Herry Ario Naap dan Agus Pramusinto Bahas Evaluasi Eselon di Pemkab Biak Numfor |
- Herry Ario Naap dan Agus Pramusinto Bahas Evaluasi Eselon di Pemkab Biak Numfor
- Wahyudi Irianto Lantik Nurhadi Alhuri dan Rony Theo Ayorbaba Sebagai Kadis Perhubungan dan Bappeda Yapen
- Febry Calvin Tetelepta Ungkap Jaminan Pempus Bangun Jalan di Kepulauan Maluku
- Joko Widodo Ingin Gencarkan Pembangunan Fisik di Seluruh Indonesia
- Inilah Alasan Jokowi Tekankan Pembangunan Fisik di Daerah Terpencil di Indonesia
- Usai Resmikan Bandara Kubang, Joko Widodo Tinjau Vaksinasi Massal COVID-19 di Kao
- Dansatgas Pamtas Yonif 403/WP Jalin Silaturahmi dengan BPKP Keerom Papua
- DPR RI Terima 2 Aspirasi dan Tuntutan Tanimbar dalam PI 10% Blok Masela
- Murad Ismail Jemput Kedatangan Jokowi di Ambon
- Jan De Fretes Hadiri Sosialisasi LHKPN di Mabes Polri
- Sehari di Maluku, Inilah Agenda Jokowi Kunjungi Pulau Ambon
- LPDS Gelar Webinar Pasar Modal Dijamin Aman dan Prospektif
- Petrus Fatlolon, Luhut Pandjaitan, Arifin Tasrif dan Dwi Soetjipto Putuskan Pembagian PI 10% Blok Masela
| Herry Ario Naap dan Agus Pramusinto Bahas Evaluasi Eselon di Pemkab Biak Numfor Posted: 24 Mar 2021 07:02 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Setiap tahun jabatan eselon II yang ada di lingkungan pemerintah daerah bisa dievaluasi, termasuk eselon III dan IV. Bahkan evaluasi itu bisa dilakukan setiap saat jika memang pejabat terkait (pejabat eselon II) melakukan kesalahan yang dinilai tidak bisa ditolerir. Termasuk di jajaran pejabat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua. "Memang dua tahun dalam aturan, namun jabatan eselon II bisa juga dilakukan evaluasi setiap satu tahun sekali, atau melihat situasional. Intinya asal tidak menabrak aturan, karena posisi kami di KASN hanya melakukan pengawasan," kata Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Prof. Agus Pramusinto M.D.A saat ditemui Bupati Herry Ario Naap, S.Si.,M,Pd di ruang kerjanya, Senin (22/3/2021) lalu. Dalam pertemuan itu, Bupati didampingi langsung Ketua DPRD Biak Numfor Milka Rumaropen, Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor Markus O. Masnembra, SH.,MM dan beberapa pejabat lainnya. Sedangkan Ketua KASN didampingi salah Prof. Dr. Drs. Agustinus Fatem, MT salah satu anggota Komisioner KASN. Ditegaskan bahwa pergantian atau roling terhadap pejabat eselon II tidak mutlak dilakukan dua tahun sekali, namun situasional dan bahkan dievaluasi setiap tahun. Hal tersebut dilakukan dalam rangka optimalisasi peran dan fungsi dari pejabat eselon II (kepala dinas/badan) dalam menjalankan setiap tugas dan fungsi pokoknya. Tak hanya eselon II, namun eselon III dan IV juga bisa dilakukan sama, yakni evaluasi setiap saat. "Jadi kami datang di KASN ini untuk meminta petunjuk dan penjelasan, sebab kadang kalah ada penafsiran yang keliru soal pergantian dan pengangkatan terhadap pejabat eselon II ini, ataupun pejabat lainnya. Saya kira dengan penjelasannya ini kami telah mendapatkan gambaran," tandas Bupati dalam pertemuan itu. "Hal yang mungkin juga perlu saya sampaikan, bahwa dalam kepemimpinan seorang kepala daerah hanya 5 tahun, sementara kepala daerah ketika berpatokan pada berbagai aturan sementara pejabatnya contohnya tidak banyak mendukung, maka hal demikian tidak boleh dibiarkan dan mau tidak mau harus dilakukan pergantian, saya kira bagian seperti ini perlu juga disikapi dan dicermati," lanjut Bupati. "Intinya celah untuk melakukan pergantian ada kalau memang tidak optimal, intinya yang penting jangan menabrak aturan," tandas Agus Pramusinto secara diplomasi menjawab pendapat Bupati Biak Numfor. Agus pada dasarnya menyatakan evaluasi terhadap setiap pejabat bisa saja dilakukan dengan memperhatikan sejumlah hal. Banyak hal yang disampaikan dalam pertemuan itu, terkait bagaimana pergantian eselon yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, termasuk Kabupaten Biak Numfor.(humasbiaknumfo) |
| Posted: 24 Mar 2021 05:42 PM PDT  Acara serah terima tugas tersebut, berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bappeda Kepulauan Yapen, disaksikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kepulauan Yapen, Ir. Wahyudi Irianto beserta seluruh Kabid. dan staf dari Bappeda dan Dinas Perhubungan. Asisten III, Ir. Wahyudi Irianto ketika diwawancarai Media Humas Pemda mengatakan, kurang lebih 2 tahun masa kepemimpinan pejabat yang lama, Ir. Nurhadi Alhuri, M.Si, sebagai Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Perhubungan, Rony Theo Ayorbaba, AP. M.Si, tentu telah cukup banyak mengenyam banyak prestasi, namun, dari setumpuk keberhasilan itu, tidak sedikit program kerja yang belum diselesaikan. "Kaitannya dengan ini, pejabat yang baru, dituntut untuk dapat meneruskan program kegiatan yang belum terselesaikan itu, serta dapat mendorong kinerja Bappeda dan Dinas Perhubungan kedepan menjadi media informasi yang dapat menunjang proses pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen." ujarnya. Oleh sebab itu, lanjut Asisten III, para staf dijajaran Bappeda maupun Dinas Perhubungan, diharapkan dapat menunjang tugas pejabat yang baru, untuk menopang keberhasilan pembangunan yang telah termuat dalam visi – misi Bupati dan Wakil Bupati. Sementara itu, pejabat yang baru, Rony Theo Ayorbaba, AP. M.Si, menyatakan bahwa tanggung jawab yang diberikan sebagai Kepala Bappeda merupakan tugas yang cukup berat, namun dia optimis apa yang menjadi Visi – Misi dari Bupati dan Wakil Bupati dapat dia penuhi sesuai harapan, menjadikan kepulauan Yapen lebih nyaman, Aman dan Sejahtera. Ir. Nurhadi Alhuri, M.Si, juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh ASN di Bappeda yang kurang lebih 2 tahun sudah bekerja sama menjalankan informasi Program kerja Pembangunan, sebagai pejabat baru Kepala Dinas Perhubungan siap menjalankan tugas sesuai Visi dan Misi Perhubungan untuk memajukan Yapen yang kita cintai bersama. Turut hadir dalam acara serah terima jabatan baru, beberapa Kepala Bidang dan Staf di lingkup Bappeda dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Yapen. (humasyapen) |
| Febry Calvin Tetelepta Ungkap Jaminan Pempus Bangun Jalan di Kepulauan Maluku Posted: 24 Mar 2021 04:18 PM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM – Pemerintah menjamin pembangunan infrastruktur jalan berbasis kepulauan di Maluku berbasis pada pemerataan dan keadilan social. Bukan semata-mata aspek ekonomi. Karenanya, Kantor Staf Presiden (KSP) menjaring saran dan masukan dari kepala daerah se-Maluku, terkait pembangunan infrastruktur. "Rencana pembangunan infrastruktur harus selaras dengan kebutuhan daerah. Sehingga pembangunan lebih tepat sasaran dan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat setempat," ungkap Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta saat memimpin rapat koordinasi pembangunan infrastruktur jalan di Ambon, Rabu (24/3/2021). Pemerintah telah menetapkan pembangunan jalan trans pada 18 pulau terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sebagai Proyek Prioritas Strategis (Major Project) dalam RPJMN 2020-2024. Dari 18 pulau tersebut, 8 pulau di antaranya berada di Provinsi Maluku, yaitu Pulau Aru, Babar, Buru, Seram, Kei Besar, Selaru, Moa, dan Wetar. Febry mengatakan, ini adalah bentuk dukungan dan perhatian Bapak Presiden dalam pembangunan kesejahteraan di Provinsi Maluku. Menurut Febry, pembangunan infrastruktur menyasar hingga ke pulau-pulau perbatasan yang menjadi beranda depan sekaligus simbol kehormatan bangsa dan negara. Selain itu, pembangunan Trans Maluku sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk pembangunan Indonesia-sentris. "Jangan kita tidak membangun jalan karena tidak ada mobil yang melintas. Justru mobil tidak melintas karena jalannya tidak ada, sehingga pemerintah mendorong agar ruas-ruas jalan di pulau-pulau dapat tembus dan tersambung dengan baik," ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Direktur Pembangunan Jalan Kementerian PUPR Herry Faza menyampaikan, aspirasi dari kepala daerah se-Maluku akan langsung dibahas lebih lanjut dalam Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR. Tantangan utama, menurut Herry, adalah ketersediaan anggaran karena APBN masih terkontraksi akibat pandemi Covid-19. "Selanjutnya kami akan mematangkan rencana pembangunan dan pelaksanaannya berdasarkan skala prioritas," kata Herry. Sementara Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Jon Damanik menambahkan, perlu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar ruas-ruas jalan dapat tersambung hingga tuntas. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memastikan pemenuhan readiness criteria seperti kesiapan lahan, perizinan, dan lainnya. Para kepala daerah se-Maluku menyambut baik hasil rapat koordinasi yang difasilitasi KSP ini. Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun berpandangan, kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur adalah kunci pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Maluku secara berkeadilan. Wakil Bupati Kepulauan Aru Muin Sogalrey menyatakan, pembangunan infrastruktur jalan di wilayahnya akan meningkatkan konektivitas dan membuka isolasi di pulau-pulau perbatasan.(KSP) |
| Joko Widodo Ingin Gencarkan Pembangunan Fisik di Seluruh Indonesia Posted: 24 Mar 2021 04:10 PM PDT  TOBELO, LELEMUKU.COM - Pembangunan infrastruktur yang tengah gencar dilakukan di Tanah Air bukan hanya untuk membangun fisik bangunan, tetapi terdapat banyak hal yang akan muncul dan berkembang dengan adanya pembangunan berbagai infrastruktur tersebut. Hal tersebut disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan Terminal Bandar Udara Kuabang, di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, Rabu (24/03/2021) siang. Pertama, dipaparkan Presiden, pembangunan infrastruktur yang dilakukan di seluruh Indonesia adalah bagian dari upaya untuk membangun peradaban. "Infrastruktur itu adalah membangun peradaban. Ini yang sering enggak kita sadari bahwa infrastruktur itu membangun peradaban," ujarnya. Dicontohkan Kepala Negara, pembangunan jalan dari Halmahera Utara ke Sofifi telah membangun peradaban baru, dari yang dulunya ditempuh dengan berjalan kaki sekarang dapat ditempuh dengan kendaraan. "Misalnya, sekarang ada bandara, artinya apa? Kita disiplin harus tepat waktu karena datang ke bandara untuk terbang ke kota lain dan waktunya/jamnya sudah ditentukan, kalau tidak, berarti ditinggal oleh pesawat. Itu juga membangun kedisiplinan baru, membangun peradaban," ungkapnya. Kedua, dengan infrastruktur yang terus berkembang juga dapat meningkatkan daya saing atau competitiveness bangsa. "Ini yang juga kita harus tahu semuanya bahwa membangun infrastruktur itu bukan hanya melulu fisik, tidak, tetapi kita membangun sebuah kompetisi, membangun sebuah competitiveness (daya saing) dengan negara-negara lain," ujarnya. Ketiga, Kepala Negara mengungkapkan, pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia merupakan wujud dari pengamalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya pembangunan saat ini telah bertransformasi dari Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris. "Pak, jalannya yang dibangun jangan hanya yang di Jawa saja. Airport-nya, bandar udaranya yang dibangun juga jangan di Jawa dan Sumatra saja. Kami di bagian timur juga memiliki hak yang sama untuk memiliki airport, memiliki jalan yang baik," ujar Presiden mengutip masukan yang sering didengarnya dari masyarakat. Terakhir, pembangunan infrastruktur juga dimaksudkan untuk membangun konektivitas antarwilayah di seluruh penjuru Tanah Air. "Menyatukan, membangun persatuan dan kesatuan kita, menyatukan antardaerah, antarkabupaten/kota, antarprovinsi, antarpulau, antarwilayah, sehingga kita bersatu. Dari Halmahera Utara bisa terbang ke Jakarta, bisa terbang ke Aceh, bisa terbang ke Kalimantan, juga bisa terbang ke timur, ke Papua. Ini bisa menyatukan," pungkas Presiden. (setkab) |
| Inilah Alasan Jokowi Tekankan Pembangunan Fisik di Daerah Terpencil di Indonesia Posted: 24 Mar 2021 04:07 PM PDT  TOBELO, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan alasan dirinya menekankan pembangunan fisik di seluruh wilayah Indonesia. Dikatakan bahwa, pembangunan fasilitas untuk publik memberikan peningkatan pemberdayaan manusia di daerah-daerah terpencil dan terdepan diseluruh Indonesia, termasuk Bandara Kuabang di Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Provinsi maluku utara (Malut) . "Mungkin ada yang bertanya, mengapa pemerintah fokus membangun infrastruktur? Begini. Pembangunan infrastruktur hendaknya tak dilihat dari sisi pembangunan fisik semata. Membangun infrastruktur itu adalah juga membangun peradaban. Membangun bandara, misalnya, berarti juga membangun kedisiplinan baru bagi warga, karena penerbangan membutuhkan akurasi jadwal dan waktu," kata Jokowi lewat postingan media sosiannya pada Rabu (24/03/2021). Kedua, kata Jokowi, infrastruktur yang memadai akan membangun dan meningkatkan daya saing sebuah negara untuk berkompetisi dengan negara-negara lain. Ketiga, pembangunan infrastruktur yang dilakukan merata di seluruh penjuru Indonesia berarti mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Terakhir, infrastruktur, utamanya fasilitas transportasi menjadi pemersatu bangsa yang wilayahnya terbentang luas dari Sabang hingga Merauke dengan belasan ribu pulau. Menyatukan antardaerah, antarkabupaten/kota, antarprovinsi, antarpulau, dan antarwilayah sehingga kita menjadi satu," papar dia. Dikatakan, wajah Bandara Kuabang dengan terminal baru yang kini bisa melayani 160.000 penumpang setiap tahunnya merupakan upaya terbarunya membangun daerah terpencil di wilayah Indonesia Timur secara maksimal. "Saya mendarat di bandara ini pagi tadi dan langsung meresmikan terminal seluas 3.500 meter persegi yang dibangun dari 2016 lalu.Dengan terminal penumpang baru ini, Bandara Kuabang telah siap mendukung aktivitas masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara dan sekitarnya," ujar dia. Ia mengharapkan dengan adanya bandara ini, nantinya akan muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di sekitar bandara ini. Apalagi Kabupaten Halmahera Utara memiliki sejumlah destinasi wisata alam dan bahari yang membutuhkan peningkatan konektivitas tersebut, termasuk akses ke ibukota Provinsi Malut, Sofifi. Bandara Kuabang memiliki fasilitas landasan pacu sepanjang 2.400 meter dengan lebar 30 meter dan landasan hubung sebesar 100x23 meter yang dapat melayani penerbangan pesawat jenis ATR 72-600, Boeing 737-800, dan Airbus A320.(Jidon) |
| Usai Resmikan Bandara Kubang, Joko Widodo Tinjau Vaksinasi Massal COVID-19 di Kao Posted: 24 Mar 2021 03:41 PM PDT  KAO, LELEMUKU.CON -Usai meresmikan terminal Bandar Udara (Bandar) Kuabang, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kunjungan kerjanya di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara dengan meninjau pelaksanaan vaksinasi massal COVID-19 di Kantor Camat Kao, Kamis (24/3/2021) siang waktu setempat. Presiden mengatakan, selain untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi, kedatangannya ke lokasi vaksinasi di Halmahera Utara ini adalah untuk memastikan bahwa distribusi vaksin merata hingga ke seluruh penjuru Tanah Air. "Kenapa saya datang ke Kecamatan [Kao] ini? Saya ingin memastikan distribusi vaksin itu merata sampai ke pelosok, sampai ke daerah yang sulit jangkauannya," ujarnya dalam keterangan pers usai peninjauan. Presiden Jokowi tiba di Kantor Camat Kao sekitar pukul 13.10 WIT atau 11.10 WIB yang langsung disambut oleh Camat Kao Melkianus Laranga beserta Kepala Dinas Kesehatan setempat. Selanjutnya, Presiden tampak meninjau keseluruhan jalannya proses vaksinasi yang bermula dari registrasi ulang peserta vaksinasi hingga penyuntikan dosis vaksin dan observasi. Sebanyak 100 orang turut serta mengikuti vaksinasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. "Ini sudah dimulai hari ini. Nanti setiap hari 100 orang, 100 orang, 100 orang di Kecamatan Kao yang penduduknya kurang lebih 9.400 [jiwa], dan sudah dimulai untuk pelayan petugas publik, juga petani, dan pedagang pasar," ungkap Presiden. Presiden meyakini, jika setiap daerah dapat melakukan hal yang sama maka laju penyebaran COVID-19 akan dapat ditekan. "Kalau semua daerah bisa menggerakkan seperti ini sampai di tempat terpencil, saya kira penyebaran COVID-19 dan laju penyebarannya bisa kita kurangi dan kita hentikan," ujarnya. Mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba. (setkab) |
| Dansatgas Pamtas Yonif 403/WP Jalin Silaturahmi dengan BPKP Keerom Papua Posted: 24 Mar 2021 01:40 PM PDT  KEEROM, LELEMUKU.COM - Komandan satuan tugas pengamanan perbatasan (Dansatgas Pamtas) Yonif 403/Wirasada Pratista Mayor Inf Ade Pribadi Siregar, S.E., M.Si., melaksanakan silaturahmi dengan mengunjungi Kantor Badan Pengolahan Kawasan Perbatasan (BPKP) dalam rangka membangun sinergi antara Satgas Pamtas Yonif 403/Wirasada Pratista dengan BPKP Keerom, bertempat di Kantor Badan Pengolahan Kawasan Perbatasan Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Dansatgas menyampaikan bahwa komunikasi yang dilakukan ini merupakan wujud jiwa Korsa, kebersamaan aparatur negara dalam menjalin kerjasama yang baik guna mewujudkan dampak positif yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. "melaksanakan komunikasi dua arah secara langsung ke Pemda dalam rangka koordinasi dengan Kepala Badan Pengolahan Kawasan Perbatasan (BPKP) di Kantor Pemda Kabupaten Keerom Bapak Jocko Wabiyagir dengan harapan ke depan Satgas Pamtas Yonif 403/Wirasada Pratista dapat saling bekerja sama dalam pelaksanaan tugas di wilayah perbatasan" urainya melalui release tertulisnya di Kantor BPKP, Kabupaten Keerom pada Selasa (23/3/2021).  Kepala BPKP menyambut baik kedatangan Dansatgas Pamtas 403/Wirasada Pratista di kantornya dan menganggap pentingnya akan hal ini, beliau juga menyampaikan harapannya bahwa dengan perbantuan Satgas Pamtas Yonif 403/Wirasada Pratista dapat mempermudah dalam melaksanakan tugas menjaga wilayah perbatasan khususnya di kabupaten Keerom Provinsi Papua. "Kedepankan operasi yang humanis dapat membantu kehidupan masyarkat perbatasan sebagai bukti nyata yang dikerjakan aparat secara bersama-sama dan dampak positifnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat disekitar wilayah perbatasan Negara Republik Indonesua (RI) dengan Negara Papua New Guinea (PNG)," ungkap Kepala BPKP.(Pensatgasyonif403/WP). |
| DPR RI Terima 2 Aspirasi dan Tuntutan Tanimbar dalam PI 10% Blok Masela Posted: 24 Mar 2021 08:05 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) menerima aspirasi yang disampaikan Bupati Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon bersama SKPD dan DPRD Tanimbar dalam audiensi bersama di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara. Jakarta pada Rabu (24/3/2021) pukul 14.00 WIB. |
| Murad Ismail Jemput Kedatangan Jokowi di Ambon Posted: 24 Mar 2021 07:04 AM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tiba di Bandara Udara Internasional Pattimura Ambon, menggunakan Pesawat Kepresidenan, Rabu (24/3/2021) sore sekitar pukul 16.40 WIT. Setibanya di bandara saat turun dari Pesawat Kepresidenan, Presiden langsung dijemput Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Jeffry Apoly Rahawarin, Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Refdi Andri, M.Si, Danlanud Pattimura Kolonel Pnb Sapuan dan Pangkoarmada III Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto, M.Tr. (Han). Usai dijemput, Presiden dan rombongan menuju Swiss-Belhotel untuk istrahat. Tujuan orang nomor satu di Indonesia itu ke Kota Ambon adalah untuk kunjungan kerja (Kunker). Meski tiba di Ambon hari ini, Presiden baru akan memulai Kunkernya besok pada Kamis (25/3/2021). Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Kasrul Selang menyebutkan pada Kamis, 25 Maret 2021, pukul 08.30 WIT, kunjungan Jokowi diawali perjalanan menuju Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Ambon dengan kendaraan berjarak kurang lebih 2km dan memakan waktu 8 menit. "Pukul 09.40 WIT Jokowi bergerak ke RSUP dr. J. Leimena, Jl. R. Suprapto," ujar dia pada Rabu, 24 Maret 2021. Selang menyebutkan Jokowi akan menijau vaksinasi Virus Corona (COVID-19) kepada para lanjut usia (Lansia) dan wartawan di rumah sakit tersebut. Selepas itu, pukul 10.50 WIT Jokowi berencara pula mengungjungi Kediaman Raja Hitu di Kecamatan Hitu Lama, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan 12.35 WIT bergesek ke Dermaga Huseka'a Hitu. "Beristirahat sejenak, orang nomor satu di Indonesia tersebut akan makan siang di Rumha Makan Apong Wayame, Jln. Ir. M. Putuhena, Ambon makan siang bersama dan Adzan Shalat Dzuhur," kata Selang. Kemudian pukul 15.30 WIT Jokowi menuju ke Bandara Pattimura Ambon dan kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat kepresidenan. Sementara itu, TNI dan Polri mengerahkan 1.600 personel dalam pengamanan Jokowi yang berasal dari Polda Maluku, Kodam XVI Pattimura, Korem Binaiya, Kdiam 1504 Ambon dan Polresta Ambon. Sebelumnya pada Rabu, 24 Maret 2021, Jokowi baru saja mengunjungi Provinsi Maluku Utara (Malut) dengan agenda meresmikan terminal baru Bandara Kuabang di Kabupaten Halmahera Utara. Melihat dari dekat pelaksanaan vaksinasi massal COVID-19 kepada para pelayan dan petugas public, petani, dan pedagang pasar di Kecamatan Kao,nun. Kecamatan itu memiliki penduduk kurang lebih 9.400 orang, dan memulai vaksinasi dengan target 100 orang tiap harinya. (Laura Sobuber) |
| Jan De Fretes Hadiri Sosialisasi LHKPN di Mabes Polri Posted: 24 Mar 2021 06:51 AM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku Brigjen Pol Drs. Jan de Fretes, MM, mengikuti kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kegiatan yang digelar Mabes Polri melalui video conference ini dipimpin Karo Renmin Itwasum Polri Brigjen Pol Drs. I. Ketut Suardana, M.Si, Rabu (24/3/2021). Wakapolda sendiri mengikuti kegiatan tersebut dari ruang rapat utama Markas Polda Maluku, Kota Ambon. Turut hadir Irwasda Maluku Kombes Pol Raden Heru Prakoso, Kabid Propam Kombes Pol. Muhamad Syarifudin, dan personil dari Itwasda maupun SDM Polda Maluku. Brigjen Pol. Drs I Ketut Suardana, dalam membacakan amanah Irwasum Polri mengatakan, laporan harta kekayaan saat ini sangatlah penting. LHKPN, kata Ketut, merupakan manajemen laporan anggaran negara untuk menjadi abdi seorang pejabat negara. Penerapan LHKPN bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkup Kepolisian Negara Repoblik Indonesia. Menurutnya, penyelanggaran kegiatan bimbingan teknis pengelolaan dan sosialisasi dalam penyampaian LHKPN, Polri bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Mari kita mendukung sepenuhnya KPK dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi Negara," tandasnya. (HumasPoldaMaluku) |
| Sehari di Maluku, Inilah Agenda Jokowi Kunjungi Pulau Ambon Posted: 24 Mar 2021 06:27 AM PDT 
Jokowi baru saja mengunjungi Provinsi Maluku Utara (Malut) dengan agenda meresmikan terminal baru Bandara Kuabang di Kabupaten Halmahera Utara. Kecamatan itu memiliki penduduk kurang lebih 9.400 orang, dan memulai vaksinasi dengan target 100 orang tiap harinya. (Laura Sobuber) |
| LPDS Gelar Webinar Pasar Modal Dijamin Aman dan Prospektif Posted: 24 Mar 2021 12:55 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Dana pekerja yang diinvestasikan di pasar modal dinilai aman dan prospektif jika dikelola sesuai ketentuan investasi dengan memilih instrumen yang tepat. Investor disarankan untuk lebih hati-hati jika perusahaan yang bisnisnya memburuk,memiliki utang besar, dan sahamnya mudah digoreng. Hasan Zein Mahmud, pengamat ekonomi sekaligus investor di pasar modal, mengatakan hal itu dalam webinar bertajuk Dana Pekerja: Amankan Investasi di Pasar Modal? yang digelar oleh Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) Selasa 23 Maret 2021. "Jika bisnis memburuk dan diperkirakan berlangsung lama, maka investor harus mulai hati-hati," katanya. Pembicara lainnya adalah Ryan Kiryanto, ekonom dan Staf Ahli Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Adnan Topan Husodo, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW). Menurut Hasan, jika perusahaan memiliki utang yang besar, maka ekspektasi return on equity (ROE) akan lebih kecil dari yield obligasi, maka investor harus lebih waspada terhadap saham tersebut. "Jangan ragu untuk melakukan cut loss untuk mengindari kerugian yang lebih besar." Ciri-ciri lain saham yang harus dihindari adalah tidak likuid, harganya sering kacau, spread yang lebar dan mudah sekali digoreng. Saham gorengan adalah saham yang naik dan turunnya harga yang direkayasa demi mendapatkan keuntungan janga pendek. Saham ini kualitasnya buruk bahkan berisiko tinggi merugikan para investornya. Ada oknum yang memainkan pergerakan saham dan seolah-olah emiten tersebut memiliki fundamental yang bagus, ditawarkan dalam harga murah sekaligus memberikan iming-iming keuntungan yang besar. Sementara itu, Ryan Kiryanto mengatakan bahwa OJK berkomitmen penuh menjamin keamanan investasi di pasar modal melalui kebijakan yang berorientasi bagi perlindungan investor. Pengelolaan dana di pasar modal diawasi oleh OJK dan Securities Investor Protection Fund (SIPF). SIPF merupakan lembaga perlindungan dalam mengatasi masalah investasi yang hilang akibat adanya penipuan, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi para investor dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Lembaga ini memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi investasi, pembukuan dan keuangan, serta audit dan kepatuhan. Untuk meningkatkan kepercayaan pemodal, melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. Kep-69/D.04/2020 tanggal 23 Desember 2020, batas ganti rugi pemodal dinaikkan. Menurut dia, pandemi Covid-19 menyebabkan turunnya nilai pasar sehingga masyarakat khawatir mengenai dana yang disimpan. Ryan meyakinkan investor bahwa ekonomi akan membaik sehingga investasi akan tumbuh seiring dijalankannya Economic recovery policy framework 2021. Seperti diketahui bahwa dana para pekerja di Badan Penyeleggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) mencapai Rp472,9 triliun. Sebanyak 65% atau setara dengan Rp307,38 triliun dana tersebut diinvestasikan ke surat utang sebagai aset investasi di pasar modal. Sedangkan Rp 70,9 triliun(15%) diputar di bursa saham sebagai aset jangka panjang. Kemudian Rp52 triliun (11%) disimpan dalam bentuk deposito sebagai investasi untuk menjaga kebutuhan likuiditas jika ada peningkatan klaim. Di samping itu, sebanyak 8% dibelanjakan produk reksa dana dan sisanya sebesar 1% ditanam dalam bentuk properti dan penyertaan modal. Dalam Pedoman Pengelolaan Investasi BPJS Ketenagakerjaan yang berisi kriteria dan aturan main trading saham. Secara umum, BPJAMSOSTEK memilih investasi di 45 saham unggulan di indeks LQ45. Webinar tersebut membahas keamanan dana para pekerja yang dikelola oleh BPJAMSOSTEK dan diinvestasikan di pasar modal. Menurut data, Agustus-September 2020 BPJAMSOSTEK mengalami unrealized loss hingga Rp43 triliun. Lalu, pada akhir Desember 2020 angkanya turun menjadi Rp22,31 triliun, dan pada posisi Januari 2021 tinggal Rp14,42 triliun. Pada akhir Februari bahkan sempat Rp24 triliun, namun pada 19 Maret turun lagi jadi Rp23,8 triliun. Potensi kerugian bisa naik dan bisa turun, tergantung harga saham di pasar modal yang menjadi portofolionya. Lazimnya pasar saham, ada kalanya naik dan turun. Jika kondisi baik, ekonomi baik, kemungkinan harga saham juga bergairah. Sebaliknya, kalau ekonomi sedang terpuruk, seperti di awal-awal pandemi COVID-19, Maret 2020 lalu, harga saham berguguran. Namun, ketika mulai membaik dan banjir likuiditas maka harga saham kembali terbang. Dalam bagian lain, Adnan Topan Hosodo memaparkan pencegahan korupsi di sektor finansial. Korupsi yang terjadi baik di BUMN maupun BUMD menyebabkan kerugian negara. Modus operandi korupsi yang paling banyak adalah penyalahgunaan wewenang dan laporan fiktif. Menurut Adnan, mencegah korupsi dapat dilakukan dengan berbagai strategi, antara lain analisis risiko proses bisnis, regulasi, pengembangan red flag, investigasi, sting operation, penguatan pengawas internal, penguatan WBS, pengaturan dan pengelolaan konflik kepentingan. Ia menjelaskan bahwa penerapan Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) atau ISO 37001 membantu mencegah, mendeteksi, dan menangani potensi penyuapan. Sistem ini akan meningkatkan kredibilitas di mata publik, pelanggan, dan investor dalam maupun luar negeri. Adnan mengingatkan bahwa belajar dari kasus Jiwasraya, praktek penyimpangan terjadi bertahun-tahun tanpa ada tindakan dan mencegah terjadinya bencana yang lebih besar. "Hasil audit BPK tidak digubris," ujarnya. Menurut dia, Pembiaran sistematis yang mencerminkan kelemahan berbagai jenjang sistem anti-fraud yang dilakukan oleh dewan komisaris atau dewanapengawas, direksi, dan pengawas internal. Direktur Eksekutif LPDS Hendrayana mengatakan bahwa tujuan menggelar webinar ini adalah untuk memberikan pemahaman bagi wartawan bagi peliputan di bidang ekonomi, khususnya pasar modal. "Ini sesuai dengan visi LPDS yaitu meningkatkan kualitas pers di Tanah Air," ujarnya. (LPDS) |
| Posted: 23 Mar 2021 11:19 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Bupati Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon, SH, MH menghadiri undangan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembahasan Pembagian PI 10% Blok Masela untuk Provinsi Maluku yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marives) RI, Luhut Binsar Pandjaitan yang dihadiri oleh Menteri ESDM RI Arifin Tasrif, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dan Gubernur Maluku Murad Ismail yang diwakili oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku, Fauzan Khatib. Rakor dilaksanakan secara virtual dan Bupati Kepulauan Tanimbar diundang langsung untuk hadir di ruang rapat Menko Kemaritiman dan Investasi RI di Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Maret 2021 Dalam rapat dimaksud telah diputuskan bahwa Pemerintah Pusat segera membagi langsung porsi PI 10% Blok Masela masing-masing kepada Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, termasuk Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan juga bagi Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku. "Sebagai daerah yang akan menerima pembangunan seluruh fasiltas gas alam cair (LNG) Blok Masela, Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar patut bersyukur dan berterima kasih karena perjuangan untuk memperoleh keadilan porsi PI 10% Blok Masela ini, didukung oleh Pemerintah Pusat dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujar Bupati Fatlolon dalam rilisnya melalui Kepala Bagian Humas Tanimbar, Blendy Souhoka. Bupati sebelumnya menyatakan perjuangan pemkab bersama seluruh elemen masyarakat Tanimbar telah memasuki hasil diskusi pembagian porsi Participating Interest (PI) 5,6 persen kepada Tanimbar dari total 10% yang dialokasikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku di Proyek Kilang Migas Blok Masela di Laut Arafura. Ia mengungkapkan sejak Rabu, 17 Maret 2021 dirinya bersama rombongan tiba di Jakarta dengan agenda penyampaian aspirasi masyarakat Tanimbar yang menuntut hak yang seharusnya diberikan kepada daerah penghasil dan terdampak langsung beroperasinya proyek gas alam cair di Lapangan Abadi tersebut. Fatlolon mengatakan dalam upaya menyampaikan negosiasi, dirinya sudah bertemu dengan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan, Deputi I Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Febri Tetelepta dan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama kementerian terkait, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Inpex Masela serta hadir pula Gubernur maluku, Murad Ismail secara virtual guna mengkaji kembali aturan keterlibatan daerah terdampak dalam porsi PI. "Saat ini sementara dikaji bersama-sama apa yang harus direvisi dan dilakukan oleh pemerintah pusat. Terus dilakukan rapat-rapat koordinasi antara kementerian, apa saja yang harus dirubah atau diperbaharui," ungkap Fatlolon kepada Lelemuku.com pada Minggu, 22 Maret 2021. Fatlolon menegaskan ada hal-hal tertentu yang harus dikaji kembali oleh Pemerintah Pusat terkait regulasi pembagian porsi PI seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang ketentuan PI 10% Pada Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi. Menurutnya jarak sumber gas yang diukur tarik garis lurus dari pulau terluar, dimana jarak terdekatnya berada di depan Desa Eliasa, ujung Pulau Selaru sekitar 59 mil yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan pembangunan fasilitas LNG berada di Desa Lermatan, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) menjadi alasan utama Tanimbar layak memperoleh porsi PI. "Pertemuan rakor selama ini difasilitasi oleh kementerian, setelah itu akan ada rapat-rapat lain yang membahas regulasi dukung supaya daerah dan masyarakat Tanimbar merasakan manfaatnya," kata Fatlolon. (Albert Batlayeri) |
| You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Social Plugin