Bawaslu MTB Rekomendasikan PSU di 17 TPS di Kepulauan Tanimbar |
- Bawaslu MTB Rekomendasikan PSU di 17 TPS di Kepulauan Tanimbar
- PBB Evakuasi Pengungsi dari Pusat Penahanan di Tripoli
- Joko Widodo dan Pimpinan Serikat Pekerja Sepakat Revisi PP Pengupahan
- Pemprov Papua Segera Rekrut Siswa Asli Penerima Beasiswa Luar Negeri
- Mahasiswa Seskoal Laporkan Pelanggaran Wilayah Laut di Perbatasan Papua
- Pemerintah akan Berlakukan Arus Satu Arah Jalan Tol untuk Lancarkan Mudik 2019
- Indonesia akan Menjabat Presiden Dewan Keamanan PBB
- Boleh Ajukan Pinjaman Modal, BUMDes Diharapkan Menjadi Pemicu Pergerakan Ekonomi Desa
- Tim Khusus Sri Lanka Grebek Markas Teroris Bom Paskah, Jemaah Tauhid Nasional di Kalmunai
- Peringati Hari Kesiapsiagaan Bencana, KPPN Saumlaki Gelar Simulasi Evakuasi Bencana
| Bawaslu MTB Rekomendasikan PSU di 17 TPS di Kepulauan Tanimbar Posted: 26 Apr 2019 07:14 PM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Maluku Tenggara Barat (MTB), Mathias Alubwaman memastikan pihaknya telah menyampaikan rekomendasi pemilihan suara ulang (PSU) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.Rekomendasi PSU itu dikeluarkanuntuk 17 TPS di 7 kecamatan, 1 kelurahan dan 7 desa yakni: TPS 1 Kelurahan Saumlaki dan TPS 1 Desa Bomaki di Kecamatan Tanimbar Selatan; TPS 1, 2 dan 3 di Desa Watidal, Kecamatan Tanimbar Utara; TPS 1, 2 dan 3 di Desa Lorwembun, Kecamatan Kormomolin. Selanjutnya TPS 1 di Desa Nurkat, Kecamatan Molu Maru; TPS 1, 2 dan 5 di Desa Lingat, Kecamatan Selaru; TPS 3 dan 4 di Desa Rumah Salut, Kecamatan Wermaktian; TPS 1, 2 dan 3 di Desa Karatat, Kecamatan Wuarlabobar. Dikatakan PSU ini dilakukan karena banyaknya pelanggaran administrasi yang dibuat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) MTB selama pemilihan umum (Pemilu) 2019 pada Rabu, 17 April lalu. "Terhadap semua rekomendasi yang di keluarkan adalah benar-benar pelanggaran administrasi Pemilu yang sudah dilakukan," kata Alubwaman kepada wartawan. Sementara itu Ketua KPUD MTB, Reagen Lartutul tidak memberikan tanggapan maupun keterangan terkait adanya rekomendasi PSU kepada wartawan sebab pihaknya masih melakukan pleno terkait rekomendasi tersebut. (Albert Batlayeri) |
| PBB Evakuasi Pengungsi dari Pusat Penahanan di Tripoli Posted: 26 Apr 2019 06:16 PM PDT  WASHINGTON, LELEMUKU.COM - PBB telah mengungsikan sekitar 325 pengungsi Libya dari pusat penahanan yang dikelola pemerintah di Tripoli, setelah sebagian dari mereka diduga melakukan penyerangan untuk memprotes kondisi buruk di sana.Pertempuran antara pemerintah yang saling bersaingan di Libya telah membuat kondisi kehidupan di ibukota dan sekitarnya sangat berbahaya bagi warga sipil. "Bahaya bagi pengungsi dan migran di Tripoli belum pernah sebesar ini," kata wakil kepala misi PBB Matthew Brook, Rabu. "Penting sekali bagi pengungsi yang terancam itu untuk dibebaskan dan dievakuasi ke tempat aman." Badan pengungsi PBB menyatakan keputusan untuk segera memindahkan pengungsi dari pusat penahanan Qaser Ben Gasheer di Tripoli dipicu oleh laporan bahwa sebagian dari mereka dipukuli dan diancam dengan tembakan karena mengeluhkan kondisi yang penuh sesak dan kurangnya makanan di sana. Para pejabat PBB menyatakan mereka sangat khawatir akan keselamatan sekitar 3.000 migran di berbagai pusat penahanan di Tripoli. Mereka menyatakan pertempuran telah menyulitkan pemberian bantuan darurat bagi para migran, dan penting sekali warga sipil itu dibebaskan dari pusat-pusat penahanan dan diberi kesempatan untuk menjauhi pertempuran. Ribuan migran dari Libya dan berbagai tempat lain berupaya menempuh perjalanan berbahaya ke Eropa melalui Laut Tengah dari pesisir Libya setiap tahun. Badan pengungsi PBB, Rabu (24/4) menyatakan bahwa Libya adalah "tempat berbahaya dan tidak cocok" bagi pengungsi dan migran, dan bahwa "tidak boleh ada upaya yang terlewat untuk mencegah mereka yang diselamatkan di laut dipulangkan ke Libya." Selain menyerukan gencatan segera, para pejabat kemanusiaan PBB menyatakan mereka memerlukan bantuan darurat lebih dari 10 juta dolar untuk terus membantu warga sipil yang terkepung di Libya. Para pejabat menyatakan mereka baru menerima enam persen saja dari yang diperlukan. (VOA) |
| Joko Widodo dan Pimpinan Serikat Pekerja Sepakat Revisi PP Pengupahan Posted: 26 Apr 2019 04:25 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menerima sejumlah pimpinan Serikat Pekerja, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Jumat (26/04/2019) siang.Selain membahas perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day, dalam kesempatan itu juga dibahas mengenai kemungkinan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. "Kita sepakat merevisi PP Nomor 78 Tahun 2015, kita harapkan dari Serikat Pekerja, dari buruh senang. Tetapi di sisi lain dari perusahaan, dari pengusaha juga senang," kata Presiden Jokowi dalam konperensi pers bersama pimpinan Serikat Pekerja usai melakukan pertemuan. Presiden menegaskan, revisi PP Nomor 78 Tahun 2015 harus memberi keuntungan bagi kedua pihak, baik pekerja maupun perusahaan. Sementara terkait Peringatan Hari Buruh Internasional atau yang dikenal dengan May Day yang akan dilaksanakan minggu depan, menurut Presiden Jokowi, semuanya sepakat baha Peringatan Hari Buruh akan dilakukan dengan cara-cara dan kegiatan yang baik, yang memberikan ketenangan dan damai. Presiden berharap seluruh masyarakat dapat merasakan kebahagiaan saat Peringatan Hari Buruh itu. Para pimpinan Serikat Pekerja yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andy Gani Nuwa Wea, Pesiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir, Presiden KSPSI Said Iqbal, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah, Ketua Umum Sarikat Buruh Muslim Indonesia Syaiful, Presiden Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) Muchtar Guntur, dan Ketua Komisi A DPRD DKI William Yani.(Setkab) |
| Pemprov Papua Segera Rekrut Siswa Asli Penerima Beasiswa Luar Negeri Posted: 26 Apr 2019 04:14 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Otonomi Khusus segera melakukan seleksi terbuka bagi siswa Orang Asli Papua (OAP) penerima beasiswa luar negeri.Asisten Bidang Pemerintahan Papua, Doren Wakerkwa mengatakan seleksi penerimaan siswa unggul OAP tersebut, bakal dilakukan dalam bulan ini dengan melibatkan pihak akademisi maupun universitas terkait. Kendati demikian, calon penerima beasiswa yang memiliki ayah kandung OAP dan ibu pendatang, masih mendapat kekhususan untuk bisa ikut dalam perekrutan beasiswa tersebut. "Nah kalau ibu kandung Papua lalu ayah kandung non Papua itu tidak masuk dalam kriteria sebab tidak membawa marga. Yang pasti ini sudah ditetapkan, sebab mekanismenya pun sudah kami bahas bersama Biro Otsus dan Dinas Pendidikan," terang ia di Jayapura, pekan lalu. Kendati demikian, Doren mengatakan belum dapat menetapkan kuota perekrutan sebab yang pasti, pemerintah provinsi bakal menyesuaikan dengan penganggaran yang ada. "Tapi yang bisa kita pastikan adalah perekrutannya bakal dilakukan di lima wilayah adat. Sehingga wajib bagi bupati di seluruh Papua mempersiapkan dan mengirim anak-anaknya mengikuti seleksi, baik yang lulusan 2018 maupun tahun ini," harapnya. Sementara terkait sejumlah persoalan, diantaranya keterlambatan pembayaran uang kuliah di luar negeri, Doren memastikan pemerintah provinsi sudah belajar dari kesalahan sebelumnya. Dimana, mulai tahun ini, segera ada langkah-langkah lain yang diambil untuk meminimalisasi kejadian serupa. Senada disampaiakn Kepala Biro Otonomi Khusus Papua Aryoko Rumaropen. Menurutnya, para siswa tak perlu kuatir mengenai permasalahan beberapa waktu lalu, sebab Pemprov sudah menuntaskan serangkaian persoalan itu. "Intinya kita selalu belajar dari kesalahan. Yang pasti anak-anak jangan takut kita tetap mengupayakan agar seluruh proses perkuliahan dibiayai dengan semestinya," ujarnya. Dia tambahkan, perekrutan calon siswa penerima beasiswa bakal digelar pada 29 April 2019 mendatang. Mengenai universitas mana saja, ia memastikan ada tersebar 17 negara, diantaranya Amerika, Inggris, Australia dan Indonesia. Baik untuk jenjang S1, S2 dan S3. (DiskominfoPapua) |
| Mahasiswa Seskoal Laporkan Pelanggaran Wilayah Laut di Perbatasan Papua Posted: 26 Apr 2019 03:07 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Mahasiswa Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) memastikan bakal melaporkan maraknya pelanggaran wilayah laut yang terjadi di perairan Bumi Cenderawasih oleh, nelayan asal negara Papua Nugini. Dimana hal itu terjadi karena keterbatasan armada angkatan laut yang menjaga wilayah perbatasan di seluruh Provinsi Papua. "Kami sudah catat dan akan menjadi satu hal yang prioritas untuk selanjutnya direkomendasikan kepada pemerintah pusat. Sehingga bisa menjadi perhatian dan dicarikan solusin penanganannya," terang Ketua rombongan mahasiswa Seskoal, Kolonel Laut (T) Deddy Coredikris, usai bertemu perwakilan Pemprov Papua, Jumat (27/04/2019). Deddy yang juga merupaka Dosen SBS Manajemen, Seskoal mengatakan dipilihnya Provinsi Papua sebagai tempat penelitian perwira mahasiswa Seskoal, dikarenakan bumi cenderawasih memiliki wilayah laut yang luas. Dimana nantinya para mahasiswa Seskoal tersebut, bakal membuat satu tulisan mengenai potensi sumber daya alam dan manusia dalam mendukung pertahanan laut. "Sebab potensi yang dimiliki Papua sudah tidak diragukan lagi. Untuk itu, lewat penelitian ini kami ingin memberikan dukungan terhadap program pemerintah yang ada," terang ia. Asisten Bidang Umum Papua Elysa Auri mengapresiasi dipilihnya Papua menjadi tempat penelitian mahasiswa Seskoal. Dimana hal itu, juga dilakukan dalam rangka melihat bagaimana penanganan-penanganan sumber daya alam laut. "Intinya, saya diminta menjelaskan kepada mereka beberapa hal tentang potensi Papua khususnya di bidang kelautan atau maritim. Terutama soal keamanan laut, apalagi luas Papua dua kali pulau Jawa. Sehingga memang perlu ada kerjasama antar pemerintah provinsi Papua dengan Angkatan Laut, dengan harapan tidak ada gangguan keamanan di wilayah ini," terang ia. (DiskominfoPapua) |
| Pemerintah akan Berlakukan Arus Satu Arah Jalan Tol untuk Lancarkan Mudik 2019 Posted: 26 Apr 2019 11:47 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Pusat menyiapkan rencana penerapan arus searah untuk menyambut arus mudik dan arus balik Lebaran 2019. Hal ini diputuskan guna melancarkan arus kendaraan yang akan melintas di jalan tol Trans Jawa dan mengambil pengalaman pengelolaan arus kendaraan pada tahun-tahun sebelumnya.Dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar di Kantor Staf Presiden, Jumat (26/04/2019) diputuskan, arus searah tersebut akan diberlakukan ke arah timur pada 31 Mei – 2 Juni 2019 dan ke arah barat pada 8-10 Juni 2019. Rapat dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menteri Kominfo Rudiantara, dan dihadiri oleh para dirjen dan direktur di Kementerian Perhubungan, Dirjen Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, Kepolisian RI, serta para direktur utama/direktur BUMN yang terkait dengan bidang transportasi dan energi. Menurut Moeldoko, Pemerintah berkeinginan untuk menyediakan pelayanan arus mudik yang lebih baik dari tahun ke tahun. Salah satunya adalah membuat jalan keluar dari masalah yang muncul pada arus mudik tahun sebelumnya, sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang sedang merayakan kegiatan mudik. "Presiden Jokowi dari tahun ke tahun selalu mengingatkan, supaya pelayanan untuk masyarakat yang mudik ditingkatkan. Tahun ini, sebagian besar infrastruktur yang dibangun sudah dapat digunakan dan dioperasikan secara penuh," ujar Moeldoko. Untuk itu, yang diperlukan adalah solusi yang efektif untuk mengelola arus pergerakan kendaraan dan manusia selama musim liburan tersebut. Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Darmawan Prasodjo yang ditugaskan oleh Moeldoko untuk mengoordinasikan dan menyinergikan layanan mudik 2019 mengatakan, "Penting sekali untuk memberikan layanan terbaik kepada warga masyarakat, memberikan rasa aman, dan menyediakan kenyamanan pada musim lebaran dan liburan ini." Terkait dengan pengelolaan arus kendaraan di jalan raya, Asisten Operasi Kapolri Irjen (Pol) Rudy Sufahriadi menjelaskan bahwa arus searah di Jalan Tol Trans Jawa pada saat arus mudik ini akan diberlakukan. Waktu pelaksanaan arus searah akan dilakukan pada pukul 07.00 sampai dengan 24.00 WIB di jalur Trans Jawa dari Cikampek hingga ke timur di km 240/260 (tergantung kebutuhan di lapangan), dan dapat diperluas sesuai dengan kondisi aktual. Pemberlakuan arus lalu lintas searah tersebut, menurut Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani, menjadi terobosan untuk melancarkan arus kendaraan di jalan tol. "Ini akan sangat membantu Jasa Marga dalam upaya menyediakan sarana jalan yang lancar dan aman bagi pemudik dan pengguna jalan tol,"ujarnya. (Setkab) |
| Indonesia akan Menjabat Presiden Dewan Keamanan PBB Posted: 26 Apr 2019 11:41 AM PDT  JAKARTA, LELMUKU.COM - Indonesia akan menjabat Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa mulai 1 Mei. Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri Grata Endah Werdaningtyas mengatakan selama menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB, Indonesia akan mengambil tema investasi dalam bidang perdamaian, meningkatkan keamanan dan kinerja pasukan perdamaian PBB.Jabatan presiden Dewan Keamanan PBB memang digilir setiap bulan sesuai abjad. Indonesia mendapat giliran selama Mei setelah sepanjang bulan ini jabatan presiden Dewan Keamanan PBB dipegang oleh Jerman. Dalam jumpa pers mingguan di kantornya, Kamis (25/04/2019), Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Grata Endah Werdaningtyas menjelaskan selama menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB, Indonesia akan mengambil tema Investasi dalam Bidang Perdamaian, Meningkatkan Keamanan dan Kinerja Pasukan Perdamaian PBB. Menurutnya, tema ini diambil karena misi perdamaian PBB masih merupakan cara paling kuat dari Dewan Keamanan untuk berkontribusi pada perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu, kehadiran PBB di beragam wilayah konflik diwakili oleh pasukan perdamaian. Grata menegaskan Indonesia memiliki modal kuat untuk membahas isu mengenai misi perdamaian PBB karena Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang terbesar untuk pasukan perdamaian PBB. "Kita saat ini menduduki urutan delapan dari 124 negara penyumbang pasukan PBB. Ini juga bagian dari komitmen kita untuk memajukan visi empat ribu personel pasukan perdamaian PBB. Saat ini kita menyumbangkan 3.80 personel," jelasnya. Grata menambahkan bulan lalu Indonesia mengirimkan lebih dari seratus personel perempuan untuk pasukan perdamaian PBB. Indonesia memang terus meningkatkan kehadiran tentara perempuan dalam misi perdamaian PBB. Hal ini sejalan dengan keinginan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk lebih meningkatkan pelibatan dan peran perempuan dalam pasukan perdamaian PBB. "Indonesia juga terlibat dalam penandatanganan perjanjian pemberian bantuan kemanusian sebesar US$1 juta untuk pelatihan peningkatan kapasitas bagi warga Palestina," pungkasnya. Menurut Grata, tema misi perdamaian PBB penting diangkat karena tantangan dan dinamika konflik menyebabkan pasukan perdamaian PBB di lapangan menghadapi tantangan yang tidak bisa diprediksi. Apalagi, kesuksesan sebuah misi bergantung pada persiapan dan ini menyangkut pelatihan dan perlengkapan. Pada 7 Mei, lanjut Grata, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan memimpin sidang terbuka Dewan Keamanan untuk membahas tema Investasi Dalam Bidang Perdamaian, Meningkatkan Keamanan dan Kinerja Pasukan Perdamaian PBB. Debat terbuka ini akan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Indonesia juga akan mengundang sejumlah komandan pasukan perdamaian PBB yang tengah menjalankan tugasnya untuk meminta masukan dan saran. Retno Marsudi juga akan membuka pameran foto berjudul "Investasi Dalam Bidang Perdamaian" pada 6 Mei. Pameran foto ini digelar di Markas Besar PBB di New York hingga 17 Mei. Pameran foto ini bertujuan menampilkan kontribusi Indonesia dan mendorong dan menciptakan perdamaian serta pembangunan dunia. Kemudian, pada 9 Mei, Retno Marsudi akan memimpin diskusi informal Dewan Keamanan mengenai Palestina. Diskusi informal ini akan difokuskan pada upaya-upaya untuk mencari solusi guna mendorong diimplementasikannya Resolusi Dewan Keamanan Nomor 2334 tentang Permukiman Ilegal Yahudi. Sebagai Presiden Dewan Keamanan, Indonesia selama Mei akan menginisiasi sejumlah kegiatan termasuk menggelar debat terbuka soal perlindungan warga sipil di daerah konflik pada 23 Mei. Acara ini juga akan dihadiri oleh Presiden ICRC (Komite Palang Merah Internasional) sebagai pembicara. Grata mengungkapkan ada kemungkinan isu Yaman dan Libya juga akan dibahas selama Indonesia menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB. Selama tiga bulan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan, sambung Grata, Indonesia terlibat banyak dalam pencapaian dan peciptaan perdamaian dunia, terutama di bidang penanggulangan terorisme. Indonesia telah berhasil memastikan semua tindakan terorisme mendapatkan perhatian setara di Dewan Keamanan. Selain itu, Indonesia memiliki kontribusi besar dalam perdamaian Afghanistan dengan mengeluarkan resolusi mengenai perpanjangan misi bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA). Sebelum terbang ke New York, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi direncanakan menghadiri pertemuan tingkat menteri ACD (Dialog Kerjasama Asia) di Doha, ibu kota Qatar, pada 1 Mei. Ini merupakan pertemuan keenam yang akan membahas beberapa isu, termasuk menilai kinerja ACD sejak berdiri 17 tahun lalu. "ACD memiliki kerjasama dalam enam bidang yaitu terkait konektivitas, teknologi informasi, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, keamanan pangan, keamanan energi dan air, sektor budaya dan pariwisata, dan juga pembangunan berkelanjutan dan inklusif," ujar Arrmanatha. Arrmanatha menambahkan Indonesia sendiri memimpin kerja sama dalam konteks keamanan pangan, energi, dan air. Isu yang akan menjadi perhatian Indonesia dalam pertemuan keenam ACD di Doha adalah kerjasama energi untuk mencapai ketahanan energi. ACD merupakan pertemuan informal yang bertujuan untuk membahas dan bekerjasama dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup penduduknya, dan mengembangan kerjasama pemberdayaan masyarakat. (VOA) |
| Boleh Ajukan Pinjaman Modal, BUMDes Diharapkan Menjadi Pemicu Pergerakan Ekonomi Desa Posted: 26 Apr 2019 11:18 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Anwar Sanusi mengemukakan, meski pemenuhan modal usahanya bersumber dari masyarakat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, tidak menutup kemungkinan dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, bahkan melalui pihak ketiga."Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," kata Anwar Sanusi saat menyampaikan sambutan Forum Tematik Bakohumas yang mengusung tema, "BUMDesa Sebagai Penggerak Perekonomian Desa," di Savana Hotel and Convention, Malang, Jawa Timur, Rabu (24/04/2019) malam. Penjelasan ini penting, menurut Sekjen Kemendesa PDTT itu, untuk mempersiapkan pendirian BUMDesa karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Perdaturan Desa (Perdes). Dengan BUMDes, lanjut Sekjen Kemendesa PDTT, masyarakat di seluruh penjuru negeri ini, mendapat keleluasaan penuh untuk mengekspresikan diri, membuat gagasan-gagasan untuk mewujudkan pembangunan dan harapan-harapannya. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Kerjasa Kemendesa PDTT, Bonivasius Prasetya Ichiarto, sebagai lembaga ekonomi masyaraat, BUMDes memiliki peran yang cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan. Sementara Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Selamatta Sembiring mengatakan, bahwa pembentukan BUMDes merupakan salah satu cara Kemendesa PDTT untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan. "BUMDes diharapkan dapat menjadi lembaga kunci penggerak ekonomi desa, yang menjadi kunci untuk memicu pergerakan ekonomi desa ke depannya," kata Selamatta Sembiring. Di dalamnya, lanjut Selamatta, terdapat aspek pemberdayaan secara utuh, tidak hanya pemberdayaan ekonomi, melainkan juga pembangunan kelembagaan, penguatan kapasitas SDM dan manajerial, pengembangan jejaring ekonomi dan hilirisasi ekonomi. Turut hadir dalam acara ini Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Harlina Sulistyorini, Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu RR. Aisyah Gamawanti, Sugiyanto selaku Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, Para Pejabat Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Malang, Kepala Bidang Desa dan Pendamping Desa Pujon Kidul. Forum Bakohumas ini adalah forum koordinasi dan kerja sama antar unit kerja bidang humas kementerian/lembaga negara, lembaga pemerintah setingkat kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga penyiaran publik, lembaga negara nonstruktural, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi Negeri, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. Forum ini ditujukan untuk meningkatkan kelancaran arus informasi dan mengatasi kesenjangan informasi serta untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi antar instansi pemerintah dan lembaga.(Setkab) |
| Tim Khusus Sri Lanka Grebek Markas Teroris Bom Paskah, Jemaah Tauhid Nasional di Kalmunai Posted: 26 Apr 2019 11:00 AM PDT  KOLOMBO, LELEMUKU.COM - Sebanyak tiga ledakan terjadi ketika Tim Khusus Anti Teror Sri Lanka atau Special Task Force (STF) menggrebek markas simpatisan kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), Jemaah Tauhid Nasional (JTN) atau National Thowheeth Jama'ath (NTJ) di areal Saintharmaruthu di selatan Kota Kalmunai, Distrik Ampara, Provinsi Eastern, Sri Lanka pada Jumat (26/04/2019) malam waktu setempat.Penggrebekan ini dilakukan setelah aparat memastikan bangunan tersebut dimiliki oleh kelompok Islam garis keras yang selama ini memiliki hubungan erat dengan jaringan internasional ISIS.  Menurut perwakilan Tim Khusus Sri Lanka, Brigadier Sumith Atapattu usai 3 ledakan terjadi, kelompok teror tersebut menembaki kepolisian. Sehingga terjadi kontak senjata, dilaporkan 1 anggota mereka terluka sementara 6 orangpelaku teror yang berada di markas kelompok tersebut tewas ditempat. . Pihak keamanan menyatakan lokasi itu merupakan gudang penyimpanan rompi bunuh diri khas ISIS yang dipakai oleh para pelaku saat penyerangan 3 gereja dan 4 hotel di Kolombo, Negombo dan Batticaloa pada Minggu (21/04/2019) lalu dengan korban jiwa mencapai 359 orang.  Aparat keamanan menunjukkan salah satu ruangan di gedung tersebut dijadikan sebagai lokasi perekaman deklarasi teror kedelapan pelaku serangan teror yang dipimpin Moulvi Muhammad Zahran Hashim sebab bendera ISIS yang terpampang pada tembok putih tersebut berukuran sama dengan yang ada di video. Militer Sri Lanka juga menyatakan melakukan jam malam dengan tindakan tegas berupa tembak ditempat, di kota-kota besar di Provinsi Selatan diantaranya Kalmunai, Samanthurai and Chavalakadai guna membasmi para pelaku teror yang berencana akan melakukan beberapa serangan lanjutan di pulau yang didominasi umat Buddha dan Hindu tersebut. (Albert Batlayeri) |
| Peringati Hari Kesiapsiagaan Bencana, KPPN Saumlaki Gelar Simulasi Evakuasi Bencana Posted: 26 Apr 2019 07:31 AM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Kantor Pelayanan Perbendahayaan Negara (KPPN) Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku menggandeng Badan Penanggulangan Bencara Daerah (BPBD) menggelar 'Sosialisasi dan Simulasi Evakuasi Bencana Serentak' dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2019 dengan Tema 'Siap Untuk Selamat'.Mewakili Kepala KPPN Saumlaki Teguh Irwono, Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satuan Kerja (Satker) KPPN Saumlaki, Tommy Cahyono Adi Wijaya mengatakan kegiatan yang dilaksanakan di kantornya tersebut merupakan kegiatan simulasi evakuasi bencana gempa bumi serentak di lingkungan Kementerian Keuangan yang diadakan tepat pukul 10.00 waktu setempat dalam memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Tahun 2019. "Ini adalah instruksi dari Menteri keuangan bagi seluruh jajarannya di seluruh Indonesia untuk menggelar perayaan Hari Kesiapsiagaan Bencana dengan melakukan penanggulangan bencana yang dilaksanakan serentak tepat jam 10.00 waktu setempat," kata dia selepas kegiatan tersebut kepada Lelemuku.com pada Jumat (26/04/2019). Ia menilai bahwa kegiatan itu sangat bermanfaat bagi pihaknya untuk membangkitkan kesadaran akan kewaspadaan dini dan selalu siaga akan bencana yang tidak terduga dan bisa saja terjadi, mengingat Tanimbar merupakan daerah Kepulauan yang secara geografis masuk pada daerah rawan bencana. Tommy pun berharap para karyawan KPPN saumlaki dapat menyampaikan materi yang sudah diterima tersebut kepada seluruh anggota keluarga dan lingkungannya, sehingga seluruh masyarakat Tanimbar dapat waspada tentang penanggulangan bencana, yang terdiri dari pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. "Kegiatan ini sangat bagus, kita jadi waspada dan siaga kalau ada bencana yang tidak terduga. Para pegawai bisa sadar kalau ada bencana dan bahkan penanggulangannya serta bisa menyampaikan ke yang lain. Sehingga seluruh masyarakat di Tanimbar ini bisa selalu siaga kalau ada bencana," harapnya.  Sementara itu, Sekretaris BPBD Tanimbar, John Rahanmasse mengungkapkan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi niat baik dari KPPN Saumlaki yang meminta BPBD Tanimbar untuk menyampaikan materi tentang penanggulangan dan simulasi evakuasi bencana.Dirinya pun mengajak instansi lainnya yang ingin menggelar kegiatan serupa agar langsung menghubungi pihaknya, karena mensosialisasi proses evakuasi bencara merupakan tugas dan tanggungjawab dari BPBD. "Jika itu dibutuhkan dari instansi lainnya untuk kami berperan aktif dalam mensosialisasikan proses evakuasi mandiri pasti kami datang. Kewajiban kami kalau ada instansi yang ingin mengetahui bagaimana simulasinya, BPBD selalu siap atau bisa langsung menghubungi kontak siaga kami di 081343085351 jika terjadi keadaan darurat atau bencana," ungkap dia. Kemudian acara berlanjut dengan pemberian plakat ucapan terima kasih dari KPPN Saumlaki kepada BPBD Kep. Tanimbar atas kerjasama dalam pelaksanaan sosialisasi dan simulasi itu. Sementara Hari Kesiapsiagaan Bencara sendiri merupakan inisiasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menjadikan tanggal 26 April sebagai momen untuk mengajak semua pihak meluangkan satu hari agar melakukan latihan kesiapsiagaan bencana serentak di wilayah Indonesia, seperti latihan evakuasi mandiri, simulasi kebencanaan, uji sirine peringatan dini dan uji shelter. (Laura Sobuber) |
| You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Social Plugin