Bambang Bawono Dukung Pengetahuan Wawasan Kebangsaan di Kuala Kapuas Sejak Dini |
- Bambang Bawono Dukung Pengetahuan Wawasan Kebangsaan di Kuala Kapuas Sejak Dini
- Kodam Tanjungpura akan Bangun Tiga Koramil Baru di Singkawang
- Lutfi Yazid Yakin Semua Unsur Kecurangan Sudah Dibuktikan di Sidang MK
- Polisi Tangkap Oknum Mahasiswa Pencuri Motor di Abepura
- Wiranto Tegaskan Polisi Berhak Bubarkan Demonstrasi Tak Berizin di MK
- Ini Alasan Petrus Fatlolon Kembali Moratorium Kegiatan Operasional PT.KJB
- Jokowi dan Mauricio Macri Bahas Kerjasama Indonesia - Argentina
- Jokowi dan Iriana Sambut Kunjungan Mauricio Macri dan Juliana Awada
- Petrus Fatlolon, Pendamping P3MD dan Tenaga Ahli Bahas Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Pulihkan Taliabu, Aliong Mus Ucapkan Terimakasih Kepada BPPB dan BNPB
- Garuda Indonesia Siap Promosikan Wisata di Tanimbar
- Inilah Alasan Fitnah Thomas Charles John Tanago Dilaporkan ke Polisi
- Rp1.000 Jadi Rp1 pada 1 Januari 2020 Masih Wacana Bank Indonesia
- PBB Rilis Laporan tentang Keluarga dan Kesetaraan Gender
| Bambang Bawono Dukung Pengetahuan Wawasan Kebangsaan di Kuala Kapuas Sejak Dini Posted: 26 Jun 2019 11:56 AM PDT  KUALA KAPUAS, LELEMUKU.COM - Wawasan kebangsaan dan bela negara sangat penting untuk diketahui oleh para pemuda milenial, terutama siswa sekolah mulai dari usia dini yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Hal tersebut disampaikan Dandim 1011/Klk Letkol Kav Bambang Kristianto Bawono, S.I.P. di Makodim 1011/Klk.Dandim 1011/Klk mengatakan, generasi milenial ke depan adalah generasi yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di masa yang akan datang, untuk itu harus memiliki sikap dan mental yang terlatih, teruji, dan dapat diandalkan. "Sebagai Aparat Teritorial, kita intens memberikan pembekalan pada generasi muda mengingat betapa pentingnya wawasan kebangsaan bagi mereka,"ujarnya. Lebih lanjut disampaikan, dalam rangka pembinaan Komsos ini, dirinya juga menghimbau para Babinsa jajaranya untuk terus mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan pembekalan, salah satunya yang dilakukan Babinsa Koramil 06/Palingkau, Serda Pahliansyah saat memberikan wawasan kebangsaan dan cinta Tanah Air di SMPN 1 Desa Palingkau Baru Kec. Kapuas Murung. "Orang tua susah payah mencari uang untuk membiayai adik-adik, maka tugas kalian harus membalasnya dengan semangat belajar yang tinggi, hindari hal-hal negatif yang kurang bermanfaat bahkan merugikan diri sendiri dan orang lain seperti tawuran dan lainnya" tegasnya. Serda Pahliansyah menambahkan, untuk menjadi orang sukses harus dimulai sejak dini, membiasakan berdisiplin, semangat dan ulet dalam belajar akan membentuk karakter menjadi sosok yang dewasa dalam sikap. Sementara Kepala Sekolah SMPN 1 Palingkau, sangat mengapreasi kegiatan Babinsa di sekolahnya yang ikut membantu membina kedisiplinan dan ketertiban siswa-siswinya. "Saya berharap komunikasi yang baik antara Koramil dengan sekolah tetap terjalin," tambahnya. Beliau berharap, para Babinsa juga ikut membantu mengajar dan mendidik generasi muda, sehingga mampu meningkatkan potensi sumber daya manusia agar tidak kalah bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya. (Pendam12) |
| Kodam Tanjungpura akan Bangun Tiga Koramil Baru di Singkawang Posted: 26 Jun 2019 11:54 AM PDT SINGKAWANG, LELEMUKU.COM - Pangdam XII/Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Herman Asaribab diwakili Perwira Staf Ahli Pangdam XII/Tpr Bidang Operasi Militer Selain Perang (OMSP), Kolonel Inf Isa Anshori meninjau tiga lokasi rencana pembangunan Koramil di wilayah Singkawang.Dalam peninjauan tersebut, Pasahli Pangdam XII/Tpr Bid. OMSP, Kolonel Inf Isa Anshori didampingi oleh Kasdim 1202/Skw, Pasiops Kodim 1202/Skw, Pasiter Kodim 1202/Skw, Danramil 1202-11 (tel:120211)/Skw serta Danramil 1202-16/Sedau. Komandan Kodim (Dandim) 1202/Singkawang, Letkol Arm Viktor J.L Lopulalan, S.Sos., mengatakan Kodam XII/Tpr rencananya akan membangun tiga koramil di Kecamatan Singkawang Timur, Singkawang, Utara dan Singkawang Tengah. "Peninjauan tersebut untuk memastikan tanah yang dihibahkan oleh Pemkot Singkawang untuk pembangunan Koramil Singkawang Timur, Singkawang Utara, dan Singkawang Tengah tidak ada permasalahan dengan masyarakat," ujar Dandim 1202/Skw. Dandim 1202/Skw Letkol Arm Viktor J.L Lopulalan S.Sos menjelaskan bahwa rencana pembangunan Koramil di wilayah Singkawang adalah hasil kerjasama dan sinergi antara Kodam XII/Tpr dengan Pemkot Singkawang guna untuk membantu percepatan pembangunan di wilayah Singkawang. "Dengan adanya Koramil nantinya akan meningkatkan keamanan dan ketertiban di masyarakat Singkawang sehingga kondusifitas wilayah akan tetap terjaga," terang Dandim 1202/Skw. (Pendam12) |
| Lutfi Yazid Yakin Semua Unsur Kecurangan Sudah Dibuktikan di Sidang MK Posted: 26 Jun 2019 11:47 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Anggota tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Lutfi Yazid mengatakan, segala bukti terjadinya kecurangan telah dibuktikan pihaknya di persidangan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).Lutfi menyampaikan, yang dibutuhkan saat ini adalah kepercayaan publik (publik trust) terkait keputusan MK besok. Pasalnya, keputusan apapun yang diambil MK jika tidak ada dukungan publik maka akan jadi persoalan tersendiri ke depannya. "Ada unsur-unsur kecurangan dan itu sudah kita buktikan dalam persidangan, jika disahkan kecurangannya itu, maka putusan MK pun menjadi persoalan. Kenapa yang kita butuhkan itu adalah publik trust, pemerintah siapapun nanti yang akan datang kalau tidak ada public endorsement maka dia akan bermasalah di dalam perjalanannya," kata Lutfi Yazid saat diskusi bertajuk 'Apakah Kecurangan Disahkan' di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2019). Lutfi menegaskan, MK harus cermat dan teliti dalam membuat keputusan, dengan melihat fakta secara utuh. Menurutnya, tidak dengan melihat kebenaran yang setengah-setengah dan juga tidak melihat salah yan setengah-setengah. "Jadi kebeanran ya full, begitu juga tidak ada salah yang hanya setengah. Jadi apa yang dibilang oleh Blogger Ferry Mursyidan Baldan bahwa KPU amburadul itu benar adanya," tegasnya. Bukti KPU amburadul, kata Luthfi, adalah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 21 Mei 2019. Padahal harusnya sebelum pemilu 17 April. "DPT aja ditetapkan oleh KPU 21 Mei 2019, itu kan artinya sudah selesai pelaksanaan pemilu," kata Luthfi. Luthfi kembali mengingatkan, proses persidangan PHPU Pilpres 2019 dipantau oleh publik, termasukbsaat proses tahapan Pilpres. Oleh karena itu, MK sebagai lembaga terakhir menegakkan keadilan dan konstitusi rakyat harus cermat melihat semua bukti kecurangan yang sudah disampaikan. "Semua proses ini dipantau dan dikontrol oleh publik. Semuanya menyaksikan dan kita juga sudah menyampaikan keyakinan kita, kebenaran yang kita yakini di dalam sebuah persidangan dan itu menjdai sebuah fakta persidangan," tegas Luthfi. (PSP) |
| Polisi Tangkap Oknum Mahasiswa Pencuri Motor di Abepura Posted: 26 Jun 2019 11:27 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Tim Charli Polres Jayapura Kota, Provinsi Papua berhasil membekuk oknum mahasiswa berinisial BH (24), Senin (24/06/2019) siang pukul 14.00 wit, diseputaran jalan Baru, Pasar Yotefa, Distrik Abepura.Pelaku ditangkap atas kasus pencurian kendaraan bermotor berdasarkan Laporan polisi nomor LP/324/II/2018/Sek abepura/Tgl 19 februari 2018. Selain mengamankan pelaku, tim Charli pun berhasil menyita motor Honda Beat yang dicurinya pada Februari 2018 lalu diseputaran Waena. Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas. SH., S.IK melalui Ka Tim Charli Ipda Ronny R. Samory, SH siang tadi (25/06/2019) mengungkapkan pelaku dan barang bukti kini telah diamankan di Mapolsek Abepura guna proses lebih lanjut. Kata Ipda Ronny, dari hasil pemeriksaan pelaku mengakui perbuatannya serta merupakan DPO Polsek Abepura dalam kasus yang sama. "Pelaku merupakan DPO Polsek Abepura yang mana terlapor merupakan pelaku pencurian motor pada tanggal 29 April 2019 depan toko Agro abepura, sesuai dengan LP/590/IV/2019 SEK Abepura," jelasnya. Lanjut Ka Tim Charli, dari keterangan pelaku juga bahwa motor yang di curinya bersama rekannya berinisial MD yang saat ini sudah diproses hingga Kejaksaan, di jual di Genyem, Kabupaten Jayapura. "Saat ini Tim Charli telah berkoordinasi dengan unit reskrim sek abe untuk mengecek kendaraan tersebut ke genyem,"terang Ka Tim Charli. (HumasPoldaPapua) |
| Wiranto Tegaskan Polisi Berhak Bubarkan Demonstrasi Tak Berizin di MK Posted: 26 Jun 2019 10:21 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, bahwa aparat kepolisian tidak akan memberikan izin kepada masyarakat yang ingin melakukan aksi demonstrasi di sekitaran Mahkamah Konstitusi (MK) pada saat penyampaian hasil keputusan sidang sengketa Pemilihan Umum, Kamis (27/06/2019)."Pokoknya kita tidak kasih izin demonstrasi sekitar MK. Kalau ada demonstrasi, berarti tidak dapat izin," kata Wiranto kepada para wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (26/06/2019) siang. Karena tidak ada yang diberikan izin, lanjut Menko Polhukam, maka berarti polisi berhak membubarkan aksi demonstrasi di sekitaran MK. "Ini semua ada di Undang-undang, bukan polisi ngarang sendiri," tegasnya. Mengenai kemungkinan masih adanya pihak yang melakukan aksi di sekitaran MK besok, Menko Polhukam menduga kemungkinan ada yang mensponsori kegiatan tersebut. Untuk itu, Menko Polhukam menegaskan, akan mencari pihak yang mensponsori aksi tersebut. "Kita tunggu saja nanti. Dan kalau ada demostrasi liar, tentu ada sponsornya. Ada yang menggerakkan, yang bertanggungjawab mereka, nanti kita cari," kata Menko Polhukam. Sebagaimana diberitakan sebelumnya MK memutuskan untuk memajukan sidang pleno pengucapan putusan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dari semula Jumat (28/06/2019) menjadi Kamis (27/06/2019) pukul 12.30 WIB. Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono Soeroso mengatakan, keputusan untuk memajukan sidang pleno pengucapan putusan itu merupakan hasil dari Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Mahkamah Konstitusi pada Senin (24/06/2019) kemarin. "MK mempercepat pengucapan putusan sebelum tanggal yang ditetapkan, yakni 28 Juni 2019, karena secara internal Majelis Hakim memastikan, meyakini bahwa putusan itu sudah siap dibacakan pada Kamis (27/6)," kata Fajar di lantai 3 Gedung MK, Jakarta, Selasa (25/06/2019) siang. (Setkab) |
| Ini Alasan Petrus Fatlolon Kembali Moratorium Kegiatan Operasional PT.KJB Posted: 26 Jun 2019 10:11 AM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Bupati Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon SH., MH kembali melakukan penghentian sementara atau moratorium kegiatan operasional Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) dari PT. Karya Jaya Berdikari di Tanimbar melalui surat bernomor 552/785/2019 tertanggal 26/06/2019)."Menindaklanjuti surat Gubernur Maluku nomor 55/1850 tanggal 10 Juni 2019 yang salah satunya ditembuskan kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Maluku. Maka sesuai dengan perihal terpokok diatas, dengan ini disampaikan kepada Direktur Utama PT. KJB selaku pemegang saham agar segera menghentikan sementara (moratorium) seluruh aktivitas/kegiatan operasional pemanfaatan hasil hutan kayu sambil menunggu evaluasi lebih lanjut," ungkap dia. Surat moratorium yang ditujukan kepada Direktur PT.KJB, Ir. H. Muhamammad Saleh itu menyatakan penghentian atas pemanfaatan dari hasil hutan kayu yang ada di wilayah yang berbatasan dengan Australia itu hanya akan dicabut oleh Gubernur Maluku, Irjen Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail sebagai wakil pemerintah pusat di Provinsi Maluku.  Ditegaskan penutupan ini adalah hasil konsultasi dirinya dengan Gubernur Ismail yang pada kampanyenya Pilgub lalu telah berjanji kepada masyarakat Tanimbar untuk menutup beroperasinya HPH yang pada 19 September 2017 lalu berhasil mendesak dirinya untuk segera melakukan sasi adat guna penghentian sementara PT. KJB yang beroperasi di Desa Watmuri dan Desa Arma, Kecamatan Nirunmas di wilayah utara kabupaten tersebut, namun kemudian dinilai tidak terbukti melanggar oleh Kementerian Lingkungan Hidup."Ini menindaklanjuti dari akhir 2017 kemarin, sebelum ada kelompok LSM ini kan sudah ada demo dari beberapa desa. Dan saya meindaklanjuti itu. Bukan karena satu dua orang kemarin, tidak! Surat penutupan ini, kalau nanti mentri mau anulir saya punya surat penutupan itu urusan menteri," tegas dia. Fatlolon juga menyatakan bahwa moratorium ini dilakukan meski belum ada bukti baru. Sebab untuk mendapatkan bukti pelanggaran di PT.KJB, harus ada tim khusus yang dibentuk. "Untuk menyampaikan ada bukti baru kan harus ada tim dan saya belum ada tim untuk menyampaikan bahwa ada bukti baru.. Tim itu terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi, Kementerian dan mungkin mereka melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten," ujarnya. Sembari menegaskan bahwa tujuan penutupan saat ini agar pemerintah dan masyarakat dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup dari dampak pengelolaan hutan akibat beroperasinya HPH di Tanimbar. (Albert Batlayeri) |
| Jokowi dan Mauricio Macri Bahas Kerjasama Indonesia - Argentina Posted: 26 Jun 2019 10:10 AM PDT  BOGOR, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Republik Argentina Mauricio Macri mengadakan pertemuan bilateral bersama delegasi dari masing-masing negara. Pertemuan tersebut digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (26/06/2019).Pertemuan bilateral tersebut digelar dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Mauricio Macri dengan Madame Juliana Awada ke Indonesia. Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua negara membahas berbagai hal, utamanya peningkatan kerja sama di dua bidang, yaitu kerjasama perdagangan dan investasi, serta kerjasama people to people contact. "Argentina merupakan mitra perdagangan terbesar kedua Indonesia di Amerika Selatan. Tadi kami telah membahas peningkatan kerja sama ekonomi, khususnya di bidang perdagangan, pertanian, dan industri strategis. Kami membahas berbagai upaya menyeimbangkan perdagangan kedua negara termasuk melalui counter trade," jelas Presiden Jokowi dalam pernyataan pers bersama. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga menawarkan berbagai produk barang dan jasa yang dimiliki industri strategis Indonesia. PT Dirgantara Indonesia (DI) menawarkan pesawat, PT GMF menawarkan kerja sama dalam jasa pemeliharaan pesawat, dan PT INKA menawarkan produk lokomotif dan gerbong yang berstandar internasional. "Presiden Macri selanjutnya akan berdiskusi dengan pimpinan PT. DI dan PT. INKA sore hari ini mendapatkan gambaran yang lebih jelas," lanjut Presiden Jokowi, seperti dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan perlu dibukanya komoditas-komoditas pertanian Indonesia yang bisa masuk ke Argentina, baik itu berupa salak, manggis, nanas dan yang lain-lainnya. Untuk itu, Presiden Jokowi mendorong langkah-langkah untuk mendekatkan pengusaha Indonesia, di antaranya dengan mengundang partisipasi pengusaha Argentina pada Trade Expo Indonesia. "Indonesia juga terus mendorong peningkatan kerja sama perdagangan dengan MERCOSUR, blok dagang terbesar di Kawasan Amerika Selatan yang beranggotakan Argentina, Brasil, Paraguay dan Uruguay," imbuh Presiden. Sementara itu, untuk meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan, perdagangan dan investasi, pada hari ini di tempat yang terpisah, telah ditandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang pendidikan, kemudian Joint Ministerial Statement on the Establishment of the Working Group on Trade and Investment. Sebagai sesama negara agraris, Presiden Jokowi juga melihat potensi kerja sama di bidang pertanian. Presiden Jokowi menyambut baik kerja sama pengembangan sistem teknologi pertanian sebagai implementasi dari Rencana Aksi Kerja Sama Pertanian antara Argentina dan Indonesia. Presiden Macri mengaku sangat senang dengan sambutan hangat dari Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam kunjungan pertamanya ke Indonesia ini. Ia pun menyambut baik berbagai kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Argentina dan menilai potensinya sangat besar. "Saya di sini untuk menegaskan bahwa ada potensi yang sangat besar dalam hubungan Indonesia dan Argentina dan kita ingin mengembangkannya, memperdalamnya dalam hubungan perdagangan dan budaya. Ini adalah kemajuan yang sangat penting dan ini harus dua arah," kata Presiden Macri. Di bidang people-to-people contact, Presiden Jokowi mengangkat isu kebijakan visa yang dinilai menyulitkan bagi warga negara Indonesia. Menanggapi hal ini, Presiden Macri berjanji akan segera memperbaiki sistem visa supaya arus orang Indonesia dan Argentina yang saling mengunjungi bisa semakin meningkat. "Karena ini adalah dua negara yang sangat indah dan penuh dengan budaya," pungkas Presiden Macri. (Kemensetneg) |
| Jokowi dan Iriana Sambut Kunjungan Mauricio Macri dan Juliana Awada Posted: 26 Jun 2019 10:08 AM PDT  BOGOR, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo pada hari ini, Rabu (26/06/2019) menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Republik Argentina Mauricio Macri beserta Madame Juliana Awada di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.Rombongan Presiden Macri tiba sekitar pukul 11.10 WIB lalu disambut dengan pasukan Nusantara, korps musik, dan pasukan berkuda dari Paspampres. Sejumlah pelajar yang mengenakan pakaian adat Nusantara turut menyambut kedatangan Presiden Macri dengan mengibarkan bendera kedua negara. Prosesi penyambutan kemudian dilanjutkan dengan upacara penyambutan kenegaraan bagi keduanya. Saat itu, lagu kebangsaan kedua negara diperdengarkan dengan diiringi oleh dentuman meriam sebanyak 21 kali. Selesai upacara kenegaraan, Presiden Jokowi mengajak Presiden Macri masuk ke dalam Istana untuk kemudian menandatangani buku tamu kenegaraan. Di Ruang Teratai itu juga, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana bersama Presiden Macri dan Madame Juliana Awada melakukan sesi foto bersama. Rangkaian acara kenegaraan tersebut dilanjutkan dengan pertemuan tête-à -tête antara Presiden Jokowi dan Presiden Macri di veranda Istana. Tampak kedua Ibu Negara juga turut mendampingi dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, seperti dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin. Selesai berbincang di veranda, kedua kepala negara menuju Ruang Sayap Kiri Istana Bogor untuk kemudian melakukan pertemuan bilateral bersama delegasi dari kedua negara. Sementara Ibu Iriana mengajak Madame Juliana untuk meninjau batik di Ruang Perak. Usai memberikan keterangan pers bersama, kedua Kepala Negara melakukan pertukaran cenderamata. Presiden Jokowi menghadiahkan sebuah bola, sementara Presiden Marci memberikan sebuah jersey tim nasional sepak bola Argentina bertuliskan nama "Jokowi" dan bernomor punggung 10. Rangkaian prosesi penyambutan kenegaraan ini kemudian diakhiri dengan jamuan santap siang kenegaraan di Ruang Garuda. Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam upacara penyambutan kenegaraan ini yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Duta Besar Indonesia untuk Argentina Niniek Kun Naryatie. (Kemensetneg) |
| Petrus Fatlolon, Pendamping P3MD dan Tenaga Ahli Bahas Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa Posted: 26 Jun 2019 09:48 AM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Bupati Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon, SH, MH mengadakan pertemuan dengan para Pendamping Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dan Tenaga Ahli guna membahas lebih lanjut terkait optimalisasi pengelolaan keuangan desa di Kepulauan Tanimbar pada Rabu (26/06/2019).Mengawali arahannya Bupati Fatlolon memberikan apreseasi kepada para P3MD yang telah mengabdi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan memberikan kesempatan kepada para P3MD atau yang lebih dikenal dengan pendamping desa untuk menyampaikan saran maupun pertanyaan yang terkait dengan permasalahan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari beberapa saran yang disampaikan, Bupati menekankan tentang fokus utama Pemerintah Daerah untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Disampaikan bahwa menurunkan angka kemiskinan bukan hanya menjadi tugas SKPD semata tetapi semua lini harus bergerak bersama untuk menuntaskan permasalahan daerah ini. Pemerintah Desa, pengusaha, organisasi kemasyarakatan sampai kepada seluruh masyarakat harus bersinergi memberikan sumbangsihnya untuk menurunkan angka kemiskinan di bumi Duan Lolat. Bupati juga mengingatkan kepada para pendamping desa agar mengarahkan Pemerintah Desa sehingga program/kegiatan yang dilaksanakan di desa harus sinkron dengan target-target Pemerintah Daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten. Menjawab permasalahan kapasitas aparatur Pemerintah Desa yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, Bupati mengarahkan agar setiap desa dapat menganggarkan kegiatan peningkatan kapasitas sehingga aparatur Pemerintah Desa paham dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu juga, Bupati menegaskan tentang pentingnya peranan BUMDes. "Selama ini BUMDes hanya ada di atas kertas, saya ingin agar BUMDes benar-benar nyata dan berperan sebagai tulang punggung perekonomian desa, BUMDes juga harus berperan sebagai supermarket desa dan logistik desa. Hasil-hasil rakyat baik pertanian, perkebunan maupun perikanan dikumpulkan oleh BUMDes dan kemudian didistribusikan ke pasar," kata dia Bupati Fatlolon juga menambahkan bahwa BUMDes harus bekerja sama dengan BUMD untuk membantu distribusi hasil rakyat dan juga sebaliknya kebutuhan sembako masyarakat desa. Dari pertemuan ini diharapkan para pendamping desa dapat mengoptimalkan fungsi pendampingannya di desa-desa se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar Pemerintahan Desa dan masyarakat terus berpacu dalam membangun desanya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (HumasTanimbar) |
| Pulihkan Taliabu, Aliong Mus Ucapkan Terimakasih Kepada BPPB dan BNPB Posted: 26 Jun 2019 08:33 AM PDT  BOBONG, LELEMUKU.COM - Bupati Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara (Malut), H. Aliong Mus, mengucapkan rasa terimakasihnya kepada Badan Provinsi Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang dinilai telah membantu untuk memulihkan kondisi para korban bencana banjir terutama dengan mengakomodir bantuan dan akan mengfasilitasi proses bantuan 5 unit rumah milik warga yang sedang menghadapi musibah dikabupaten yang dipimpinnya.Setidaknya, keberadaan bantuan logistik dari BNPB dan bantuan BNPB melalui pemda, untuk melakukan relokalisasi bagi lima rumah yang berada di emperan kali yang selama ini menjadi keluar masuknya air dikala banjir. Akibtanya, sejumlah rumah pada titik tersebut menjadi rusak bahkan sampai terbawa arus. Demikian Bupati Pulau Taliabu, H. Aliong Mus, Rabu (19/6) di Pancadu. Menurutnya, berbagai bantuan dari pemerintah Provinsi dan pusat, tidak terlepas dari kepemimpinan Brigjen TNI AD Doni Monardo selaku Kepala BNPB yang telah mengakomodir permintaan pemda Pulau Taliabu melalui BPBD untuk menangani kerusakan rumah di Kabupaten Pulau Taliabu akibat bencana banjir. "Pemkab Pulau Taliabu, sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh BNPB dan BPPB, karena itu sudah sepantasnya kami sampaikan terima kasih mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu," tambahnya. Sementara itu, Bupati juga mengaku kalau usulan tahun sebelumnya itu baru bisa diakomodir pada tahun 2019 ini oleh pemerintah pusat melalui BNPB telah mengalokasikan dana stimulus untuk membantu pembangunan rumah warga yang terkena dampak banjir dan beberapa kegiatan lainnya. (HumasTaliabu) |
| Garuda Indonesia Siap Promosikan Wisata di Tanimbar Posted: 26 Jun 2019 02:40 AM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk siap untuk mempromosikan pariwisata, diantaranya pariwisata bahari, budaya, sejarah dan alam yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.Hal itu diutarakan oleh Sales Manager PT. Garuda Indonesia Saumlaki, Andhika Mahendra yang mengungkapkan bahwa pihaknya sangat antusias untuk membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Tanimbar dalam memperkenalkan objek-objek pariwisata yang ada di daerah yang dikenal sarat dengan adat istiadat budaya Duan Lolat itu hingga ke penjuru dunia. "Kami disini sangat antusias untuk mempromosikan pariwisata di Kepulauan Tanimbar," ujar dia kepada Lelemuku.com pada Senin (24/06/2019). Mahendra menuturkan jika selama tiga bulan terakhir di tahun 2019 ini pihaknya sudah melakukan pantauan ke beberapa tempat wisata di Tanimbar, seperti Pantai Sife dan Pantai Sembunyi di Pulau Asutubun, Pulau Matakus dan akan mengunjungi Pantai Weluan, Pantai Nukaha, Menara Suar di Desa Eliasa Kecamatan Selaru dan Perahu Batu di Desa Sangliat Dol, Kecamatan Wertamrian. "Kami melihat potensi wisata di daerah ini sangat bagus, karena lengkap. Dimana wisatawan bisa melihat pemandangan alam, pantainya, tarian tradisional dan adatnya. Serta yang paling penting lagi masyarakat di Tanimbar sangat ramah dan lingkungannya pun bersih," tuturnya. Mahendra mengatakan bahwa hasil dari pantauan yang dilakukan berkaitan dengan pendataan potensi pariwisata yang akan dilaporkan secara berkala ke Kantor Garuda Pusat. Ia pun menambahkan bentuk kerjasama yang ditawarkan pihaknya adalah dengan menggunakan jasa tur perjalanan wisata 'Garuda Indonesia Holiday' yang merupakan anak perusahaan garuda dan khusus melayani tur-tur pariwisata yang ada di daerah. "Itu akan menguntungkan kami juga karena penumpang datang kesini dengan menggunakan maskapai kami. Namun yang menjadi kendala saat ini, Garuda Indonesia Holiday minta ada tour operator lokal, yang tugasnya saling berkoordinasi satu sama lain dan hingga kini kami masih mencari," tutup dia. (Laura Sobuber) |
| Inilah Alasan Fitnah Thomas Charles John Tanago Dilaporkan ke Polisi Posted: 26 Jun 2019 02:34 AM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Koordinator Lapangan aksi masyarakat Tanimbar pada Senin (24/06/2019), Junus Fredek Batlajery, SH menyatakan bahwa alasan pihaknya mengambil langkah ini untuk menyadarkan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku agar selalu menjunjung tinggi kehidupan berbudaya yang saling menghargai dan tidak saling menjatuhkan lewat fitnah."Karena Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah daerah berbudaya yang memiliki norma adat yang tinggi ada nilai kesopanan dalam pola interaksi sosial masyarakat," ujar dia didampingi oleh anggota Tim Pelapor, Erick R. Uwuratuw dan Baltasar Ratuanik usai aksi damai di halaman Kantor Bupati Tanimbar, di Jalan Ir. Soekarno, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel). Batlajery melanjutkan, oknum warga yang berprofesi sebagai pengusaha dibidang pengelola hasil hutan dan aktivis lingkungan di Saumlaki bernama Thomas Charles John Tanago ini dinilai memanfaatkan isu hoax untuk memprovokasi warga agar tidak percaya dengan para pemimpin di kabupaten yang berbatasan dengan Australia ini. "Saudara Charles Tanago tidak memiliki budaya Tanimbar, budaya Duan Lolat yang saling memberi dan saling menerima. Sehingga dia bisa mendiskreditkan pimpinan-pimpinan kita yang memecahkan dan membangun imej agar masyarakat Tanimbar tidak percaya dengan pimpinan kita yang ada disini. Padahal mereka sedang gencar-gencarnya dan giat-giatnya membangun daerah ini," ujar dia. Dikatakan, Tanago diduga melakukan hal ini karena kepentingan pribadi terkait izin usaha pemanfaatan kawasan (IUPK) yang merupakan izin usaha yang diberikan pemda setempat untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan hutan produksi. IUPK yang diajukan perusahaannya di Tanimbar ini masih bermasalah dan menjadi pemicu ia membuat pernyataan dan tindakan provokatif. "Secara pribadi saya dapat sertakan karna keinginan yang bersangkutan untuk program pengusulan pembukaan lahan juga tidak tercapai yaitu berupa permohonan untuk pengajuan IUPK tidak dilaksanakan dan tidak diterima oleh pemerintah daerah, sehingga dia melakukan hoax dimana-mana," ungkap pria yang menjabat sebagai sekretaris di Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKD) Tanimbar ini. Ia menilai pernyataan Tanago terkait 3 pejabat yang menerima uang pungutan atau upeti dari PT. Karya Jaya Berdikari (KJB) yang saat ini mengelola hak pengusahaan hutan (HPH) di Pulau Yamdena sehingga tidak bisa menutup operasional perusahaan tersebut adalah upaya penyesatan. "Ia seolah-olah menjadi penyelamat atau malaikat. Kontribusi apa dia di Tanimbar, sebab latar belakang kehidupannya tidak ada disini," ungkap dia. Batlajery menegaskan pihaknya yang juga mewakili bupati sebagai pelapor, menyerahkan laporan polisi guna mengusut pelaku dan pihak-pihak terkait. "Kami melakukan penyerahan laporan polisi sekaligus penyerahan aspirasi terhadap penegakkan hukum atas pelanggaran berdasarkan undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008. Sekaligus dalam amanat kitab undang-undang pidana pasal 310 tentang penghinaan dan pecemaran nama baik serta pasal 390 tentang ungkapan berita bohong atau hoax," ujar dia. Selain mendukung ketiga pejabat, Batlajery menyatakan hal ini guna memberi efek jera, sehingga masyarakat yang masih menyalahggunakan media sosial untuk menyebar fitnah dan berita hoax terkait dengan pemerintahan daerah dapat berhenti. "Hari ini terkait dengan ketiga pemimpinan kita yang secara jelas pada 18 Juni 2019 telah mengungkapkan dalam Facebook yang telah mencemari pimpinan kita bahwa mereka telah diberikan upeti oleh company tertentu. Hal ini harus ada proses pembuktian, proses pembelajaran dan proses penegakkan hukum, sehingga masyarakat sadar hukum," tuturnya. Dikatakan banyak warga Tanimbar yang menyayangkan upaya fitnah ini, sehingga salah satu wujudnya dengan menunjukkan aksi damai didepan pemerintah. "Masyarakat dengan sadar sungguh tanpa direkayasa mereka hadir disini dalam rangka menyatakan aspirasi mereka agar pimpinan yang mereka sayangi (ketika difitnah), harus melaksanakan penuntutan hukum," tutup dia. (Albert Batlayeri) |
| Rp1.000 Jadi Rp1 pada 1 Januari 2020 Masih Wacana Bank Indonesia Posted: 26 Jun 2019 02:13 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Bank Indonesia (BI) menyatakan proses penyederhanaan nilai uang (redenominasi) rupiah dari Rp1,000 menjadi Rp1 pada tanggal 1 Januari 2020 masih menjadi wacana. Meskipun kabar tentang perubahan ini sudah ramai disebutkan di media sosial pada beberapa hari terakhir.Hal ini dikonfirmasi oleh akun Twitter resmi Bank Indonesia @Bank_Indonesia yang menyatakan pihaknya belum ada keputusan yang resmi dari pemerintah dan BI. "Pelaksanaan dari redenominasi rupiah, saat ini masih dalam kajian beberapa lembaga terkait, untuk proses selanjutnya menunggu arahan dan kebijakan dari pemerintah lebih lanjut," tulis penjelasan BI pada Rabu (26/06/2019). Sebelumnya pada 2017, BI menyatakan telah menyiapkan tahapan penyederhanaan nominal mata uang rupiah meskipun Rancangan Undang-undang (RUU) redenominasi baru akan masuk Program Legislasi Nasional (Proplegnas) untuk dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Gubernur BI saat itu, Agus Martowardojo menyatakan bila pembahasan tentang hal ini lancar dan disetujui pemerintah dan DPR saat itu, maka tahapan persiapan akan dimulai pada 2018 dan 2019. Selanjutnya dimulai masa transisi yang berlangsung selama 4 tahun, mulai dari 1 Januari 2020 hingga 1 Januari 2024. Selama masa transisi, akan berlaku uang dengan nilai rupiah lama dan rupiah baru, begitu juga dengan harga barang dan jasa yang harus dengan Undang-Undang memenuhi untuk dipasang harga-harga baru dan harga lama. Selanjutnya, 5 tahun ke depan mulai dari 2025 hingga 2029 akan diadakan finalisasi berupa penarikan rupiah lama. Sehingga total waktu redenominasi uang rupiah oleh Bank Indonesia memakan waktu 11 tahun. Namun wacana tersebut belum disepakati oleh seluruh pihak terkait, sebab program redenominasi masih dalam kajian beberapa lembaga terkait yang hingga saat ini masih belum diketahui perkembangannya. (Albert Batlayeri) |
| PBB Rilis Laporan tentang Keluarga dan Kesetaraan Gender Posted: 25 Jun 2019 10:21 PM PDT  NEW YORK, LELEMUKU.COM - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan hak-hak perempuan telah meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir ini, tetapi ketidaksetaraan dan kekerasan gender dalam keluarga masih saja ada.UN Women, yang dikenal sebagai "Entitas PBB Bagi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan," pada Selasa (25/06/2019) merilis laporan tahunan "Kemajuan Perempuan Dunia." Laporan itu mengidentifikasi cara-cara di mana "keluarga dapat menjadi tempat merawat, tetapi sekaligus konflik, ketidaksetaraan dan yang juga terlalu sering terjadi, yaitu kekerasan." Laporan itu mengatakan tiga juta perempuan tinggal di tempat-tempat di mana perkosaan dalam perkawinan tidak dianggap sebagai kejahatan. Satu dari lima negara memiliki hukum waris yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Sementara di 19 negara, perempuan diharuskan patuh pada suami. "Sekitar sepertiga perempuan yang menikah di negara-negara berkembang dilaporkan hanya memiliki sedikit suara atau bahkan tidak sama sekali tentang layanan kesehatan bagi mereka sendiri,'' tambah laporan itu. Dalam penjelasan singkat pada pers, Selasa (25/06/2019), Direktur Eksekutif UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka mengatakan kepada wartawan bahwa "keluarga dalam semua keragaman mereka, dapat menjadi pendorong fisik kesetaraan gender hanya jika pengambil keputusan mengeluarkan kebijakan yang berakar pada realitas tentang bagaimana orang hidup hari ini, di mana hak-hak perempuan menjadi intinya." Laporan itu mencatat kemajuan dalam banyak hal. Disampaikan bahwa usia perempuan untuk menikah sudah meningkat, sementara angka kelahiran sudah turun. "Ini membuat jumlah perempuan yang melanjutkan pendidikan di sekolah meningkat, sehingga memiliki peluang yang lebih baik di pasar tenaga kerja, dan mampu menopang diri mereka sendiri secara finansial untuk jangka waktu yang lebih lama pula," ujar Shahra Razavi, Kepala Riset dan Data di UN Women. Laporan itu juga mengatakan bahwa keluarga gay menjadi "semakin banyak" di dunia. Soal lapangan kerja, laporan ini menyoroti sejumlah perbedaan, di mana perempuan yang sudah menikah kurang berpartisipasi secara signifikan dalam angkatan kerja. Laporan itu menuduh bahwa perbedaan ini karena "perempuan harus melakukan pekerjaan rumah tangga dan layanan tidak berbayar lainnya tiga kali lebih besar dibanding laki-laki karena tidak adanya layanan perawatan yang terjangkau." UN Women juga menyampaikan delapan agenda kebijakan yang mencakup hukum non-diskriminatif, layanan publik yang dapat diakses, jalur bagi perempuan untuk dapat memiliki penghasilan sendiri. Menurut UN Women, sebagian besar negara dapat memberlakukan kebijakan yang direkomendasikan ini bagi kurang dari lima persen PDB nasional. "Laporan itu menyerukan kepada para pembuat kebijakan, aktivis dan semua lapisan masyarakat untuk merombak keluarga menjadi tempat kesetaraan dan keadilan," demikian laporan yang dikeluarkan pada Selasa itu. (VOA) |
| You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Social Plugin