Kim Jong-un dan Vladimir Putin Bertemu di Vladivostok, Bahas Hubungan Rusia - Korut |
- Kim Jong-un dan Vladimir Putin Bertemu di Vladivostok, Bahas Hubungan Rusia - Korut
- Petugas Panwas SBT, Khairudin Kwairumaratu Tewas Berlumur Darah di Wajah
- Tohonan Silalahi Minta Persidangan Dugaan Korupsi APBD
- Komisi Pemilihan Korupsi (KPK) Belum Sasar Pejabat Pemprov Sumut Lainnya
- AS Pejabat AS Percaya Pembeli Minyak Iran Akan Temukan Alternatif
- Petrus Fatlolon Hadiri Syukuran dan Ramah Tamah Pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno
- Murad Ismail Ingin Maluku Kejar Kemajuan Seperti di Papua
- Murad Ismail akan Moratorium Semua Investor di Kepulauan Maluku
- Murad Ismail Tegaskan Dirinya Gubernur Orang Maluku, Bukan Hanya Waihaong dan MBD
- Kementerian Agama Rekam Biometrik Tidak Jadi Syarat Penerbitan Visa Haji dan Umroh
- Jumlah Follower di Twitter Berkurang, Donald Trump Mengeluh ke Jack Dorsey
- Sofyan Djalil Serahkan 5.300 Sertifikat Tanah Warga Kalimantan Barat
- Budi Karya Sumadi Pastikan Bandara Yogyakarta Baru (NYIA) Siap Diresmikan
- Darmin Dorong Penggunaan Sistem Benchmarking dalam Proses Pemeriksaan Pajak
- Sempat Buron, 3 dari 4 Pelaku Perampokan di Palmerah dilumpuhkan dengan Timah Panas
- Andy Rachmianto Serahkan Bantuan Kemanusiaan Indonesia Untuk Pengungsi Palestina di Yordania
| Kim Jong-un dan Vladimir Putin Bertemu di Vladivostok, Bahas Hubungan Rusia - Korut Posted: 25 Apr 2019 06:04 PM PDT  VLADIVOSTOK, LELEMUKU.COM - Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu di Vladivostok, kota di Rusia Timur Jauh.Dalam pernyataan sebelum memulai pertemuan hari Kamis (25/04/2019), Putin mengatakan kepada Kim bahwa ia berharap kunjungan Kim ke Rusia akan membangun hubungan bilateral dan membantu kedua negara memahami cara mencapai penyelesaian konflik di Semenanjung Korea. Kim mengatakan ia percaya kedua pemimpin akan mengadakan apa yang ia sebut "dialog yang sangat berarti." Kim diperkirakan akan mendesak Putin untuk memberikan bantuan ekonomi – khususnya pelonggaran dari sanksi-sanksi internasional yang masih diberlakukan setelah pembicaraan nuklir dengan Amerika Serikat gagal. Uni Soviet pernah menjadi pendukung finansial utama Korea Utara. Tetapi setelah Uni Soviet bubar, Moskow memprioritaskan hubungan dengan Korea Selatan, sebelum kemudian menerapkan kebijakan "mengambil jarak yang sama" antara kedua Korea. Ini merupakan pertemuan puncak terbaru yang banyak mendapat sorotan bagi Kim, yang sampai tahun lalu tidak meninggalkan Korea Utara sejak ia berkuasa pada tahun 2011. Dalam setahun belakangan, Kim telah dua kali bertemu dengan Presiden Amerika Donald Trump, tiga kali dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, empat kali dengan Presiden China Xi Jinping, dan sekali dengan Presiden Vietnam Nguyen Phu Trong. Meskipun mengangkat status global Kim, tetapi pertemuan-pertemuan tersebut gagal mengurangi tekanan sanksi yang merugikan ekonomi negaranya. Setelah pertemuan puncak Kim-Trump pada Februari lalu di Hanoi berakhir tanpa kesepakatan, Amerika Serikat telah menegaskan tidak akan melonggarkan sanksi-sanksi sebelum Korea Utara berkomitmen untuk menghapus program senjata nuklirnya. (VOA) |
| Petugas Panwas SBT, Khairudin Kwairumaratu Tewas Berlumur Darah di Wajah Posted: 25 Apr 2019 05:59 PM PDT  BULA, LELEMUKU.COM - Seorang anggota Panita Pengawas (Panwas) Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 di Negeri Solan, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku, Khairudin Kwairumaratu ditemukan tewas pada Kamis (25/04/2019).Jenazah Khairudin ditemukan warga dalam keadaan wajah terluka dan berlumur darah. Keluarganya menyatakan ia meninggalkan rumah pada Rabu (24/04/2019) lalu. Terkait hal ini, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku, Abdullah Ely, mengakui bahwa tugas panwas cukup berat, karena harus berhadapan langsung dengan masyarakat yang mendukung dan tidak terkait persoalan pungut hitung. "Memang ini masih dugaan dianiaya dan kami sudah laporkan ke Dir Reskrimum Polda Maluku untuk dilakukan penyilidikan," ujar dia. Ia pun berharap, semoga laporan tersebut ditindaklanjuti agar dapata membuka tabir apa sebab kematiannya. Jika memang kematian ini berhubungan langsung dengan tugasnya pengawas TPS, maka pihaknya sangat merasa sedih, mengapa harus berakhir seperti ini. "Untuk itu kami sarankan untuk pengawas dalam laksanakan tugas hendaklah mengutamakan keselamatan. Dan selalu berhati-hati dalam setiap tugas pengawasan," tandasnya. (Laura Sobuber) |
| Tohonan Silalahi Minta Persidangan Dugaan Korupsi APBD Posted: 25 Apr 2019 05:31 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU,COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Periode 2009-2014, Tohonan Silalahi, yang menjadi salah seorang terdakwa korupsi menyampaikan bahwa proses persidangan dan proses hukum yang mereka lalui akan berlangsung fair, dengan menyasar semua pihak yang terlibat."Ini semua berkaitan dengan Sumpah Jabatan. Kami di DPRD juga disumpah jabatan, saudara-saudara saksi (para Kepala Dinas) juga karena Sumpah Jabatan. Kita harus bertanggungjawab dengan sumpah jabatan yang kita emban masing-masing," tutur Silalahi. Ia mengakui menerima sejumlah uang, namun besarannya tidak seperti yang disebutkan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Kuasa Hukum Terdakwa, Sandi Ebenezer Situngkir menyampaikan, sejumlah pejabat eksekutif di Pemerintahan Provinsi Sumut itu seharusnya juga ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK. Sebab, dalam kasus ini, kedua belah pihak sama-sama melakukan upaya sogok menyogok. "Dari keterangan dan fakta-fakta persidangan tadi, terlihat dan diakui, bahwa para Saksi itu, yang merupakan pejabat elit Sumut dan dekat dengan Gubernur Gatot Pujo Nugroho itu, aktif dan kalau Bahasa lainnya, mereka merancang dan bersekongkol melakukan penyogokan kepada DPRD," tutur Situngkir. Dia pun berharap, Gubernur Sumatera Utara yang sekarang Edy Rahmayadi melakukan tindakan di internal pemerintahannya, dengan membersihkan sejumlah pejabat di Provinsi Sumut yang diduga terlibat dengan kasus korupsi ini, agar segera dicopot dan diserahkan kepada aparatur penegak hukum. "Soalnya, para pejabat itu sekarang masih menjabat dan malah naik eselonnya. Gubernur mestinya membersihkan pemerintahannya dari praktik-praktik korup yang dilakukan bawahannya itu," tutur Sandi Ebenezer Situngkir. Dia juga berharap, KPK dan Majelis Hakim, mengungkap dan mengusut fakta-fakta lainnya, seperti keterlibatan para petinggi di jajajaran pemerintahan sekskutifnya mantan Gubernur Gatot Pujo Nugroho dalam kasus itu. "Sebab, anggota DPRD Provinsi Sumut, memang menerima uang, tetapi yang melakukan penyogokan kan dari pihak Gubernur. Artinya kedua belah pihak dan bawahannya diusut dan ditetapkan sebagai tersangka juga," ujar Sandi. (Jon) |
| Komisi Pemilihan Korupsi (KPK) Belum Sasar Pejabat Pemprov Sumut Lainnya Posted: 25 Apr 2019 04:57 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho mengaku tidak tahu adanya uang ketok palu untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut tekait pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) periode 2009 02914.Gatot mengaku, baru mengetahui soal uang ketok palu itu, saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan lanjutan lima terdakwa penerima suap uang ketok palu DPRD Sumut periode 2009-2014 yakni Tiaisah Ritonga, Rizal Sirait, Roslinda Marpaung, Fadli Nurzal dan Linawati Sianturi dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (05/12/2018). Selain Gatot Pujo, sejumlah saksi yang merupakan mantan pejabat lingkup Pemprov Sumut juga dihadirkan. Diantaranya Hasban Ritonga (mantan Sekda Prov Sumut), Rajali, (mantan Kadispenda Sumut), HM Fitrius (mantan Asisten Admin Umum), Safrudin (mantan Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Sekda Prov sumut), Edi Saputra Salim (mantan Kepala Dinas Pertambangan Prov Sumut), Binsar Sitompul (Kepala Dinas Pengelolaan SDA Prov Sumut). Siti Hartati Suryantini (mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut), Herawati (Kepala Dinas Perkebunan Prov Sumut), Zoni Waldi (mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan) dan Zulkarnain (mantan anggota DPRD Sumut) saat ini wiraswasta. JPU Komisi Pemilihan Korupsi (KPK) mencecar Gatot seputar duit ketok palu yang diduga diberikan kepada sejumlah anggota DPRD Sumut. Menurut jaksa, uang suap diberikan Gatot agar para terdakwa mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut TA 2012. Pengesahan perubahan APBD Sumut TA 2013, Pengesahan APBD Sumut 2014, pengesahan perubahan APBD Sumut tahun 2014 serta pengesahan terhadap APBD Provinsi Sumut tahun 2015. Uang tersebut diberikan melalui Muhammad Alinafiah, Randiman Tarigan selaku Sekwan Provinsi Sumut, Baharudin Siagian selaku Kepala Biro Keuangan Provinsi Sumut, dan Ahmad Fuad Lubis. Jaksa menjelaskan, para pimpinan DPRD Sumut itu meminta uang kompensasi yang disebut sebagai uang ketok yang jumlahnya berbeda-beda di tiap tahun untuk diserahkan ke seluruh anggota dewan. Kejadian itu terus berulang setiap pihak eksekutif mengajukan pengesahan LPJP APBD maupun pengesahan perubahan APBD, dan pengesahan APBD Sumut mulai dari tahun 2012 hingga 2015. Pada 3 April 2018, KPK telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014. Sebanyak 38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho. Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut. Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut. Ketiga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut. Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015. KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima "fee" masing-masing antara Rp300 sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut. Atas perbuatannya, 38 tersangka tersebut disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Jon) |
| AS Pejabat AS Percaya Pembeli Minyak Iran Akan Temukan Alternatif Posted: 25 Apr 2019 04:03 PM PDT  WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Para pejabat Amerika menyatakan percaya bahwa negara-negara yang sebelumnya mendapat pengecualian sementara yang memungkinkan mereka mengimpor minyak Iran akan menemukan alternatif, begitu pengecualian itu berakhir pekan depan.Berbicara kepada wartawan, para pejabat itu menyebut China, pembeli minyak terbesar Iran, akan mampu memenuhi kebutuhan minyaknya dari tempat lain. China telah mengkritik keputusan Amerika, dengan mengatakan bisnis China dengan perusahaan-perusahaan Iran bersifat transparan dan legal. Presiden Amerika Donald Trump memberlakukan kembali sanksi-sanksi terhadap Iran tahun lalu setelah ia meninggalkan perjanjian internasional tahun 2015 yang memberi Iran kelonggaran sanksi-sanksi sebagai imbalan atas pembatasan terhadap aktivitas nuklirnya. Sanksi-sanksi tersebut dimaksudkan untuk menekan Teheran agar mengubah apa yang disebut pemerintah Amerika sebagai "aktivitas buruk" Iran. Sejauh ini pemerintahan Trump menyatakan langkah tersebut telah menghilangkan 10 miliar dolar pendapatan Iran dari minyak. Amerika Serikat memberikan pengecualian kepada delapan negara, sewaktu sanksi-sanksi diberlakukan kembali pada November lalu. Pengecualian itu diberikan untuk sementara waktu kepada para pembeli terbesar minyak Iran, yaitu China, India, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Turki, Italia dan Yunani. Sejak sanksi-sanksi diberlakukan kembali, Italia, Yunani dan Taiwan telah berhenti mengimpor minyak dari Iran. (VOA) |
| Petrus Fatlolon Hadiri Syukuran dan Ramah Tamah Pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno Posted: 25 Apr 2019 03:31 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Bupati Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon, SH.MH hadiri syukuran dan ramah tamah usai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Maluku masa Jabatan 2019 – 2024, Irjen Pol (Purn) Drs. H Murad Ismail dan Drs. Barnabas Nathaniel Orno di Safari Cafe dan Resto, Jalan KH. Ahmad Dahlan Jakarta pada Rabu (24/04/2019) pukul 19.00 WIB.Selain Bupati Fatlolon bersama Gubernur Murad dan Wagub Orno, acara yang berlangsung meriah dan penuh sukacita ini dihadiri pula oleh seluruh Bupati dan Walikota serta pimpinan Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) di Provinsi Maluku termasuk termasuk pejabat dari Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat (Jabar). Fatlolon yang mengikuti acara tersebut menyatakan mendukung Pemerintah Propinsi (Pemprov) Maluku dalam setiap program - program yang akan dicanangkan demi kesejahteraan masyarakat Maluku. "Ada harapan yang sangat besar, agar Tanimbar dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan di Maluku," ujar dia.  Sementara itu Gubernur Murad dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih kepada warga Maluku yang telah memberikan kepercayaan kepadanya dan Barnabas Orno. Ia mengharapkan dukungan selanjutnya dari segenap rakyat Maluku sehingga kepemimpinannya dapat memberikan kesejahteraan yang dirasakan semua pihak."Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan segenap rakyat Maluku kepada saya dan Wakil saya, sekiranya dalam kepemimpinan kami dapat menjalankan roda pemerintahan yang seutuhnya bertujuan untuk mensejahterakan rakyat," kata dia. Selanjutnya ia menyatakan selain sebagai ucapan syukur atas perkenanan Tuhan kepada mereka sebagai pasangan pemimpin Maluku, acara ini juga merupakan salah satu momen Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan dalam rencana kerja ke depan serta awal perkenalan yang baik dengan jajaran pemerintahannya di Maluku. (Laura Sobuber) |
| Murad Ismail Ingin Maluku Kejar Kemajuan Seperti di Papua Posted: 25 Apr 2019 02:52 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs. H Murad Ismail mengungkapkan bahwa provinsi kepulauan yang dipimpinnya ini masih tertinggal dari provinsi lainnya termasuk Papua, sehingga dirinya dan Wakil Gubernur (Wagub) Drs. Barnabas Nathaniel Orno berniat akan meningkatkan semangat pembangunan daerah berdasar pada pelayanan kepada semua pihak."Maluku sekarang ini tertinggal sekali dari Papua dan dari berbagai provinsi di Indonesia. Maluku, provinsi yang termiskin nomor tiga dari 34 provinsi. Yang kedua, pengangguran nomor satu di Indonesia. Ini akan kita balik biar bisa sejajar dengan provinsi-provinsi lain," ujar dia usai dilantik menjadi Gubernur Maluku periode 2019-2024 oelh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu (24/04/2019). Sesuai dengan visi dan misi Presiden Jokowi yang membangun Indonesia dari ujung daerah dengan berbagai bentuk infrastruktur, dirinya akan memimpin dan membangun Provinsi Maluku sehingga dapat mengejar ketertinggalan melalui sektor-sektor vital terutama bidang ekonomi yang saat ini masih diabaikan serta dimonopoli oleh kalangan tertentu saja. "Kita di Maluku merupakan provinsi kepulauan, kita punya 1340 pulau, sedangkan luas wilayah provinsi Maluku adalah 712,498 km persegi. Jadi kalau tidak ada dermaga-dermaga sebagai tol laut, harganya tidak bisa kompetitif minimal 11 kabupaten kota punya dermaga besar, biar harganya biar kompetitif," papar Murad. Gubernur mencontohkan harga minyak di pedalaman Provinsi Papua lebih murah dibanding pedalaman Provinsi Maluku. Hal ini menjadi cermin bahwa daerahnya butuh pembaharuan melalui sistem pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan yang memberi manfaat kepada publik. "Pak Jokowi mengatakan harga minyak di Papua sekarang sudah sama dengan Jakarta. Ini di Maluku orang tidak pernah tahu bahwa Maluku yang mempunyai 1340 pulau ini minyaknya disana lebih mahal dari Papua. Di Ambon murah, tapi didaerah yang dekat saja harganya sudah berbeda. Ini karena tidak adanya tol laut yang dibuat dengan dermaga-dermaga besar di semua kabupaten kota," kata dia. Ia menjelaskan, bersama Orno, mereka akan membongkar sistem pelayanan yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat ini akan dilakukan dalam masa pemerintahannya sehingga kesejahteraan yang dirasakan oleh warga Jakarta dan Papua dapat pula dirasakan warga Maluku. "Banyak orang yang belum tahu dan kita akan bongkar pelan-pelan. Angkat pelan-pelan biar di Maluku bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Jakarta. Apa yang dirasakan oleh orang Papua, oleh orang Maluku juga bisa dirasakan. Itu tujuan kita untuk bagaimana biar Maluku bisa sejajar dengan provinsi lain," tutur dia. Ia menegaskan bahwa akan memimpin dan membangun Provinsi Maluku dengan terbuka ke semua pihak dan tidak akan membeda-bedakan warga Maluku. Ia berkomitmen untuk tidakn memperhatikan komunitas tertentu ataupun daerah tertentu saja di Maluku. "Tidak ada perbedaan di Maluku. Saya adalah Gubernur orang Maluku, bukan Gubernur orang Waihaong bukan Gubernur orang MBD tapi saya adalah Gubernur Orang Maluku," tekan dia. Bersama Orno, ia akan melayani semua orang Maluku hingga ke pelosok pulau, mulai dari Pulau Buru ke Aru hingga ke ujung Wetar. "Dan saya dengan Pak Orno adalah pelayan dan nanti saya terapkan seluruh SKPD saya adalah pelayan. Jadi jika selama ini pelayanan tidak pernah sampai dan terjangkau hingga orang pesisir luar akan kita jangkau dan akan kita lihat, biar semua merata," tegasnya. Dalam masa Jabatan 2019 – 2024, ia dan Orno akan melayani untuk membangun Maluku dengan sepenuh hati dan siap mengutamakan kepentingan masyarakat Maluku diatas kepentingan pribadi dan golongan. "Ingat, saya bukan Gubernur orang kampung saya tapi saya gubernur orang Maluku. Apapun yang terjadi di Maluku, saya yang bertanggung jawab," tegasnya. (Albert Batlayeri) |
| Murad Ismail akan Moratorium Semua Investor di Kepulauan Maluku Posted: 25 Apr 2019 01:55 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Drs. H Murad Ismail menyatakan ia dan Wakil Gubernur (Wagub) Drs. Barnabas Nathaniel Orno akan melakukan memoratorium investasi di daerahnya pada awal masa jabatannya. Hal ini dilakukan dilakukan untuk membenahi sektor yang ia nilai bermasalah saat ini diantaranya pertambangan, perikanan dan kehutanan."Kini kita akan moratorium semua investor yang ada di Maluku. Kita liat lagi apakah, pertama kira-kira dia berguna untuk masyarakat disana; kedua apakah dia berguna untuk provinsi dan kabupaten yang ada disitu," ujar usai dilantik sebagai Gubernur Maluku di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (24/04/2019). Dikatakan moratorium atau penghentian sementara operasional perusahaan di provinsi tersebut dilakukan agar kekayaan sumber daya alam (SDA) Maluku yang selama ini sudah dikeruk dan tidak memberikan manfaat kepada warga setempat agar dapat dihentikan. "Tidak adanya investor yang masuk secara terbuka. Memang banyak sekali investor yang ada di Maluku tapi semua dibawah tangan dan tertutup. Karena kalau dia ambil semua kekayaan alam kita. Kita dapat apa," ujar dia. Dikatakan dengan melakukan penundaan investasi, Murad bersama Orno akan membenahi sistem perizinan sehingga investasi yang masuk lebih transparan sehingga investasi dapat berguna bagi masyarakat dan daerah. "Ini yang harus saya buka, dan begitu saya dengan Pak Orno dilantik, semua investor yang terkait masalah pertambangan atau apapun itu, kita akan bikin terbuka atau transparan," tekan dia. Gubernur Murad juga menegaskan menyejahterahkan warga Maluku adalah tugas besarnya kini sehingga tingginya angka kemiskinan di Maluku semakin ditekan, dan masyarakat dapat hidup nyaman dengan dukungan dari pemerintah. "Tugas kepala daerah hanya dua. Pertama, bagaimana dia bisa menuntaskan kemiskinan. Kedua apakah dia bisa mensejahterahkan masyarakatnya. Apakah dia bisa menjaga dan mempertahankan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan yang akan datang. Itu tujuan mulia kita, itu mimpi-mimpi kami berdua sebab tujuan kami agar bagaimana Maluku nanti bisa sejajar dengan provinsi-provinsi lain," tegas Murad.. Ia pun menjanjikan akan membangun dermaga besar di 2 kota dan 9 kabupaten di Provinsi Maluku, agar harga-harga barang dari Maluku lebih kompetitif. Selain itu, pembangunan dermaga diharapkan mampu membuat harga-harga kebutuhan pokok untuk masyarakat Maluku bisa lebih terjangkau, seperti bahan bakar minyak (BBM) misalnya. "Saat ini, harga bahan bakar minyak (BBM) di Maluku jauh lebih mahal ketimbang di Papua. Minimal sebelas kabupaten kota di Maluku punya dermaga besar," kata Murad. Lebih lanjut, Murad berjanji akan menjaga dan mempertahankan SDA di Maluku agar dapat dimanfaatkan generasi mendatang. Dia juga berjanji mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan. Murad dan Barnabas baru saja dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku untuk masa jabatan 2019-2024 oleh Presiden Joko Widodo. Prosesi pelantikan Murad-Barnabas dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/2) siang. Eks Komandan Korps Brimob itu bersama Barnabas menggantikan Said Assagaff-Zeth Sahuburua yang masa jabatannya telah berakhir. Murad-Barnabas sebelumnya telah memenangkan Pilkada 2018 melawan dua pasangan lainnya, Said Assagaff-Anderias Rentanubun dan Herman Adrian Koedoeboen-Abdullah Vanath. Pada Pilkada 2018, Murad-Barnabas memperoleh 328.982 suara. Sementara Said-Anderias meraih 251.036 suara. Posisi bontot ditempati oleh Herman - Abdullah dengan perolehan 225.636 suara. (Albert Batlayeri) |
| Murad Ismail Tegaskan Dirinya Gubernur Orang Maluku, Bukan Hanya Waihaong dan MBD Posted: 25 Apr 2019 01:34 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs. H Murad Ismail menegaskan dirinya akan memimpin dan membangun Provinsi Maluku dengan terbuka ke semua pihak dan tidak akan membeda-bedakan warga Maluku. Ia berkomitmen untuk tidakn memperhatikan komunitas tertentu ataupun daerah tertentu saja di Maluku. "Tidak ada perbedaan di Maluku. Saya adalah Gubernur orang Maluku, bukan Gubernur orang Waihaong bukan Gubernur orang MBD tapi saya adalah Gubernur Orang Maluku," ujar dia di Istana Negara Jakarta Pusat pada Rabu (24/04/2019). Dikatakan dirinya bersama Wakil Gubernur (Wagub) Drs. Barnabas Nathaniel Orno akan melayani semua orang Maluku hingga ke pelosok pulau, mulai dari Pulau Buru ke Aru hingga ke ujung Wetar. "Dan saya dengan Pak Orno adalah pelayan dan nanti saya terapkan seluruh SKPD saya adalah pelayan. Jadi jika selama ini pelayanan tidak pernah sampai dan terjangkau hingga orang pesisir luar akan kita jangkau dan akan kita lihat, biar semua merata," tegasnya. Ditegaskan, dalam masa Jabatan 2019 – 2024, ia dan Orno akan melayani untuk membangun Maluku dengan sepenuh hati dan siap mengutamakan kepentingan masyarakat Maluku diatas kepentingan pribadi dan golongan. "Ingat, saya bukan Gubernur orang kampung saya tapi saya gubernur orang Maluku. Apapun yang terjadi di Maluku, saya yang bertanggung jawab," tegasnya. Gubernur Murad juga menyatakan bahwa hal pertama yang ingin dilakukannya bersama Wakil Gubernur, Barnabas Nataniel Orno adalah fokus pada beberapa masalah diantaranya mengentaskan kemiskinan dan upaya menekan tingginya angka pengangguran di daerahnya. "Maluku, provinsi yang termiskin nomor tiga dari 34 provinsi di Indosesia. Yang kedua, pengangguran nomor satu di Indonesia," ujar Murad di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu (24/04/2019). Selanjutnya dirinya akan memperhatikan masalah pelayanan pemerintahan yang dinilai belum maksimal serta berupaya guna meningkatkan semangat investasi dari luar ke Maluku. "Ketiga, adalah pelayanan publiknya kurang begitu bagus, terutama pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dan yang keempat itu, tidak adanya investor yang masuk ke Maluku secara terbuka. Banyak sekali investor yang ada di Maluku tetapi semua di tangan yang tertutup. Ini yang harus saya buka," ujarnya. Murad dan Orno baru saja dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku untuk masa jabatan 2019-2024 oleh Presiden Joko Widodo. Prosesi pelantikan Murad-Barnabas dilakukan di Istana Negara, Jakarta. Eks Komandan Korps Brimob itu bersama Barnabas menggantikan pasangan Said Assagaff dan Zeth Sahuburua yang masa jabatannya telah berakhir pada Maret 2019. Murad-Barnabas sebelumnya telah memenangkan Pilkada 2018 melawan dua pasangan lainnya, Said Assagaff-Anderias Rentanubun dan Herman Adrian Koedoeboen-Abdullah Vanath. Pada Pilkada 2018, Murad-Barnabas memperoleh 328.982 suara. Sementara Said-Anderias meraih 251.036 suara. Posisi bontot ditempati oleh Herman - Abdullah dengan perolehan 225.636 suara. (Albert Batlayeri) |
| Kementerian Agama Rekam Biometrik Tidak Jadi Syarat Penerbitan Visa Haji dan Umroh Posted: 25 Apr 2019 10:48 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Kementerian Agama (Kemenag) mengabarkan informasi dari Bagian Konsuler Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia bahwa Pemerintah Arab Saudi tidak jadi memberlakukan rekam biometrik sebagai syarat penerbitan visa."Divisi Konsuler menyampaikan bahwa telah terbit Keputusan Kerajaan Arab Saudi Nomor 43313 tanggal 4/8/1440 H (9/4/2019 M) terkait tidak diwajibkannya perekaman biometrik di negaranya untuk proses penerbitan visa haji dan umrah bagi para jamaah," demikian bunyi pengumuman yang diterbitkan Bagian Konsuler Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia, tertanggal 22 April 2019. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Nizar membenarkan kebijakan baru tersebut. "Saya sudah mengkonfirmasi dan pengumuman itu benar adanya," terang Nizar di Jakarta, Rabu (24/04/2019). Sebagai tindak lanjut, Nizar sudah membuat surat edaran kepada seluruh Kakanwil Kemenag Provinsi se-Indonesia. Menurutnya, berdasarkan pengumuman tersebut, maka proses penerbitan visa bisa dilakukan tanpa harus menunggu rekam biometrik. "Rekam biometrik akan dilakukan di Bandara Madinah dan Jeddah, kecuali bagi jemaah yang sudah melakukan perekaman di Tanah Air," tuturnya. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis menambahkan, proses perekaman melalui VFS Tasheel di Indonesia tetap dibuka. Namun, layanan itu sementara hanya untuk daerah yang mudah aksesnya sehingga mungkin untuk terus dilanjutkan. "Untuk jemaah dari wilayah-wilayah kepulauan yang jaraknya jauh, perekaman akan dilakukan saat tiba di Madinah dan Jeddah," jelasnya. Kasubdit Penyiapan Dokumen Haji Reguler Nasrullah Jassam mengatakan bahwa sampai Selasa sore, tercatat sebanyak 152 ribu jemaah yang sudah melakulan rekam biometrik. "Alhamdulillah, proses berjalan lancar. Sudah 65% jemaah haji Indonesia yang melakukan rekam biometrik," ungkap Nasrullah. (Setkab) |
| Jumlah Follower di Twitter Berkurang, Donald Trump Mengeluh ke Jack Dorsey Posted: 25 Apr 2019 09:59 AM PDT  WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Kepala Eksekutif Twitter Jack Dorsey pada Selasa (23/04/2019). Dan dalam pertemuan tersebut, Trump mempertanyakan mengapa akun Twitternya kehilangan banyak pengikut atau followers, kata sumber Reuters yang menerima informasi tersebut.Pertemuan itu, yang diatur oleh Gedung Putih pekan lalu, terjadi hanya beberapa jam setelah Trump sekali lagi menyerang Twitter dengan tuduhan media sosial itu bias terhadap pada konservatif. "Pertemuan yang bagus sore ini di @WhiteHouse dengan @Jack dari @Twitter. Banyak isu yang dibahas mengenai plaftorm mereka dan dunia media sosial secara umum. Menantikan untuk kelanjutan dialog terbuka!" kata Trum dalam cuitannya dan mengunggah foto Dorsey bersama tamu lain dan dirinya di Ruang Oval. Dorsey, yang belum pernah bertemu Trump, menjawab melalui cuitan: "Terima kasih atas waktunya. Twitter hadir untuk melayani percakapan umum, dan kami berniat untuk menjadikan lebih sehat dan lebih sopan. Terima kasih atas diskusinya." Menurut sumber tersebut, yang mendapat informasi mengenai pertemuan tersebut, mengatakan Dorsey menanggapi keluhan Trump mengenai kehilangan pengikut dengan menjelaskan bahwa Twitter sedang menghapus akun-akun tipuan dan palsu. Selain itu, kata Dorsey, banyak orang terkenal, termasuk dirinya sendiri, yang kehilangan follower akibat kebijakan tersebut. Sebelumnya pada hari yang sama, Trump mengisyaratkan bahwa Twitter berlaku bias terhadapnya, tanpa memberikan bukti. Dalam cuitan di Twitter, Trump mengatakan Twitter tidak "memperlakukan saya dengan baik sebagai pendukung partai Republik. Sangat diskriminatif." Trump sudah lama kesal karena kehilangan follower. Trump kehilangan 204.000 atau 0,4 persen dari total pengikutnya yang berjumlah 53.4 juta pada Juli lalu, menurut perusahaan data media sosial Keyhole. Itu terjadi ketika Twitter memulai pembersihan akun-akun mencurigakan setelah Twitter dan media sosial lainnya digunakan untuk kampanye-kampanye berisi informasi salah untuk mempengaruhi para pemilih pada pilpres AS 2016 dan pemilihan lainnya. (VOA) |
| Sofyan Djalil Serahkan 5.300 Sertifikat Tanah Warga Kalimantan Barat Posted: 25 Apr 2019 06:48 AM PDT PONTIANAK, LELEMUKU.COM - Setelah penantian panjang menunggu kepastian hukum hak atas tanah selama puluhan tahun, masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar) saat ini sudah bisa bernafas lega, setelah mereka menerima Sertifikat Tanah miliknya sebagai bukti pengakuan negara terhadap tanah yang mereka miliki.Sertifikat tanah tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil di Lapangan Rumah Radang, Jalan Sutan Syahrir, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (24/4) siang. Pada kesempatan tersebut Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan 5.300 Sertipikat Tanah dari total 41.247 Sertifikat Tanah. Sertifikat tersebut terdiri dari hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 14.001 bidang dan dari program Redistribusi Tanah sebanyak 27.246 bidang. Sisa sertifikat yang belum diserahkan akan secepat mungkin didistribusikan kepada masyarakat penerima sertifikat tanah, sehingga apabila dibutuhkan dapat segera dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sebagian besar Sertifikat Tanah yang diserahkan berasal dari program Redistribusi Tanah pelepasan kawasan hutan, yang tersebar di 14 Kabupaten di Provinsi Kalimatan Barat. Pelepasan tanah di kawasan hutan ini dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang didukung Kementerian ATR/BPN melalui program redistribusi tanah. Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil dalam sambutannya mengatakan, program penyertifikatan tanah ini merupakan bagian dari program strategis nasional dan akan terus dilaksanakan secepat mungkin dan sebanyak mungkin. "Secara nasional tahun ini kita targetnya 9 juta, mudah-mudahan kita bisa lampaui target tersebut sampai 11 juta hingga 12 juta. Tahun 2018 kita targetkan 7 juta kita berhasil mencapai 9 juta dan kami yakini pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia akan terdaftar," tegas Sofyan A. Djalil. Ia mengatakan di Bali seluruh kawasan Provinsinya akan terdaftar seluruhnya pada tahun ini, kemudian juga Magelang, Solo dan DKI Jakarta tahun ini akan segera lengkap terdaftar juga. Kendati tidak seperti Bali dan DKI Jakarta yang tanahnya terdaftar seluruhnya pada tahun ini, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat dalam empat tahun terakhir terus melakukan kemajuan yaitu mampu menyertifikatkan tanah sebanyak 540.224 bidang tanah. Keberhasilan pencapaian ini juga berkat kerja sama yang baik antara jajaran Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat dengan jajaran Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait di Provinsi Kalimantan Barat. Oleh sebab itu, dalam rangka mengapresiasi jajaran Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait maka pada kesempatan tersebut Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat juga menyerahkan piagam penghargaaan kepada Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait atas dukungannya selama ini dalam menyukseskan pendaftaran tanah di wilayahnya. Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, PT Pelindo II (Persero) Cabang Pontianak, dan PT Aneka Tambang Tbk. Selain menyerahkan Sertipikat tanah untuk rakyat dan piagam penghargaan, pada kesempatan ini Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat juga menyerahkan 122 Sertifikat tanah aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diserahkan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN kepada Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji dan 1 Aset Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang juga diserahkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (Setkab) |
| Budi Karya Sumadi Pastikan Bandara Yogyakarta Baru (NYIA) Siap Diresmikan Posted: 25 Apr 2019 06:43 AM PDT  YOGYAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan, pembangunan sisi udara New Yogyakarta International Airport (NYIA) atau Bandara Yogyakarta Baru telah rampung atau mencapai 100 persen. Dengan demikian, bandara baru di Yogyakarta ini sudah siap diresmikan."Alhamdulillah Bandara New Yogyakarta International Airport sudah selesai kira-kira 20% untuk terminal penumpangnya, tetapi runway praktis sudah kita selesaikan 100% bahkan dengan suatu kualifikasi yang mungkin paling baik di indonesia," kata Menhub usai meninjau langsung NYIA di Kabupaten Kulonprogo bersama Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Rabu (24/4) siang. Menurut Menhub, rencananya tidak lama lagi NYIA akan beroperasi melayani penerbangan internasional dan sebagian penerbangan domestik dari dan ke Yogyakarta. Menhub berharap dalam minggu-minggu ini Presiden Joko Widodo dapat mendarat di NYIA. "Biasanya bulan puasa Lebaran di Jogja ini ramai sekali, direncanakan ada sebagian daripada penerbangan yang ada di Bandara Adisutjipto pindah kesini ya kalau bisa 50 take off – landing berarti 25% pindah kesini, tapi mungkin ini bertahap. Oleh karenanya kita akan memberikan kesempatan kepada penerbangan yang diluar Jawa untuk terbang kesini," jelas Menhub. Menhub berharap dengan dioperasikannya NYIA maka akan dapat meningkatkan kunjungan wisata ke Yogyakarta. Terlebih lagi menurut Menhub sektor pariwisata di Yogyakarta saat ini sudah baik dan sama dengan Bali. Terkait integrasi antarmoda, Menhub menjelaskan, bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah alternatif moda angkutan umum bagi masyarakat yang akan menuju NYIA seperti kereta api dan Bus Damri yang akan melayani dari Terminal Giwangan. Sementara itu Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyampaikan dengan dibangunnya NYIA pihaknya akan mendorong pemerintah pusat untuk mengembangkan infrastruktur jalan tol yang menyambungkan Yogyakarta dengan kota-kota lain disekitarnya. Hal ini dilakukan untuk pengembangan kawasan mendukung sektor pariwisata. Pada sisi darat, NYIA akan memiliki luas terminal 210.000 m2 dengan kapasitas penumpang sebanyak 14 juta penumpang/tahun. Sementara disisi udara, NYIA memiliki runway atau landas pacu sepanjang 3.250 x 45 meter dengan 23 parking stand seluas 159.140 m2. NYIA juga akan dilengkapi fasilitas sebanyak 10 unit garbarata. Turut mendampingi Menhub Budi K. Sumadi pada peninjauan ke NYIA itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Polana B Pramesti, Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri, Dirut Angkasa Pura I Faik Fahmi, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo, dan sejumlah pejabat terkait. (Setkab) |
| Darmin Dorong Penggunaan Sistem Benchmarking dalam Proses Pemeriksaan Pajak Posted: 25 Apr 2019 06:39 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution mengungkapkan perlunya membuat suatu benchmarking dalam proses pemeriksaan pajak dari suatu badan usaha tertentu.Tujuannya supaya memudahkan pemeriksa pajak agar tidak perlu memeriksa semuanya. Selain itu, benchmarking akan dapat mendorong badan usaha tersebut untuk memenuhinya, jika ia masih berada di bawah standar tersebut. "Kalau ada satu perusahaan mengeluarkan Sistem Pemberitahuan Tahunan (SPT), tetapi angkanya ada di bawah benchmark (yang sudah ditentukan) ya harus diperiksa. Namun, yang sudah melewati benchmark, boleh diberikan ucapan terima kasih (karena sudah bagus dalam pelaporan pajaknya)," kata Darmin saat menghadiri Seminar Nasional Perpajakan di Kampus Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN), Bintaro, Tangerang, Banten, Rabu (24/4). Darmin meyakini, benchmarking takkan memberi beban berlebihan bagi si pemeriksa pajak, sebab mereka hanya akan memeriksa yang perlu diperiksa saja. Sedangkan, bagi perusahaan sendiri, dengan adanya benchmarking akan memacu mereka untuk lebih serius lagi dalam pembuatan SPT-nya. "Tidak perlu waktu lama dalam membuat benchmarking, cukup 1-2 tahun saja. Selain itu, dengan benchmarking juga akan dapat mengukur growth si perusahaan tersebut," ujar Menko Darmin. Menurut Menko Perekonomian itu, saat ini banyak perusahaan yang sudah membangun platform digital untuk operasional usahanya, baik di sektor perdagangan maupun keuangan. Karena itu, ia menganggap di sektor pajak sudah sepatutnya dibangun juga sistem digital yang lebih mapan lagi. Lebih dari sekadar sistem pelaporan pajak tahunan saja. "Tapi jangan mengira bahwa di negara maju itu sudah selesai dengan sistem perpajakan dalam era digital. Mereka juga masih jauh dari itu. Tapi dunia terus berkembang, jadi yang harus dipikirkan adalah bagaimana strateginya supaya Indonesia bisa pelan-pelan masuk ke era digital itu," ucap Darmin. Salah satu persoalan dalam merancang kebijakan perpajakan dalam ekonomi digital, menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, adalah ketika pajak penghasilan (PPh) dari suatu perusahaan hanya dilihat dari profit yang diperolehnya saja. Padahal, masih banyak perusahan startup digital yang profitnya nol atau malah negatif. "Jadi yang harus diperhatikan adalah obyektif dari perusahaan di bidang digital tersebut. Ukurannya bisa dari pendapatan (revenue), kontrak, dan/atau user. Dari sanalah nilai atau value dari perusahaan digital bisa dihitung. Bisa jadi pembukuan mereka rugi, tapi company value-nya naik terus, sehingga dia mampu mendapatkan investor (untuk memajukan usahanya)," ungkap Darmin. Karena itu, lanjut Menko Perekonomian, harus ada perubahan konstruksi dari aturan perpajakan Indonesia di masa depan. Dalam kesempatan itu, Menko Perekonomian sedikit mengritik soal sistem e-filling SPT, yang menurutnya masih agak menyulitkan. Pasalnya, sistem e-filling masih belum memungkinkan penggunanya untuk menyimpan data-data yang sudah ia masukkan sebelumnya, apabila ia belum selesai mengisi semua form-nya dalam sekali pengisian. Seminar yang mengambil tema "Peran Automatic Exchange of Information dalam Meningkatkan Performa Perpajakan Nasional" ini merupakan bagian dari rangkaian acara Pekan Raya Perpajakan Nasional 2019 yang secara rutin diadakan PKN STAN setahun sekali. Turut hadir dalam seminar tersebut antara lain Rahmadi Murwanto,Direktur PKN STAN; Awan Nurmawan Nuh, Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Kementerian Keuangan; Rionald Silaban, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan; Leli Listianawati, Kepala Sub Direktorat Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak; Darussalam, Managing Partner Danny Darussalam Tax Center (DDTC). (Setkab) |
| Sempat Buron, 3 dari 4 Pelaku Perampokan di Palmerah dilumpuhkan dengan Timah Panas Posted: 25 Apr 2019 06:33 AM PDT JAKARTA,LELEMUKU.COM - Team Jatanras Polres metro Jakarta Barat berhasil menangkap empat buronan kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan Arjuna, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat pada Senin (08/04/2019) dini hari lalu.3 dari 4 pelaku perampokan ojek online dijalan Arjuna kemanggisan palmerah jakarta barat terpaksa harus dilumpuhkan dengan menggunakan timah panas lantaran pelaku hendak ditangkap melakukan perlawanan kepada petugas kepolisian dengan menggunakan senjata tajam pada minggu Dini hari (21/04/2019). Kepala Satuan reskrim Polres metro Jakarta Barat AKBP Edi Suranta Sitepu, sik mengatakan, empat buronan ditangkap di tempat berbeda. Empat buronan itu antaranya SJ (29), SI (17 ), MO (24), dan TK (20). SJ (29 th) dan SL (17 th) Ditangkap di Parkiran Maybank Jln. Pluit Kencana No 82 RT 016 RW 007, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, sedangkan MO (24 th) Ditangkap di Jln. Panjang Pesing Koneng RT 003 RW 004, Kel. Kedoya Utara Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan TK (20 Th) Ditangkap di Jln. Blimbing Kampung Belakang, Kel. Blimbing, Kec. Kosambi, Tangerang "Pelaku ada lima orang, tersangka RA (27) masih dalam pengejaran. Bukan hanya satu tempat saja mereka melakukan aksinya. Kita masih kembangkan," Ujar AKBP Edi, Senin (22/04/2019) Menurutnya, kronologis kejadian yang menimpa korban AK ( 37), terjadi di Jalan Arjuna Kemanggisan, Palmerah Jakarta Barat. Korban yang bekerja sebagai pengemudi ojek online sedang mengemudi motor karena pulang bekerja melintas di lokasi kejadian. Saat melintas, korban didatangi dengan tiba-tiba oleh 3 sepeda motor yang dikendarai oleh 5 orang pelaku yang tidak dikenal dan langsung menghadang dan menyerang sepeda motor korban. Salah satu pelaku mengambil kunci kontak sepeda motor korban, sedangkan pelaku yang lain mengancam korban dengan menggunakan senjata api dan golok untuk memberikan rasa takut kepada korban dan merampas barang-barang milik korban. "Selanjutnya pelaku langsung pergi dan membawa kabur 1 unit sepeda motor milik korban,"Papar Edi. Sementara kanit krimum Polres Metro jakarta barat Iptu Dimitri Mahendra menambah kan Dari tangan para pelaku kami berhasil menyita barang bukti berupa 10 unit HP, 5 buah dompet, 1 set kunci leter T, 2 buah STNK, 2 bilah golok, 3 kunci motor, 1 buah tas ransel warna coklat, 2 buah tas sandang selempang, 1 unit motor Honda Beat warna hitam (Alat Kejahatan), 1 unit motor suzuki satria FU warna hitam Nopol A 2034 LY (Alat Kejahatan) "Ada juga barang bukti yang kita amankan dari hasil kejahatan berupa 1 unit motor honda beat warna merah putih (Hasil Kejahatan TKP Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan), 1 unit motor Honda Beat Warna Merah Putih (Hasil kejahatan TKP Arjuna Selatan, Palmerah, Jakarta Barat," Tambah nya. Para pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang tindak pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.(Ashari Bharaduta) |
| Andy Rachmianto Serahkan Bantuan Kemanusiaan Indonesia Untuk Pengungsi Palestina di Yordania Posted: 25 Apr 2019 06:29 AM PDT  AMMAN, LELEMUKU.COM - Duta Besar (Dubes) RI di Amman Yordania, Andy Rachmianto, menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa Klinik Mata (ophthalmology clinic) dan Klinik Telinga Hidung dan Tenggorokan (ear nose and throat/ENT clinic) di kamp pengungsi Palestina di Talbiyah, Yordania, Minggu (21/04/2019) waktu setempat.Bantuan yang merupakan kerja sama Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) dengan JHCO (Jordan Hashemite Charity Organization) diserahkan oleh Dubes Andy Rachmianto, kepada Putra Mahkota Yordania, Pangeran Hassan bin Talal. "Bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Palestina ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dukungan Indonesia kepada perjuangan Palestina dalam memperoleh kemerdekaan," kata Dubes Andy Rachmianto dalam sambutannya. Secara khusus, Dubes RI menyampaikan penghargaan yang tinggi atas respon pemerintah Yordania terhadap inisiatif dari lembaga-lembaga non pemerintah yang berkeinginan berbagi kepada para pengungsi yang memerlukan. KBRI Amman juga sangat mengapresiasi peran langsung Baznas yang bekerja sama dengan JHCO dalam mendukung kegiatan diplomasi kemanusiaan yang dicanangkan Presiden RI Jokowi sebagai salah satu bentuk pelaksanaan politik luar negeri RI. "Bentuk kerja sama Baznas dengan JHCO ini kiranya dapat dijadikan model bagi negara-negara lain dalam meringankan beban pengungsi Palestina," ujar Dubes Andy Rachmianto. Sementara Pangeran Hassan menegaskan bahwa kehadiran Baznas di kamp pengungsi tidak hanya sekedar untuk memberikan bantuan namun lebih terpanggil karena tingginya rasa solidaritas bangsa Indonesia kepada bangsa Palestina dan juga hubungan yang erat dengan Kerajaan Yordania. "Kami berharap kerja sama ini akan terus berlanjut dan berkembang sehingga keberkahannya dapat dirasakan seluruh umat," kata Pangeran Hassan. Baznas yang diwakili oleh Komisaris Irsyadul Halim, menekankan bahwa kepedulian masyarakat Indonesia terhadap rakyat Palestina sangatlah tinggi. Untuk itu, BAZNAS memfasilitasi masyarakat Indonesia yang gemar berbagi dan menyalurkannya kepada pengungsi Palestina di Yordania. Pada tahap awal ini, kerja sama Baznas dengan JHCO lebih mengutamakan sektor kesehatan melalui pembangunan klinik dan pengadaan obat-obatan yang didistribusikan melalui 3 (tiga) unit klinik yang dikelola MAP Yordania di kamp pengungsi Gaza, kamp pengungsi Hattien, dan kamp pengungsi Talbiyah. Baznas telah mendistribusikan bantuan sebesar 150.000 dollar AS, yang merupakan dana kemanusiaan telah diserahkan melalui Dubes RI Amman pada tanggal 7 Januari 2019 lalu berupa bantuan obatan-obatan kepada MAP clinic yang berada di kamp pengungsi Gaza di Jerash. Penyerahan bantuan kemanusiaan ini merupakan tindak lanjut kerja sama antara Baznas dengan JHCO yang telah ditandatangani tanggal 8 Oktober 2018 di Jakarta yang disaksikan langsung oleh Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi dan Menteri Luar Negeri Palestina Riad Malki. (Setkab) |
| You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Social Plugin