Abdul Hakam Naja Kritik Pelayanan Pemprov Maluku Utara di Sofifi |
- Abdul Hakam Naja Kritik Pelayanan Pemprov Maluku Utara di Sofifi
- Andre Sukendar Serahkan Sertifikat Juara Desa Aman ke Kabiarat
- Bangun Infrastruktur Daerah, Pemprov Sulawesi Barat Wajib Bersinergi
- Steven Kandouw Hadiri Ibadah Pemakaman Masye Fien Ompi
- Aliong Mus Terima Golden Award Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Pusat
- Steven Kandouw Peringatkan ASN Tak Permainkan APBD Tiap Daerah
- Steven Kandouw Hadiri Pelantikan Pengurus Pelsis Minahasa Selatan
- KPU Ajak Penyelenggara Pemilu Hati-hati Publikasi Informasi Caleg
- 305 Pemerintah Daerah Sampaikan Usulan Pengadaan PPPK
- Para Pencari Suaka di Perbatasan Meksiko Hadapi Banyak Ketidakpastian
- Sikapi Meningkatnya Kepadatan Penduduk, Pemkot Jayapura Diskusi dengan Ondoafi
- Nurdin Abdullah Hadiri HUT ke 13 Kota Belopa, Apresiasi Andi Mudzakkar
- Nicolas Maduro Undang Utusan Amerika Serikat ke Caracas
- Benhur Tomi Mano Ajak Warga Kota Jayapura Miliki KTP Elektronik
- Pemkot Jayapura Selenggarakan Turnamen Sepakbola U-18 Argapura Cup II
- Mike Pence Tuding Eropa Berusaha Langgar Sanksi AS Terkait Iran
- Nurdin Abdullah Apresiasi Andi Mudzakkar dan Amru Saher 10 Tahun Pimpin Luwu
- Disdukcapil Sulsel Diminta Selenggarakan Perekaman E-KTP di Lapas dan Rutan
- Pemkot Denpasar Gencarkan Program Subak Lestari di HUT ke 231
- Aliong Mus Hadiri Rakornas Kewaspadaan Nasional Jelang Pemilu Serentak 2019
- Benhur Tomi Mano Nilai Milad BKMT Papua dan Kota Jayapura Jadi Refleksi
- Andi Sudirman Minta Kementan Periksa Ponpes Penerima Bantuan Agribisnis
- Tim Implementasi TPP Sulsel Gelar Kunker ke Kabupaten Banyuwangi
- Tim OASE-Kabinet Kerja Lakukan Kunjungan di Kabupaten Pamekasan
- Benhur Tomi Mano Bahas Permohonan Perizinan Satu Pintu di Kota Jayapura
| Abdul Hakam Naja Kritik Pelayanan Pemprov Maluku Utara di Sofifi Posted: 16 Feb 2019 04:24 PM PST  SOFIFI, LELEMUKU.COM - Anggota Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja menilai, sejak dipindahkannya Ibu kota Provinsi Maluku Utara dari Ternate ke Sofifi beberapa tahun yang lalu, hingga saat ini pelayanan pemerintahan di Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan masih belum fungsional. Padahal telah banyak anggaran yang dikucurkan untuk membangun infrastruktur dan di wilayah Sofifi tersebut."Saat ini Kantor Gubernur Maluku Utara sudah berada di Sofifi, Kabupaten Tidore. Tetapi sampai sekarang pelaksanaan pemerintahan di Sofifi belum fungsional. Sudah lebih dari 5 tahun, fungsi pelayanan pemerintahan masih dijalankan di Ternate," ucap Hakam disela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Maluku Utara, Kamis (14/2). Hakam sangat menyayangkan atas kondisi yang ada tersebut. Menurut Hakam, seharusnya apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah dan DPR RI bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik. Karena sudah banyak sekali anggaran yang dikucurkan untuk membangun perkantoran di Sofifi, namun pada kenyataannya tidak fungsional dan tidak terpakai," tuturnya Dalam kesempatan yang sama, politisi Fraksi PAN itu juga menyoroti tentang kesiapan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam menghadapi Pemilu 2019. Ia menilai, penyelesaian pembuatan KTP-Elektronik (KTP-el) yang menjadi syarat wajib untuk menjadi peserta pemilu masih belum mencapai target. "Di Kota Ternate saja baru 80 persen warga masyarakat yang telah melakukan perekaman KTP-Elektronik. Artinya, masih belum seluruhnya warga yang mempunyai KTP Elektronik di Kota Ternate, meskipun dari Dinas Dukcapil Provinsi Malut menyatakan sudah 90 persen warga yang telah dilakukan perekaman," paparnya. Dikatakannya, dengan kekurangan 10 persen atau sekitar 80 ribu orang yang masih belum melakukan perekaman KTP-el, menjadi pertanyaan bagaimana mereka sebagai warga negara mempunyai untuk memilih. "Padahal pada Pemilu 2019 ini, warga negara yang mempunyai hak untuk memilih tersebut harus mempunyai KTP-Elektronik. Ini menjadi satu catatan buat kami," tegasnya. Terkait hal itu, legislator dapil Jawa Tengah X itu menyatakan, Komisi II DPR RI akan memanggil Kementerian Dalam Negeri untuk dimintai keterangan dan informasinya, serta tindak lanjutnya agar masalah ini bisa diselesaikan sebelum pelaksanaan Pemilu 17 April 2019. "Ini merupakan PR besar, tetapi kami akan mendorong terus agar apa yang telah dicanangkan itu bisa direalisasikan dengan baik," pungkasnya. (DPRRI) |
| Andre Sukendar Serahkan Sertifikat Juara Desa Aman ke Kabiarat Posted: 16 Feb 2019 04:22 PM PST  KABIARAT, LELEMUKU.COM - Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) MTB, AKBP Andre Sukendar, S.I.K serahkan piagam penghargaan kepada Desa Kabiarat, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku yang juara dalam Lomba Desa Aman Triwulan 4 Tahun 2018 pada Sabtu (16/2) pada pukul 10.00 Wit .Menurut rilis Kapolres melalui Humas Polres MTB, Bripka Fred Yulius Punay, kedatangan Kapolres Sukendar bersama para Kabag, para Kasat, Kapolsek Tansel dan staf Sat Binmas disambut meriah warga Desa Kabiarat. Tari-tarian dari SD Naskat Kabiarat dan penerimaan secara adat serta pengalungan syal mewarnai acara penyambutan. Rombongan kemudian melakukan peninjauan Pos Kamling desa tersebut bersama Kepala Desa Kabiarat E. Sarpumwain bersama staf, Ketua BPD Vinsensius Batbual bersama staf, Ketua Adat, Tua-tua Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Ketua RT, Ketua PKK Desa Kabiarat dan para Guru SD Naskat Santo Andreas.  Selanjutnya rombongan menuju Balai Desa Kabiarat guna memberikan Sertifikat Piagam Penghargaan kepada Kepala Desa, E. Sarpumwain. Kapolres juga memberikan dua buah bola voli dan 1 buah net voli yang diterima oleh Kepala Desa dan Ketua Pemuda Kabiarat. Acara diakhiri dengan Deklarasi Pileg dan Pilpres damai oleh staf pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya serta ketua dan pengurus PKK desa  Selain Kapolres Sukendar, rombongan Polres MTB yang hadir diantaranya Waka Polres, Kompol Lodevicus Tethool, SH.MH, Kabag Ren Polres MTB Kompol M. S. Uwaubun, Kabag Sumda Polres MTB Kompol O. P. Lekawael, Kasat Binmas AKP Simon A. Mansilety, Paur Dal OPS Iptu A. Layan, Kapolsek Tansel Iptu Egidio, S.I.K Sumilat, Waka Polsek Tansel Ipda A. Panggabean, S.I.K dan Kasi Propam Polres L. Kora dan staf Sat Binmas. (Laura Sobuber) |
| Bangun Infrastruktur Daerah, Pemprov Sulawesi Barat Wajib Bersinergi Posted: 16 Feb 2019 04:21 PM PST  MAMUJU, LELEMUKU.COM - Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersinergi dengan Pemerintah Pusat dalam membangun infrastruktur di daerah. Ia mencontohkan, salah satunya terkait rencana pembangunan jalan untuk akses ke Pelabuhan Belang-belang, dimana pembebasan lahannya belum siap, padahal anggarannya sudah siap. "Alhamdulillah, atas perjuangan teman-teman di Komisi V, pada tahun 2018 Sulbar mendapatkan anggaran infrastruktur yang cukup besar, kurang lebih Rp 898 miliar. Dan pada tahun 2019 kami menggelontorkan dana Rp 1,130 triliun," terang Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir saat memberikan sambutan pada pertemuan Tim Kunker Komisi V DPR RI bersama Wakil Gubernur Sulbar, di Mamuju, Kamis (14/2). Legislator dapil Sulbar ini melanjutkan, semua ini berkat kebersamaan kami di Komisi V DPR RI. "Saya menyebutnya fraksi Komisi V, karena ketika memperjuangkan beberapa program tidak ada sekat antar fraksi. Apa yang kita perjuangkan syukur bisa terpenuhi, walaupun mungkin belum sepenuhnya," imbuh politisi Partai Golkar itu. Sementara itu, Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeny Anwar mengapresiasi atas kehadiran Komisi V DPR RI yang turut membantu pembangunan Sulbar. Menurut Enny, salah satu masalah infrastruktur terbesar di wilayahnya dari dulu adalah jalan. Karena dukungan dari Komisi V DPR RI, kini jalan semakin baik. "Alhamdulilah saat ini untuk sebagian besar jalan raya 80 persen sudah mantap. Mungkin dengan kehadiran Komisi V tahun ini, atau tahun yang akan datang bisa selesai 100 persen ," harapnya. (DPRRI) |
| Steven Kandouw Hadiri Ibadah Pemakaman Masye Fien Ompi Posted: 16 Feb 2019 04:16 PM PST  MANADO, LELEMUKU.COM - Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara (Sulut) Steven O.E Kandouw yang juga Ketua Majelis Pertimbangan Sinode (MPS) Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) menghadiri ibadah pemakaman Ibu Masye Fien Ompi di Gereja GMIM Eben Heazer Bumi Beringin pada Kamis (14/2) siang.Dalam sambutanya Wagun Kandouw mengatakan, "Saat mendapat kabar duka atas meninggalnya ibu Masye Ompi rasa-rasanya tidak hanya saya melainkan kita semua terkejut," kata Wakil Gubernur Provinsi Sulut Penatua Steven Kandouw. Karena di biografi kita semua tahu persis sosok bagimana almarhumah, tidak pernah sakit, selalu enerjik. Almarhumah ini bagi saya pribadi dan keluarga saya cukup dekat bahkan sangat dekat, terutuma ibu dan ibu mertua dekat dengan almarhumah. "Tahu dan kenal dengan sosok yang dikenal keras itu, bukan sejak tinggal di rumah dinas wakil gubernur Sulut atau ketua DPRD Sulut, Kandouw mengenang di dekade 90an saat masih pacaran sampai menikah dengan sang istri Ny Devi Kartika Kandouw -Tanos sudah kenal dengan almarhumah," kata Wagub Kandouw. Teringat waktu era tahun 97 dan 98 setiap ibadah kolom almarhumah sangat rajin dan memberi teladan di tengah jemaat maupun masyarakat. "Almarhumah banyak memberikan inspirasi secara pribadi dan boleh jadi inspirasi semua," kenang ketua Komda Lansia Sulut ini. Menurut wagub ada dua hal yang dapat dijadikan panutan dan teladan dari sosok almarhumah. Pertama determinasi, hingga usia 83 tahun determinasi almarhumah untuk hidup luar biasa beliau tidak pernah mengeluh masalah finansial dan material setiap bertemu dengan saya atau keluarga saya. Determinasi ini jarang sekali dan daya tahan hidup sangat luar biasa. "Jarang ada orang seperti almarhumah ," tambahnya. Dalam kehidupan pelayanan, hingga usia 83 tidak pernah meninggalkan agenda-agenda religi kolom, jemaat hingga tingkat sinode. "Dua tahun lalu bertemu di Ratahan Minahasa Tenggara (Mitra) dalam rangka hari lansia dan Tahun lalu di Wale Ne Tou Tondano Minahasa masih juga hadir," kenang Wagub Kandouw. Lanjut Wagub yang kedua adalah Resilience atau kemampuan untuk bertahan dalam segala hal di tengah keterbatasan bahkan selalu memotivasi mendrive kita semua untuk aktif ke Gereja. "Belum tentu kita semua umur seperti almarhum punya resilience seperti itu" ujar Wagub Kandouw. Dengan peristiwa duka ini membawa kita pada apa yang diwariskan almarhum kemampuan untuk bertahan hidup dan determinasi. "Simpati, empati dan apresiasi untuk almarhumah, bagi kita semua yang ditinggalkan jadi patokan dan roll model untuk rajin ke kolom, beribadah, rajin memberi kong torang nimbole ini betul -betul jadi warisan dari almarhumah selamat jalan Ibu Masye cepat atau lambat kita semua suatu waktu akan bertemu kembali," tutup Wagub Kandouw. Ibadah dipimpin oleh ibu Pdt Eva Mononimbar mengambil ayat dalam Alkitab yaitu Roma Pasal 14 ayat 7 dan 8 "Sebab tidak ada seorangpun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorangpun yang mati untuk dirinya sendiri. 14:8 Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ibadah dilanjutkan diladang pekuburan dipimpin oleh Penatua Frangki Manumpil yang juga Kepala Biro Ekonomi dan SDA SetdaProv Sulut. Diketahui Almarhumah Masye Fien Ompi merupakan tua-tua jemaat yang ditokohkan dan inspirator penggagas nama Eben Haezer Bumi Beringin, aktif di kegiatan ibadah gereja dan kolom sampai akhir hayatnya dan selama 20 tahun sebagai pelsus 74 sampai 94 sebagai syamas. Almarhumah merupakan istri dari almarhum Mayor Inf Daan Olli Bupati Bolaang Mongondow di periode kepemimpinan tahun 1960 - 1965. Turut hadir Ketua Tim Penggerak PKK Minahasa Ibu Nining Roring-Lumanauw yang juga adalah keluarga dari Almarhumah, Para Pejabat Eselon II Pemprov Sulut seperti Kepala Dinas Pariwisata Daniel Mewengkang, Mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulut Herry Rotinsulu, Lurah Bumi Beringin, Camat Wenang dan sejumlah pelayat. (HumasSulut) |
| Aliong Mus Terima Golden Award Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Pusat Posted: 16 Feb 2019 04:01 PM PST  SURABAYA, LELEMUKU.COM -Bupati Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara (Malut) Hi. Aliong Mus, ST satu-satunya bupati di provinsi Maluku Utara yang menerima penghargaan Golden Award dari Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Pusat untuk kategori "Bupati Peduli Olahraga".Penghargaan itu diserahkan Ketua PWI Pusat Atal S Depari pada acara bertajuk "Malam Anugerah untuk Insan Olahraga Tanah Air" yang merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Gedung Grahadi, Surabaya, Jumat, (8 /2). Pemberian penghargaan itu selain dihadiri ratusan insan pers tanah air, juga dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Ketua KOI Erick Thohir serta beberapa Duta Besar Negara Sahabat. Bupati Taliabu yang didampingi Ketua SIWO PWI Malu Asri Fabanyo, Sekretaris PWI Adnan H Ali, Kadis Pora, Septinus Barunggu, Kabag Kesra, Mansu Mudo, Kepala BPBD, Sutomo Teapon. Kasatpol PP, Haruna Masuku. Kabag Humas, Abdulkadir Nur Ali. Bupati Aliong Mus usai menerima Golden Award mengatakan, penghargaan ini dipersembahkan untuk stakeholder olahraga khususnya di Kabupaten Pulau Taliabu dan Provinsi Maluku Utara secara umum. "Terima kasih kepada stakeholder olahraga di Malut khususnya SIWO PWI Malut atas penghargaan ini. Kami bangga karena penghargaan ini sangat luar biasa bagi daerah kami yang masih seumur jagung," kata Aliong. Alion Mus yang juga menjabat Ketua KONI Pulau Taliabu ini membuktikan bahwa kinerja kepala daerah dalam menggerakkan dunia olahraga di kabupaten berjuluk Humungsia Sia Dufu itu patut diacungi jempol.Bupati mengaku, atas prestasi ini tidak membuat mereka merasa besar kepala. Justru semakin melecut motivasi bekerja lebih baik untuk olahraga, terutama meningkatkan fasilitas olahraga di Taliabu. "Alhamdulillah saat ini kami sementara membangun Gelanggang Olahraga (GOR) lengkap karena target kami 2020 menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Daerah (POPDA)," ungkap Aliong Mus disela-sela acara penerimaan penghargaan Bupati Peduli Olahraga dari SIWO PWI. Sementara Ketua SIWO PWI Malut Asri Fabanyo mengatakan, SIWO PWI Pusat setiap tahun menggelar Golden Award. Golden award dalam rangka memberikan apresiasi terhadap kepala daerah yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) didaerahnya masing-masing. Para kepala daerah ini dinilai berprestasi terbaik, memiliki kepedulian dan mengabdikan diri di bidang olahraga. Untuk 2019 tercatat 25 kepala daerah tingkat II dan Kotamadya serta 7 kepala daerah tingkat I yang menerima penghargaan tersebut. Secara keseluruhan, SIWO PWI juga memberikan penghargaan kepada 150 orang sosok yang memberikan perhatian lebih terhadap dunia olahraga. "Dari Provinsi Maluku Utara, hanya Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus yang menerima penghargaan dari SIWO PWI Pusat,"ungkap Asri Fabanyo, yang juga mantan Sekretaris PWI Malut. Asri menambahkan, terpilihnya Aliong Mus sebagai salah satu Bupati yang menerima penghargaan tersebut oleh SIWO PWI pusat berdasarkan pertimbangan dan usulan dari Siwo PWI Provinsi Maluku Utara (Malut). "Penilaian juga dilakukan berdasarkan hasil pengamatan oleh tim keabsahan dan keputusan dewan juri panitia. Pelaksana Golden Award malam anugerah olahraga SIWO PWI 2019," tandas Asri. (HumasPulauTaliabu) |
| Steven Kandouw Peringatkan ASN Tak Permainkan APBD Tiap Daerah Posted: 16 Feb 2019 03:56 PM PST  MANADO, LELEMUKU.COM - Bicara soal pengelolaan Keuangan dan Aset daerah, Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Drs. Steven Kandouw secara tegas memberikan warning bagi seluruh pengelola keuangan dan kas daerah untuk tidak coba-coba mempermainkan APBD masing-masing daerah."Jangan main-main dengan APBD, semua termonitor, baik aset bergerak maupun tunai, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban semua dimotor", tegas Wagub. Hal itu disampaikan Wagub ketika diberikan kesempatan membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Sosialisasi Pengelolaan Hibah Daerah Tahun Anggaran 2019 Pemprov Sulut, yang digelar di Hotel Sutanraja Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, Jumat/15/2) siang. "Ingat, setiap pengelola keuangan jangan cepat terlena dengan banyaknya jumlah keuangan yang akan dikelola, apalagi saat ini selama 35 hari kedepan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang melakukan pemeriksaan hasil keuangan daerah, jangan sampai terlena, itu pesan saya", jelas Wagub. Hal tersebut disampaikan Wagub mengingat pada tahun sebelumnya (2018) Pemprov Sulut mampu mengelola keuangan daerah sebesar Rp. 4,3 triliun dan mendapat predikat WTP oleh BPK. "Pokoknya tidak ada alasan, semua harus diaudit, SPJ-nya harus jelas dan lengkap", sambung Wagub. Menariknya, dalam sambutan pembukaannya, Wagub pun sempat menyentil para Birokrat untuk lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat dan bukan kantong pribadi mereka. "Utamakan dulu kesejahteraan masyarakat, bukan kantong sendiri", tegas Wagub. Menurut Wagub dalam tiga tahun terakhir, dirinya memperhatikan bahwa banyak birokrat yang hanya berpikir bagaimana mereka bisa mendapat untung lebih, bagaimana mereka bisa menggelar kegiatan, bagaiamana pembagian jatahnya dari hasil kegiatan dan lain-lain. "Tiga tahun ini saya perhatikan, banyak birokrat yang hanya berpikir untuk mengisi kantong mereka, bagaimana menggelar kegiatan supaya mereka bisa mendapat untung lebih, bagaimana soal bagi-bagi hasil dan sebagainya. Ingat, jangan sekali-kali berpikir demikian", tegasnya lagi. Miris, Menurut Wagub, pada tahun 2018 yang lalu sejumlah Pegawai Negara Sipil (PNS) sempat berurusan dengan Aparat Hukum. "Tahun lalu ada sejumlah PNS yang terjerat masalah hukum karena keuangan daerah, dan sayangnya mereka kebanyakan berasal dari sini (Minahasa Selatan), sudah ada upaya melindungi mereka, tapi tetap dari pusat katakan pecat", tutup Wagub. Sebelumnya dalam laporan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Utara Asiano Gemmy Kawatu mengatakan bahwa bimbingan teknis bagi pengelola keuangan merupakan satu hal yang memang wajib dilaksanakan secara berkesinambungan. "Bimtek seperti ini harus terus digelar setiap tahun, karena setiap tahun itu pasti ada update data yang terbaru", ucap Gemmy Kawatu Adapun, pada kesempatan ini dilakukan penandatangan hibah tahun anggaran 2019 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Turut mendampingi Wakil Gubernur pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Minahasa Selatan Frangky Wongkar, Kepala Satpol-PP Sulut Steven Liow, Staf Khusus Gubernur Pdt. Lucky Rumopa. (HumasSulut) |
| Steven Kandouw Hadiri Pelantikan Pengurus Pelsis Minahasa Selatan Posted: 16 Feb 2019 03:53 PM PST  AMURANG, LELEMUKU.COM - Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Drs. Steven O.E. Kandouw menghadiri pelantikan pengurus Pelayanan Siswa Kristen (Pelsis) Minahasa Selatan di SMAN 1 Amurang, Jumat (15/2) siang.Pengurus Pelsis yang dilantik oleh Pdt. Johan Manampiring ini, diantaranya Asiano Gemmy Kawatu sebagai Penasehat Pelsis, Ketua Dewan Pembina Frangky Wongkar, Ketua Jaclyn Ivana Koloay, Sekretaris Febriani Saroinsong dan Bendahara Mila Herlin Rumagit. Dalam sambutannya, Wagub Kandouw mengapresiasi pelantikan tersebut. Dirinya mengatakan bahwa Gubernur Olly Dondokambey, SE sangat mendukung keberadaan organisasi-organisasi ekstrakulikuler termasuk Pelsis. "Kegiatan Pelsis ini mensuplementer dan komplementer pendidikan buat adik adik sekalian. Apalagi masalah religi, etika dan akademik lokal wisdom harus berjalan bersamaan kalau kurikulum tidak lengkap," kata Kandouw. Lanjut Kandouw, Pelsis memiliki peran penting di era revolusi industri generasi 4.0 karena segala sesuatu dapat diperoleh secara online sehingga seluruh pelajar harus menghindari dampak negatif dari kemudahan tersebut. "Sekarang jaman era borderless di generasi revolusi industri 4.0. Segala ajaran baik komunis, atheis dan isis dapat mudah diketahui. Karenanya untuk melawannya harus ada ekstrakulikuler seperti Pelsis ini," beber Kandouw. "Supaya betul-betul membentengi otak dan perasaan kita agar terhindar dari hal negatif," sambung Kandouw. Lebih jauh, Kandouw mengajak seluruh pelajar untuk terlibat dalam organisasi religi sesuai denominasinya karena sangat bermanfaat memperkuat nilai kehidupan yang positif bagi pelajar. Pelantikan Pelsis turut dihadiri Kepala Satpol PP Sulut Steven Liow, Staf Khusus Gubernur yang juga menjadi Khadim dalam ibadah Pdt Lucky Rumopa dan para kepala sekolah. (HumasSulut) |
| KPU Ajak Penyelenggara Pemilu Hati-hati Publikasi Informasi Caleg Posted: 16 Feb 2019 03:45 PM PST  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra menyampaikan pentingnya prinsip kehati-hatian yang harus dipegang penyelenggara pemilu, termasuk dalam mempublikasi informasi Calon Legislatif (Caleg) kepada masyarakat.Pernyataan tersebut disampaikan Ilham menanggapi kritikan sejumlah pihak yang menilai KPU tertutup dalam mempublikasikan data riwayat hidup caleg peserta pemilu 2019. "KPU tidak pernah ada niat menutup-nutupi atau menghambat informasi tersebut karena memang dari seluruh tahapan yang ada KPU kemudian terbuka. Kita open kepada media, NGO dan pemerhati pemilu, tapi memang tentang caleg ini kita menyediakan form BB2 dimana disitu disebutkan ada menu jika memang mereka mau mempublikasikan atau tidak adalah keinginan calon itu sendiri," tegas Ilham saat mengisi diskusi di Media Center KPU RI, Jakarta, Kamis (7/2). Ilham juga mengatakan dalam Undang-undang (UU) Komisi Informasi Publik (KIP) pasal 17 (A) juga diatur adanya hak yang melekat pada Warga Negara Indonesia prihal informasi tertentu yang tidak bisa dipublikasikan atas keinginannya. "Kecuali kemudian ada semacam statement surat tertulis dari KIP, entah surat edaran atau peraturan KIP itu memudahkan kami membuka kepada publik. Karena ini kan soal individu yang punya hak konstitusional mereka," sambung Ilham. Selain itu, Ilham mengatakan bahwa keterbukaan tersebut juga tergantung kebijakan partai mengimbau kadernya membuka informasi kepada publik. Salah satu opsi yang bisa diambil yakni mengumumkan caleg yang tidak membuka data pribadinya kepada publik. "Tapi KPU tidak membuat blacklist. KPU hanya menyampaikan informasi ada loh caleg yang enggan memberikan informasi pribadinya. Menurut kami dan KPU agak hati-hati soal ini karena ini diatur UU. Kami khawatir ketika ada yang mengajukan gugatan ke KIP, kami yang kemudian dipersalahkan," pungkas Ilham. (HupmasKPURI) |
| 305 Pemerintah Daerah Sampaikan Usulan Pengadaan PPPK Posted: 16 Feb 2019 03:36 PM PST  JAKARTA, LELEMUKU.COM – Sebanyak 305 pemerintah daerah telah menyampaikan usulan pengadaan Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah akan mengadakan seleksi PPPK pada daerah-daerah sesuai dengan usulan tersebut."Bagi yang tidak menyampaikan usulan kebutuhan, tidak akan dilaksanakan pengadaan PPPK Tahap I pada pemda tersebut," ujar Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja di Jakarta, Kamis (14/2). Lanjutnya dikatakan, sebelumnya, Kementerian PANRB telah mengirim surat kepada 530 pemerintah daerah untuk mengusulkan kebutuhan PPPK tahun 2019. Masing-masing kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang mengusulkan, harus menyusun jenis jabatan dan unit kerja yang akan diduduki oleh PPPK sesuai dengan peta jabatan dan analisis beban kerja. Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah telah membuka pendaftaran online PPPK sejak 12 Februari 2019 melalui laman sscasn.bkn.go.id dan ditutup 17 Februari 2019. Seleksi PPPK pada tahap ini dibuka untuk Tenaga Honorer (TH) Eks K-II yang telah mengikuti tes pada tahun 2013 pada jabatan guru, dosen, dan tenaga kesehatan yang terdapat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Khusus untuk Penyuluh Pertanian, database-nya ada pada BKN dan Kementerian Pertanian. Disamping itu, seleksi ini juga dibuka untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Baru pada Kementerian Ristekdikti. (KemenPANRB) Berikut adalah Daftar pemda yang mengusulkan pengadaan PPPK Tahap I: 1. Kabupaten Aceh Timur 2. Kabupaten Aceh Barat 3. Kabupaten Aceh Tengah 4. Kabupaten Aceh Tenggara 5. Kabupaten Simeulue 6. Kabupaten Aceh Singkil 7. Kabupaten Aceh Barat Daya 8. Kabupaten Gayo Lues 9. Kabupaten Aceh Tamiang 10. Kabupaten Nagan Raya 11. Kabupaten Bener Meriah 12. Kota Sabang 13. Kota Banda Aceh 14. Kota Langsa 15. Kota Lhokseumawe 16. Kabupaten Deli Serdang 17. Kabupaten Karo 18. Kabupaten Langkat 19. Kabupaten Dairi 20. Kabupaten Nias 21. Kabupaten Mandailing Natal 22. Kabupaten Serdang Bedagai 23. Kabupaten Nias Barat 24. Kabupaten Nias Utara 25. Kota Medan 26. Kota Tebing Tinggi 27. Kota Binjai 28. Kota Pematangsiantar 29. Kota Tanjungbalai 30. Provinsi Riau 31. Kabupaten Kampar 32. Kabupaten Bengkalis 33. Kabupaten Indragiri Hulu 34. Kabupaten Indragiri Hilir 35. Kabupaten Rokan Hulu 36. Kabupaten Siak 37. Kota Pekanbaru 38. Kota Dumai 39. Provinsi Sumatera Barat 40. Kabupaten Pasaman 41. Kabupaten Lima Puluh Koto 42. Kabupaten Pesisir Selatan 43. Kabupaten Tanah Datar 44. Kabupaten Sijunjung 45. Kabupaten Kepulauan Mentawai 46. Kabupaten Solok Selatan 47. Kabupaten Dharmasraya 48. Kabupaten Pasaman Barat 49. Kota Bukittinggi 50. Kota Sawah Lunto 51. Kota Solok 52. Kota Padang 53. Kota Pariaman 54. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 55. Provinsi Sumatera Selatan 56. Kabupaten Musi Banyuasin 57. Kabupaten Ogan Komering Ulu 58. Kabupaten Muara Enim 59. Kabupaten Musi Rawas 60. Kabupaten Ogan Komering Ilir 61. Kabupaten Banyuasin 62. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 63. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 64. Kabupaten Musi Rawas Utara 65. Kota Palembang 66. Kota Pagar Alam 67. Kota Lubuk Linggau 68. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 69. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 70. Kabupaten Bangka 71. Kabupaten Belitung 72. Kabupaten Bangka Barat 73. Kabupaten Bangka Tengah 74. Kabupaten Belitung Timur 75. Kota Pangkal Pinang 76. Kabupaten Muko-Muko 77. Kabupaten Lebong 78. Kabupaten Bengkulu Tengah 79. Kabupaten Lampung Selatan 80. Kabupaten Lampung Tengah 81. Kabupaten Lampung Utara 82. Kabupaten Lampung Barat 83. Kabupaten Tulang Bawang 84. Kabupaten Tanggamus 85. Kabupaten Way Kanan 86. Kabupaten Lampung Timur 87. Kabupaten Pesawaran 88. Kabupaten Tulang Bawang Barat 89. Kabupaten Mesuji 90. Kota Metro 91. Kota Bandar Lampung 92. Provinsi Jawa Barat 93. Kabupaten Bogor 94. Kabupaten Sukabumi 95. Kabupaten Cianjur 96. Kabupaten Bekasi 97. Kabupaten Bandung 98. Kabupaten Sumedang 99. Kabupaten Garut 100. Kabupaten Tasikmalaya 101. Kabupaten Kuningan 102. Kota Bandung 103. Kota Bogor 104. Kota Cirebon 105. Kota Depok 106. Kota Cimahi 107. Kota Tasikmalaya 108. Kota Banjar 109. Provinsi Banten 110. Kabupaten Lebak 111. Kabupaten Tangerang 112. Kota Tangerang 113. Kota Tangerang Selatan 114. Provinsi D.I. Yogyakarta 115. Kabupaten Bantul 116. Kabupaten Sleman 117. Kabupaten Gunung Kidul 118. Kabupaten Kulon Progo 119. Kota Yogyakarta 120. Kabupaten Semarang 121. Kabupaten Kendal 122. Kabupaten Grobogan 123. Kabupaten Pekalongan 124. Kabupaten Batang 125. Kabupaten Tegal 126. Kabupaten Brebes 127. Kabupaten Pati 128. Kabupaten Kudus 129. Kabupaten Pemalang 130. Kabupaten Rembang 131. Kabupaten Blora 132. Kabupaten Banyumas 133. Kabupaten Cilacap 134. Kabupaten Purbalingga 135. Kabupaten Banjarnegara 136. Kabupaten Temanggung 137. Kabupaten Wonosobo 138. Kabupaten Kebumen 139. Kabupaten Boyolali 140. Kabupaten Sragen 141. Kabupaten Sukoharjo 142. Kabupaten Karanganyar 143. Kabupaten Wonogiri 144. Kota Semarang 145. Kota Salatiga 146. Kota Pekalongan 147. Kota Tegal 148. Kota Magelang 149. Kota Surakarta 150. Kabupaten Gresik 151. Kabupaten Mojokerto 152. Kabupaten Sidoarjo 153. Kabupaten Jombang 154. Kabupaten Sampang 155. Kabupaten Pamekasan 156. Kabupaten Sumenep 157. Kabupaten Bangkalan 158. Kabupaten Bondowoso 159. Kabupaten Jember 160. Kabupaten Malang 161. Kabupaten Pasuruan 162. Kabupaten Lumajang 163. Kabupaten Kediri 164. Kabupaten Tulungagung 165. Kabupaten Trenggalek 166. Kabupaten Blitar 167. Kabupaten Madiun 168. Kabupaten Ngawi 169. Kabupaten Magetan 170. Kabupaten Ponorogo 171. Kabupaten Pacitan 172. Kabupaten Bojonegoro 173. Kabupaten Tuban 174. Kabupaten Lamongan 175. Kota Malang 176. Kota Pasuruan 177. Kota Probolinggo 178. Kota Blitar 179. Kota Kediri 180. Kota Batu 181. Provinsi Kalimantan Barat 182. Kabupaten Sambas 183. Kabupaten Sintang 184. Kabupaten Mempawah 185. Kabupaten Ketapang 186. Kabupaten Bengkayang 187. Kabupaten Landak 188. Kabupaten Melawi 189. Kabupaten Sekadau 190. Kabupaten Kuburaya 191. Kabupaten Kayong Utara 192. Kota Pontianak 193. Kota Singkawang 194. Provinsi Kalimantan Tengah 195. Kabupaten Kapuas 196. Kabupaten Barito Utara 197. Kabupaten Barito Selatan 198. Kabupaten Kotawaringin Timur 199. Kabupaten Kotawaringin Barat 200. Kabupaten Pulang Pisau 201. Kabupaten Gunung Mas 202. Kabupaten Sukamara 203. Kabupaten Murung Raya 204. Kabupaten Katingan 205. Kabupaten Seruyan 206. Kabupaten Barito Timur 207. Provinsi Kalimantan Selatan 208. Kabupaten Banjar 209. Kabupaten Tanah Laut 210. Kabupaten Tapin 211. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 212. Kabupaten Hulu Sungai Tengah 213. Kabupaten Barito Kuala 214. Kabupaten Tabalong 215. Kabupaten Hulu Sungai Utara 216. Kabupaten Tanah Bumbu 217. Kabupaten Balangan 218. Kota Banjarmasin 219. Kabupaten Kutai Barat 220. Kabupaten Kutai Timur 221. Kabupaten Mahakam Ulu 222. Kota Samarinda 223. Provinsi Sulawesi Utara 224. Kabupaten Minahasa 225. Kabupaten Bolaang Mongondow 226. Kabupaten Kep. Sangihe 227. Kabupaten Minahasa Selatan 228. Kabupaten Kepulauan Talaud 229. Kabupaten Minahasa Utara 230. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 231. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 232. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 233. Kota Manado 234. Kota Kotamobagu 235. Kabupaten Gorontalo 236. Kabupaten Boalemo 237. Kabupaten Bone Bolango 238. Kota Gorontalo 239. Kabupaten Banggai 240. Kabupaten Morowali 241. Kabupaten Wajo 242. Kabupaten Tana Toraja 243. Kabupaten Maros 244. Kabupaten Luwu 245. Kabupaten Kepulauan Selayar 246. Kabupaten Takalar 247. Kabupaten Barru 248. Kabupaten Pangkajene Kepulauan 249. Kabupaten Soppeng 250. Kabupaten Enrekang 251. Kabupaten Luwu Utara 252. Kabupaten Toraja Utara 253. Kota Makassar 254. Kota Parepare 255. Kabupaten Muna 256. Kabupaten Kolaka 257. Kabupaten Muna Barat 258. Kabupaten Buleleng 259. Kabupaten Jembrana 260. Kabupaten Klungkung 261. Kabupaten Gianyar 262. Kabupaten Karang Asem 263. Kabupaten Tabanan 264. Kota Denpasar 265. Provinsi Nusa Tenggara Barat 266. Kabupaten Lombok Barat 267. Kabupaten Sumbawa 268. Kabupaten Sumbawa Barat 269. Kabupaten Lombok Utara 270. Kota Mataram 271. Provinsi Nusa Tenggara Timur 272. Kabupaten Kupang 273. Kabupaten Belu 274. Kabupaten Timor Tengah Utara 275. Kabupaten Timor Tengah Selatan 276. Kabupaten Alor 277. Kabupaten Sikka 278. Kabupaten Flores Timur 279. Kabupaten Ende 280. Kabupaten Ngada 281. Kabupaten Manggarai 282. Kabupaten Rote-Ndao 283. Kabupaten Manggarai Barat 284. Kabupaten Manggarai Timur 285. Kabupaten Sumba Barat Daya 286. Kabupaten Sumba Tengah 287. Kabupaten Sabu Raijua 288. Kabupaten Malaka 289. Kota Kupang 290. Provinsi Maluku Utara 291. Kabupaten Kepulauan Sula 292. Kabupaten Halmahera Utara 293. Kota Ternate 294. Kota Tidore Kepulauan 295. Kabupaten Tolikara 296. Kabupaten Deiyai 297. Provinsi Kepulauan Riau 298. Kabupaten Karimun 299. Kota Batam 300. Kabupaten Fak-Fak 301. Kabupaten Polewali Mandar 302. Kabupaten Majene 303. Provinsi Kalimantan Utara 304. Kabupaten Tana Tidung 305. Kota Tarakan |
| Para Pencari Suaka di Perbatasan Meksiko Hadapi Banyak Ketidakpastian Posted: 16 Feb 2019 03:36 PM PST  WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Mereka datang dengan berjalan kaki, menaiki bus atau dengan menumpang truk-truk yang bersedia mengangkut mereka.Mereka mendapat bantuan, secara fisik dan mental, di tempat-tempat penampungan di Tijuana. Angela Escalante datang bersama keluarganya dari Nikaragua. "Situasinya sangat buruk. Di bawah pemerintahan Presiden Daniel Ortega, di sanatidak ada pekerjaan, dan sering terjadi kekerasan. Keamanan tidak terjamin sehingga kita tidak bisa jalan dengan aman di jalan-jalan." Para migran pencari suaka itu ada juga yang berasal dari kawasan-kawasan lain di Meksiko. Mereka berusaha menghindari kekerasan di kawasan tempat tinggal mereka. Jorge Alejandro Valencia, seorang pemuda berusia 19 tahun, datang bersama ibu dan keluarganya untuk menyelamatkan diri. "Sekitar 14 tahun lalu, mereka membunuh saudara laki-laki kakek saya dan paman saya. Dan karena ini, mereka kini mengejar kami," jelasnya. Ia mengatakan geng narkoba kemudian membunuh kakeknya. Banyak migran pencari suaka di AS mengatakan, mereka pernah menghadapi kekerasan dan ancaman kekerasan. Gordon Finkbeiner dari organisasi Dokter Tanpa Tapal Batas, mengatakan kepada VOA,banyak migran memerlukan bantuan psikologi. "Mereka menghadapi sindikat-sindikat kejahatan terorganisir sepanjang rute perjalanan mereka. Kami melihat banyak migran menderita kecemasan tinggi, depresi dan gangguan stres pasca trauma." Alasan para migran dari Afrika dan Haiti hingga Amerika Tengah dalam mencari suaka sangat beragam. Seorang perempuan dari Honduras memiliki putra berusia 12 tahun yang berkewarganegaraan Amerika. Efren Galindo dilahirkan di Meksiko dan dibesarkan di Texas. Ia dideportasi ke Meksiko karena status kewarganegaraannya dan kemudian hampir dibunuh di negaranya sendiri oleh kartel narkoba. "Sudah 46 tahun saya hidup di Amerika. Saya menikah dengan perempuan Amerika. Saya mempunyai empat putra, satu putri dan 16 cucu yang semuanya berkewarganegaraan Amerika." Mencari suaka di Amerika Serikat bukanlah hal mudah. Para migran yang mengusahakannya harus bisa membuktikan bahwa mereka benar-benar dalam bahaya karena menghadapi penindasan dan penyiksaan. Amerika Serikat kewalahan memproses ratusan ribu kasus permohonan suaka. Tekae Michael, seorang agen patroli perbatasan, mengatakan, "Semua fasilitas terkait, termasuk pusat-pusat penahanan, bersifat sementara. Saya tahu Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) sangat kewalahan. Kita tidak punya cukup hakim imigrasi untuk bisa memproses secara efisien, efektif dan segera." Meksiko memberikan surat izin tinggal sementara kepada para migran dari negara-negara Amerika Tengah, namun para relawan dan pekerja bantuan merasa frustasi dengan adanya blokade-blokade jalan yang dibangun di wilayah Amerika Serikat. Carlos Yee dari Casa del Migrante, sebuah organisasi yang menangani masalah migran, mengungkapkan, "Kita tidak memiliki wewenang untuk menembus birokrasi besar ini. Kami hanya bisa mengatakan kepada para migran untuk bersabar." (VOA) |
| Sikapi Meningkatnya Kepadatan Penduduk, Pemkot Jayapura Diskusi dengan Ondoafi Posted: 16 Feb 2019 03:28 PM PST  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kepadatan penduduk Kota Jayapura, Provinsi Papua yang terus meningkat, menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan dari pembukaan lahan dan pembangunan rumah tanpa ijin. Sehingga Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano MM., menggelar pertemuan dengan para Ondoafi se-Port Numbay, Senin (11/2)."Kami di undang bapak Wali Kota untuk membahas berbagai masalah yang terjadi saat ini di kota Jayapura, banyak terjadi longsor, banjir yang di akibatkan dari kepadatan penduduk di kota Jayapura,"jelas Ondofolo Besar Muara Tami, Abisai Rollo SH. Ondofolo Besar Muara Tami, mencontohkan dahulu di jaman belanda kota Jayapura hanya bisa ditinggali 1000 jiwa, setapi kenyataan saat ini 100.000 jiwa, sehingga dengan kepadatan penduduk di kota Jayapura, ada yang menebang hutan secara liar, mendirikan pemukiman diatas badan jalan dan aliran sungai, sehingga terjadinya banjir. "Dengan dasar ini kami di undang Wali Kota untuk menyelamatkan Kota ini," jelas Abisai. Wali Kota Jayapura memaparkan hasil pertemuan bersama 10 Ondofolo di wilayah adat Port Numbay, yakni mendukung seluruh program Pembangunan Pemerintah Kota Jayapura, Penanganan Arus masuk ganja dari negera tetangga PNG, menggerakan Satpol PP Kota Jayapura dan Polhut, untuk memasang papan bicara. Serta melarang orang yang menebang pohon dan lahan secara liar. "Mereka semua sejalan dengan apa yang pemerintah programkan, ini sudah terwujud dan saya akan tindak lanjuti kepada jajaran pemerintah Kota Jayapura,"ungkap BTM sapaan akrabnya. Hadir dalam rapat tersebut ondofolo Kampung Yoka, kampung Waena, Kampung Tobati, kampung Enggros, Ondofolo besar Muara tami, ondofolo kampung Skouw Sae, Skouw Mabo, Skouw Yambe, ondofolo kampung Nafri dan Ketua LMA Port Numbay. (HumasKotaJayapura) |
| Nurdin Abdullah Hadiri HUT ke 13 Kota Belopa, Apresiasi Andi Mudzakkar Posted: 16 Feb 2019 03:24 PM PST  BELOPA, LELEMUKU.COM - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), HM Nurdin Abdullah menghadiri puncak perayaan HUT Ke-13 Belopa sebagai Ibu Kota Kabupaten Luwu, di Lapangan Andi Djemma, Belopa, Rabu (13/2). Kota Belopa merupakan ibu kota Kabupaten Luwu sejak dimekarkan pada tahun 2005.Peringatan ini juga menjadi upacara peringatan terakhir bagi Andi Mudzakkar sebagai bupati, yang telah memimpin selama 10 tahun. Masa jabatannya berakhir 14 Februari besok, dan akan digantikan oleh Basming Mattayang. Gubernur Sulsel menyampaikan selamat Hari Jadi untuk Belopa sebagai Ibu Kota Kabupaten Luwu. Dan menyampaikan terima kasih atas pengabdian Andi Muzakkar selama 10 tahun sebagai bupati. Ia menyebutkan, Luwu dan daerah Luwu Raya dikaruniai kekayaan alam yang luar biasa dan memiliki sejarah yang panjang. Untuk itu di hari jadi ini, NA menyampaikan tantangan dan pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan secara bersama-sama. "Kita menghadapi lagi tahun politik, tentu kita berharap menyikapi dengan baik. Kita hidup di era digital, tentu kita jangan menelan bulat-bulat informasi yang muncul di medsos, ujaran kebencian dan sebagainya," imbaunya. Sementara untuk tugas-tugas yang ada, misalnya di sektor pertanian, perikanan dan infrastruktur, Sulsel sendiri merencanakan membangun akses jalan aman dan cepat. Mulai tahun 2020, membangun jalan tol nasional. "Sulsel membutuhkan akses jalan yang nyaman, aman dan cepat. Kami 2020 akan memulai program Jalan Tol Nasional. Pak Presiden saya bawa dari Palopo ke Toraja. Bertanya, jarak Palopo ke Makassar berapa kilometer. Saya jawab bisa ditempuh sembilan jam," sebutnya. Pembangunan rumah sakit regional juga tahun ini akan dibangun di Luwu Raya, yang berada di Kota Palopo. Bandara Lagaligo di Bua akan dikembangkan menjadi bandara hub di Timur. "Rutenya tidak hanya Makassar pulang pergi, tetapi menghubungkan berbagai provinsi di timur. Ini akan menumbuhkan pariwisata kita," ujarnya. Luwu Raya, merupakanaaaa penghasil coklat ketiga terbesar dunia. Luwu Raya juga sebagai lumbung gabah, namun masih membeli beras di Sidrap. Sehingga, kemudian Bulog akan bangun rice processing, rencananya dibangun dua unit. Pesan akhir yang disampaikannya adalah agar masyarakat menggunakan hak suaranya di Pemilu mendatang. Sementara, Andi Mudazakkar, menyampaikan, Hari Jadi ini merupakan cerminan jati diri untuk membawa eksistensi daerah ke arah lebih baik. Pada HUT ini juga dirangkaikan dengan peresmian dan penandatanganan prasasti IKM Barambing, Kecamatan Suli dan penyerahan sertifikat tanah pada 4 ribu warga secara simbolis dari Gubernur Sulsel, penyerahan serifikat akreditasi paripurna RSUD Batara Guru dari Gubernur ke Bupati Luwu Andi Mudzakkar. Dan penyerahan bonus kepada atlet berprestasi. Dilakukan pula penyerahan kendaraan roda empat pada Dandim 1403 Sawerigading, Kapolres Luwu, Kejari Luwu, Ketua Pengadilan Luwu dan Danpom dari Bupati Luwu disaksikan gubernur. Kemudian, Nurdin Abdullah dan Cakka meninjau rakki atau rumah buah. Puluhan berjejer dan masyarakat bisa mengambil isinya secara gratis. (DiskominfoSPSulsel) |
| Nicolas Maduro Undang Utusan Amerika Serikat ke Caracas Posted: 16 Feb 2019 03:05 PM PST  CARACAS, LELEMUKU.COM - Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah mengundang utusan khusus Amerika ke Caracas setelah mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Jorge Arreaza mengadakan pembicaraan rahasia di New York dengan utusan khusus Amerika ke Venezuela itu.Maduro mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa dia juga bersedia bertemu dengan utusan khusus Elliot Abrams, yang baru-baru ini mengatakan waktu untuk pembicaraan dengan Maduro telah berlalu. Menurut Maduro, negaranya akan bertahan jika dibiarkan sendiri. Belum ada reaksi langsung terhadap komentar Maduro itu dari para pejabat Amerika. Sementara itu, Arreaza, Kamis (14/2) mengatakandia sedang membentuk koalisi diplomat yang percaya bahwa Amerika Serikat dan yang lainnya telah melanggar piagam PBB tentang non-campur tangan di negara-negara anggotanya. Maduro menolak untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan Amerika ke negara itu, dan mengatakan Venezuela tidak membutuhkannya dan menyebut tawaran itu sebagai alasan invasi Amerika. Rusia, China, Iran, Korea Utara, dan Kuba adalah di antara negara-negara yang mendukung Maduro. (VOA) |
| Benhur Tomi Mano Ajak Warga Kota Jayapura Miliki KTP Elektronik Posted: 16 Feb 2019 03:01 PM PST  WAENA, LELEMUKU.CO - Wali Kota Jayapura, Provinsi Papua Dr Benhur Tomi Mano MM., mengatakan setiap warga yang bermukim di Kota Jayapura harus memiliki data diri kependudukan yang sah dari pemerintah."Seperti KTP-EL dan juga bagi yang telah menikah wajib memiliki kartu nikah yang dikeluarkan dari KUA. Dan dari pemerintah Kota diterbitkan kartu pencatatan sipil,"katanya saat membuka operasi Non Yustisi di Kelurahan Waena, Distrik Heram, Sabtu (16/2). Wali Kota Jayapura ke-lima ini mengharapkan jika ada warga yang sudah menikah, wajib memiliki kartu keluarga dan jika sudah punya anak dan siapapun yang berada dalam satu rumah sudah harus masuk dalam kartu keluarga. "Juga anak usia lima tahun ke bawah diberikan kartu identitas anak atau disebut KIA,"jelas Putra asli Port Numbay. Selain itu, dikatakan jika warga kota Jayapura memiliki dokumen dan terdata baik dalam data base Dinas Kependuduan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, pemerintah akan memberikan pelayanan terhadap keperluan yang bersangkutan atau keluarga. "Jika dirinya meninggal akan diberikan akta kematian, begitu juga jika terjadi perceraian akan diberikan akta cerai,ini semua yang disebut dokumen,"jelas BTM sapaan Akrabnya. Dikatakan operasi non yustisi yang dilakukan pemerintah kota jayapura di pemukiman warga atau kost-kost, merupakan program nasional sehingga pemerintah kota Jayapura menargetkan pendataan warga mencapai 100%. "Ini adalah program nasional yang dilakukan pemerintah kota Jayapura dan saat ini pendataan warga telah mencapai tujuh puluh lima persen,"ungkap pemilik negri matahari. Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Tim Gabungan gelar operasi non yustisi KTP-El dilingkungan penduduk/rumah kost bagi warga yang belum melakukan perekaman KTP-El dan penduduk non permanen. Data Penduduk kelurahan Waena sebanyak 260510 jiwa, sementara yang belum melakukan perekaman KTP-El sebanyak 7000 jiwa yang tersebar di 14 RW dan 67 RT. Operasi di buka oleh Wali Kota Jayapura, di awali dengan apel petugas gabungan dari Dukcapil, Satpol PP, Polri, TNI serta petugas kelurahan Waena dan Ketua RT/RW. Hadir dalam acara pembukaan Operasi Non Yustisi, Kepala Dinas Dukcapil, Kasatpol PP, Kepala Bapedda, Kepala Distrik Abepura, Sekretaris Heram, dan Lurah Waena. Direncanakan Operasi ini akan dilakukan di 5 distrik secara bergantian. (HumasKotaJayapura) |
| Pemkot Jayapura Selenggarakan Turnamen Sepakbola U-18 Argapura Cup II Posted: 16 Feb 2019 02:57 PM PST  JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Turnamen sepak bola U-18 Argapura Cup II tahun 2019, yang diselenggarakan dilapangan Argapura, Distrik Jayapura Selatan diharapkan bisa menjadi sarana untuk melawan tindak kejahatan yang marak terjadi diwilayah Kota Jayapura, Provinsi Papua.Wali Kota Jayapura, yang diwakili Kepala Plt. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Jayapura, Rocky Bebena, S.Pd.,M.Pd, mengatakan sangat bersyukur dengan adanya turnamen yang diselenggarakan secara rutin dengan batas usia ini, diharapkan bisa mengurangi tingkat kriminalitas yang marak terjadi di Kota Jayapura. "Kami sangat bersyukur dengan adanya pertandingan batas usia ini, harapan pemerintah, dengan adanya kegiatan ini, dapat menghilangkan stigma yang dibilang zona merah, sekarang menjadi zona hijau," kata RB sapaan akrabnya. Dirinya mengapresiasi lokasi penyelenggaraan turnamen yang benyak menciptakan pemain berpotensi dan berbakat yang telah mengharumkan nama Papua, sehingga diharapkan turnamen yang akan berlangsung dapat menjaga dan menjunjung tinggi sportifitas. "Tempat ini penuh sejarah dan banyak menghasilkan pemain kenamaan. untuk itu kepada semua tim yang belaga di iven ini mari junjung sportifitas,"harap Rocky. Sementara itu, Otniel Meraudje selaku ketua panitia mengatakan peserta yang akan berlaga dalam turnamen batas usia ini sebanyak 12 club, perwakilan Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. "Penyelenggaran turnamen telah mendapatkan dukungan dari Assprov Papua, serta menggunakan sistem setenga kompetisi dengan berpedoman pada aturan PSSI, dengan hadiah utama 35 juta rupiah,"jelas Otniel. Dirinya berharap dengan adanya turnamen ini, bisa mengurangi tingkat kriminal dalam hal yang bersifat negatif yang dilakukan pemuda di kota Jayapura. "Kami sangat mengharapkan dengan adanya turnamen ini, maka bisa mengurangi tingkat kriminalitas yang bersifat negatif, bisa sangat berkurang," Ungkap ketua panpel. Pembukaan turnamen sepak bola batas usia 18 tahun, dihadiri Ondoafi Kayupulo, perwakilan Asprov Papua, pihak keamanan TNI/ Polisi serta para peserta turnemen.**(HumasKotaJayapura) |
| Mike Pence Tuding Eropa Berusaha Langgar Sanksi AS Terkait Iran Posted: 16 Feb 2019 02:57 PM PST  WARSAWA, LELEMUKU.COM - Amerika Serikat menyerukan agar Eropa mundur dari kesepakatan nuklir tahun 2015 dengan Iran, menyusul langkah serupa yang diambil Washington tahun lalu.Pada konperensi dua hari di Warsawa, yang dihadiri lebih dari 60 negara, Kamis, Wakil Presiden AS Mike Pence menuduh sekutu-sekutu Eropa-nya berusaha melanggar sanksi-sanksi AS terhadap apa yang disebutnya "rezim pembunuh revolusioner Iran," Menu AS Mike Pompeo yang juga menghadiri konperensi itu mengatakan, tekanan global meningkat terhadap Teheran. "Tidak ada satupun negara yang membantah fakta-fakta mendasar yang sudah kita ungkapkan mengenai Iran, ancaman-ancaman yang ditimbulkannya, sifat rezimnya. Semuanya sepakat," kata Pompeo. Kesepakatan seperti itu, mungkin, memang ada di kalangan negara-negara yang hadir pada konperensi itu. Namun beberapa sekutu AS tidak hadir, termasuk Menlu Perancis dan Menlu Jerman. Perwakilan Inggris juga meninggalkan KTT itu lebih awal. Ketiga sekutu AS itu telah menyuarakan dukungan kuat mereka bagi kesepakatan nuklir Iran dan telah menciptakan sistem pembayaran yang bisa menghindari sanksi-sanksi AS terhadap Teheran dalam usaha mempertahankan kesepakatan tersebut. KTT itu dihadiri Israel dan beberapa negara Teluk yang mayoritas penduduknya Muslim Sunni. Qatar, Turki dan Libanon menolak berpartisipasi. Iran , yang tidak hadir pada KTT tersebut, menganggap pertemuan itu tidak pernah ada. (VOA) |
| Nurdin Abdullah Apresiasi Andi Mudzakkar dan Amru Saher 10 Tahun Pimpin Luwu Posted: 16 Feb 2019 02:51 PM PST  BELOPA, LELEMUKU.COM - Peringatan Hari Jadi ke-13 Belopa sebagai Ibu Kota Kabupaten Luwu, Rabu 13 Februari 2019 menjadi peringatan terakhir bagi Andi Mudzakkar (Cakka) sebagai bupati setelah 10 tahun memimpin. Kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Amru Saher berakhir Kamis (14/2). Gubernur Sulsel pun menyampaikan rasa terima kasihnya."Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada saudara saya dan kolega saya Bapak Andi Muzakkar dan adinda saya Amru Saher yang telah mengabdikan diri di Kabupaten Luwu. Ini 20 tahun, di DPRD maupun sebagai Bupati Luwu. Kita liat tadi pada hening, ini tidak lain, karena rasa haru dan sedih untuk melepas bupati yang kita cintai," kata Nurdin Abdullah. Nurdin Abdullah menuturkan, Cakka akan menikmati tugas akhirnya. Dan dirinya bersama bupati-wakil bupati selanjutnya akan melanjutkan perjuangan untuk masyarakat Luwu. Sebab, ia terpilih sebagai gubernur berkat dukungan masyarakat Luwu. Kesan Nurdin Abdullah terhadap Cakka, beliau adalah pemimpin sederhana dan merakyat. "Saya menyampaikan pengharagaan dan terima kasih setulus-tulusnya," ucapnya. Ada juga yang menarik saat Ketua DPRD Sulsel, Andi Abdull Muharrir membacakan sejarah terbentuknya Kota Belopa sebagai ibu kota Luwu sempat terhenti karena tersendat-sendat dan Cakka berdiri memberikan minum. Muharrir kemudian memberikan pujian, bahwa masa pemerintahan Andi Mudzakkar dan wakilnya, Luwu terus mengalami kemajuan, dan perkembangan berbagai sektor kehidupan masyarakat dan pembangunan di 22 kecamatan dengan jumlah total 227 desa dan kelurahan. "Sebagai bupati, sangat nampak pembangunan yang terjadi di Kabupaten Luwu di masa pemerintahan Andi Mudzakkar, telah menyejukkan Belopa dengan sejuknya taman-taman, serta memperlihatkan kepada kita dengan lumpur sepatu mereka bahwa pemimpin harus lebih mengenal dengan siapa mereka mengabdi," ujarnya. Sementara Andi Muzakkar yang akrab dipanggil Cakka mengungkapkan rasa terima kasih dan permohonan maaf. "Terima kasih dan permohonan maaf sebesar-besarnya," ucap Cakka. Dia mengakui banyak pelajaran dan ilmu yang telah diterima selama memimpin Kabupaten Luwu. (DiskominfoSPSulsel) |
| Disdukcapil Sulsel Diminta Selenggarakan Perekaman E-KTP di Lapas dan Rutan Posted: 16 Feb 2019 02:47 PM PST  MAKASSAR, LELEMUKU.COM - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Sulsel), Imam Suyudi dan Jajaran Kepala Divisi menyambangi Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (13/2).Imam Suyudi mengatakan bahwa kunjungan ini sebagai bentuk silaturrahmi dan koordinasi lintas instansi yang bertujuan untuk membahas secara bersama terutama terkait perekaman KTP Elektronik di lingkup Lapas dan Rutan di Sulsel. "Perekaman e-KTP yang diselenggarakan di Lapas/Rutan merupakan salah satu pelayanan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Secara garis besar, dari 24 UPT Pemasyarakatan, sebanyak 2.215 yang telah terekam untuk pemilih tetap dan Masih Banyak WBP yang belum melakukan Perekaman e-KTP," kata Imam dalam pertemuan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan, Sukarniaty Kondolele menyampaikan bahwa saat ini perekaman e-KTP di Sulsel telah mencapai 92 persen, termasuk di Lapas ataupun Rutan. Senada dengan Penyampaian Kakanwil, Kadis Dukcapil dan Dalduk, Sukarniaty Kondolele mengungkapkan bahwa perekaman e-KTP ini memang bentuk pelayanan publik kepada seluruh masyarakat di Indonesia termasuk di Lapas dan Rutan. Kakanwil berharap agar Warga Binaan Pemasyarakatan yang belum terekam agar segera direkam. "Data di seluruh UPT akan dikumpulkan kembali untuk dilakukan perekaman lanjutan," pungkasnya. (DiskominfoSPSulsel) |
| Pemkot Denpasar Gencarkan Program Subak Lestari di HUT ke 231 Posted: 16 Feb 2019 02:40 PM PST  DENPASAR, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar, Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan Kota Denpasar terus gencarkan penguatan program Subak Lestari serta mengedepankan kebudayaan dan kearifal lokal. Hal ini pun kemudian menjadi salah satu serangkaian peringatan Hut Kota Denpasar ke-231 lewat gelaran Lomba Petakut, Pindekan, dan Sunari.Pelaksanaan lomba yang tampak ramai dihiasi dengan canda tawa anak-anak yang ikut serta dalam kegiatan tersebut, dibuka langsung Wakil Walikota IGN Jaya Negara di Subak Intaran, Desa Sanur Kauh Denpasar pada Jumat (15/2). "Ini merupakan suatu bentuk program pemerintah Kota Denpasar di dalam menjaga kebudayaan dan kearifan lokal yang dirangkai dengan serangkaian Hut Pemerintah Kota Denpasar ke-231," ujar Jayanegara. Lebih lanjut menurut Jayanegara bahwa pergeseran seperti alih fungsi lahan dan berubahnya pola budaya agraris masyarakat merupakan sesuatu yang tak bisa dihindarkan. Menanggapi fenomena ini perlu lebih digencarkan inovasi seperti Urban Farming dan pertanian Hidroponik yang tidak memerlukan lahan banyak namun mampu menghasilkan produktivitas hasil pertanian yang sesuai. Disamping itu dalam lomba kali ini dengan keterlibatan generasi muda dalam penguatan budaya mampu memberikan inovasi dan kreativitas yang baik. Jaya Negara juga mengharapkan lomba ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan lewat kemasan kreatif melibatkan anak-anak serta sekaa teruna di banjar-banjar. Ketua Majelis Madya Subak Kota Denpasar, Wayan Jelantik mengatakan pelaksanaan Lomba Petakut, Pindekan dan Sunari bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat untuk melestarikan budaya persubakan berdasarkan konsep Tri Hita Karana di Kota Denpasar. Dalam kegiatan ini diikuti perwakilan subak dari setiap kecamatan di Kota Denpasar. Kegiatan ini juga merupakan serangkaian Hut Pemerintah Kota Denpasr ke-231 sebagai langkah menjaga kebudayaan. "Pelaksanaan Lomba Petakut, Pindekan dan Sunari diharapkan mampu merangsang kreatifitas sekaa- sekaa subak maupun sekaa teruna yang berpartisispasi didalamnya, disamping memberikan pemahaman tentang filososfi petakut, pindekan dan sunari yang harus dijaga," ujar Wayan Jelantik. (DiskominfoDenpasar) |
| Aliong Mus Hadiri Rakornas Kewaspadaan Nasional Jelang Pemilu Serentak 2019 Posted: 16 Feb 2019 02:16 PM PST  MAKASSAR,LELEMUKU.COM – Bupati Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara (Malut) Aliong Mus dan Kepala Kesbangpol H Syamsudin Ode Manuwi hadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, yang dilaksanakan Kemnterian Dalam Negeri (Kemendagri) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Selesa (12/2) di Hotel Grand Claro, Makssar. Hadir dalam Rakornas tersebut, yakni Bupati Taliabu, H Aliong Mus ST, Kepala Kesebangpol Taliabu H Syamsudin Ode Manuwi, serta Gubernur ,Bupati dan Wali Kota di seluruh Indonesia bagian Timur bersama Kepala Kejaksaan, Kapolda, Kapolres serta pihak penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu. "Dalam kegiatan Rakornas ini sendiri merupakan implementasi dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diharuskan memenuhi prinsip mandiri, jujur,adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proposional, akuntabel, efektif dan efisien. Sehingga dengan demikian, Pemilu serentak 2019 akan dapat menghasilkan pemimpin Nasional dan wakil rakyat yang mempunyai legitimasi yang kuat serta amanah menjalankan tugasnya yang diberikan kepercayaan oleh rakyat," ujar Dirjen Politik Pemerintahan dan Umum Kemendagri, Soedarmo dalam sambutannya. Menurutnya, Rakornas yang dilaksanakan Kemendagri di Makassar ini dimaksudkan agar terjalin sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan Pemilu dalam menjalankan tugasnya sepanjang proses pemilihan serentak dilaksankan, baik itu Pemilihan Legislatif, Presiden pada 17 April 2019 mendatang, sehingga tercipta iklim Demokrasi yang damai dan kondusif serta saling berkesinambungan,"Kata Soedarmo. Lanjut dia, tujuan dari Rakosnas ini pula sebagai upaya untuk mengoptimalkan kesiapsiagaan, baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan Pemilu dalam menghadapi Pemilu serentak 2019, tentunya semua pemangku tugas baik di pusat hingga daerah termasuk penyelenggara dapat bekerja secara baik. "Karena hajatan serentak merupkan yang pertama di Indonesia ini dapat sukses dilaksanakan, semua pemangku-pemangku kepentingan sehingga Negara- negara luar punmenanrik hasil dari proses Politik serentak tersebut,"jelasnya. Soedarmo juga menuturkan, kordinasi ini sangatlah penting, untuk kita meyatukan presepsi kita sehingga hajatan besar ini dapat sukses dilaksanakan. karenaini menjadi tanggung jawab kita semua sepanjang proses politik ini berlangsung."Saya berharap, melalui kegiatan yang bertemakan. "Pilihan Boleh Beda Kesatuan Bangsa, harus Kita jaga, agar semua pihak bertanggung jawab akan suksesnya Pemilu 2019 baik penyelenggara, Pemerintah, Pemda, peserta pemilu, masyarakat dan stakeholder lainnya,"harap Soedarmo. Dikataknya, Suksenya Pemilu 2019 akan ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya kesiapan dari Penyelenggara Pemilu, Pemerintas Pusat, Pemerintah Daerah dan kesiapsiagaan dari Aparat Keamanan dalam mengantisipasi berbagai potensi kerawan Pemilu. "Melalui Rakornas dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, diharapkan terwujudnya sinergisitas yang kuat dan berkesinambungan antar pemangku kepentingan Pemilu, dalam upaya menciptakan Pemilu demokratis dan damai,"tutupnya. Sekedar di ketahui, dalam Rakornas yang d leksanakan ini, dihadiri pula Dirjen Kesbangpol dan Umum Kemendagri membuka acara juga tampil sebagai pemateri, melibatkan TNI-Polri dengan menghadirkan As Ops Kapolri, Irjen.Drs Rudi Zulfahriadi sebagai pemateri, sementara TNI, Direktur Jendral Politik Dan Pemerintahan Umum Mabes TNI Soedarmo sebagai Pemateri termasuk pihak Kejaksaan, Ketua KPU Pusat Arif Budiman serta Ketua Bawaslu RI. (HumasPulauTaliabu) |
| Benhur Tomi Mano Nilai Milad BKMT Papua dan Kota Jayapura Jadi Refleksi Posted: 16 Feb 2019 02:15 PM PST  ABEPURA, LELEMUKU.COM - Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano MM menyatakan perayaan milad Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Provinsi Papua dan Kota Jayapura ke-38. Sebagai bentuk refleksi diri organisasi BKMT untuk melihat kembali tujuan utama dari organisasi."Di moment perayaan milad ke-38, mari jadikan perayaan milad ini sebagai salah satu bentuk introfeksi diri untuk mewujudkan visi misi dari organisasi BKMT agar terus menjadi benteng dalam menangkal dampak negatif bagi kaum muslimin yang diakibatkan perkembangan era globalisasi ini," cetus Wali Kota saat menyampaikan sambutan pada milad BKMT Papua dan Kota Jayapura, di aula asrama haji Kotaraja, Distrik Abepura, Sabtu (16/2). Hal terpenting, pergerakan organisasi BKMT diharapkan seluruh program dilakukan secara berencana dan baik untuk mencapai sasaran dan tujuan dari organisasi ini. "Organisasi ini memang besar diseluruh Indonesia juga di Papua dan di kota Jayapura, kita ketahui bersama keberadaan organisasi seperti majelis taklim, diera globalisasi ini sangat penting karna diharapkan dapat menjadi benteng untuk menangkal hal-hal yang negatif diera perkembangan dunia ini,"kata pemimpin ibu kota provinsi Papua ini. Wali Kota Asli Port Numbay ini mengharapkan kepada seluruh anggota majelis taklim harus mampu memposisikan diri sebagai agen perubahan untuk membina dan membentuk umat muslim untuk mencintai alquran, serta membudayakan mengaji sesuai dengan moto kota Jayapura dan visi misi pemerintah kota Jayapura. "Supaya menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertaqwa di kota Jayapura ini,"ungkap pria lulusan SMA Muhammadiyah. Selain itu, dirinya berharap bkmt ikut menggalakan program keagamaan sesuai dengan salah satu prioritas program pemerintah kota jayapura, menjadikan masyarakat kota jayapura beriman, bermoral, dan bertaqwa kepada tuhan yang maha kuasa dan mewujudkan kota jayapura yang aman dan damai. "Hal ini sebagai syarat bagi kelancaran dari keberlangsungan dari pembangunan kota jayapura kedepan,"jelasnya. Wali Kota berpesan majelis taklim yang mayoritas ibu-ibu, dapat menjadi agen perubahan bagi generasi muda kita dengan demikian lebih memiliki arah sesuai dengan koridor agama islam, dengan begitu generasi muda kita kedepan akan menjadi generasi yang mampu mengamalkan alquran dengan baik, dan menjadi khalifa yang amanah. Perayaann milad BKMT Provinsi Papua dan kota Jayapura, dilakukan dengan menggelar lomba menyanyikan mars BKMT dan fashion show. Di ikuti peserta majelis taklim dari kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi dan Kota Jayapura. Dihadiri ketua MUI Kota Jayapura, Ketua BKMT kota Jayapura, ketua BKMT kabupaten Jayapura, Sarmi. Kerom dan Kota Jayapura, Perwakilan Kementrian Agama provinsi Papua,(HumasKotaJayapura) |
| Andi Sudirman Minta Kementan Periksa Ponpes Penerima Bantuan Agribisnis Posted: 16 Feb 2019 02:09 PM PST  MAKASSAR, LELEMUKU.COM - Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Selatan (Susel), Andi Sudirman Sulaiman, meminta kepada Sekjen PKH Kementerian Pertanian, Nasrullah, untuk menurunkan tim guna meng-crosscheck ke wilayah-wilayah pesantren yang ada di Sulsel, sebelum memberikan bantuan agribisnis. Khususnya bantuan yang akan diberikan di Pondok Pesantren."Pemprov Sulsel siap memfasilitasi apa saja yang dibutuhkan. Tapi sebelumnya, agar dikoordinasikan dengan Ketua Ikatan Pesantren Indonesia (IPI), Iqbal Jalil yang lebih paham dengan pondok pesantren yang ada di Sulsel," kata Andi Sudirman saat menerima Sekjen PKH Kementerian Pertanian, Nasrullah, di ruang kerjanya, Jumat (15/2). Sekjen PKH Kementerian Pertanian, Nasrullah, menyatakan, pada intinya Kementerian Pertanian ingin agar pesantren milenial ini punya potensi untuk agribisnis, dan menjadi entrepreneurship di bidang pertanian. "Kita akan tumbuh kembangkan semangatnya, karena pesantren itu adalah orang-orang yang punya integritas yang tinggi, semangat yang tinggi, tinggal kita mengarahkan mereka," ujarnya. "Kementerian Pertanian akan masuk ke sana untuk membangun entrepreneurship anak-anak muda, untuk mengembangkan agribisnis. Sehingga, mereka nantinya akan menjadi petani milenial," lanjutnya. Nasrullah menambahkan, pihaknya akan memberikan bibit pohon. Tapi sebelumnya, sesuai arahan Wakil Gubernur, pihaknya akan mengirimkan tim guna melakukan crosscheck bibit pohon apa yang cocok di masing-masing daerah. (DiskominfoSPSulsel) |
| Tim Implementasi TPP Sulsel Gelar Kunker ke Kabupaten Banyuwangi Posted: 16 Feb 2019 02:02 PM PST  BANYUWANGI, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Tim Implementasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) melakukan Kunjungan Kerja di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur (Jatim), Jumat (15/2). Tim ini dipimpin langsung oleh Pj. Sekda Prov. Sulsel, DR. Ashari F. Radjamilo, M.Si didampingi Kepala BPKD Sulsel, H. A. Arwin, tim dari BKD, Inspektorat, Biro Ortala, Biro Hukum dan BAPPEDA. Mereka di Banyuwangi diterima oleh Bupati Banyuwangi yang diwakili oleh Asisten II, DR. Suyanto Waspo Tondo, M.Si. Menurut Ashari, tujuan kunjungan mereka bersama tim adalah untuk mengetahui baagimana Implementasi Pelaksanaan TPP di Banyuwangi yang direkomendasikan oleh KPK. Rencananya Tahun 2019, Pemprov. Sulsel akan melakukan Perubahan Pergub Terkait TPP, karena dari hasil evaluasi ada unsur ketidakadilan dari TPP yang diterima masing–masing OPD yang tidak merata. Untuk itu kita perlu melakukan perbandingan dari daerah lain. Sebelum ke Banyuwangi, juga telah dilakukan kunjungan ke Banten," ungkap AKSHARI. Sementara, menurut Suyanto, di Banyuwangi dalam penilaian TPP menggunakan 3 Variabel yaitu, 1. Kehadiran 2. Disiplin kerja dan 3 mobilitas. Walaupun penilaian kinerja tapi karena honorx kecil kita pakai nama TPP, dan memungkinkan untuk mendapatkan honor lain untuk kegiatan seperti TPAD, PPTK dan PA, guru dan kesehatan diberikan plihan sertifikasi atau TPP. (DiskominfoSPSulsel) |
| Tim OASE-Kabinet Kerja Lakukan Kunjungan di Kabupaten Pamekasan Posted: 16 Feb 2019 01:59 PM PST  PAMEKASAN, LELEMUKU.COM - Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK) yang beranggotakan para istri menteri dan pejabat Kabinet Kerja menggelar aksinya di Jawa Timur. Kali ini, kegiatan kunjungan dilakukan di Pulau Madura tepatnya Kabupaten Pamekasan pada, Kamis (15/2).Di Pamekasan, rangkaian kegiatan yang digelar, meliputi penanaman sayuran dan buah untuk perbaikan gizi keluarga dan perbaikan lingkungan hidup melalui penghijauan, serta pembuatan biopori berisi sampah dedaunan. Kunjungan kerja Tim OASE-KK ini diikuti oleh Rugaiya Usman Wiranto, Bintang Puspayoga, Koesni Muldoko dan Kartika Basuki didampingi Bupati Pamekasan, Nayla Baddrut Tamam. Acara diawali dengan kegiatan yang melibatkan 50 siswa PAUD TK Pertiwi cabang Pamekasan dengan agenda tanam simbolis aneka tanaman buah antara lain: nangka, jambu kristal, jambu air, apukat dan kelengkeng oleh Tim OASE yang dilanjutkan dengan gerakan tanam sayur dalam polybag. Murid PAUD pun sangat antusias saat mengikuti bimbingan cara mencuci tangan yg baik dan benar. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jatim sebagai UPT Balitbangtan Kementan ikut menfasilitasi dengan memberikan bimbingan kepada PAUD TK PERTIWI dalam cara menanam sayuran dalam polybag dan pemanfaatan lahan sekitar TK untuk dikembangkan berbagai tanaman sayur dan buah. Penyerahan bantuan berupa bibit tanaman buah, mangrove, kran cuci tangan dan alat biopori dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian PUPR juga diberikan kepada pihak sekolah, desa dan wali murid. Harapannya agar bantuan bibit tersebut hasilnya kelak dapat dinikmati untuk perbaikan dan pemenuhan gizi keluarga. Suasana mendadak ramai riuh ketika anak-anak menerima souvenir berupa peralatan sekolah, biskuit, piring dan kaos/topi yang langsung disampaikan oleh Ibu-ibu anggota OASE. Khusus di bidang kesehatan keluarga, tim OASE-KK juga berkunjung ke Kusuma Hospital guna menghadiri sosialisasi kesehatan wanita, pelaksanaan pemeriksaan IVA test serta pemberian bantuan alat speculum dan perlengkapan IVA test lainnya. Di bidang pendidikan karakter, tim OASE-KK meninjau pelaksanaan pelatihan kewirausahaan yang meliputi vokasi di Desa Podeg serta pelatihan perkoperasian dan pelatihan program inklusif LPDB KUMKM. Kegiatan ini terselenggara dengan dukungan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, PUPR, Kemenkes, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian koperasi dan UMKM. (DiskominfoJatim) |
| Benhur Tomi Mano Bahas Permohonan Perizinan Satu Pintu di Kota Jayapura Posted: 16 Feb 2019 01:58 PM PST  JAYAPURA, LELEMUKU.COM -Wali Kota Jayapura, Provinsi Papua, Dr Benhur Tomi Mano, MM pada rapat bersama instansi teknis perihal pelayanan terpadu satu pintu di DPMPTSP, menekankan bahwa seluruh permohonan perizinan di tahun 2019 harus satu pintu."Saya bentuk DPMPTSP dan OPD teknis yang melakukan pelayanan untuk permohonan perizinannya dari satu pintu bukan dua pintu! Tidak ada lagi yang urus terpisah ke BAPPEDA, PUPR, Lingkungan Hidup, semua harus satu pintu," katanya pasca mengadakan rapat bersama instansi teknis di Gedung DPMPTSP, Kamis (14/2). Wali Kota menegaskan bahwa esensi satu pintu kiranya dapat diimplementasikan secara utuh di tahun 2019. Peraturan Wali Kota Jayapura Nomor 28 tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan kepada DPMPTSP Kota Jayapura, melimpahkan 93 perizinan yang terdiri dari 45 Perizinan / Non Perizinan Bidang Jasa Usaha, 41 Perizinan / Non Perizinan Bidang Tertentu dan 7 Perizinan Bidang Penanamam Modal. Dalam mengurus permohonan perizinan, jika berkas yang diajukan lengkap maka permohonan pembangunan perumahan / pertokoan / perhotelan harus dikaji dampak lingkungannya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Kemudian, konstruksinya agar tidak menyalahi aturan maka harus ditelaah tata ruangnya dengan bantuan advice dari Dinas PUPR dan PKP. Saya bentuk DPMPTSP dan semua jenis OPD yang melayani harus paham esensi dari satu pintu. Masyarakat para pemohin izin harus Satu Pintu, tidak lagi ke BAPPEDA, PUPR, DLHK, semuanya satu pintu. Pemohon ajukan proses yang diminta harus melengkapi berkas. Jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan berkasnya dan dijelaskan ke pemohon. Kepada seluruh instansi teknis yang mengikuti pertemuan tersebut, Wali Kota meminta agar ditempatkan tenaga ahli di bidangnya masing-masing. Penempatan tenaga ahli di DPMPTSP memudahkan penyelidikan tim ke lapangan untuk menindaklanjuti berkas yang diajukan. "Saya minta ada koordinasi dan komunikasi antara PTSP dan dinas terkait. Lihat aturan yabg berlaku dengan tidak mempersulit permohonan yang diajukan, pelayanan harus prima, cepat, tepat, efektif, efisien dan akuntabel," katanya. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Yohanis Wemben, SH, MH mengatakan pentingnya menyamakan persepsi antar OPD teknis. Bersinergi dan terintegrasi menjadi kata kunci pelayanan terpadu yang diamanahkan dalam peraturan Wali Kota Jayapura. "Instansi teknis yang rapat bersama Wali Kota harus menyamakan persepsi dalam rangka pelayanan publik agar berjalan dengan baik, OPD teknis sudah wajib satu pintu, pemohon yang mengajukan berkas akan langsung diproses kalau belum lengkap maka akan dikembalikan dengan diberikan penjelasan agar pemohon atau pemrakarsa dapat segera melengkapi berkas yang dimaksud," katanya. (HumasKotaJayapura) |
| You are subscribed to email updates from Lelemuku.com. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Social Plugin