Type Here to Get Search Results !

Tim Charli Polresta Jayapura Bekuk Seorang Residivis Curanmor, 5 Motor Hasil Curian Diamankan

Tim Charli Polresta Jayapura Bekuk Seorang Residivis Curanmor, 5 Motor Hasil Curian Diamankan

Tim Charli Polresta Jayapura Bekuk Seorang Residivis Curanmor, 5 Motor Hasil Curian Diamankan

Posted: 17 Feb 2021 03:15 AM PST

Tim Charli Polresta Jayapura Bekuk Seorang Residivis Curanmor, 5 Motor Hasil Curian Diamankan

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Seorang warga hamdi berinisial SY (23) yang merupakan residivis curanmor tak berkutik ketika dibekuk Tim Charli Polresta Jayapura Kota lantaran melakukan aksi yang sama pada tanggal 13 februari 2021 lalu. 

Dari tangan pelaku SY, tim charli juga berhasil mengamankan 5 unit sepeda motor berbagai merk dari hasil curian. 

Katim Charli Polresta Jayapura Kota Ipda E. Ayomi ketika dikonfirmasi siang tadi (17/2) mengatakan penangkapan pelaku berdasarkan laporan polisi nomor : LP/89/II/Papua/Res Jpr Kota/ Sek Japsel yang dilaporkan korban Angel Nathasha Souwela. 

"Dari laporan yang dibuat korban, tim langsung melakukan penyelidikan dan mendapat informasi dilapangan bahwa pelakunya adalah SY yang juga merupakan residivis curanmor yang keluar dari lembaga permasyarakatan pada awal tahun 2019, " ujarnya. 

Lanjut Ipda Ayomi, pada hari selasa kemarin (16/2) , tim berhasil menangkap YS tanpa perlawanan di seputaran hamadi pontong distrik jayapura selatan beserta barang bukti milik korban. 

"Setelah dilakukan interogasi, pelaku mengakui perbuatannya dan menunjukkan barang bukti lainnya yang disimpan pelaku sebanyak empat unit sepeda motor, " Terangnya. 

"Kini pelaku telah berada di mapolresta Jayapura kota guna menjalani proses hukum lebih lanjut beserta kelima barang bukti sepeda motor, " cetusnya.

"Atas perbuatannya, YS disangkakan melanggar pasal 363 KUHP tentang pencurian bermotor dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara, "kata Katim Charli.

Ia pun menambahkan, YS ini kerap melakukan aksi pencurian bermotor di wilayah Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, dimana pelaku menggunakan kunci T untuk merusak kontak kunci kendaraan yang akan dicurinya. 

Adapun jenis kelima kendaraan yang diamankan yakni Honda Beat PA 2578 RO, Honda Beat biru putih PA 3843 RO, Honda Beat PA 2560 JR, Yamaha Mio Soul DS 3563 RM dan Honda Scopy warna merah dengan nomor mesin JFW1E1692443.(Humaspolrestajayapura)

Gempa Menengah Akibat Aktivitas Subduksi Lempeng Guncang Tapanuli Selatan

Posted: 17 Feb 2021 03:10 AM PST


JAKARTA, LELEMUKU.COM - Wilayah Samudera Hindia Pantai Barat Sumatera diguncang gempa tektonik hari Senin, 15 Februari 2021 pukul 11.57.14 WIB dengan magnitude 5,0. Episenter terletak di laut pada jarak 71 km arah baratdaya Kota Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada kedalaman 74 km.

Kepala Bidang Mitigasi Bumi dan Tsunami BMKG, Dr. Daryono, S.Si., M.Si menyebutkan gempa itu merupakan jenis gempa menengah akibat aktivitas subduksi lempeng dengan mekanisme pergerakan naik (thrust fault).  

"Guncangan dirasakan di daerah Aek Godang, Pandan-Tapanuli Tengah, Sibolga dalam skala intensitas III MMI dimana guncangan dirasakan nyata dalam rumah, terasa seakan-akan truk berlalu,"  sebut dia pada Senin, 15 Februari 2021.

Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Hingga pukul 12.30 WIB siang ini hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa susulan (aftershock). (Laura)

Potensi Bahari, Alam, Budaya dan Sejarah Maluku Mampu Tingkatkan Ekonomi Daerah

Posted: 17 Feb 2021 03:01 AM PST



AMBON, LELEMUKU.COM - Rapat Koordinasi Pembangunan Pariwisata Provinsi Maluku Tahun 2021, hendaknya dipahami sebagai langkah dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis pengembangan pariwisata Maluku kedepan.

Atas dasar itu, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Maluku, Widya Pratiwi Murad, mengajak seluruh stakeholder termasuk Dinas Pariwisata bekerjasama untuk membangun serta mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Maluku.

"Maluku kaya potensi bahari, alam, budaya, serta sejarah yang tidak habisnya dinikmati masyarakat. Melalui keseriusan bapak-ibu saat ini, dalam membangun Maluku melalui sektor pariwisata, dapat membuktikan bahwa Maluku merupakan rumah yang nyaman yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku," kata Widya saat menghadiri persiapan Rapat Koordinasi Pembangunan Pariwisata Provinsi Maluku Tahun 2021 di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (16/2).

Istri Gubernur Maluku, Murad Ismail, itu mengatakan, Rakor Pembangunan Pariwisata Maluku akan dilaksanakan tanggal 26 sampai 27 Februari 2021, dengan mengangkat tema Akselerasi Pemulihan Ekonomi Sektor Pariwisata di Maluku pasca Covid-19.

Pembangunan pariwisata ini, katanya, tentu membutuhkan dukungan stakeholder, perbankan dan pihak terkait lainnya untuk berpartisipasi aktif, memperkuat pemerintah daerah dalam memulihkan kondisi ekonomi daerah melalui program pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat Maluku.

"Upaya untuk menggerakkan sektor ekonomi kreatif juga memerlukan energi dari para pelaku ekonomi kreatif yang ada di Maluku," katanya.

Pada kesempatan itu, Widya berharap, agar pelaksanaan pembangunan pariwisata Maluku tahun 2021, dapat menghasilkan agenda kerja nyata yang mampu memberikan dampak positif bagi pemulihan ekonomi daerah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Maluku.

Disampaikannya, Dekranasda, Pemprov Maluku, serta pihak Perbankan, akan terus mendorong dan meningkatkan inovasi kreativitas para pelaku ekonomi kreatif di Maluku, sehingga daya produksi dan daya beli masyarakat dapat meningkat yang berdampak pada kesejahteraan perekonomian masyarakat Maluku.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Maluku, Perbankan dan stakeholder di Maluku yang turut bersama kami dalam berkiprah bagi kemajuan masyarakat Maluku di tengah pandemi Covid-19. Semoga pada saatnya, pelaksanaan rakor pembangunan pariwisata dapat berjalan dengan lancar," ujarnya.

Di tempat yang sama, Sekda Maluku, Kasrul Selang, mengatakan, wisatawan mancanegara menghabiskan banyak uang untuk keperluan di hotel saat liburan. Hal itu terungkap dari total pengeluaran mereka ketika berlibur. Sebaliknya, wisatawan domestik justru menghabiskan sebagian besar uangnya untuk belanja kuliner.

"Wisatawan mancanegara biasanya menghabiskan apa saja. Ternyata, mereka itu habisnya lebih banyak di hotel, sekitar 45 persen. Kalau wisatawan nusantara, ternyata 45 persen itu untuk belanja kuliner. Kita pikir masuk akal juga kan, bule tidak mungkin kita suruh dia makan papeda dengan sagu tiap hari," ujar Sekda.

Menurutnya, dari total pengeluaran wisatawan nusantara yang mencapai 45 persen untuk kuliner itu, terdapat peluang untuk meningkatkan pariwisata di Maluku. Dinas Pariwisata pun diimbau bekerjasama dengan pihak terkait, membuat kriteria desa untuk ditetapkan sebagai Desa Pariwisata. Pemprov akan membina satu desa untuk satu kabupaten. Sisanya, kabupaten yang membina.

"Jadi, kita memang sasarnya ke sana. Ternyata wisatawan nusantara itu lebih banyak habis 45 persen ke kuliner. 25 persen di oleh-oleh (cinderamata). Itu berarti ada peluang di sana," jelas Sekda.

Ia menegaskan, industri pariwisata yang kuat merupakan hasil inisiatif masyarakat. Diperlukan pendekatan yang dimulai dari kelompok masyarakat untuk membangun desanya. Ide mereka bisa dipakai. Ada juga inisiatif dari pemerintah desa yang bisa melihat desanya memiliki potensi wisata.

"Kalau pariwisata yang diinisiasi sendiri oleh masyarakat, biasanya sangat kuat. Saya bilang ke Kadis Pariwisata, bawalah orang Morella, Hukurila, Siwang, pergi ke Bali selama sebulan misalnya. Lalu belajar tentang bagaimana kelola pariwisata di Bali," tegasnya.

Persiapan Rakor Pembangunan Pariwisata Provinsi Maluku Tahun 2021 ini, dihadiri Ketua Tim Gubernur Percepatan untuk Pembangunan (TGPP) Provinsi Maluku, Hadi Basalama, Plt. Kepala Dinas Pariwisata Maluku Max Pattinama, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Maluku Nasir Kilkoda, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Elvis Pattiselano, Plt. Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Maluku-Maluku Utara Jetty Likur, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Novi Manulang, Kepala OJK Maluku Roni Nazra, Pimpinan BNI Cabang Ambon Friedson, GM Pelindo IV Cabang Ambon Ady Sutrisno, GM Angkasa Pura Ambon Dedi Setiawan, Ketua PHRI Provinsi Maluku Teni Barlola, dan juga dihadiri sejumlah stakeholder lainnya. (HumasMaluku)

Murad Ismail Tetapkan Muhammad Djumpa dan Syarif Makmur Jadi Plh Bupati di Aru dan SBT

Posted: 17 Feb 2021 02:46 AM PST



AMBON, LELEMUKU.COM - Gubernur Maluku Murad Ismail menetapkan dua Sektretaris Daerah sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati untuk Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru. Mengingat sampai batas akhir pejabat yang lama belum ada penetapan Bupati dan Wakil Bupati Definitif.

Penunjukkan sebagai Plh Bupati di dua daerah tersebut ditandai dengan acara penyerahan Kawat Gubernur Maluku Nomor 131/603 tanggal 16 Februari 2021 tentang Penunjukkan Plh Kabupaten Kepulauan Aru, dan penyerahan Kawat Gubernur Maluku Nomor 131/604 tanggal 16 Februari 2021 tentang Penunjukkan Plh Kabupaten Seram Bagian Timur.

Dua Sekda tersebut yakni Muhammad Djumpa menjadi Plh Bupati Kepulauan Aru, sedangakan Syarif Makmur menjadi Plh Kabupaten SBT.

Sekda yang saat itu mewakili Gubernur Maluku mengucapkan selamat bertugas kepada kedua Plh Bupati.

"Selamat bertugas Pak Muhammad  dan Pak Syarif, semoga diberi kelancaran dalam tugas ini," ujar Sekda di sela penyerahan Kawat Gubernur kepada kedua Plh Bupati di ruang kerja Sekda Maluku, Rabu (17/2/2021).

Pada kesempatan itu, Sekda  berpesan, agar kedua Plh bupati senantiasa memelihara pola hubungan kerja yang harmonis di lingkungan internal pemerintah kabupaten maupun dengan mitra kerja, dalam rangka kelancaran tugas pembangunan dan pemerintahan.

Mantan Kadis PUPR Maluku ini juga mengingatkan agar Plh bupati bersama jajarannya untuk terus menjaga kewaspadaan berganda dan berlipat terhadap Covid-19.

"Dengan mobilitas masyarakat yang aktif, maka kita semua harus selalu waspada," ujarnya.

Sementara itu, Plh Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Muhammad Djumpa menegaskan, dirinya akan menjalankan tanggung jawab sebagai kepala daerah sebaik-baiknya.

"Plh kan amanah. Jadi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab," tegas Muhammad. (HumasMaluku)

Satuan Reskrim Polresta Jayapura Ringkus 5 Remaja Terkait Pencurian di BTN Atas Abepura

Posted: 17 Feb 2021 02:25 AM PST

Satuan Reskrim Polresta Jayapura Ringkus 5 Remaja Terkait Pencurian di BTN Atas Abepura

JAYAPURA, LELEMUKU. COM - 5 (lima) Remaja pelaku pencurian di BTN Puskopad atas berhasil diciduk unit Opsnal Satuan Reserse Kriminal Polresta Jayapura Kota bertempat di BTN Puskopad atas, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua pada Senin (15/02/2021) siang.

Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol. Gustav R. Urbinas, S.H., S.I.K., M.Pd melalui Kasat Reskrim AKP Komang Yustrio Wirahadi Kusuma, S.I.K membenarkan penangkapan kelima pemuda tersebut yang diketahui masih berstatus pelajar SMP dan SMA.

Kasat mengatakan, kelimanya yakni DMA (16), KBJ (16), MW (18), YA (16) dan AAF (15) ditangkap berdasarkan laporan polisi nomor : LP / 222 / II / 2021 / Papua / Resta Jpr Kota tanggal 16 Februari dengan korban Feronika Jensenem.

"Kelimanya mengakui bahwa merekalah yang melakukan pencurian barang-barang milik korban ketika korban dalam keadaan tidur dan para pelaku masuk ke dalam rumah milik korban," ungkap Kasat.

Lanjutnya, melihat kesempatan tersebut kelima pelaku langsung menggasak barang-barang milik korban berupa 1 buah TV 42 Inch merk LG, 1 buah Kipas Angin, 1 buah Mesin Bor, 3 buah Piring Mas Kawin, 1 buah Printer merk Cannon, 1 buah Speaker Aktif merk Dat dan 1 buah AC merk Sony.

"Usai dilakukan pemeriksaan awal kelimanya diketahui merupakan sindikat yang sudah sering kali melakukan aksi pencurian di perumahan BTN atas Abepura dan kian meresahkan warga," ucapnya.

Dirinya juga menambahkan, kini pihaknya masih terus mendalami terkait aksi-aksi yang telah dilakukan oleh kelima pelaku, dan kini kelimanya berada dalam penanganan Satuan Reserse Kriminal Polresta Jayapura kota.(Humaspolrestajayapura) 

Vaksinasi Tahap Kedua Petugas Pelayanan Publik di Indonesia Siap Dilaksanakan

Posted: 16 Feb 2021 09:19 PM PST



JAKARTA, LELEMUKU.COM - Saat ini pemerintah telah memvaksinasi lebih dari 1 juta tenaga kesehatan dalam waktu 1 bulan sejak pertama kali dimulai 13 Februari 2021 lalu. Melihat  perkembangan yang positif dan untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi demi mencapai kekebalan kelompok, maka program vaksinasi akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya dan akan diberikan ke kelompok prioritas berikutnya, yaitu masyarakat lanjut usia (lansia) dan petugas pelayanan publik.

dr. Siti Nadia Tarmizi M.Epid., Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan menyampaikan, "Kita tahu lansia memiliki beban berat terkait angka kesakitan dan kematian akibat terinfeksi COVID-19, sementara petugas pelayanan publik memiliki interaksi dan mobilitas yang tinggi," terangnya dalam Dialog Produktif bertema Vaksinasi Tahap Kedua di Depan Mata yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan di FMB9ID-IKP, Selasa (16/2/2021).

Kendati masyarakat sebentar lagi akan mendapatkan vaksinasi, dr. Siti Nadia menghimbau bahwa upaya ini belum cukup, "Vaksinasi, 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak) serta 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) merupakan satu rangkaian utuh yang tidak terpisahkan. Setelah vaksin kita tidak boleh kendor melaksanakan protokol kesehatan," himbaunya.

Pemerintah menargetkan akan memvaksinasi 16,9 juta petugas layanan publik dan 21,5 juta lansia di seluruh Indonesia, "Untuk tahapan registrasi nantinya tidak harus menunggu SMS atau pemberitahuan dari aplikasi, namun cukup datang ke fasilitas kesehatan (faskes) dan akan langsung terdaftar di sistem PCare yang sudah kami sediakan sebelumnya," terang dr. Siti Nadia.

Masih menurut dr. Siti Nadia, "Ada beberapa cara untuk pemberian vaksinasi tahap kedua ini nantinya, yaitu berbasis faskes, berbasis institusi, vaksinasi massal di tempat, dan vaksinasi massal bergerak, seperti vaksinasi bagi pedagang pasar yang akan dilakukan di pasar sehingga tidak lagi penerima vaksin harus datang ke faskes," ujarnya.

Joni Martinus, VP Public Relations PT. Kereta Api Indonesia dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan, "Kami menyambut baik dan mendukung penuh program vaksinasi ini karena memang petugas pelayanan publik memiliki mobilitas tinggi terutama bagi petugas pelayanan penumpang dan pelayanan umum kami lainnya," ujarnya.

Untuk menyiapkan PT. KAI Joni mengatakan, "Kami memiliki klinik mediska, yang dikelola PT. KAI yang tersebar di seluruh daerah operasi kereta api (Daop) kami di seluruh pulau Jawa dan Sumatra telah kami daftarkan sebagai tempat pelaksanaan vaksinasi," terangnya.

Selain itu lanjut Joni, "Kami sudah mengikutsertakan dokter dan perawat di beberapa daerah operasi kami untuk mengikuti pelatihan vaksinator. Tentu dengan langkah-langkah ini akan memperkuat dan mempercepat memperlancar proses vaksinasi di PT. KAI. Ada kurang lebih 13.526 yang terkait dengan petugas layanan publik di PT.  KAI," terangnya.

Sebagai ilustrasi, dalam satu hari kerja normal KRL yang dioperasikan PT. KAI di Jabodetabek melayani 1,2 juta pergerakan penduduk dan untuk di masa pandemi bisa melayani hingga 400 ribu orang. Kereta api jarak jauh di masa pandemi pun masih melayani 30 ribu orang.

"Kami di KAI membentuk satgas internal yang menjalankan sosialisasi kepada rekan-rekan kami bahwa memakai masker itu keren, bekerja dari rumah (WFH) itu bukan berarti libur, terkait 3M dan 3T juga terus kita sosialisasikan melalui multi media baik milis broadcast dan akun media sosia kami," terang Joni.

Lebih lanjut Joni menerangkan, "KAI konsisten menerapkan protokol Kesehatan terutama di pintu-pintu tunggu, pada saat validasi pengecekan dokumen, pengecekan suhu tubuh, dan penggunaan masker. Sedapat mungkin kami menghindari kontak langsung, sehingga kami menghimbau penumpang membeli tiket secara online dan melakukan check in secara online," terangnya.

Selain vaksinasi kepada petugas pelayanan transportasi, pemerintah juga akan melakukan vaksinasi bagi pedagang pasar di pasar induk Tanah Abang Rabu (17/2) nanti, dr. Siti Nadia menjelaskan, "Ini merupakan upaya memberikan vaksinasi dalam bentuk klaster dan juga sebagai bagian pemberian vaksinasi tahap kedua, yang akan kita mulai besok Rabu di Tanah Abang selama enam hari," terangnya.

"Masyarakat tidak perlu ragu lagi mendapatkan vaksinasi pada waktunya dan menjaga protokol kesehatan, karena kita tahu vaksinasi ini upaya melindungi diri dan keluarga kita. Pemerintah sudah menjamin, Badan POM sudah memberikan izin penggunaan darurat sehingga vaksin ini terjamin mutu dan khasiatnya, MUI juga sudah memberikan fatwa kehalalannya," tutup dr. Siti Nadia. (SatgasCOVID19)

Wiku Adisasmito Ungkap Vaksinasi Petugas Pelayanan Publik Ditarget Rampung Mei 2021

Posted: 16 Feb 2021 09:11 PM PST


JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pemerintah segera melanjutkan program vaksinasi Covid-19 tahap kedua dan ketiga. Diketahui pada tahap pertama program vaksinasi diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dengan target sasaran sebanyak 1.468.764 orang dari total sasaran berjumlah 181.554.464 orang.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyebut tahap kedua dan ketiga itu diperuntukkan bagi warga lanjut usia (lansia) dan petugas pelayanan publik. Pelaksanaannya ditargetkan Kemenkes akan selesai pada bulan Mei 2021.

"Nantinya pendataan daftar penerima vaksin merunut data yang dimiliki BPJS Kesehatan, Dukcapil dan hasil koordinasi dari kementerian dan lembaga terkait," jelas Wiku dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Selasa (15/2/2022) yang disiarkan kanal YouTube BNPB Indonesia.

Untuk urutan penerima vaksinasi, pemerintah akan menimbang jumlah kasus dan tingkat penularan, kesiapan kapasitas penyimpanan vaksin dan daerah yang telah mencapai target cakupan vaksinasi tenaga kesehatan. Dan ia kembali menegaskan, bahwa sejauh ini tidak ditemukan kejadian ikutan paska imunisasi (KIPI) dalam program vaksinasi Covid-19.

Dan dilanjutkannya, pemerintah tidak akan memulai vaksinasi jika produk yang didistribusikan tidak aman. Vaksin Covid-19 sendiri saat ini sudah mengantongi emergency use of Authorization (EUA) dan sertifikat halal dari Majis Ulama Indonesia (MUI).

Meski demikian, sebagai bentuk upaya antisipasi adanya KIPI, pemerintah telah membuat skema alur Kegiatan pelaporan dam pelacakan KIPI. Dengan menetapkan kontak person dari setiap fasilitas kesehatan sebagai pusat informasi bagi para penerima vaksin. Jika terdapat kejadian, fasilitas kesehatan akan segera menindaklanjuti dengan melakukan penanganan untuk yang  bersifat ringan hingga sedang.

Dan untuk kejadian yang bersifat serius akan dilaporkan berjenjang keatas kepada instansi kesehatan pada wilayah administratif diatasnya. Serta dilaporkan kepada  serta Komite Ahli Indonesia yang terdiri dari pokja, atau lomda atau Komnas PP KIPI.

"Masyarakat juga dapat melihat format investigasi serta panduan penggunaan web keamanan dan vaksin di lampiran juknis Covid-19," Wiku menambahkan pada kesempatan menjawab pertanyaan media. (SatgasCOVID19)

Penny Lukito Sebut Vaksin Sinovac Produksi Bio Farma Siap Didistribusi

Posted: 16 Feb 2021 09:04 PM PST



JAKARTA, LELEMUKU.COM – Setelah melalui serangkaian evaluasi dan pemantauan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA) vaksin COVID-19 Sinovac yang diimpor dalam bentuk bulk dan diolah oleh Bio Farma.  EUA ini diterbitkan dengan melihat hasil uji klinis dalam hal keamanan dan khasiat/efikasi vaksin yang sesuai standar World Health Organization (WHO).

Dalam proses pemberian EUA, BPOM melakukan evaluasi dan validitas terhadap data hasil uji stabilitas, dokumen validasi proses produksi dan validasi metode analisis, spesifikasi produk dan spesifikasi kemasan yang digunakan. "Vaksin produksi Bio Farma diberi nama vaksin COVID-19 dengan nomor EUA2102907543A1. Vaksin ini memiliki bentuk sediaan berisi 10 dosis 5ml per vial. Dilengkapi barcode untuk tracking dan mencegah pemalsuan," ungkap Kepala BPOM, Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP pada Selasa, 16 Februari 2021.

BPOM sudah melakukan pengujian produk lot release untuk menguji aspek mutu. Sampai 15 Februari, BPOM telah menerbitkan sertifikat lot release untuk 5 batch vaksin COVID-19  yang terdiri dari kurang lebih 1 juta dosis tiap batch. "Proses pengujian terus berlangsung. Vaksin yang telah mendapat  sertifikat lot release siap digunakan dalam program nasional vaksinasi COVID-19 gratis," katanya.

Setelah EUA diterbitkan, BPOM akan terus mengawal mutu vaksin sejak keluar dari produksi hingga vaksinasi. "Ini penting karena vaksin ini produk yang sensitif dan harus disimpan dalam cold chain yang sesuai standar pada suhu 2-8 derajat celcius. Jajaran BPOM akan terus mengawal dan melakukan pendampingan pada dinas kesehatan dalam pengiriman dan penyimpanan vaksin agar tetap sesuai dengan cara distribusi obat yang baik (CDOB) serta pemantauan dan sampling produk," tutur Penny K. Lukito.

Sebelumnya, BPOM telah mengeluarkan EUA vaksin COVID-19 Sinovac yang diimpor langsung dari Tiongkok pada 11 Januari 2021. Penny K. Lukito menjelaskan meskipun kandungan dan  profil untuk mutu, khasiat, serta keamanan vaksin yang diolah Bio Farma ini sama dengan yang diproduksi Sinovac, namun tetap perlu evaluasi khusus dan pemberian EUA yang terpisah. "Karena ada perbedaan tempat produksi, kemasan. Sesuai peraturan yang diwajibkan secara internasional, maka EUA perlu diregistrasikan kembali sebelum mendapatkan persetujuan penggunaan," jelasnya

Sejauh ini, Bio Farma telah mendapatkan bahan baku vaksin (bulk vaccine) Sinovac sejumlah 25 juta dosis dengan tambahan overfill sebesar 10 persen. Menurut Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir, total bahan baku vaksin hasil kerja sama dengan Sinovac yang akan masuk ke Indonesia ada 140 juta dosis.

Bahan baku vaksin ini diproduksi lebih lanjut dan dikemas oleh Bio Farma. Dari stok yang dimiliki, Bio Farma sudah memproduksi 15 batch dengan jumlah sekitar 15 juta dosis vaksin dan target pada Februari ini ada 7,5 juta dosis yang akan didistribusikan untuk mendukung program nasional vaksinasi COVID-19 gratis tahap kedua.

Dalam rangka mengawal keamanan vaksin terkait Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), BPOM akan terus berkoordinasi dengan kementerian Kesehatan, Komisi Nasional dan Komisis Daerah KIPI untuk pemantauan dan evaluasi. Penny K. Lukito tak lupa berpesan, meskipun sudah divaksin, masyarakat dihimbau untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. (SatgasCovid19)

Pemprov Papua dan Pemkab Mimika Sepakati Pendirian PT. Papua Divestasi Mandiri

Posted: 16 Feb 2021 07:33 PM PST

Pemprov Papua dan Pemkab Mimika Sepakati Pendirian PT. Papua Divestasi Mandiri

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyatakan telah bersepakat dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, terkait pendirian PT. Papua Divestasi Mandiri.

BUMD ini, akan mengelola saham Freeport sebagaimana keputusan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang PT. Papua Divestasi Mandiri, yang diterbitkan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Doren Wakerkwa di Jayapura, Selasa (16/2/2021).

"Kita sudah lakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Mimika dan kami sudah buat kesepakatan, kita putuskan, sepakat dari pertemuan ini, bahwa (semua pihak) berkomitmen dan berjuang (mewujudkan pembentukan PT. Papua Divestasi Mandiri)," terangnya.

Meski tak menjelaskan poin-poin yang disepakati dari pertemuan itu, Doren memastikan dalam waktu dekat, pihaknya bersama Bupati Mimika akan bertemu  PT. Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), guna mendorong pembentukan BUMD itu.

"Intinya hasil kesepakatan (Pemprov Papua dan Pemkab Mimika) bakal sama-sama kita bicarakan ke PT. Inalum, sebelum bulan Maret 2020 mendatang".

"Memang kemarin beberapa kali pertemuan antara Pemprov Papua dan Pemkab Mimika belum menghasilkan yang baik. Apalagi dalam pertemuan pak Bupati belum ada. Tetapi hari ini, kami mewakili Gubernur bersama Bupati Mimika yang ikut hadir sudah memutuskan hasil yang bagus dan kita segera ambil langkah-langkah," terang ia.

Diketahui, Perda No. 7 Tahun 2018 tentang PT. Papua Divestasi Mandiri turut mengatur komposisi pemilikan saham Pemprov Papua, Pemkab Mimika dan Pemkab di sekitar areal PT. Freeport Indonesia(Diskominfopapua)