Type Here to Get Search Results !

Fenomena Hari Tanpa Bayangan Mulai Dialami Warga di Sumatera Selatan

Fenomena Hari Tanpa Bayangan Mulai Dialami Warga di Sumatera Selatan

Fenomena Hari Tanpa Bayangan Mulai Dialami Warga di Sumatera Selatan

Posted: 10 Mar 2021 12:06 PM PST

Fenomena Hari Tanpa Bayangan Mulai Dialami Warga di Sumatera Selatan.lelemuku.com.jpg

PALEMBANG, LELEMUKU.COM - Wilayah Sumatera Selatan mulai mengalami fenomena alam hari tanpa bayangan dampak dari dinamika kulminasi atau kondisi matahari yang berada tepat di posisi paling tinggi di langit.

Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Kenten Palembang Hartanto di Palembang, Selasa, 9 Maret 2021, mengatakan hari tanpa bayangan telah dimulai dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan OKU Timur pada 9 Maret dan akan berakhir di Musi Rawas Utara pada 13 Maret.

"Fenomena ini tidak berdampak langsung terhadap kondisi alam karena memang fenomena normal tahunan," ujarnya.

Masyarakat dapat menguji fenomena alam tersebut dengan berdiri atau meletakkan benda langsung di bawah sinar matahari sekitar pukul 12.00 WIB atau ketika waktu Shalat Zuhur.

Semua bayangan benda di bawah sinar matahari dipastikan hilang karena posisi matahari tepat berada di atas kepala, kondisi tersebut biasa dimanfaatkan para peneliti untuk mengukur luas bumi.

Kondisi tanpa bayangan pertama di Sumsel pada 9 Maret 2021 terjadi di OKU Timur (pukul 12.13 WIB) dan OKU Selatan (12.14 WIB).

Kemudian pada 10 Maret di Kabupaten OKU (Pukul 12.13 WIB) dan Pagaralam (12.17 WIB), pada 11 Maret di Muara Enim (12.14 WIB), Lahat (12.15 WIB), Tebing Tinggi (12.17 WIB).

Lalu pada 12 Maret 2021 di OKI (Pukul 12.10 WIB), Ogan Ilir (12.11 WIB), Prabumulih (12.12 WIB), PALI (12.14 WIB), Musi Rawas (12.17 WIB), Lubuklinggau (12.18 WIB).

Serta pada 13 Maret terjadi di Kota Palembang (12.10 WIB), Banyuasin (12.11 WIB), Musi Banyuasin (12.14 WIB) dan Muratara (12.17 WIB).

Hartanto menjelaskan fenomena hari tanpa bayangan atau saat matahari berada di posisi paling tinggi maka kondisi panas akan terasa maksimal, sehingga diperkirakan terjadi hujan lokal setelah matahari mencapai titik kulminasi utama atau pada sore harinya.(Tempo)

Petrus Fatlolon Pastikan Upaya Peningkatan PI untuk Kepentingan Rakyat Tanimbar

Posted: 10 Mar 2021 12:03 PM PST


SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Bupati Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon menegaskan upaya pihaknya untuk melibatkan daerah yang dipimpinnya tersebut dalam proses penawaran Participating Interest (PI) 10% dalam pengoperasian proyek strategis nasional Blok Masela adalah murni untuk kepentingan rakyat.

"Ini diluar dari kepentingan politik, menyangkut dengan hajat hidup banyak orang terutama di Tanimbar, demi masa depan anak cucu kita. Jangan kita warisi ketertinggalan, padahal  kita berhak untuk dapat prosi," tegas dia saat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanimbar pada Rabu, 10 Maret 2021.

Hal tersebut mendasari proses penawaran PI 10% yang diawali dari Surat Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kepada Gubernur Maluku, Murad Ismail  tertanggal 20 Desember 2019 tentang PI 10% Wilayah Kerja (WK) Masela.  

"Dalam surat dimaksud gubernur diminta menyiapkan BUMD yang akan menerima dan mengelola PI 10% WK Masela dalam kurun waktu paling lambat 1 tahun," ungkap Fatlolon.

Kemudian Gubernur Maluku mengeluarkan surat balasan tertanggal 24 November 2020 tentang Penunjukkan BUMD PT. Maluku Energi Abadi (Persero) sebagai penerima dan pengelola PI 10%.

"Tanimbar tidak dilibatkan dalam proses penawaran PI 10%, Keputusan tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan posisi Tanimbar sebagai lokasi pembangunan fasilitas LNG daerah terdampak dan daerah perbatasan yang sewaktu-waktu bisa terdampak dari sisi pertahanan dan keamanan Negara," katanya.

Fatlolon pun telah menyurati Gubernur Maluku pada 24 Januari 2020 dan 16 Desember 2020, meminta kebijaksanaan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, adat istiadat, budaya dan ekologi.

Sehingga porsi PI 5,6% dari total PI 10% yang dialokasikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku dapat diberikan kepada Tanimbar.

Fatlolon menyebutkan beberapa alasan Tanimbar berhak mengambil bagian dalam PI 10%, di antaranya Tanimbar telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan seluruh fasilitas LNG Blok Masela, daerah termiskin ketiga di Maluku, termasuk kepulauan terluar dan berbatasan langsung dengan Australia serta kabupaten terdekat dengan reservoar atau sumber gas Blok Masela.

"Tidak benar Pemkab Tanimbar menghambat dan menolak, Kami mendukung PI 10%. Saya ingin berjuang untuk PI bagi orang Tanimbar, tanpa mengesampingkan hak dari 11 kabupaten dan kota lain. Itu kewenangan gubernur untuk mendistribusikan presentasi PI itu," sebut dia. (Albert Batlayeri)

Polisi Amankan Seorang Pria Terkait Percobaan Pemerkosaan di Argapura Bawah

Posted: 10 Mar 2021 07:11 AM PST

Polisi Amankan Seorang Pria Terkait Percobaan Pemerkosaan di Argapura Bawah

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Seorang pria berinisial AEW yang viral di media sosial beberapa hari lalu akibat upaya percobaan pemerkosaan yang dilakukannya semalam berhasil ditangkap tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal Polresta Jayapura Kota di backup tim Delta Numbay bertempat di Skouw Mabo, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura pada Rabu (10/3/2021) dini hari.

Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol. Gustav R. Urbinas, S.H., S.I.K., M.Pd melalui Kasat Reskrim AKP Handry M. Bawilling, S.Sos., M.H ketika dikonfirmasi membenarkan penangkapan terhadap AEW tersebut oleh tim gabungan yang dipimpin Kanit Opsnal Aipda A. Serosero.

Kasat Reskrim mengatakan, penangkapan AEW berdasarkan laporan polisi nomor : Lp / 294 / lll / 2021 / Papua / Resta jpr kota / Tentang Percobaan pemerkosaan di argapura bawah Distrik Jayapura selatan terhadap korban HI (33)  pada minggu 07 maret 2021.

"Berdasarkan laporan polisi yang masuk di kami, tim opsnal di backup tim delta numbay langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mendapatkan informasi terkait keberadaan pelaku," Ungkap Kasat.

Berdasarkan informasi yang masuk terkait keberadaan pelaku, tim gabungan langsung mendatangi tempat persembunyiannya. "Usai mendapatkan informasi tentang keberadaan pelaku, tim langsung mendatangi tempat persembunyiannya di Skouw Mabo distrik muara tami," Jelasnya.

Ditambahkan, setelah tiba di dekat lokasi persembunyian AEW, tim kembali memastikan keberadaannya di dalam rumah terlebih dahulu mengingat hari sudah menjelang pagi.

"Tidak berselang lama tim kemudian turun dan melakukan penangkapan di rumah keluarganya yang merupakan tempat persembunyiannya, pelaku kaget dan langsung melarikan diri namun tim kemudian lakukan pengejaran dan berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawan," Ujarnya.

Dirinya menuturkan, AEW langsung digiring ke satuan reskrim polresta jayapura kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam dan diakui benar bahwa dirinya sendiri yang melakukan percobaan pemerkosaan terhadap korban pada tanggal 07 Maret 2021 di argapura bawah Distrik Jayapura selatan.

"Pelaku juga mengakui bahwa sebelumnya upaya yang sama pernah dilakukannya terhadap korban di kota sorong papua barat tahun 2015 silam dan berhasil melarikan diri ke kota Jayapura. Selain itu juga pelaku mengaku bahwa dirinya pernah melakukan penganiayaan berat terhadap istrinya sendiri di kos-kosannya di seputaran entrop pada bulan februari lalu," Imbuh AKP Handry Bawiling, S.Sos., M.H.

Mantan Kapolsek Jayapura Utara ini pun menambahkan, kini AEW telah mendekam di balik jeruji sel mapolresta jayapura kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap korban.(Humaspolrestajayapura)

Apa Solusi Otsus Papua Dalam Bingkai NKRI?

Posted: 10 Mar 2021 03:52 AM PST

Apa Solusi Otsus Papua Dalam Bingkai NKRI?

Bicara Papua tentunya bicara Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal itu dikatakan Freddy Numberi dalam session Webinar yang digelar Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia yang mengambil tema 'Kontroversi UU Otsus, dan solusinya' pada hari Selasa siang (9/3/2021) di Jakarta.

Persoalan Papua menurutnya menjadi tanggungjawab bersama,  Berbagai kebijakan Pemerintah yang diambilnya bukan terletak pada kesalahan penerapan sistem, akan tetapi percepatan pembangunan di Papua lebih kepada proses dan mekanisme yang lebih terfokus pada inti permasalahan.  

"Saya melihat kurangnya pendampingan, pembinaan dan pengawasan kontrol dalam menentukan perdasi dan perdasus, inilah yang saya sesali. "Kata Ferddy. 

Mantan Menteri Perhubungan RI ini berpendapat bahwa kedepannya tidak ada lagi kesalahan komunikasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pendampingan Otsus tersebut.

"Disini kita bicara bukan saling menyalahkan, tapi perlunya transparansi dana otsus dan dana-dana lainnya seperti dana pembangungan infrastuktur dengan rincian-rincian yang jelas," tegas Freddy.

Besarnya anggaran yang dialokasikan ke Papua secara keseluruhan cukup besar. Ia menyebut anggaran untuk Provinsi Papua sebesar 17 Triliun dan Provinsi Papua Barat 7 Triliun, maka pemanfaatan dalam penggunaan dana yang ada harus betul-betul tersalurkan untuk masyarakat Papua.

"Artinya Pemerintah harus lebih transparansi dalam pengalokasian anggaran Otsus, sehingga ekonomi kerakyatan dapat terserap sesuai aturan. Karena bangsa ini bisa membangun tetapi tidak bisa merawat, untuk itu perlu adanya dukungan secara riil sehingga regulasi-regulasi dalam konteks daerah guna menjalankan aturan kebijakan-kebijakan tertata dengan baik, disinilah peran jurnalis dipertanyakan. "Paparnya.

"Fungsi jurnalis menjadi penting dalam peran memberikan edukasi positif dalam pemberitaan, jika para wartawan turun langsung ke masyarakat papua, tanyakan bagaimana perekonomian masyarakat disana, kita perbaiki bersama tidak serta merta menyalahkan daerah, "ujar Freddy.

Terkait akan adanya pemekaran di Papua, Freddy mengingatkan pentingya mengedepankan budaya, sehingga perekembangan ekonomi kedepan di intergrasikan dalam konteks bagaimana kebudayaan itu berbasis antropologi, dan bukan dengan adanya unsur kepentingan-kepentingan tertentu.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah, ia mengulas perlu adanya keterbukaan dalam demokrasi. Sebagai bangsa yang besar, Pemerintah perlu memberikan keterbukaan dalam menerima segala macam masukan yang pahit dan tidak perlu mengkritik, akan tetapi berikan solusi yang terbaik. 

"Ada pepatah mengatakan pengalaman adalah guru terbaik, maka pengawasan terhadap anggota sipil disana harus di perketat, dengan memperkuat pilar-pilar yang ada. "Ulasnya.

Sejalan dengan laju pertumbuhan pembangunan di Papua, ia menilai infrastuktur yang dibangun sudah cukup memadai, hal itu juga telah disampaikan Presiden Jokowi untuk memfokuskan pembangunan berbasis transportasi sebagai bentuk percepatan ekonomi disegala bidang. 

"Target Presiden kan 25 tahun kedepan Papua akan menjadi sejahtera, sebab ketika membangun transportasi semua akses lancar, tentunya itu sangat menunjang perekonomian kerakyatan. "Bebernya.

Terpisah, Subdit Penanganan Percepatan Pembangunan Papua Kemendagri Edward Semuel Renmaur mengatakan kultur budaya dan kondisi masyarakat di Papua menjadi pemikiran bersama. Ia menilai indeks literasi SDM masyarakat Papua masih tertinggal, tapi dalam otsus ini ia meyakini proses membangun SDM berkualitas di Papua memiliki indikator 71,39 Poin.

"Saya mencatat ada 8 kabupaten kota masih di bawah indikator provinsi masing-masing, tapi perlu dilihat standar provinsi Papua itu 63,60, jadi tidak terlalu jelek. " jelas Edward.

Dengan perumusanan, pembahasan, dan penetapan Undang-Undang tersebut, Edward menyampaikan perlu dilakukan ekstra pendampingan perdasi dan perdasus, karena sejak tahun 2013 jumlah perdasi ada 18 dan baru 11 yang dibentuk, serta baru 10 perdasus yang dibentuk dari 15 yang dirumuskan. 

"Bukan dalam arti bahwa dana otsus ini jor-joran dikasih, tapi kita tetap dalam konteks keperluan yang harus dibangun, disini kita harus sama-sama bergandengan tangan dalam mendukung otsus Papua. "tambahnya.

Edward juga menyampaikan bahwa dalam hal anggaran, antara Pemda dan Pemerintah Pusat sudah sangat transparansi dalam penggunaan dana otsus tersebut.

"Jadi kalau masyarakat bilang Otsus tidak dirasakan, itu bisa dilihat dari berbagai pandangan, dulu di kerom ada program pelatihan menjahit untuk mama-mama, tapi yang mereka pahami itu adalah uang dari Bupati, padahal program tersebut berasal dari dana Otsus, nah dari Kabupaten itu terjadi IPM yang meningkat setiap tahunnya, jadi gagalnya otsus itu dimana? Saya rasa pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik, "jelas Edward.

Melihat kontroversi Otsus, aktivis Papua Ramly Uswanas ikut andil angkat suara, ia mengulas dari sudut pandang perspektif Pemerintah sudah sangat maksimal, tapi dari sudut pandang masyarakat kecil Otsus ini gagal, namun otsus ini harus dikaji lebih lanjut dengan pemerintah agar lebih gencar memberikan pengertian kepada publik.

"Dalam mengimplementasikannya banyak cara, harus dengan pendekatan-pendekatan khusus, tentunya pendampingan dan pengawasan harus lebih diperkuat. "Ulas Ramly.

Subjectifitasnya kata Ramly dalam Otsus Papua ini telah menjadikan masyarakat Papua sebagai fokus penerapan sistem Pemerintah. "Jokowi sendiri sudah melakukan banyak hal untuk Papua, ia sangat fokus dalam pembangunan otsus, oleh karenanya kita harus dudukan bersama dengan pengelolaan suku dan masyarakat disana untuk memperkuat pembangunan Papua," tambahnya.

Jika dilihat dari sisi aspek Ham dan politikalisasi Papua, Guru Besar Universitas Indonesia (UPI) Prof. Dr. Cecep Darmawan menilai adanya unsur kepentingan, sehingga terlihat banyaknya persoalan Papua belum terselesaikan dengan baik. "Saya menilai Otsus adalah salah satu opsi dari masalah tersebut, tapi ininya bagaimana masyarakat Papua itu sejahtera. Ini bukan persoalan seberapa banyak dana yang digelontorkan, karena itu bukan jaminan, namun bagaimana pemerintah memberikan perhatian kepada masyarakat Papua untuk hidup sejahtera. Jika sudah sejahtera, maka mereka yang mempunyai kepentingan Internasional pun akan kandas. "Beber Cecep.

Menurutnya, dalam komposisi itu, Pemerintah Pusat akan lebih memiliki peran penting guna melakukan pendekatan secara kultural dan memaksimalkan informasi secara transparan.

"Undang-undang Otsus jelas tidak mengambil hak-hak demokrasi masyarakat Papua. Kita harus lebih kedepankan sentuhan masyarakat Papua secara menyeluruh, dan tentunya kembali lagi dalam konteks membahas kesejahteraan yang mampu berikan kenyamanan. "Jelasnya.

Cecep juga mencatat adanya dana yang sudah di gelontorkan selama kurun waktu lebih dari 20 tahun dirasakan kuranf efektif. Oleh sebab itu, ia mengajak perlu adanya akselerasi dari Kementrian yang lain untuk percepatan pertumbuhan ekonomi di papua, karena Otsus kan hanya opsi bahwa Papua berada dalam bingkai NKRI. "tegasnya.

Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Provinsi Papua dan Papua Barat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Budi Arwan, menegaskan Otsus pembahasan Papua itu adalah sebuah proses, dimana ia berharap kedepannya terus ada peningkatan yang baik meski prosesnya berjenjang.

"Ini sebuah proses, tetapi yang lebih penting adalah memanfaatkan pengawasan sosial sebagai bentuk perkembangan otsus Papua. "Kata Budi. 

Ia menyatakan peran masyarakat dan lembaga telah memberikan yang terbaik untuk Papua. Bahkan dirinya sering menyampaikan di berbagai kesempatan bahwa tidak dipungkiri adanya perubahan kebijakan Pemerintah dalam pemekaran daerah. "Itu penting dilakukan karena sudah banyak contoh dari kemajuan di daerah-daerah yang sudah maju dengan adanya pemekaran wilayah. "jelas Budi.

Disini, Budi mengajak semua elemen masyarakat dan lembaga-lembaga diluar Kemendagri untuk saling sinergi menyelesaikan masalah otsus Papua, terlebih peran media dalam mereduksinya. "Kami menginginkan semua elemen masyarakat, para lembaga-lembaga lainnya serta peran media untuk bersinergi dan mengawal kebijakan-kebijakan Pusat guna mendukung percepatan pembangunan di Papua. "Pungkasnya.


MUSTOFA HADI KARYA
Ketua Forum Wartawan Jakarta (FWJ)