Type Here to Get Search Results !

Ahmad Musthofa Kamal Ungkap Berita Pemerkosaan Seorang Ibu Oleh Aparat Keamanan di Intan Jaya Adalah Hoax

Ahmad Musthofa Kamal Ungkap Berita Pemerkosaan Seorang Ibu Oleh Aparat Keamanan di Intan Jaya Adalah Hoax

Ahmad Musthofa Kamal Ungkap Berita Pemerkosaan Seorang Ibu Oleh Aparat Keamanan di Intan Jaya Adalah Hoax

Posted: 30 Jan 2021 01:31 AM PST

Ahmad Musthofa Kamal Ungkap Berita Pemerkosaan Seorang Ibu Oleh Aparat Keamanan di Intan Jaya Adalah Hoax

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Terkait dengan berita yang beredar tentang pemerkosaan Seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) oleh Aparat keamanan TNI-Polri di Intan Jaya itu tidak benar atau hoax, Sabtu (30/01/2021).

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Drs. Ahmad Musthofa Kamal, SH mengatakan dari isi berita tersebut bahwa TNI – Polri melakukan pemerkosaan terhadap seorang ibu, pada saat melaksanakan patroli di Jalan Wabogapone, Kampung Mamba, pada Hari Kamis 28 Januari 2021.

"Berita tersebut kami pastikan tidak benar/ hoax. Ini adalah perbuatan pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas keamanan di Papua dengan cara mengadu domba aparat keamanan TNI dan Polri," Ucap Kombes Pol Drs. Ahmad Musthofa Kamal.

Hubungan kerjasama TNI/ Polri dan masyarakat dalam menjaga Kamtibmas di Papua sangat baik. Kabid Humas mengharapkan kepada seluruh masyarakat agar tidak terpancing dengan pemberitaan yang belum jelas sumbernya.

Keberadaan aparat keamanan TNI dan Polri di Kabupaten Intan Jaya untuk menjamin keamanan masyarakat sehingga dapat beraktifitas dengan aman dan nyaman dan pembangunan pun dapat berjalan dengan baik.

Kombes Pol Drs. Ahmad Musthofa Kamal, SH menyampaikan bahwa Polda Papua melalui Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Papua akan melakukan penyelidikan terkait dengan pelaku pembuat dan penyebar berita tersebut.

" Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan berita – berita yang belum jelas sumbernya, jika menerima informasi agar dapat mengecek terlebih dahulu. Mari kita bijak dalam bermedia sosial," himbau Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Drs. Ahmad Musthofa Kamal, SH.(Humaspoldapapua)

Klarifikasi Abu Janda, Pajak Pulsa Mulai 1 Februari, Silhouette Challenge di Tiktok, BLM Nominasi Nobel | #radiolelemuku

Posted: 29 Jan 2021 08:32 PM PST


SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Inilah berita pada radio lelemuku pada Sabtu, 30 Januari 2021


1.  Menteri Sri Mulyani Pungut Pajak Penjualan Pulsa, Kartu Perdana Hingga Token Listrik Mulai 1 Februari. - http://di.papua.us/3cltuFq
2.  Gerakan Black Lives Matter (BLM) Dinominasikan Sebagai Penerima Hadiah Nobel Perdamaian. - http://di.papua.us/3t6i8uS
3.  Ini Tips Melakukan Siluet Chalengge yang Menjadi Tren Baru di Tiktok - http://di.papua.us/36rNL8t
4.  Pembukaan Lahan Jadi Ancaman Populasi Burung Kehicap Buano di Seram Bagian Barat -  http://di.papua.us/3pBfQBY
5.  Arsul Sani Ungkap Rencana Jokowi Saat Kumpulkan Jubir Timses Pilpres 2019 - http://di.papua.us/2NOvvQh
6.  Alasan Rachel Vennya Lepaskan Hijab - http://di.papua.us/3t4B39z
7.  Aktor Preman Pensiun, Kang Pipit Meninggal Dunia di Usia 59 Tahun - http://di.papua.us/3tbuKRm
8.  Tuai Kontroversi, Aktivis - Abu Janda Klarifikasi Pernyataan Islam Adalah Agama Arogan di Twitter - https://di.papua.us/3pAYBke

Nicolaus Wenda Ungkap Data Perbaikan Tenaga Honorer Papua Sudah di Menpan RB

Posted: 29 Jan 2021 07:30 PM PST

Nicolaus Wenda Ungkap Data Perbaikan Tenaga Honorer Papua Sudah di Menpan RB, Tinggal Tunggu Jawaban

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Data perbaikan pengangkatan tenaga honorer tahun 2020, dipastikan sudah di tangan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). 

Kini, pengangkatan 20 ribu tenaga honorer di Bumi Cenderawasih, tinggal menghitung waktu. Para tenaga honorer diminta untuk bersabar menunggu pengangkatan.

"Data perbaikan tenaga honorer Papua sudah diserahkan ke Menpan RB, pada Selasa 26 Januari 2021. Data juga sudah masuk ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selanjutnya, tinggal menunggu jawaban dari Menpan RB dan BKN," terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Nicolaus Wenda di Jayapura, Kamis (28/1/2021).

Menurut Nicolaus, saat ini yang menjadi permasalahan adalah data perbaikan tenaga honorer yang jumlahnya kian "membengkak", sementara kuota yang diberikan pusat hanya sebanyak 20 ribu formasi. 

Dimana dari data perbaikan, ada sekitar 64 ribu lebih data tenaga honorer yang diusulkan pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota. 

"Khusus untuk provinsi saja ada sekitar 8 ribu honorer yang diusulkan. Lalu ditambah usulan dari 26 Kabupaten/Kota di Papua. Sementara tiga daerah lainnya yakni Kabupaten Puncak Jaya, Lanny Jaya dan Mamberamo Tengah belum memasukan".

"Kalau ditanya kenapa meningkat kami tidak tahu pasti. Sementara untuk tiga kabupaten yang belum menyampaikan usulan sudah mencoba menghubungi tapi tidak ada jawaban. Sehingga nanti seperti apa nasib honorer di tiga daerah itu, menjadi urusan pemerintah setempat," tegas ia. 

Sementara ditanya apakah bakal ada penambahan kuota berkaitan dengan data perbaikan yang mengalami penambahan, ia katakan hal itu bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. 

"Sebab nanti kalau mereka sudah diangkat tentu berimplikasi pada masalah mengenai penggajiannya. Artinya apakah akan ada penerimaan honorer lagi, itu kembali kepada pemerintah". 

"Intinya kalau pengganjianya ditangani pemerintah pusat saya pikir tidak masalah. Namun kalau gaji mereka menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, maka itu yang menjadi kesulitan," tandas ia.(Diskominfopapua)

Terima Dosis Kedua, Jokowi Ungkap Pencapaian Vaksinasi di Indonesia

Posted: 29 Jan 2021 06:52 PM PST


JAKARTA, LELEMUKU.COM – Presiden Joko Widodo menerima dosis kedua vaksin sinovac Virus Corona (COVID-19) pada Rabu (21/01/2021) di halaman Istana Kepresidenan Jakarta selang 14 hari setelah menerima suntikan dosis pertama.

"Sudah dua pekan lamanya kita menggelar vaksinasi massal Covid-19. Yang pertama, ditujukan kepada para tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan yang lainnya, yang sehari-hari di garda terdepan penanganan pandemi ini," kata dia.

Kemudian Jokowi pun mengungkapkan pencapaian vaksinasi di Indonesia, ia mengatakan sudah sekitar 250.000 tenaga kesehatan yang telah menjalani vaksinasi. Menurut Jokowi, memang terasa masih kurang, tetapi dari hari ke hari pihaknya tetap membenahi manajemen pelaksanaan vaksinasi.

"Seperti hari ini, dalam sehari, vaksinasi sudah bisa dilakukan untuk 50.000 tenaga kesehatan," ungkapnya.

Jokowi berjanji pemerintah akan tetap berusaha mencapai target vaksinasi atas 900.000 hingga satu juta warga Indonesia setiap hari. Indonesia memiliki sebanyak 30.000 vaksinator di 10.000-an puskesmas dan tiga ribu rumah sakit di seluruh tanah air.

"Memang perlu waktu, tapi dengan pembenahan manajemen lapangan yang baik, Insya Allah, ikhtiar kita itu dapat tercapai," ucap dia.

Proses vaksinasi COVID-19 akan terus berjalan hingga 15 bulan ke depan. Presiden Jokowi kembali mengingatkan masyarakat agar pelaksanaan vaksinasi harus berjalan seiring dengan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan (Prokes). (Laura Sobuber)

Tito Karnavian Usul Pemberian Dana Insentif ke Pemda Berprestasi Program Vaksinasi

Posted: 29 Jan 2021 06:52 PM PST

Tito Karnavian Usul Pemberian Dana Insentif ke Pemda Berprestasi Program Vaksinasi.lelemuku.com.jpg

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan agar Dana Insentif Daerah (DID) diberikan untuk Pemerintah Daerah yang berprestasi dalam program vaksinasi. Hal itu dikatakannya dalam Pertemuan Koordinasi dengan Bupati dan Walikota se-Indonesia untuk membahas 'Akselerasi Capaian Vaksinasi' melalui konferensi video pada Jumat, 29 Januari 2021.

"Saran kami kepada Bapak Menkes, agar sama-sama kita dukung Kemenkeu yang memiliki dana insentif daerah (DID), yang diberikan kepada daerah-daerah yang berprestasi. Kalau nanti ada daerah-daerah yang kita anggap berprestasi dalam program vaksinasi ini, maka kita akan usulkan kepada Menkeu agar mereka mendapatkan dana insentif," kata Tito lewat keterangan tertulis, Jumat, 29 Januari 2021.

Musababnya, kata Tito, kecepatan menjadi kunci dalam program vaksinasi Covid-19 untuk memunculkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Karena itu, pemerintah daerah yang proaktif, cepat dan tanggap dalam melakukan vaksinasi perlu diapresiasi.

"Saya kira sangat bagus sekali karena bisa menimbulkan iklim yang kompetitif, di mana daerah yang vaksinasi cepat ditampilkan dan mungkin ada juga daerah yang vaksinasinya lamban, 10 terlamban juga ditampilkan," ujar Tito.

Jika pelaksanaan vaksinasi terlalu lama, lanjut dia, dikhawatirkan menimbulkan efek pimpong akibat rentang waktu yang tidak serempak antar gelombang penerima vaksin. "Sedangkan biaya yang kita keluarkan dengan segala energi yang dikeluarkan juga sudah sedemikian besar dan masif," ujarnya.

Tito Karnavian meminta kepala daerah membuat terobosan/design untuk mendistribusikan vaksin agar dapat dilaksanakan dengan cepat, lancar, dan aman, terutama menyangkut cold chain atau rantai dingin. Sedangkan untuk TNI/Polri diharapkan dapat membantu aspek pengamanan dan penyaluran. (Tempo)