Ihsan Yunus dan Moekhlas Sidik Pimpin Rombongan Komisi VIII DPR RI Serap Masukan Warga Sulsel |
- Ihsan Yunus dan Moekhlas Sidik Pimpin Rombongan Komisi VIII DPR RI Serap Masukan Warga Sulsel
- Ridwan Rumasukun Serahkan Kasus Pembakaran Kantor Disnaker Keerom ke Aparat Keamanan
- Richard Louhenapessy Apresiasi Antusiasme Masyarakat Ikuti Dialog Kebangsaan Ambon
- Adriana Robaha Ungkap Angkutan Laut di Papua Turun 69,26 Persen pada Agustus 2020
- Ridwan Rumasukun Imbau Masyarakat Keerom Kedepankan Dialog Untuk Selesaikan Masalah
- Lukas Enembe Ungkap Impian Menjadikan Papua Sebagai Tuan Rumah Asian Games
| Ihsan Yunus dan Moekhlas Sidik Pimpin Rombongan Komisi VIII DPR RI Serap Masukan Warga Sulsel Posted: 03 Oct 2020 04:41 PM PDT  MAKASSAR, LELEMUKU.COM – Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI Bidang Agama dan Sosial melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan (Sulsel). Adapun spesifik Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Tentang Penanggulangan Bencana. Mereka terdiri dari Ketua Tim yang juga selaku Wakil Ketua Komisi, M Ihsan Yunus dan Moekhlas Sidik beserta Anggota Komisi. Yakni John Kenedy Azis; Jefry Romdonny; Lisda Hendrajoni; Maman Imanul Haq; Buchori Yusuf; M. Ali Taher. Kunjungan kerja berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jum'at, 2 Oktober 2020. Rombongan disambut Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Turut hadir dari Bappelitbangda, Dinas Sosial, BPBD, Dinas Kesehatan lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel, beserta Lembaga Penyandang Disabilitas dan LSM. Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan beberapa kasus bencana alam di Sulsel. Seperti bencana banjir bandang di Luwu Utara ada 14 ribu yang mengungsi, bencana di Kabupaten Jeneponto longsor dan menimbun rumah, dan Kabupaten Bantaeng terjadi banjir dan merusak infrastruktur. "Di Luwu Utara kita buat hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara)," ujarnya. Bencana-bencana alam ini, kata dia, tidak bisa diprediksi dan menjadi ujian yang harus diwaspadai dengan mitigasi bencana. Ia pun mengaku sangat antusias dengan kehadiran DPR RI ini untuk membahas terkait masukan untuk pembahasan Rancangan Undang-undang Penanggulangan Bencana, yang akan memperbaharui UU Nomor 24/2007, mengingat bencana non alam seperti pandemi Covid-19 belum termasuk dalam UU tersebut. Andi Sudirman melaporkan, upaya Pemerintah Provinsi Sulsel dalam kondisi pandemi Covid-19. Upaya hulu dan hilir terus dilakukan intervensi Pemprov Sulsel. Mulai dari peningkatan RS rujukan Covid-19, massif tes, menghadirkan laboratorium PCR di Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta menghadirkan program Duta Wisata Covid-19. "Duta Wisata Covid-19 ini dilakukan karantina bagi ODP, OTG di Kabupaten/Kota untuk dibawa di Makassar, diisolasi di hotel-hotel (program Duta Wisata Covid-19). Jadi dilakukan intervensi di hotel-hotel. Yang kami pikirkan di daerah harus pertahankan pangan dan menjaga zona hijau," jelasnya. Ia pun berharap Indonesia memiliki UU spesifik yang mengatur tentang kebencanaan. Diantaranya yang mengatur kriteria penerapan status darurat bencana alam dan non alam, kajian, edukasi simulasi fire drill kebencanaan, pencegahan, mitigasi, penanganan/pemulihan, alokasi/realokasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, perbendaharaan dll. Selain itu, SOP, satgas, matrix tupoksi, timeline, serta inventaris dan sarana pendukung. "Kita harap nantinya untuk masalah refocusing jika terjadi bencana, maka pemerintah bisa lakukan refocusing APBN/APBD jika dibutuhkan dan bantuan tidak terduga tidak mencukupi, bisa melakukan refocusing tanpa persetujuan DPR lagi," pintanya. Sementara, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ihsan Yunus, menyampaikan, kunjungan Panja Komisi VIII DPR RI ini untuk mendengarkan masukan-masukan dari OPD, serta lembaga-lembaga dan civitas akademika untuk RUU Penanggulangan Bencana. "Ini penting diubah (revisi UU Nomor 24/2007), untuk disesuaikan dengan kondisi terkini. Seperti bencana non alam seperti pandemi Covid-19, belum ada landasan hukumnya," jelasnya. Ia pun mengapresiasi inovasi Pemprov Sulsel. "Saya senang dengan Program Duta Wisata Covid-19. Baru saja dilakukan BNPB untuk memberikan fasilitas hotel untuk isolasi mandiri, ternyata Sulsel lebih duluan dan selalu terdepan," ungkapnya. Dirinya pun mengaku senang atas masukan-masukan dari semua pihak yang hadir. "Kehadiran kami untuk menggali informasi dan masukan dari seluruh lini masyarakat. Bisa jadi permulaan masukan kami untuk undang-undang yang akan kita rancang jadi kaya integral dan holistik. Kita berharap bisa segera disahkan menjadi undang-undang," imbuhnya. (HumasSulsel) |
| Ridwan Rumasukun Serahkan Kasus Pembakaran Kantor Disnaker Keerom ke Aparat Keamanan Posted: 03 Oct 2020 04:33 PM PDT  ARSO, LELEMUKU.COM - Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Keerom, Kamis (1/10/2020) dibakar sejumlah massa yang tak puas dengan hasil perekrutan CPNS Formasi 2018 di Kabupaten Keerom. Penjabat Sementara (PJS) Bupati Kabupaten Keerom Ridwan Rumasukun menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada aparat keamanan. Ia pun segera mengumpulkan Forkopimda setempat guna membahas penyelesaian masalah tersebut. "Saat ini situasi di Keerom sudah kembali normal. Massa informasinya sudah kembali pulang," kata Rumasukun via telepon selularnya, Kamis (01/10/2020). Asisten III Setda Keerom, Irwan memastikan pembakaran kantor akibat tak puas dengan hasil CPNS. "Iya benar, (pembakaran) itu karena tidak terima tidak lusus CPNS, dimana pada hari ini (Kamis) Pemerintah Kabupaten Keerom mengumumkan hasil penerimaan CPNS Formasi 2018 secara daring," ucap ia. Irwan tambahkan pengumuman ini sebenarnya sempat tertunda selama empat bulan karena berbagai hambatan. Irwan yang berada di lokasi kejadian menyebut saat ini massa masih berada di sekitar lokasi kejadian, di Distrik Arso Kota. "Massa masih beristirahat, mungkin masih mau lanjut atau tidak, kita juga pusing," kata dia. Dari informasi lapangan, massa yang berjumlah sekitar seratusan orang melakukan aksi sekitar pukul 16.45 wit. Aparat yang berada di lokasi kejadian tidak bisa membendung aksi massa karena kalah jumlah. Hingga kini ruas jalan menuju Arso Kota masih ditutup massa. Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw mengatakan, aksi pengrusakan dan pembakaran itu terjadi sekitar pukul 15.30 WIT. Untungnya tak ada korban jiwa dalam insiden itu. "Tadi dilakukan oleh massa terutama para pencari kerja yang tidak menerima pengumuman CPNS di website. Awalnya mereka melakukan pelemparan lalu berujung pembakaran," katanya. Ia pun memastikan bakal memproses hukum para pelaku yang terlibat dalam insiden pembakaran tersebut. "Saya prihatin dengan kejadian seperti itu, main bakar saja, apa maksud mereka. Kami akan tetap proses hukum untuk mencari para pelaku," tegasnya. (DiskominfoPapua) |
| Richard Louhenapessy Apresiasi Antusiasme Masyarakat Ikuti Dialog Kebangsaan Ambon Posted: 03 Oct 2020 04:27 PM PDT  Walikota mengaku dirinya senang saat mengetahui jumlah total masyarakat yang mengikuti Dialog Kebangsaan baik lewat aplikasi Zoom Meeting maupun Streaming yang disiarkan melalui akun Facebook Tabea-Amq dan akun Youtube Pemerintah Kota Ambon. "Ini luar biasa, dan ini membuktikan bahwa masyarakat baik yang di Ambon maupun diluar Ambon sendiri sudah menanti-nanti kegiatan dialog ini, sehingga pada waktu dialog berlangsung, semuanya sudah standby," ungkap Walikota.
"Narasumber seperti Ibu Yenny Wahid, Yudi Latif, Hendardi dan Pak Hendrik Lewerissa, adalah narasumber yang memang terpilih sesuai dengan tema dialog dan mereka semuanya luar biasa saat memberikan pikiran-pikiran," tambah Walikota. Dialog kebangsaan yang digelar secara virtual via zoom tersebut, diikuti oleh kurang lebih 700 partisipan via zoom, sementara pada akun Facebook Pemerintah Kota Ambon, acara tersebut sudah diikuti atau ditonton lebih dari 1300 orang, dan pada akun YouTube mencapai 500 orang saat acara berlangsung.
Dialog dengan mengangkat tema Membumikan Nilai-Nilai Pancasila ditengah Multikulturalisme Anak Muda Indonesia, digelar di hotel Dharmawangsa Jakarta. (DiskominfoAmbon) |
| Adriana Robaha Ungkap Angkutan Laut di Papua Turun 69,26 Persen pada Agustus 2020 Posted: 03 Oct 2020 04:20 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua saat ini masih menerapkan tatanan adaptasi normal baru sehubungan masih berlangsungnya pandemi Covid-19. Dengan demikian, jumlah penumpang berangkat dan datang pada bulan Agustus, terhitung lebih sedikit dibanding Juli lalu. Hal ini di karenakan, terdapat penumpukan penumpang pada Juli lalu, dimana mereka tak dapat berangkat pada bulan Maret hingga Juni. "Untuk bulan Agustus ada pembatasan penumpang yang naik sehingga jumlah penumpang yang naik lebih kecil dari bulan sebelumnya". "Dengan demikian, jumlah penumpang yang berangkat menggunakan angkutan laut dalam negeri pada Agustus 2020 tercatat sebanyak 2.385 orang atau menurun 69,26 persen dibanding Juli 2020 yang sebanyak 7.758 orang," terang Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Adriana Robaha, di Jayapura, Jumat. Sementara untuk jumlah penumpang yang datang dengan menggunakan angkutan laut dalam negeri pada Agustus 2020 tercatat sebanyak 1.446 orang yang juga menurun 61,92 persen dibanding Juli 2020 sebanyak 3.797 orang. "Tercatat ada sebanyak 571 orang yang datang di Pelabuhan Jayapura. Sementara jumlah penumpang yang datang di Pelabuhan Merauke pada Agustus 2020 tercatat sebanyak 875 orang," kata ia. Sementara dibandingkan Januari-Agustus 2019, tambah dia, arus debarkasi penumpang pada periode Januari-Agustus 2020 mengalami penurunan sebesar 51,92 persen menjadi 58.927 orang. "Di Pelabuhan Jayapura, jumlah debarkasi kumulatif turun 50,49 persen dari 103.755 orang pada Januari-Agustus 2019 menjadi 51.374 orang pada Januari-Agustus 2020". "Begitu juga di Pelabuhan Merauke, jumlah debarkasi kumulatif mengalami penurunan 59,82 persen menjadi 7.553 orang pada Januari-Agustus 2020 dari 18.800 orang pada Januari-Agustus 2019," tandasnya. (DiskominfoPapua) |
| Ridwan Rumasukun Imbau Masyarakat Keerom Kedepankan Dialog Untuk Selesaikan Masalah Posted: 03 Oct 2020 04:16 PM PDT  ARSO, LELEMUKU.COM - Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Keerom, Ridwan Rumasukun mengajak masyarakat setempat agar mengepankan dialog untuk menyelesaikan masalah. Dia memastikan siap berdiskusi dengan masyarakat mana pun yang membutuhkan bantuan, guna tercipta rasa adil bagi semua pihak. "Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan silahkan salurkan melalui jalur yang ada. Selama saya menjabat di sini saya siap berdiskusi (dengan masyarakat)," terang Ridwan merespon aksi pengrusakan dan pembakaran dua kantor dinas, di wilayahnya, Jumat (2/10/2020). Terkait tuntutan masa, sambung dia, Pemkab Keerom sebenarnya sudah berupaya mengakomodir dengan persentase pembagian kuota 80 persen bagi orang asli Papua (OAP) dan 20 persen untuk umum. Hanya saja, karena minimnya pelamar OAP pada beberapa formasi teknis, seperti tenaga kesehatan atau pendidikan, maka posisi tersebut diisi oleh pelamar umum yang memenuhi syarat kualifikasi. "Penerimaan CPNS formasi 2018, realisasinya 60-40. Teman-teman di BKD telah berusaha agar hasilnya bisa menjadi 80-20 sesuai dengan ketetapan Kemenpan RB untuk Papua". Hanya ada formasi teknis yang tidak bisa diisi oleh orang asli Papua karena jumlah pelamarnya minim," jelas Ridwan. Ia memastikan terbuka peluang bagi para pencari kerja yang tidak lolos pada seleksi CPNS 2018, untuk dimasukan ke dalam 20.000 formasi yang diberikan Kemenpan RB bagi pemerintah kab/kota yang ada di Papua. "Ada formasi 20.000 CPNS untuk Provinsi Papua, bila dibagi rata, maka Keerom akan dapat sekitar 600, dan ini yang akan dikawal oleh BKD dan DPRD". "Untuk itu, saya ajak mari kita jaga ketertiban bersama. Sebab Pemda Keerom terus berupaya menjadikan daerah ini menjadi lebih baik, lebih sejahtera dan lebih damai," ajaknya. Diketahui, Pjs Bupati Keerom, Ridwan Rumasukun langsung menggelar Rapat Forkompinda di Mapolres Keerom, Jumat (2/10/2020) sore, menyikapi pembakaran dua kantor pemda setempat. Hasil keputusan, dipastikan bahwa proses pemerintahan akan tetap jalan seperti biasa. Sementara pegawai Disnaker dan BPMK yang kantornya terbakar akan pindah ke kantor otonom. Sebelumnya, Kamis (1/10/2020) sore, sekitar 250 orang pencari kerja melakukan aksi protes atas pengumuman hasil seleksi CPNS Kabupaten Keerom formasi 2018. Aksi tersebut berujung pada pengrusakan kantor bupati dan pembakaran kantor Disnaker dan BPMK Keerom. (DiskominfoPapua) |
| Lukas Enembe Ungkap Impian Menjadikan Papua Sebagai Tuan Rumah Asian Games Posted: 03 Oct 2020 04:14 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe berkeinginan kuat agar provinsi terimur di Indonesia ini, dimasa mendatang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asian Games maupun Olimpiade. Keinginan itu bukan sebuah mimpi yang tak bisa diwujudkan, sebab saat ini sudah ada venue bertaraf internasional yang dibangun di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mimika, guna penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Oktober 2021 mendatang. Dengan adanya venue-venue terbaik ini, usai menyelenggarakan PON, Papua bisa menyelenggarakan iven internasional lainnya. "Sebab tujuan kita bangun venue dengan standar internasional tak hanya untuk penyelenggaraan PON. Tapi bisa menjadi tuan rumah Asian Games bahkan Olimpiade 2032," terang Lukas, kepada pers usai meninjau sejumlah venue di Kota dan Kabupaten Jayapura, PON XX 2021, Jumat (2/10/2020). Berkenaan dengan hal itu pula, Gubernur mengharapkan agar seluruh masyarakat Papua dapat bergandengan tangan dengan pemerintah untuk mensukseskan PON. "Mari kita semua bersatu dan optimis. Jangan lagi ada yang pesimis. Kalau kita semua bersatu, PON pasti akan berjalan sukses," ucapnya. Gubernur pada kesempatan itu berpesan agar para atlet Papua tidak hanya mampu berprestasi di iven PON. Tapi bisa mengukir sejarah pada iven internasional. "Paling tidak harus ada anak-anak Papua terpilih dan masuk dalam kontingen Indonesia". "Maka itu, mulai dari sekarang Kita harus siapkan atlet yang terbaik, bukan yang suka mabuk-mabukkan. Papua harus siapkan atlet berprestasi untuk mengukir sejarah di tanah sendiri,"jelas ia. Sementara terkait pelaksanaan PON, Gubernur Lukas memastikan Papua sudah sangat siap jadi tuan rumah PON. "Persiapan pun sudah 200 persen. Jadi wartawan tulis itu, bahwa masyarakat yang pesimis bilang PON tidak jadi, sekarang kita sudah bangun semua venue berstandar Internasional, PON pasti jadi. Kita siap menjadi tuan rumah yang baik kepada semua peserta dari 33 provinsi se Indonesia," pungkasnya. (DiskominfoPapua) |
| You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Social Plugin