Jaghur Stefanus Lantik 96 Anggota dari 14 BPD di Kecamatan Kota Komba |
- Jaghur Stefanus Lantik 96 Anggota dari 14 BPD di Kecamatan Kota Komba
- Jokowi Tinjau Penataan Kawasan dan Pembangunan Terminal Multifungsi di Labuan Bajo
- Satgas Yonif RK 732 Beri Hadiah ke Para Pemenang Lomba Cipta Karikatur Peringati HUT TNI ke 75
- Paulus Sabono Memotivasi Dua Siswa Prakerin SMK Negeri 2 Tanimbar Terjun di Dunia Kerja
- Lapangan Mandriak Direnovasi Sambut MTQ Maluku ke-29 Tahun 2021 di Tanimbar
- Amon Djobo Buka Expo Alor XIV dan Alor Karnaval VII Tahun 2020 di Kalabahi
- Abdul Hayat Gani Paparkan Inovasi Sulsel Guna Mendukung Keterbukaan Informasi Publik
- Sularso Terima Piagam BPKP atas Pencapaian Maturitas SPIP Level 3 di Kabupaten Merauke.
- Moh Hasan Sijaya Buka Pekan Perpustakaan dan Wisata Baca di Sulsel Tahun 2020
- Jokowi Pimpin Upacara Peringatan ke-75 Hari TNI Bertema Sinergi Untuk Negeri
- Ridwan Rumasukun Imbau Masyarakat Keerom Kedepankan Dialog Untuk Selesaikan Masalah
- Yunus Wonda Pastikan 40,000 Orang Hadiri Peresmian Stadion Lukas Enembe Sentani
- Abdul Hayat Gani Bekali dan Lepas 43 Calon Praja IPDN Asal Sulawesi Selatan
- Muhammad Musa’ad Ungkap Insentif Guru Honorer dan Tenaga Medis di Waropen Segera Diselesaikan
- Muhammad Ridwan Rumasukun Minta Tokoh Agama dan Adat Keerom Bantu Penyelesaian Masalah
- Abdul Hayat Gani Ungkap Kementerian ATRBPN Setujui Perda RTRW Provinsi Sulawesi Selatan
| Jaghur Stefanus Lantik 96 Anggota dari 14 BPD di Kecamatan Kota Komba Posted: 06 Oct 2020 07:52 PM PDT  BORONG, LELEMUKU.COM – Wakil Bupati Manggarai Timur, Provinsi NTT, Jaghur Stefanus melantik anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) pada beberapa desa se-Kecamatan Kota Komba, Kamis (01/10) di Aula Paroki Wae Lengga. Anggota BPD yg dilantik berjumlah 96 orang yang berasal dari 14 desa diantaranya Desa Golo Meni, Rana Mbeling, Golo Nderu, Komba, Bamo, Pong Ruan, Paan Leleng, Lembur, Ruan, Golo Tolang, Mbengan, Rana Kolong, Gunung dan Desa Mokel. Wabup Jaghur Stefanus dalam kesempatan ini kembali mengingatkan pentingnya peran BPD dalam menyukseskan pembangunan di desa. Demikian pentingnya peran ini maka anggota-anggota BPD mesti bekerja dengan sepenuh hati demi kepentingan bersama. "BPD jangan sampai melampaui tugas kades atau mengambil peran kades," tegasnya. Untuk itu lanjut Wabup Matim, memahami dan mengetahui tugas dan wewenang masing masing menjadi sangat penting sehingga setiap pihak mengetahui sampai dimana batas hak dan wewenangnya. "Bangun komunikasi yang baik sehingga proses pembangunan di desa berjalan maksimal," tambahnya. Dengan adanya komunikasi yang baik maka proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan desa berjalan lancar. Selain itu, pembangunan yang dilaksanakan bisa menjawab kebutuhan warga di desanya masing-masing. Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/158/2020 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa periode 2014-2020 dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa periode 2020-2026 pada Beberapa Desa dalam Wilayah Kecamatan Sambi Rampas, Kecamatan Kota Komba dan Kecamatan Borong di Kabupaten Manggarai Timur. (DiskominfoMatim) |
| Jokowi Tinjau Penataan Kawasan dan Pembangunan Terminal Multifungsi di Labuan Bajo Posted: 06 Oct 2020 07:47 PM PDT  LABUAN BAJO, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo meninjau sejumlah pengembangan prasarana yang berada di Kampung Ujung, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) dalam kunjungannya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kamis, 1 Oktober 2020. Di lokasi tersebut, Kepala Negara meninjau perkembangan penataan kawasan setempat melalui pembangunan dan penataan jalan, pedestrian, tepi pantai, serta drainase pendukung. "Di situ kita tata trotoarnya, pelabuhan lama yang semuanya kita rombak, kita pindah ke pelabuhan yang baru di Wae Kelambu. Kita harapkan tahapan yang pertama akan selesai di akhir tahun 2020 kemudian tahapan kedua akan selesai di tahun 2021," ujar Presiden. Sebelum melakukan peninjauan di Kampung Ujung, Kepala Negara diketahui terlebih dahulu meninjau sejenak kawasan Pelabuhan Labuan Bajo. Dari Kampung Ujung, rangkaian kunjungan kerja tersebut kemudian berlanjut pada peninjauan kawasan dan sarana gedung di Batu Cermin yang berjarak kurang lebih 5,3 kilometer dari lokasi peninjauan pertama. Kegiatan penataan di lokasi tersebut telah dimulai pelaksanaannya pada 16 Maret 2020 lalu. Saat ini perkembangan penataan telah mencapai 47 persen dan akan terus berproses ke depannya. "Di sini memang dibangun di titik-titik kawasan yang telah ditentukan, yang telah direncanakan tahun yang lalu. Ini sudah dimulai, seperti sekarang yang kita lihat ini di kawasan Batu Cermin yang sudah dimulai seperti ini," ucapnya. Selain itu, Kepala Negara dan rombongan terbatas juga sejenak meninjau proyek pembangunan terminal multifungsi yang berada di daerah Wae Kelambu. Terminal tersebut nantinya akan fokus dan diperuntukkan untuk mendukung aktivitas bongkar muat peti kemas kapal. Selepas peninjauan sejumlah prasarana tersebut, Presiden Joko Widodo akan menyerahkan bantuan modal kerja bagi para pelaku usaha mikro dan kecil dari Labuan Bajo. Mendampingi Presiden dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut di antaranya Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat. (Humas Kemensetneg) |
| Satgas Yonif RK 732 Beri Hadiah ke Para Pemenang Lomba Cipta Karikatur Peringati HUT TNI ke 75 Posted: 06 Oct 2020 07:41 PM PDT  Dari perlombaan tersebut, diambil 3 (tiga) orang juara yakni Juara I, Mendry Lelulya, SMA PGRI Saparua, Juara II, Nurfadila Budiman asal SMA N 7 Seram Bagian Barat, dan Juara III, La Minda Daraki asal SMA N 6 Maluku Tengah. Ketiga pemenang tersebut diharapkan mampu menciptakan karya seni yang lebih baik untuk kedepannya sehingga generasi generasi muda Indonesia akan bersinar baik di kancah Nasional maupun Internasional.  Para pemenang juga menyampaikan testimoninya yang mana dari seluruhnya memberikan ucapan terima kasih atas terselenggaranya Lomba Cipta Karikatur Bercerita yang diadakan oleh Satgas Yonif RK 732/Banau dalam menyemarakkan HUT TNI ke 75. Hal itu juga menjadi hal yang membantu menyegarkan para siswa ini akan materi sekolah dan untuk berkompetisi mengingat selama masa Pandemi Covid 19 ini rata-rata dari mereka masih belajar dari rumah secara online. Dalam rilis resminya di Kotis Waiheru, Satgas Yonif RK 732/Banau, pada Selasa (06/10/2020), Dansatgas Yonif RK 732/Banau, Letkol Inf Suhendar Suryaningrat, S.H., M.Si., menyampaikan, mengucapkan selamat kepada adik-adik pemenang perlombaan tersebut. "Kami hanya mamau motivasi para adik-adik sekalian untuk memberikan doktrin bahwasanya mereka mampu melakukan hal tersebut dan bahkan lebih baik. Semoga dengan perlombaan serta penghargaan yang Satgas Yonif RK 732/Banau berikan, mampu memberikan semangat juang dalam perayaan HUT TNI ke 75 ini", kata Dansatgas. (Pendam16) |
| Paulus Sabono Memotivasi Dua Siswa Prakerin SMK Negeri 2 Tanimbar Terjun di Dunia Kerja Posted: 06 Oct 2020 06:07 PM PDT
 SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (Sekwan) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Paulus Arnol Sabono, AP memberi motivasi dan semangat saat menyerahkan sertifikat Praktek Kerja Industri (Prakerin) kepada dua siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Tanimbar pada Selasa (06/10/2020). Kedua siswa itu adalah Henderjeta Kewilaa dan Yeremias Sasake yang merupakan siswa jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran telah menjalani masa Prakerin selama kurun waktu hanya satu bulan di Kantor DPRD Tanimbar dengan pertimbangan adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Sehingga jangka waktunya diperpendek dari yang seharusnya selama tiga bulan. "Walau hanya sebulan, namun inilah dunia kerja yang nyata. Apa yang didapatkan di bangku pendidikan, tidak sama dengan dunia kerja. Prakerin ini ada karena sekolah adik-adik adalah sekolah yang siap bekerja yang jurusannya dipersiapkan untuk terjun ke dunia kerja. Teori di sekolah, berbeda dengan praktek di lapangan, olehnya itu, harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik," kata Sabono di ruang kerjanya. Ia menuturkan setelah mengikuti Prakerin tersebut telah menjadi modal pengalaman kedepan ketika saat diperhadapkan dengan pekerjaan. Sekwan Sabono juga bertanya kepada kedua siswa tentang kesan selama prakerin. "Di Prakerin ini, kami semakin memiliki banyak pengalaman. Waktu, tenaga, dan stamina selalu dikedepankan saat bekerja di kantor. Tidak sama seperti saat di sekolah. Ketua dan para anggota dewan maupun staf yang ada disini semuanya ramah dan ada komunikasi baik dengan kami," jawab Henderjeta dan Yeremias kompak. Kemudian Sekwan didampingi Kepala Bagian Umum serta Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol DPRD Tanimbar kemudian menyerahkan sertifikat prakerin dengan predikat penilaian baik kepada kedua siswa disertai bonus ucapan terima kasih. "Saya mewakili pimpinan dan seluruh staf yang ada di sini hanya berpesan, tolong sampaikan salam hormat dari kami di DPRD kepada kepala sekolah dan guru pendamping . Walaupun tidak banyak yang didapat disini, namun minimal adik-adik sudah mendapat pengalaman," tutup Sabono. (Laura Sobuber) |
| Lapangan Mandriak Direnovasi Sambut MTQ Maluku ke-29 Tahun 2021 di Tanimbar Posted: 06 Oct 2020 05:01 PM PDT
 SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, SH., MH menyebutkan jika saat ini pihaknya tengah melakukan renovasi Lapangan Mandriak di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) yang akan digunakan sebagai arena pembukaan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXIX Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2021. Menurutnya sumber pengangaran dari pekerjaan itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikerjakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dengan 10 kecamatan itu. Fatlolon menuturkan persiapan menyambut MTQ dimana untuk pertama kalinya daerah yang dipimpinnya menjadi tuan rumah itu akan tetap dilakukan, walaupun mungkin akan mengalami penundahan akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berkepanjangan. "Ada dua kegiatan yang sementara dilangsungkan, lapangan mandriak dipersiapkan sebagai arena pembukaan MTQ dan akan dibenahi lingkungna sekitar mandriak itu termasuk jalan dan tempat parkir. Persiapan ini perlu, terutama yang menyangkut pekerjaan fisik yang membutuhkan waktu cukup lama, harus dimulai dari sekarang," ungkap dia kepada Lelemuku.com pada Selasa (06/10/2020).  Fatlolon berharap pembangunan tahap pertama dapat diselesaikan pada bulan Desember 2020 ini dan diikuti tahap kedua yang ditargetkan dengan menambahan fasilitas penunjang pada bulan Januari hingga Mei 2021 depan. Selain itu, di tahun depan pun pihaknya akan melakukan beberapa pembangunan fasilitas akomodasi yang dikerjakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Tanimbar, dimana selepas kegiatan MTQ, fasilitasi itu akan dimanfaatkan sebagai lokasi pengembangan minat dan bakat olahraga. Kemudian Fatlolon juga telah mengimbau para pelaku usaha perhotelan untuk menambahkan jumlah kamar hotel guna menampung para peserta lomba. "Kita kan sudah lakukan seleksi di tingkat kecamatan yang terpusat di desa kilon. Diharapkan nanti dapat menghasilkan kafilah-kafilah terbaik untuk mewakili Tanimbar di ajang MTQ tingkat provinsi tahun 2021 depan," tambahnya. (Laura Sobuber) |
| Amon Djobo Buka Expo Alor XIV dan Alor Karnaval VII Tahun 2020 di Kalabahi Posted: 06 Oct 2020 06:05 AM PDT  Hal ini diungkapkan Ketua Panitia Ekspo Alor XIV dan Alor Karnaval VII tahun 2020, Drs. Soni O. Alelang dalam laporannya pada acara penutupan di lapangan mini Kalabahi, Kamis malam (1/10/2020). Pendapatan tersebut kata Ketua Panitia diperoleh dari pelaksanaan tiga kegiatan utama yaitu, Karnaval Budaya, Pembukaan Stand dan sejumlah kegiatan lomba. Untuk itu, Ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan penyelenggaraan ekspo Alor dan Alor karnaval tahun 2020. Sementara itu, Bupati Alor Drs. Amon Djobo dalam sambutannya menegaskan, anggaran yang direncanakan untuk penyelenggaraan Ekspo Alor dan Alot Karnaval tahun 2020, awalnya sebesar 600 juta rupiah, namun dengan adanya pandemi covid-19 maka terjadi pergeseran anggaran untuk penanganan covid-19 sehingga anggaran tersebut dipangkas hingga 475 juta rupiah. Anggaran tersebut, lanjut Bupati Djobo telah disetujui bersama DPRD Kabupaten Alor. "Anggaran Ekspo awalnya 600 juta tapi direlokasikan untuk penanganan covid sehingga anggaran untuk even tahun ini digunakan sebesar 475 juta rupiah. Anggaran ini telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Alor," tandas Bupati Djobo. Menjawab pertanyaan dari elemen masyarakat atas penyelenggaraan ekspo ditengah pandemi covid-19 Bupati Djobo tegaskan, ini merupakan kebijakan berani dari Pemerintah Daerah untuk menggelar event tersebut. Karena even tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat kabupaten Alor, selain sebagai sarana promosi pariwisata dan budaya dan penguatan ekonomi masyarakat. Juga, menjadi sarana edukasi pemerintah kepada masyarakat bagaimana mendisiplinkan diri di tengah pandemi covid-19. "Pemerintah menggelar even ini untuk kepentingan masyarakat. Tidak ada pemerintah yang memiliki niat jahat kepada masyarakat, tapi pemerintah itu ada dan hadir untuk mengangkat masyarakat dari keterpurukan hidup, memberikan kesejahteraan, dan memberikan jalan keluar kepada masyarakat,"ujar Bupati Djobo.
Diharapkan pula, masyarakat dalam aktifitas kehidupan selalui mengikuti dan mentaati protokol kesehatan penangan covid-19. Untuk hasil kegiatan lomba, Ketua DPRD Alor Enny Anggrek, SH katakan, tidak istilah kalah dan menang. Untuk itu, jadikanlah kegiatan perlombaan sebagai wahana motiviasi dan meningkatkan kreatifitas bagi anak-anak ke depan. Ia juga menghimbau agar seluruh masyarakat Kabupaten Alor untuk memberikan dukungan kepada Elfida Maure, salah satu putri Alor yang lolos audisi Indonesia Idol dan akan mengikuti kegiatan selanjutnya di Jakarta. Untuk diketahui, hasil perlombaan selama ekspo berlangsung antara lain; untuk Lomba Karnaval Budaya Juara I diraih oleh Kecamatan Alor Tengah Utara dengan jumlah nilai 1840, Juara II ditempati kecamatan Alor Barat Laut dengan jumlah nilai 1820, dan Kecamatan Pantar menempati Juara III dengan nilai sebesar 1810. Untuk lomba stand terbaik, Kecamatan Lembur meraih Juara I dengan jumlah nilai 320, Kecamatan Pantar Timur menempati urutan kedua dengan nilai sebesar 300 dan juara III stand Kecamatan Alor Barat Laut dengan nilai 290. Juara I Lomba Fashion Show diraih oleh Kecamatan Teluk Mutiara dengan nilai 265, Kecamatan Alor Timur Laut dengan nilai 258 menempati juara ke II dan juara III diraih kecamatan Alor Tengah Utara dengan nilai 217, Untuk Lomba Solo Lagu Daerah, juara I dari kecamatan Pantar dengan nilai 480, Juara II kecamatan Alor Timur Laut dengan nilai 470 dan kecamatan Alor Tengah Utara menempati Juara III dengan nilai 460. Sedangkan untuk kegiatan Presentasi Potensi Pariwisata, Juara I diraih peserta kecamatan Pulau Pura dengan nilai 253, Kecamatan Pantar Barat menempati Juara II dengan nilai 241 dan peserta dari Kecamatan Alor Tengah Utara dengan nilai 239 menempati juara III.
Untuk posisi Runner Up I adalah peserta atas nama Fijitris Holy Ouwpada dari Kecamatan Kabola dan Runner Up II ditempati Novleni Atresina Kafolata dari Kecamatan Alor Tengah Utara. Acara Penutupan yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Ketua DPRD Alor selain dihadiri Wakil Bupati Alor Imran Duru, S.Pd juga Forkopimda Kabupaten Alor, Para Asisten Setda Alor, Staf Ahli Bupati Alor, Pimpinan Dinas/Badan lingkup Pemerintah Kabupaten Alor dan instansi vertikal serta undangan lainnya. (SetdaAlor) |
| Abdul Hayat Gani Paparkan Inovasi Sulsel Guna Mendukung Keterbukaan Informasi Publik Posted: 06 Oct 2020 05:37 AM PDT  MAKASSAR, LELEMUKU.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat Gani, mengikuti kegiatan pemeringkatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik, yang digelar Komisi Informasi (KI) Pusat, di Rujab Sekda Provinsi Sulsel, Selasa, 6 Oktober 2020. Kegiatan yang dilakukan secara virtual melalui aplikasi zoom meeting tersebut diikuti oleh perwakilan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari tiap provinsi. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mengetahui dan menilai kepatuhan badan publik dalam menjalankan kewajiban terhadap implementasi UU RI No. 14 tahun 2020 tentang keterbukaan informasi publik setiap tahunnya. Pada kesempatan tersebut, Abdul Hayat Gani sebagai atasan PPID Provinsi Sulsel memaparkan inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulsel untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Salah satunya adalah dengan pendekatan IT. "Kita telah membangun PPID Desa pada 8 kabupaten di Sulawesi Selatan yang dimulai sejak tahun 2019 untuk mendukung itu. Rencananya, pada tahun 2021 nanti akan kita lakukan perluasan jangkauan di 16 kabupaten-kota, dengan total anggaran kurang lebih Rp 1,7 miliar," jelasnya. PPID Desa, lanjutnya, memiliki peran penting dalam memberikan informasi. Seperti informasi seputar Covid-19 atau pilkada serentak yang akan digelar oleh 12 kabupaten-kota di Sulsel. "Salah satunya adalah bagaimana memberikan informasi yang sehat kepada masyarakat melalui sistem-sistem yang terintegrasi. Melalui PPID Desa ini, informasi yang ada di masyarakat akan terkawal dengan baik dan berbagai kabar hoax yang muncul dapat segera diluruskan," ujarnya. Abdul Hayat menambahkan, yang menjadi inti dari keterbukaan informasi publik adalah bagaimana menyerap informasi dari masyarakat dan bagaimana memberikan informasi yang sehat. Sehingga, kebijakan di pusat dapat terkawal sampai ke desa. "Pelaksanaan keterbukaan informasi publik tersebut perlu dioptimalkan. Untuk mencapai hal tersebut, Pemprov Sulsel berkomitmen memperkuat dukungan kebijakan dengan pemerintah daerah melalui penguatan anggaran serta inovasi dan kolaborasi yang sejalan dengan visi misi Pemprov Sulsel," tutupnya. (DiskominfoPapua) |
| Sularso Terima Piagam BPKP atas Pencapaian Maturitas SPIP Level 3 di Kabupaten Merauke. Posted: 06 Oct 2020 05:31 AM PDT  MERAUKE, LELEMUKU.COM - Wakil Bupati Merauke, Provinsi Papua, Sularso SE, menerima Piagam Penghargaan dari Yan Setiadi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua atas Penerapan SPIP Level 3 di Kabupaten Merauke, Tingkat Maturitas SPIP, menunjukkan tingkat kematangan /kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah /kualitas proses pengendalian terintegrasi dalam pelaksanaan tindakan manajerial, dan kegiatan teknis instansi pemerintah sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang SPIP. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) target Maturitas/Kematangan Penyelenggaraan SPIP untuk tahun 2019 adalah Level 3 dari skala 1-5. Adapun penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang dirinci menjadi 25 fokus penilaian maturitas. Masing-masing sub unsur mempunyai 5 indikator, sehingga terdapat 125 buah parameter Maturity Level SPIP yang disusun tergradasi dari terendah (belum ada) hingga tertinggi (optimum). Bupati Merauke,Frederikus Gebze, SE, M.Si menyatakan bahwa, berdasarkan hasil penilaian/ Quality Assurance (QA) yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2020, Kabupaten Merauke memperoleh skor 3,000 atau terdefinsi (Level 3) dan merupakan satu-satunya kabupaten yang menerima Piagam penghargaan dari BPKP dari seluruh kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua. Peningkatan Level maturitas SPIP Kabupaten Merauke ini, tentu saja merupakan hasil yang diperoleh dari Komitmen Kepala Daerah selaku penanggung jawab implementasi SPIP, kerja sama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait selaku Counterpart memiliki peran masing-masing dalam membangun SPIP di unit kerjanya yang terintegrasi dan melibatkan semua tahapan manajemen dalam suatu organisasi/OPD. SPIP diharapkan memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) atas tercapainya tujuan organisasi. Memiliki Hard Control (kebijakan dan prosedur, struktur organisasi, birokrasi) dan Soft Control (kompetensi, komitmen trust, nilai-nilai luhur dan kepemimpinan). Peran Bupati selaku power assessor atau Inspektorat juga sangat penting dalam mengawal dan menilai efektivitas pelaksanaan serta implementasi SPIP tersebut, sehingga dapat terlaksana dengan baik dan mencapai level 3 sesuai target indikator kinerja RPJMN. Inspektorat Daerah sebagai mitra kerja OPD dalam melakukan pengawasan diharapkan dapat memberikan early warning system bagi permasalahan dan kesulitan yang terjadi lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke. Peran Inspektorat dalam pelaksanaan SPIP di Kabupaten Merauke yaitu dalam hal kepemimpinan, pengawasan intern, konsultan dan penjamin mutu. Upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat untuk meningkatkan pelaksanaan SPIP di Kabupaten Merauke adalah dengan mengusulkan penyusunan Peraturan Bupati tentang SPIP, meningkatkan kualitas sumber daya, melakukan koordinasi, membangun komitmen bersama dalam melaksanakan SPIP, melakukan penilaian risiko dan pemetaan risiko secara optimal dan membangun komunikasi yang efektif dengan OPD di Kabupaten Merauke dan BPKP. Penerapan SPIP bukan sekadar formalitas untuk memenuhi suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, SPIP harus diterapkan sebagai suatu budaya/kultur pengendalian (control culture) yang menjadi bagian dari budaya kerja organisasi. Selain itu, penerapan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Untuk membangun SPIP sebaiknya dipahami berbagai proses manajemen penyelenggaraan pemerintahan pada berbagai tingkatan manajemen dan prioritas pengendaliannya. Sehingga dengan penerapan SPIP pada tindakan dan kegiatan, diharapkan akan dihasilkan proses pembangunan SPIP yang ekonomis, efektif dan efisien. Keyakinan memadai tersebut ditunjukkan dengan/melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kesuksesan implementasi SPIP ada pada keteladanan, atau tone at the top. Terbitnya peraturan di daerah terkait SPIP, ataupun telah dibentuknya Satgas SPIP belumlah cukup, jika komitmen serta keteladanan pada semua level manajemen belum memadai. Penerapan SPIP ini dilaksanakan oleh pimpinan maupun pegawai, dan diselenggarakan secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke. Sehingga mandat pelaksanaan SPIP ini lebih dibebankan pada orang dan/atau jabatan. Pengukuran tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP ini bukan sekadar pencapaian target kinerja, tetapi lebih pada mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ketika Maturitas SPIP Kabupaten Merauke telah mencapai Level 3, diharapkan akan dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kabupaten Merauke selama 5 tahun berturut-turut (2015-2019) untuk tahun 2020 mendatang. Seiring dengan pencapaian Level 3 Maturitas SPIP Kabupaten Merauke, Inspektorat Kabupaten Merauke juga telah mencapai Kapabilitas APIP pada level 3 tahun ini dan merupakan satu diantara dua kabupaten yang di berikan oleh BPKP. Tentu jika kedua hal ini tercapai, yaitu Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP sama-sama mencapai Level 3 akan menjadi sumbangsih terbaik yang dapat diberikan oleh Frederikus Gebze, SE, M.Si selaku Bupati Merauke di akhir masa jabatannya tahun 2021 nanti, mengingat komitmen dia yang sangat besar terhadap penyelesaian tindak lanjut temuan baik temuan Inspektorat, BPKP maupun BPK. Di bawah kepemimpinan nya, Kabupaten Merauke telah menjadi lumbung Pangan Nasional dan Peraih opini BPK 5 Tahun berurut-turut selain itu Inspektorat Kabupaten Merauke termasuk Kabupaten yang selalu masuk tiga besar di Provinsi Papua dalam menyelesaikan temuan-temuan tersebut sebagai bukti bahwa Inspektorat Merauke berperan aktif sebagai lembaga "pengawasan intern" yang mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control) dan tata kelola (governance) organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke. (DiskominfoMerauke) |
| Moh Hasan Sijaya Buka Pekan Perpustakaan dan Wisata Baca di Sulsel Tahun 2020 Posted: 06 Oct 2020 05:11 AM PDT  MAKASSAR, LELEMUKU.COM – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Moh Hasan Sijaya, membuka secara resmi Pekan Perpustakaan dan Wisata Baca Tahun 2020, di Pelataran Kantor DPK Sulsel, Senin, 5 Oktober 2020. Acara yang mengusung tema Melalui Hari Kunjungan Perpustakaan, Bersama Kita Semarakkan Pembudayaan Kegemaran Membaca Di Era Pandemi Covid-19 tersebut, digelar dalam rangka memeriahkan hari kunjungan perpustakaan dan menggalakkan promosi gemar membaca, serta mendekatkan masyarakat ke perpustakaan. Pekan perpustakaan ini juga merupakan salah satu perwujudan dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dimana perpustakaan bukan lagi hanya sekadar tempat untuk membaca dan meminjam buku semata, tetapi perpustakaan sudah bertransformasi menjadi pusat informasi, pusat belajar dan berkegiatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan, taraf hidup dan kesejahteraannya. Dalam sambutannya, Hasan Sijaya mengatakan, pelaksanaan pekan perpustakaan pada tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan situasi pandemi Covid-19 yang menuntut adanya pembatasan-pembatasan kegiatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. "Meskipun pelaksanaan pekan perpustakaan ini tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, tetapi semangat kita untuk melaksanakan kegiatan ini tidak boleh kendor, gerakan untuk mencerdaskan anak bangsa harus terus dilakukan," katanya. Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam Pekan Perpustakaan dan Wisata Baca Tahun 2020 tersebut. Mulai dari pameran buku dan koleksi perpustakaan, lomba-lomba, serta program donor darah diadakan. Ia menyebutkan, seluruh rangkaian kegiatan yang diselenggarakan pada pekan perpustakaan tersebut semuanya mengarah kepada upaya bersama untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembudayaan kegemaran membaca, dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Sulsel. "Untuk mencapai itu semua, DPK Provinsi Sulawesi Selatan tidak bisa jalan sendiri. DPK Provinsi Sulawesi Selatan harus membangun sinergi, bergandengan tangan, bekerja sama dengan seluruh pemangku kepantingan yang ada dalam menumbuhkembangkan gerakan literasi ini," sebutnya. Tak lupa, Hasan Sijaya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dinas Perpustakaan Kabupaten-Kota, para penerbit, toko buku, instansi dan organisasi, para penggiat literasi, para sponsor yang ikut dalam kegiatan tersebut. Begitu pula kepada para peserta lomba, khususnya kepada para pustakawan sebagai ujung tombak garda terdepan dalam pelayanan perpustakaan. "Saya berharap momentum perlombaan ini betul-betul dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya dimanfaatkan sebagai ajang adu prestasi, tetapi lebih dari itu kegiatan lomba yang saudara-saudara ikuti sebenarnya merupakan upaya aktualisasi diri, mengasah keterampilan, melatih diri untuk tampil lebih baik," tutupnya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Unit Dharma Wanita Persatuan DPK Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua IPI Sulawesi Selatan, para seniman, budayawan, penulis, serta penggiat literasi di Sulawesi Selatan. (HumasSulsel) |
| Jokowi Pimpin Upacara Peringatan ke-75 Hari TNI Bertema Sinergi Untuk Negeri Posted: 06 Oct 2020 05:08 AM PDT  GAMBIR,LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin upacara peringatan ke-75 Hari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang pada tahun ini digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 5 Oktober 2020, dengan mengangkat tema "Sinergi untuk Negeri". Bertindak sebagai Komandan Upacara dalam peringatan yang kali ini digelar secara minimalis dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat ialah Kolonel Kal. Eri Ahmad Harahap, S.T., M.M. Sementara Brigjen TNI Lismer Lumban Siantar, S.I.P. bertindak sebagai Perwira Upacara. Presiden Joko Widodo selaku Inspektur Upacara memimpin jalannya mengheningkan cipta pada awal upacara. Selanjutnya, Letda Mar. Yafet Basik-Basik memandu pengucapan Sapta Marga. Pada kesempatan itu, tiga prajurit TNI berprestasi dianugerahi Tanda Kehormatan Republik Indonesia. Bintang Kartika Eka Paksi Nararya diberikan kepada Kolonel Inf. Sri Widodo, Bintang Jalasena Nararya diberikan kepada Kapten Mar. Suryo Hadil Umam, dan Bintang Swa Bhuana Paksa Nararya diberikan kepada Peltu Sobirin. Dalam amanatnya, Kepala Negara menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-75 kepada TNI yang tidak hanya dirayakan oleh anggota dan keluarga besar TNI, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Banyak kiprah TNI selama perjalanan panjangnya bagi bangsa dan negara. "Perjalanan panjang TNI sejak perjuangan kemerdekaan hingga kini menunjukkan bahwa TNI adalah penjaga utama kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara," ujarnya. Kontribusi TNI bagi negara tidak hanya melalui operasi militer untuk perang, tetapi juga dirasakan melalui operasi militer selain perang yang di antaranya sigap membantu masyarakat yang menghadapi bencana alam hingga kini membantu pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19. "Atas nama rakyat Indonesia saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar dan institusi TNI, prajurit yang sedang bertugas di manapun, juga kepada para purnawirawan yang telah mewariskan institusi dan prajurit TNI yang selalu berbakti untuk kemajuan negeri dalam dunia yang selalu berubah," tuturnya. Selepas menyampaikan amanat dan selesainya prosesi upacara peringatan, Kepala Negara menyempatkan diri untuk menyapa prajurit TNI yang mengikuti upacara ini secara virtual dari beberapa titik yang tersebar di Indonesia. Beberapa dari prajurit TNI yang mengikuti upacara secara virtual dan disapa oleh Presiden ialah para prajurit TNI yang bertugas di rumah sakit khusus Covid-19 Pulau Galang, yang bertugas di perbatasan Skouw Papua, yang bertugas melakukan pengamanan pulau terluar di Pulau Sekatung, Satuan Radar TNI AU Saumlaki, yang bertugas di KRI Jhon Lie, serta yang bertugas dalam Satuan Tugas UN Kongo. Hadir secara langsung dalam upacara peringatan ini ialah undangan terbatas di antaranya Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud Md., Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, hingga Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo. (Setpres) |
| Ridwan Rumasukun Imbau Masyarakat Keerom Kedepankan Dialog Untuk Selesaikan Masalah Posted: 06 Oct 2020 04:58 AM PDT  ARSO, LELEMUKU.COM - Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Keerom, Ridwan Rumasukun mengajak masyarakat setempat agar mengepankan dialog untuk menyelesaikan masalah. Dia memastikan siap berdiskusi dengan masyarakat mana pun yang membutuhkan bantuan, guna tercipta rasa adil bagi semua pihak. "Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan silahkan salurkan melalui jalur yang ada. Selama saya menjabat di sini saya siap berdiskusi (dengan masyarakat)," terang Ridwan merespon aksi pengrusakan dan pembakaran dua kantor dinas, di wilayahnya, Jumat (2/10/2020). Terkait tuntutan masa, sambung dia, Pemkab Keerom sebenarnya sudah berupaya mengakomodir dengan persentase pembagian kuota 80 persen bagi orang asli Papua (OAP) dan 20 persen untuk umum. Hanya saja, karena minimnya pelamar OAP pada beberapa formasi teknis, seperti tenaga kesehatan atau pendidikan, maka posisi tersebut diisi oleh pelamar umum yang memenuhi syarat kualifikasi. "Penerimaan CPNS formasi 2018, realisasinya 60-40. Teman-teman di BKD telah berusaha agar hasilnya bisa menjadi 80-20 sesuai dengan ketetapan Kemenpan RB untuk Papua". Hanya ada formasi teknis yang tidak bisa diisi oleh orang asli Papua karena jumlah pelamarnya minim," jelas Ridwan. Ia memastikan terbuka peluang bagi para pencari kerja yang tidak lolos pada seleksi CPNS 2018, untuk dimasukan ke dalam 20.000 formasi yang diberikan Kemenpan RB bagi pemerintah kab/kota yang ada di Papua. "Ada formasi 20.000 CPNS untuk Provinsi Papua, bila dibagi rata, maka Keerom akan dapat sekitar 600, dan ini yang akan dikawal oleh BKD dan DPRD". "Untuk itu, saya ajak mari kita jaga ketertiban bersama. Sebab Pemda Keerom terus berupaya menjadikan daerah ini menjadi lebih baik, lebih sejahtera dan lebih damai," ajaknya. Diketahui, Pjs Bupati Keerom, Ridwan Rumasukun langsung menggelar Rapat Forkompinda di Mapolres Keerom, Jumat (2/10/2020) sore, menyikapi pembakaran dua kantor pemda setempat. Hasil keputusan, dipastikan bahwa proses pemerintahan akan tetap jalan seperti biasa. Sementara pegawai Disnaker dan BPMK yang kantornya terbakar akan pindah ke kantor otonom. Sebelumnya, Kamis (1/10/2020) sore, sekitar 250 orang pencari kerja melakukan aksi protes atas pengumuman hasil seleksi CPNS Kabupaten Keerom formasi 2018. Aksi tersebut berujung pada pengrusakan kantor bupati dan pembakaran kantor Disnaker dan BPMK Keerom. (DiskominfoPapua) |
| Yunus Wonda Pastikan 40,000 Orang Hadiri Peresmian Stadion Lukas Enembe Sentani Posted: 06 Oct 2020 04:55 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Ketua PB PON Papua Yunus Wonda memastikan peresmian Stadion Papua Bangkit (Spaba) menjadi Lukas Enembe yang rencananya dihadiri 40 ribu orang 20 Oktober 2020 mendatang, bakal tetap mengedepankan protokol kesehatan. Setiap warga yang masuk stadion pun wajib menunjukan hasil rapid test non reaktif. Sementara untuk setiap satu tribun hanya akan diisi sekitar 50 persen. "Kemudian ada pengaturan kursi berjarak pada setiap tribun. Dan yang penting pula adalah setiap mereka yang masuk stadion wajib menggunakan masker," terang Yunus di Jayapura, Senin (5/10/2020). Ia akui, di masa pandemi saat ini, tak bijak mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak. Hanya saja, sulit untuk menghentikan antusiasme masyarakat pada saat hajatan itu digelar. Sebab selain meresmikan stadion, turut pula digelar acara kick off PON XX 2020, peresmian seluruh venue serta perubahan Bandara Sentani menjadi Theys Eluay. Kemudian, ibadah syukuran, laporan jumlah OAP dari Kepala Dinas Sosial Papua serta penyampaian kesiapan atlet bumi cenderawasih jelang PON 2021 oleh KONI Papua. "Yang pasti dalam kegiatan ini PB PON Papua akan libatkan seluruh bidang protokol kesehatan, baik di provinsi, tetapi juga kabupaten dan kota". "Tapi kita juga minta kerja sama masyarakat yang akan datang agar tertib dan disiplin menjalankan protokol kesehatan," harap ia. Sementara terkait pembatasan aktivitas di Kabupaten Jayapura hingga pukul 17.00 Wit, Yunus mengatakan bakal bertemu bupati setempat untuk meminta kelonggaran waktu. "Paling lambat sampai pukul 21.00 Wit. Sebab untuk memobilisasi masyarakat pulang dari stadion itu butuh waktu yang lama," jelasnya. Yunus memastikan PB PON Papua bakal menyediakan tumpangan bus bagi masyarakat yang bakal hadir di Spaba. (DiskominfoPapua) |
| Abdul Hayat Gani Bekali dan Lepas 43 Calon Praja IPDN Asal Sulawesi Selatan Posted: 06 Oct 2020 04:33 AM PDT  MAKASSAR, LELEMUKU.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat Gani, melepas dan memberi pembekalan kepada 43 calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) asal Sulsel, di Ruang Pola Kantor Gubernur, Senin, 5 Oktober 2020. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hayat mengucapkan selamat kepada calon praja IPDN Tahun 2020 yang akan mengikuti tahapan registrasi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jatinangor. "Nantinya calon praja IPDN asal Provinsi Sulsel ini akan bergabung dengan seluruh utusan daerah se Indonesia, menjadi milik negara untuk membanggakan NKRI dan suatu kebanggaan bagi orang tua calon praja dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) karena putra putrinya telah lulus satu tahap dan akan mengikuti tahapan seleksi registrasi di Institut Pemerintahan dalam Negeri Kampus Jatinangor," kata Abdul Hayat. Pada Pelapasan ini juga dihadiri Taufiq Akbar S.STP selaku Kepala Bidang Pengembangan Karier Pemerintah Provinsi Sulsel. Ia menyampaikan pelaporan pelepasan dan pembekalan calon praja IPDN Angkatan XIII berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 892.1/3377/SJ tanggal 5 Juni 2020 tentang Seleksi Penerimaan Calon Praja Insitut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2020. Ia menyebutkan, tahapan akhir kegiatan seleksi dimaksud adalah tahapan registrasi yang dilaksanakan di IPDN Kampus Jatinangor mulai tanggal 5 Oktober 2020. "Khusus untuk Provinsi Sulsel, jumlah calon praja IPDN yang dinyatakan lulus tes akhir sebanyak 43 orang," kata Taufik. Taufik mengatakan, 43 orang calon praja IPDN mewakili Provinsi Sulsel tersebar di beberapa kabupaten dan kota se Sulsel. Yaitu Kota Makassar 11 orang, Kota Parepare 1 orang, Kota Palopo 3 orang, Kabupaten Bone 8 orang, Bulukumba 2 orang, Gowa 6 orang, Jeneponto 1 orang, Kepulauan Selayar 1 orang, Luwu Utara 1 orang, Pangkajene dan Kepulauan 2 orang, Pinrang 2 orang, Takalar 2 orang, Toraja Utara 1 orang, dan Wajo 2 orang. "Seluruh calon praja IPDN yang akan berangkat menuju IPDN Kampus Jatinangor telah melakukan tes swab Covid-19 yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan," ujarnya. Pada pelepasan calon praja IPDN Tahun 2020 Angkatan XIII ini, Sekda Sulsel didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Bidang Pengembangan Karier. (HumasSulsel) |
| Muhammad Musa’ad Ungkap Insentif Guru Honorer dan Tenaga Medis di Waropen Segera Diselesaikan Posted: 06 Oct 2020 04:30 AM PDT  BOTAWA, LELEMUKU.COM - Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Waropen, Provinsi Papua, Muhammad Musa'ad berjanji segera menuntaskan pembayaran hak-hak guru honorer dan tenaga medis setempat yang masih menunggak hingga saat ini. Hal itu disampaikan Bupati Musa'ad dalam sambungan telepon, Senin (5/10/2020) Saya sudah panggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kesehatan untuk mebicarakan ini dan pastikan semua hak-hak honor maupun pegawai itu harus dibayarkan. "Pemerintah ini kuat, negara ini besar. Jadi, tidak ada instilah negara ini tidak mampu membayar hak pegawai. Baik pegawai definitif maupun honor, saya minta tunggakan hak-hak berupa insentif harus dibayarkan. Saya sudah instruksikan segera," kata Musa'ad yang baru dua hari di Waren, Waropen. Musa'ad katakan, jasa para guru dan tenaga medis di Waropen, tak boleh dipandang sebelah mata. Sebab keberadaan mereka sangat diperlukan demi menunjang pelayanan pemerintahan di Waropen. Oleh karena itu, Musa'ad memastikan masalah ini akan menjadi prioritasnya, untuk segera dituntaskan sebelum ia melepaskan jabatan sebagai Pjs Bupati Waropen. "Sebab kalau pemerintah berhutang ya mungkin bisa kan bisa dibayar tahun berikutnya melalui sebuah kesepakatan. Tapi kalau tidak dibayar itu tidak boleh". "Karena itu, saya akan mendorong pembayarannya untuk segera dituntaskan," tandasnya. (DiskominfoPapua) |
| Muhammad Ridwan Rumasukun Minta Tokoh Agama dan Adat Keerom Bantu Penyelesaian Masalah Posted: 06 Oct 2020 01:55 AM PDT  ARSO,LELEMUKU.COM - Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Keerom, Dr. Muhammad Ridwan Rumasukun, SE, MM, menggelar pertemuan dengan para tokoh agama dan adat setempat, Senin (5/10/2020). Pertemuan dilakukan menyusul aksi anarkisme di Distrik Arso Kota, Kabupaten Keerom, Papua, pada Kamis (1/10/2020) lalu. Bupati Ridwan pun meminta para tokoh di Keerom untuk membantu pemerintah dan aparat keamanan, menciptakan situasi yang kondusif agar roda pembangunan bisa dijalankan. "Saya harap kita semua pihak bisa saling bahu membahu untuk menciptakan Keerom yang kondusif dengan saling menjaga satu sama lainnya," terang Ridwan dalam rilis yang diterima redaksi. Sementara terkait proses penerimaan CPNS 2018 yang dianggap tidak memenuhi kuota 80-20 serta tidak terakomodirnya anak asli Keerom, Ridwan berjanji akan terus mencari solusi untuk mengakomodir permintaan itu. Dengan salah satu upaya yang dilakukan adalah, pengusulan 130 formasi lulusan SMA di 2021 dari Kabupaten Keerom. Dimana pada formasi tersebut, penerimaannya akan dilakukan melalui kantor-kantor distrik supaya mereka yang direkrut merupakan warga setempat. "Sehingga nanti yang diterima itu mereka warga asli Keerom yang tinggalnya di Waris. Jangan sampai yang diterima justru yang tinggal di Jayapura, padahal peneriaan di kantor distrik Waris," kata ia. Selain itu, ada pula 170 formasi K2/honorer pengangkatan 2013 yang saat ini sudah final pemberkasannya, sambil menunggu penginputan secara online ke BKN dan Menpan. "Terakhir, ada 20.000 formasi yang diberikan Kemenpan RB kepada 30 pemerintahan yang ada di Papua". "Kalau dibagi rata maka kita akan dapat sekitar 666 formasi. Nanti proses perekrutannya, saya minta semua pihak untuk bersama-sama mengawal. Supaya lebih banyak lagi pencari kerja putra dan putri asli Keerom yang terakomodir dalam pengangkatan CPNS," tandasnya. (DiskominfoPapua) |
| Abdul Hayat Gani Ungkap Kementerian ATRBPN Setujui Perda RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Posted: 06 Oct 2020 01:51 AM PDT  MAKASSAR, LELEMUKU.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional menyetujui Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P) Sulawesi Selatan (Sulsel) yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten maupun kota untuk menata ruang wilayah. Selain Sulsel, Wilayah Kalimantan juga memperoleh persetujuan pada kegiatan yang digelar secara daring pada Selasa, 6 Oktober 2020. Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani atas nama Pemprov Sulsel mengaku bersyukur atas persetujuan RTRW-P oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Ia menjelaskan, RTRW-P merupakan rencana penataan ruang darat, laut dan udara, utamanya struktur pola ruang wilayah yang menentukan rencana sektoral penataan ruang strategis dan lintas kabupaten kota. "Selain daripada itu, RTRW-P Sulsel memberi arahan, peluang dan tanggung jawab kepada Kabupaten/Kota agar terbangun sistem swatata dalam penataan ruang wilayah yang bukan lintas daerah," jelas Abdul Hayat. Ia menyebutkan, RTRW-P juga merupakan respon usaha menanggulangi krisis energi dan pangan global yang dapat memberi arah tumbuh berkembangnya wilayah mikro agroindustri di pusat-pusat produksi komoditas unggul yang mandiri dalam energi dan air baku, terutama dengan mengembangkan sistem pembangkit listrik mikro hidro dan bio fuel. "Juga diarahkan untuk tumbuh kembang desa mandiri pangan, baik dengan sistem irigasi wilayah makro perdesaan maupun pengembangan pertanian organik yang hemat energi dan mengembalikan sistem pertanian terpadu," kata Abdul Hayat. Lebih lanjut, ia menjelaskan struktur ruang wilayah provinsi direncanakan pengembangannya dengan penataan pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat permukiman yang di dalamnnya terdapat wilayah metropolitan. Direktur Bina Perencanaan Tata Kelola Ruang Daerah Wilayah II Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Eko Budi Kurniawan, mengatakan, berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan landasan hukum dalam bidang penataan ruang yang memberikan implikasi terhadap daerah agar Pemda dapat segera menyusun dan mengoperasionalkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). "Di samping itu, pemerintah daerah harus menyesuaikan rencana tata ruang wilayahnya terhadap undang-undang tersebut, yang mengamanatkan agar seluruh Perda Provinsi tentang RTRW disusun atau disesuaikan paling lambat dua tahun setelah UU tentang penataan ruang diberlakukan dan itu berarti hingga tahun 2009," kata Eko. (HumasSulsel) |
| You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Social Plugin