Type Here to Get Search Results !

Unair Kembali Gelar Airlangga Education Expo 2019

Unair Kembali Gelar Airlangga Education Expo 2019

Unair Kembali Gelar Airlangga Education Expo 2019

Posted: 15 Feb 2019 03:35 PM PST

Unair Kembali Gelar Airlangga Education Expo 2019SURABAYA, LELEMUKU.COM - Setelah sukses menggelar kegiatan Airlangga Education Expo (AEE) untuk yang perdana pada tahun 2018 lalu, Universitas Airlangga kembali menggelar kegiatan pameran pendidikan yang melibatkan seluruh fakultas dan unit di Universitas Airlangga (Unair) itu untuk kedua kalinya. AEE kedua bakal dilangsungkan pada tanggal 15 hingga 17 Februari 2019 di Airlangga Convention Center (ACC) Kampus C.

Mengenai gelaran AEE 2019 yang bakal dihadiri oleh ribuan siswa, orang tua siswa, dan guru Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat itu, Ketua Pusat Informasi dan Humas Dr. Suko Widodo, M.Si., mengatakan kegiatan Airlangga Education Expo (AEE) ini menjadi salah satu bukti dari upaya Unair sebagai badan publik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

"Pada kegiatan AEE 2019 ini, kami akan melibatkan seluruh fakultas dan unit-unit di lingkungan Unair untuk membuka stan yang siap dikunjungi oleh siswa, orang tua siswa, dan guru Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat," ujarnya, Jumat(15/2).

Ia menjelaskan, kalau ditotal dari seluruh fakultas, unit, dan lembaga di lingkungan Unair, akan ada 28 stan yang siap menyajikan informasi secara lengkap kepada publik. "Tidak hanya tersedia stan, dalam kegiatan itu juga kami hadirkan berbagai tamu yang akan mengisi talkshow," tambahnya.

Kegiatan ini juga akan diisi dengan dialog langsung dengan Rektor Unair Prof. Nasih, dan talkshow Kompas tentang "Rumah Pemilu", Talkshow dengan Ketua Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) Unair, Talkshow Beasiswa LPDP, Talkshow Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), Talkshow Memilih Jurusan Sesuai Minat dan Bakat, serta Talkshow Mahasiswa Berprestasi.

Selain talkshow, peserta yang hadir akan kami hibur dengan berbagai tampilan baik kreasi dari mahasiswa Unair maupun undangan. " Untuk itu, kami mengundang seluruh siswa SMA sederajat, orang tua siswa, dan guru untuk hadir dalam kegiatan tahunan ini. Dengan kegiatan ini, kami tentu berharap segala yang dibutuhkan oleh publik mengenai informasi jalur masuk, kehidupan kampus, beasiswa, dan banyak hal lainnya seputar Universitas Airlangga bisa terpenuhi," katanya. (DiskominfoJatim)

Kunjungan Pangeran Muhammad bin Salman Perkuat Kerjasama ke Arab Saudi

Posted: 15 Feb 2019 03:33 PM PST

Kunjungan Pangeran Muhammad bin Salman Perkuat Kerjasama ke Arab Saudi BOGOR, LELEMUKU.COM - Hampir dua tahun setelah kedatangan ayahnya, Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud, Putera Mahkota Pangeran Muhammad bin Salman dijadwalkan berkunjung ke Indonesia awal pekan depan.

Lawatannya ke Indonesia ini merupakan bagian dari serangkaian kunjungan ke sejumlah negara Asia, yakni Malaysia, Cina, India, Pakistan, dan Korea Selatan. Kunjungan ini juga menjadi yang pertama sejak ia diduga mengetahui pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi pada awal Oktober tahun lalu di kantor konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki.

Dalam jumpa pers di sebuah kafe di Jakarta, Jumat (15/2), Direktur Jenderal Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Desra Percaya menjelaskan Mohammed bin Salman dijadwalkan tiba di Jakarta hari Senin (18/2) dan keesokan harinya akan melangsungkan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa barat.

Sebagaimana tradisi yang dibangun Presiden Joko Widodo ketika menerima tamu negara asing pada kunjungan kerja, keduanya melangsungkan "veranda talk." Setelah itu baru dilanjutkan dengan pertemuan bilateral dalam bentuk pleno, dimana Presiden akan didampingi para menteri terkait.

Selain itu, lanjut Desra, akan ada penandatanganan beberapa nota kesepahaman, namun belum ada rincian akan hal ini.

"Fokus dari pertemuan ini tentu saja peningkatan kerjasama ekonomi. Itu fokus utamanya dan juga yang berkaitan dengan kepentingan umat. Di samping itu pada sore harinya, hari Selasa, akan dilakukan pertemuan forum bisnis karena fokusnya adalah pada peningkatan kerjasama ekonomi," kata Desra.

Desra belum bisa mengungkapkan jumlah nota kesepahaman yang akan ditandatangani dalam pertemuan nanti karena umumnya pada saat-saat terakhir masih akan dilakukan finalisasi. Namun ia memastikan bahwa salah satu nota kesepahaman akan diteken adalah soal kerjasama di sektor energi dan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji.

Desra mengatakan pihak Kementerian Luar Negeri mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membahas sejumlah isu regional dan global dalam pertemuan dengan Mohammed bin Salman itu. Kedua pemimpin akan memberikan pernyataan pers bersama.

Sepulang dari Istana Bogor, Mohammed Salman direncanakan mengadakan pertemuan pula dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden di Jakarta dan dilanjutkan dengan pertemuan dengan sejumlah pengusaha Indonesia dan Arab di salah satu hotel berbintang.

Berbeda dengan Lawatan Raja Salman, Kunjungan MBS Terkesan Tertutup

Kunjungan Putra Mahkota Arab Saudi itu sungguh berbeda dengan lawatan Raja Salman sebelumnya. Hingar bingar kedatangan Raja Salman sudah terdengar sebulan sebelum ia menjejakkan kaki di Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah pada awal Maret 2017. Lawatan pertama dalam 47 tahun itu juga mengikutsertakan lebih dari 800 pejabat dan anggota keluarga kerajaan.

Ketika itu poster dan spanduk bergambar Raja Salman berjejer di sejumlah jalan protokol. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat sampai harus menyediakan kursi khusus, meski akhirnya Raja Salman berpidato di gedung parlemen tidak sampai tiga menit.

Sementara rencana kunjungan Mohammed bin Salman terkesan tertutup. Belum jelas apa yang membuat lawatan ini berbeda, yang pasti sosok putra mahkota itu sedang kontroversial pasca munculnya dugaan keterlibatannya dalam pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis suratkabar Washington Post, Oktober lalu.

Kerajaan Arab Saudi sebelumnya menyangkal terlibat dalam pembunuhan itu, tetapi beberapa minggu kemudian mengubah pernyataan itu dengan mengatakan bahwa Khashoggi dibunuh oleh "agen-agen yang jahat." Sedikitnya 11 orang telah diseret ke meja hijau, meskipun otak pembunuhan yang sesungguhnya hingga kini masih samar.

Kongres Amerika telah menggunakan UU Magnitsky untuk mendorong pemerintah Trump menyelidiki pembunuhan keji itu, namun hingga tenggat yang ditetapkan berakhir, belum ada satu pihak pun disebut secara terang-terangan sebagai pelaku pembunuhan. (VOA)

Royke Lumowa Sambut Satgas Ops Nemangkawi BKO Polda Papua

Posted: 15 Feb 2019 02:58 PM PST

Royke Lumowa Sambut Satgas Ops Nemangkawi BKO Polda PapuaAMBON, LELEMUKU.COM - Kepala Kepolisian Daerah Maluku (Kapolda Maluku) Irjen Pol. Drs. Royke Lumowa, M.M., memimpin Apel Pagi Personel Polda Maluku sekaligus penyambutan kembali 100 Personel Brimob Polda Maluku penugasan Satgas Ops Nemangkawi Tahun 2018-2019 BKO Polda Papua, Senin (11/2).

Apel yang dilaksanakan di Lapangan Letkol Pol. (Purn.) Chr. Tahapary ini dihadiri Irwasda Maluku Kombes Pol. Drs. Sungkono, para Pejabat Utama Polda Maluku, para Pamen, Pama, Bintara dan Tamtama serta ASN Polri.

Dalam pelaksanaan apel dan penyambutan personel BKO ini, Kapolda Maluku menyampaikan, kita Polri adalah penjaga ketertiban dan kedamaian, dari pada itu kita Polri harus bisa tertib dan damai dulu baru kita bisa laksanakan dua hal tersebut.

"Menjelang pemilu, kita harus siap, jangan buat malu Polri dimata Masyarakat, Bangsa dan Negara," ucapnya.

Pada kesempatan tersebut juga, Kapolda menjelaskan, untuk seleksi SIP tidak ada intervensi pimpinan Polri pusat maupun daerah bahkan masing-masing satker di Polda Maluku, dan hasil akan diumumkan sesuai kemampuan masing-masing peserta seleksi. Apabila ada panitia seleksi yang curang atau penyalahgunaan wewenang maka segera laporkan kepada Kapolda Maluku.

Diakhir arahannya, Kapolda Maluku ucapkan selamat datang kembali kepada Personel Brimob BKO Polda Papua, dan selamat bertugas kembali di kesatuannya Sat Brimob Polda Maluku. (HumasPoldaMaluku)

Elsa Irwanti Elisabeth Kaize Wakil Papua di Puteri Indonesia 2019

Posted: 15 Feb 2019 02:44 PM PST

Elsa Irwanti Elisabeth Kaize Wakil Papua di Puteri Indonesia 2019JAKARTA, LELEMUKU.COM – Pramugari cantik asal Kabupaten Merauke, Elsa Irwanti Elisabeth Kaize mewakili Provinsi Papua mengikuti ajang kecantikan yang paling bergengsi di Indonesia, Puteri Indonesia 2019.

Menurut darah kelahiran Kota Biak, 17 April 1993 ini bahwa mengikuti ajang kecantikan tersebut merupakan hasil dari keyakinan yang diikuti dengan kerja kerasnya agar membuktikan bahwa dirinya mampu untuk mewakili Provinsi Papua di ajang kecantikan nomor satu itu.

"Saya tetap percaya bahwa saya pasti dapat mewakili Provinsi Papua tercinta di panggung ajang kecantikan nomor 1 di Indonesia," tulis dia di akun Instagram miliknya seperti dikutip Lelemuku.com pada Rabu (13/2).

Elsa mengungkapkan saat menduduki posisi ke tiga pada pemilihan Puteri Indonesia Papua Tahun 2011 lalu tidak membuatnya berhenti bermimpi dan berusaha mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Ia percaya dengan menunggu waktu terbaik dari Tuhan impiannya tersebut akan terwujud.

"Jangan pernah takut untuk bermimpi, kata ini yang selalu saya ucapkan di dalam hati saya. Menjadi Runner Up 2 di Pemilihan Puteri Indonesia Papua 2011 bukan menjadi akhir dari mimpi saya," ungkap gadis yang hobby membaca itu.

Ia pun berterima kasih kepada Yayasan Puteri Indonesia, Pegeant Lovers Indonesia dan para sahabat yang telah memberikan kesempatan berharga, saran dan dukungan yang membuatnya merasa menjadi pribadi yang jauh lebih baik.

Secara khusus kepada seluruh masyarakat Papua Elsa meminta doa dan dukungan agar dirinya dapat memberikan pencapaian yang terbaik dalam malam perh pada final Pemilihan Puteri Indonesia 2019 pada 8 Maret mendatang.

"Untuk seluruh masyarakat Papua saya mohon doa dan dukungan semoga dapat memberikan hasil yang terbaik di Pemilihan Puteri Indonesia 2019," pinta pemilik mata runcing itu.

Elsa adalah seorang pramugari di maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia dan tercatat sebagai mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Terbuka (UT) Denpasar Bali. Ia menamatkan Sekolah Menegah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Jayapura Tahun 2010 dan pernah menjadi Duta Karang Nasional 2008 dan Duta HIV/AIDS serta selain membaca Elsa sangat menyukai menonton berita.

Sementara itu Yayasan Puteri Indonesia melalui akun instagram resminya telah menyampaikan ke 39 Finalis Puteri Indonesia 2019 yang akan memperebut gelar Puteri Indonesia 2019 yang dibagi menjadi 6 wilayah Kepulauan yaitu Kepulauan Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia Timur. Malam grand final sendiri akan digelar pada Jumat (8/3) dan akan disiarkan secara langsung dari Jakarta Convention Center di Stasiun TV SCTV. (Laura Sobuber)

Tanimbar Dapat Perlakukan Lebih Dari Kabupaten Lain di Maluku

Posted: 15 Feb 2019 02:38 PM PST

Tanimbar Dapat Perlakukan Lebih Dari Kabupaten Lain di MalukuSAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kabupaten yang baru saja berganti nama dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 tertanggal pada 23 Januari 2019 dan secara resmi telah  diundangkan pada tanggal 28 Januari 2019 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasona H. Laoly itu akan mendapat perlakukan lebih dari Kabupaten lain yang buka Kepulauan.

"Tentu saja ada nilai plus dari pemakaian nama kepulauan ini adalah kita akan mendapat perlakukan lebih dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain yang bukan kepulauan," ungkap Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon SH., MH kepada para awak media beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan perlakukan lebih tersebut pada kebijakan anggaran yang akan jauh lebih tinggi dari sebelumnya dimana hanya menggunakan dana perimbangan luas daratan saja dan kemudian sejak nama Kabupaten berubah menjadi Kepulauan maka dana perimbangan tersebut akan ditambah dengan wilayah lautnya.

"Pada kebijakan anggaran yang tentu saja lebih karena kita sudah memakai nama kepulauan, wilayah laut itu juga akan diperhitungkan. Sementara kalau kita tidak memakai nama kepulauan maka yang dipakai sebagai tolak ukur untuk pembagian dana perimbangan transfer ke daerah adalah luas daratan saja dan kini resmi kita kepulauan, oleh karena itu pasti ada efek ganda yang akan kita terima dari pemakaian nama kepulauan tadi," papar Fatlolon. (Laura Sobuber)

Khofifah Indar Parawansa Ingin Ruang Kerjanya Tersambung Pusat Data

Posted: 15 Feb 2019 02:13 PM PST

Khofifah Indar Parawansa Ingin Ruang Kerjanya Tersambung Pusat DataSURABAYA, LELEMUKU.COM - Mengawali hari pertama berkantor di Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak langsung meninjau beberapa ruangan yang ada di gedung bersejarah, Jumat (15/2). Pesan Khofifah,  ia ingin agar ruangan kerjanya bisa tersambung dengan pusat data.

Di Kantor Gubernur pukul 09.00 WIB, Gubernur bersama Wagub langsung disambut Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono dan Kepala Biro Umum Ashari Abubakar dan Kepala Biro Humas dan Protokol Aries Agung Paewai.Sekda menunjukkan beberapa ruangan yang ditempati para asisten dan biro sebelum menuju ke ruang kerja Gubernur dan Wagub Jatim yang berada di lantai dua.

Sebelum menuju ruang kerjanya, kedua pimpinan Pemprov Jatim ini pun mampir ke ruang kerja Asisten Pemerintahan Setdaprov Jatim yang ada di lobby depan. Selanjutnya, Khofifah dan Emil Dardak juga ditunjukkan ruang kerja Biro Humas dan Protokol yang berada di lantai 1. Tak lama di ruangan tersebut, Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Dardak pun diajak melihat ruang kerjanya.

Khofifah menyampaikan keinginannya agar ruangannya bisa tersambung dengan pusat data. Ia ingin memasang layar monitor besar untuk memantau beberapa hal, mulai dari peta daerah rawan bencana hingga layar yang terhubung dengan setiap OPD untuk melakukan video conference dan komunikasi dengan para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim.

"Kalau bisa layarnya tebal bisa menampilkan 48 layar sehingga bisa berkomunikasi secara personal dengan para kepala dinas atau kita melakukan meeting secara teleconference. Apalagi di Jatim ini kantor OPD berpencar tidak satu area. Tidak efektif bila ada hal urgent harus datang, belum macetnya," katanya melalui siaran pers HUmas Setdaprov Jatim.

Menurutnya, layar monitor ini juga penting dalam upaya antisipasi bencana alam. Melalui monitor, ia berharap dapat memantau kondisi terkini berbagai daerah di Jatim yang rawan bencana."Saya punya mimpi besar, punya operation room seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, red). Bukan kita harus buat semewah dan sedetail BNPB, tapi kita akan berusaha dapat koneksitas dengan BNPB yang biasanya memberikan deteksi dini bencana alam," katanya.

Selain membangun sistem yang terintegrasi, Khofifah ingin BPBD Prov Jatim membangun koneksivitas dengan seluruh OPD yang ada. Hal ini dikarenakan sebagian besar tekstur tanah di Jatim rentan terjadi longsor, ataupun hujan intensitas tinggi yang dapat menyebabkam banjir. Bila langkah ini dilakukan maka deteksi dini bisa dilakukan tak hanya oleh BPBD, tapi juga dinas lainnya. Seperti Dinas Pendidikan, atau Dinas Pekerjaan Umum yang harus datang awal saat masa tanggap darurat.

Orang nomor satu di Jatim ini juga ingin sistem tersebut mampu dijalankan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tingkat II, sehingga saling terhubung. "Jadi, sekali klik bisa keliatan mana daerah yang banjir sehingga early warning system bisa terakses dan menjadi antisipasi dan kewaspadaan bersama," katanya.

Ditambahkannya, sebagai langkah antisipasi bencana, Khofifah beserta Emil Dardak akan membangun kampung siaga bencana, sebagai langkah antisipasi bencana berbasis budaya. "Dulu, ada bahasa yang sering saya pakai yakni living harmony with disaster. Kami tidak ingin ada bencana, namun secara faktual tanah ada kerentanan dan curah hujan tinggi, sangat mungkin terjadi banjir. Jadi tagline ini bagaimana secara kultural mereka melakukan antisipasi seperti saudara kita di wilayah Bojonegoro, sebagian Tuban, dan Lamongan ketika ada luapan sungai dari Bengawan Solo, sehingga bisa lebih survive," jelasnya.

Sebelumnya, saat meninjau ruang kerja Wakil Gubernur, yang lokasinya tidak  jauh dari ruang kerjanya, ia menyampaikan keinginannya untuk membuat semua ruangan yang ada di Kantor Gubernur berbasis digital."Sekarang era digital, jadi kita akan buat bagaimana semua ruang kerja terhubung dengan digitalisasi yang memungkinkan kita mengakses informasi yang sudah terintegrasi," kata Khofifah.(DiskomunfoJatim)

Rai Iswara Tutup Bulan Bahasa Bali di Kota Denpasar

Posted: 15 Feb 2019 02:09 PM PST

Rai Iswara Tutup Bulan Bahasa Bali di Kota DenpasarDENPASAR, LELEMUKU.COM - Bulan Bahasa Bali Kota Denpasar secara resmi ditutup, Kamis (14/2) oleh Sekda Kota Denpasar A.AN Rai Iswara mewakili Walikota Denpasar yang ditandai dengan penyerahan penghargaan kepada para pemenang lomba-lomba kesusastraan Bali. Berlangsung selama tiga hari dari tanggal 12-14 Pebruari pelaksanaan Bulan Bahasa Bali Denpasar dipusatkan di Lapangan Lumintang Denpasar.

Dalam gelaran berbagai perlombaan kesusastraan tersebut seperti  Lomba Nyurat Aksara Bali tingkat Sekolah Dasar, Lomba Nguwacen tingkat sekaa teruna, Lomba Mesatwa Bali tingkat Ibu-Ibu PKK, Lomba Ngewacen Puisi Bahasa Bali tingkat SMP, Debat Bahasa Bali tingkat SMA, dan Lomba Sambramawacana dari pimpinan OPD Pemkot Denpasar.

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Bagus Mataram Berhasil sebagai jayanti I dalam lomba Sambramawacana antar pimpinan OPD Pemkot Denpasar.

Ketua Panitia Bulan Bahasa Bali Kota Denpasar, Wayan Yogi Aditya Urdhahana Lana mengatakan pelaksanaan lomba sudah berjalan dengan baik dan sudah menetapkan puluhan pemenang dari masing-masing perlombaan yang digelar.

Lomba membaca Puisi Juara I diraih Satria Kadarisman dari SMPN 6 Denpasar, Juara I Mesatwa diraih Ni Nyoman Nik Swasti dari Desa Kesiman Petilan, Juara I Debat Berbahasa Bali diraih kelompok dari SMAN 3 Denpasar, Juara I Nyurat Lontar diraih I Made Dika Dananjaya dari Desa Sidekarya, Juara I Ngwacen diraih Nyoman Reland Kanuruhan dari Desa Tegal harum. Sementara Juara I lomba Sembrama Wacana diraih Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Bagus Mataram.

"Kami mengucapkan selamat kepada para pemenang lomba dan nantinya seklaigus sebagai duta Kota Denpasar dalam lomba Bulan Bahasa Bali Provinsi Bali yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Pebruari mendatang," ujarnya sembari berharap Denpasar dapat keluar sebagai juara I dalam lomba Bulan Bahasa Provinsi Bali.

Sementara Sekda Kota Denpasar, A.AN Rai Iswara mengatakan bahwa kegiatan lomba Bulan Bahasa Bali Kota Denpasar dengan harapan Walikota Denpasar dalam pelestarian, penguatan dan pengembangan. Tentu harapan bersama dalam kegiatan ini dapat mampu melakukan langkah-langkah penguatan khususnya kesusastraan Bali di tengah kehidupan masyarakat Kota Denpasar.

Bersama-sama penyuluh Bahasa Bali di Kota Denpasar telah melakukan upaya-upaya disamping pembinaan khususnya kepada siswa sekolah, juga menggelar lomba yang nantinya mampu sebagai ajang evaluasi dan penguatan unsur kebudayaan Bali sesuai harapan kita bersama.

Rai Iswara juga mengharapkan kepada para pemenang dapat terus melakukan persiapan sehingga nantinya dalam ajang perlombaan di tingkat Provinsi Bali mampu menampilkan materi-materi perlombaan terbaiknya.

"Selamat kepada para pemenang, semoga mampu memperkuat dan mengembangkan serta mampu membawa kebudayaan Bali selalu ajeg,'' ujarnya. (DiskominfoDenpasar)

Rai Dharmawijaya Mantra Silahturahmi ke Kantor Kejati Bali

Posted: 15 Feb 2019 01:58 PM PST

Rai Mantra Silahturahmi ke Kantor Kejati BaliDENPASAR, LELEMUKU.COM -Guna mempererat jalinan kerjasama antara Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar, Provinsi Bali dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali yang sudah terjalin baik selama ini, Walikota Denpasar, I.B Rai Dharmawijaya Mantra melaksanakan silaturahmi ke Kantor Kejati Bali, yang diterima langsung Kepala Kejati Bali, Dr. Amir Yanto, Kamis (14/2) di Kantor Kejati Bali.

Walikota Rai Mantra yang pada kesempatan ini didampingi Sekda Kota Denpasar, AAN. Rai Iswara, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Kota Denpasar, I Made Toya, dan Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkot Denpasar mengatakan,

"Kedatangan kami kesini untuk bersilaturahmi dan menjalin kerjasama yang selama ini telah terbangun, agar kerjasama antara Pemkot dan Kejati semakin erat lagi kedepannya", ungkapnya. Dimana jalinan kerjasama di dalam bidang pemerintahan bisa selalu terjaga dan bisa selalu saling bersinergi antara satu dengan yang lainya.

"Selama ini Kejati Bali sangat membantu kami di Pemkot dalam bidang hukum pemerintahan, saya sangat berterimakasih kepada Kejati Bali karena sudah selalu mengingatkan Pemkot akan aturan-aturan dalam bidang hukum di pemerintahan, khususnya dalam pengawalan TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah) oleh Kejati Bali di Pemkot Denpasar selama ini. Semoga kedepannya jalinan silaturahmi ini terus terjaga", ungkap Rai Mantra.

Sementara Kepala Kejati Bali, Dr. Amir Yanto mengungkapkan rasa terimakasihnya atas kedatangan Bapak Walikota Denpasar bersama jajarannya ke kantor Kejati Bali.

"Saya sangat senang dan bangga Bapak Walikota Rai Mantra bisa datang langsung ke sini, walau dengan kesibukan yang pasti sangat banyak", ungkapnya. Dimana kedepannya diharapkan kerjasama dalam bidang pemerintahan ini bisa terus saling mengisi dengan kerja cerdas dan iklas. (DiskominfoDenpasar)

Dinkes Pulau Taliabu Nilai Akreditasi Puskesmas Berikan Manfaat

Posted: 15 Feb 2019 01:53 PM PST

Dinkes Pulau Taliabu Nilai Akreditasi Puskesmas Berikan ManfaatBOBONG, LELEMUKU.COM - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 tahun 2015 mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan akreditasi terhadap seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Selain puskemas, yang dituju oleh ketentuan ini adalah FKTP lain, termasuk klinik dan tempat praktek dokter dan tempat praktek dokter gigi.

Akreditasi ditujukan untuk mendorong setiap puskesmas meningkatkan kinerjanya dan melaksanakan tugas pelayanannya sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan Komisi Akreditasi.

"Banyak manfaat yang bisa didapat dari akreditasi. Bagi puskesmas, manfaat itu diantaranya meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian, dan konsistensi dalam bekerja, memberikan keunggulan kompetitif, menjamin pelayanan kesehatan primer yang berkualitas dan meningkatkan pendidikan pada staf. Sedangkan bagi masyarakat, manfaat akreditasi puskemas diantaranya adalah mendapatkan jaminan kualitas,"kata Kadiskes Kabupaten Pulau Taliabu, Kuraisia Marsaoly.

Berdasarkan hasil akreditasi, nantinya masing-masing puskesmas digolongkan pada 4 tingkatan. Masing-masing puskemas Dasar, Madya, Utama dan Paripurna.

"Sejauh ini di baru dua puskesmas yang masuk dalam penilaian. Sedangkan lainnya akan menyusul pada tahun 2019,"ungkap sia.

Untuk sampai pada tahap memperoleh predikat tersebut, setiap puskesmas menempuh proses akreditasi melalui beberapa tahapan. Diawali dengan proses pendampingan dan dilanjut dengan proses self assessment, perbaikan dan peningkatan, pengajuan akreditasi, surveyor sampai dengan terakreditasi.

 Ada 776 elemen yang dievaluasi dan dinilai pada setiap proses akreditasi. Ini yang antara lain membuat proses akreditasi tidak dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Untungnya sebanyak 8 puskesmas nantinya. Harus meraih sistem ISO 9001-2008.

"Penerapan ISO akan membantu berlangsungnya proses akreditasi," jelasnya.

Menurutnya ada perbedaan antara penerapan ISO dan penetapan akreditasi. Penerapan ISO lebih diarahkan pada upaya mewujudkan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan pada setiap pasien. Sedangkan pada akreditasi, arah tujuannya lebih luas. Termasuk mendorong terlaksananya  dengan baik berbagai program kerja di masing-masing puskesmas.

" Program dimaksud diantaranya seperti program promosi kesehatan, imunisasi, kesehatan ibu dan anak serta KB, pelayanan dan pengendalian penyakit serta peningkatan gizi,"cetusnya.

Secara umum, akreditasi puskesmas akan menghilir pada peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Sebab ada beberapa standar yang harus dipenuhi setiap puskesmas pada saat memberikan pelayanan kepada pasien. Misalnya, ruang tunggu pasien harus dibuat lebih nyaman. Antrian pasien dibuatkan sistem sedemikian rupa agar lebih lancar. Juga dilengkapi sarana pendukung seperti laboratorium, unit pemeriksaan radiologi, pelayanan ambulan dan lain sebagainya.

Ke depan fungsi puskemas memang didorong untuk lebih berkembang. Tidak lagi hanya menjadi institusi kehatan yang terbatas melayani pasien yang datang untuk berobat. Melainkan juga melayani pasien yang datang untuk berkonsultasi tentang berbagai hal terkait masalah kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan lingkungan.

Puskesmas juga didorong berinovasi dalam memberikan jenis pelayanan berdasarkan prioritas kesehatan, kekhususan wilayah dan potensi sumberdaya yang tersedia.  Berdasarkan hal-hal itu sebuah puskesmas dimungkinan memenuhi kebutuhan pasien yang berkonsultasi tentang kesehatan jiwa. Juga memberikan pelayanan kesehatan olahraga, kesehatan mata dan penanganan HIV/AIDS.

Melalui program-programnya, puskesmas juga didorong untuk dapat melakukan pembinaan kesehatan kapada masyarakat serta memonitor kondisi kesehatan warga yang berada di sekitar wilayahnya.  Dengan demikian peran dan fungsi puskemas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama digeser menjadi lebih luas. Tidak lagi hanya sebatas sebagai lembaga pelayanan pemeriksaan kesehatan. Dengan perluasan peran dan fungsi itu, masyarakat dapat memetik manfaat lebih dari keberadaan puskesmas di lingkungan sekitarnya. (HUumasPulauTaliabu)

2 Puskesmas di Kabupaten Pulau Taliabu Peroleh Akreditasi

Posted: 15 Feb 2019 01:50 PM PST

2 Puskesmas di Kabupaten Pulau Taliabu Peroleh AkreditasiBOBONG, LELEMUKU.COM – Hasil kunjungan tim akreditasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI beberapa waktu lalu ke Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara menilai berbagai sisi pelayanan Puskesmas di kabupaten tersebut. Dua Puskesmas tersebut memperoleh predikat yang berbeda dimana untuk Puskesmas Bobong Raih Predikat Utama dan Lede Raih Predikat Madya.

Kadiskes Kabupaten Pulau Taliabu, Kuraisia Marsaoly, kepada media ini, mengatakan, predikat untuk dua Puskesmas diterimanya dalam surat pemberitahuan penetapan status akreditasi Puskesmas dari  Kementerian Kesehatan RI yang diterimanya, Rabu (16/1).

"Kita telah menerima sertifikatnya,"katanya.

Dengan keluarnya penetapan tersebut, dua Puskesmas di Kabupaten Pulau Taliabu sudah terakreditasi yang dilakukan mulai akhir 2018 dan empat lainnya lagi akan dilakukan akreditas pada tahun 2019 ini.

"Puskesmas sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolok ukur pelayanan publik di bidang kesehatan, merupakan salah satu pilar dalam memenuhi tuntutan reformasi birokrasi. Penilaian kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas menunjukkan hasil yang belum memenuhi standar kualitas," ujarnya.

Dimana hasil akreditas tahun 2018 yakni Puskesmas Bobong Kecamatan Taliabu Barat dan Pusksemas Lede, Kecamatan Lede telah dinyatakan lulus dengan sertifikat akreditas nomor DM.01.01/KAFKTP/4351/2018, tertanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangi oleh Ketua Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan RI. drg. Tini Suryanti Suhardi, M.Kes untuk Puseksemas Lede saat ini berstatus Madya dengan nomor register P8208070201.

Sedangkan untuk Puskesmas Bobong Kecamatan Taliabu Barat telah dinyatakan lulus dengan sertifikat akreditas nomor DM.01.01/KAFKTP/4352/2018, tertanggal 31 Desember 2018 yang ditandatangi oleh Ketua Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan RI. drg. Tini Suryanti Suhardi, M.Kes untuk Puseksemas Lede saat ini berstatus Dasar dengan nomor register P8208010101.

"Syukur kedua puskesmas yang telah di akreditas telah mendapat pengakuan secara nasional tentang kelayakan dari semua sisi, tinggal melakukan pembenahan pada peningkatan pelayanan agar supaya tidak menjadi sorotan,"tandas sia sapaan akrab kadis kesehatan ini.

Selain itu, Kadiskes, mengatakan bahwa  manfaat dari adanya Akreditasi Puskesmas diantaranya Isu Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar, Pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Puskesmas sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolok ukur pelayanan publik di bidang kesehatan, merupakan salah satu pilar dalam memenuhi tuntutan reformasi birokrasi dan Penilaian kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas menunjukkan hasil yang belum memenuhi standar kualitas.

"Bagi Puskesmas yang belum diberikan kesempatan untuk akreditas untuk segera memperbaiki sistem pelayanan dan belajar bagaimana untuk mencapai Puskesmas terakreditas, berpacu untuk menjadi yang terbaik dalam memberikan pelayanan kesehatan merupakan cita-cita kita semua,"tandasnya. (HumasPulauTaliabu)

DPR RI Apresiasi Pencapaian 99 Persen Program Papua Terang

Posted: 15 Feb 2019 01:42 PM PST

DPR RI Apresiasi Pencapaian 99 Persen Program Papua TerangMANOKWARI, LELEMUKU.COM - Program Papua Terang yang meliputi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua sudah mencapai 99,9 persen. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI M. Ridwan Hisjam menilai, program tersebut sudah dinyatakan berhasil jika dilihat dari rasio elektrifikasi untuk mewujudkan Papua Terang 2019.

"Kami sempat meragukan data yang diberikan kepada Komisi VII DPR RI, tapi setelah dijelaskan maka sudah terlaksana dengan baik," tutur Ridwan saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Klaseman, PLN Regional Bisnis Maluku Papua, di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Kamis (14/2).

Dalam kesempatan tersebut, PLN juga menjelaskan kebiasaan masyarakat Papua yang sering berpindah-pindah desa dan memekarkan desa yang mengakibatkan rumah yang kosong dan perlu jaringan listrik baru, hal tersebut menjadi beban tersendiri karena kewajiban PLN yang harus tetap menerangi semua masyarakat Papua.

"Menanggapi hal itu, saya merasa PLN sudah sangat sigap dalam menanggapi kebiasaan masyarakat Papua yang sering pindah desa melalui program biomass yang sudah disiapkan PLN, dengan biomass berbahan bakar kayu masyarakat Papua bisa tetap mendapatkan listrik dan biayanya juga murah," tutur legislator Partai Golkar itu.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI M. Dardiansyah mengapresiasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sorong 50 MW yang berada di Kawasan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sorong. PLTMG ini merupakan salah satu dari 13 pembangkit dengan total kapasitas 261,3 MW yang akan dibangun PLN di wilayah Papua Barat hingga tahun 2027.

"Diharapkan dengan pembangunan PLTMG tersebut listrik Papua bisa surplus dan saya mengajak PLN juga ikut andil dalam memperkejakan masyarakat asli Papua dalam setiap proyek pembangunan di Papua karena pengangguran di Papua masih sangat tinggi, PLN juga harus memberikan pelatihan kepada masyarakat Papua dan ikut mencerdaskan rakyat Papua," tutur legislator PDI-Perjuangan itu.

Direktur Bisnis PLN Regional Maluku Papua Ahmad Rofik memaparkan, pembangunan energi listrik di Papua Barat sangat membutuhkan biaya besar. Dalam upaya menerangi satu desa di Papua Barat dibutuhkan dana investasi sekitar Rp 5 miliar per desa. Jumlah itu sangat tinggi dibandingkan pembangunan di Pulau Jawa yang hanya membutuhkan 200 juta per desa, karena tinggal menarik jaringan listrik.

"Jika ingin menarik jaringan maka akan mahal sekali karena terlalu jauh dan harus melewati hutan, rawa, dan laut. Serta setiap desa di Papua jumlah penduduknya sangat sedikit dan kami juga terkendala dengan masyarakat di sini yang sering pindah-pindah desa, karena ada pemekaran desa dan akhirnya rumah juga kosong," tutur Rofik. (DPRRI)

Nurhayati Ali Assegaf Minta Polisi Tuntaskan Terror Kendaraan Bermotor

Posted: 15 Feb 2019 01:42 PM PST

Nurhayati Ali Assegaf Minta Polisi Tuntaskan Terror Kendaraan BermotorJAKARTA, LELEMUKU.COM - Anggota Komisi XI DPR RI Nurhayati Ali Assegaf meminta agar peristiwa teror kendaraan bermotor mendapat perhatian khusus, karena sudah menjadi masalah dan meresahkan masyarakat. Ia berharap, pihak Kepolisian segera dapat menemukan teroris yang terlibat dalam kasus teror kendaraan bermotor tersebut.

Legislator Fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu beberapa elemen masyarakat datang menemui dirinya. Melalui pertemuan tersebut, mereka meminta agar Pimpinan dan Anggota DPR RI segera mendesak kepada Kepolisian untuk menemukan serta dapat menyelesaikan permasalahan teror kendaraan bermotor ini.

"Grup teror kendaraan bermotor ini sangat meresahkan masyarakat dan sudah berjalan lama, belum juga ditemukan indikasi siapa pelakunya. Ini dikhawatirkan terus berlangsung sehingga berdampak pada Pilpres dan Pileg yang akan berlangsung pada tanggal 17 April 2019," tuturnya saat menyampaikan interupsi pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2).

Nurhayati menyatakan bahwa mereka sangat berharap agar DPR RI dapat mengawal penyelesaian peristiwa teror tersebut, agar hal-hal yang tidak diinginkan sampai terjadi dan masyarakat tidak lagi merasa resah serta terjamin keamanannya. (DPRRI)

Usai Temui Zeth Sahuburua, Fahri Hamzah Pastikan RUU Daerah Kepulauan Tuntas

Posted: 15 Feb 2019 01:39 PM PST

Usai Temui Zeth Sahuburua, Fahri Hamzah Pastikan RUU Daerah Kepulauan TuntasJAKARTA, LELEMUKU.COM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan sudah mengalami kemajuan yang luar biasa dengan terbentuknya Panitia Khusus (Pansus).

Saat ini, Pansus sudah memasuki tahap pembahasan. Fahri menuturkan jika metode pembahasannya benar, maka dalam waktu sebulan pembahasan RUU itu bisa diselesaikan untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

"Pertama ini adalah tugas kita secara rutin untuk berkoordinasi dalam pembahasan UU. Kebetulan RUU Daerah Kepulauan itu diikuti oleh 8 Provinsi Kepulauan. Tentu kita ingin mereka memperluas basis pendukungnya supaya lancar pembahasannya dan kita sangat menginginkan agar UU tersebut segera bisa disahkan," ujar Fahri usai menerima Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Zeth Sahuburua beserta jajaran di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/2).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini mengatakan bahwa UU tersebut nantinya akan menjadi basis bagi penegasan Indonesia sebagai negara maritim. Konsep poros maritim sudah berjalan 4 tahun, namun UU-nya belum ada satupun yang menjadi basis poros maritim tersebut.

"Pembentukan RUU Daerah Kepulauan ini perlu dipantau karena  RUU tersebut dibentuk menjelang masa akhir jabatan keanggotaan DPR periode 2014-2019 pada tanggal 30 September 2019. Sebelum itu (berakhir), sebaiknya RUU ini sudah disahkan. Jika tidak, begitu masuk ke periode yang akan datang, RUU akan kembali ke titik nol, harus dimulai dari tahap awal lagi," tutur Fahri mengingatkan.

Terkait hal itu, Wagub Maluku pada kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa RUU Daerah Kepulauan sudah diperjuangkan sejak 14 tahun yang lalu. Perjuangan tersebut diawali pada saat momentum peringatan HUT Proklamasi RI ke-60 yang bertepatan juga dengan peringatan HUT Provinsi Maluku dengan nama Deklarasi Ambon, beranggotakan 8 Provinsi dengan semangat menjaga keutuhan NKRI.

"Kami berjuang kurang lebih 14 tahun dan saat ini sudah sampai pada titik terakhir. Dalam rangka itulah, harapan kami sebelum DPR RI memasuki masa akhir jabatannya, RUU Daerah Kepulauan sudah disahkan menjadi UU. Maka, masing-masing dari kami sudah diberikan tugas dari perwakilan 8 Provinsi untuk bisa mencapai tujuan kami yaitu RUU Daerah  Kepulauan ini harus segera disahkan menjadi UU," tutur Wagub Maluku. (DPRRI)

Resimen Mahasiswa Sultan Nuku Tampilkan Atraksi di Penutupan Diklasarmil

Posted: 15 Feb 2019 01:34 PM PST

Resimen Mahasiswa Sultan Nuku Tampilkan Atraksi di Penutupan DiklasarmilJAILOLO, LELEMUKU.COM - Personel baru Resimen Mahasiswa Sultan Nuku menunjukan kemampuan dan kebolehannya dalam atraksi yang ditampilkan dalam upacara penutupan pendidikan dan latihan dasar militer menwa bertempat di Lapangan Yonif Raider Khusus 732/Banau Jl. Pengabdian No. 1 Desa Porniti Kec. Jailolo Halmahera Barat.

Danrem 152/Babullah Kolonel Inf endro Satoto, S.I.P., M.M., bertindak selaku inspektur upacara serta turut hadir Komandan Resimen Mahasiswa Drs. Edy Langkara, Para Dansat/Kabalak, Kasi/Pasi Korem 152/Babullah, Danyonif RK 732/Banau, Pejabat Sekonas dan Sekoda Resimen Mahasiswa Sultan Nuku serta diikuti oleh 3 SSK Peserta Diklatsarmil, pelatih dan pendukung.

Dalam kesempatan tersebut Danrem membacakan amanat Panglima Kodam XVI/Pattimura yang menyampaikan Dengan selesainya kegiatan Pendidikan Latihan Dasar Militer Resimen Mahasiswa ini, diharapkan seluruh anggota Resimen Mahasiswa bisa lebih memahami jati dirinya, baik secara individu maupun dalam hubungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk dapat mensosialisasikan rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, sehingga memiliki kewaspadaan dan ketahanan nasional yang tinggi.

Kegiatan ditutup dengan demonstarsi dan atraksi dari para personel menwa yang menampilkan kemampuannya setelah mengikuti Diklatsarmil yaitu atraksi beladiri, mountenering, kolone senapan serta kemampuan PBB dihadapan para hadirin.

Disela-sela kegiatan Danmen Menwa Drs. Edy Langkara menyampaikan rasa puas dan bangga karena perubahan yang besar terjadi pada para peserta khususnya pada sikap dan kemampuan sangat jauh dibandingkan saat pembukaan oleh karenannya kegiatan serupa kita akan terus laksanakan dan apabila perlu kita jadwalkan untuk melakukan penyegaran-penyegaran sehingga kemampuan para anggota Resimen Mahasiswa dapat terjaga dan terbina dalam rangka menyiapkan para calon-calon pemimpin bangsa kedepan. (Penrem152)

Korem Babullah Gelar Simulasi Penanganan Huru Hara di Ternate

Posted: 15 Feb 2019 01:32 PM PST

Korem Babullah Gelar Simulasi Penanganan Huru Hara di TernateKorem Babullah Gelar Simulasi Penanganan Huru Hara di TernateTERNATE, LELEMUKU.COM.COM -  Dalam rangka latihan pengamanan pemilu, Korem 152/Babullah menggelar simulasi penanganan huru hara bertempat di Lapangan Makorem 152/Babullah Jl. A.M. Kamarudin No. 1 Kel. Sangaji Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara

Kegiatan PHH dalan rangka rangka Latpam Pemilu 2019 tersebut melibatkan 100 Personel pengamanan dan 50 personel Bulsi tersebut, terlebih dahulu dilakukan drill penyegaran tentang teknik dan taktik PHH kemudian dilakukan simulasi dimana terjadinya aksi huru hara yang tidak terkendali dari masyarakat kemudian atas permintaan Kapolda Malut kepada Pangdam XVI/Pattimura yang diteruskan kepada Danrem 152/Babullah menerjunkan pasukan PHH dengan menggunakan peralatan lengkap melakukan penanganan huru hara dalam rangka mem back-up Polri.

Sementara itu dalam keterangannya Kapenrem 152/Bbl Mayor Inf Iriono menyampaikan bahwa keterlibatan TNI dalam pengamanan Pemilu yaitu sesuai yang diamanatkan Undang-Undang tentang perbantuan kepada Kepolisian, untuk itu kita melaksanakan latihan pengaman Pemilu yang dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Maluku Utara. (Penrem152)

Atasi Tingginya Harga Tiket Pesawat, Presiden Jokowi Minta Harga Avtur Dihitung Lagi

Posted: 15 Feb 2019 01:31 PM PST

Atasi Tingginya Harga Tiket Pesawat, Presiden Jokowi Minta Harga Avtur Dihitung LagiJAKARTA, LELEMUKU.COM - Guna mengatasi tingginya harga tiket pesawat dalam penerbangan di dalam negeri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan menteri terkait untuk menghitung kembali harga avtur, bahan bakar pesawat, yang memberikan kontribusi besar dalam penetapan harga tiket pesawat.

"Tadi baru, tadi baru kita rapatkan. Saya sudah perintahkan untuk dihitung mana yang belum efisien, mana yang bisa diefisienkan, nanti akan segera diambil keputusan," kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, Gubernur Jambi, dan para duta besar baru RI untuk negara sahabat, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/2) sore.

Presiden Jokowi memastikan akan segera mengambil keputusan terkait harga itu setelah ada kalkulasinya dari kementerian/lembaga terkait.

Mengenai opsi-opsi dalam perhitungan kembali harga avtur itu, Presiden Jokowi mengatakan, dirinya baru memerintahkan tadi untuk melihat membuat perhitungan, membuat kalkulasi.

"Ada opsi-opsi seperti apa baru disampaikan kepada saya, ya," ujar Presiden Jokowi.

Sebelumnya saat memberikan sambutan pada acara Gala Dinner Peringatan HUT ke-50 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Ballroom Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (11/2) malam, Presiden Jokowi mengaku telah menerima banyak keluhan terkait tingginya harga tiket pesawat untuk penerbangan di dalam negeri.

Menurut Presiden, tingginya harga tiket pesawat ini karena harga bahan bakar pesawat yaitu avtur di Indonesia ternyata sangat mahal.

"Saya terus terang juga kaget, dan malam hari ini juga saya baru tahu tadi dari Pak Chairul Tanjung mengenai avtur. Ternyata avtur yang dijual di Soekarno-Hatta itu dimonopoli oleh Pertamina sendiri," kata Presiden Jokowi saat itu.

Menurut Presiden, pilihannya hanya satu, harganya bisa sama dengan harga internasional. Kalau tidak bisa, lanjut Presiden, berarti pemerintah akan masukkan kompetitor yang lain sehingga terjadi kompetisi.

"Ya pilihan-pilihannya kan hanya itu, sudah enggak ada yang lain. Karena memang, ini sangat-sangat mengganggu sekali," tegas Presiden. (Setkab)

Komisi VII DPR RI Dukung Bali Kembangkan Energi Terbarukan

Posted: 15 Feb 2019 01:27 PM PST

Komisi VII DPR RI Dukung Bali Kembangkan Energi TerbarukanDENPASAR, LELEMUKU.COM - Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mendukung keinginan Gubernur Bali Wayan Koster dan Pemerintah Provinsi Bali untuk mengembangkan energi terbarukan (renewable energy) untuk mewujudkan Bali sebagai clean and green energy. Hal ini agar krisis ketersediaan cadangan energi saat ini dapat teratasi.

"Dalam roadmap ketahanan energi Indonesia hingga 2025, harus ada energi baru terbarukan (EBT) sebagai solusi mengatasi tingkat kebutuhan energi masyarakat yang makin tinggi," kata Gus Irawan saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dengan Gubernur Bali beserta jajaran di Gedung DPRD Bali, Kamis (14/2/2019).

Lebih lanjut legislator Partai Gerindra itu menjelaskan, berbagai regulasi dan kebijakan mulai dirancang Pemerintah Provinsi Bali, satu diantaranya adalah akan diterapkan penggunaan kendaraan ramah lingkungan berupa sepeda motor dan mobil listrik.

"Kita lihat kondisinya, kendaraan bermotor yang kita gunakan menggunakan energi dari minyak mentah. Lantas mesin pembangkit listrik yang dibangun pun dulunya mengutamakan bahan bakar minyak sebagai energi utama," imbuh Gus Irawan.

Legislator dapil Sumatera Utara itu menambahkan, energi yang bersumber dari minyak akan habis 20 hingga 25 tahun lagi. Negara-negara maju pun sudah mencoba berbagai cara memanfaatkan energi alternatif. Hal itu juga yang harus dilakukan oleh Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan keinginanya soal regulasi penggunaan sepeda motor dan mobil listrik. "Kita akan mengarah ke sana ke depan, mengarah pada penggunaan sepeda motor listrik secara bertahap. Mobil listrik juga," kata Gubernur Bali.

Penerapan regulasi ini, menurutnya, akan diberlakukan secara bertahap dan saat ini masih menunggu regulasi berupa Peraturan Presiden (Perpres) dari pemerintah. Gubernur Bali berharap, regulasi ini dapat selesai pada awal Maret 2019 mendatang. (DPRRI)

Pesawat Besar Didukung Masuk Bandara Tampa Padang

Posted: 15 Feb 2019 01:24 PM PST

Pesawat Besar Didukung Masuk Bandara Tampa PadangMAMUJU, LELEMUKU.COM - Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI mendukung progres pengembangan Bandara Tampa Padang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dengan membangun terminal baru dan memperpanjang runway atau landasan pesawat.

Dengan begitu, pesawat besar dan berbadan lebar dapat masuk ke bandara ini, dan penerbangan bisa direct (langsung) dari Mamuju ke Jakarta dan sebaliknya.

"Perpanjangan runway mencapai 2500 meter ini sudah cukup untuk peswat berbadan lebar masuk dan ini sudah dicoba kemarin oleh maskapai Sriwijaya," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir saat memimpin Tim Kunker Komisi V DPR RI meninjau Bandara Tampa Padang di Mamuju, Sulbar, Kamis (14/2).

Ibnu menilai, rencana pengembangan Bandara Tampa Padang ini masih sesuai dengan target. Bahkan menurutnya, konstruksi pembangunan terminal baru ini kuat menahan gempa sampai 7 Skala Richter. Pengembangan bandara ini rencananya selesai sekitar bulan Desember 2019 ini, yang berarti Januari 2020 baru bisa difungsikan.

"Harapan kita mendorong supaya ada pesawat yang direct langsung ke Jakarta dan juga meningkatkan frekuensi penerbangan. Karena dulu setiap hari ada penerbangan, tapi sekarang cuma 4 sampai 3 hari baru ada," jelas politisi Partai Golkar ini.

Selain itu, agar bisa menambah frekuensi penerbangan, apron dan taxi way juga harus sudah siap, supaya nanti ketika difungsikan bisa langsung berjalan.

"Apron di Bandara Tampa Padang bisa menampung 3 pesawat. Dengan begini target penumpang yang awalnya 200-300 orang, sekarang target 500 orang itu akan cepat tercapai," harap legislator dapil Sulbar ini. (DPRRI)

DPR Nilai Perlu Kerja Sama Tingkatkan Layanan Bandara Sam Ratulangi

Posted: 15 Feb 2019 01:22 PM PST

Perlu Kerja Sama Tingkatkan Layanan Bandara Sam RatulangiMANADO, LELEMUKU.COM - Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI mendapatkan informasi adanya penurunan penumpang maupun kargo yang signifikan di Bandara Sam Ratulangi Manado.

Anggota Komisi VI DPR RI Adang Daradjatun menekankan perlu kerja sama dan koordinasi lintas sektoral, seperti pemerintah daerah, BUMN, dan kementerian terkait, agar kemudian hari kehadiran wisatawan atau arus kargo bisa memberikan dampak yang positif bagi bandara ini.

"Walau pelabuhan atau bandaranya sudah bagus, tetapi wisatanya kurang menarik, akan tetap sulit untuk mendapatkan pengunjung. Semua harus menjadi suatu sistem," jelas Adang saat pertemuan Tim Kunker Reses Komisi VI DPR RI dengan Direksi PT. Angkasa Pura I, PT. Garuda Indonesia, PT. Pelindo IV, dan PT. Telekomunikasi Indonesia, di Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (14/2).

Selain itu, dalam kesempatan ini PT. Garuda Indonesia juga menginisiasi adanya penambahan empat kargo penerbangan untuk keperluan logistik, seperti untuk pengiriman tuna dan kerapu ke Jepang.

"Saya pikir tinggal bagaimana direksi atau pimpinan Garuda untuk bisa memanfaatkan apapun juga, baik dari kargo ataupun penumpang. Kita berharap peningkatan kargo untuk pengangkutan tuna itu dapat meningkatkan keuntungan," ujar Adang.

Politisi Fraksi PKS itu menambahkan, adanya penurunan penumpang dan kargo di Bandara Sam Ratulangi Manado ini, perlu perhatian khusus dari BUMN terkait dan pemda.

"Manado harus mampu membuat wisatawan asing, terutama dari Tiongkok, Taiwan, dan Korea untuk bisa masuk. Sehingga mampu bersaing dengan Bali, dalam hal wisatawan internasional," tutup Adang. (DPRRI)

Roem Kono Nilai Pencegahan Illegal Fishing Berjalan Baik

Posted: 15 Feb 2019 01:20 PM PST

Roem Kono Nilai Pencegahan Illegal Fishing Berjalan BaikMEDAN, LELEMUKU.COM - Visi Indonesia sebagai poros maritim dunia perlu didukung dengan adanya kebijakan dan strategi pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sebagai suatu lembaga yang melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara ilegal dan merusak (illegal dan destructive) dinilai sudah berjalan dengan baik.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI saat pertemuan dengan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kepala PSDKP Belawan serta instansi terkait lainnya, di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Medan, Sumatera Utara, Jumat, (14/2).

"Kami memberikan apresiasi kepada KKP karena fakta-fakta menunjukkan bahwa illegal fishing sudah menurun setiap tahunnya dan produksi tangkapan ikan semakin besar. Hal ini merupakan suatu kemajuan dari usaha KKP dimana selama ini sebagai mitra kerja Komisi IV dan kami siap memberikan dukungan sepenuhnya," jelas politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Namun di sisi lain Roem mengingatkan, agar produksi ikan yang semakin meningkat ini jangan hanya dirasakan oleh pengusaha-pengusaha besar saja tapi juga harus dirasakan manfaatnya oleh para nelayan yang menangkap ikan. "Karena ikan-ikan tangkapan mereka merupakan sebuah komoditas ekspor, sehingga mereka juga harus merasakan hasilnya agar nantinya pendapatan mereka itu juga meningkat," jelas Roem.

Untuk itu, legislator daerah pemilihan Gorontalo ini berharap KKP bisa mengantisipasi terhadap seluruh pelayananan-pelayanan pada rakyat khususnya bantuan permodalan. Mengingat bantuan permodalan yang diberikan oleh KKP cukup membantu para nelayan. "Namun terkadang masalah pencairan yang cukup lama menjadi suatu hambatan. Oleh karena itu saya mengimbau agar hambatan tersebut dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya," harap Roem.

Terakhir, terkait perkembangan teknologi yang berkembang pesat, Roem mengingatkan kepada pemerintah untuk turut serta menyediakan suatu sarana prasarana teknologi dalam tracking suatu kegiatan kejahatan di laut. Dengan adanya sistem monitoring dan pengawasan kelautan yang baik nantinya akan meningkatkan pendapatan negara.

"Teknologi kita tidak boleh ketinggalan terutama masalah monitoring penangkapan ikan, pembajakan laut. Kemudian masalah laut ini juga harus kita sesuaikan dengan teknologi yang berkembang. Sehingga tingkat keselamatan aset-aset kita di laut dapat dimonitor dengan baik, agar negara bisa memperoleh aset yang lebih besar lagi ke depannya," imbuh Roem.

Pada kesempatan yang sama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelabuhan Perikanan Belawan Martin melaporkan, kegiatan Stasiun PSDKP Belawan pada tahun 2019 berjalan dengan baik sebagaimana adanya. Dirinya mengungkapkan sejauh ini pelaku usaha perikanan telah benar-benar mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh KKP.

"Semoga pembangunan perikanan di era baru ini mengarah pada legal fishing rules and regulations. Kami melihat khususnya di Belawan ini pengusaha-pengusaha ikan sudah mentaati peraturan secara baik," tutur Martin.

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI turut diikuti oleh sejumlah Anggota Komisi IV DPR RI, diantaranya Mindo Sianipar (F-PDI Perjuangan), Salim Fakhry, Bagus Adhi Mahendra Putra dari F-PG, Guntur Sasono (F-PD), Eko Hendro Purnomo (F-PAN) dan Hermanto (F-PKS). (DPRRI)

Garuda Indonesia Turunkan Harga Tiket Pesawat 20 Persen

Posted: 15 Feb 2019 01:18 PM PST

Garuda Turunkan Harga Tiket Pesawat 20 PersenJAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengapresiasi keputusan Garuda Indonesia Group yang menurunkan harga tiket pesawat seluruh rute pesawat sebesar 20 persen. Menhub berharap keputusan Garuda ini dapat diikuti oleh perusahaan penerbangan lainnya.

"Saya mengapresiasi apabila Garuda menurunkan tarif, karena kesepakatan itu sendiri sudah disepakati oleh INACA (Indonesia National Air Carriers Association) saat itu untuk memberikan satu harga yang terjangkau untuk masyarakat," kata Menhub di Jakarta, Kamis (14/2).

Mengingat Garuda Indonesia Group merupakan market leader, menurut Menhub, semestinya penurunan harga akan diikuti oleh maskapai penerbangan lainnya.

"Saya melihat bahwa bila Garuda melakukan penyesuaian tarif dan bisa turun, mestinya diikuti oleh penerbangan yang lain. Karena Garuda adalah penerbangan yang utama di Indonesia apalagi sekarang sudah bergabung dengan Sriwijaya tentunya. Dia menjadi market leader kalau ada penurunan pastinya ada penyesuaian di penerbangan yang lain," ujar Menhub.

Menhub juga mengemukakan, sesungguhnya Lion Air Group juga mempunyai niat untuk memberikan suatu tarif yang terjangkau kepada masyarakat.

Sebelumnya Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Ashkara dalam siaran persnya menyampaikan, penurunan tiket pesawat untuk maskapai penerbangan Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, dan Nam Air untuk seluruh rute sebesar 20 persen mulai hari Kamis (14/2).

Menurut Ari, penurunan tarif tiket penerbangan dilakukan untuk mendukung upaya peningkatan sektor perekonomian nasional, khususnya untuk menunjang pertumbuhan sektor pariwisata, UMKM, hingga industri nasional lainnya, mengingat layanan transportasi udara memegang peranan penting dalam menunjang pertumbuhan perekonomian.

"Penurunan harga tiket tersebut, kami pastikan akan menjadi komitmen berkelanjutan Garuda Indonesia Group dalam memberikan layanan penerbangan yang berkualitas dengan tarif tiket penerbangan yang kompetitif," imbuh Ari. (Kemenhub/Setkab)

DPR RI Ingin Jadikan Penjual Eceran di Desa Jadi Alternatif SPBU

Posted: 15 Feb 2019 01:15 PM PST

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Keberadaan pom bensin mini atau penjual bensin eceran di tengah masyarakat menjadi salah satu alternatif pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang jauh dari perkotaan.

Inovasi yang dapat memberikan peluang usaha ini membuat jumlah pom bensin mini semakin banyak. Kepala Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPR RI Dimyati Sudja mengatakan perlu adanya regulasi yang benar terkait keberadaan pom bensin mini.

"Perlu adanya regulasi pom bensin mini yang benar untuk masyarakat yang lebih bagus agar tidak ada yang saling dikorbankan," ungkap Dimyati usai menerima kunjungan konsultasi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, di Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Senayan, Jakarta pada Jumat (15/2).

Namun demikian, Dimyati memastikan hal ini telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan BPH Migas dan Pertamina. Meski begitu, ia akan tetap menyampaikan permasalahan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mini yang disampaikan DPRD HSS Pimpinan Komisi VII DPR RI.

Menanggapi penjelasan Dimyati, Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Rasul mengatakan "Pom bensin di kabupaten ini sudah banyak, dan rata-rata banyak pelangsir. Mereka juga lebih diutamakan dari konsumen masyarakat setempat, jadi kadang kami agak kesulitan mendapatkan BBM," keluhnya.

Ia menambahkan, di Kabupaten HSS ada beberapa SPBU yang nakal. Untuk pengawasan pada SPBU Pertamina sendiri dibutuhkan adanya kejelasan kuota yang bisa dipetakan sesuai kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten HSS dan masing-masing kecamatan.

"Di daerah kami sudah mulai berkembang yang namanya SPBU mini yang mana ini juga diambil dari SPBU setempat, sehingga kalau SPBU-nya habis dan masyarakat ingin membeli harga normal itu tidak bisa. Nah ini kendala yang perlu di konsultasikan sebagaimana regulasinya" ungkap Ketua Komisi I DPRD HSS M. Bustami.

Persoalan lain yang dibahas pada pertemuan ini adalah terkait Perikanan. Dimana sering terjadi pencurian, penyetruman dan illegal fishing di Danau Bangkau yang sudah menimbulkan banyak korban dalam waktu beberapa tahun terakhir. Ketua Komisi II DPRD HSS Syafriansyah berharap agar Komisi IV DPR RI dapat menindaklanjuti persoalan ini. (DPRRI)

Sitti Rohmi Ungkap Perencanaan Jadi Ujung Tombak Pembangunan NTB

Posted: 15 Feb 2019 01:14 PM PST

Sitti Rohmi Ungkap Perencanaan Jadi Ujung Tombak Pembangunan NTBMATARAM, LELEMUKU.COM - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd nilai perencanaan merupakan ujung tombak pembangunan di Provinsi NTB.

"Perencanaan adalah ujung tombak dalam keberhasilan kita membangun, saya bukan ahli ekonomi, background saya chemical engineer," ungkap gubernur mengawali arahannya pada acara Capacity Building 'Penyusunan dan Perencanaan Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi NTB Bagi Bappeda dan Biro Ekonomi Se-Provinsi NTB, di Hotel Lombok Raya, Kamis (14/2/19).

Wagub menerangkan, tiga hal penting dalam pembangunan adalah, pertama memiliki kompetensi, ilmu dan pengalaman, kedua memiliki data yang cukup, dalam langkah ini seseorang harus memiliki data yang valid, ketiga adalah bersinergi, hal ini harus betul-betul dijalin dengan baik.

"Kalau dasarnya data yang baik maka apa yang kita lakukan insyallah efektif tepat pada sasaran, apa yang telah ditorehkan oleh Gubernur pada masa sebelumnya merupakan semangat yang harus dilanjutkan dan untuk selalu bangkit dan mengambil hikmah", terang Wagub.

Menurut Wagub, salah satu kekurangan kita adalah komunikasi. Sebab, sinergi antara satu dan lainnya seperti tersekat, padahal jika dibangun komunikasi yang baik, sinergi antar stake holder dan pemegang kebijakan bisa berjalan dengan baik.

Berkaca dari bencana gempa yang lalu, jika dilihat dari sisi positif, hal yang menjadi pelajaran adalah bagaimana struktur rumah yang dibangun itu tidak asal-asalan, sehingga bencana lalu mengajarkan kita bahwa daerah kita berada pada Ring Of Fire. Dengan menyadari kondisi ini, maka dapat melatih pula pikiran positif, tenang, dan siap ketika menghadapi bencana. "Yang terpenting adalah kalau mau cepat berlari, pikiran harus betul-betul positif, kalau dihinggapi dengan pesimisme tentunya akan sulit kedepannya, tantangan ada untuk membangkitkan kita", tambah Hj. Rohmi.

Terakhir Wagub berharap semoga acara ini bisa bermnafaat, jangan hanya bersifat seremonial tetapi ini bisa berlanjut terus sepanjang tahun, demi menuju NTB yang lebih baik dan lebih baik lagi, "semoga ini membawa manfaat bagi pemerintah Provinsi yang kita cintai, NTB", tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappeda NTB Ir. Ridwansyah selaku leading sector pada acara tersebut mengucapkan terimakasih kepada Ibu Wagub yang telah hadir pada acara ini.

Kegiatan ini merupakan sebuah bentuk kolaborasi yang dibangun bersama Bank Indonesia, pemerintah Provinsi dan Bappeda 10 kabupaten/kota yang saat ini juga sedang memasuki rencana lima tahun kedepan 2018-2023, sebagai penjabaran visi-misi Gubernur-Wakil Gubernur yang masuk dalam NTB Gemilang.

Selain itu, NTB dikenal sebagai Provinsi yang paling progresif dalam penurunan angka kemiskinan, sesuai dengan jargon kita adalah apa yang baik pada masa lalu akan dilanjutkan dimasa sekarang. Untuk itu, melihat adanya kebutuhan tersebut, BI Provinsi NTB sebagai mitra strategis Pemda melaksanakan kegiatan ini sebagai wadah fasilitasi pengembangan kompetensi penyusunan rencana pembangunan daerah.

Turut hadir dalam acara tersebut, Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan Bappenas RI, Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D, perwakilan Badan Pusat Statistik, dan perwakilan Kanwil Perbendaharaan NTB. (DiskominfotikNTB)

Rudiantara Akan Tindak Tegas Konten Negatif Melanggar Kaidah di Media Sosial

Posted: 15 Feb 2019 01:13 PM PST

Rudiantara Akan Tindak Tegas Konten Negatif Melanggar Kaidah di Media SosialJAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menanggapi keresahan masyarakat internet di Indonesia setelah munculnya salah satu akun Instagram yang mempromosikan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) beberapa minggu ini.

Menteri Rudiantara mengatakan, Kementerian Kominfo selalu bertindak tegas jika menerima aduan masyarakat terkait konten-konten negatif yang tersebar di media sosial. Karena konten negatif dalam bentuk apapun termasuk LGBT melanggar kaidah-kaidah yang dianut di Indonesia, apalagi yang berhubungan dengan agama. 

"Kalau ada orang yang tidak bertanggungjawab dengan berani mempromosikan konten negatif atau yang berkaitan dengan LGBT, maka itu bertentangan dengan kaidah kesehatan, agama dan budaya yang tidak sesuai. Jadi kami bertindak tegas untuk melakukan pemblokiran," ujar Menteri Rudiantara usai menghadiri Seminar Nasional di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (13/02/2019).

Menurut Menteri Kominfo pihak Instagram telah memblokir akun Alpantuni (Akun Komik Muslim Gay) yang memuat konten-konten pornografi. Akun Instagram tersebut tidak bisa lagi diakses pada hari Rabu (13/02/2019) sekitar pukul 05.00 pagi setelah Kementerian Kominfo menerima aduan dari masyarakat.

"Saya dengar begitu, coba cek masih ada gak, karena tadi pagi saya lihat sudah kosong akunnya. Kami dari Kominfo sudah menghubungi Instagram sejak minggu lalu meminta untuk melakukan pemblokiran, karena kan komik itu ada di Instagram sejak beberapa minggu lalu," ujar Menteri Rudiantara.

Menteri Rudiantara menjelaskan, konten-konten yang berhubungan dengan LGBT di Instagram sebenarnya bukan kali pertama dari akun Alpantuni ini, karena konten seperti itu sebenarnya juga ada di media sosial yang lain seperti Facebook dan Twitter. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo selalu menghubungi setiap platform media sosial untuk melakukan pemblokiran jika ada konten yang tidak sesuai dengan kaedah dan norma-norma yang berlaku.

Pada hari yang sama, Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu juga telah mengeluarkan rilis tentang Instagram penuhi permintaan Kominfo untuk menutup akses atau memblokir akun tersebut.

"Kementerian Kominfo mengapresiasi upaya warganet yang melaporkan akun Alpantuni kepada Kominfo, sehingga melalui Sub Direktorat Pengendalian Konten Internet Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo langsung melakukan langkah-langkah strategis dan mempercepat proses takedown," ujarnya.

Ferdinandus Setu mengatakan, berdasarkan hasil verifikasi telah terbukti konten yang dimuat akun Alpatuni memenuhi unsur Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai larangan distribusi konten pornografi. (Kominfo)

Panelis - Moderator Tandatangani Pakta Integritas Debat II Calon Presiden

Posted: 15 Feb 2019 01:02 PM PST

Panelis - Moderator Debat II Tandatangani Pakta IntegritasJAKARTA, LELEMUKU.COM - Perkembangan persiapan Debat Kedua Calon Presiden (Capres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 pada Minggu 17 Februari 2019 semakin maksimal.

Hasil pertemuan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, moderator serta televisi penyelenggara, Rabu (6/2) siang, menyepakati sejumlah hal baru.

"Panelis dan moderator akan menandatangani pakta integritas untuk tidak membocorkan bahasan, atau proses pembahasan dan rumusan narasi pertanyaan ke pihak luar. Jadi ini akan dijaga betul karena panelis yang tahu, moderator juga harus tahu, karena dia yang akan menyampaikan pesan pertanyaanya," ungkap Ketua KPU RI Arief Budiman usai menggelar pertemuan persiapan debat, di Kantornya Jalan Imam Bonjol Jakarta.

Sebelumnya Arief mengaku sengaja mengundang kedua moderator, Tommy Tjokro serta Anisha Dasuki untuk hadir pada rapat ketiga persiapan debat kedua untuk mendapat pemahaman yang sama, khususnya mengatur alur debat pada segmen keempat nanti.

Selain itu KPU juga berencana mempertemukan antara panelis dengan moderator untuk merumuskan narasi soal yang akan disampaikan pada debat. "Itu nanti Jumat (8/2) malam, atau Sabtu (9/2)," jelas Arief.

Pada kesempatan itu Arief juga menyampaikan bahwa usai pertemuan ini, KPU akan menggelar rapat dengan pihak keamanan (TNI/Polri, Paspampres) serta pihak hotel untuk menguatkan persiapan debat. Juga akan diundang TKN 01 dan BPN 02 untuk melihat langsung lokasi penyelenggaraan debat berikut tempat nonton bareng (nobar).

Wakil Ketua BPN 02, Priyo Budi Santoso mengapresiasi langkah KPU yang mengikat para panelis serta moderator untuk bekerja profesional dan berintegritas selama terlibat dalam proses debat kedua ini. Selain itu timnya menurut Priyo juga cukup senang dengan konsep debat kedua yang akan menggali lebih dalam kekuatan masing-masing calon dalam meyakinkan masyarakat.

"Yang menarik ada bentuk verbal semacam video yang akan dibuat oleh panelis. Ini menarik karena apa yang saya usul tarung bebas atau istilah debat bebas teman-teman bilang debat ekplorasi, ini jadi segmen baru di debat ini. Nanti ada kemungkinan bentuknya bukan pertanyaan tertulis tapi narasi video yang kita serahkan ke panelis kemudian hidup tidak debat tergantung dua moderator ini. Mereka kita uji apakah bisa hidupkan suasana debat," terang Priyo.

Sementara itu Wakil Direktur Bidang Saksi TKN 01, Lukman Edy menyatakan calonnya siap menghadapi debat kedua yang akan diselenggarakan 17 Februari nanti. Meski dirinya masih menyimpan dua kekecewaan, pertama terkait waktu yang diberikan kepada calon saat debat dan kedua terkait tidak diakomodirnya panelis dari timur Indonesia.

"Kami menilai masih terlalu pendek waktunya tidak memberi kesempatan kepada paslon untuk eksplor jawabannya sehingga memberikan edukasi lebih kepada masyarakat. Dan kami sudah usulkan mengundang panelis dari Universitas Cendrawasih, Hasanudin atau Sam Ratulangi karena tema yang kita bahas debat kedua nanti adalah tema yang umumnya berkenan dengan timur Indonesia. Terlepas dari itu, kami tetap memberikan dukungan KPU agar debat berjalan dengan baik," tutup Lukman.

Sebagai informasi debat kedua sendiri akan digelar di Hotel Sultan Jakarta. Berbeda dengan debat sebelumnya, kali ini hanya calon presiden (capres) saja yang akan beradu visi, misi dan programnya selama debat berlangsung. (HupmasKPURI)