Type Here to Get Search Results !

Wartawan Tanimbar Nilai Nurani Maluku, Surat Kabar Hoax

Wartawan Tanimbar Nilai Nurani Maluku, Surat Kabar Hoax

Wartawan Tanimbar Nilai Nurani Maluku, Surat Kabar Hoax

Posted: 13 Jun 2019 06:03 PM PDT

Wartawan Tanimbar Nilai Nurani Maluku, Surat Kabar HoaxSAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Wartawan Tanimbar nilai surat kabar harian (SKH) Nurani Maluku, sebagai surat kabar berita bohong atau hoaks. Menurut salah satu perwakilan wartawan Tanimbar, Rolland Futwembun, surat kabar ini telah menyesatkan pembacanya dengan informasi yang tidak valid atau terverifikasi.

"Terkait dengan pemberitaan Koran Nurani Maluku oleh Kostan Ete, yang telah menuding sekaligus memfitnah dan memprovokasi kita wartawan-wartawan lokal Tanimbar. Saya sebagai pribadi dan sebagai wartawan Skandal saya sangat tersinggung dan saya nyatakan sikap kita harus tempuh jalur hukum," ujarnya dalam konferensi pers bersama Wartawan Tanimbar di Cafe Defnatar, Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku pada Rabu (13/06/2019).

Dikatakan upaya penyesatan informasi kepada pembacanya sudah sering dilakukan Nurani Maluku. Berita bohong terakhir yang diberitakan surat kabar ini adalah tentang dugaan penyalahgunaan dana Rp10 juta terkait quick count pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu yang menuding wartawan lokal di Tanimbar sebagai para pelakunya. Sementara permintaan publikasi khusus terkait pemilihan presiden secara beimbang ini merupakan dukungan dari Bupati Kepulauan Petrus Fatlolon agar para wartawan Tanimbar bersama para kontributor daerah dapat memberitakan secara objektif Pilpres di Tanimbar.

Selanjutnya Futuwembun juga memaparkan, bupati juga berinisiatif untuk meminta pendampingan dari wartawan Tanimbar agar selalu memberitakan aktivitas pemerintahan secara objektif dengan tujuan memberdayakan para wartawan lokal yang ada di Saumlaki, baik ketika berada di Tanimbar maupun diluar kabupaten.

"Permintaan ini atas perintah bupati, bukan permintaan wartawan didampingi oleh wartawan Tanimbar baik di daerah maupun di luar daerah. Hal itu difasilitasi oleh pak bupati. Hal itu sudah terlaksana satu kali, namun hari ini tidak lagi berjalan karena ada bocoran bahwa Kostan Ete sendiri lah yang membatasi itu kepada pak bupati di Ambon. Tentang hal ini pak bupati sendiri mengundang kita wartawan Tanimbar. Sangat jelas permintaannya, bahwa setiap kali perjalanan bupati kemanapun harus didampingi oleh wartawan Tanimbar," ungkap wartawan TabloidSkandal.com ini.

Ia berharap agar Bupati Fatlolon dapat melihat upaya penyesatan ini secara jernih dan objektif, termasuk para pejabat terkait yang selama ini telah diperdaya oleh Nurani Maluku. Agar dapat memutuskan pilihan mempercayai pemberitaan para wartawan lokal di Tanimbar ataukah informasi tanpa menyebut nama narasumber jelas yang sering diberitakan oleh Nurani Maluku.

"Saya siap untuk pasang badan kalau beliau terlalu berlebihan, dikesempatan ini saya mau tambahkan pak bupati dalam hal ini sebagai pimpinan tertinggi di daerah ini harus nyatakan sikap. Apakah mau terus percaya dengan pemberitaan Nurani Maluku yang dipimpin Kostan Ete atau percaya dengan wartawan Tanimbar. Karena bukan baru hari ini saja hal ini terjadi, selalu lewat pemberitaannya di media Nurani Maluku telah memprovokasi kita," pinta dia.

Selanjutnya Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tanimbar, Simon Lolonlun menyatakan pemberitaan Nurani Maluku berusaha menyebarkan informasi palsu yang memprovokasi, memecah belah dan berusaha menciptakan jurang pemisah antara wartawan lokal di Tanimbar dengan para pejabat pemerintah, instansi dan stakeholder di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

"Saya menilai berita Nurani Maluku ini adalah provokatif, media ini berusaha memprovokasi wartawan dengan wartawan, wartawan dengan pemerintah daerah, lalu oknum wartawan dengan oknum pejabat di pemda," ujar dia.

Pimred media online Dharapos.com ini juga berharap agar upaya provokasi dari surat kabar yang memiliki banyak pelanggan di Tanimbar ini agar dapat lebih banyak belajar tentang cara memberitakan informasi yang berimbang dan tidak menyesatkan.

"Ini berlebihan dan ini tidak patut untuk ditiru oleh media-media lain dan sangat berlebihan. Saya bilang dia perlu belajar banyak untuk menulis berita sesuai dengan kaidah kode etik jurnalis," ucap dia. (Albert Batlayeri)
Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Mohamad Lakotani Pimpin Kunjungan Rombongan Bappeda se Papua Barat di Banyuwangi

Posted: 13 Jun 2019 04:13 PM PDT

Mohamad Lakotani Pimpin Kunjungan Rombongan Bappeda se Papua Barat di BanyuwangiBANYUWANGI, LELEMUKU.COM - Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat, Mohamad Lakotani, SH., M.Si dan Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Papua Barat, Dance Sangkek, serta rombongan pada Rabu (12/06/2019) melakukan kunjungan kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat ke Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur (Jatim) terkait proses perencanaan, pengawasan program serta kegiatan prioritas distrik dan kampung terpilih. Kunjungan ini disambut oleh Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas.

Wagub Lakotani dalam sambutannya mengatakan, Banyuwangi adalah salah satu Kabupaten di NKRI yang juga mendapat porsi Otonomi Khusus, oleh sebab itu melalui beberapa pertemuan pada moment Otonomi Daerah di Jakarta, pihaknya telah melakukan koordinasi baik itu dengan Dirjen Otda Kemendagri maupun Bupati Banyuwangi guna melakukan kunjungan kerja ke kabupaten tersebut. Sehingga dapat mempelajari lebih jauh masalah  proses pembangunan, mulai perencanaan hingga pengawasan di Banyuwangi guna diterapkan di Tanah Papua khususnya di Papua Barat juga mendapatkan porsi dana otonomi khusus, sehingga pihaknya ingin mengoptimalkan dana tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

"Papua Barat mempunyai porsi dana otsus yang cukup besar, namun sejauh ini masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum kita wujudkan, hal ini disebabkan belum optimalnya pengawasan maupun pengelolaan. Oleh sebab itu saat ini pihaknya memboyong seluruh Bappeda se-Papua Barat, agar mereka semua memiliki pemahaman dan perspektif yang sama terkait pengelolaan dana pembangunan dan prosesnya. Sehingga dalam melaksanakan pembangunan nantinya bisa selaras," kata dia.

Wagub menambahkan Bappeda selaku badan yang menangani perencanaan dan pengawasan program-program Pemerintah Daerah tentunya diperlukan formula atau kiat - kiat untuk menerapkan kebijakan daerah yang dapat di pelajari dari Kabupaten Banyuwangi.

"Banyuwangi adalah salah satu Kabupaten yang berhasil dalam penerapan program perencanaan dan kebijakan - kebijakan. Hal ini patut dicontohi, dengan harapan Bappeda se-Papua Barat dapat bekerja optimal," jelas Lakotani.

Mohamad Lakotani menambahkan, selain saling bertukar pengalaman, kunjungan ini juga merupakan salah satu wujud merekatkan ke indonesiaan Papua Barat dan Banyuwangi yang memiliki keanekaragaman budaya, namun ada kesamaan dan perbedaan yang bisa di contohi.

Mohamad Lakotani Pimpin Kunjungan Rombongan Bappeda se Papua Barat di BanyuwangiSementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyambut baik kedatangan Pemprov Papua Barat ke daerah tersebut guna melakukan sharing terkait pengembangan daerah dibidang Otonomi Khusus.

Abdullah Azwar Anas mengakui bahwa, sejauh ini pihaknya juga merasakan begitu banyak tantangan maupun kendala yang dihadapi terkait pengembangan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi, namun dengan modal semangat yang mempermudah pelayanan kepada warga masyarakat, Pemkab. Banyuwangi selalui mengedepankan hal yang  "out of the box"  namun tidak melanggar aturan.

"Contohnya layanan publik mandiri yang baru kita luncurkan, di mana warga bisa mengurus dokumen via mesin ataupun aplikasi tanpa harus bertemu petugas. Bahkan kami sudah memulai penggunaan dokumen dengan tanda tangan digital yang sudah mendapat ijin dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)," terang Abdullah Azwar Anas.

Ia juga menyatakan bahwa, dalam layanan mandiri berbasis mesin dan aplikasi tersebut, terdapat beragam jenis dokumen digital yang dapat dilayani, antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Apotek, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non-Tinjau Lokasi, Izin Jasa Konstruksi, Izin Bidan, Izin Industri, Pembayaran Reklame, dan beragam surat seperti Tanda Kelakuan Baik, Surat Lahir/Mati, Surat Domisili maupun Surat Keterangan Miskin.

Kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari, dimana para peserta yang hadir yakni 13 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten / Kota se-Papua Barat. (HumasPapuaBarat)
Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

BPS Papua Kesulitan Kumpul Data Transportasi di Bandara Sentani

Posted: 13 Jun 2019 04:12 PM PDT

BPS Papua Kesulitan Kumpul Data Transportasi di Bandara SentaniJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Papua mengkonfirmasi sulitnya mengumpulkan data transportasi udara dari Bandara Sentani Jayapura.

Hal demikian menyebabkan dalam rilis bulanan BPS Papua, tak pernah menampilkan aktivitas maupun arus keluar masuk orang maupun barang di Bandara Sentani Jayapura.

"Padahal sebenarnya kami sudah berusaha keras untuk bisa mendapatkan datanya tepat waktu. Setidaknya time line-nya bisa dua bulan sekali kita rilis. Sayangnya, dari sana (Bandara Sentani-red) yang memang tak bisa menampilkan data yang kami minta".

"Alasan dari mereka (pihak bandara) dari bagian pelaporan cargo yang kerap telat menyampaikan data. Kalau pihak bandaranya sih mungkin siap menyampaikan. Hanya memang sebenarnya ada sih data yang disampaikan pihak bandara, tapi terlalu rendah kalau kami tampilkan dibandingkan rutinitas tiap bulannya," ujar Kepala BPS Papua Simon Sapary melalui Kepala Seksi Statistik Niaga dan Jasa  BPS Papua Kartika Apriyanthi, di Jayapura, kemarin.

Menurut ia, pihak BPS Papua sampai saat ini terus berusaha mendapatkan data yang akurat terkait transportasi udara. Untuk itu, dia berharap kedepan ada kerja sama pula dari pihak airlines atau maskapai untuk bisa rutin menyampaikan aktivitas orang dan barang yang keluar masuk Bandara Sentani Jayapura.

"Sebab data juga kan diambil bandara dari maskapai. Untuk itu, kita harap bisa ada kerja sama dari pihak airlines untuk memudahkan pihak bandara dalam menyampaikan pendataan," harap ia.

Sebelumnya, pihak BPS Papua memastikan hanya mampu menampilkan transportasi angkutan laut. Dimana penumpang angkutan laut yang berangkat dan datang pada April 2019 di Pelabuhan Jayapura dan Merauke, disebut mengalami penurunan.

Menurut Kartika Apriyanthi, total jumlah penumpang angkutan laut yang berangkat tercatat sebanyak 8.043 dengan perincian 6.858 orang dari Pelabuhan Jayapura dan 1.185 dari Pelabuhan Merauke.

Sementara jumlah penumpang datang dengan angkutan laut pada bulan yang sama, terjadi penurunan sebesar 24,82 persen. Dimana tercatat 7.658 penumpang yang datang ke Papua, dengan perincian 6.093 orang di Pelabuhan Jayapura serta 1.565 orang di Pelabuhan Merauke.

Sedangkan untuk volume barang yang dimuat pada April 2019, lanjut ia, tercatat sebanyak 10.577 ton. Untuk volume barang yang dibongkar pada April 2019, tambah Kartika, tercatat sebesar 120.305 ton. (DiskominfoPapua)
Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami