Luhut Pandjaitan Ajak Perusahaan Jepang Tak Ragu Investasi di Indonesia

---

• Luhut Pandjaitan Ajak Perusahaan Jepang Tak Ragu Investasi di Indonesia
• Sri Mulyani Indrawati Harap Pengusaha Jepang Tingkatkan Investasi di Indonesia
• Thaher Hanubun Kunjungi Makam Nen Dit Sakmas di Wain
• MK Ungkap Dalil Kecurangan TSM di Pemilu Ranahnya Bawaslu
• Joko Widodo Puji Prabowo dan Sandiaga Uno Sebagai Sahabat
• Prabowo dan Jokowi Terima Putusan MK, Ajak Perdamaian Indonesia
• Anwar Usman Pimpin Pembacaan Putusan Sidang Gugatan Hasil Pemilu Presiden 2019
• MK Tolak Gugatan Prabowo dan Sandi, Jokowi dan Amin Pimpin Indonesia
• Thaher Hanubun Hadiri Deklarasi Nen Dit Sakmas jadi Tokoh Perempuan Kei
• Kodam Merdeka Gelar Pelatihan Kader Belanegara di Kompi Kavser 10
• Kodam Merdeka Terima 1 Unit Fortuner dari Pemprov Gorontalo
• Imam Nahrawi Khawatir Tiket Pesawat Terbang Pengaruhi PON XX 2020
• Mayat Perempuan Tangan Terikat Ditemukan di Cimuning
• Persiapkan TMMD ke 105, Ratusan Warga Desa Nyanglan dan TNI Serbu Lapangan Pau
• Narkotika Semakin Marak Tanda Ancaman bagi Provinsi Papua
• Edwin Silangen Optimis Festival Bunaken 2019 Pikat Banyak Wisatawan ke Sulut
• PT. Djarum Kudus Siap Beli Cengkih Petani Sulawesi Utara
• Bambang Soesatyo Nilai Filosofi Permendikbud No.51 Tahun 2018 Sudah Benar
• Pemkot Ambon dan India akan Jalin Kerjasama di Bidang Musik
• Diduga Cemari Biota Laut, Pemkot Ambon Tertibkan Toilet Gantung Pasar Arumbai
• Pemkot Ambon Ajak Dharma Wanita dan Kader Bina Keluarga Cegah Stunting

Luhut Pandjaitan Ajak Perusahaan Jepang Tak Ragu Investasi di Indonesia Posted: 27 Jun 2019 11:54 AM PDT OSAKA, LELEMUKU.COM - Menjelang dilaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara-Negara Group 20 (G-20), Pemerintah Indonesia menyelenggarakan Indonesia Round Table Business Meeting yang dilaksanakan di Wisteria Room, B1F The New Otani, Osaka, Jepang, Kamis (27/06/2019). Dalam pertemuan tersebut Delegasi Pemerintah Indonesia dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong. Sejumlah 21 (dua puluh satu) perusahaan Jepang turut hadir dalam pertemuan ini di antaranya Japan External Trade Organization (JETRO), Daihatsu Motor Co.LTD, Honda Motor Co.LTD, Marubeni Coorporation, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mitsui dan CO.LTD, Nippon Steel, Sumitomo Corporation, Toyota Tsuho Corporation. Mewakili Presiden Joko Widodo, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan dalam sambutannya mengatakan, bahwa ekonomi Indonesia berkembang baik dalam 5 (lima) tahun terakhir ini dengan pertumbuhan rata-rata 5 persen.  Selain itu, kepastian hukum dalam investasi Indonesia sangat penting, dan Presiden sangat memperhatikan hal tersebut. Menko Kemaritiman juga menyampaikan bahwa Jepang sangat konsisten menjadi partner Indonesia, dan dirinya tidak ragu dengan pengusaha Jepang untuk melakukan kerja sama di Indonesia. "Kemudahan investasi Indonesia pasti lebih baik di masa lalu," kata Luhut seraya menyampaikan bahwa dirinya meyakini perusahaan Jepang sudah merasakan hal tersebut. Pesan Presiden, lanjut Luhut, jangan pernah ragu investasi di Indonesia dan tidak ingin para investor dipersulit dalam proses investasi. Di akhir pernyataan, Menko Kemaritiman menyampaikan bahwa para menteri yang hadir dalam pertemuan tersebut untuk menjawab hambatan dari para investor. (Setkab) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Sri Mulyani Indrawati Harap Pengusaha Jepang Tingkatkan Investasi di Indonesia Posted: 27 Jun 2019 11:52 AM PDT OSAKA, LELEMUKU.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati berharap para pengusaha Jepang meningkatkan nilai investasinya di Indonesia. Sebab pasar Indonesia sangat besar dan juga strategis untuk menjadi hub bagi negara lain. "Dalam memperbaiki iklim investasi kami terus memperbaiki kebijakan. Saat ini Presiden Jokowi terus meminta diperbaiki iklim investasi," ujar dia saat Indonesia Round Table Business Meeting yang dilaksanakan di Wisteria Room, B1F The New Otani, Osaka, Jepang, Kamis (27/06/2019). Dalam bidang perpajakan, Menkeu menyampaikan bahwa Kementerian yang dipimpinnya terus mengeluarkan kebijakan untuk kemudahan dalam hal pajak.  "Fasilitas pertama yakni tax holiday untuk investasi baru terhadap 18 jenis sektor usaha, apakah itu petrokimia maupun elektronik," ungkapnya. Jika melaksanakan training, lanjut Menkeu, juga akan mendapatkan penambahan tax.  "Proses yang diberikan untuk tax holiday dan allowance akan sangat mudah jika sudah masuk dalam kategori tersebut. Saat ini sudah ada 289 triliun investasi baru," ujarnya. Selain tax holiday, lanjut Menkeu, Pemerintah juga menyiapkan Kawasan Berikat atau Industrial Zone dengan fasilitas yang telah diberikan pemerintah. "Kami juga tentu melihat banyak perusahaan masuk di bidang finansial atau financial inclusion," tambahnya Menkeu seraya berharap bahwa dengan digital banking bisa memasuki daerah yang terluar, terpencil, dan terdepan. Kementerian Keuangan, lanjut Menkeu, telah mengeluarkan peraturan Menkeu terkait kemudahan dalam properti. Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa bahan baku menjadi kunci dalam operasionalisasi industri. "Pengembangan pelabuhan Merak menjadi kebutuhan untuk pengembangan industri," ujarnya seraya menyampaikan adanya rencana pengembangan Pelabuhan Patimban. Dalam pertemuan tersebut Delegasi Pemerintah Indonesia dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong. Sejumlah 21 (dua puluh satu) perusahaan Jepang turut hadir dalam pertemuan ini di antaranya Japan External Trade Organization (JETRO), Daihatsu Motor Co.LTD, Honda Motor Co.LTD, Marubeni Coorporation, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mitsui dan CO.LTD, Nippon Steel, Sumitomo Corporation, Toyota Tsuho Corporation. Usai pertemuan Indonesia Round Table Business Meeting, dilaksanakan pertemuan One on One Meeting antara Pemerintah Indonesia dengan 6 (enam) perusahaan Jepang yang bertempat di Irish Room, B1, Hotel New Otani, Osaka, Jepang. (Setkab) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Thaher Hanubun Kunjungi Makam Nen Dit Sakmas di Wain Posted: 27 Jun 2019 11:46 AM PDT LANGGUR, LELEMUKU.COM - Bupati Maluku Tenggara (Malra), Provinsi Maluku, M. Thaher Hanubun mengunjungi Makam Nen Dit Sakmas, Tokoh perempuan Kei yang melahirkan hukum adat Larvul Ngabal di Desa Wain, Kecamatan Kei Kecil Timur pada Senin (24/06/2019). Bupati Hanubun selain berziarah kemakam Nen Dit Sakmas, juga untuk meninjauh pembangunan pra sarana penunjang yang saat ini sementara dikerjakan. "Tujuan Pemkab Malra membangun makam ini agar masyarakat Kei memaknai dan kembali ke asalnya. Artinya, kita dapat memahami dan mengetahui adat dan budaya setempat dan tokoh penting yang melahirkan dan meletakan hukum dasar Larvul Ngabal di bumi Kei," kata dia di Langgur. Bupati bersama ibu-ibu berziarah dan memperingati satu hari Nen Dit Sakmas, agar semua orang mengetahui siapa sebenarnya tokoh penting dibalik lahirnya hukum adat Kei tersebut. Menurutnya, dalam hukum adat Nen Dit Sakmas, termasuk hukum adat Hawear Balwirin atau Sasi, masyarakat Kei bisa memahami tujuan adat dan martabat wanita Kei. "Apa yang sudah diputuskan oleh tokoh Nen Dit Sakmas harus kita lakukan dan kaum laki-laki harus menghormati kaum perempuan khusus perempuan Kei," pintanya. Makna dari semua perjalanan ini menurut Hanubun sangat luar biasa, karena Nen Dit Sakmas tokoh wanita Kei dan tokoh-tokoh Leluhur lainya bersama-sama menetapkan hukum adat Kei Larvul Ngabal di rumah Amalir Loor di Desa Ellar. Kita tidak hanya bersuara dan mengakui kita anak adat, tetapi anak adat itu didasari atas sikap, perbuatan dan ucapan yang kita lakukan dan lontarkan kepada orang lain," paparnya. Dilanjutkan, tradisi dan budaya di Kepualauan Kei harus selalu dijaga dan dirawat bersama oleh masyarakat dan Pemda melalui berbagai cara, termasuk bidang pendidikan. "Semua sikap kita bisa mencerminkan apakah kita anak adat atau tidak. Untuk itu, cerita Nen Dit Sakmas di angkat supaya memaknai semua tatanan kehidupan orang Kei. Dikatakan, Pemkab Malra akan mengangkat cerita tokoh perempuan Kei Nen Dit Sakmas agar masyarakat mengetahui terlebih dahulu mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai menengah, bahkan dimasukan dalam kurikulum pelajaran. Rencananya budaya Kei akan ditampilkan melalui kurikulum pelajaran yang sifatnya umum sehingga tidak menimbulkan beda pendapat, dan ini akan dimasukan dalam muatan lokal bagi SD dan SMP dan sudah jalan pada tahun ajaran ini," ujar dia. (DiskominfoMalra) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

MK Ungkap Dalil Kecurangan TSM di Pemilu Ranahnya Bawaslu Posted: 27 Jun 2019 10:55 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) menilai, dalil permohonan mengenai adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) selama proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 berlangsung merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Sedangkan kewenangan MK sesuai dengan undang-undang adalah tentang perselisihan hasil penghitungan suara. Sementara terhadap dalil pemohon lainnya, Mahkamah menilai dalil yang diajukan tidak disertakan bukti yang terang, sehingga tidak dapat dibuktikan serta menyakinkan, sehingga dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan pertimbangan itu, MK menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019. "Mengadili, menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/06/2019) malam. Sebelumnya, Mahkamah tetap mempertimbangkan perbaikan permohonan Prabowo-Sandi yang diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2019, meskipun Peraturan MK No.4/2018 tidak memberikan kesempatan bagi pemohon perkara sengketa hasil Pemilu Presiden untuk melakukan perbaikan permohonan. Putusan ini memperkuat penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai peraih suara terbanyak pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2019-2024, berdasarkan keputusan hasil rekapitulasi nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (21/5) dinihari. (Setkab) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Joko Widodo Puji Prabowo dan Sandiaga Uno Sebagai Sahabat Posted: 27 Jun 2019 10:36 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Beberapa saat setelah Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan yang menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019, baik pasangan Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo dan Kiai Ma'ruh Amin maupun pasangan Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uni menyampaikan pernyataan pers di tempat terpisah. Pasangan Nomor Urut 01 Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin menyampaikan pernyataan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis (27/06/2019) malam, beberapa saat sebelum Joko Widodo selaku Presiden RI 2014-2019 terbang ke Jepang mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group 20 (G-20), di Osaka, Jepang. Dalam pernyataannya Joko Widodo (Jokowi) memuji Prabowo dan Sandiaga Uno yang menurutnya memiliki sikap negarawan dalam menghadapi hasil putusan MK yang menolak gugatan tim 02. Jokowi menyatakan memiliki kesamaan visi dengan Prabowo dan Sandi. "Saya meyakini kebesaran hati dan kenegarawanan sahabat baik saya, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno," kata Jokowi. Ia mengajak rakyat Indonesia untuk bersatu kembali bersama-sama membangun Indonesia, bersama-sama memajukan Indonesia, Tanah Air kita tercinta. "Tidak ada lagi 01 dan 02 yang ada persatuan Indonesia," tegas Jokowi. Menurut Jokowi,  kita harus saling menghargai, walaupun pilihan politik kita berbeda tapi kita harus saling menghormati, walaupun pilihan politik kita berbeda pada saat pilpres tapi kita harus, tapi kita harus sampaikan presiden-wakil presiden terpilih adalah presiden bagi seluruh bangsa, bagi seluruh rakyat indonesia. Ia menyatakan putusan MK adalah putusan yang bersifat final. "Sudah seharusnya kita menghormati dan melaksanakan bersama-sama," ujarnya. Selanjutnya Jokowi berterima kasih kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum), kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dan kepada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang melalui perannya masing-masing telah sukses memastikan terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil. Serta kepada Mahkamah Konstitusi atas putusannya terkait sengketa Pilpres 2019 yang telah memutus sengketa Pilpres secara adil dan transparan. Sementara itu Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto didampingi Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Uni dalam pernyataanya mengatakan, pihaknya menghormati hasil yang telah diputuskan dan disahkan dari sidang gugatan sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi. "Kami menghormati hasil Mahkamah Konstitusi tersebut. Kami menyerahkan seluruhnya kebenaran dan keadilan yang Hakiki kepada Allah SWT," kata Prabowo di kediaman Kartanegara Jakarta, Kamis (26/06/2019) malam. (Setkab) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Prabowo dan Jokowi Terima Putusan MK, Ajak Perdamaian Indonesia Posted: 27 Jun 2019 10:32 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Kedua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) tahun 2019, yakni Joko Widodo - Ma'aruf Amin dan Prabowo Subianto Djojohadikusumo - Sandiaga Salahudin Uno menanggapi hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan positif. Meski mengalami pro dan kontra selama sidang gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, namun kedua pemimpin ini mampu menunjukkan sikap positif yang mendamaikan semua pihak. Prabowo Terima, Meski Kecewa Tanggapan pertama dilakukan oleh pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Mereka menyatakan menerima keputusan MK yang menolak seluruh permohonan yang diajukan pihaknya dalam sengketa pilpres. Meski kecewa, Prabowo menyatakan dirinya dan Sandi serta Badan Pemenangan Nasional (BPN) hingga para pendukungnya akan patuh terhadap putusan konstitusi. "Kami menyatakan, kami hormati hasil keputusan MK tersebut. Kami serahkan sepenuhnya kebenaran yang hakiki pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa," ujar Prabowo dalam jumpa pers beberapa saat setelah Mahkamah Konstitusi menetapkan putusannya terhadap sengketa hasil pemilu presiden 2019 di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (27/06/2019) malam . Didampingi oleh calon wakil presiden 02 Sandiaga Uno beserta sejumlah petinggi partai koalisi Adil Makmur, Prabowo menyatakan dirinya sadar bawah putusan MK itu telah menimbulkan kekecewaan termasuk di kalangan pendukungnya. Prabowo meminta para pendukung tetap berjuang sesuai dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. "Saya minta kepada seluruh pendukung mari kita tidak berkecil hati, tetap tegar, tenang dalam berjuang seusai kerangka damai dan konstitusi kita, yaitu UUD 1945. Kita harus memikirkan kepentingan yang lebih besar, keutuhan bangsa dan negara. Kita harus memandang bahwa seluruh anak bangsa adalah saudara-saudara kita sendiri," ujar Prabowo Hal itu ia ungkapkan dalam merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh dalil permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan tim hukum Prabowo-Sandiaga. "Walaupun kami mengerti keputusan itu sangat mengecewakan bagi kami, dan para pendukung Prabowo Sandi. Namun sesuai kesepakatan, kami akan tetap patuh dan ikuti jalur konstituisi kita yaitu UUD 1945 dan sistem perundangan yang berlaku," kata Prabowo. Jokowi Siap Jadi Pemimpin Untuk Semua Beberapa saat kemudian capres nomor urut 01 Joko Widodo, melakukan konferensi pers dan menyatakan dirinya  berjanji akan menjadi presiden bagi semua. Jokowi menggarisbawahi bahwa putusan MK adalah putusan yang bersifat final dan harus dihormati serta dilaksanakan bersama-sama. "Saya dan Ma'ruf Amin berjanji akan menjadi presiden dan wapres bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali," demikian tegas Joko Widodo di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis malam. Seperti diberitakan VOA Indonesia, Jokowi mengatakan, kini tak ada lagi 01 dan 02. Yang ada adalah persatuan Indonesia. "Tidak ada lagi 01 dan 02. Yang ada persatuan Indonesia. Walau pilihan politik berbeda, kita harus saling menghargai. Walaupun pilihan politik kita berbeda, kita harus saling menghormati. Walaupun pilihan politik kita berbeda pada saat pilpres, kita harus sampaikan presiden-wakil presiden terpilih adalah presiden bagi seluruh bangsa, bagi seluruh rakyat Indonesia," tutur Jokowi. "Saya yakin semangat kita sama, yaitu Indonesia yang bersatu untuk membangun Indonesia yang maju, yang mampu bersaing dengan negara2 lain, yang menang, unggul, membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Idonesia," tegas Joko Widodo. Hal senada disampaikan cawapres Ma'ruf Amin yang menyatakan tidak ada lagi friksi karena rakyat Indonesia adalah satu kesatuan dan tidak terpecah. "Keputusan MK bukan untuk memenangkan salah satu pihak tapi untuk kemashlahatan seluruh bangsa. Mari kita sikapi demi keutuhan bangsa. Tidak ada lagi friksi-friksi karena kita adalah satu, bangsa Indonesia," ujarnya. Ditambahkannya, "dengan bismillahirrohman nirrahim, kita bersama-sama membangun negeri ini untuk kebaikan bangsa semua." Secara khusus Joko Widodo menyampaikan penghargaan atas kebesaran hati dan kenegarawanan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, yang menurutnya "memiliki visi yang sama untuk membangun Indonesia ke depan." Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pemilihan umum 2019, khususnya kepada KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP, TNI-Polri, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung. "Juga tentunya kepada partai-partai koalisi dan relawan yang sudah bekerja keras, dan seluruh rakyat Indonesia," ujar Jokowi menutup pernyataan persnya. (Albert Batlayeri) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Anwar Usman Pimpin Pembacaan Putusan Sidang Gugatan Hasil Pemilu Presiden 2019 Posted: 27 Jun 2019 08:35 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Setelah membacakan putusan dalam sidang gugatan hasil pemilu presiden 2019 secara bergantian selama sembilan jam sejak jam 12.30 siang. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam putusannya mengatakan "mengadili, menyatakan, dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan: menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya." MK menyatakan penanganan pelanggaran administratif yang disebut pemohon, dalam hal ini tim kuasa hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, "bersifat terstruktur, sistematis dan masif" dalam pemilu merupakan kewenangan Bawaslu. Sedangkan kewenangan MK adalah tentang perselisihan hasil penghitungan suara. Dalam amar putusannya, MK menolak semua dalil pemohon yang dinilai tidak beralasan karena tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dan hubungannya dengan perolehan suara. Putusan ini memenangkan pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Hakim MK Menegaskan "Hanya Takut pada Allah SWT" Sebelumnya ketika memulai sidang putusan sengketa hasil pemilihan presiden 2019, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan menggarisbawahi bahwa seluruh hakim MK "hanya takut pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa." Dengan tegas ia mengatakan "kami telah berijtihad, berusaha sedemikian rupa untuk mengambil keputusan dalam perkara ini, yang tentu saja harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di dalam persidangan." Ditambahkannya bahwa para hakim majelis Mahkamah Konstitusi tahu bahwa keputusannya tidak mungkin memuaskan semua pihak, "untuk itu kami mohon tidak dijadikan ajang untuk saling menghujat dan memfitnah." Prabowo-Sandiaga Uno Akan Sampaikan Pernyataan atas Putusan MK Berdasarkan pantauan VOA di lapangan, pimpinan serta petinggi partai yang tergabung dalam Koalisi Adil Makmur telah berkumpul di kediaman calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan; tidak saja untuk menyaksikan bersama-sama sidang putusan sengketa di MK, tetapi juga untuk menyikapi hasil sidang itu. Beberapa sumber mengatakan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno akan menyampaikan pernyataan resmi Kamis sore. Sementara itu sejak pagi sekitar seribu pengunjukrasa telah memadati kawasan di sekitar gedung MK, mulai dari Patung Kuda hingga di depan gedung Kementerian Polhukam. Lebih dari 47.000 personil gabungan TNI-Polri dikerahkan mengamankan situasi, termasuk 13.000 personil yang ditempatkan di MK. (VOA) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

MK Tolak Gugatan Prabowo dan Sandi, Jokowi dan Amin Pimpin Indonesia Posted: 27 Jun 2019 08:02 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan Hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dari Kuasa Hukum Tim Pasangan Calon (Paslon) Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Dengan putusan ini pasangan Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin tak lagi ada halangan untuk menduduki kursi Presiden dan Wakil Presiden pada masa jabatan 2019-2024. "Mengadili, menyatakan, dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan: menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan dalam sidang gugatan hasil pilpres di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/06/2019) malam. Dalam kesimpulannya, MK berkesimpulan berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Pemohon disebut memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Selain itu, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. MK menyatakan penanganan pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pemilu merupakan kewenangan Bawaslu. Sedangkan kewenangan MK disebut sesuai undang-undang adalah tentang perselisihan hasil penghitungan suara. Menolak Semua Dalil Dalam putusannya, MK menolak semua dalil permohonan Prabowo-Sandiaga sebab dalil yang diajukan tidak beralasan menurut hukum. Karena pemohon tidak bisa membuktikan dalil permohonannya dan hubungannya dengan perolehan suara. Dalil yang ditolak di antaranya soal money politics atau vote buying oleh Jokowi-Ma'ruf. Ini terkait dengan dugaan penyalahgunaan anggaran hingga program negara oleh Jokowi. Menurut majelis hakim MK, tim hukum Prabowo-Sandiaga juga tak merujuk pada definisi hukum tertentu terkait money politics atau vote buying. Tim 02 tidak membuktikan secara terang hal-hal yang didalilkan itu mempengaruhi perolehan suara Prabowo-Sandi ataupun Jokowi-Ma'ruf. Majelis hakim menyebut, dalam persidangan, tidak terungkap apakah pemohon sudah melaporkan dugaan pelanggaran yang didalilkan itu kepada Bawaslu atau belum. Kedua, dalil permohonan soal dugaan ketidaknetralan aparat. Menurut Mahkamah, pemohon, yakni tim Prabowo-Sandiaga, tidak memberikan bukti meyakinkan soal dalil ketidaknetralan aparatur negara. Bukti pemohon yang diperiksa adalah surat, video, dan keterangan saksi. "Misal bukti P-111, setelah memeriksa saksama, ternyata isinya berupa imbauan presiden kepada jajaran Polri untuk mensosialisasikan program pemerintah. Hal itu adalah sesuatu wajar yang dilakukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Tidak ditemukan adanya ajakan memilih paslon tertentu dan bukti-bukti tertulis yang diajukan pemohon seluruhnya hanya berupa fotokopi berita online (yang) tidak serta-merta menjadi bukti tanpa didukung bukti lain. Masih dibutuhkan bukti lain karena harus dibuktikan pengaruhnya," kata hakim konstitusi. Ketiga, MK menguraikan dalil gugatan Prabowo-Sandi soal dugaan pengerahan pejabat negara dan pelanggaran netralitas ASN, mulai dari percepatan THR ASN, kenaikan honor pendamping dana desa, dukungan sejumlah kepala daerah, hingga aksi sejumlah menteri yang dinilai mengkampanyekan Jokowi. MK lalu menguraikan bahwa segala permasalahan tersebut sudah diproses oleh Bawaslu. "Sebagaimana telah diuraikan di atas dan disampaikan di persidangan Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya, terlepas dari apa pun keputusannya, yaitu untuk dalil pemohon angka satu, angka empat, angka lima, dan tiga belas. Sementara untuk dalil lainnya, Mahkamah tidak menemukan fakta di persidangan apakah pemohon pernah membuat pengaduan ke Bawaslu yang diduga pelanggaran TSM," ujar hakim konstitusi. Keempat, soal dalil mengenai Situng terkait Prabowo-Sandiaga kehilangan suara 2.871 suara dalam sehari. Dalam dalil tersebut, disebutkan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin justru bertambah suaranya. "Bukti video yang dimaksud hanyalah narasi yang menceritakan adanya akun Facebook yang bertambah dan hilangnya suara paslon. Sesuai dengan posisi Situng, yang bukan merupakan basis rekapitulasi suara hasil karena masih dimungkinkan adanya koreksi dan perubahan. Narasi tersebut sama sekali tidak menjelaskan apa pun terkait dengan hasil akhir rekapitulasi perolehan masing-masing paslon," tutur hakim konstitusi Enny Nurbaningsih. Kelima, soal gugatan Prabowo-Sandiaga yang mempersoalkan netralitas ASN. MK menegaskan penyelesaian persoalan netralitas ASN merupakan kewenangan Bawaslu. Keenam, MK menganggap dalil adanya TPS siluman yang diajukan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 tidak jelas. Alasannya, MK menilai dalil tersebut tidak dapat diperiksa karena bukti yang diajukan oleh tim 02 tidak bisa menunjukkan dengan jelas TPS siluman yang dimaksud. DPT Tidak Wajar, Tidak Relevan Pada dalil ketujuh, MK menyebut dalil tim hukum Prabowo -Sandiaga mengenai daftar pemilih tetap (DPT) tidak wajar 17,5 juta ditambah daftar pemilih khusus (DPK) 5,7 juta adalah tidak wajar dan menimbulkan penggelembungan suara bagi Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin tidak terbukti. MK menyatakan argumen terkait itu tidak relevan. "Menimbang bahwa pemohon mendalilkan ada kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai dengan jumlah DPT, DPTb, dan DPK di 13.170 TPS yang tersebar di berbagai provinsi hingga kecamatan, kesalahan demikian terjadi karena, menurut pemohon, termohon tak memiliki sistem untuk menjamin akurasi penjumlahan suara sah dari kedua paslon," kata hakim MK Manahan MP Sitompul. Dalam dalil tersebut, kata Manahan, tim Prabowo-Sandi memberi contoh terjadinya kesalahan input data di Situng KPU. Tim Prabowo-Sandi mengatakan kesalahan itu terjadi di TPS 3 Desa Gembol, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. "Perolehan suara di TPS 3 Desa Gembol Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, menurut formulir C1, paslon 01 memperoleh 217 suara sedangkan dalam Situng digelembungkan menjadi 271 suara. Sementara paslon 02 tetap memperoleh 20 suara. Adapun suara sah di TPS tersebut sebanyak 237 suara," kata Manahan. Terkait hal itu, tim Prabowo-Sandi lalu mengajukan alat bukti bertanda bukti P150 berupa tautan bit.ly/kacausitung. Namun, kata Manahan, tim Prabowo-Sandi tidak menyertai penjelasan rinci mengenai keberadaan, nomor, ataupun lokasi 13.170 TPS yang jumlah suara sahnya tidak sesuai dengan jumlah DPT, DPTb, dan DPK. "Ketiadaan penjelasan demikian mengakibatkan tidak mungkin bagi Mahkamah untuk memeriksa serta menemukan kebenaran dari dalil pemohon apalagi menemukan kerugian pemohon akibat adanya 13.170 TPS dimaksud," kata dia. Namun, terkait kesalahan input data perolehan suara TPS 3 Desa Gembol, hakim MK kembali menyatakan situs Situng KPU bukan data valid yang dipakai sebagai dasar rekapitulasi suara. Sebab jumlah perolehan suara sah yang valid dilakukan lewat rekapitulasi berjenjang dari PPK hingga KPU tingkat nasional. Pada Selasa (21/05/2019) dini hari WIB, KPU menetapkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 sebagai peraih suara terbanyak dalam Pilpres 2019. Jokowi-Amin meraih 85.607.362 suara sah, sedangkan Prabowo-Sandi memperoleh 68.650.239 suara. Tak terima dengan keputusan tersebut, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi melayangkan gugatan ke MK pada Jumat (24/05/2019) malam. (Albert Batlayeri) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Thaher Hanubun Hadiri Deklarasi Nen Dit Sakmas jadi Tokoh Perempuan Kei Posted: 27 Jun 2019 07:32 AM PDT LANGGUR, LELEMUKU.COM - Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun dan Wakil Bupati, Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Provinsi Maluku, Ny Eva E. Hanubun bersama Wakil Ketua, Ny R. Beruatwarin menghadiri Acara Deklarasi Nen Dit Sakmas Sebagai Tokoh Perempuan Kei dan Pelopor Hukum Adat Larwul Ngabal di Aula Kantor Bupati, Rabu, (26/06/2019). Acara diawali dengan Toar Taroman oleh Rat Bomaf, Drs. Hi. Abdul Hamid Rahayaan dan didampingi Rat Maur Ohoi Wut, Leopold Rahail dan Rat Lo Ohoitel, Moh. Ekan Refra. Turut hadir pada Acara tersebut Anggota DPRD Kab. Malra, Para Rat, Tokoh Agama, Pimpinan OPD, Para Ketua Organisasi Perempuan di Malra. Pada kesempatan tersebut, Bupati dalam Bahasa Kei menyampaikan apresiasi kepada kedua Ibu, Ibu Ketua dan Wakil Ketua TP-PKK Kab. Malra yang pada hari ini telah melaksanakan kegiatan Deklarasi Nen Dit Sakmas Sebagai Tokoh Perempuan Kei dan Pelopor Hukum Adat Larwul Ngabal. "Mulai hari ini, kaum perempuan diangkat derajatnya, harkat dan martabat kaum perempuan," ujar Bupati. Menurut Bupati, ada Pahlawan Perempuan Cut Nyak Dien dan pahlawan perempuan lainnya, di Kei kita miliki Nen Dit Sakmas yang melahirkan Hukum Hawear Balwirin (tanda larangan). Bupati kemudian mengandaikan hidup Orang Basudara Kei bagaikan "Vuut Ain Mehe Ni Ngivun, Manut Ain Mehe Ni Tilur." Sebelum Agama masuk di Kei, kita semua adalah saudara, namun terkadang kita menyimpang dari hal itu. Ia juga kemudian mengibaratkan hidup keseharian Orang Kei Sebagai Anak Adat yang tahu, paham dan diberikan petuah atau pesan-pesan dari Para Raja dan orang tua-tua tentang tata krama dan sikap menghargai orang lain. Bupati kemudian mengingatkan ketika menyanyikan lagu Kei bersama Guru-Guru Kei, "Nit Nan Uk, Mav Nan Ahang..." mengibaratkan, ketika ada selisih paham, namun dalam suasana duka, acara pernikahan dan acara keluarga lainnya, kita semua bersatu hati dan hilangkan perbedaan. Bupati Hanubun berpesan kepada Para Ibu TP-PKK agar pada kesempatan berikut selalu memberikan penghormatan kepada Nen Dit Sakmas yang akan diperingati pada setiap tanggal 7 September sebagai Hari Nen Dit Sakmas. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Sinopsis Nen Dit Sakmas oleh P. Renwarin, SE, M.Si (Sekretaris Dinas Pariwisata Kab. Malra) dan dilanjutkan dengan Pembacaan Deklarasi Nen Dit Sakmas oleh P. Savsavubun, SH (Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Malra). Acara dilanjutkan dengan persembahan tarian adat dan diakhiri dengan Ngel-Ngel atau Kidung Adat oleh Para Ibu dan foto bersama Keluarga Besar Tim Penggerak PKK Malra. (HumasMalra) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Kodam Merdeka Gelar Pelatihan Kader Belanegara di Kompi Kavser 10 Posted: 27 Jun 2019 06:08 AM PDT AIRMADIDI, LELEMUKU.COM - Kodam XIII/Merdeka menggelar Pelatihan Kader Belanegara Triwulan II TA 2019 di Lapangan Upacara Kompi Kavser 10/MSC, Wori, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Selasa (25/6/2019). Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang yang dibacakan Aster Kasdam XIII/Merdeka Kolonel Kav Abdul Haris mengatakan bahwa materi penataran ini dikemas sedemikian rupa agar dapat menumbuhkan kemauan dan menggelorakan semangat bela negara di hati para peserta tanpa menimbulkan kesan indoktrinasi dan keterpaksaan. "Saya berharap penataran kader bela negara ini dapat menjadi wahana untuk memperluas wawasan kebangsaan yang lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang semakin kompleks" ujar Pangdam. Lebih lanjut Pangdam Sampaikan bahwa Tujuan penataran kader bela negara yang secara rutin diselenggarakan oleh Kodam XIII/Merdeka ini adalah untuk meningkatkan pemahaman generasi muda tentang nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara, yakni cinta tanah air, kerelaan berkorban, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. "Tingkatkan pemahaman nilai-nilai kebangsaan yang bersumber pada empat konsensus dasar serta nasionalisme dan patriotisme," lanjut Mayjen Tiopan. Sejumlah materi dan pelatihan akan di berikan kepada para peserta, Di antaranya Materi tentang Bela Negara, bahaya Narkoba, bahaya penyakit HIV/AIDS, penanggulangan bencana, kepemimpinan, pencegahan dan penanggulangan terorisme, peraturan baris-berbaris, pembinaan jasmani, dan pengetahuan navigasi darat. (Pendam13) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Kodam Merdeka Terima 1 Unit Fortuner dari Pemprov Gorontalo Posted: 27 Jun 2019 05:38 AM PDT MANADO, LELEMUKU.COM - Kodam XIII/Merdeka menerima 1 Unit Mobil Fortuner dari Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk Operasional Kodam yang bertempat di Lantai 4 Kodam XIII/Merdeka, Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada Kamis (27/06/2019). Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang dalam sambutannya mengatakan bahwa warga Kodam XIII/Merdeka, patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus berharap bahwa dengan tambahan 1 unit kendaraan roda empat tersebut Kodam XIII/Merdeka dapat semakin meningkatkan mobilitas kemampuan teritorialnya. "saya apresiasi yang mendalam kepada Bapak Gubernur atas perhatiannya kepada Kodam XIII/ Merdeka dengan mengupayakan pemberian bantuan mobil Fortuner untuk operasional Kodam XIII/Merdeka" Ujar Pangdam. Lebih Lanjut Pangdam Sampaikan bahwa Sudah menjadi tanggung jawab aparat negara dan pemerintah daerah untuk senantiasa bekerjasama bahu-membahu menyejahterakan rakyatnya. hubungan yang harmonis dan kerjasama yang sinergis antara Kodam XIII/Merdeka beserta jajaran dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Gorontalo tentunya sangat bermanfaat bagi pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. "kerjasama dan pemberian bantuan tersebut tidak berhenti di tahun ini saja, tetapi terus berlanjut di tahun-tahun yang akan datang " Lanjut Mayjen Tiopan. Kerjasama yang sudah dilaksanakan dalam tahun ini yaitu bantuan dana kegiatan karya bakti TNI juga dari para bupati/walikota se-Gorontalo termasuk juga dari Gubernur, bantuan mobil dari Bupati Pohuwato, dari Bupati Gorontalo Utara, dan dari Walikota Gorontalo, bantuan motor trail 4 buah dari Walikota Gorontalo untuk Satgas Pam Kota Yonif 713/Satyatama, hibah lahan dari Bupati Pohuwato untuk tempat latihan Yonif 713/Satyatama dan pembangunan Secata Rindam XIII/ Merdeka, hibah lahan dari Bupati Boalemo untuk pembangunan Kodim Boalemo, serta 2 motor roda tiga Tossa dan 4 ekor sapi untuk program budidaya ternak dari Bupati Bone Bolango. Hadir dalam kegiatan ini diantaranya Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Para Bupati/Walikota se-Gorontalo, Irdam, Kapoksahli Pangdam XIII/ Merdeka, Danrem 133/Nani Wartabone, Para Asisten dan Kabalak serta LO AL dan LO AU Kodam XIII/Merdeka. (Kodam13) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Imam Nahrawi Khawatir Tiket Pesawat Terbang Pengaruhi PON XX 2020 Posted: 27 Jun 2019 04:51 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Mahalnya harga tiket penerbangan saat ini dikhawatirkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawhi, saat berkunjung ke Kota Jayapura, satu pekan yang lalu. Jika (harga tiket) masih mahal hingga tahun depan, ia khawatir hal itu akan berpengaruh pada tingkat kunjungan atlet maupun official saat perhelatan Pekan Olahraga Nasiona XX 2020 di bumi cenderawasih. "Tentu harapan kita jangan sampai karena tiket pesawat mahal, atlet tidak datang bertanding ke Papua. Ini berarti harus disiasati dan dipersiapkan dari sekarang," terangnya pekan kemarin. Menurut dia, masalah ini sangat penting untuk diselesaikan mengingat ribuan orang akan datang ke Papua untuk mengikuti serta menyaksikan perhelatan pesta olahraga nasional empat tahunan tersebut. Oleh karenanya, ia memastikan bakal akan menggelar rapat khusus dengan Kementerian Perhubungan dan lembaga terkait lainnya, untuk membicarakan persoalan mahalnya harga tiket maupun transportasi untuk PON XX tahun 2020 di Provinsi Papua. "Yang pasti masalah transportasi ini akan menjadi prioritas dalam sejumlah pembahasan dengan pihak terkait selain persiapan infrastruktur PON". "Makanya, sesampai kami di Jakarta akan ada rapat khusus (bersama Kemenhub) untuk bagaimana ada persiapan anggaran guna memberi kemudahan transportasi saat pelaksanaan PON nanti," tegasnya. Imam juga pada kesempatan itu, mengimbau pemerintah daerah agar menyiapkan anggaran sekaligus dan mempromosikan destinasi menarik di Papua, yang dapat dikunjungi wisatawan. "Sehingga nanti orang datang ke papua bukan hanya melihat atletnya bertanding. Tetapi juga bisa melihat pariwisatanya," pungkasnya. (DiskominfoPapua) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Mayat Perempuan Tangan Terikat Ditemukan di Cimuning Posted: 27 Jun 2019 04:06 AM PDT BEKASI, LELEMUKU.COM - Sesosok mayat perempuan dengan tangan terikat kain ditemukan di lahan kosong tempat pembuangan sampah liar Jalan Raya Kedaung RT 3 RW 4, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Jabar) pada Kamis (27/6/2019) siang. Keterangan saksi bernama Yanto, yang merupakan penjaga tempat peternakan bebek di samping lokasi penemuan, mengatakan penemuan mayat pertama kali dilaporkan seorang ibu pengendara sepeda motor yang tengah melintas di lokasi. "Ada ibu naik sepeda motor melihat ada mayat lalu teriak-teriak," kata Yanto, kepada wartawan, Kamis (27/6/2019). Yanto menyebut, mayat ditemukan sekira pukul 09.30 WIB dalam kondisi miring dengan tangannya terikat kain mirip kaus sweater.  Temuan itu lalu dilaporkan ke warga setempat diteruskan ke Polsek Bantargebang. Hingga kini Polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara, mayat juga belum dievakuasi. (HumasPoldaMetro) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Persiapkan TMMD ke 105, Ratusan Warga Desa Nyanglan dan TNI Serbu Lapangan Pau Posted: 27 Jun 2019 02:41 AM PDT KLUNGKUNG, LELEMUKU.COM- Sebelum pelaksanaan TMMD dilaksanakan pra TMMD yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah Klungkung, Provinsi Bali dalam upaya meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta memantapkan Wawasan Kebangsaan. Selain itu melalui program TMMD diharapkan dapat membantu mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat di Daerah Pedesaan. Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) bukan saja membangun desa, namun juga merupakan wahana memperkokoh persatuan dan kesatuan Bangsa serta kemanunggalan TNI Rakyat dalam upaya menjaga keutuhan NKRI. Ratusan warga dalam menyambut Pra TMMD Reguler ke-105 Tahun 2019, menyerbu target jalan tani, mereka sangat antusias bergotong royong membaur bersama Personel  Kodim  1610/Klungkung dalam pembuatan badan jalan sepanjang 2.000 Meter dengan lebar jalan 5 Meter. Pasiops Kodim 1610/Klungkung Kapten Inf I Gede Suastika menyampaikan sasaran kegiatan fisik harus diutamakan untuk membangun infrastuktur, sarana dan prasarana yang betul-betul menjadi kebutuhan dan dirasakan langsung oleh masyarakat terutama untuk membuka isolasi Daerah terpencil, guna meningkatkan roda perekonomian masyarakat Daerah serta mempermudah mengangkut hasil pertanian. Sedangkan sasaran kegiatan hari ini fokus  membersihkan lapangan Pau Desa Nyanglan yang akan digunakan sebagai tempat Upacara Pembukaan TMMD ke-105. TMMD  Reguler ke-105  yang akan dibuka 10 Juli  2019 Nanti, meliputi pembangunan jembatan, pengerasan jalan, bedah rumah dan pembuatan jamban warga yang kurang mampu. Sedangkan personel TMMD sendiri melibatkan TNI/Polri dan unsur Pemda Kabupaten Klungkung, serta masyarakat sekitar dalam membangun Daerahnya menuju kesejateraan masyarakat sekitar kedepannya. Disamping itu juga bertujuan untuk menggugah dan memupuk komitmen persatuan dan kesatuan Bangsa, meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan semangat Nasionalisme dalam  memperkokoh kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Selaku Perbekel Desa Nyanglan I Nyoman September mengatakan bahwa kehadiran TMMD di wilayah Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan mendapat sambutan yang sangat positif dari warga. (Pendam9) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Narkotika Semakin Marak Tanda Ancaman bagi Provinsi Papua Posted: 27 Jun 2019 12:50 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mensinyalir masalah narkotika di Bumi Cenderawasih saat ini, semakin marak yang terbukti dengan telah bertambahnya jumlah penyalahgunaan, sebagaimana laporan pihak terkait. Menurut Staf Ahli Gubernur Papua, Anni Rumbiak, hal demikian kini menjadi ancaman bagi bumi cenderawasih yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini. Sehingga kian rentan terhadap terjadinya kejahatan lintas negara seperti penyelundupan narkotika. "Karena itu, melalui peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2019, saya imbau kita semua pihak terkait jadikan hal ini sebagai momentum untuk bersama-sama mendukung kampanye stop narkoba bagi generasi milenial". "Hal demikian pula, bertujuan untuk menyelamatkan generasi milenial yang ada diatas tanah Papua," terang Anni disela-sela  peringatan HANI 2019 oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua di Auditorium RRI Jayapura, Rabu (26/06/2019). Dia tambahkan, peringatan hari anti narkoba merupakan salah satu upaya bagi Papua dan seluruh bangsa di dunia untuk memerangi narkotika dan sejenisnya.  Upaya ini masih terus dilakukan secara berkelanjutan dan butuh kerja sama serta kepedulian semua pihak. Untuk itu, Anni berharap semua masyarakat di Papua lebih peduli terhadap upaya memerangi narkoba, dimulai dari lingkungan keluarga. Sehingga diharapkan, pelan namun pasti, upaya memerangi narkoba di Papua akan bisa diwujudkan. Plh Kepala BNNP Papua, Magdalena dalam kesempatan itu mengataan upaya memerangi narkotika tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Oleh karenanya, dia meminta semua pihak terkait agar kerja keras mendorong dengan melibatkan seluruh elemen bangsa, baik instansi pemerintah maupun komponen masyarakat. Guna memaksimalkan upaya memerangi narkotika diatas negeri ini. "Yang pasti memang butuh gerakan dan kepedulian dari segala unsur masyarakat untuk melawan penyebaran narkotika. Sebab narkotika ini sangat merusak generasi bangsa". "Apalagi kaum milenial. Karenanya, saya harap kaum milenial harus bisa ikut tersadar dan menyadarkan seluruh komponen bangsa lainnya dalam upaya mencegah dan memberantas narkotika yang menjadi ancaman dunia," pungkasnya. Peringatan hari anti narkoba 2019 diwarnai penandatangan kerjasama P4GN antara BNNP Papua dan FKPPI Papua dan LKC Dompet Dhuafa Papua. Kegiatan ditutup dengan pembacaan deklarasi anti narkoba oleh seluruh peserta. (DiskominfoPapua) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Edwin Silangen Optimis Festival Bunaken 2019 Pikat Banyak Wisatawan ke Sulut Posted: 27 Jun 2019 12:38 AM PDT MANADO, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) terus mematangkan kesiapan ivent pariwisata berkelas internasional yaitu Festival Bunaken yang bakal digelar mulai tanggal 17 hingga 20 Juli 2019 di Kota Manado. Festival Bunaken sendiri telah dipilih Kementerian Pariwisata RI menjadi salah satu dari 100 Wonderful of Event 2019. Sekretaris Daerah (Sekda) Sulut, Edwin Silangen mengaku optimis Festival Bunaken dapat menarik minat wisatawan berkunjung ke Sulut untuk menyaksikan berbagai atraksi yang ditampilkan selama berlangsungnya ivent tersebut. "Atraksi yang ditampikan di Festival Bunaken akan membuat semakin banyak orang mengenal Sulawesi Utara dan spending waktu lebih banyak di Sulawesi Utara," kata Silangen dalam rapat persiapan Festival Bunaken yang dipimpin di ruang kerjanya, Senin (24/06/2019) pagi. Pertemuan tersebut turut dihadiri Kadis Pariwisata Daniel Mewengkang, Kadis Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Jeti Pulu, Karo Protokol dan Humas Dantje Lantang, Karo Umum Clay June Dondokambey serta perwakilan Event Organizer Festival Bunaken. Silangen menyebut rangkaian kegiatan yang digelar saat Festival Bunaken yaitu food festival, permainan, pertunjukan musik, liveaboard Bunaken Sail trip, kompetisi Underwater Photography dan triathlon. "Festival Bunaken juga akan menggelar mane'e dan turnamen mancing, coastal cleanup bersih-bersih pantai dan bawah laut, turnamen mancing," tambah dia. Adapun pada acara puncak Festival Bunaken akan dilaksanakan pengumuman kompetisi dan penyerahan hadiah, karnaval budaya, pertunjukan musik dan acara penutupan. Diketahui, sektor pariwisata Sulut memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 6 kali lipat atau 600 persen dalam empat tahun terakhir hingga diganjar penghargaan The Rising Destination Of The Year 2019 oleh Kemenpar RI. Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Sulut, utamanya ke Manado pada 2015 sebanyak 20 ribu, tahun 2016 meningkat menjadi 40.000 atau dua kali lipat. Selanjutnya pada 2017 sebanyak 80.000, dan tahun 2018 meningkat menjadi 120.000. Begitu juga pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) dari sekitar 2 juta meningkat dua kali lipatnya atau 200 persen menjadi 4 juta wisnus. (HumasSulut) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

PT. Djarum Kudus Siap Beli Cengkih Petani Sulawesi Utara Posted: 27 Jun 2019 12:31 AM PDT MANADO, LELEMUKU.COM - Perusahaan swasta rokok nasional, PT Djarum Kudus siap membeli cengkih petani di Sulawesi Utara (Sulut) hasil panen raya tahun ini dengan harga layak. Per kilogram cengkeh dengan kadar air 13 persen akan dibeli PT Djarum seharga Rp. 85 ribu. Kepastian ini disampaikan langsung perwakilan PT Djarum dihadapan Sekdaprov Sulut,  Edwin Silangen dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerjanya, Senin (24/06/2019) sore. Pertemuan yang berlangsung penuh kekeluargaan ini turut dihadiri Kadis Perindustrian dan Perdagangan Jenny Karouw dan Karo Protokol dan Humas Dantje Lantang dan perwakilan PT Gudang Garam. Kesediaan PT Djarum menyerap sebagian besar komoditi yang sering disebut 'emas cokelat' ini dengan harga layak menjadi kabar baik bagi petani di Sulut. Dengan hitungan tersebut diharapkan petani bisa memperoleh untung yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun kedatangan PT. Djarum dan pabrikan lainnya merupakan upaya Gubernur Olly Dondokambey untuk mengintervensi harga cengkeh yang saat ini melemah. Melemahnya harga jual cengkeh merupakan pengaruh dari hukum pasar. Artinya, saat produksi meningkat dan permintaan menurun, harganya pun terdampak ikut melemah. Saat ini kebutuhan cengkeh secara nasional ada sebanyak 120.000 ton. Sedangkan luasan lahan cengkeh yang ada di Sulut sekira 50.000 hektare. Jadi, produksi cengkeh Sulut dengan luas lahan cengkeh tersebut diperkirakan hampir mencukupi sebagian kebutuhan cengkeh nasional sebanyak 120.000 ton. Artinya, saat ini produksi melebihi kebutuhan di dalam daerah. (HumasSulut) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Bambang Soesatyo Nilai Filosofi Permendikbud No.51 Tahun 2018 Sudah Benar Posted: 27 Jun 2019 12:27 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM – Filosofi yang menjadi pijakan Permendikbud No.51/2018 sudah benar. Bahkan Permendikbud ini layak menjadi langkah awal perbaikan serta pembenahan pendidikan dasar dan menengah guna mewujudkan keadilan bagi semua anak didik. Ketua DPR Bambang Soesatyo setuju bahwa penerapan Permendikbud No.51/2018 pada tahun ini memerlukan evaluasi karena adanya protes dari masyarakat di berbagai daerah. Namun, Ketua DPR juga berharap pemerintah konsisten menerapkan mekanisme PPDB berbasis zonasi demi terwujudnya keadilan bagi semua anak didik. Ketua DPR mengingatkan lagi bahwa dalam bidang pendidikan, prioritas kebijakan dan kewajiban negara yang tidak bisa ditawar-tawar adalah memberi akses yang sama besar bagi semua anak didik. Maka, pola penerimaan siswa berbasis zonasi paling tepat. Bukankah posisi atau lokasi sekolah negeri yang didirikan dan dibiayai negara itu disesuaikan dengan kebutuhan warga pada radius wilayah tertentu? Kalau ada anak didik dalam radius itu tidak mendapatkan akses, dia diperlakukan tidak adil. Pada sisi lain, tergambar juga kelemahan pengawasan atau pengendalian oleh negara ketika banyak sekolah negeri mengembangkan standar nilai maksimal, yang menyebabkan tertutupnya akses bagi anak didik dengan nilai rata-rata atau standar. Mereka yang menjadi korban dari standar tinggi itu harus berjibaku mencari sekolah negeri yang jauh dari domisili keluarga. Di Jabodetabek saja, cukup banyak ditemui siswa/i yang berdomisili sangat jauh dari sekolahnya, karena tertutupnya akses untuk diterima di sekolah terdekat Sudah barang tentu bahwa anak didik berkualifikasi cerdas atau ber-IQ tinggu pun harus diakomodasi oleh negara. Maka, negara bisa menyediakan beberapa sekolah negeri khusus bagi anak didik dengan kualifikasi yang demikian. Terpenting, tidak boleh ada anak didik yang haknya dirampas oleh pola PPDB yang tidak berkeadilan. Karena itu, DPR berharap agar Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tetap mempertahankan kebijakan dan semangat Permendikbud No.51/2018 itu. Semangat atau filosofi Permendikbud ini layak diterima sebagai kebijakan awal melakukan perbaikan. Kebijakan holistik seperti itu diperlukan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan yang sudah terjadi. Dalam proses perbaikan itu, segala sesuatunya memang tidak mudah, termasuk menuai protes dari masyarakat seperti yang terjadi tahun ini. Perbaikan memang selalu butuh waktu. (PSP) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Pemkot Ambon dan India akan Jalin Kerjasama di Bidang Musik Posted: 27 Jun 2019 12:23 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM – Memiliki kesamaan di bidang musik, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dan Pemerintah India berencana berkolaborasi. Topik itu dibahas saat Wakil Walikota (Wawali), Syarif Hadler memperkenalkan Ambon sebagai Kota Musik dalam pertemuannya dengan Duta Besar (Dubes) India, Mr Pradeep Kumar Rawat diruang kerja Wawali, Selasa (25/06/2019). Selain kerjasama di bidang musik, ada peluang kerjasama lain yang dapat dibangun antara Pemerintah Kota Ambon dan Pemerintah India, yakni lain, pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya ASN melalui beasiswa. "Untuk kerjasama dibidang musik dan dibidang lainnya, kita akan coba melakukan pertemuan lebih lanjut untuk membicarakan langkah-langkah persiapan dalam menjalin kerjasama. Mungkin bisa ditingkatkan menjadi Sister City antara Ambon dengan salah satu Kota di India," kata Wawali. Terkait peningkatan SDM, hal itu juga menjadi kebutuhan Pemkot Ambon yang masih kekurangan tenaga ahli dibidang keuangan dan pariwisata. Padahal potensi Kota Ambon banyak yang bisa dikembangkan, hanya saja dalam pengelolaannya masih menemui kesulitan. Dubes India sudah menawarkan untuk memberikan beasiswa. "Kita sadari sungguh, masih memiliki kekurangan sumber daya diantaranya dibidang pariwisata dan keuangan. Sementara potensi yang kita miliki banyak tapi pengelolaannya masih kurang. Karena itu, SDM perlu dilatih untuk mampu mengelola itu, merubah menjadi potensi yang bernilai ekonomi. Pak Dubes menawarkan beasiswa dibidang keuangan dan pariwisata, nanti semua biayanya ditanggung Pemerintah India,saya kira ini cukup menarik," paparnya Ditempat yang sama, Dubes India Mr Pradeep Kumar Rawat memberikan respon positif pada kunjungan pertamanya, dengan tujuan penjajakan kerjasama di bidang pendidikan, pariwisata dan peningkatan SDM. Ambon menurutnya, memiliki kesamaan dengan India yang suka dengan musik. Musik india dan film bollywood cukup dikenal luas. Itu merupakan ide bagus untuk berkolaborasi. "Dari diskusi tadi banyak yang menyukai film dan musik india. Ini ide bagus untuk kerjasama pembuatan kolaborasi musik india dan musik ambon," pungkasnya. (DiskominfoAmbon) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Diduga Cemari Biota Laut, Pemkot Ambon Tertibkan Toilet Gantung Pasar Arumbai Posted: 27 Jun 2019 12:19 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM – Tim gabungan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Provinsi Maluku  yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten II), R.Silooy meninjau Pasar Arumbai-Mardika pada Rabu (26/06/2019). Adapun maksud peninjauan tersebut adalah untuk melakukan penertiban terhadap toilet-toilet gantung yang diduga dapat mengakibatkan tercemarnya biota laut dan ikan segar oleh bakteri e-coly. Seperti diberitakanHarian Kompas tanggal  25 Juni 2019 tentang dugaan tercemarnya ikan segar akibat keberadaan toilet gantung, Pada peninjauan tersebut, Asisten II didampingi Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Steven Patty, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Piet Leuwol, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Josias Loppies. Assiten II mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti temuan lapangan, dengan menutup sebagian bilik WC umum yang dipakai untuk buang air besar (BAB), khusus untuk WC umum yang tidak memiliki septic tank. "Ada 1 bilik yang hari ini kami gembok, karena jelas tidak memiliki septic tank. dan untuk 10 bilik yang lain sudah memiliki septic tank, namun tidak berfungsi dengan baik. karena itu, kami akan intens melakukan pengawasan. apabila dari 10 bilik tersebut didapati penggunaannya untuk BAB, maka akan kami gembok juga," terang Asisten II. Asisten mengakui, langkah tersebut merupakan langkah awal dari hasil temuan lapangan, namun tidak menutup kemungkinan, akan ada langkah lanjutan yang diambil Pemkot Ambon. "Setelah peninjauan ini, hasil temuan akan kami laporkan ke Bapak Walikota. Untuk sementara ini langkah awal yang kami lakukan, sambil menunggu keputusan Bapak Walikota terkait keberadaan WC umum ini," akunya. Asisten menambahkan, peninjauan dan penertiban tidak hanya dilakukan pada WC umum yang berada di dalam Pasar Arumbai, tapi juga terhadap semua WC umum yang tidak memiliki septic tank. Ditempat yang sama, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Ambon, Steven Patty mengatakan, ikan yang dijual di pasar mardika masih aman dikonsumsi. Mengingat hasil penelitian sampel Balai Karantina Perikanan yang menyebutkan ikan segar diduga tercemar ecoly belum dipublish. "Untuk diketahui, bakteri e-coly bukan hanya disebabkan limbah kotoran, tapi limbah pembuangan sampah rumah tangga juga memicu perkembangbiakan bakteri itu," katanya. (DiskominfoAmbon) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

Pemkot Ambon Ajak Dharma Wanita dan Kader Bina Keluarga Cegah Stunting Posted: 27 Jun 2019 12:04 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM – Pencegahan stunting tengah menjadi perhatian serius Pemerintah. Hal ini dikarenakan stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia dan juga merupakan ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa termasuk generasi muda penerus bangsa di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon giat melakukan upaya-upaya pencegahan. salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar workshop penanggulangan stunting. Workshop yang dilaksanakan di meeting room Marina Hotel, Rabu (26/06/2019), diikuti oleh 150 orang peserta yang terdiri dari ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kota Ambon dan Kader Bina Keluarga dan Balita sekota Ambon. Dalam sambutan Walikota Ambon yang dibacakan Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Ambon (Asisten I), M.Tupamahu mengatakan, stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. "Hal tersebut (red. stunting) bukan hanya mengganggu pertumbuhan fisik anak melainkan juga perkembangan otaknya yang tentu saja akan sangat mempengaruhi kemampuan serta persetasi disekolah, produktifitas dan kreatifitas anak diusia usia produktif," jelasnya. Dengan demikian, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam melakukam pencegahan terhadap stunting, antara lain, perbaikan terhadap pola makan, perbaikan terhadap pola asuh, serta perbaikan terhadap sanitasi dan akses air bersih. Untuk itu, langkah konkrit  yang telah diambil oleh pemerintah, adalah dengan menambah asupan gizi bagi ibu hamil, balita dan anak sekolah melalui program pemberian makanan tambahan terutama pada daerah-daerah yang memiliki angka stunting yang tinggi dengan melibatkan Tim Penggerak PKK dan Kader Posyandu. selain itu, program padat karya tunai desa, dan untuk sektor kesehatan juga diarahkan untuk memperbaiki sanitasi dan infrastruktur air bersih. "Pemerintah Kota Ambon dalam rencana pembangunan jangka menengah tahun 2017 – 2022 telah menempatkan kualitas sumberdaya menjadi salah satu misi utama pembangunan kota ini. kunci sukses pelaksanaan misi ini adalah masyarakat kota harus memiliki derajat kesehatan yang tinggi," terangnya. Oleh sebab itu, permasalahan kesehatan di Kota Ambon benar-benar ditangani dengan sangat serius melalui implementasi program dan kegiatan pembangunan yang berimplikasi bagi sektor kesehatan  pada semua sektor pembangunan lainnya. Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Workshop Penanggulangan Stunting dalam laporannya menjelaskan, pelaksanaan kegiatan workshop penanggulangan stunting dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya stunting bagi keluarga. "Dengan demikian peserta dapat melakukan tindakan preventif dalam mencegah terjadinya stunting di lingkungan keluarga," tuturnya. (DiskominfoPapua) Untuk berita lainnya, silahkan membaca website kami

You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States