Moeldoko Nilai Peran Humas Sangat Strategis |
- Moeldoko Nilai Peran Humas Sangat Strategis
- Fabio Lopez Nilai PSS Sleman Cukup Bagus
- Humas Protokoler Provinsi Gorontalo Jadi Media Center Teraktif 2019
- Rendy Affandi Lamadjido Usul Pelabuhan Mamuju Jadi Pelabuhan Rakyat
- Abdul Hakam Naja Pertanyakan Kekosongan 80 Jabatan di Kanwil BPN Malut
- Gol Tunggal Lerby Menangkan Borneo FC atas PSS Sleman
- Sulaeman Dorong Pemkab Jayapura Bantu Pembudidaya Sagu Olahan
- Abdul Fikri Faqih Nilai Perpustakaan Ambon Kurang Representatif
- PSM Makassar Raih Hasil Positif di Laga Tandang Kalteng Putra
- Nihayatul Wafiroh Minta Lapas di Tarakan Pastikan Hak Pilih Warga Binaan
- Generasi Muda di Palangkaraya Mengeluh Pekerja Asing ke Sandiaga Uno
- Sandiaga Uno Temui DJ Nihin di Palangkaraya
- Roem Kono Apresiasi Kinerja PT. Pupuk Indonesia
- Polisi Amankan Nobar Debat Capres II di Kota Palangka Raya
- Jhoni Allen Marbun Minta Kepala Daerah di Sumut Bantu Percepat Pembangunan
- Michael Watimena Minta KLHK Tidak Korbankan Masyarakat Adat
- Pengrajin Rotan di Palangkaraya Minta Perhatian Sandiaga Uno
- DPR RI Dorong Kesamaan Political Will Bahas RUU EBT
- Hermanto Kutuk Pelaku Kejahatan Satwa Langka Dilindungi
- Darda Daraba Dorong PPNS di SatpolPP Gorontao Miliki Kantor Sendiri
- Bea Cukai Maluku Gelar Bimtek Aplikasi dan Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Pabean
- Klaim Jokowi 3 Tahun Tak Terjadi Kebakaran Lahan Gambut, Keliru
- Prabowo Sebut Unicorn Bikin Uang Lari ke Luar Negeri, Keliru
- Jokowi Akui Beri Sanksi 11 Perusahaan Perusak Lingkungan Sebesar Rp18,3 Triliun
- Sriwijaya FC Siap Tampil Maksimal Hadapi Madura United
| Moeldoko Nilai Peran Humas Sangat Strategis Posted: 17 Feb 2019 06:40 PM PST  JAKARTA, LELEMUKU.COM – Keberadaan humas di daerah dalam sistem pemerintahan, merupakan corong terdepan dalam menyampaikan informasi seluruh program yang dicanangkan oleh pemerintah baik dari pusat hingga ke daerah.Hal ini sejalan dengan sambutan Kepala Staf Presiden Jendral Moeldoko saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kehumasan dan Hukum di jajaran pemerintah pusat maupun daerah. Acara ini berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/2). "Diera revolusi "jari" seperti saat ini, dimana semua orang berpotensi menyebarkan informasi tanpa batas, peran humas sangatlah strategis. Intinya, ingin menegaskan bahwa humas di daerah jangan hanya meliput berita kegiatan kepala daerah, tapi harus bisa jadi juru bicara, baik pemerintah pusat dan daerah," ungkapnya Ditempat yang sama Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Gorontalo Wardoyo Pongoliu yang menghadiri langsung Rakornas ini mengungkapkan tugas dan fungsi humas di Biro Humas Gorontalo sudah sejalan dengan kemauan dan keinginan dari tujuan rakornas ini. "Alhamdulillah tugas tugas diseminasi informasi kepada publik, sudah di lakukan di Biro Humas dan Protokol Pemprov Gorontalo. Bahkan kami menjadi salah satu media center teraktif se Indonesia di tahun 2019 ini versi Kominfo pusat," paparnya. Tujuan lainnya dilaksanakan Rakornas ini dalam rangka pemantapan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mensukseskan Pemilu 2019 lewat penyebaran informasi yang sejuk kepada masyarakat sekaligus calon pemilih. Sekitar 1.400 pejabat eselon I Kemendagri, pejabat eselon I bidang humas dan hukum kementerian/lembaga di pemerintah pusat, pejabat eselon II bidang humas dan hukum di provinsi serta kabupaten/kota, serta 514 Humas dan 34 Biro Humas Indonesia di tingkat provinsi juga hadir dalam Rakornas ini. (HumasGorontalo) |
| Fabio Lopez Nilai PSS Sleman Cukup Bagus Posted: 17 Feb 2019 06:37 PM PST SAMARINDA, LELEMUKU.COM - Pelatih Borneo FC, Fabio Lopez menilai para pemain PSS Sleman dinilai mampu membaca permainan Borneo FC, sehingga di babak kedua tidak ada gol yang berhasil diciptakan. Pesut Etam menang 1-0 melalui gol dari Lerby Eliandry pada menit ke-26, melawan Super Elang Jawa, dalam pertemuan pertama babak 16 besar Kratingdaeng Piala Indonesia, di Stadion Segiri, Samarinda, Jumat (15/2)."Sleman musuh yang cukup bagus dan mereka bisa membaca permainan lebih baik, tapi kami lebih baik karena bisa menang malam ini. Pertandingan tadi berlangsung cepat dan keras, ada beberapa evaluasi yang akan kita perbaiki kembali nantinya," tuturnya. Juru taktik asal Italia itu pun memberikan komentar pembelaan dan menepis anggapan kalau para pemain kehabisan stamina. Dirinya menjelaskan kalau itu merupakan bagian dari strategi yang sengaja menurunkan tempo permainan. "Itu strategi sendiri, harusnya musuh yang cukup pusing dengan hasil 1-0 tadi. Memasuki babak kedua saya menginstruksikan pemain untuk menunggu dan menahan serangan PSS Sleman," ujarnya. Tetapi Fabio tidak bisa menutupi kalau memang PSS merupakan tim yang kuat. Borneo FC memiliki modal berharga untuk bertandang ke markas PSS Sleman. Pesut Etam setidaknya hanya membutuhkan hasil seri untuk memuluskan langkah ke babak 8 besar, Rabu (20/2) mendatang. (PSSI) |
| Humas Protokoler Provinsi Gorontalo Jadi Media Center Teraktif 2019 Posted: 17 Feb 2019 04:57 PM PST  BOGOR, LELEMUKU.COM – Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Gorontalo menjadi media center (MC) Teraktif Nasional Tahun 2019. Penghargaan versi Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) itu diumumkan saat pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Media Center Daerah di Hotel Maroossa, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (14/2).Humas Gorontalo bersaing dengan 251 Media Center Nasional. Dari tiga kategori yang dinilai, humas menjadi yang terbanyak 1 untuk kategori kontribusi foto, terbaik 3 untuk foto terbaik, serta terbanyak 5 kontribusi berita di infopublik.id. Satu satunya daerah yang masuk lima besar untuk semua kategori. "Ini sesuatu yang sangat membanggakan dari Biro Humas Gorontalo dan kami harapkan menjadi penyemangat dan motivasi bagi pengeloa media center lainnya untuk berprestasi. Ternyata tim dari Gorontalo sangat luar biasa sekali. Saya ucapkan selamat," ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemkominfo RI, R. Niken Widiastuti usai menyerahkan penghargaan. Bagi perempuan yang juga menjabat Plt Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik itu, urusan diseminasi informasi publik wajib dilakukan oleh setiap daerah. Selain bersifat informatif dan edukasi, informasi pemerintah wajib diketahui publik khususnya menyangkut kebijakan, program dan progres pembangunan. "Maka mari mulai hari ini, tidak saja informasi daerah yang terdistribusi di pusat tapi informasi pusat harus terdistribusi ke masyarakat yang ada di daerah," tandasnya. Kemkominfo tahun ini mulai menyiapkan skema untuk distribusi informasi pemerintah. Salah satunya dengan memanfaatkan Jaringan Pemberitaan Pemerintah (JPP), portal informasi infopublik.id, indonesiabaik.id dan indonesia.go.id "Jadi pengelola MC di daerah baik oleh Dinas Kominfo maupun Humas Pemda bisa memanfaatkan semua jenis informasi yang ada baik itu berita, foto, video dan infografis untuk didistribusikan di media internal pemerintah daerah,," jelas Niken. Pihaknya berencana untuk memberikan penghargaan bagi MC Daerah yang dipandang berkontribusi untuk mendukung program tersebut. Diseminasi bisa dilakukan melalui pengelolaan website daerah, tabloid, majalah, radio dan televisi pemerintah daerah. (HumasGorontalo) |
| Rendy Affandi Lamadjido Usul Pelabuhan Mamuju Jadi Pelabuhan Rakyat Posted: 17 Feb 2019 04:56 PM PST MAMUJU, LELEMUKU.COM - Anggota Komisi V DPR RI Rendy Affandi Lamadjido mengusulkan Pelabuhan Mamuju di Sulawesi Barat (Sulbar) diubah fungsinya menjadi pelabuhan rakyat. Sehingga, pelabuhan ini akan menjadi lokasi berlabuh, serta masuk dan keluarnya perahu dan kapal dari pulau lain. Sementara Pelabuhan Belang-Belang yang lokasinya juga di Mamuju dapat dijadikan pelabuhan kontainer."Saya kira di Sulbar ini kondisinya memiliki banyak pulau-pulau. Jadi memang (pelabuhan rakyat) sangat dibutuhkan masyarakat. Kalau kita buka pelabuhan untuk rakyat, (harapannya) akan maju," kata Rendy saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI meninjau Pelabuhan Mamuju di Sulbar, Kamis (14/2). Politisi F-PDI Perjuangan ini mencontohkan Pelabuhan Kali Adem di Jakarta yang merupakan pelabuhan rakyat. Sementara Pelabuhan Tanjung Priok dimanfaatkan untuk pelayanan kontainer dan ekspor impor. Menurut Rendy, nantinya yang akan menjadi penumpang di Pelabuhan Rakyat Mamuju kebanyakan dari pulau-pulau di Sulbar maupun wilayah lain. "Jadi memang Pelabuhan Mamuju ini diperuntukkan untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah. Jadi misalnya dari Makassar ke Mamuju untuk kalangan bawah ada transportasinya. Nah sementara jika naik pesawat kan untuk kalangan menengah ke atas," analisa legislator daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tengah ini. (DPRRI) |
| Abdul Hakam Naja Pertanyakan Kekosongan 80 Jabatan di Kanwil BPN Malut Posted: 17 Feb 2019 04:46 PM PST TERNATE, LELEMUKU.COM - Sejumlah persoalan pada mitra kerja menjadi temuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI saat berkunjung ke Provinsi Maluku Utara. Salah satu diantaranya adalah tentang kekosongan 80 jabatan struktural di Kantor Perwakilan Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Maluku Utara.Sehubungan dengan hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja mempertanyakan mengenai perencanaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). "Diketahui ada temuan 80 posisi jabatan struktural yang kosong dan belum terisi di BPN Maluku Utara. Ini menjadi pertanyaan kita, apakah dengan kondisi tersebut, semua (kegiatan kerja) sudah bisa berjalan dengan baik," ucap Hakam di Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis (14/2). Namun di sisi lain, legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu tetap merasa optimis akan kemajuan yang bisa diraih oleh Malut. "Dengan jumlah penduduk sekitar 1,2 juta jiwa dan kekayaan alam yang begitu besar, Maluku Utara sangat potensial untuk menjadi daerah yang maju dan berkembang," ujarnya. Hakam menegaskan bahwa Malut merupakan provinsi yang sangat kaya dan berbatasan langsung dengan wilayah negara lain. "Kalau potensi wisatanya didorong dan sumber daya manusianya ditingkatkan, maka kehidupan penduduk Maluku Utara bisa menjadi sejahtera," tandasnya. Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah X itu juga menyatakan, Komisi II DPR RI akan terus mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota Maluku Utara agar terus bekerja maksimal demi kesejahteraan rakyatnya. (DPRRI) |
| Gol Tunggal Lerby Menangkan Borneo FC atas PSS Sleman Posted: 17 Feb 2019 04:42 PM PST SAMARINDA, LELEMUKU.COM - Satu gol Lerby Eliandry pada menit ke-26 menyelamatkan Borneo FC dari kekalahan atas PSS Sleman, dalam pertemuan pertama laga babak 16 besar Kratingdaeng Piala Indonesia. Duel Pesut Etam melawan Super Elang Jawa ini tersaji di Stadion Segiri, Samarinda, Kaltim Jumat (15/2).Kedua tim memperagakan permainan menyerang disepanjang pertandingan. Jalannya laga pun berlangsung sengit. Borneo FC yang bermain sebagai tuan rumah menekan sejak menit awal dimulai. Pesut Etam berambisi memaksimalkan kekuatan mereka demi meraih poin penuh. Variasi serangan pun coba dibangun tuan rumah. Sampai pada akhirnya gol Lerby pun terjadi melalu titik putih. Penalti diberikan wasit setelah salah satu pemain Borneo FC dilanggar di kotak penalti oleh pemain PSS Sleman. Gol tersebut bertahan hingga peluit babak pertama dibunyikan wasit. Memasuki babak kedua, PSS Sleman yang tertinggal mencoba mengejar ketertinggalan. Namun di babak kedua ini tidak ada tercipta gol dari kedua tim. Skor 1-0 pun bertahan untuk keunggulan Borneo FC. Hasil ini membuat langkah pasukan Fabio Lopez terasa lebih ringan, timnya hanya butuh hasil seri untuk memastikan lolos ke babak selanjutnya, sementara PSS Sleman harus menang dengan minimal dua gol untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Leg kedua laga Borneo FC vs PSS Sleman akan digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, tanggal 20 Februari 2019. (PSSI) |
| Sulaeman Dorong Pemkab Jayapura Bantu Pembudidaya Sagu Olahan Posted: 17 Feb 2019 04:40 PM PST SENTANI, LELEMUKU.COM - Sagu sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Papua. Banyak orang Papua besar karena sagu. Di sekolah, anak-anak Papua makan sagu kering, karena orang tuanya membekali sagu dan ikan bakar. Sagu bisa menjadi alternatif ketahanan pangan lokal. Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L Hamzah menyadari hal itu. Ia mendorong pemerintah memberikan bantuan alat pengolahan sagu yang mumpuni kepada pelaku budi daya sagu di Papua.Saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Papua, Sulaeman menerima aspirasi dari unit pengelolaan hasil sagu Kelompok Tani Haley Kampung Yobeh Distrik Sentani, para petani sagu mengeluhkan alat yang terbatas dalam mengolah sagu. Melihat masalah ini, ia memastikan akan bersinergi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan Kementerian Pertanian untuk penyediaan mesin pengolah sagu yang sesuai dengan kebutuhan. "Mesin rekayasa yang dikembangkan oleh Made Budi dibutuhkan masyarakat. Karena bantuan yang lama tidak bisa digunakan, tidak cocok karena terlampau kecil dan bukan untuk pengolahan sagu. Kami sama-sama bersinergi. Saya sebagai wakil rakyat dari Papua dengan Ditjen Perkebunan,kami sama-sama mengawal kepentingan masyarakat," papar Sulaeman di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Jumat (15/2). Diketahui, salah satu peneliti Universitas Cendrawasih Jayapura I Made Budi telah menciptakan mesin pengelolaan sagu guna memudahkan masyarakat Papua mengelola sagu. Pembuatan mesin itu sudah dilakukan sejak lima tahun lalu dan dijual kepada masyarakat lokal. Menurutnya, masyarakat yang membeli produknya mengaku mesin pengelolaan yang diciptakannya dapat diterima dan sangat cocok digunakan mengelola sagu. Legislator Partai NasDem ini mengungkapkan, Komisi IV DPR RI memberikan dorongan dan mendukung kepada pelaku budi daya tanaman sagu agar tetap eksis dalam melaksanakan budi daya. Karena selain untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Papua. Sulaeman mengatakan budaya masyarakat mengkonsumsi sagu patut dilestarikan ditopang dengan produksi sagu yang baik. "Dengan potensi yang begitu besar diharapkan keadaan ini bisa berubah sesuai dengan cita-cita masyarakat. Penanganan teknis dalam hal pengelolaan sagu bagian dari tanggung jawab kita untuk melestarikan sagu," tandas legislator dapil Papua itu. Sagu adalah solusi terbaik sebagai pangan alternatif dalam memenuhi kebutuhan karbohidrat karena sejak lama tanaman sagu dikenal sebagai makanan bagi masyarakat di Papua maupun Maluku. Tanaman sagu menyimpan pati sebagai cadangan pangan, yakni di bagian batang, sehingga sagu dijadikan makanan pokok seperti pepeda bagi masyarakat Papua dan Maluku. (DPRRI) |
| Abdul Fikri Faqih Nilai Perpustakaan Ambon Kurang Representatif Posted: 17 Feb 2019 04:37 PM PST AMBON, LELEMUKU.COM - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai, kondisi Perpustakaan Daerah Kota Ambon saat ini masih kurang representatif. Selain ruang perpustakaan yang tidak terlalu luas, koleksi maupun referensi buku yang ada kurang memadai dan tidak lengkap. Ia menduga, hal itu yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan minat baca atau orang yang datang ke Perpustakaan Kota Ambon masih sedikit."Ini mungkin salah satu sebabnya, tingkat kunjungan ke perpustakaan ini masih sedikit karena ruangan untuk membacanya masih sangat kecil," ungkap Fikri saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI meninjau Perpustakaan Daerah Kota Ambon di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Jumat (16/2). Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengusulkan agar referensi atau koleksi buku-buku yang ada di Perpustakaan Kota Ambon lebih bervariasi dan bacaan-bacaan untuk pelajar bisa ditingkatkan. Terutama buku-buku bacaan yang mendukung pencanangan Ambon sebagai Kota Musik Dunia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyangkut dengan perpustakaan memberikan isyarat agar perpustakaan mendapat perhatian khusus. Perpustakaan tingkat daerah yang masih belum memadai membutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui program dan pengembangan jangka panjang. "Kita akan meminta Perpustakaan Nasional RI untuk lebih memperhatikan perpustakaan-perpustakaan yang ada di daerah, karena perpustakaan inilah yang menjadi jendela pengetahuan di daerah yang perlu diperhatikan serius," komitmen legislator dapil Jawa Tengah itu. Fikri menambahkan, upaya meningkatkan minat baca dan tingkat literasi secara nasional, salah satunya di Ambon, perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah. "Kota Ambon ini perlu mendapat perhatian supaya memiliki gedung serta sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai dan representatif, sehingga menumbuhkan minat baca masyarakat," ungkap Fikri. Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati (F-PDI Perjuangan) menilai bahwa Perpustakaan Kota Ambon masih belum memenuhi standar dan perlu mendapat perhatian pemerintah. Ia melihat bangunan perpustakaan sangat sempit dan minim ruangan. Area-area membaca juga kurang representatif. Tidak ada pustakawan dan tim pengelola juga menjadi masalah Perpustakan Kota Ambon. "Kami sedikit kaget dan heran, karena seharusnya sudah ada pustakawan dan tim pengelola yang siap. Namun disampaikan bahwa (mereka) masih belum menemukan tenaga-tenaga tersebut," heran legislator dapil DI Yogyakarta ini. Diketahui Provinsi Maluku hanya memiliki 1 Perpustakaan Umum Provinsi dan 11 Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota. (DPRRI) |
| PSM Makassar Raih Hasil Positif di Laga Tandang Kalteng Putra Posted: 17 Feb 2019 04:35 PM PST  PALANGKARAYA, LELEMUKU.COM - PSM Makassar berhasil meraih hasil positif dalam laga tandang mereka melawan Kalteng Putra. Pertandingan berkesudahan dengan skor tipis 2-1 untuk kemenangan tim berjuluk Juku Eja itu. Duel keduanya terjadi di Stadion Tuah Pahoe, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah pada Sabtu (26/1).Dalam pertandingan itu, meski tertinggal 1-0 di babak pertama lewat penalti I Gede Sukadana di menit ke-31. Pasukan Ramang berhasil membalikkan keadaan menjadi 1-2 melalui gol Zulham Zamrun di menit ke-58 dan Wiljan Pluim pada menit ke-80. Asisten pelatih PSM Makassar, Imran Amirullah mengungkapkan kunci keberhasilan anak buahnya meraih kemenangan penting di kandang lawan. "Terus terang saja kami belum tahu banyak soal Kalteng. Tapi setelah pertandingan berjalan 10 menit, kita baru tahu bahwa mereka cukup agresif menyerang. Tapi kita sudah antisipasi itu, makanya kita bermain aman dulu (di awal-awal pertandingan) untuk melihat cara bermain mereka," ujarnya. Meski demikian, Imran tak menampik jika Kalteng Putra cukup berhasil meredam sejumlah serangan Wiljan Pluim dan kawan-kawan. "Tadi pertandingan cukup menarik. Kalteng juga salah klub yang punya kualitas. Ditambah lagi dengan kehadiran pemain-pemain baru," katanya. Pelatih Kalteng Putra, Gomes de Oliveira menegaskan sulitnya membuat gol kedua setelah timnya berhasil mencetak gol terlebih dahulu. "Kami sulit membongkar pertahanan rapat mereka setelah PSM kebobolan. Mereka berhasil memperbaiki kesalahan lini belakangnya. Akan sangat sulit di pertandingan kedua nanti. Tapi kami masih punya kans," tuturnya. Ya, pertandingan antara PSM versus Kalteng Putra dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Andi Mattalatta Mattoanging, 4 Februari mendatang. (PSSI) |
| Nihayatul Wafiroh Minta Lapas di Tarakan Pastikan Hak Pilih Warga Binaan Posted: 17 Feb 2019 04:35 PM PST TARAKAN, LELEMUKU.COM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta hak pilih warga binaan di lembaga permasyarakatan (lapas) agar dapat diperhatikan, sehingga mereka dapat menyalurkan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan 17 April 2019 mendatang. Ia menegaskan, mereka punya hak yang sama dengan hak warga negara lainnya."Kita ingin memastikan bahwa hak seluruh warga binaan di lapas tidak terbengkalai, bagaimanapun warga binaan ini adalah warga negara Indonesia," kata Nihayatul di sela-sela memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI meninjau Lapas Kelas II-A Tarakan, di Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (14/2). Turut mendampingi Wali Kota Tarakan Sofian Raga dan sejumlah mitra kerja terkait. Untuk memastikan hak pilih warga binaan di seluruh lapas dapat terpenuhi, politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Ninik ini mendorong pemerintah setempat agar tetap memprioritaskan pelayanan perekaman di lingkungan lapas. Mengingat, masih banyak warga binaan yang melakukan perekaman. "Salah satu yang penting adalah hak identitas. Oleh sebab itu jika sampai masih ada tambahan warga binaan yg masuk dan belum memiliki KTP-elektronik, mohon segera dikomunikasikan dengan Dukcapil. Jangan sampai ada satu warga pun yang kehilangan hak pilihnya karena persoalan KTP-elektronik," sambung Ninik. Di samping itu, dirinya meminta Bawaslu dan KPU melakukan koordinasi untuk dapat menyediakan TPS khusus yang berada di lapas. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengakomodir warga binaan agar dapat menggunakan hak pilihnya lebih mudah. "Jadi, kita sudah koordinasikan agar dibuat 4 TPS di Lapas Tarakan untuk mengakomodir napi yang ada di lapas agar memberikan hak suaranya," jelasnya. Selain menyediakan fasilitas pemungutan suara, legislator dapil Jawa Timur itu menambahkan, pihaknya juga meminta KPU aktif melakukan sosialisasi mengenai tahapan Pemilu maupun pelaksaan Pemilu. Jangan sampai ada warga binaan tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang mekanisme pencoblosan yang benar. Sebelumnya, Kepala Lapas Tarakan R.B. Danang menyampaikan pihaknya senantiasa berupaya memfasilitasi hak pilih bagi warga binaan pada Pemilu 2019 mendatang. Dengan mengumpulkan data warga binaan yang belum mempunyai NIK supaya semua warga binaan bisa memberikan hak suaranya. "Kami dengan Dukcapil sudah 2 kali melakukan pendataan dan hari ini hari kedua kami melakukan perekaman ktp elektronik," ujar Danang. Ia mencatat jumlah potensi pemilih di Lapas Tarakan (per 14 Februari 2019) sebanyak 1203 dan sebanyak 948 diantaranya adalah warga tarakan. Sebanyak 600 warga binaan telah melakukan perekaman KTP-el, sedangkan 240 warga binaan belum melakukan perekaman dan 341 orang data NIK tidak ditemukan dan 22 orang tidak terdaftar di DPT. (DPRRI) |
| Generasi Muda di Palangkaraya Mengeluh Pekerja Asing ke Sandiaga Uno Posted: 17 Feb 2019 04:33 PM PST  PALANGKARAYA, LELEMUKU.COM - Tiara, generasi muda dari Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah mengaku resah setelah lulus kuliah sulit mencari kerja. Sementara menurutnya, begitu gampang Tenaga Kerja Asing (TKA) diterima kerja di daerahnya."Saya sudah lulus kuliah Pak, sudah daftar kerja, tapi nggak diterima. Kenapa ya Pak? Padahal kalau orang asing kok gampang banget kerja di sini. Indonesia ini banyak pertambangan, tapi kenapa kok malah memilih tenaga kerja pertambangan dari asing," curhat Tiara saat ikut dalam Dialog Penciptaan Lapangan Kerja (Pemberdayaan Emak-emak & Millenial) OKE OCE di Aula Dharma Wanita Jalan Diponegoro, Palangkaraya pada Senin (4/2). Sandi menyatakan ini keluhan yang diterimanya dari beberapa daerah yang dikunjunginya di Indonesia. "Jadi di sini cari kerja susah atau gampang," tanya Sandi. Para peserta pun serempak menjawab, "susah." "Nah In Shaa Allah jika saya dan Pak Prabowo diberi amanat untuk melayani masyarakat Indonesia, hal ini kami pastikan tidak terjadi. Kami akan batasi tenaga kerja asing, kita utamakan para pekerja anak negeri sendiri, juga buat Tiara-Tiara yang lain," kata Sandi. Sandi juga menyatakan dia akan membawa One Kecamatan/Kampung/Kota One Center for Entrepreneurship ke seluruh wilayah Indonesia. "Ini untuk Tiara dan kawan-kawannya untuk mencari peluang kerja melalui pelatihan. Melatih menjadi entrepreneur," ucap Sandi. (BPN) |
| Sandiaga Uno Temui DJ Nihin di Palangkaraya Posted: 17 Feb 2019 04:33 PM PST  PALANGKARAYA, LELEMUKU.COM - Sandiaga Salahuddin Uno bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat Drs. H. A. DJ Nihin di kediaman mantan Bupati Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dua periode,, di Temanggung Tandang Nomor 56, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (4/1). Sandi diterima hangat oleh Nihin dan keluarganya.Nihin yang kini pernah menjabat Sekretaris Daerah ini menjadi salah satu tokoh agama di yang dihormati di Palangkaraya, menitipkan pesan agar calon wakil presiden nomor urut 02 ini, memperhatikan rakyat dengan sebaik-baiknya. "Saya ada tiga pesan buat Pak Sandi. Pertama, ciptakan rasa aman, kedua mendengarkan apa yang diinginkan rakyat, dan ketiga menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia agar tercipta Indonesia yang adil dan makmur," ucap Nihin. Sandi mengaku tidak akan melupakan harapan dan pesan dari Nihin. Mantan wakil gubernur DKI ini berjanji, In Shaa Allah jika terpilih akan mewujudkan pesan itu. "Apa yang disampaikan Pak Nihin menjadi tekad Prabowo-Sandi untuk Indonesia menang. Indonesia yang lebih baik dari sekarang. Aman dalam mencari dan menciptakan lapangan kerja, sejahtera karena harga-harga kebutuhan pokok yang stabil serta terjangkau. Terima kasih atas masukannya," jelas Sandi. Ratusan masyarakat berkumpul di rumah tersebut. Termasuk juga perwakilan partai koalisi. Warga sekitar heboh begitu Sandi keluar rumah untuk melanjutkan kegiatannya menyerap anspirasi di Palangkaraya. Mereka berebut untuk mendapatkan momen berfoto dan berjabat tangan. Lisa, salah seorang warga di sana, nekat menerobos kerumunan dan memberikan amplop pada Sandi. "Ini pak sumbangan dari saya untuk dana perjuangan bapak. Semoga menang Pak, ini ikhlas Pak, jangan dilihat dari jumlahnya," ucap Lisa. "Sumbangan ini akan saya laporkan ke BPN bahwa ada Bu Lisa dari Palangkaraya yang menyumbang dana kampanye. Saya tidak akan melihat nilainya. Tapi keikhlasan Bu Lisa sudah menggetarkan saya," kata Sandi. (BPN) |
| Roem Kono Apresiasi Kinerja PT. Pupuk Indonesia Posted: 17 Feb 2019 04:32 PM PST MEDAN, LELEMUKU.COM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono mengapresiasi kinerja PT. Pupuk Indonesia sebagai tulang punggung suburnya tanaman padi sebagai pangan, sehingga sektor pertanian bisa menghasilkan produksi yang besar. Pendistribusian dan penyaluran pupuk menganut 6 prinsip yakni tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu. Pihaknya senantiasa mendorong keberlanjutan produksi pupuk."Pemerintah juga harus memperhatikan terkait hak dan kewajiban PT. Pupuk, sehingga nantinya ke depan PT. Pupuk bisa menjalankan fungsinya sebagai penyangga pupuk subsidi kepada para petani di Indonesia," jelas Roem saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau gudang pupuk di Medan, Sumatera Utara, Kamis (14/2). Untuk itu, dirinya berharap pupuk bersubdi tersebut bisa langsung sampai ke tangan para petani dan tidak diperjualbelikan. "Jangan sampai terjadi perdagangan pupuk, karena ketersediaan pupuk ini dari Pemerintah, dan Pemerintah telah mensubsidi begitu besar bagi pupuk," pesan Roem. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, politisi Partai Golkar ini menuturkan DPR RI, dalam hal ini Komisi IV DPR RI bertugas mengawasi dan melihat sendiri stabilitas aspek kehidupan pertanian agar swasembada pangan nantinya bisa dengan cepat terwujud. "Keberlanjutan daripada keberlangsungan hidup para petani juga para konsumen, serta stakeholder dan pengusaha bisa terus berkelanjutan. Sehingga stabilitas pangan kita bisa lebih bagus dan tidak menimbulkan banyak intervensi impor," harap legislator dapil Gorontalo ini. Pada kesempatan itu, Direktur Utama Komersial PT. Pupuk Indonesia Iskandar Muda Rochan Syamsul melaporkan, pupuk Indonesia siap mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Khusus untuk wilayah Sumatera alokasi pada tahun 2019 sebanyak 96 ribu ton pupuk. "Jadi bisa dibilang rata-rata sebulan itu kita kurang lebih menghasilkan sebanyak 7 ribu ton per bulan. Posisi kita saat ini di Sumatera khususnya, sebanyak 18 ribu ton. Hal ini artinya selama satu bulan setengah ke depan pasokan stok pupuk yang ada di Sumatera ini aman," jelasnya. Lebih lanjut dirinya mengaku saat ini pabrik pupuk di Medan terus beroperasi, sehingga stok yang ada di gudang pupuk terbilang aman. "Sementara untuk penyaluran pupuk dasarnya kita adalah Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK). Kami selalu berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk selalu meng-update daftar petani," imbuhnya. Untuk diketahui, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, pemerintah berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian melalui penerapan teknologi budi daya secara tepat, dengan penggunaan sarana produksi sesuai teknologi yang direkomendasikan di masing-masing wilayah. Sarana produksi yang mempunyai peranan sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian salah satunya adalah pupuk. (DPRRI) |
| Polisi Amankan Nobar Debat Capres II di Kota Palangka Raya Posted: 17 Feb 2019 04:32 PM PST PALANGKA RAYA, LELEMUKU.COM – Personel Gabungan Satbrimobda Polda Kalimantan Tengah (Kalteng), Ditsabhara Polda Kalteng dan Polres Palangka Raya mengamankan nonton bareng (nobar) Debat Presiden ke dua yang dilaksanakan di empat tempat, Minggu (17/2) pukul 20.00 WIB.Menurut Kapolres Palangka Raya AKBP Timbul RK Siregar, S.I.K., M.Si. melalui Kabagops AKP Mahmud, S.H., "untuk nobar Debat Presiden ke dua yang kita amankan adalah di Sekretariat partai Gerindra di Jl. Antang, Posko Prabowo-Sandi di Jl. Rajawali Km 5, Sekretariat Bara JP Propinsi Kalteng di Jl. Aries dan di Noodles Now Restauran Hotel Neo Palma Jl. Tjilik Riwut Km 0 Kota Palangka Raya." "Saya harapkan untuk masing-masing pendukung Paslon Presiden yang nonton bareng bisa menguasai diri dan selalu menjaga keamanan dan ketertiban di tempat nobar, silahkan dukung calon teman-teman namun tetap menjaga Kamtibmas," lanjut Mahmud. "Saya juga berharap pesta demokrasi lima tahunan ini terlaksana dengan baik dan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya untuk Indonesia yang lebih baik," harap Kabagops AKP Mahmud.(HumasPolri) |
| Jhoni Allen Marbun Minta Kepala Daerah di Sumut Bantu Percepat Pembangunan Posted: 17 Feb 2019 04:30 PM PST RAYA, LELEMUKU.COM - Anggota Komisi V DPR RI Jhoni Allen Marbun menegaskan, kepala daerah harus membantu pemerintah, khususnya kementerian yang mengerjakan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat mempercepat proses pembangunan. Pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh kepala daerah pun selayaknya mendapat apresiasi.Demikian diungkapkan Jhoni saat mengikuti pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Simalungun dan beberapa mitra kerja terkait di Simalungun, Sumatera Utara, Kamis (14/2). Peran Pemkab Simalungun dalam membantu pembangunan infrastruktur cukup mendapat sorotan Komisi V DPR RI. "Pembebasan lahan oleh kepala daerah untuk pembangunan jalan, sungai, jembatan dan pelabuhan untuk mempercepat proses pembangunan tentunya harus diapresiasi. Kepala daerah bisa diberikan reward and punishment oleh mitra kerja kita. Kepala daerah yang kurang bekerjasama pun dapat diberikan diberikan punishment," kata legislator Partai Demokrat itu. Menurut Jhoni, program infrastruktur pemerintah pusat tidak boleh terhambat akibat kepala daerah yang kurang bekerjasama. Jika ada hambatan dalam pembebasan lahan, menurutnya bisa menginformasikan kepada Komisi V DPR RI. "Sehingga kami bisa menjembatani tokoh masyarakat apabila ada hambatan untuk pembebasan lahan," tandas legislator dapil Sumut itu. Diketahui, koordinasi antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Pemkab Simalungun kurang harmonis. Oleh karena itu, Komisi V DPR RI berharap pemkab setempat bisa 'menjemput bola' seperti pemda lainnya. Karena jika peraturan daerah pembangunannya belum dikeluarkan, maka Ditjen Cipta Karya tidak dapat melaksanakan pembangunan. Tim Kunker Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Anggota Komisi V DPR RI Anthon Sihombing itu turut didampingi Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Cipta Karya, serta beberapa mitra kerja lainnya. (DPRRI) |
| Michael Watimena Minta KLHK Tidak Korbankan Masyarakat Adat Posted: 17 Feb 2019 04:25 PM PST SENTANI, LELEMUKU.COM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Watimena menegaskan, dalam hal pengelolaan hutan jangan sampai masyarakat adat dirugikan. Pasalnya belum lama ini Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengamankan 199 kontainer kayu di Pelabuhan Peti Kemas Teluk Lamong dan Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Perak dengan kisaran nilai sebesar Rp 104,63 miliar.Kayu dari Papua itu dianggap ilegal, tapi masyarakat adat beranggapan berbeda. Kayu tersebut bisa keluar dari Papua dengan status legal, tapi ketika sampai di Teluk Lamong dan Tanjung Perak dianggap ilegal. Menurut Michael ini terjadi karena belum ada regulasi yang menjembatani antara masyarakat adat dengan Ditjen Gakkum KLHK. "Ini harus ada jalan keluar yang win-win solution. Masyarakat adat jangan sampai dikorbankan dari kondisi yang seperti ini," tandas Michael usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI menerima aspirasi dari masyarakat adat di PT. Mansinam Global Mandiri, di Sentani, Jayapura, Papua, Jumat (15/2). Menurut legislator Partai Demokrat itu, masyarakat adat mengharapkan ada keadilan dalam pengelolaan hutan adat. KLHK diharap segera mengeluarkan norma dan standarisasi aturan supaya kayu-kayu yang keluar dari tanah Papua tidak dianggap sebagai kayu ilegal. Michael juga berharap kayu yang dijual oleh masyarakat yang saat ini masih disita hendaknya segera diberikan kepastian status, karena pendapatan masyarakat bergantung dari kayu-kayu tersebut. "Jika kayu yang dikelola oleh masyarakat adat dikatakan ilegal maka ini harus ditinjau kembali," ujar legislator dapil Papua Barat itu. Di sisi lain, perwakilan masyarakat adat memohon kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI berkenan mendesak KLHK untuk segera memberikan akses legal bagi masyarakat adat dalam mengelola hutan. Selain itu meraka meminta agar pemerintah segera memberikan regulasi kepada mitra usaha masyarakat dan pelaku usaha lokal di bidang kayu. Ditjen Gakkum KLHK dalam waktu sebulan telah mengamankan sebanyak 384 kontainer kayu ilegal yang berasal dari Papua melalui empat kali operasi pengamanan di Surabaya dan Makassar. Untuk itu, hingga saat ini penyidik KLHK masih memeriksa dokumen dan mengamankan fisik kayunya sebagai barang bukti guna untuk proses lebih lanjut menemukan tersangka. (DPRRI) |
| Pengrajin Rotan di Palangkaraya Minta Perhatian Sandiaga Uno Posted: 17 Feb 2019 04:25 PM PST  PALANGKARAYA, LELEMUKU.COM - Para pengrajin rotan yang berkumpul di rumah pengrajin rotan Elsi di Jalan S. Badarudin, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (4/2), meminta Sandiaga Salahuddin Uno untuk memberikan perhatian lebih kepada pengusaha kecil dan menengah.Para pengusaha rotan yang menghasilkan turunan seperti tas, sepatu, hingga pernak-pernik khas Kalimantan Tengah itu, mengeluhkan soal pemasaran dan modal. Menurut Elsi, sekarang ini produksi rotan mengalami penurunan. "Kita berharap ada peningkatan, Pak. Karena industri ini bisa menyerap tenaga kerja rumahan. Kalau bisa diperhatikan jika Bapak Prabowo dan Sandi jadi Presiden dan Wakil Presiden 2019," harap perempuan setengah baya ini. Calon wakil presiden nomor urut 02 ini menyatakan hasil kerajinan para pelaku UMKM ini bisa menggerakkan ekonomi dan menyerap tenaga kerja. Tapi juga harus didukung oleh masyarakatnya sendiri. "Sekarang saya tanya sama emak-emak yang hadir di sini, ada nggak yang pake tas hasil produksi pengerajin di sini?", tanya Sandi. Tidak ada satupun yang maju. "Nah lihat sendiri di antara puluhan emak -emak di sini tidak ada yang pakai produksi sendiri. Malah pake tas-tas impor," sindir Sandi. Menurut Sandi, yang disambut dengan upacara adat dan dikenakan baju dan topi kkas Kalimantan Tengah ini juga yang dikeluhkan Deny, penjual suvenir khas Kalteng. Orang Korea Selatan lebih suka menggunakan tas buatannya, ketimbang orang Kalimantan sendiri. Eks Wakil Gubermur DKI Jakarta ini juga berjanji, jika dia terpilih menjadi Wapres mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden di tahun 2019, akan memastikan fokus pada ekonomi, khususnya pengusaha kecil dan menangah. Termasuk pendampingan, pemasaran dan permodalan. Termasuk juga mempelajari trend apa yang tengah menjadi model, sehingga para pembeli bangga menggunakan produk sendiri. Belum menuju ke tempat berikutnya, Ibu Elsi juga menghadiahi Sandi sajadah dari rotan dan tas panggul. Dia juga memamerkan bunga Anggreknya yang secara ajaib berbunga jelang kedatangan Sandi. Padahal anggrek itu sudah lebih dari satu tahun tidak pernah memperlihatkan keindahannya. "Ini seolah pertanda. Begitu Pak Sandi tiba, hujan turun, Pak Sandi pergi hujan berhenti dan bunga Anggrek berbunga. Semoga semua ini pertanda," kata Ibu Elsi penuh harap. (BPN) |
| DPR RI Dorong Kesamaan Political Will Bahas RUU EBT Posted: 17 Feb 2019 04:17 PM PST TANGERANG, LELEMUKU.COM - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Agus Hermanto menyatakan, pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sangat penting. Untuk menguatkan penggunaan renewable energy atau energi terbarukan, perlu adanya landasan regulasi. DPR RI, pemerintah, seluruh pengguna energi, hingga pelaku usaha memiliki political will yang sama agar Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) dapat berjalan sesuai harapan dan target yang ada.Hal itu diungkapkan Agus usai memberikan Keynote Speech dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang RUU EBT yang diselenggarakan Badan Keahlian (BK) DPR RI dengan menghadirkan beberapa pakar, organisasi dan pelaku usaha di dalamnya, di Tangerang, Banten, Jumat (15/2). Turut hadir dalam FGD tersebut Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Agus menekankan, political will dari seluruh pihak ini agar kebutuhan listrik dalam negeri dapat terealisasi. "Seperti kita ketahui, listrik dalam negeri masih sangat butuh dan sampai saat ini mayoritas masih disuplai energi fosil. Maka untuk lebih menguatkan penggunaan renewable energy kita harus ada landasan legislasinya, yaitu RUU EBT yang kita bahas ini. Memang harus ada hal-hal yang difokuskan, karena untuk membahas EBT kita harus mempunyai political will yang sama di seluruh rakyat Indonesia, baik itu dari DPR, pemerintah, pengusaha dan seluruh pengguna itu harus mempunyai political will yang sama," papar Agus. Agus menambahkan, RUU EBT dirasa sangat penting karena terjadi kekosongan legislasi di atasnya. Indonesia sudah memiliki UU Kelistrikan, UU Migas, dan UU Panas Bumi, sehingga RUU EBT ini dianggap untuk melengkapi UU tersebut. Sejauh ini, Agus menjelaskan semua persyaratan administratif RUU EBT sudah dilakukan dan sudah masuk dalam Prolegnas 2019. Jika deskripsi yang dibuat oleh Tim Perumus UU BK DPR RI sudah selesai dibuat, maka akan diserahkan kepada Komisi VII DPR RI untuk selanjutnya diberikan kepada pemerintah, sehingga September nanti bisa diketok menjadi UU. Hal yang nantinya mungkin akan menjadi perdebatan alot menurut legislator Partai Demokrat itu adalah soal pembahasan mengenai insentif, apalagi yang menyangkut fiskal insentif. Meskipun menurut Agus yang dimaksud dengan insentif tidak hanya berbentuk fiskal, namun juga ada berbagai insentif lainnya. Dan yang terpenting menurut Agus seluruh pihak harus memiliki political will yang sama, termasuk masyarakat. "Misalnya di dalam suatu daerah, masyarakatnya juga harus diberikan pengertian bahwa geothermal ini penting dibangun, supaya kita mempunyai energi yang mandiri. Ini juga harus diperlukan hal-hal yang seperti itu. Sehingga di dalam pembicaraan insentif yang nanti pasti alot, karena yang diminta tentunya harus banyak. Kalau enggak banyak, sekarang pengusaha-pengusaha energi terbarukan ya tentunya enggak minat donk. Dan ini harus tergalikan dan harus terlaksana," tandas legislator dapil Jawa Tengah itu. Sementara itu, Director Executive Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia Paul Butarbutar yang turut menjadi salah satu narasumber dalam FGD RUU EBT tersebut mengapresiasi DPR RI yang berkeinginan untuk menggulirkan RUU EBT. Dirinya berharap DPR RI dapat mengawal pembahasan RUU EBT dan regulasi-regulasi lain di bawahnya, sehingga pencapaian target energi terbarukan dalam forum energi Indonesia bisa tercapai. Itu yang utama dan terpenting menurutnya. Selain itu, masih terkait pengembangan energi, Paul memaparkan dari target 23 persen pada tahun 2018, target yang dicapai pemerintah hanya terwujud 8 persen dari energi primer. Padahal menurutnya untuk dapat mengembangkan suatu project energy terbarukan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Kenaikan pun dirasa kurang signifikan, karena tahun 2017 hanya tercapai 7,7 persen. "Bayangkan juga bagaimana dalam waktu kurang dari 7 tahun bisa mengembangkan sampai 23 persen ini yang menjadi masalah. Kalau tidak di-cover oleh UU, dan tidak ada UU di atasnya yang bisa mendorong investasi energi terbarukan, untuk sekarang bisa saya katakan bahwa target itu tidak akan tercapai. Saya ini bukan hanya karena pesimis saja, tapi memang realistisnya enggak akan tercapai karena besarnya target itu," tutup Paul. (DPRRI) |
| Hermanto Kutuk Pelaku Kejahatan Satwa Langka Dilindungi Posted: 17 Feb 2019 04:15 PM PST MEDAN, LELEMUKU.COM - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto mengutuk keras pelaku tindak kejahatan terhadap satwa langka yang dilindungi. Ia meminta agar pelakunya ditindak secara tegas hingga menimbulkan efek jera. Seperti yang diketahui akibat perburuan liar, satwa langka yang dilindungi jumlahnya saat ini semakin berkurang bahkan cenderung punah. Hal ini harus menjadi perhatian bersama agar para satwa langka ini, nantinya bisa diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai suatu kekayaan alam yang tersedia di alam Indonesia ini."Harus ada kebijakan yang tepat untuk mengelola hutan lindung kita berikut seluruh makhluk hidupnya. Pengawasan harus dilakukan secara komprehensif dan ketat yang tidak hanya dilakukan dengan cara konvensional, tapi juga menggunakan sistem satelit. Sehingga nantinya lokasi satwa langka itu dan lokasi orang untuk memburu itu bisa terdeteksi. Jadi harus ada semacam peringatan dini terhadap satwa langka yang menjadi target perburuan," jelas Hermanto saat bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI meninjau hasil perburuan satwa langka oleh pelaku kejahatan, di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (14/2). Selanjutnya jelas Hermanto, harus ada prinsip bagaimana hal ini menjadi tugas negara untuk melestarikannya, agar nantinya satwa langka yang dilindungi ini bisa tumbuh berkembang. Salah satunya perlu adanya lahan yang memungkinkan satwa langka tersebut bisa tumbuh dan berkembang. Hal ini penting sebagai suatu upaya pencegahan kerusakan lingkungan, karena habitat satwa langka perlu dipelihara dan dijaga. "Misalnya seperti yang akhir-akhir ini kita rasakan, banyak kasus satwa yang keluar dari habitat mereka dan masuk ke dalam ranah masyarakat. Bisa saja habitat mereka di hutan itu stok makanannya sudah habis, sehingga mereka mencari makanan di lingkungan masyarakat sekitar. Jadi pemerintah harus memikirkan bagaimana menghidupkan kembali habitat para satwa langka yang sudah rusak," ungkap politisi Partai Keadlian Sejahtera ini. Oleh karena itu Hermanto mengimbau agar psemerintah harus menjaga serta memelihara hutan sebagai habitat para satwa langka melalui tiga prinsip. Yaitu prinsip pengawasan, prinsip kebijakan dan juga prinsip pelestarian. Terkait regulasi, dirinya menilai regulasi yang ada saat ini sudah bagus, hanya aspek pelaksanaan yang harus lebih ditingkatkan. "Regulasi yang ada saat ini sudah bagus, hanya sekarang tinggal ketegasan dari pelaksana Undang-Undang, mau tidak menindak tegas pelaku kejahatan satwa langka. Saya yakin jika ini diterapkan secara tegas nantinya akan kasus pelaku kejahatan terhadap satwa langka yang dilindungi tersebut akan berkurang," harap politisi daerah Pemilihan Sumatera Barat I ini. Pada kesempatan yang sama Staf Ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Wijayanti dalam sambutannya melaporkan wilayah Sumut merupakan wilayah akhir yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan juga rawan transaksi perdagangan satwa liar. Secara nasional tingkat kerugian dari kejahatan transaksi satwa liar ini nilainya sudah mencapai belasan triliun rupiah. "Dalam rangka menggulung kasus tersebut, KLHK saat ini sudah menerapkan sistem penegakan hukum dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam sebagai garda terdepan yang bertugas untuk mengelola satwa liar baik eksitu maupun insitu. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa Balai Besar juga bermitra dengan lembaga-lembaga konservasi, agar kita bisa memastikan bahwa perdagangan satwa liar khususnya yang langka dan dilindungi bisa semakin berkurang," imbuhnya. (DPRRI) |
| Darda Daraba Dorong PPNS di SatpolPP Gorontao Miliki Kantor Sendiri Posted: 17 Feb 2019 04:06 PM PST  MANADO, LELEMUKU.COM – Untuk mendukung optimalisasi peran dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Provinsi Gorontalo, Sekretaris Daerah Darda Daraba mendorong agar PPNS di Satpol PP memiliki kantor sekretariat sendiri. Hal itu sejalan dengan edaran Menteri Dalam Negeri nomor: 182.1/857/SJ tentang pedoman pemberdayaan PPNS di daerah tanggal 18 Maret tahun 2011."PPNS yang bertugas untuk membantu tugas kepolisian dalam melakukan penegak hukum bahkan hingga tingkat penyidikan sudah seharusnya memiliki wadah untuk melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS," ungkap Darda pada Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja PPNS dan Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah se-Provinsi Gorontalo tahun 2019 di Hotel Travello, Manado, Kamis (14/2) Dikatakannya, Selama ini ruang lingkup tugas dan tanggung jawab PPNS masih banyak menemukan banyak kendala dalam implementasinya. Tidak saja dalam hal fasilitas kantor, tetapi juga masih Kurangnya tenaga PPNS di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Diberikannya wewenang penyidikan kepada PPNS dilingkungan pemerintahan daerah merupakan salah satu upaya agar penanganan terhadap suatu peristiwa atau perkara pelanggaran perundang-undangan dan perda dapat dilakukan secara cepat, tepat dan profesional tanpa tekanan atau pengaruh dari manapun. Ia menilai, sekretariat PPNS sangat penting dalam rangka meningkatkan koordinasi lintas instansi organisasi perangkat daerah yang terkait langsung dengan penegakan peraturan daerah. "Saya berharap setelah terbentuknya sekretariat maka kedepan peran PPNS dalam penegakkan perda dan undang-undang sesuai dengan kewenangan PPNS akan lebih optimal. Antar instansi pelaksana penegak peraturan semakin diefektifkan sejalan juga dengan peningkatan SDM PPNS itu sendiri," harapnya. Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo ini berlangsung selama satu hari dan diikuti oleh kepala Satpol PP Kabupaten dan Kota se Provinsi Gorontalo, PPNS pada kantor Satpol PP Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo, Unsur PPNS dilingkungan Pemprov Gorontalo, dan unsur Satpol PP, Linmas dan Kebalaran Provinsi Gorontalo. (HumasGorontalo) |
| Bea Cukai Maluku Gelar Bimtek Aplikasi dan Tatacara Penyerahan Pemberitahuan Pabean Posted: 17 Feb 2019 04:02 PM PST  AMBON, LELEMUKU.COM - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus menciptakan berbagal inovasi dan strategi dalam rangka merespons pesatnya perkembangan industri yang sudah memasuki tahap industri 4.0. Salah satunya dengan mengimplementasikan manifest generasi III.Di mana program tersebut merupakan Reformasi Kepabeanan dan Cukai dalam rangka membangun smart customs and excise system untuk menciptakan proses bisnis yang mudah, murah, cepat, transparan, efektif dan efisien. Semangat ini juga ingin ditularkan di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Maluku dengan adanya penyelenggaraan Bimbingan Teknis yang diinisiasi oleh Bidang Kepabeaan dan Cukai, di mana materi yang dibahas terkait Aplikasi Pemberitahuan Pabean dan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 158/PMK.04/2017, selama 2 hari dari tanggal 13-14 Februari 2019, bertempat di ruang aula. Acara bimtek yang dibuka oleh Kabid Kepatuhan Internal selaku Plh. Kepala Kantor, Zubaidi Yulianto, ini dihadiri oleh perwakilan pejabat dan pegawai dari KPPBC TMP C Ambon, KPPBC TMP C Ternate, dan KPPBC TMP C Tual. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai, khususnya bagi KPPBC TMP C Tual yang pada tahun ini diamanatkan untuk sepenuhnya menggunakan pertukaran data elektronik/PDE internet modul pemberitahuan pabean. (BeaCukai) |
| Klaim Jokowi 3 Tahun Tak Terjadi Kebakaran Lahan Gambut, Keliru Posted: 17 Feb 2019 03:58 PM PST  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Calon Presiden (Capres) nomor urut 01, Joko Widodo dalam debat Capres kedua yang dipandu oleh moderator Tommy Tjokro dan Anisha Dasuki yang digelar hari ini, Minggu (17/2) mengklaim jika tiga tahun terakhir kebakaran lahan gambut tidak terjadi lagi dan sudah bisa kita atasi dalam tiga tahun ini.Jokowi menyampaikan dalam visi-misinya terkait lingkungan hidup dengan menyebutkan tiga (3) tahun terakhir Indonesia berhasil menghindari adanya kebakaran lahan hutan dan gambut. "Kebakaran lahan gambut tidak terjadi lagi dan ini sudah bisa kita atasi dalam tiga tahun ini," kata Jokowi saat menyatakan visinya di Debat kedua, Minggu (17/2). Namun klaim ini keliru. Menurut VOA pada Senin, 17 Desember 2018 terlihat kebakaran lahan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam rilis foto oleh Dansubsatgar udara BPBD Kalteng. Selanjutnya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menemukan 3.578 titik api yang tersebar di Pulau Sumatera dan Kalimantan sepanjang 1 Januari-25 Agustus 2018 dengan 765 titip api di antaranya berada di area lahan konsesi korporasi. Sejak awal 2018, Kebakaran hutan dan lahan di Riau memakan 5.776 Hektarre dengan rincian kebakaran paling luas di Rokan Hilir sebanyak 1.985,35 Hektare. Pada 23 Agustus 2018, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis berita terkait 10 helikopter water bombing dan hujan buatan untuk padamkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat (Kalbar) dengan rincian dari 885 titik panas tersebut 509 titik panas kategori sedang dan 376 titik panas kategori tinggi. BNPB juga merilis berdasarkan informasi Badan Meteorolgi dan Klimatologi Geofisika (BMKG) puncak musim kemarau 2018 adalah bulan Agustus hingga September, disamping itu Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi tuan rumah perhelatan Asian Games 2018, patut mewaspadai terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sebagai langkah kesiapsiagaan bencana asap BNPB dan BPBD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) telah membuat posko siaga darurat bencana asap di BPBD Sumsel, Kota Palembang. (Cekfakta.com) |
| Prabowo Sebut Unicorn Bikin Uang Lari ke Luar Negeri, Keliru Posted: 17 Feb 2019 03:57 PM PST  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Calon Presiden (Capres) Nomor 02 Prabowo Subianto menyebut unicorn atau perusahaan teknologi rintisan dengan nilai diatas USD 1 miliar bisa membuat bisa membuat uang Indonesia lari ke luar negeri.Hal ini dimulai saat Jokowi bertanya pada Prabowo mengenai unicorn. Namun usai menanyakan hal itu, nampaknya kurang dipahami oleh Prabowo mengenai maksud Jokowi. "Unicorn, apa yang dimaksud unicorn?," tanya balik Prabowo. "Kalau ada unicorn ini akan mempercepat uang kita lari ke luar negeri," ujar dia di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2). Faktanya, tidak jelas apa maksud dari Prabowo. Namun, kehadiran unicorn justru bisa menjadi juru selamat perekonomian Indonesia karena besarnya nilai konsumsi dan investasi serta memberi efek ekonomi ke masyarakat lokal berkat digitalisasi ketenagakerjaan. "Melalui workforce digitalization, kita harus berpikir bagaimana menciptakan lebih banyak lapangan kerja dengan memanfaatkan teknologi digital. Kemudian economic sharing, seperti yang telah dilakukan startup unicorn kita dan selanjutnya financial inclusion," ujar Menkominfo Rudiantara seperti diberitakan Liputan6.com. Lebih lanjut, karena semakin berkembangnya dunia digital, maka penerimaan pajak negara pun semakin tinggi. Ini terlihat dari dibuatnya pajak e-commerce yang akan berlaku pada April mendatang. Para unicorn seperti Tokopedia dan Bukalapak pun dapat ditarik pajak. Omongan Prabowo berbeda dari wakilnya, Sandiaga Uno, yang justru ingin ada 50 unicorn baru. "Sangat memungkinkan bisa hasilkan 10 unicorn dalam 3 tahun ke depan, dari 4 yang sudah ada saat ini dan jadi 50 unicorn dalam 5 tahun ke depan," kata Sandiaga pada 21 November 2018. Sebagai informasi, unicorn adalah perusahaan rintisan (start-up) yang memiliki valuasi USD 1 miliar. Indonesia memiliki empat startup: Go-Jek, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Ekspansi startup ke luar negeri pun memberikan efek positif. Misal, Nikkei Asian Review mencatat ada Bytedance yang mengembangkan Tiktok. Perusahaan itu valuasinya semakin tinggi berkat Tiktok yang mendunia. Contoh lain ada Spotify. Berkat Spotify yang mendunia, tak hanya valuasi perusahaan yang makin tinggi, tetapi Swedia, negara asal Spotify, semakin populer. Sejauh ini, tak ada bukti ekspansi unicorn membuat uang "lari" ke luar negeri. Faktanya, pertumbuhan unicorn justru memberi dampak positif bagi negara asalnya. Sandiaga Mimpi 50 Unicorn dalam 5 Tahun Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, Sandiaga Uno mengatakan Indonesia bisa saja memiliki 50 unicorn dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Unicorn adalah perusahaan start up yang telah memiliki valuasi di atas USD 1 miliar atau setara dengan Rp 13,5 triliun. Adapun saat ini Indonesia baru memiliki 4 unicorn yaitu Go-Jek, Bukalapak, Tokopedia dan Traveloka. Sandiaga optimis startup lain yang saat ini menjamur di Indonesia mampu menjelma menjadi unicorn dalam waktu lima tahun ke depan. "Sangat memungkinkan bisa hasilkan 10 unicorn dalam 3 tahun ke depan, dari 4 yang sudah ada saat ini dan jadi 50 unicorn dalam 5 tahun ke depan," kata Sandiaga dalam acara Indonesian Economic Forum bertajuk "Connecting Indonesia: A New Five Year Agenda" di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (21/11). Untuk mewujudkan 50 startup dalam lima tahun, Sandiaga menyebutkan pemerintah harus mendorong dengan cara menerbitkan regulatory framework atau kebijakan-kebijakan yang mempermudah startup tumbuh berkembang. Saat ini, lanjutnya, pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah masih cukup banyak salah satunya mempermudah perizinan bagi startup. Tidak hanya itu, Sandiaga juga ingin agar startup dapat diberi pendampingan yang tepat agar mampu tumbuh menjadi unicorn."Kami ingin berikan pelatihan dan pendampingan karena salah satu yang menghambat mereka tumbuh adalah tidak punya skill site yang tepat," ujarnya. (Cekfakta.com) |
| Jokowi Akui Beri Sanksi 11 Perusahaan Perusak Lingkungan Sebesar Rp18,3 Triliun Posted: 17 Feb 2019 03:43 PM PST  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah memberikan sanksi kepada 11 perusahaan yang telah melakukan pembalakan liar dan pembakaran hutan. Jokowi mengklaim, pemerintah telah menjatuhkan sanksi sebesar Rp18,3 triliun.Hal itu ditegaskan Jokowi sebagai komitmen pemerintah, untuk menegakkan keadilan dan menindak setiap pelaku perusak lingkungan. Menurut Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) mengaku telah menggugat secara perdata sejumlah perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta pembalakan liar. Selama periode 2012-2018, MA telah mengabulkan gugatan Kementerian LHK terhadap 11 perusahaan. Seperti diberitakan Viva.co.id sembilan kasus sudah inkracht (berkekuatan tetap) di tingkat pengadilan negeri. Sementara itu, dua di antaranya masih menunggu putusan banding di pengadilan tinggi. Adhityani Putri dari Yayasan Indonesia Cerah, membenarkan adanya penjatuhan sanksi atas pelaku perusakan lingkungan hidup. Namun, berdasarkan pemantauan Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), belum ada putusan tersebut yang dieksekusi oleh pengadilan. Setali tiga uang, Iqbal Damanik, peneliti Auriga juga mengatakan, meskipun 11 perusahaan telah dinyatakan bersalah dengan denda Rp18,3 triliun dan telah berkekuatan hukum tetap, namun sebagian besar nilai tersebut tetap belum dieksekusi. Menurutnya, penanganan kasus pencemaran lingkungan yang ditangani selama ini masih sangat minim ketimbang intensitas pelanggaran hukumnya. Dalam tiga tahun terakhir, hanya 13 kasus yang ditangani, jauh di bawah penanganan yang dilakukan terhadap kasus pembalakan liar dan kejahatan lingkungan lainnya. "Illegal logging masih terjadi di Tanah Papua, kerugian dari ini diperkirakan mencapai Rp6,1 triliun dalam tiga tahun terakhir," ujar Iqbal. (Cekfakta.com) |
| Sriwijaya FC Siap Tampil Maksimal Hadapi Madura United Posted: 17 Feb 2019 03:42 PM PST  PAMEKASAN, LELEMUKU.COM - Bertandang ke markas tim bertabur bintang seperti Madura United, membuat Sriwijaya FC seakan tidak diunggulkan dalam mengarungi babak 16 besar Kratingdaeng Piala Indonesia. Namun Laskar Wong Kito tetap menyatakan siap bermain maksimal di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (17/2).Pelatih Laskar Wong Kito, Hartono Ruslan tidak menampik bahwa materi anak asuhnya saat ini kalah kelas jika dibandingkan dengan Laskar Sappe Kerab. "Mereka ada dua tingkat di atas kita, namun saya berharap pemain muda kami tidak menyerah dan berjuang maksimal nantinya. Yang terpenting mereka fokus, ngotot dan bermain disiplin," ujarnya. Untuk itu, Hartono juga telah menyiapkan amunisi baru yang akan mengisi timnya kala bertemu Madura United. Mereka merupakan pemain asli Sumatera Selatan, ditambah sejumlah alumnus PON Sumsel serta tim U21-U19 yang mereka miliki. Tidak ada juga nama Slamet Budiono atau Beri Rahmada yang juga sempat membela SFC di laga sebelumnya. "Saya hanya fokus kepada pemain yang sekarang tetap loyal dalam tim," tegasnya. Laskar Wong Kito lolos ke babak 16 besar Kratingdaeng Piala Indonesia dengan skor agregat 7-3 setelah di leg pertama di Palembang menang dengan skor 6-2 atas PS Keluarga USU Medan. (PSSI) |
| You are subscribed to email updates from Lelemuku.com. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Social Plugin