Type Here to Get Search Results !

Joko Widodo Ungkap Keinginan Pemerintah Pusat Dukung Pengembangan Pariwisata di Sulut

Joko Widodo Ungkap Keinginan Pemerintah Pusat Dukung Pengembangan Pariwisata di Sulut

Joko Widodo Ungkap Keinginan Pemerintah Pusat Dukung Pengembangan Pariwisata di Sulut

Posted: 05 Jul 2019 11:25 AM PDT

Joko Widodo Keinginan Pemerintah Pusat Dukung Pengembangan Pariwisata di Sulawesi UtaraMANADO, LELEMUKU.COM - Setelah seharian mengunjungi sejumlah tempat wisata, mulai dari Minahasa Utara dan ke Likupang, dan akan dilanjutkan ke Bitung pada Jumat (05/07/2019) ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah ingin mengembangkan wisata di Sulawesi Utara (Sulut) yang ekonominya tumbuh karena wisata, dan akan tumbuh lebih baik juga karena wisata.

"Pemerintah pusat memberikan dukungan, misalnya kayak jalan, jalannya sempit ya digedein, pantainya diperbaiki, bandaranya tadi kita lihat waduh terminalnya kurang gede, sekarang ini baru bisa nampung penumpang 2 juta nanti Agustus 2020 akan selesai terminalnya digedein menjadi 6 juta penumpang," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada penyerahan 2.000 sertifikat hak tanah untuk rakyat, di Graha Bumi Beringin, Manado, Sulut, Kamis (04/07/2019) sore.

Menurut Presiden tadi sudah diputuskan di lapangan, pembangunan terminal itu langsung dikerjakan, September mulai Agustus 2020 selesai, kerja siang malam. Sementara soal runway Bandara Sam Ratulangi yang dilaporkan kurang panjang, menurut Presiden Jokowi, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang runway agar pesawat badan besar bisa turun di Manado.

Selain jalan digedein, runway dipanjangin, terminal bandara digedein, Presiden Jokowi juga meminta agar plasa untuk pantai juga diperbaiki.

"Ya memang seperti itu bekerja, orang datang ke sini kemudian melihat cantik indah bagus, ya akan kembali lagi. Jangan kalah dengan Bali suatu saat nanti," ujar Kepala Negara.

Kepala Negara menuturkan,  sekarang boleh kalah tetapi perlu keramahan penduduknya, perlu sampah jangan dibuang di mana-mana, semua harus mulai hal – hal seperti itu, restoran – restoran warung – warung yang bersih, toiletnya yang bersih, harus seperti itu memulai membudayakan.

"Kalau ndak, berat mengembangkan wisata di Sulawesi Utara, di Manado, di Bunaken, di Likupang, di mana lagi, yang pulau itu di mana, Pulau Lembeh, yang katanya cantik, saya belum ke sana, besok mau ke sana," tutur Kepala Negara.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang turut mendampinginya dalam kunjungan ke Sulut, ungkap Presiden, sempat berbisik padanya jika pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur di daerah itu mahal.  Tetapi Presiden mengingatkan, meskipun mahal nantinya akan ada income-nya yang masuk dari para wisatawan gitu loh, ada devisa masuk dari wisatawan.

"Kita juga punya hitung-hitungan mengeluarkan tetapi punya hitung-hitungan kembali ke negara apa, bukan awur-awuran, bukan mengeluarkan aja yang bener aja ndak," tegas Presiden Jokowi.

Mendampingi Presiden Jokowi dalam acara tersebut antara lain Ibu Negara Iriana, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. (Setkab)

Jokowi Siap Back-Up Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Pulisan

Posted: 05 Jul 2019 11:24 AM PDT

Jokowi Siap Back-Up Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung PulisanMANADO, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kesiapan Pemerintah Pusat untuk mem-back up pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Pulisan, di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

"Ini pemerintah pusat ingin me-back up hal-hal yang belum siap, misalnya segera ini kawasan ekonomi khusus pariwisata diselesaikan, jalan-jalan yang belum lebar lebarin, tol yang belum selesai segera diselesaikan, mungkin tolnya Oktober rampunglah, tata ruang yang semua kecegatnya di situ ya, nanti malam kita rapat terbatas kita selesaikan di sini, nanti semuanya biar clear," kata Presiden Jokowi kepada wartawan saat meninjau KEK Pariwisata Pulisan, di Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Kamis (04/07/2019) siang.

Presiden menilai perlu ada kerja yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemda, baik kota, provinsi, kabupaten, provinsi dan pusat untuk mempercepat terwujudnya pembangunan KEK Pariwisata itu.

Ia mengingatkan di Sulawesi Utara butuh, masih butuh banyak sekali, banyak sekali dan yang menyampaikan itu dari maskapai atau travel biro menyampaikan ingin banyak datang ke sini, tapi di sini ada yang sudah siap, ada yang belum siap.

Soal perizinan, menurut Presiden, tidak ada masalah. "Perizinan nggak ada masalah, nggak ada masalah, tadi terhambat tadi masalah tata ruang itu aja," ujarnya.

Karena itu, Presiden menilai, masalah tersebut tidak bisa diselesaikan di Jakarta, tetapi harus di Sulawesi Utara. Untuk itulah, dalam kunjungannya di Manado ini, Presiden Jokowi akan memimpin rapat terbatas menyelesaikan masalah tata ruang tersebut.

"Semuanya mumpung ada, apa, Kepala BPN, Menteri BPN, ada Pak Gub, ada bupati, walikota, menko, menteri, dan itu yang mau saya kerjakan," tegas Presiden Jokowi.

Mengenai bantuan pemerintah pusat, Presiden Jokowi menjelaskan banyak. Tadi terminal untuk airport Sam Ratulangi. Manado tadari 2 juta menjadi 6 juta penumpang ya kan. Keluhan lagi runway-nya diperpanjang, perpanjang.

Dan masuk ke lapangan di sini, ada masalah kawasan ekonomi khusus yang nggak selesai karena juga di swastanya masih ragu-ragu yang, kitanya mau memulai ini jadi nggak sih, itu diselesaikan.

"Begitu selesai greg mereka harus langsung investasi konkret. Juga ini jadi nanti juga masih ngomong nanti-nanti duu ya repot lagi. Dua-duanya bakal semuanya, pelaku kerja, pemerintah kerja," jelas Presiden.

Menunggu terwujudnya KEK Pariwisata itu, Presiden Jokowi mengingatkan pemerintah daerah dengan Kementerian Pariwisata harus menyiapkan annual event yang pasti, minimal tiap minggu harus ada, minimal, Sabtu, Minggu harus ada tontonan.

"Tontonan budaya itu banyak, entah di Manadonya, entah di KEK-nya terserah tapi harus ada terus," tegas Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan ini antara lain Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. (Setkab)

Selain Hadiri Resepsi Putri Khofifah, Jokowi dan Iriana Jenguk Tri Rismaharini

Posted: 05 Jul 2019 11:23 AM PDT

Selain Hadiri Resepsi Putri Khofifah, Jokowi dan Iriana Jenguk Tri RismahariniSURABAYA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Widodo malam ini, Sabtu 29 Juni 2019, menghadiri resepsi pernikahan putri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Grand City Convention Hall Surabaya. Setelah itu, Presiden dan Ibu Iriana menjenguk Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang tengah dirawat di RSUD Dr Soetomo, Surabaya.

Tiba pukul 21.05 WIB, Presiden dan Ibu Iriana langsung menuju ruang ICU di lantai 2.

Saat Presiden dan Ibu Iriana tiba di ruangan tempat Risma dirawat, Wali Kota Surabaya tersebut mengatakan, "Maaf ngerepotin, ini enggak apa-apa," kata Risma.

Risma pun melanjutkan bahwa dokter yang merawatnya telah menyampaikan kondisi dirinya sudah membaik.

"Dokter bilang sudah tidak apa-apa, alhamdulillah," imbuh Risma.

Presiden yang terakhir bertemu Risma dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur pada Rabu, 20 Juni 2019, mengatakan, "Kemaren baru ketemu."

"Enggak Pak, enggak apa-apa," kata Risma.

"Ya tadi dokter sudah sampaikan (kondisinya)," jelas Presiden.

Presiden menyampaikan Risma harus beristirahat dulu untuk memulihkan kondisinya.

"Ya kecapaian, harus istirahat," kata Presiden.

Setelah mendengarkan penjelasan dari dokter dan berbincang sebentar dengan Risma, Presiden dan Ibu Iriana berpamitan. "Cepat sembuh ya Bu," sahut Ibu Iriana, seperti dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Pukul 21.20 Presiden dan Ibu Iriana meninggalkan RSUD Dr Soetomo menuju Bandar Udara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo untuk melanjutkan penerbangan menuju Jakarta dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1. (Kemensetneg)

Usai Hadiri KTT G20 di Osaka, Presiden Jokowi Kembali ke Tanah Air

Posted: 05 Jul 2019 11:03 AM PDT

Usai Hadiri KTT G20 di Osaka, Presiden Jokowi Kembali ke Tanah AirJAKARTA, LELEMUKU.COM - Setelah mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar di Osaka, Jepang, selama dua hari, pada 28-29 Juni 2019, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo kembali ke Tanah Air.

Adapun serangkaian kegiatan pada hari kedua KTT G20, Sabtu, 29 Juni 2019, yang diikuti oleh Presiden Jokowi, yaitu mulai dari pertemuan bilateral dengan PM India Narendra Modi, menghadiri leaders' side-event tentang pemberdayaan perempuan, hingga menjadi pembicara pada sesi yang membahas tentang upaya mengatasi kesenjangan, inklusifitas, dan pembangunan yang berkesinambungan.

Selain itu, Presiden Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral secara berturut-turut dengan Putra Mahkota Kerajaan Saudi Mohammad bin Salman, PM Australia Scott Morrison, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Dari lokasi KTT G20, Presiden Jokowi kembali ke hotel tempatnya bermalam selama berada di Osaka untuk bersama-sama dengan Ibu Iriana menuju Bandar Udara Internasional Kansai, Osaka.

Namun sebelum meninggalkan hotel, Presiden dan Ibu Iriana terlebih dahulu berfoto bersama dengan masyarakat Indonesia yang berada di Jepang serta keluarga besar KJRI Osaka dan KBRI Tokyo.

Tepat pada pukul 15.00 waktu setempat, Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 lepas landas menuju Tanah Air. Tampak melepas keberangkatan Presiden dan rombongan di Bandar Udara Internasional Kansai, Osaka, adalah Duta Besar Indonesia untuk Jepang Arifin Tasrif dan Atase Pertahanan Kolonel Pnb Edwardus Wisoko.

Turut menyertai Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Tanah Air, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsdya TNI Trisno Hendradi, Kepala Protokol Negara Andri Hadi, Sekretaris Pribadi Presiden Anggit Noegroho, Staf Khusus Presiden Adita Irawati, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, seperti dilansir dari siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers dan, Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin. (Kemensetneg)

Bambang Soesatyo Respon 4 Isu Aktual DIbahas di DPR RI

Posted: 05 Jul 2019 10:32 AM PDT

Bambang Soesatyo Respon 4 Isu-Isu Aktual DIbahas di DPR RIJAKARTA, LELEMUKU.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Bambang Soesatyo (Bamsoet), memberikan respon terhadap 4 isu aktual yang masih harus dibahas di DPR RI. Keempat isu itu diantaranya adalah terkait jamaah haji lansia, pembahasan tertundanya penurunan harga tiket pesawat, penerapan sanksi administratif dan denda terhadap eksportir, serta konferensi lingkungan hidup di Norwegia.

Masalah pertama, menurut Bamsoet dalam rilis media pada  Sabut (06/07/2019) terkait 60% jamaah haji lanjut usia (lansia) di atas 65 tahun dan 54% adalah perempuan yang akan berangkat pada gelombang I pemberangkatan calon Jamaah haji 1440H/2019M , ia akan mendorong Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) untuk memastikan kesiapan 446 petugas haji dan 1800 calon jamaah haji yang akan diberangkatkan dari embarkasi Surabaya dan Batam, baik dari sisi sarana dan prasarana maupun sisi administrasi.

"Mendorong Kemenag melalui Ditjen PHU mempersiapkan petugas kesehatan yang selalu siaga, mengingat suhu udara panas di Arab Saudi saat ini mencapai 42 hingga 50 derajat celcius; Mendorong Kemenag untuk dapat memastikan kesiapan seluruh fasilitas serta pelayanan bagi calon Jemaah haji baik berupa pemondokan, transportasi, maupun terhadap konsumsi (katering), agar para calon jamaah dapat melaksanakan ibadah dengan aman dan nyaman," jabarnya.

Selanjutnya ia akan mengajak Kemenag agar meminta Tim Pengawas Haji untuk dapat memastikan seluruh komponen dalam kegiatan penyelenggaraan ibadah haji dapat dipenuhi dan dapat dilaksanakan dengan baik.

"Sehingga jemaah haji yang akan diberangkatkan pada gelombang I semoga menjadi haji yang mabrur serta mengimbau kepada seluruh jemaah haji Indonesia untuk mempersiapkan diri dengan baik, baik secara fisik maupun mental jelang keberangkatan, serta dalam melaksanakan ibadah di Mekah dan Madinah agar dapat mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kemenag ataupun oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)," ujar dia..

Selanjutnya terkait belum usainya pembahasan mengenai penurunan harga tiket pesawat untuk kategori maskapai berbiaya rendah (low cost carrier/LCC), yang menyebabkan tertundanya pengumuman kepada masyarakat hingga Senin (08/07/2019) nanti, Ketua DPR RI akan mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Kementerian/Lembaga (K/L) maupun instansi terkait untuk berkomitmen segera menyelesaikan pembahasan yang belum selesai tersebut, serta memastikan agar pengumuman tersebut tidak ditunda lagi sehingga masyarakat maupun pihak maskapai penerbangan dapat menemukan titik tengah yang bersifat win win solution dan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap dunia penerbangan, mengingat tingginya harga tiket pesawat menambah lesunya berbagai sektor, terutama pariwisata dan diharapkan penurunan tarif maskapai dapat mendongkrak kembali industri pariwisata di sejumlah daerah;

"Saya akan mendorong Kemenhub untuk dapat segera mengimplementasikan penurunan harga tiket pesawat untuk kategori LLC, sehingga dapat menggairahkan kembali sektor transportasi udara dengan tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan penumpang; Mendorong Kemenhub melalui Dirjen Perhubungan Udara meminta pihak maskapai untuk meningkatkan pelayanan maupun kenyamanan penerbangan sesuai dengan standar penerbangan yang berlaku," ujar Bamsoet.

Kemudian terkait pemberlakuan penerapan sanksi administratif dan denda terhadap eksportir sektor perikanan, pertambangan, perkebunan, dan kehutanan yang tidak memasukan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (DHA) di dalam negeri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98 tahun 2019 yang berlaku pada 1 Juli 2019, Ketua DPR siap endorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengidentifikasi jumlah perusahaan dan pengekspor untuk mengetahui jumlah devisa yang diperoleh eksportir sehingga diketahui jumlah repatriasi (pemulangan) devisa ke dalam negeri.

"Kami akan Mendorong Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk melakukan monitoring melalui Sistem informasi Monitoring Devisa ter-Integrasi Seketika (SiMoDIS) terhadap arus barang serta arus keuangan melalui sistem perbankan; Termasuk DJBC untuk konsisten menerapkan PMK No. 98 tahun 2019 dalam menindak eksportir yang tidak memasukan DHE SDA di dalam negeri dengan menerapkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata dia.

Terkait adanya 9th Trondheim Conference on Biodiversity yang digelar di Norwegia (03/07/2019) dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga hutan alam dan menekan laju deforestasi, Bamsoet menyatakan mendukung sepenuhnya komitmen Menteri LHK tersebut dan mendorong Kementerian LHK untuk melakukan evaluasi, serta mencari solusi riil yang dapat meminimalisir terjadinya deforestasi hutan dan lahan.

"Kami mendorong KLHK dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) beserta Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dalam melakukan rehabilitasi lahan kritis, mengingat banyak bencana alam yang terjadi dan merugikan masyarakat akibat rusaknya hutan dan lahan. Serta mengimbau kepada masyarakat untuk turut aktif bersama-sama menjaga keutuhan hutan dan habitat hewan maupun tumbuhan, seperti dengan melakukan penanaman pohon sebagai salah satu upaya penghijauan dan pelestarian lingkungan," tutup dia. (Albert Batlayeri)

Pemkab Jayapura Ikut Serta Pameran APKASI Otonomi Expo 2019 di Jakarta

Posted: 05 Jul 2019 10:30 AM PDT

Pemkab Jayapura Ikut Serta Pameran APKASI Otonomi Expo 2019 di JakartaJAKARTA, LELEMUKU.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Provinsi Papua ikut serta dalam Pameran APKASI Otonomi Expo 2019 (AOE) di Jakarta Convention Center Jakarta mulai tanggal 3-5 Juli 2019.

Pameran AOE 2019 tersebut diadakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dengan maksud untuk mempromosikan produk-produk unggulan daerah, mendorong promosi potensi daerah serta mensukseskan program pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah. Seremoni launching AOE19 dilakukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) APKASI, Remigo Yolando Berutu di Merak Room, Jakarta Convention Cente.

Dalam sambutannya, Remigo menjelaskan trend positif penyelenggaraan AOE dua tahun terakhir yang ditandai tercapainya transaksi bisnis sebesar kurang lebih Rp 4 triliun antara investor dan buyers, baik dari dalam maupun luar negeri dengan sejumlah peserta pameran – khususnya dengan pemerintah kabupaten, menjadi modal awal yang baik dalam pelaksanaan AOE19 yang akan digelar pada 3-5 Juli 2019 di Hall A dan Hall B, JCC Senayan Jakarta.

Keikutsertaan Kabupaten Jayapura kali dalam AOE 2019 kali ini, lebih difokuskan pada 3 komoditas utama, yaitu Perkebunan, Perikanan dan Pariwisata. Untuk Komoditas Perkebunan lebih difokuskan pada komoditas Kakao dan Sagu serta produk olahannya; Sektor Perikanan, komoditas olahan Ikan tangkap (Tuna), dan sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif mempromosikan destinasi wisata Teletubies dan Danau Love serta produk-produk kerajinan seperti Noken dan berbagai kerajinan kulit kayu.

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE, M,Si yang juga hadir dalam Seremoni Launching tersebut mengatakan Kabupaten Jayapura memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini tentu menjadi potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Jayapura.

Melalui kegiatan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura bisa masuk ke dalam jaringan, sehingga produk dari seluruh daerah yang khas dan unik bisa menjadi produk unggulan daerah dan Indonesia. (DiskominfoJayapura)

PT. Whitesky Aviation Sediakan Penyewaan Helikopter Secara Retail

Posted: 05 Jul 2019 10:24 AM PDT

PT. Whitesky Aviation Sediakan Penyewaan Helikopter Secara RetailJAKARTA, LELEMUKU.COM – PT Whitesky Aviation sebagai perusahaan operator helikopter terus berbenah dan berkembang. Dari sisi bisnis, Whitesky bisa disebut sebagai perusahaan helikopter pertama yang khusus menyediakan penyewaan armada secara retail. Bahkan masyarakat secara umum bisa menggunakan helikopter milik Whitesky.

Helicity. Demikian nama layanan helikopter retail yang diluncurkan Whitesky sejak Desember 2017. Helicity melayani perjalanan masyarakat untuk Jakarta sekitarnya dan juga ke Bandung, Jawa Barat. Keberadaannya menjadi pelengkap moda transportasi perkotaan yang sudah ada. Selain itu Whitesky terlibat dalam mempromosikan pariwisata Indonesia melalui co-branding partnership dengan Kementerian Pariwisata.

Terbaru, Whitesky telah merampungkan pembangunan tahap pertama bandara konersial khusus helikopter (heliport) pertama di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara yang berlokasi di Jalan Perimeter Selatan, Neglasari kawasan Bandara Internasional Soekarno – Hatta.

Ini adalah kerja sama antara Whitesky Aviation dengan Angkasa Pura (AP) II. Soal ini, CEO Whitesky Denon Prawiraatmadja menuturkan, bandara khusus helikopter ini akan menempati lahan sekitar 2,8 hektare. Pembangunan heliport ini menjadi salah satu pembangunan moda transportasi perkotaan terutama moda transportasi pendukung dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta.

Heliport ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Dengan nilai proyek senilai Rp 60 miliar, fasilitas yang akan dibangun meliputi sejumlah helipad, shooting point, hanggar khusus helikopter, kawasan kantor, fasilitas beserta personel untuk evakuasi medis dan lain sebagainya.

"Setelah pembangunan tahap pertama ini rampung, heliport ini sudah bisa dioperasionalkan walau masih dalam tahap uji coba. Secara resmi heliport ini akan beroperasi pada akhir tahun nanti," kata Denon di Jakarta.

Karena kinerja dan kiprahnya itu, Whitesky Aviation juga mendapat perhatian dari pemerintah Amerika Serikat (AS). Dalam acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat yang digelar di Kedutaan Besar AS pada Kamis (4/7/2019), Whitesky diundang untuk lebih mengenali dan membuka peluang baru untuk bekerja sama dengan berbagai perusahaan asal AS termasuk Bell Helicopter.

Menanggapi undangan yang juga dalam rangka merayakan 70 tahun hubungan Indonesia-AS, Denon mengatakan, pihaknya menghargai perhatian pemerintah AS terhadap Whitesky. Dia pun berharap dukungan tersebut bisa dikonkretkan dengan bekerja sama dengan berbagai perusahaan asal AS terutama dengan Bell Helicopter untuk mengembangkan bisnis helikopter di Indonesia. Sebagai catatan, Whitesky Aviation merupakan perusahaan Indonesia pertama yang menggunakan helikopter Bell 505 di Asia Tenggara.

"Kami berharap mendapat banyak dukungan dari beberapa manufaktur untuk mendukung dan memajukan industri helikopter di Indonesia," kata Denon. (PSP)

Kabupaten Sumba Barat Promosikan Potensi Perdagangan dan Investasi Daerah

Posted: 05 Jul 2019 10:14 AM PDT

Kabupaten Sumba Barat Promosikan Potensi Perdagangan dan InvestasiJAKARTA, LELEMUKU.COM - Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengikuti ajang Apkasi Otonomi Expo 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 3-5 Juli 2019 bertempat di Jakarta Convention Center.

Keikutsertaan Kabupaten Sumba Barat dalan kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan dan memperkenalkan potensi Sumba Barat serta meningkatkan kegiatan perdagangan dan arus investasi ke daerah.

Kabupaten Sumba Barat diwakili oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumba Barat pada Rabu (03/07/2019)

Apkasi Otonomi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan Republik Indonesia,Wiranto yang mewakili Presiden Republik Indonesia menyampaikan sambutan dan arahan pada kegiatan tersebut.

Apkasi Otonomi Expo 2019 ini dilaksanakan selama tiga hari dengan serangkaian acara Exhibition (Pameran), Field Trip, Workshop, Film Festival, pentas seni dan budaya serta Pemilihan Putri Otonomi Daerah Tingkat Nasional. Peserta kegiatan ini meliputi Kabupaten-kabupaten se-Indonesia dan peserta non-Kabupaten yang terdiri dari Provinsi, Perusahaan dan Lembaga setingkat Kementerian.

Dalam sambutannya, Wiranto menyampaikan terima kasih kepada seluruh Bupati akan peran pentingnya dalam kesuksesan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 yang berlangsung aman, tertib dan kondusif. Harapan beliau bahwa kebijakan pelayanan dan pembangunan dilakukan sesuai dengan kondisi daerah sehingga otonomi daerah mampu membawa inovasi bagi pembangunan daerah masing-masing.

"Apkasi Otonomi Expo adalah ajang inovasi,ajang mengambil inspirasi dari daerah lain dan ajang untuk berkolaborasi dengan daerah lainnya." kata Wiranto dalam sambutannya.

Lanjut beliau "inovasi masing-masing daerah dapat terus dikembangkan dengan adanya pemanfaatan teknologi digital. Masing-masing daerah harus terus berinovasi,saling menginspirasi dan berkolaborasi agar produk-produk dapat terus berkembang".

Setelah membuka dengan resmi APKASI Otonomi Expo,Wiranto berkesempatan melakukan peninjauan stand-stand pameran. Beliau menyempatkan diri mampir di stand Kabupaten Sumba Barat dan diterima dengan penyelempangan kain sebagai bentuk penghargaan kepada beliau. Beliau mengucapkan terima kasih lalu berjabat tangan dengan peserta pameran yang berasal dari Kabupaten Sumba Barat. (HumasSumbaBarat)

Jember Fashion Carnaval (JFC) Sedot Perhatian Pengunjung APKASI Expo 2019

Posted: 05 Jul 2019 09:48 AM PDT

Jember Fashion Carnaval (JFC) Sedot Perhatian Pengunjung APKASI Expo 2019JAKARTA, LELEMUKU.COM – Keberadaan beberapa talent Jember Fashion Carnaval (JFC) dengan dandanan fesyen kelas dunia mampu menyedot perhatian pengunjung Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2019 untuk mampir di stand pameran Pemerintah Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur (Jatim) di Jakarta Convention Centre (JCC).

Salah seorang talent JFC yang ikut mewarnai stand Pemkab Jember yakni Rahma. Gadis ini adalah mahasiswa S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember.

"Saya sebagai perwakilan JFC. Disini kita sebagai penarik perhatian dari para pengunjung Expo APKASI tahun 2019", tuturnya, Kamis (04/07/2019).

Tidak hanya sebatas sebagai daya tarik, mereka juga aktif mengenalkan budaya khas karnaval di Jember yang sudah mendunia ini.

"Karena masih ada orang Indonesia yang tidak tahu bahwa Indonesia mempunyai karnaval terbesar nomor tiga dunia", tuturnya.

Rahma mengatakan, dalam perannya sebagai pelaku JFC, banyak bertemu dengan orang yang baru tahu kalo JFC berasal dari Jember.

Rahma mengaku senang menjadi pelaku JFC, terlebih banyak juga pengunjung yang berasal dari luar negeri tertarik untuk datang ke Jember.

"Kita sampaikan kepada mereka jadwal JFC tahun 2019 yaitu 1-4 Agustus 2019, dan mereka tertarik tentang JFC ini", ungkapnya.

Rahma berharap, walaupun pendiri dari JFC sudah tidak ada, tapi semangat dan dukungan dari masyarakat Indonesia, khususnya Jember, sangat diharapkan untuk JFC kedepan. (PSP)

Petrus Beruatwarin Resmikan Gedung PDAM Maluku Tenggara di Langgur

Posted: 05 Jul 2019 07:59 AM PDT

Petrus Beruatwarin Resmikan Gedung PDAM Maluku Tenggara di LanggurLANGGUR, LELEMUKU.COM - Pembangunan Gedung PDAM dan kantor Badan Pengawas PDAM merupakan wujud komitmen untuk melayani masyarakat sebagai perusahaan air minum yang mandiri, sehat dan professional.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Maluku Tenggara (Malra), Provinsi Maluku Petrus Beruatwarin saat meresmikan pengoperasian gedung Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Maluku Tenggara. Kamis (04/07/2019).

Wabup mengatakan bahwa peresmian Gedung PDAM dan kantor Badan Pengawas PDAM menggambarkan niat dan ketulusan jajaran PDAM Maluku Tenggara dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan air bersih kepada masyarakat di kabupaten tersebut.

"Dengan dioperasikannya gedung kantor yang baru, diharapkan pelayanan PDAM juga semakin baik, mampu berinovasi dan menerapkan teknologi yang berdampak pada kualitas pelayanan yang semakin baik. Selain itu dalam hal distribusi air, hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat harus dengan cepat ditangani, termasuk kerusakan dan pengaduan yang disampaikan masyarakat," kata dia.

Menurut dia, Pemda Maluku Tenggara terus berupaya melaksanakan pelayanan bagi masyarakat, baik air bersih, pengentasan kawasan kumuh, maupun pengembangan sanitasi layak, dimana program dan kegiatan terus digulirkan setiap tahun baik dengan sumber pembiayaan APBD maupun APBN. Khusus untuk upaya 100 persen akses air bersih.

Dikatakan, kendala yang dihadapi masih menyangkut cakupan layanan di pulau Kei kecil dan terlebih di Pulau Kei besar, serta pulau-pulau kecil di wilayah Kei kecil barat. Karena itu, kerja keras dan dukungan semua pihak sangat dibutuhkan termasuk dukungan dari pemerintah pusat, semoga ke depan program-program pelayanan air bersih dapat terus dilaksanakan bahkan ditingkatkan lagi agar bisa menjangkau seluruh penduduk.

"Melalui Kepala Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) yang hadir saat ini, kami mohon dukungan dan bantuannya agar PDAM Maluku Tenggara dapat terus berkembang meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan masyarakat, tidak hanya di pulau Kei kecil namun juga di Kei besar," ungkap Wabup.

Selain itu Pelaksana Tugas Direktur PDAM Maluku Tenggara, Fatma Talaohu menyatakan PDAM memiliki peran sangat strategis dalam menyediakan air minum secara berkelanjutan bagi masyarakat. Di sisi lain, PDAM juga merupakan suatu bisnis yang dikelola secara profesional agar mendatangkan manfaat ekonomis bagi daerah. (DiskominfoMalra)

Petrus Matruty Ungkap 3 Tahapan Sambut Sidang Sinode Keuskupan Amboina III

Posted: 05 Jul 2019 06:22 AM PDT

Petrus Matruty Ungkap 3 Tahapan Sambut Sidang Sinode Keuskupan Amboina IIISAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Wakil Uskup Wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Provinsi Maluku, Pastor Simon Petrus Matruty, Pr mengungkapkan berbagai tahapan yang dilakukan umatnya dalam menyambut sidang Sinode Keuskupan Amboina III.

Sidang sinode yang akan digelar di Kota Ambon pada Senin (09/09/2019) hingga Minggu (15/09/2019 itu mengambil Tema 'Gereja Katolik Keuskupan Amboina Membaharui dan Memurnikan Diri dan Pelayanannya di Maluku dan Maluku Utara Demi Perwujudan Dirinya Sebagai Gereja yang Mandiri'.

"Sidang sinode adalah pertemuan dewan konsultatif yang dikerahkan dan diketahui oleh Uskup Diosis, para imam dan umat beriman yang terpilih diundang untuk ambil bagian, seturut reksa kanonis untuk membantu uskup menunaikan tugasnya memimpin jemaat demi tercapainya kesejahteraan komunitas keuskupan," kata dia kepada para awak media saat melakukan jumpa pers pada Kamis (04/07/2019).

Pastor Petrus Matruty menuturkan beberapa tahapan yang akan dilakukan umatnya sebelum menghadiri sidang pleno keuskupan amboina, yaitu kegiatan puncak dari seluruh rangkaian kegiatan sinode keuskupan dimana uskup bersama para iman, perwakilan terekat, utusan umat beriman akan bersidang bersama untuk menentukan arah dasar keuskupan amboina selama 8 tahun ke depan, diantaranya tahapan pertama adalah katekese sinode di tingkat rukun. Kegiatan itu melibatkan semua umat katolik yang berada di setiap rukun wilayah dan sudah terlaksana pada tanggal 1 hingga 20 Mei 2019.

Tahapan kedua adalah Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan utusan-utusan dari paroki dalam wilayah perwakilan dan sudah terlaksana pada Sabtu (15/07/2019). Kemudian tahapan yang ketiga adalah sidang pleno wilayah yang akan melibatkan utusan-utusan dari paroki, lembaga pendidikan dan kesehatan, seminari-seminari dan biara-biara dan akan dilaksanakan pada Sabtu (06/07/2019).

"Di wilayah, ada dua tahapan tambahan yaitu tahapan sosialisasi sinode dan persiapan teman katekese dan pengambilan data di setiap rukun di seluruh wilayah Tanimbar dan MBD yang sudah terlaksana pada 27 April 2019 dan kunjungan Bapa Uskup untuk merayakan pesta perak 25 tahun episkopat pada tanggal 22 dan 23 Desember 2019 nanti," tuturnya.

Kemudian Pastor Matruty menambahkan maksud dari sidang pleno wilayah adalah sosialisasi, penajaman dan klarifikasi gambaran realitas umat katolik di wilayah perwakilan yang diperoleh dari hasil-hasil katekese sinode dan FGD dan input konteks umum keadaan kabupaten dari perspektif Pemerintah Daerah (Pemda) yang tertuang dalam rencana pengembangan daerah.

"Tujuan yang ingin dicapai adalah mendapatkan data-data obyektif tentang gambaran diri dan pelayanan gereja katolik di setiap wilayah perwakilan keuskupan amboina dan mendapatkan data-data obyektif tentang realitas kabupaten serta proyeksi pengembangan daerah ke depan," tutup dia.

Peserta dalam sidang sinode itu nantinya berjumlah 400 peserta, yang terdiri dari seluruh pastores di wilayah Tanimbar dan MBD, peserta FGD, utusan dari 11 paroki di wilayah Tanimbar dan MDB, utusan lembaga pendidikan dan kesehatan, utusan biarawan-biarawati wilayah Tanimbar dan MBD serta utusan Pemda dan semua Kepala Desa Katolik. (Laura Sobuber)

Babinsa dan Warga Pailelang Gotong Royong Bersihkan Lokasi Upacara Pembukaan TMMD di Alor

Posted: 05 Jul 2019 06:00 AM PDT

Babinsa dan Warga Pailelang Gotong Royong Bersihkan Lokasi Upacara Pembukaan TMMD di AlorKALABAHI, LELEMUKU.COM - Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam kegiatan diwilayah untuk melaksanakan Binter, yakni pembinaan terhadap kondisi geografi, demografi, dan kondisi sosial untuk menyiapkan ruang alat dan kondisi juang yang tangguh (RAK Juang yang tangguh).

Kondisi ini terlihat dari seberapa hubungan serta kedekatan antara Babinsa dengan warga masyarakat yang ada diwilayah binaannya. Hal ini menjadi tolak ukur keberhasilan seorang Babinsa dalam melaksanakan Binter.

Seperti yang dilaksanakan oleh Babinsa Serda Yustus Atakama, Kamis (4/7/2019) menggerakkan warga masyarakat untuk berkerja bersama dengan bergotong royong membersihkan jalan menuju lokasi tempat upacara pembukaan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 105 TA. 2019 di Desa Pailelang, Kecamatan Alor Barat Daya, kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Perwira Seksi Teritorial Kapten Inf Samuel Ulle, Babinsa sebagai ujung tombak satuan TNI AD harus bisa menembus kesemua lini kehidupan warga. Babinsa harus bisa merebut hati rakyat, dan harus bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat ditempat dimana dia bertugas.

"Harus mendapatkan tempat di hati masyarakat. Dengan demikian, maka Babinsa tidak kesulitan dalam melaksanakan tugas pembinaan teritorial diwilayah binaan," jelas Samuel.

Ditambahkannya, sebagai Babinsa dalam kesehariannya harus bisa menjadi contoh dalam sikap, tutur kata dan perbuatannya. Babinsa harus bisa mengatasi persoalan dan kesulitan masyarakat dengan selalu bekerja sama, berkoordinasi serta membina hubungan komunikasi aktif dengan mitra karibnya, tambah Samuel. (Pendam9)

Dominggus Mandacan Nilai Humas Protokol jadi Penghubung Pemerintah dengan Masyarakat

Posted: 05 Jul 2019 05:04 AM PDT

Dominggus Mandacan Nilai Humas Protokol jadi Penghubung Pemerintah dengan MasyarakatMANOKWARI, LELEMUKU.COM - Guna meningkatkan hubungan Pemerintah Daerah dalam penyebarluasan informasi tentang pembangunan kepada masyarakat, maka mutu pelayanan kehumasan dan keprotokoleran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan dokumentasi merupakan tupoksi dari kehumasan dan protocol yang harus dilakukan secara professional.

Demikian disampaikan Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan pada sambutannya yang dibacakan oleh Asisten II Setda. Papua Barat Melkias Werinusa, SE.,MH Senin (01/07/2019) pada pembukaan Rapat Kerja Teknis Biro Humas dan Protokol Setda. Papua Barat yang berlangsung di Manokwari, Papua Barat.

Menurut Gubernur, Humas adalah bidang aktivitas yang bertujuan untuk menciptakan rasa saling pengertian yang baik, dalam upaya meningkatkan kerjasama yang positif antara suatu organisasi dengan public.

"Humas adalah management pemerintah yang menjadi penghubung utama antara pemerintah dengan masyarakat. Humas harus menjadi pembangun citra, antara pemerintah dan masyarakat terkait kebijakan public untuk mencapai kesejahteraan," tutur Mandacan.

Lebih lanjut dikatakan, protokol juga mempunyai fungsi yang tidak kalah pentingnya dari kehumahasan, oleh sebab itu keprotokoleran harus memiliki kemampuan untuk membangun komunikasi dan kerjasama yang baik guna suksesnya suatu kegiatan baik itu yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat pemerintah maupun tokoh masyarakat.

Rapat Kerja Teknis Biro Humas dan Protokol ini merupakan momentum tepat untuk meningkatkan pengetahuan serta wawasan guna menyatukan visi dan misi dalam pemenuhan tuntutan dari masyarakat terkait kebutuhan informasi yang transparan.

Dengan berlakunya undang – undang pers, undang – undang keterbukaan informasi public dan undang – undang keprotokolan, maka kehumasan dan protocol diharapkan untuk memahami serta melaksanakan fungsinya secara baik untuk dapat memberikan melihat, mencermati dan menyikapi berbagai perubahan yang terjadi didalam pemerintahan maupun tuntutan dan dinamika didalam masyarakat.

Dominggus Mandacan Juga menghimbau kepada seluruh aparatur humas dan protocol untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensinya dalam menghadapi tugas – tugas kehumasan dan keprotokoleran, agar jangan sampai ketinggalan dengan informasi dan perkembangan terkini menyangkut kehumasan dan keprotokolan.

"Aparatur humas dan protocol harus selalu mengupgrade kemampuan serta perkembangan kompetensi dirinya sejalan dengan tugas – tugas yang semakin berat. Tugas Biro Humas dan Protokol semakin kompleks , terlebih tuntutan masyarakat terkait pelayanan public yang baik dan semakin tinggi," Ujar Dominggus.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Helen Frinda Dewi, S.Hut., M.Si  dalam laporannya mengatakan, pelaksanaan Rakornis Biro Humas dan Protokol Se-Papua Barat ini dimaksudkan untuk meningkatkan sumber daya aparatur Humas dan Protokol dibidang kehumasan, dokumentasi dan protocol kepada para pejabat pemerintah di kabupaten / kota se-papua barat berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu pula untuk membangun pemahaman, kesadaran dan komitmen kepada pejabat / staf guna meningkatkan sumberdaya aparatur serta mewujudkan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Papua Barat.

Adapun materi Rakornis Biro Humas dan Protokol kali ini adalah Etika kehumasan, etika keprotokolan serta singkronisasi program humas dan protocol dalam peningkatan tugas pokok dan fungsinya dengan para pemateri dari Kabid. Humas Kemendagri Dr. Aang Witarsa Rofik, Kasub. Bagian Hubungan Keprotokolan Bagian Protokol Kemendagri Gentur Haru Anggoro serta Kepala Biro Humas dan Protokol Setda. Papua Barat Drs. Yohanes Nauw.

Rakornis Biro Humas dan Protokol kali ini menyusung tema "Optimasisasi Peran Aparatur Pejabat Humas Dan Protocol Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Pemerintah Dan Masyarakat" (HumasPapuaBarat)

Tiopan Aritonang Sambut Kedatangan Joko Widodo di Bandara Sam Ratulangi Manado

Posted: 05 Jul 2019 04:54 AM PDT

Tiopan Aritonang Sambut Kedatangan Joko Widodo di Bandara Sam Ratulangi ManadoMANADO, LELEMUKU.COM - Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang menyambut Kedatangan Presiden RI Ir. Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo di Bandara Sam Ratulangi Manado, Provinsi Sulawesi Utara pada Kamis (04/07/2019).

Menurut Kapendam XIII/Merdeka Kol Kav M. Jaelani, Pangdam menyambut kedatangan Presiden Jokowi bersama Gubernur Sulut Olly Dondokambe, Ibu Ketua Persit KCK Daerah XIII/Mdk Ny Linda Tiopan dan Forum Koordinasi pimpinan Daerah Provinsi Sulut.

Adapun agenda Presiden RI, peninjauan pelabuhan ASDP Likupang dalam rangka peningkatan pariwisata, pembagian sertifikat tanah di Graha Gubernuran bumi beringin sebanyak 2000 sertifikat, peninjauan pelabuhan Manado, keesokan harinya peninjauan toll Manado- Bitung, melintas kawasan KEK bitung,peninjauan pelabuhan ASDP Bitung dalam rangka peningkatan pariwisata Pulau Lembeh, peninjauan kawasan KEK bitung. (Pendam13)

Bank Indonesia Ungkap Tekanan Inflasi di Maluku Menurun pada Juni 2019

Posted: 05 Jul 2019 03:56 AM PDT

Bank Indonesia Ungkap Tekanan Inflasi di Maluku Menurun pada JuliAMBON, LELEMUKU.COM - Bank Indonesia menyatakan Inflasi di Provinsi Maluku pada Juni 2019 menurun dan berada pada sasaran inflasi secara tahunan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku pada bulan Juni 2019 tercatat mengalami inflasi 0,49% secara bulanan (month to month/mtm) atau sebesar 4,10% secara tahunan (year on year/yoy).

"Inflasi ini berada pada kisaran sasaran target Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku sebesar 3,5%±1% (yoy). Tekanan inflasi Maluku secara bulanan pada Juni 2019 tersebut menurun dibandingkan bulan Mei 2019 yang mengalami inflasi sebesar 1,59% (mtm) dan secara tahunan tercatat mengalami inflasi sebesar 4,69% (yoy)," ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Bambang Pramasudi dalam rilis media yang diterima Lelemuku.com pada Kamis (04/07/2019).

Dikatakan menurunnya tekanan inflasi pada bulan Juni utamanya disebabkan oleh menurunnya tekanan inflasi pada Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan, dari sebesar 1,96% (mtm) pada Mei 2019, menjadi deflasi 0,32% (mtm).

"Berdasarkan data Survei Pemantauan Harga (SPH) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, penurunan harga tiket pesawat pada Juni 2019 utamanya terjadi pada maskapai full service seperti Garuda Indonesia, terutama untuk rute Ambon-Jakarta dan Ambon-Makassar. Namun di sisi lain, maskapai Low Cost Carrier (LCC) masih menetapkan harga tiket yang cukup tinggi dan tidak terjadi penurunan terutama untuk rute penerbangan di dalam wilayah Maluku. Selain itu, menurunnya tekanan inflasi Maluku disebabkan oleh Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga, terutama pada subkelompok rekreasi. Cuaca dengan curah hujan yang tinggi menjadi salah satu penyebab menurunnya jumlah wisatawan ke Maluku yang sebagian besar destinasinya menawarkan wisata bahari," jelas dia.

Kelompok Bahan Makanan, kata Bambang turut memberikan sumbangan terhadap penurunan tekanan inflasi di Maluku. Pada bulan Juni 2019, Kelompok Bahan Makanan mengalami inflasi sebesar 0,04% (mtm), jauh lebih rendah dibandingkan dengan bulan Mei 2019 yang mengalami inflasi 4,47% (mtm).

"Turunnya inflasi bahan makanan utamanya disebabkan oleh turunnya harga komoditas bumbu-bumbuan dan ikan segar yang masing-masing mengalami deflasi 6,52% (mtm) dan deflasi 2,73% (mtm). Konsistensi Pemerintah Daerah untuk memastikan alokasi 10% hasil tangkapan ikan ke pasar tradisional serta implementasi buffer stock 30% volume ikan segar di cold storage dapat menahan kenaikan harga ikan segar. Sedangkan penurunan harga bumbu-bumbuan disebabkan oleh cukup banyaknya pasokan komoditas bawang dan cabai dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan," paparnya.

Namun di sisi lain, inflasi Kelompok Sandang dan Makanan Jadi mengalami peningkatan pada bulan Juni 2019. Inflasi pada Kelompok Sandang disebabkan oleh naiknya harga pakaian laki-laki dan pakaian anak-anak, seperti kain sarung dan baju muslim sejalan dengan tingginya pemintaan masyarakat untuk perayaan Idul Fitri. Selanjutnya, inflasi Kelompok Bahan Makanan disebabkan oleh subkelompok minuman tidak beralkohol, seperti teh manis, kopi manis dan air kemasan.

Bambang mengatakan, TPID Maluku selalu berkoordinasi dengan TPID Kota dan Kabupaten untuk melakukan pengendalian inflasi. Pada bulan Juni, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi TPID Kota Ambon yang dipimpin oleh Sekretaris Kota Ambon.

"Pemerintah Kota Ambon selalu melakukan pengawasan terhadap pasokan dan harga bahan pokok di pasar tradisional. Dalam rapat tersebut dikemukakan bahwa salah satu penyebab kenaikan harga barang di Ambon adalah akibat biaya logistik yang tinggi, utamanya karena biaya bongkar muat pelabuhan yang tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Ambon akan melakukan koordinasi dengan Disnaker, Pelindo, perusahaan jasa kargo serta asosiasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) untuk membahas tarif buruh bongkar muat di pelabuhan. Selain itu, Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perindag juga akan melakukan inspeksi dan pengawasan penggunaan alat ukur standar (timbangan) di pasar tradisional," jelas dia.

Selanjutnya Rapat Koordinasi TPID juga dilakukan di Kota Tual. Rapat yang dipimpin oleh Asisten Bidang Perekonomian Kota Tual tersebut membahas implementasi penggunaan screen house sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produksi tanaman pangan saat musim hujan. Inflasi bahan makanan di Kota Tual masih cukup tinggi yang disebabkan oleh terbatasnya pasokan.

"Selain itu, Kota Tual juga menjadi penopang pasokan bahan makanan bagi Kabupaten Kepulauan Aru. Selain itu, sebagian masyarakat Kota Tual masih cenderung enggan menggunakan uang logam, sehingga memicu inflasi, karena harga menjadi lebih mahal karena pedagang cenderung melakukan pembulatan harga ke atas," ungkap Bambang.

Ditegaskan, Inflasi Provinsi Maluku pada tahun 2019 diperkirakan akan berada pada level yang rendah dan stabil serta berada pada sasaran inflasi sebesar 3,5%±1% (yoy).

"Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemprov Maluku dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Maluku, TPID Maluku, TPID Kota/Kabupaten se-Maluku, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Satgas Pangan dan pihak terkait lainnya untuk mengendalikan harga. Adapun pengendalian inflasi di Maluku dilakukan melalui strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang Efektif," tutup dia. (Laura Sobuber)

Rayakan Panen Raya Hasil Kebun, Masyarakat Watmuri Gelar Makan Patita

Posted: 05 Jul 2019 03:47 AM PDT

Rayakan Panen Raya Hasil Kebun, Masyarakat Watmuri Gelar Makan PatitaWATMURI, LELEMUKU.COM – Masyarakat Desa Watmuri, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku mengelar pesta makan patita atau makan bersama dalam rangka panen raya desa atau dikenal dengan nama buka hasil kebun pada Kamis (04/07/2019).

Mewakili Bupati Tanimbar Petrus Fatlolon, SH., MH, Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Rosias R. Kabalmay, S.Pt., M.Si memberi apresiasi kepada seluruh masyarakat desa tersebut yang masih menjaga dan mempertahankan tradisi dan budaya yang dinilainya sudah mulai hilang serta bisa menjadi salah satu tujuan wisata menarik dari daerah yang terdiri dari 10 kecamatan tersebut.

"Kalau kita lihat di desa-desa sekitar, khususnya di desa-desa yang sudah dekat dengan kota itu budaya semacam ini sudah hampir punah, sudah hampir hilang. Oleh karena itu atas nama pemda, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada kepala desa, perangkat desa dan seluruh masyarakat Desa Watmuri yang boleh menjaga budaya dan tradisi kita ini untuk tetap ada hingga saat ini," kata dia saat menyampaikan sambutan.

Rayakan Panen Raya Hasil Kebun, Masyarakat Watmuri Gelar Makan PatitaSelain itu, ia menilai bahwa sektor pertanian di daerah yang berbatasan langsung dengan Australia itu harusnya menjadi salah satu sektor andalan atau unggulan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan pendapatan keluarga. Kabalmay pun meminta secara khusus kepada Dinas Pertanian Tanimbar untuk selalu memberikan mendampingan kepada para petani dalam mengembangkan pertaniannya  dari yang sebelumnya dengan cara tradisional ke moderen, yaitu dari penggarapan lahan yang baik, pemilihan pupuk, pengendalihan hama hingga pada pemasaran yang mendatangkan keuntungan lebih  bagi ekonomi keluarga.

"Saya melihat bahwa masyarakat kita ini belum sejahtera sepenuhnya bukan karena kita tidak punya kekayaan alam atau kita tidak punya potensi. Semua itu ada, kita miliki tetapi belum dikelola secara maksimal, maka perlu dilakukan peremajaan, supaya bisa mendapatkan hasilnya secara baik dengan profesional," pintanya.

Rayakan Panen Raya Hasil Kebun, Masyarakat Watmuri Gelar Makan PatitaSementara itu, Pejabat Desa Watmuri, Ferry Lakafin mengungkapkan bahwa sebagian besar pekerjaan masyarakat Watmuri adalah sebagai petani, sehingga pihaknya meminta adanya perhatian yang lebih dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanimbar dalam mendukung pekerjaan pertanian masyarakat mulai dari bantuan berupa alat pertanian hingga memasarkan hasil kebun masyarakat.

"Kami minta adanya perhatian pemkab untuk kedepannya dapat memperhatikan masyarakat saya dalam hal memberikan sumbangan-sumbangan lewat pertanian dan secara khusus kepada dinas pertanian agar bisa merubah pola kerja dan bisa menambah hasil kerja dari masyarakat saya untuk bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat Watmuri," pintanya.

Rayakan Panen Raya Hasil Kebun, Masyarakat Watmuri Gelar Makan PatitaPesta makan patita itu dilaksanakan di 3 Soa diantaranya, Soa Layat dengan kelompok tani yang terdiri dari 18 Kepala Keluarga (KK) dan menghasilkan hampir 2 ton padi, Soa Dabu-dabu dengan kelompok tani berjumlah 41 KK dan menghasilkan hampir 3 ton serta Soa Ayoan dengan jumlah kelompok tani sebanyak 48 KK yang menghasilkan hampir sebanyak 6 ton padi.

Selain Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Masyarakat Rosias R. Kabalmay dan Pejabat Desa Watmuri Ferry Lakafin turut hadir pada kesempatan itu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terpilih Daerah Pemilihan (Dapil) III Jaflaun Batlayeri, SH, Staf Dinas Pertanian, Staf Kecamatan dan perangkat desa serta seluruh masyarakat Desa Watmuri. (Laura Sobuber)

Provinsi Papua dan Papua Barat Segera MoU Revisi Total UU Otonomi Khusus

Posted: 05 Jul 2019 02:02 AM PDT

Provinsi Papua dan Papua Barat Segera MoU Revisi Total UU Otonomi KhususJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemprov Papua Barat dalam waktu dekat akan mendorong penandatangan nota kesepamahan Memorandum of Undarstanding (MoU), tentang revisi total Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua.

Menurutk Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen, kerja sama tersebut diharapkan menghasilkan sebuah draft perundang-undangan baru yang merupakan penyempurnaan dari UU (otsus) sebelumnya, yang bakal habis pada 2021 mendatang.

"Revisi UU Otsus bakal melibatkan pihak Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kementerian lembaga terkait. Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan satu produk perundang-undangan yang mensejahterakan masyarakat diatas tanah Papua," kata dia disela-sela penandatanganan MoU dukungan implementasi e-Government serta penyerahan source code e-PPR & e-PPA antara Provinsi Papua dan Papua Barat, Rabu (3/7), di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II, Jayapura.

Sementara menyoal MoU dukungan implementasi e-Government dengan Papua Barat yang baru-baru saja digelar, Hery mengaku siap mensuport pengimplementasian pemerintahan secara elektronik di wilayah "Kepala Burung".

"Intinya keinginan Papua Barat untuk belajar dukungan aplikasi e-government di Papua ini atas rekomendasi KPK . Ini juga demi penghematan biaya daripada Pemerintah Papua Barat harus ke daerah lain yang lebih jauh. Yang pasti mereka ingin adopsi beberapa aplikasi utama, seperti e-musrenbang, e-perencanaan dan e-anggaran. Dan tentunya kami Pemprov Papua atas perintah gubernur siap memberikan bantuan untuk bagaimana implementasi e-government di Papua Barat itu bisa jalan," terangnya.

Sementara Sekda Papua Barat, Nataniel Mandacan mengatakan kerjasama tersebut merupakan tindaklanjut dari arahan KPK, dikarenakan penyelenggaran pemerintahan berbasis elektonik di wilayahnya, masih rendah.

Sejauh ini, tambah dia, Papua Barat baru menerapkan e-budgeting dengan aplikasi SIMDA, sementara untuk e-Planing belum diterapkan. Karena itu, ia harapkan melalui kerjasama tersebut, Papua Barat bisa segera menerapkan e-government secara maksimal. (DiskominfoPapua)

14 Kabupaten di Provinsi Papua Belum Mampu Kelola Aset Daerah

Posted: 05 Jul 2019 01:46 AM PDT

14 Kabupaten di Provinsi Papua Belum Mampu Kelola Aset DaerahJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pengelolaan aset dan persediaan, masih menjadi temuan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal demikian sebagaimana terlihat dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP) 14 kabupaten di Provinsi Papua.

Sebanyak 14 Kabupaten dimaksud yakni, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai, Yahukimo, Puncak Jaya, Puncak, Mappi, Sarmi, Boven Digoel, Tolikara, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Biak Numfor dan Waropen.

"Tak sampai disitu, kami menilai pengelolaan asset dan persediaan 14 Pemerintah Kabupaten di wilayah Papua masih belum tertib. Dimana ada Pemda yang tahu jumlah aset, namun tapi tak bisa menunjukan lokasi keberadaannya," jelas Kepala Perwakilan BPK Provins Papua, Paula Henry Simatupang kepada pers, kemarin..

Lembaga ini pun menilai pengelolaan aset di 14 Kabupaten tersebut, telihat masih amatiran karena ditemui banyak masalah, seperti adanya pinjam aset Pemda namun tak ada bukti tertulis. Bahkan ada Pemda tak tahu jumlah asetnya.

"Anehnya lagi, ada aset Pemda yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Disamping itu, ada juga Kepala Dinas yang pindah ke Kabupaten lain tapi mobil dinasnya juga ikut pindah. Belum lagi ada ASN yang pensiun lalu mobil dinasnya juga ikut pensiun. Sehingga kita berharap pengelolaan aset seperti ini diperbaiki karena mempengaruhi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Pemda setempat," yjar Simatupang.

Sebelumnya, BPK RI mengumumkan sebanyak enam Kabupaten di Papua mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas LKPD tahun anggaran 2018,

Enam Kabupaten yang meraih opini WDP yakni Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai, Yahukimo, Puncak Jaya dan Puncak. Sementara untuk delapan daerah lainnya, BPK RI tidak menyatakan pendapat (TMP) atau disclaimer.

Delapan daerah yang medapat opini disclaimer masing-masing, Mappi, Sarmi, Boven Digoel, Tolikara, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Biak Numfor dan Waropen. (DiskominfoPapua)