Type Here to Get Search Results !

Ridwan Rumasukun Luncurkan Aplikasi Tanda Tangan Digital Pemprov Papua

Ridwan Rumasukun Luncurkan Aplikasi Tanda Tangan Digital Pemprov Papua

Ridwan Rumasukun Luncurkan Aplikasi Tanda Tangan Digital Pemprov Papua

Posted: 24 Jan 2022 09:11 AM PST

Ridwan Rumasukun Luncurkan Aplikasi Tanda Tangan Digital Pemprov Papua.lelemuku.com.jpg

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua resmi meluncurkan penerapan tanda tangan elektronik yang diklaim mampu mempercepat serta mempermudah pengurusan dokumen kepegawaian seperti pengurusan pensiun, kenaikan pangkat serta hal terkait lainnya.

Tak sampai disitu, aplikasi tanda tangan digital tersebut akan diterapkan pada seluruh instansi supaya pelayanan publik bagi masyarakat, bakal lebih mudah, cepat dan tepat waktu.

"Kalau penerima jasa seperti guru dan perawat yang juga aparatur sipil negara ini kan mereka terpencar di kabupaten dan kota. Sehingga ada yang mengurus pensiun atau kenaikan pangkat itu sampai 3 tahun lamanya, pun begitu SK pensiunnya belum keluar".

"Tapi itu masa lalu, semoga penerapan tanda tangan elektronik ini bisa semakin mempercepat pelayanan pengurusan dokumen pegawai atau hal terkait lainnya bagi masyarakat," kata  Sekretaris Daerah Papua, Ridwan Rumasukun, Jumat (21/1/2022).

Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura, Sabar Sormin mengapresiasi langkah cepat Sekda Papua dalam menerapkan tanda tangan elektronik tersebut, sehingga pelayanan kedepan bakal semakin optimal.

Sabar Sormin pun berharap agar kedepan, semua kantor pelayanan di Papua, dapat menerapkan tanda tangan elektronik berbasis aplikasi, guna memangkas proses birokrasi.

"Tujuan utamannya yakni mempercepat pelayanan ke masyarakat dan pegawai."

"Semoga peluncuran tanda tangan digital hari ini, dapat menjadi inspirasi bagi OPD lainnya untuk segera menerapkan tanda tangan elektronik,"

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua, Marthen Kogoya mengatakan, peluncuran tersebut masih bersifat pilot project atau proyek percontohan. Dengan begitu, beberapa dookumen yang dikelola BKD Papua nantinya akan mulai diterapkan tanda tangan secara elektronik.

"Seperti dokumen urusan keberangkatan, mutasi pegawai, pensiun dan juga dokumen lain di BKD Papua. Pastinya kedepan akan dilakukan tanda tangan secara elektronik baik yang ditandatangani gubernur, sekda dan kepala BKD," tandasnya. ***

Polisi Selidiki Temuan Penjara di Rumah Langkat, Terbit Rencana Peranginangin

Posted: 24 Jan 2022 08:57 AM PST

Polisi Selidiki Temuan Penjara di Rumah Langkat, Terbit Rencana Peranginangin.lelemuku.com.jpg
MEDAN, LELEMUKU.COM - Tim gabungan Reserse Polda Sumatera Utara terdiri dari Reserse Kriminal Umum, Reserse Narkoba, dan Intelijen serta Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumut melakukan penyelidikan temuan penjara atau kerangkeng di rumah pribadi Bupati
Langkat Terbit Rencana Peranginangin.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumut Komisaris Besar Hadi Wahyudi mengatakan, kerangkeng atau penjara itu ditemukan saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Langkat, Rabu, 19 Januari 2022.

"Saat KPK datang ke Langkat terungkap penemuan kerangkeng itu. Tim gabungan sedang mendalaminya. Informasi di lapangan dan pengakuan sementara penjaganya, kerangkeng itu merupakan tempat penampungan orang yang kecanduan narkoba dan kenakalan remaja dan dibuat sejak tahun 2012 atas inisiatif Bupati Langkat yang ditangkap OTT KPK tersebut (Terbit Rencana Peranginangin)." kata Hadi Wahyudi kepada Tempo, Senin 24 Januari 2022.

Polisi, sambung Hadi, belum bisa menyimpulkan fungsi kerangkeng itu dibangun Terbit Rencana Peranginangin untuk apa. "Nanti akan dicek ke BNN Provinsi Sumut, apakah benar untuk para pecandu narkoba. Dan semua semua sedang didalami termasuk siapa yang memberikan izin," ujar Hadi.

Sebelumnya organisasi Migrant Care menuding di lahan belakang rumah Bupati Cana, panggilan sehari-hari Terbit Rencana, ditemukan kerangkeng manusia yang dipekerjakan di kebun kelapa sawit milik Cana.

Migrant Care menduga kerangkeng itu tempat pekerja kelapa sawit yang mengalami eksploitasi dan diduga kuat merupakan praktik perbudakan modern. Atas laporan tersebut, Migrant Care membuat pengaduan ke Komnas HAM dan akan diterima oleh komisioner Komnas HAM Choirul Anam. (Sahat Simatupang| Tempo)

Penyusunan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022 - 2041

Posted: 24 Jan 2022 06:02 AM PST

Penyusunan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022 - 2041.lelemuku.com.jpg

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Pusat bersama para pemangku kepentingan di Bumi Cenderawasih, mulai mendorong penyusunan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022 - 2041.

Penyusunan dimulai Pada Senin (17/1/2022) hingga Kamis (20/1/2022) di Kota Jayapura.

Rapat intensif penyusunan RIPPP ini bertujuan menggali berbagai masukan terkait arah pembangunan di Provinsi Papua, dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus dua puluh tahun kedepan.

"Pelaksanaan otonomi khusus Papua sudah memasuki babak baru dengan diterbitkannya Undang-Undang (UU) No 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua".

"Undang-undang yang sahkan DPR pada bulan Juli 2021 ini disusul oleh terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua yang ditetapkan pada 15 Oktober 2021. Kedua peraturan terkait pelaksanaan otonomi khusus Papua ini menandai hadirnya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua lewat penyusunan RIPPP," kata Staf Ahli Menteri PPN/ Bappendas Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Oktorialdi, di Jayapura, Senin.

Menurut dia, percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua adalah amanat Presiden Jokowi.

Dimana Presiden menekankan pentingnya semangat, paradigma, cara kerja, dan desain baru dalam pembangunan Papua. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua.

Diketahui, agenda penyusunan RIPPP tersebut melibatkan stakeholder dari berbagai kalangan di daerah dan para pengambil kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, swasta, mitra pembangunan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, dan tokoh pemuda.

Kegiatan ini menjadi forum untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan RIPPP tahun 2022-2041.

Sementara masukan berbagai pihak yang terlibat akan dicatat sebagai aspirasi untuk penyempurnaan dokumen RIPPP.

Kepala Bappeda Papua Yohanis Walilo meyakini, RIPPP bakal lebih maksimal dalam upaya mempercepat pelaksanaan pembangunan di Bumi Cenderawasih.

"Sebab lewat RIPPP ini akan dibentuk suatu lembaga dibawah kepemimpinan Wakil Presiden yang langsung mengkoordinir percepatan pembangunan diatas tanah Papua," pungkasnya. (diskominfopapua)

Temui PM Singapura, Lee Hsien Loong di Bintan, Jokowi Terbang ke Tanjung Pinang

Posted: 24 Jan 2022 05:58 AM PST

Temui PM Singapura, Lee Hsien Loong di Bintan, Jokowi TerbTemui PM Singapura, Lee Hsien Loong di Bintan, Jokowi Terbang ke Tanjung Pinang.lelemuku.com.jpgang ke Tanjung Pinang.lelemuku.com.jpg

TANJUNG PINANG, LELEMUKU.COM - Usai melakukan serangkaian kegiatan di Provinsi Sumatera Selatan, Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerjanya ke Provinsi Kepulauan Riau, pada Senin, 24 Januari 2022. Dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, Presiden dan rombongan lepas landas dari Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, Kota Palembang, sekitar pukul 18.00 WIB.

Setibanya di Bandar Udara Raja Haji Fisabillah, Kota Tanjung Pinang, Presiden Jokowi disambut oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Satu (Pangkogabwilhan I) Laksamana Madya TNI Muhammad Ali, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hassanudin, Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol. Aris Budiman Bulo, Danlantamal IV Laksamana Pertama TNI Dwika Tjahja Setiawan, dan Danlanud Raja Haji Fisabilillah Kolonel Pnb. Andi Wijanarko.

Esok hari, Selasa, 25 Januari 2022, Presiden Joko Widodo diagendakan untuk melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Singapura, Lee Hsien Loong di Kabupaten Bintan. Selain itu, keduanya juga akan memimpin pertemuan bilateral antara delegasi kedua negara, serta menyaksikan penandatanganan dan pertukaran sejumlah Nota Kesepahaman.

Turut menyertai Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Kepulauan Riau yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.(BPMI Setpres)