Type Here to Get Search Results !

Otonomi Daerah dapat Tingkatkan Kualitas SDM di Kepulauan Tanimbar

Otonomi Daerah dapat Tingkatkan Kualitas SDM di Kepulauan Tanimbar

Otonomi Daerah dapat Tingkatkan Kualitas SDM di Kepulauan Tanimbar

Posted: 24 Apr 2019 07:03 PM PDT

Otonomi Daerah dapat Tingkatkan Kualitas SDM di Kepulauan TanimbarSAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXIII Tahun 2019 dengan Tema 'Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang Lebih Baik melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Kreatif dan Inovatif'.

Melalui Amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI), Thahjo Kumolo yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Piterson Rangkoratat, SH disampaikan bahwa peringatan Hari Otonomi daerah tahun ini merupakan refleksi dari eksistensi dan ekspektasi masyarakat kepada pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM untuk memberdayakan otonomi daerah dalam mewujudkan kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan daerah.

"Perjalanan otonomi daerah pasca reformasi hingga sekarang dapat dikatakan banyak kemajuan yang dicapai. Otonomi daerah telah memberikan solusi untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah, dimana daerah masyarakat didorong dan diberi kesempatan yang luas mengembangkan kreativitas dan inovasinya," kata Sekda Rangkoratat saat bertindak selaku Inspektur Upacara di Kantor Bupati Tanimbar, Jalan Ir. Soekarno, Kota Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) pada Kamis (25/04/2019).

Ia juga menambahkan jika muara dari terselenggaranya Otonomi Daerah adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, serta partisipasi aktif masyarakat. Disamping itu diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah.

"Semua ASN di daerah harus memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah harus dapat beradaptasi dengan kepentingan masyarakat, dimana masyarakat semakin menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam mendapatkan pelayanan," tambah Rangkoratat.

Otonomi Daerah dapat Tingkatkan Kualitas SDM di Kepulauan TanimbarSelepas itu dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau Unit Kerja Terbaik Tahun 2019, diantaranya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Transmigrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inspektorat Daerah Tanimbar.

Upacara itu diikuti oleh seluruh Asisten, Staf Ahli, Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Tanimbar. (Laura Sobuber)
Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Bawaslu MTB Keluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di Tanimbar

Posted: 24 Apr 2019 04:35 PM PDT

Bawaslu MTB Keluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TanimbarSAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Baadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku Tenggara Barat (MTB) menyatakan telah keluarkan rekomendasi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna melakukan pemilihan suara ulang (PSU) akibat banyaknya pelanggaran yang terjadi saat pemilihan umum (Pemilu) Serentak pada Rabu 17 April 2019 lalu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.

Ketua Bawaslu MTB, Mathias Alubwaman,pada Rabu (24/04/2019) menyatakan rekomendasi untuk lakukan PSU di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) guna menjalankan pemilu yang jujur dan adil di Kepulauan Tanimbar.

"TPS yang direkomendasikan guna dilakukannya PSU adalah TPS 01, 02 dan 03 di Desa Lorowembun, Kecamatan Karmomolin, TPS di Desa Watidal, Kecamatan Tanimbar Utara, serta TPS 01 Kecamatan Tanimbar Selatan," jelas dia.

Ia menjelaskan pelanggaran juga terjadi di Desa Arma, Kecamatan Nirunmas. Dari laporan yang masuk, pelanggaran tersebut masuk dalam kategori pidana. Dimana dari laporan yang masuk lebih ke unsur pidana dan harus di bahas bersama dengan tim Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu).

"Sementara untuk Caleg atas nama Ricky Jauwerissa dari Partai Berkarya untuk DPRD Kabupaten karena telah tertangkap tangan oleh Panwas Kecamatan melakukan praktik money politik, dipastikan malam ini akan dilakukan pembahasan bersama dengan Gakumdu," tandasnya.

Dikesempatan yang sama, Ketua KPU MTB, Reagen Lartutul, mengaku sama sekali belum menerima surat rekomendasi dari Bawaslu maupun PPK kecamatan untuk nantinya ditindaklanjuti.

Disisi lain, waktu kian mendesak untuk sesegera mungkin KPU setempat mengambil keputusan PSU untuk menjawab keresahan masyarakat Tanimbar yang merasa diabaikan dan dirugikan hak politiknya.

"Batasan waktunya kan sampai tanggal 26 April ini. Jadi kalau KPU cuek dan enggan, artinya sebagai penyelenggara, kami duga KPU Tanimbar sudah masuk angin," tandas Albuwaman. (Laura Sobuer)
Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Wiranto Bantah Ada Konspirasi antara Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu

Posted: 24 Apr 2019 03:11 PM PDT

Wiranto Bantah Ada Konspirasi antara Pemerintah dan Penyelenggara PemiluJAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) RI, Wiranto menegaskan bahwa tidak ada konspirasi antara pemerintah, TNI, Polri dan penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu dan KPU dalam pesta demokrasi ini, untuk melakukan kecurangan. Menurutnya, tuduhan merupakan fitnah dan masyarakat harus benar-benar tahu mengenai hal ini.

"Tuduhan tersebut sangat tendensius, ngawur, bernuansa fitnah, tidak benar dan tidak berdasar yang diarahkan untuk mendelegitimasi Pemerintah dan penyelenggara pemilu terutama KPU dan Bawaslu termasuk hasil pemilu yang sementara ini sedang dalam proses penghitungan," ungkap Wiranto di kantornya, Jakarta, Rabu (24/04/2019).

Ia menjelaskan ada beberapa hal yang membuat konspirasi tersebut tidak mungkin terjadi. Misalnya bahwa Komisioner KPU dan Bawaslu dipilih oleh DPR RI, bukan oleh presiden; dan bersifat mandiri, tidak tergabung dalam struktur lembaga negara manapun dan memiliki struktur sendiri. "Tidak di bawah kendali pemerintah," tegas Wiranto.

Ditambahkannya, tidak pernah ada pikiran dan kehendak dari pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kinerja KPU/Bawaslu, apalagi sampai membangun konspirasi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif guna memenangkan pasangan calon tertentu.

"Saya sebagai Menko yang membidangi politik nasional, pasti akan berperan aktif atau paling tidak tahu kalau memang konspirasi itu ada, namun pada kenyataannya saya harus menyatakan bahwa tuduhan konspirasi antara pemerintah dan KPU/Bawaslu untuk melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif dalam pemilu 2019 tidak benar. Sekali lagi tidak pernah terjadi," tegas Wiranto.

Ia berharap masyarakat tidak percaya terhadap hoaks yang berkembang tersebut. Apalagi kalau hoaks itu, sampai menimbulkan gerakan-gerakan yang akan mengganggu stabilitas keamanan nasional.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pemilu serentak 2019 kali ini merupakan pemilu yang terbesar dan terumit di dunia. Pasalnya dalam waktu yang bersamaan yaitu 17 April kemarin, diberikan kesempatan kepada kurang lebih 192 juta pemilih untuk memberikan hak suara di 810 ribu TPS yang tersebar di seluruh Indonesia, dilaksanakan secara terbuka dan diawasi oleh semua pihak, termasuk badan pemantau pemilu dan individu dari mancanegara.

"Tiga puluh tiga negara mengapresiasi pelaksanaan pemilu yang aman, lancar dan damai ini," ujar Wiranto.

Menurutnya penghargaan setinggi-tingginya harus diberikan kepada seluruh penyelenggara pemilu, yang telah melakukan tugasnya dengan sangat baik, sampai harus merenggut nyawa sekali pun. Dengan pengorbanan yang sangat besar ini, ujar Wiranto, tidak pantas tuduhan keji tersebut dihembuskan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan.

"Kita seharusnya memberikan penghargaan dan apresiasi kepada KPU, Bawaslu dan petugas keamanan yang telah melakukan pekerjaan besar dan berat ini dengan aman, lancar dan damai serta sampai saat ini menimbulkan korban sebanyak 139 orang yang meninggal dalam tugas. Oleh sebab itu, sangatlah tidak tepat atau tidak pada tempatnya kalau melakukan fitnah, cacian, dan membuat tuduhan-tuduhan yang menyedihkan dan tidak berdasar," papar Wiranto.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa kedua pasangan capres kemungkin besar akan melakukan rekonsiliasi pasca pemilu.

"Itu nanti akan ada momentumnya, kita tunggu saja. Sekali lagi, pasti akan ada momentumnya, akan ada keseimbangannya," jelas Moeldoko.

Ia sebut, bahwa waktu yang tepat untuk rekonsiliasi tersebut bisa saja terjadi di bulan Ramadhan atau Idul Fitri mendatang. Namun Moeldoko tidak menjelaskan hal ini lebih jauh.

Moeldoko juga berpendapat bahwa kegaduhan dalam masa Pemilu 2019 ini menurutnya hanya terjadi di dunia maya saja.

"Tapi yang ingin kita lihat secara jernih bahwa tidak ada sebenarnya situasinya paradoks. Apa yang terjadi di dunia maya dan kondisi di lapangan. Kalau kondisi di dunia maya kayaknya mau perang aja. Padahal di lapangan happy-happy saja. ini yang terjadi seperti itu ya, paradoks menurut saya," ungkap Moeldoko. (VOA)
Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

MUI Minta KPU Jujur dan Adil dalam Penghitungan Suara

Posted: 24 Apr 2019 02:45 PM PDT

MUI Minta KPU Jujur dan Adil dalam Penghitungan SuaraJAKARTA, LELEMUKU.COM - Suhu politik di tanah air terus menghangat pasca pemilihan umum serentak, yang mencakup pemilihan presiden dan legislatif dalam hari yang sama, pada 17 April lalu. Terlebih setelah kedua pasangan calon mengklaim sebagai pemenang.

Kubu petahana Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyatakan menang berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Sedangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengumumkan kemenangan sesuai hasil penghitungan suara riil di internal.

Situasi kian menghangat karena sebagian masyarakat menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan aparat keamanan berbuat curang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Selain salah memasukkan suara di situs resmi KPU, kecurangan dituduhkan berupa mengurangi suara yang diperoleh Prabowo dan menggelembungkan suara yang didapat Joko Widodo.

Menanggapi situasi terkini tersebut, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta penyelenggara pemilihan umum, termasuk KPU, serta aparat keamanan untuk bertindak jujur dan adil.

Dalam jumpa pers di kantornya, Rabu (24/04/2019), Ketua Dewan Pertimbangan MUI Dien Syamsuddin meminta tahapan selanjutnya dari pemiihan umum, yakni penghitungan suara hingga penetapan hasil harus sesuai amanat konstitusi, yaitu jujur dan adil.

Prinsip kejujuran dan keadilan ini, lanjutnya, harus dilaksanakan oleh tiga elemen. Pertama penyelenggara pemiihan umum, yaitu KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Kedua, aparat penegak hukum dan keamanan, yakni Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. ketiga adalah pasangan calon, tim sukses, relawan, dan pendukung.

"KPU tolong secara jujur dan adil, transparan dan akuntabel, melakukan penghitungan. Jangan ada trik-trik di situ, jangan ada dusta, jangan ada kebohongan, jangan ada kecurangan," kata Dien.

Dien menyatakan Dewan Pertimbangan MUI meminta sengketa pemilihan umum harus diselesaikan melalui jalur hukum dan konstitusi. MUI meminta kepada para pendukung kedua pasangan calon untuk menjaga persatuan dan kesatuan.

Ketika ditanya soal rencana pengerahan massa besar-besaran (people power) oleh salah satu kubu pasangan calon, Dien menolak berkomentar.

Terkait hal tersebut, Mohamad al-Jufri dari organisasi Alkhairaat mengatakan pengerahan massa besar-besaran tidak akan terjadi selama sengketa pemilihan umum dapat diselesaikan dengan jujur, adil, terbuka, dan akuntabel.

"People power bisa terjadi jika penyelesaian dari sengketa pemilu ini tidak dapat ditangani oleh yang berwenang, sehingga masyarakat akan bertindak sendiri," ujar Mohamad.

 Capres 02 Prabowo Subianto saat menyapa pendukungnya pada acara syukuran kemenangan di Jakarta, Jumat 19 April 2019 lalu.

Mengenai demonstrasi menolak kecurangan pemilihan umum di depan kantor Bawaslu hari ini, Dien menekankan konstitusi menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dia menegaskan unjuk rasa merupakan salah satu bentuk dari kebebasan berekspresi dan dijamin hukum selama tidak menimbulkan kekerasan dan kerusakan.

Dien mengakui ada kekurangan dari pemilihan serentak yang sekarang ini berlaku di Indonesia. Karena itu, menurutnya, MUI akan mengambil prakarsa untuk mengajak semua pihak meninjau kembali pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia agar tidak menyimpang dari Pancasila.

Sementara, Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman kembali menegaskan bahwa lembaganya bekerja secara profesional, bersih dan transparan.

Lembaganya kata Arief tidak pernah anti kritik tetapi ketika tuduhan itu tidak berdasar dan cenderung bohong maka publik harus diberitahu.

"Saya meyakini sejak tahapan awal pelaksanaan pemilu ini pasti banyak isu-isu beredar, bisa benar bisa salah.Awalnya saya melihat biasa saja, itu tidak usah ditanggapi lama-lama habis. Tapi Kemudian isunya meningkat kemudian substansinya menurut saya sudah mengganggu makanya kemudian dalam beberapa isu yang ini harus dilaporkan ke aparat penegak hukum," tandas Arief.

Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Atmajaya, Yogyakarta,Riawan Tjandra, menjelaskan apabila ada ketidakpuasan pada hasil pemilu atau menemukan pelanggaran pada pesta demokrasi maka bisa mengajukan upaya pengajuan pemeriksaan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam batas waktu 3x24 jam sejak pengumuman resmi oleh KPU. (VOA)
Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Pasukan TNI di Nduga Diserang Kelompok Bersenjata Saat Antar Bahan Makanan di Nirkuri

Posted: 24 Apr 2019 02:35 PM PDT

Pasukan TNI di Nduga Diserang Kelompok Bersenjata Saat Antar Bahan Makanan di NirkuriKENYAM, LELEMUKU.COM - Satu regu prajurit TNI diserang oleh kelompok separatis bersejata (KSB) yang terindikasi berasal dari kelompok Egianus Kogoya di di halaman Kantor Distrik Nirkuri, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua pada Rabu (24/04/2019) pukul 10.45.

Menurut Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi, serangan itu terjadi saat 10 prajurit tersebut akan menjemput bahan makanan (bamak) usai bongkar muat dari Helikopter jenis Helly Bell dengan no. Seri HA-5179 milik Penerbad TNI-AD yang mendarat di halaman kantor distrik.

"Bahan makanan itu merupakan kebutuhan rutin pasukan TNI yang sedang melaksanakan pengamanan Trans Papua," ujar dia.

Kelompok bersenjata itu melakukan serangan dari jarak cukup jauh sekitar 100 meter. Mereka menyerang secara tiba-tiba kemudian menghilang melarikan diri ke dalam hutan. Pasukan TNI berusaha membalas namun belum diketahui adanya korban dari pihak penyerang.

Kapendam menyatakan dari serangan tersebut mengakibatkan 2 orang Prajurit TNI mengalami luka tembak dengan nama Serda Dedy yang terserempet proyektil di bagian punggung karena arah tembakan menyamping dari kiri ke kanan di balik rompi dan Prajurit Dua (Prada) M. Hoirul Zahman Zahri yang mengalami luka tembak pada betis kiri.

"Saat ini kedua korban sudah dievakuasi ke Timika dan dirawat di RSUD Timika, Kabupaten Mimika. Berdasarkan laporan tim medis bahwa kondisi kedua korban dalam keadaan stabil dan tidak ada yang mengenai organ vital," jelasnya. (Albert Batlayeri)

Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Surat Suara Tertukar, Pemilihan Lanjutan di 3 TPS di Lermatang Terhambat

Posted: 24 Apr 2019 02:09 PM PDT

Surat Suara Tertukar, Pemilihan Lanjutan di 3 TPS di Lermatang TerhambatSAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) lanjutan pada di 3 tempat pemungutan suara (TPS) pada Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku pada Selasa (23/04/2019) lalu tidak berjalan mulus.

Hal ini disebabkan tertukarnya surat suara di 3 TPS pada Desa Lermatang yang merupakan daerah pemilihan (dapil) 1 dengan surat suara dari dapil 3 di kabupaten tersebut. Dengan total 154 surat suara yang tertukar, dirincikan ada 52 surat suara di TPS 1, 100 surat suara di TPS 2 dan  4 surat suara di TPS 3.

Meski demikian, pemilihan suara lanjutan yang dilakukan 3 TPS di Lermatang dan 17 TPS di Kelurahan Saumlaki tetap dilanjutkan.

Menurut KPPS TPS 3 Desa Lermatang, Joshua Laratmase , pencoblosan tetap berjalan, sambil  menunggu kelebihan surat suara di 19 TPS yang lain yang melakukan pencoblosan sebab Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Tenggara Barat (MTB) menyatakan akan menyediakan surat suara lebih dari 19 TPS lainnya.

"Arahan dari KPU MTB, pemcoblosan tetap berjalan seperti biasa, sambil menunggu kelebihan surat suara dari TPS lain yang hari ini lakukan pencoblosan lanjutan. Kelebihan surat suara akan didistribusi ke 3 TPS di Lermatang," jelasnya. (Laura Sobuber)
Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Murad Ismail dan Barnabas Orno Fokus Masalah Kemiskinan dan Pengangguran di Maluku

Posted: 24 Apr 2019 11:37 AM PDT

Murad Ismail dan Barnabas Orno Fokus Masalah Kemiskinan dan Pengangguran di MalukuJAKARTA, LELEMUKU.COM - Usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan bahwa hal pertama yang ingin dilakukannya bersama Wakil Gubernur, Barnabas Nataniel Orno adalah fokus pada beberapa masalah diantaranya mengentaskan kemiskinan dan upaya menekan tingginya angka pengangguran di daerahnya.

"Maluku, provinsi yang termiskin nomor tiga dari 34 provinsi di Indosesia. Yang kedua, pengangguran nomor satu di Indonesia," ujar Murad di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu (24/04/2019).

Selanjutnya dirinya akan memperhatikan masalah pelayanan pemerintahan yang dinilai belum maksimal serta berupaya guna meningkatkan semangat investasi dari luar ke Maluku.

"Ketiga, adalah pelayanan publiknya kurang begitu bagus, terutama pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dan yang keempat itu, tidak adanya investor yang masuk ke Maluku secara terbuka. Banyak sekali investor yang ada di Maluku tetapi semua di tangan yang tertutup. Ini yang harus saya buka," ujarnya.

Dikatakan bersama Wagub Orno, lanjut Gubernur Murad, semua investor, masalah pertambangan atau apapun, harus dibikin terbuka dan transparan meski sekarang dimoratorium dulu.

"Semua investor yang ada di maluku, kita moratorium dulu. Kita liat lagi, kira-kira dia berguna enggak buat masyarakat sana, yang pertama," tambah Murad seraya menyampaikan bahwa kemanfaatan juga dipertimbangkan untuk kabupaten dan provinsi.

Pada kesempatan itu, Murad juga menegaskan bahwa tugas kepala daerah itu dua yakni mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakatnya.

"Tambah satu lagi, dia bisa menjaga dan mempertahankan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Itu tujuan mulia kita," ujarnya.

Murad juga mengaku memiliki mimpi untuk bagaimana Maluku bisa sejajar dengan provinsi lain. Mengenai fasilitas yang perlu dibangun di Maluku, Murad menyampaikan bahwa karena punya 1.340 pulau dan luas wilayah Maluku itu 712.498 kilometer persegi maka fokusnya adalah membuat dermaga sebagai tol laut agar harga kompetitif.

"Minimal 11 kabupaten/kota itu punya dermaga besar. Biar harganya bisa kompetitif. Harga jangan sampai lain, dengan adanya tol laut dan membuat dermaga-dermaga besar di seluruh kabupaten kota," pungkasnya akhiri wawancara. (Setkab)
Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

KRI Teluk Cendrawasih 533 ke Saumlaki untuk Amankan Laut Arafura dan Kepulauan Tanimbar

Posted: 24 Apr 2019 10:25 AM PDT

KRI Teluk Cendrawasih 533 ke Saumlaki untuk Amankan Laut Arafura dan Kepulauan TanimbarSAUMLAKI, LELEMUKU.COM – KRI Teluk Cendrawasih 533 datangi Kota Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku guna melakukan pengamanan wilayah laut perairan Arafura dan Kepulauan Tanimbar pada khususnya.

Menurut Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Saumlaki, Letkol Laut (P) Hartanto M. Tr. Hanla bahwa kedatangan Kapal perang tersebut merupakan respon cepat dari laporannya kepada Komando Armada (Koarmada) III Sorong tentang potensi kerawanan Pemilihan Umum (Pemilu) lanjutan di daerah yang dijuluki Bumi Duan Lolat itu pada Selasa (23/04/2019) kemarin.

Ia menuturkan beberapa kerawanan yang dilaporkan dirinya yaitu pemilu lanjutan yang berlangsung hingga larut malam dengan waktu di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berbeda-beda dan tidak serentak, yang bisa pengakibatkan pengerahan massa.

"Potensi kerawanan seperti pemilu lanjutan kemarin, saya laporkan ke atas ada potensi ancaman dan potensi kerawanannya. Responnya adalah dari atasan dikirimkanlah kapal ke sini, ini adalah salah satu respon didatangkan KRI singgah ke sini untuk memantau," ujar Hartanto bersama Asops Guspurla Armada III Kolonel Laut (P) Ari Krisdiyanto, M. Tr. Hanla, Paban Analev Intel Guspurla Armada III Letkol Laut (T) Suhardi dan Komandan KRI Teluk Cendrawasih 533 Mayor Laut (P) Nur Farid Syariffudin, SH para awak media pada Rabu (24/04/2019).

Ia pun menuturkan jika jalannya pesta demokrasi lanjutan kemarin sudah berjalan aman dan terkendali, namun pihaknya tetap siaga untuk bisa menyalurkan bantuan bagi para penyelenggara pemilu jika ada permintaan.

"Kalau kita memberi bantuan sesuai dengan aturan, kalau ada permintaan dari Polri, kami akan bergerak tapi kalau tidak ada permintaan ya kami standby. Aturan keterlibatan kami seperti itu pada masa pemilu ini," tutur Hartanto.
KRI Teluk Cendrawasih 533 ke Saumlaki untuk Amankan Laut Arafura dan Kepulauan Tanimbar
Sementara itu, Komandan KRI Teluk Cendrawasih 533, Mayor Laut (P) Syariffudin mengatakan bahwa kapal KRI perang yang berlabuh di Pelabuhan Saumlaki pada Rabu berawak kapal sebanyak 71 personil, yang terdiri dari perwira, anggota dan prajurit.

"Kami disini untuk membantu. Kami kan asasnya di laut tentunya fungsinya seperti yang sudah diterangkan tadi, kita membantu untuk evakuasi terutama untuk pengamanan kotak suara," kata Syariffudin.

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan tetap berada di wilayah Kepulauan Tanimbar dan akan meninggalkan daerah itu jika keadaan benar-benar dinyatakan aman dan kondusif serta akan melanjutkan pelayaran sesuai perintah dari Koarmada III.

"Begitu semuanya dinyatakan aman, kemudian ada perintah dari atas untuk meninggalkan daerah ini, kita akan bergerak dan bergerak ke manapun kita juga akan menunggu perintah karena kan kita tetap melihat situasi yang ada kerawanan dimana, kita baru ke sana. Kami melihat potensi kerawanan yang ada di suatu daerah," tambah Syariffudin.

KRI Teluk Cendrawasih 533 ke Saumlaki untuk Amankan Laut Arafura dan Kepulauan TanimbarKapal yang namanya diambil dari nama sebuat teluk di Provinsi Papua ini merupakan kapal ketiga dari kapal perang jenis kapal pendarat kelas Teluk Gilimanuk milik TNI AL yang dibangun oleh VEB Peenewerft, Wolgast, Jerman Timur pada tahun 1977.

Kapal berjenis Frosch-I/Type 108 ini kemudian dibeli pemerintah Indonesia untuk TNI AL pada tahun 1994. KRI ini termasuk dalam paket pembelian sejumlah kapal perang eks Jerman Timur pada masa pemerintahan Presiden Suharto. KRI Teluk Cendrawasih bertugas sebagai armada pendarat bagi pasukan Marinir TNI AL dan juga sebagai kapal pengangkut logistik.

KRI Teluk Cendrawasih 533 memiliki berat 1,900 ton. Dengan dimensi 90,70 meter x 11,12 meter x 3,4 meter. Ditenagai oleh 2 mesin diesel, 2 shaft menghasilkan 12,000 bhp yang sanggup mendorong kapal hingga kecepatan 18 knot. Diawaki oleh maksimal 42 pelaut. Mampu mengangkut kargo hingga seberat 600 ton.

Meski bukan termasuk armada tempur maupun pemukul. Sebagai armada pendarat dan pengangkut logistik, KRI Teluk Cendrawasih ibekali senjata pertahanan diri berupa 1 kanon laras ganda kaliber 37mm Model 1939; 1 Meriam Bofors 40/70 berkaliber 40mm dengan kecepatan tembakan 120-160 rpm, jangkauan 10 Km untuk target permukaan terbatas dan target udara; 2 kanon laras ganda kaliber 25mm sensor dan elektronis termasuk radar MR-302/Strut Curve Air/Surface Search. (Laura Sobuber)
Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Murad Ismail dan Barnabas Nathaniel Orno Resmi Pimpin Maluku Periode 2019-2024

Posted: 24 Apr 2019 07:38 AM PDT

Murad Ismail dan Barnabas Nathaniel Orno Resmi Pimpin Maluku Periode 2019-2024JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan 2019 – 2024, Irjen Pol (Purn) Drs. H Murad Ismail dan Drs. Barnabas Nathaniel Orno di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu (24/04/2019).

Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 189/P Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku masa jabatan 2019-2024.

Sebelum diambil sumpah, petikan Surat Keputusan Presiden diserahkan terlebih dahulu oleh Presiden Joko Widodo kepada calon gubernur dan wakil gubernur di Ruang Kredensial Istana Merdeka.

Setelahnya, Presiden dengan didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama calon gubernur dan wakil gubernur yang akan dilantik menjalani prosesi kirab dengan berjalan kaki menuju tempat pelantikan di Istana Negara. Prosesi ini diiringi oleh pasukan kehormatan Paspampres selama berjalan menuju lokasi pelantikan.

Setibanya di Istana Negara, Murad dan Orno diambil sumpah janji jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur yang dipimpin oleh Presiden Jokowi.

"Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada Saudara-saudara. Bersediakah Saudara-saudara mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing?" ujar Presiden yang kemudian dijawab bersedia secara serentak oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Presiden Jokowi kemudian meminta Gubernur dan Wakil Gubernur mengikuti dan mengulang sumpah, "Bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur, sebagai Wakil Gubernur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa."

Acara pelantikan tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan yang hadir.

Turut hadir Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Para pejabat di Provinsi Maluku termasuk Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon.

Murad Ismail dan Barnabas Nathaniel Orno Resmi Pimpin Maluku Periode 2019-2024Murad Ismail dan Barnabas Orno dengan jargonnya Baileo ini  rencananya akan dilantik pada 11 Maret 2019. Namun, oleh Presiden Jokowi ditunda ke tanggal 13 Maret 2019. Akibat kesibukan saat kampanye, Presiden Jokowi kemudian menunda pelantikan ke tanggal 18 Maret 2019 dan berujung pada penundaan setelah pemilu serentak tanggal 17 April 2019 dilaksanakan. Sebab konsentrasi semua pihak sedang fokus untuk menyukseskan Pemilu 2019.

Murad Ismail Resmi Pimpin Maluku Periode 2019-2024Polisi Maluku Berprestasi

Inspektur Jenderal  Polisi  (Purn) Drs. Murad Ismail merupakan mantan Jenderal Bintang Dua yang karier terakhirnya sebagai polisi berakhir dengan gemilang dengan menjadi Kepala Korps (Kakor) Brimob Polri, pasukan elit Polri.

Ia lahir dari keluarga sederhana di Waihaong, KotaAmbon pada 11 September 1961. Ia menempuh pendidikan SD pada tahun 1974, SMP pada tahun 1977 dan  SMA pada tahun 1981 di Ambon. Lulus SMA, ia langsung masuk Akademi Kepolisian Republik Indonesia (Akpol) dan lulus pada tahun 1985.

Lulus Akpol, Murad yang berpangkat inspektur dua (Ipda) ditugaskan ke Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) sebagai Komandan Peleton (Danton) KIE 5153 Polda Sulteng pada 3  November 1985.

Jabatannya di Suteng berjalan mulus pada 7 April 1988, ia menjadi Kasubden Hartib, kemudian menjadi  Kasubden IDIK  dan Kasubag Binops Reserse pada Polda Sulteng.

Pada 16 Februari 1990, Murad dipromosikan menjadi Kasat Sabhara Polresta Gorontalo kemudian menjadi Kapuskodal Ops Polresta Gorontalo. 

Pada 28 Februari 1994, Murad ditugaskan ke Brimob Polda Maluku dengan jabatan Danki Brimob 5154 Polda Maluku dan pada 5 Agustus 1996, Murad menjadi Wadan Satgas Brimob  Operasi Tatoli Tim-Tim.

Usai operasi di Tim – Tim, pada 2 April 1997, Murad diangkat menjadi Danyon B Resimen I Pelopor. Dan pada 28 Desember 1998 menjadi Danden B Resimen II Gegana Polri. Pada 1 Mei 1999, Murad menjadi Kabag Latsat Ditlat Lemdiklat Polri. Setelah itu pada 31 Mei 2005, menjadi Pamen Baintelkam Polri (Kanit PD Dit C).

Pada 2 Januari 2006, Murad dipromosikan menjadi Kasat  Brimob Polda Sumatera Utara (Sumut).  Dan pada 23 Oktober 2008, Murad dipromosikan lagi menjadi Kasat Brimob Polda Metro Jaya.

Selepas Kasat Brimob Polda Metro Jaya, pada 30 Desember 2010  Murad  menjadi Analisa Kebijakan Madya KorBrimob Polri. Pada 23 Februari 2012. Ia menjadi Kabag Jiantekpol Bid PPITK STIK Lemdikpol.

Pada 25 Maret  2013, Murad menjadi Wakapolda Maluku dan dilanjutkan sebagai Kapolda Maluku pada 14 Desember 2013 dengan pangkat Brigjen.  Berhasil menjadi Kapolda Maluku,  Murad dilantik menjadi Kakor Brimob Polri pada 31 Desember 2015.

Jenjang pendidikan Polri yang ditempuh Murad yakni lulus Akpol pada 1985, lulus PTIK pada 1994, lulus Sespim pada 1999 dan lulus Sespimti pada 2010. Untuk pendidikan kejuruan, Murad mengikuti PA Daspa Brimob tahun 1985, PA Das Reserse tahun 1988 dan pendidikan kejuruan Assesment Pati Polri pada tahun 2015.

Selama tugas, Murad mendapatkan sejumlah tanda jasa  dari negara. Yakni, Tanda Jasa SL Kesetiaan 8 tahun,  Tanda Jasa SL Kesetiaan 16 tahun, Tanda Jasa SL Kesetiaan 24 tahun. Tanda Jasa SL Darmanusa, Tanda Jasa SL Seroja, Tanda Jasa SL Dwidja Sistha. Tanda Jasa Bintang Narariya, Tanda Jasa Bintang Karya Pratama  dan Tanda Jasa  Narariya Pratama.

Murad memiliki seorang istri bernama Widya Pratiwi dan empat orang putra dan putri yakni Mega Natasya, Reza Ananta P, Nabila Athaya Ismail dan Murad JR Ismail.

Nathaniel Orno Resmi Pimpin Maluku Periode 2019-2024Pelopor Pembangunan Tiakur

Sementara Wakil Gubernur Maluku, Drs. Barnabas Nataniel Orno merupakan Bupati Maluku Barat Daya (MBD) dikenal sebagai sosok yang tegas dan oleh masyarakat di MBD menyebutnya sebagai sosok pemimpin yang menepati janji.

Lelaki kelahiran 2 Nopember 1963, di Letoda, Pulau Lakor itu sejak  periode pertama hingga periode kedua kepemimpinannya di MBD telah melakukan berbagai terobosan untuk kepentingan rakyat.

Salah satu hal yang membuat suami dari almarhumah Adriana T. Yosina Imsula, S.PAK dan Beatrixs S. Soumeru, S.Th, M.Si akan menjadi  sejarah di MBD yakni pelopor pembangun ibukota kabupaten MBD, Tiakur dari nol tanpa ada satu pun infrastruktur pendukung.

Tiakur pada tahun 2010 lalu adalah hutan yang lebat, namun ketika  Barnabas Orno dilantik pada periode pertama 26 April  2011  ia mulai merancang Tiakur menjadi ibukota Kabupaten MBD. Kini, Tiakur menjadi pusat pemerintahan sekaligus ibukota kabupaten yang modern yang berbatasan langsung dengan Negara Australia dan Timor Leste tersebut.

Bahkan, belum lama ini, Orno telah berencana menjadikan Kota Tiakur sebagai ibukota Provinsi Perbatasan yang telah di deklarasikan beberapa waktu lalu.

Riwayat  pendidikan Barnabas Orno  yakni pada tahun  1971-1976 bersekolah di SD Kristen YPPK dr. J. B. Sitanala – Letoda, Pulau Lakor, MBD. Kemudian tahun 1977-1981 SMP Negeri Serwaru, p.Leti, MBD dan 1981-1984 SMA Kristen, Urimesing, Ambon. Selanjutnya pada 1985-1991 menghabiskan pendidikan tinggi di FISIP, Universitas Kristen Indonesia Maluku.

Pada riwayat pekerjaan pada tahun 1992 Barnabas Orno menjadi PNS, pada Kanwil Departemen Sosial Provinsi Maluku, Ambon. Kemudian pada tahun 1992 – 1999, menjabat Kepala Sub. Seksi Bimbingan Kesejahteraan Masyarakat, Kantor Departeman Sosial Kabupaten Maluku Tenggara, Tual.

Pada tahun 1999 – 2002, menjabat Pemeriksa pada Inspektorat Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Saumlaki. Kemudian pada 2002 – 2003, menduduki jabatan Kabag  Sosial Kantor Bupati MTB, Saumlaki. Tahun 2004 – 2005, menduduki jabatan Camat Babar Timur.2006, Sekretaris / Plt Kepala Bawasda MTB, 2007 – 2011, Wakil Bupati MTB, 2011 – 2019, Bupati Maluku Barat Daya

Pasangan yang disokong koalisi PDIP, Gerindra, PPP, NasDem, Hanura ,PAN, PKB. Pun didukung oleh PKPI, dan Perindo ini keluar sebagai pemenang Pilkada Maluku 2018 mengungguli pasangan petahana Gubernur, Said Assagaff-Anderias Rentanubun, dan pasangan perseorangan, Herman Adrian Koedoeboen-Abdullah Vanath.

Pada Pilgub lalu, Murad yang merupakan mantan Komandan Korps Brimob Polri dan Orno yang merupakan Bupati Maluku Barat Daya (MBD) itu mendapatkan 328.982 suara. Sementara itu petahana Said Assagaff dan Anderias Rentanubun di urutan kedua dengan 251.036 suara, dan ketiga adalah paslon perseorangan Herman-Abdullah yang meraih 225.636 suara.

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Maluku 2018 dan berhak menyalurkan hak politiknya sebanyak 1.149.990 orang dan tersebar pada 3.358 TPS yang di 11 kabupaten/ kota.Sedangkan, pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 814.038 dengan jumlah surat suara sah 805.654. (Albert Batlayeri)
Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami