkomsel berkontribusi untuk mendorong penggunaan teknologi secara positif yang berdampak pada pengembangan karakter dan kualitas sumber daya manusia agar dapat memanfaatkan internet untuk kegiatan produktif yang mendukung gaya hidup digital masyarakat Indonesia. Program CSR pada pilar ini antara lain adalah The NextDev dan Internet Baik. Pilar CSR Telkomsel berikutnya adalah Pemberdayaan Masyarakat yang bertujuan untuk mendukung pengembangan potensi masyarakat dan usaha lokal melalui penyediaan infrastruktur utama, memperkuat keterampilan dan sumber daya melalui pelatihan dan pendampingan komuntas, meningkatkan akses terhadap pasar dan modal serta meningkatkan nilai keberlangsungan bisnis. Program CSR pada pilar ini antara lain adalah Baktiku Negeriku, Patriot Desa Digital dan Creative Millennials. Sedangkan pada pilar Filantropi, Telkomsel secara aktif terlibat dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Telkomsel bahkan memiliki program khusus dalam merespon kejadian bencana alam di berbagai wilayah Indonesia. Program ini menitikberatkan untuk melakukan percepatan perbaikan terhadap jaringan Telkomsel yang terdampak bencana, sehingga kenyamanan dalam berkomunikasi dan berkoordinasi tetap terjaga. Termasuk beragam aktivitas social seperti pemberian bantuan kebutuhan pokok maupun perbaikan infrastruktur di daerah terdampak hingga fase recovery. Program CSR pada pilar ini adalah Telkomsel Emergency Response and Recovery Activity (TERRA. "Segala upaya yang dilakukan Telkomsel melalui empat pilar CSR ini kami tujukan untuk dapat berkontribusi secara nyata yang dampaknya dapat secara langsung dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat terutama untuk mengatasi beberapa masalah sosial ekonomi secara komprehensif. Berbagai program pemberdayaan masyarakat ini dilakukan atas kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait yang mengajak partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk memberikan manfaat yang positif bagi lingkungannya," tutupnya. (Laura Sobuber) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Inpex Masela Serahkan Revisi Rencana Pengembangan Proyek LNG Abadi Posted: 20 Jun 2019 09:33 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Perusahan minyak dan gas (migas) asal Jepang, Inpex Corporation menyatakan bahwa anak perusahaannya di Indonesia, Inpex Masela Ltd, telah menyerahkan revisi rencana pengembangan atau plan of development (POD) proyek gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) Abadi di Laut Arafura, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku pada Kamis (20/06/2019) kepada Pemerintah Indonesia. Menurut siaran pers yang diterima Lelemuku.com, penyerahan revisi POD yang didasarkan pada skema pengembangan LNG onshore dengan kapasitas produksi LNG tahunan sebesar 9,5 juta ton ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan pokok atau Head of Agreement (HOA) pada 16 Juni 2019 lalu serta pembahasan berkala yang selama ini berlangsung antara pemerintah Indonesia dan Inpex selaku operator proyek yang juga mewakili Joint Venture yang terdiri dari Inpex Masela dan Shell Upstream Overseas serta penandatanganan . Presiden of Inpex Masela Ltd, Shunichiro Sugaya menyatakan poin revisi POD telah memuat poin-poin yang disepakati dalam HoA. Sejumlah poin penting yang terkandung dalam HOA diantaranya terkait perkiraan biaya dan kondisi finansial serta jangka waktu Kontrak Bagi Hasil atau Production Sharing Cost (PSC). "Pengajuan revisi POD untuk skema pengembangan onshore LNG ini adalah momen yang penting. Setelah nantinya revisi POD disetujui, Inpex akan bekerja sama dengan Shell untuk mencapai FID dan pada akhirnya dapat memulai produksi tentunya dengan dukungan kerjasama Pemerintah Indonesia," ujar Sugaya. Revisi POD juga menggabungkan hasil desain Pre-FEED yang dilakukan di Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) sejak Maret hingga Oktober 2018 lalu. Selain itu, Inpex bersama Shell juga melakukan perubahan PSC untuk Blok Masela. Perubahan PSC ini akan memakan waktu 7 tahun kedepan, karena akan dihabiskan guna mempelajari skema pengembangan yang diusulkan sebelumnya. Selanjutnya, dengan dukungan Shell, Inpex juga mengajukan permintaan perpanjangan durasi PSC untuk mencapai keekonomian proyek yang kompetitif, sejalan dengan rencana jangka panjang proyek yang dicanangkan. PSC akan berlangsung hingga 2055 mendatang sesuai persetujuan otoritas mengenai perubahan dan perpanjangan. Perpanjangan 20 tahun yang sesuai dengan poin kesepakatan dalam HOA dengan Pemerintah Indonesia selaku otoritas ini sangat penting bagi realisasi proyek. Vice Presiden Shell for Abadi, Li P'ing Yu menyatakan Shell mengapresiasi adanya perkembangan Blok Masela dalam joint venture yang dipimpin oleh Inpex selaku operator. "Shell senang dengan pengembangan joint venture atas perkembangan proyek Abadi. Revisi POD adalah tonggak penting untuk proyek sehingga joint venture semakin dekat dalam rencana pengembangan proyek strategis nasional di Indonesia," jelas Li. Selanjutnya Inpex menyatakan, melalui pengetahuan dan pengalaman dalam mengembangkan proyek LNG Ichthys di Darwin, Northern Territory, Australia, pihaknya akan terus bekerja sama dengan Shell untuk melakukan persiapan yang dirasa perlu demi memulai FEED sebagai tahapan awal. Inpex juga menargetkan produksi dimulai pada semester dua 2020. Blok Masela merupakan proyek pengembangan integrasi LNG skala besar pertama bagi Inpex. Proyek LNG Abadi memiliki keistimewaan produktivitas reservoir yang unggul dan memiliki salah satu cadangan yang terbesar di dunia. Hal ini memperkuat ekspektasi akan efisiensi pengembangan serta operasi produksi LNG yang stabil dalam jangka panjang. Perusahaan yang juga melakukan 70 proyek eksplorasi dan produksi migas pada 20 negara itu juga yakin bahwa kehadirannya di Indonesia Timur, khususnya Maluku akan memberikan dampak beruntun atau multiplier effects yang berujung pada pembangunan daerah sekitar, terutama di Tanimbar. (Albert Batlayeri) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Komisi X DPR RI Dukung Pembangunan GOR di Kepulauan Tanimbar Posted: 20 Jun 2019 08:12 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) agar lebih giat melakukan perekrutan atlet-atlet dari daerah-daerah seluruh Indonesia serta membangun fasilitas olahraga di daerah 3T atau tertinggal, terdepan dan terluar. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, salah satu daerah 3T yang disorot adalah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku yang sebelumnya melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Tanimbar, Corneles Batmomolin S.Sos, telah menyerahkan proposal pembangunan GOR kepada dirinya. "Kemarin kami juga menerima kunjungan dan mendengar dari Kabupaten Tanimbar. Di daerah itu banyak prestasi tapi tidak ada satu pun Gedung Olah Raga (GOR). Kami mendukung ke depan untuk daerah-daerah memilik banyak bibit atlet namun terpencil untuk mendapat prioritas," ungkap Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) tersebut saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi beserta jajaran membahas masalah anggaran tahun 2020 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Dikatakan komisi yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, parawisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif itu mengharapkan Kemenpora agar dapat mendukung hal itu sehingga, upaya mereka untuk lebih giat dalam melakukan perekrutan atlet-atlet dari daerah seluruh Indonesia dapat terlaksana. "Kami mewakili dari daerah 3T menyadari banyak sekali bibit-bibit atlet berbakat dari daerah kami. Dan kami juga mendapat informasi bahwa di Kabupaten Tanimbar mempunyai banyak prestasi tetapi tidak ada satu pun GOR yang dibangun," ujar Hetifah. Hetifah menegaskan, kedepannya Komisi X DPR akan mendukung daerah-daerah terpencil yang memilik banyak bibit atlet agar mendapat prioritas. Ia juga mengapresiasi program yang telah dijalankan Kemenpora, diantaranya yaitu pembagian bola  kepada klub-klub olahraga. "Saya berharap bantuan tersebut dapat lebih ditingkatkan di tahun 2020," harap politisi senior Partai Golkar tersebut. Selanjutnya Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut mengatakan, pihaknya mewakili Daerah Tertinggal Terdepan dan Terluar (3T) menyadari banyak sekali bibit-bibit atlet berbakat dari daerah termasuk Kaltim. Perempuan berhijab kelahiran Bandung, Jawa Barat, 30 Oktober 1964 ini juga mengapresiasi program yang telah dijalankan Kemenpora seperti pembagian bola kaki untuk klub-klub sepakbola di Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur beberapa waktu lalu. Dia berharap bantuan tersebut dapat ditingkatkan. Sementara itu, selain menyampaikan besaran pagu indikatif anggaran Kemenpora tahun 2020 yakni sebesar Rp 1,4 triliun, Menpora Imam Nahrowi juga mengungkapkan bahwa anggaran tersebut masih kurang dan Kemenpora telah mengusulkan agar ada penambahan anggaran. "Setelah dilakukan analisa dan penelitian, ada kebutuhan anggaran pagu prioritas tahun 2020 sebesar Rp. 555,4 miliar," kata dia. Menpora juga memaparkan beberapa program di Kemenpora tahun depan. Proyek prioritas seperti, penguatan promosi Germas melalui kampanye olahraga tradisional, kampanye olahraga olimpiade di sekolah dan perguruan tinggi, kampanye olahraga massal. "Proyek prioritas tersebut seperti penguatan promosi Germas melalui kampanye olahraga tradisional, kampanye olahraga olimpik di sekolah dan perguruan tinggi, kampanye olahraga massa. Proyek prioritas (lainnya) adalah pelatihan kewirausahaan. Melalui pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kewirausahaan," jelas Imam. (Albert Batlayeri) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Arcandra Tahar Nilai Smelter Feronikel di Kolaka Dorong Pembangunan Nasional Posted: 20 Jun 2019 07:18 AM PDT KOLAKA, LELEMUKU.COM - Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin melakukan groundbreaking fasilitas pemurnian (smelter) feronikel PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada  Sabtu (15/06/2019). Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Bupati Kolaka Ahmad Syafei, Sekretaris Jenderal KESDM Ego Syahrial, Inspektur Jenderal KESDM Akhmad Syakhroza dan jajaran aparat Pemerintah Daerah. Smelter PT CNI ini nantinya dapat mengolah nikel dengan kapasitas input bijih (ore) 5 juta ton dan output dalam bentuk feronikel sebanyak 230.000 ton dengan kadar nikel 22%--24% per tahunnya. Smelter yang dibangun mengadopsi teknologi rotary kiln electric furnace (RKEF). Kebutuhan listrik untuk operasional smelter diperkirakan mencapai 350 MW. Dalam sambutannya Arcandra menyebut bahwa sumber daya alam memegang peran penting dalam mendorong pembangunan nasional. Meski begitu, prinsip pemanfaatannya tetap berpedoman pada Pasal 33 UUD 1945, yakni dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Interpretasi dari dikuasai oleh negara, lanjut Arcandra ialah bahwa kekayaan alam dikelola oleh putra-puteri terbaik Indonesia, menggunakan teknologi yang dikembangkan bangsa Indonesia, pendanaan bersumber dari kemampuan dalam negeri, dan hasil pengelolaan dioptimalkan untuk kebutuhan di dalam negeri. "Sesuai dengan amanat undang-undang, kita ingin agar nikel ini dapat kita olah (di dalam negeri) dan memperpanjang rantai pengolahannya sehingga bisa menghasilkan nilai tambah," kata Arcandra. Pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter ini merupakan implementasi kebijakan peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Groundbreaking smelter ini juga menjadi komitmen pemerintah untuk terus mendorong pelaku usaha pertambangan dalam mendukung upaya percepatan hilirisasi di sektor pertambangan. "Inilah yang kita inginkan (pembangunan smelter) agar bisa menghasilkan efek nilai tambah yang lebih besar dari sekedar menjual raw material," tutur Arcandra. "Yang kita usahakan ini untuk menutup gap dari cita-cita ideal dengan realitas yang ada. Sehingga kebermanfaatan dari sumber daya alam kita bisa lebih kita tingkatkan," sambung Arcandra. Smelter ini ditargetkan akan mulai beroperasi pada akhir tahun 2021. "Pembangunan infrastruktur utama dan pendukung smelter ferronikel ini ditargetkan selesai pada Desember tahun 2021 dengan total nilai investasi sebesar Rp14,4 triliun," ujar Direktur Utama PT CNI Derian Sakmiwata pada kesempatan yang sama. Pembangunan smelter ini nantinya akan terus diawasi oleh Kementerian ESDM dengan melakukan pengawasan kemajuan pembangunan secara berkala setiap 6 bulan dan juga ketersediaan cadangan bijih nikel untuk operasional fasilitas pemurnian. Dengan dibangunnya fasilitas pemurnian di provinsi Sulawesi Tenggara ini diharapkan dapat menjadi roda penggerak ekonomi daerah khususnya di Kabupaten Kolaka dan sekitarnya. (KESDM) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Polisi Tangkap 2 Pemuda Pemukul Warga di Tanah Tinggi, Tangerang Posted: 20 Jun 2019 03:00 AM PDT TANGERANG, LELEMUKU.COM - Mendekam di penjara karena kasus narkoba tak membuat Faisal alias Ical (33 tahun) jera.  Pria warga Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Provinsi Banten ini kembali ditangkap polisi karena menganiaya seorang warga hingga nyaris tewas. Bersama temannya, Heru Mukhlis (35), residivis ini memukuli Martin (38 tahun).  Aksi pengeroyokan terjadi di Jalan Melati X, Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang pada Rabu (03/04/2019) lalu. Akibatnya, korban (Martin) mengalami luka robek di dahi dan lebam di wajah karena dihantam batu hebel. Kapolsek Tangerang Kota, Kompol Ewo Samono mengatakan, pelaku akhirnya ditangkap setelah dua bulan diburu buser pimpinan Kanit Reskrim Iptu Prapto Laksono. Sebongkah batu hebel yang digunakan untuk menganiaya korban turut disita sebagai barang bukti. "Kedua tersangka berhasil ditangkap pada Rabu (19/06/2019) kemarin di daerah Tanah Tinggi Tangerang," kata Kapolsek kepada wartawan, Kamis (20/06/2019). Kapolsek menjelaskan, pengeroyokan terjadi setelah Ical di vonis 4 tahun penjara karena mengkonsumsi sabu. Residivis ini menuding Martin sebagai informan alias Cepu sehingga dirinya mendekam di jeruji besi. Setelah 4 bulan menghirup udara bebas, Ical kemudian berpapasan dengan Martin. Pelaku yang masih menaruh dendam itu akhirnya memukuli korban. Bukannya melerai, Heru yang melihat peristiwa itu malah turut menganiaya korban hingga nyaris tewas. "Motifnya pelaku tak terima karena korban diduga telah menjadi informan, yang telah memberi informasi kepada Polisi bahwa tersangka Ical telah menggunakan narkotika jenis sabu pada tahun 2014 dan di vonis 4 tahun penjara" ungkap Kapolsek. Akibat perbuatannya, Ical kini terancam merasakan kembali dinginnya tembok prodeo. Bersama Heru, residivis kambuhan ini dijerat polisi dengan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan.  "Ancaman hukumannya paling lama 7 tahun penjara," pungkas Kapolsek. (HumasPoldaMetro) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Yohana Yembise akan Canangkan Tanimbar sebagai Kabupaten Layak Anak Posted: 20 Jun 2019 02:31 AM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (RI), Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dip. Apling, MA akan mencanangkan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) pada bulan Agustus 2019 nanti. Hat tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Tanimbar, Selpi E. Hukubun, S.Sos   melalui Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Anak (PA), Rin Slarwamin bahwa menteri yang akrab disapa dengan panggilan Mama Yo itu akan ke Bumi Duan Lolat dengan agenda mencanangkan Kabupaten Tanimbar sebagai KLA yang merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. "Ibu Yohana tetapkan ke Tanimbar dalam tiga hari, yaitu tanggal 8 hingga 10 Agustus nanti guna mencanangkan kabupaten layak anak, kemudian kelurahan layak anak dan sekolah layak anak," ungkap dia kepada Lelemuku.com pada Rabu (19/06/2019). Rin mengatakan persiapan yang dilakukan bidangnya guna menyambut kedatangan menteri dan guru besar perempuan pertama dari Papua itu adalah dengan melakukan sosialisasi tentang KLA di desa-desa, kelurahan hingga Rukun Tetangga (RT) yang sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang berlaku untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030, melalui sistem pembangunan berbasis hak anak dalam bentuk kabupaten atau kota layak anak di seluruh Indonesia. "Kami sudah mengadakan langkah-langkah bagaimana yang ditunjuk dalam undang-undang dan peraturan-peraturan, seperti sosialisasi di desa-desa, sekolah-sekolah hingga RT dan mempersiapkan kelurahan untuk pencanangan KLA," tutupnya (Laura Sobuber) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Jokowi ke Jawa Timur, Bagikan 3.000 Sertifikat Tanah di Gresik Posted: 20 Jun 2019 01:43 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur, Kamis (20/6) pagi. Bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta menuju Bandar Udara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Kepala Negara bersama rombongan lepas landas dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 pada pukul 07.45 WIB. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, dalam siaran persnya menyampaikan, dalam kunjungan kerja ini, Presiden Jokowi akan menyerahkan sebanyak 3.000 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. "Acara penyerahan sertifikat dipusatkan di GOR Tridharma Petrokimia Gresik, Kabupaten Gresik," tulis Bey dalam siaran persnya Kamis (20/6) pagi. Namun sebelum menghadiri acara penyerahan sertifikat itu, Presiden dan Ibu Iriana akan menghadiri akad nikah putri dari Rais Am PBNU K.H. Miftachul Akhyar Abdul Ghoni dengan putra dari K.H. Ali Ridhom yang dilaksanakan di Aula Pondok Pesantren Miftachus Sunnah, Surabaya. Usai dari Gresik, Presiden Jokowi bersama rombongan akan langsung kembali ke Jakarta pada siang hari nanti. Turut menyertai dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur ini Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil. (Setkab) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Penyuluhan Hukum Bagi Prajurit, PNS dan Persit Kodim Putussibau Posted: 20 Jun 2019 01:32 AM PDT PUTUSSIBAU, LELEMUKU.COM - Prajurit dan PNS Kodim 1206/Putussibau serta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang L menerima menerima penyuluhan hukum dari tim penyuluh Hukum Kodam XII/Tanjungpura. Bertempat di Aula Makodim 1206/Psb, Jalan Pierre Tendean, Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) pada Rabu (19/06/2019).  Penyuluhan Hukum disampaikan oleh Kalkdukbankum Kumdam XII/Tpr, Letkol Chk Basrun, SH serta Paurminduk Bankum XII/Tpr, Letda Chk Dwi Saleh diikuti Prajurit, PNS serta Persit Kodim 1206/Psb.  Komandan Kodim 1206/Psb, Letkol Inf Basyarudin dalam sambutan menyampaikan, kegiatan penyuluhan merupakan program kerja bidang personel utamanya dalam bidang penegakan hukum. Melalui penyuluhan hukum kepada para prajurit diharapkan tertib dan tidak melakukan pelanggaran hukum.  "Serta memotifasi prajurit jajaran Kodim 1206/Psb untuk lebih dewasa dalam bertindak, baik dalam kedinasan maupun dalam membina rumah tangga sehingga meningkatkan semangat dan dedikasi yang tinggi," ujar Dandim 1206/Psb.  Ditegaskan oleh Dandim 1206/Psb kepada prajurit dan PNS Kodim 1206/Psb setelah menerima penyuluhan agar dapat mengimplementasikan aturan hukum dalam kehidupan serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.  Adapun materi penyuluhan yang disampaikan oleh Tim penyuluh dari Kumdam XII/Tpr antara lain upaya bantuan hukum bagi prajurit, PNS TNI dan Keluarga Besar TNI, penyalahgunaan Narkoba, KDRT dan Hukum Disiplin Militer dan PNS. (Pendam12) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Budi Mulyawan Pertanyakan Isu Kongres V PDI Perjuangan Dipercepat Posted: 20 Jun 2019 01:18 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM – Isu dipercepatnya Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membuat sebagian kalangan baik itu elit partai maupun arus bawah yang mempertanyakan urgensi dan kapabilitas para petinggi partai mempercepat agenda Kongres. Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan) menilai bahwa dengan dipercepatnya kongres berarti ada kebutuhan khusus dan itu hanya Ketua Umum dan pengurus partai yang mengerti hal itu. "Apakah dengan dipercepatnya Kongres itu akan membuka peluang regenerasi kepemimpinan partai?, "ungkap  Ketum Kombatan, Budi Mulyawan di Jakarta, 17 Juni 2019. Budi berharap jika kongres di gelar agenda penting yang wajib dibahas adalah bagaimana memilih calon ketua umum dan Dewan Pimpinan Pusat yang sesuai dengan idielogi partai dan cita-cita luhur Bung Karno mensejahterakan rakyat hingga pelosok negeri. Budi juga mengatakan, di satu sisi, dalam Kongres mungkin saja fungsionaris PDIP tetap akan mendaulat Megawati melanjutkan kepemimpinan sebagai ketua umum, karena putri Bung Karno itu merupakan simbol ideologis PDIP. "Di bawah Megawati PDIP bisa bertahan signifikan dalam habitus yang berbeda, baik sebaik oposisi maupun sebagai penguasa, sama kuatnya," ujarnya. Di sisi lain dia mengatakan peluang regenerasi juga terbuka. Dan apabila kader dan fungsionaris PDIP serta Megawati menghendaki adanya penerus, maka nama yang paling kuat menggantikan Mega menurutnya adalah putri Megawati, Puan Maharani. "Nama Puan Maharani dianggap paling representatif karena mewarisi dua hal penting. Yakni, sebagai anak biologis dan ideologis Megawati untuk melanjutkan trah Soekarno," ucapnya. Apalagi, kata dia, Puan saat ini digadang sebagai kandidat kuat Ketua DPR periode 2019-2020. "Suka tak suka, PDIP itu adalah partai yang lekat dengan trah Soekarno dan tradisi Marhaen," jelasnya Sementara di luar nama Puan, juga ada nama kader andalan PDIP yakni Presiden Jokowi. Dalam banyak hal, kata dia, potret politik Jokowi mempersonifikasikan sikap politik kerakyatan sesuai nafas dan ideologi PDIP. Tak hanya mencari calon ketum, Budi juga mengingatkan bahwa masih ada agenda penting yang harus diperhatikan antara lain; 1 Penyempurnaan Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) partai agar tidak menjadi alat kekuasaan dan kepentingan sesaat; 2. Memperdayakan ekonomi untuk kepentingan kesejahteraan para kader baik di tingkat atas hingga ditingkat bawah; dan 3. Pemberdayaan sayap partai agar menjadi mesin politik yang masif dan terprogram. Jika hal ini diperhatikan, Budi yakin PDI Perjuangan di pemilu akan datang akan menjadi satu-satunya partai yang sukses baik secara politik maupun ekonomi secara menyeluruh. Sebelumnya PDIP mengumumkan adanya percepatan Kongres V PDIP di Bali yang sedianya dihelat 2020 menjadi dilaksanakan Agustus tahun ini. Sebelum penyelenggaraan kongres itu, PDIP akan terlebih dulu menggelar Rakernas IV di Jakarta. Undangan rakernas diteken Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (PSP) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States