Jasa Marga Tanggapi Berita Hoax Tentang Struk Bukti Transaksi Tol

---

• Jasa Marga Tanggapi Berita Hoax Tentang Struk Bukti Transaksi Tol
• Petrus Fatlolon Imbau ASN Kepulauan Tanimbar Masuk Kerja Tepat Waktu
• Terkait Kerusuhan Fayit Asmat, Kecam Mengecam Tidak Menyelesaikan Masalah
• Merasa Ditipu Goliat Tabuni, Telangga Gire Kembali NKRI
• Polda Maluku dan Instansi Terkait Gelar Rakor Penanganan Tanah Bergerak di Kampus IAIN Ambon
• PHRI Dorong Pemerintah Terapkan Sistem Open Sky untuk Maskapai Asing
• Vladimir Putin dan Xi Jinping Bahas Dukungan Politik ke Iran
• Siaga Bencana, Pemkot Ambon Bentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana
• Antonius Latuheru Lepas Kontingen MTQ, Minta Berikan Yang Terbaik untuk Kota Ambon
• Nurdin Abdullah Sumbang Lagu Jepang dan Makassar untuk Alumni SMA 5 Makassar
• Perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau Meningkat Berkat Pariwisata
• Pemkab Banyuwangi Tawarkan Atraksi Barong Ider bagi Wisatawan Saat Libur Lebaran
• Tim Pendaki Kumpulkan 11 Ton Sampah dari Gunung Everest
• Asep Setia Gunawan Gelar Halal Bihalal dengan Anggota Kodam Pattimura
• Iqbal Suhaeb Boyong Pejabat Pemkot Makassar di Open House Nurdin Abdullah
• Kemenpar Promosikan Nomadic Tourism di Kepulauan Riau ke Travel Agen China
• Kominfo Ambil Tiga Langkah Agar Dunia Maya di Indonesia Tetap Damai

Jasa Marga Tanggapi Berita Hoax Tentang Struk Bukti Transaksi Tol Posted: 08 Jun 2019 06:18 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - PT Jasa Marga (Persero) Tbk merespon informasi palsu atau hoax yang beredar di media sosial pada Sabtu (08/06/2019) mengenai struk bukti transaksi tol. Jasa Marga mengkonfirmasi bahwa hal-hal yang diinfokan dalam berita hoax tersebut, adalah tidak benar dan berpotensi membingungkan pengguna jalan tol. Menurut Corporate Communication Department Head PT Jasa Marga, Irra Susiyanti, kesalahan pertama dari informasi tersebut menyatakan bahwa struk bukti transaksi tol adalah jaminan pengguna jalan berhak mendapat asuransi. "Biaya tol yang dibayarkan pengguna jalan tol hanya untuk membayar jasa jalan tol, tidak dibebankan tambahan biaya premi asuransi. Sehingga tidak ada manfaat asuransi yang dapat diklaim oleh pengguna jalan tol, dengan menunjukkan struk bukti transaksi tol," ungkap dia dalam rilis media yang diterima Lelemuku.com. Kesalahan kedua adalah struk bukti transaksi tol sebagai jaminan pengguna untuk mendapat derek gratis. Namun hal ini bisa didapatkan oleh seluruh pengguna jalan tol yang mendapat layanan Jasa Marga tanpa harus menunjukkan struk bukti transaksi tol. "Ini termasuk fasilitas derek gratis hingga pintu keluar terdekat, jika pengguna jalan tol mengalami masalah dengan kendaraannya. Fasilitas diberikan tanpa harus menunjukkan struk bukti transaksi tol. Jika pengguna jalan memiliki kebutuhan untuk diantar sesuai preferensi pengguna jalan, kami akan mengenakan tarif resmi yang info besarannya terdapat dalam setiap mobil derek yang kami operasikan, dan pembayaran yang dilakukan dilengkapi bukti pembayaran resmi atau kuitansi," papar dia. Irra juga menjelaskan adanya struk transaksi tol digunakan sebagai bukti penelusuran informasi. Misalnya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat di jalan tol. Hal ini supaya Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dapat menangani dengan baik dan cepat. "Kepentingan adanya bukti transaksi tol sebenarnya adalah sebagai bukti penelusuran informasi, jika terjadi hal-hal yang tidak diiinginkan saat di jalan tol, agar BUJT dapat menangani dengan baik dan cepat, tentunya diperlukan bukti ruas jalan tol yang dilewati beserta waktunya, yang dapat diketahui dari struk bukti transaksi tol," tulis Irra. Jasa Marga mengimbau bila ada kejadian darurat terhadap pengguna jalan tol di ruas yang Jasa Marga kelola, diharapkan langsung menghubungi call center di nomor 14080. Nanti petugas akan datang ke lokasi untuk mengecek dan memverifikasi kondisi di lapangan dan melakukan tindak lanjut penanganan sesuai standar operasi yang ditetapkan. (Albert Batlayeri) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Petrus Fatlolon Imbau ASN Kepulauan Tanimbar Masuk Kerja Tepat Waktu Posted: 08 Jun 2019 05:18 AM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Bupati Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon, SH., MH mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten tersebut untuk masuk kerja tepat waktu sesuai dengan penetapan waktu kembali kerja pada Senin (10/06/2019). "Saya berharap kepada pimpinan SKPD, pejabat eselon, staf termasuk pegawai honor untuk kembali bertugas seperti biasa pada hari senin nanti sesuai dengan penetapan pemerintah," imbau dia kepada para awak media di ruang kerjanya pada Senin (03/06/2019). Fatlolon pun meminta seluruh pegawai pemerintah dan masyarakat Tanimbar yang akan kembali menjalankan tugas kerja ke Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) untuk selektif dan hati-hati dalam memilih transportasi, baik melalui udara dan laut dikarenakan cuaca saat ini yang ekstrim dengan curah hujan disertai gelombang air laut yang tinggi. "Harus tetap menjaga keamanan dan keselamatan sepanjang masa liburan dan benar-benar teliti mempergunakan transportasi laut, jangan sampai ada yang mengalami kecelakaan," pintanya. (Laura Sobuber) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Terkait Kerusuhan Fayit Asmat, Kecam Mengecam Tidak Menyelesaikan Masalah Posted: 08 Jun 2019 05:16 AM PDT Pada tanggal 27 Mei 2019, kita semua dikagetkan adanya laporan dan informasi bahwa telah terjadi kerusuhan yang mengakibatkan jatuhnya korban karena tertembak oleh aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menyikapi kejadian tersebut muncul berbagai spekulasi dan komentar dari berbagai pihak, termasuk dari Gereja Katolik, Keuskupan Agats tidak tanggung-tanggung mengeluarkan pernyataan sikap secara resmi dengan NO: 059.020.22.06 pada 01 Juni 2019 yang mengecam intitusi TNI yang telah melakukan penembakan dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka tembak terhadap warga perusuh, seolah-olah segala kesalahan terjadinya kerusuhan di Fayit, Asmat sepenuhnya ditumpahkan kepada institusi TNI sebagai pelaku kejahatan. Kecam mengecam bukanlah solusi bijak untuk menyelesaikan suatu persoalan. Setiap orang dari pihak manapun harusnya mampu melihat setiap persoalan secara holistis, atau memandang setiap bagian peristiwa tersebut dalam suatu kesatuan secara menyeluruh. Hari pertama kejadian kerusuhan di Fayit, saat  Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Yoshua Pandit Sembiring menerima laporan atas peristiwa tersebut langsung mengambil langkah cepat dengan mengundang seluruh komponen terkait antara lain Polda Papua, Komnas HAM RI perwakilan Papua/Papua Barat, Pemda Asmat melalui Danrem 174/ATW untuk segera melakukan investigasi langsung ke TKP agar dapat mengungkap peristiwa yang sebenarnya yang terjadi di Fayit Asmat. Investigasi sudah dilaksanakan dalam keadaan tertib aman dan lancar, dan yang paling penting bahwa invesitigasi tersebut dilaksanakan secara terbuka dan menyeluruh. Hadir dalam kegiatan investigasi tersebut antara lain Bupati Asmat Elissa Kambu, Danrem 174/ATW Brigjen TNI Agus Abdurrauf selaku ketua Tim Investigasi, Ketua Komnas Ham RI perwakilan Papua/Papua Barat Frits Ramday, unsur Polda Papua, Pomdam XVII/Cen, Kumdam XVII/Cen, Kesdam XVII/Cen, Inspektorat Kodam XVII/Cen dan Pendam XVII/ Cen Mekanisme pelaksanaan investigasi yang dilaksanakan antara lain: a. Meninjau dan mengecek secara langsung dampak kerusakan; b. mewawancarai saksi-saksi diantaranya korban pengrusakan dan penjarahan harta benda, pelaku kerusuhan dan oknum anggota TNI pelaku penembakan; c. Memeriksa barang bukti berupa berbagai macam senjata milik perusuh yang tertinggal di TKP dan; d. Melaksanakan olah TKP dengan melibatkan pelaku kerusuhan. Seharusnya hanya pihak-pihak yang berkompeten yang boleh memberikan pernyataan tentang peristiwa Fayit ini, mereka adalah yang terlibat langsung dalam kegiatan investigasi, karena merekalah yang mendapatkan informasi secara lengkap dan holistis. Tentunya berbeda halnya apabila komentar atau pernyataan disampaikan oleh  pihak-pihak lain yang tidak berkompeten dan tidak mengetahui secara kengkap tentang peristiwa tersebut, termasuk dalam hal ini pihak Gereja Katolik Keuskupan Agats yang pasti tidak mendapatkan keterangan secara lengkap dari berbagai sumber sehingga melahirkan persepsi dan pandangan yang tidak berimbang dan berpotensi mengandung unsur provokatif. Karena minimnya informasi dan keterangan, maka pihak Gereja Keuskupan Agats telah mengeluarkan pernyataan sikap yang mengandung unsur menghakimi, dengan seolah-olah menumpahkan seluruh dosa dan kesalahan hanya tertuju sepenuhnya kepada institusi TNI, tanpa melihat faktor lain. Pihak Gereja Keuskupan Agast hanya melihat persoalan pada akhir kejadiannya saja, namun tidak memeriksa dan mempelajari bagaimana proses kejadiannya sejak awal, siapa-siapa saja pelakunya, bagaimana dampak kerusakan, siapa provokator atau pemicunya dan lain-lain faktor pendukung lainnya. Dalam pernyataan sikap tersebut, pihak Gereja Keuskupan Agats menuding bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di Fayit Asmat yang dilakukan oleh TNI. Menyatakan suatu peristiwa mengandung unsur pelanggaran HAM atau tidak, sama sekali bukanlah rana dan kewenangan pihak gereja, pengadilanlah yang paling berwewenang dan berkompeten tentang hal tersebut. Saat ini proses hukum sedang berlangsung, tentunya butuh waktu dan diharapkan semua pihak bersabar untuk menunggu hasilnya. Anggota TNI yang melakukan penembakan sedang menjalani pemeriksaan di Pomdam XVII/Cen dalam rangka proses hukum, demikian pula Polda Papua akan segera melaksanakan proses hukum terhadap pelaku kerusuhan terutama provokator yang menjadi pemicu terjadinya kerusuhan. Dalam peroses hukum khususnya terhadap oknum anggota TNI yang melakukan penembakan, tentunya pengadilan akan menijau dan mempertimbangkan berbagai aspek dalam mengeluarkan keputusan hukum. Diantaranya pengadilan dapat menerapkan Pasal 49 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan "pembelaan darurat" atau "pembelaan terpaksa" (noodweer) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Jadi semua pihak jangan terlalu mudah melontarkan tudingan apalagi kecaman tanpa dasar. Demikian pula yang sedang tersebar di media sosial (medsos) saat ini tentang catatan korban penembakan yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri selama kurung waktu tahun 2019 yang mengakibatkan jatuh korban sipil hingga 11 orang. Bahwa setiap bentrokan antara aparat keamanan dengan  warga sipil di Papua yang berujung pada jatuhnya korban pasti diawali karena adanya sebab akibat. Patut disayangkan bahwa warga kita di Papua masih terlalu mudah melakukan tindakan anarkis, melakukan penyerangan dan pengrusakan dengan berbagai macam senjata, baik senjata tajam, senjata pemukul, senjata pelempar atau pelontar senjata penikam dan lain-lain. Termasuk dalam penyampaian aspirasi sering sekali diikuti dengan tindakan anarkis sehingga aparat keamanan yang bertugas selalu dihadapkan pada pilihan sulit antara menjadi korban sia-sia atau terpaksa menjatuhkan korban. Di sisi lain terjadinya serangkaian aksi kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya pembantaian terhadap warga dan penembakan terhadap pesawat di Kenyam, Kabupaten Nduga, pembantaian terhadap tukang ojek di Kabupaten Lanny Jaya, pembantaian terhadap pemilik kios di Kabupaten Puncak Jaya, Pembantaian terhadap puluhan orang karyawan PT. Istaka Karya di Yigi, Kabupaten Nduga, penyanderaan dan pemerkosaan terhadap guru-guru dan tenaga medis di Aroanop, Kabupaten Mimika dan di Mapenduma, Kabupaten Nduga, penyerangan dan pengrusakan oleh perusuh di Fayit, Kabupaten Asmat dan penyerangan terhadap aparat keamanan di berbagai tempat yang mengakibatkan jatuh korban jiwa dan lain-lain semuanya seolah-olah luput dari perhatian. Bahkan terkesan sengaja ditutupi dengan pembentukan opini membeberkan berbagai kesalahan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Meskipun kesalahan-kesalahan tersebut hanya dipandang pada hasil akhir setiap peristiwa tanpa mau jujur membahas dan meneliti bagaimana proses peristiwa tersebut terjadi. Demi untuk menjamin kepastian dan kewibawaan hukum diseluruh wilayah hukum NKRI maka hukum positif harus ditegakkan. Misalnya penerapan UU Darurat Republik Indonesia No. 12 tahun 1951 tentang larangan membawa dan menggunakan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam dan lain-lain dengan tuntutan hukum hingga 20 tahun penjara. Sebaiknya semua pihak mampu menempatkan diri pada batasan, tataran, fungsi dan kewenangan masing-masing tanpa harus mencampuri dan melampaui batasan kewenangan pihak lain. Kita semua tentunya berduka cita dan berbelasungkawa atas kejadian di Fayit serta kejadian-kejadian lain yang memakan korban. Atas nama seluruh Prajurit TNI di wilayah Kodam XVII/Cen dan atas nama  pelaku penembakan (Oknum anggota TNI) yang saat ini sedang menjalani proses hukum, Pangdam Mayjen Yosua Pandit Sembiring telah menyampaiakan rasa duka cita dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas peristiwa yang memakan korban tersebut. Beliau juga telah menfasilitasi para unsur penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pangdam juga telah berjanji akan menanggung segala biaya pengobatan terhadap korban luka tembak atas nama Jhon Tatae yang sekarang sedang dirawat di RS. Bhayangkara Jayapura, termasuk biaya transportasi kembali ke kampung halamannya kelak bila sudah sembuh. Sebaiknya pihak gereja sesuai dengan fungsinya  mengajak seluruh warga berdoa agar korban diterima di sisi Yang Maha Kuasa, dan agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi serta seluruh pihak dapat saling memaafkan dan kembali merajut persatuan dan kesatuan untuk bersama-sama membangun Bangsa dan Negara. Melalui gereja juga hendaknya ikut berperan menghimbau masyarakat agar sadar dan taat hukum. Setiap warga hendaknya menghindari menyimpan, memiliki dan menggunakan berbagai macam senjata jenis apapun tampa hak. Karena kepemilikan dan penggunaan senjata jenis apapun adalah melanggar hukum dan perundang-undangan. Kolonel Inf Muhammad Aidi Kapendam XVII/Cenderawasih Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Merasa Ditipu Goliat Tabuni, Telangga Gire Kembali NKRI Posted: 08 Jun 2019 04:14 AM PDT MULIA, LELEMUKU.COM - Telangga Gire (30) adalah ajudan Goliat Tabuni yang merupakan salah satu pemimpin kelompok separatis bersenjata (KSB) dengan wilayah pergerakan Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua pada Sabtu (08/06/2019) sekitar 08.15 WIT menyatakan menyerahkan diri serta berikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di hadapan Komandan Kodim (Dandim) 1714/Puncak Jaya, Letkol Inf Agus Sunaryo didampingi oleh 25 orang anggota Kodim di Kampung Wurak, Distrik Illu. Telangga Gire menyerahkan diri bersama dengan tiga orang rekannya diantaranya Piningga Gire (25), Tekiles Tabuni (30) dan Perengga (27). Mereka juga menyerahkan satu pucuk senjata api jenis Mosser dan sejumlah amunisi kaliber 7,62. Menurut Telangga bahwa senjata tersebut adalah milik polisi yang dirampas pada saat penyerang Polsek Karubaga, Kabupaten Tolikara pada tahun 2013. Menurut Dandim dalam rilis yang diterima Lelemuku.com dari Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi, proses penyerahan diri berawal dari komunikasi dengan seorang anggota Kodim 1714/PJ bernama Sertu Jefri May yang berlangsung sejak tanggal 05 Mei 2019. Menurut Telangga dirinya dengan beberapa orang rekannya sudah lama ingin menyerahkan diri namun tidak tahu bagaiman caranya karena takut ditembak oleh TNI dan Polri. "Setelah kenal dengan Jefri May dan kawan-kawannya terjalin komunikasi secara intens baik via telpon maupun dengan pertemuan secara langsung. Selama masa perkenalan dan proses komunikasi Sertu Jefri selalu melaporkan perkembangannya kepada saya untuk mendapatkan petunjuk. Agus menitip pesan bahwa TNI menjamin keselamatan mereka bila ingin menyerahkan diri secara sukarela. Kita semua bersaudara, mari bersama-sama membangun Papua untuk masa depan generasi kita yang lebih baik, Papua sudah merdeka dalam bingkai NKRI," pesan Dandim. Selanjutnya itu Telangga beserta kelompoknya secara diam-diam mengamati interaksi TNI bersama rakyat yang terlihat sangat baik dan tidak pernah menyakiti rakyat. TNI selalu membantu rakyat, termasuk TNI membantu membangun jalan dan fasilitas lainnya. Agus Sunaryo kemudian menyatakan pada Kamis (06/06/2019) pukul 17.00 WIT, 4 orang anggota Kodim dipimpin Sertu Jefri May melaksanakan pertemuan dengan Telangga di Distrik Tingginambut, mereka menyatakan tekadnya untuk menyerahkan diri kembali kepangkuan NKRI. Hari itu juga mereka diantar ke Makodim untuk menghadap Dandim di Distrik Mulia, sekitar pukul 23.00 WIT. Letkol Agus kemudian berkoordinasi dengan Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda S. Sos, SIP, MM tentang keinginan anggota KSB kembali ke Pangkuan NKRI. Bupati Wonda menyanggupi akan memberikan mereka pekerjaan dan memperbaiki rumahnya. Hasil pertemuan dengan Dandim, Telangga Gire mengaku bahwa senjatanya disimpan di  Kampung Wurak Distrik Illu, Kabupaten Puncak Jaya dan berjanji akan menyerahkan senjata tersebut dan akan mengajak tiga orang kawannya. "Pada hari yang telah disepakati pada Sabtu (08/06/2019) Dandim beserta 25 orang tim pengaman berangkat ke Kampung Wurak untuk menjemput Telangga Gire dkk beserta senjata yang dijanjikan. Proses penyerahan diri berlangsung aman dan lancar. Saat ini Telangga Gire dkk beserta senjatanya sudah berada di Makodim dalam rangka pendataan," kata Dandim. Sementara itu Bupati Wonda berencana akan melaksanakan upacara penerimaan warga pada hari Selasa (11/06/2019) dengan mengundang warga Mulia. Bupati juga berjanji akan menyalurkan pekerjaan serta membangun rumah untuk mantan anggota bersenjata yang bersedia menyerahkan diri kembali ke pangkuan NKRI. Telangga sendiri menyatakan penyerahan diri ini merupakan aksi sukarela tanpa ada paksaan, karena selama ini dirinya merasa ditipu oleh Goliat Tabuni. "Selama ini mereka merasa tertipu oleh Goliat Tabuni dan kelompoknya bahwa tidak lama lagi Papua akan merdeka dan mereka akan dijanjikan jabatan tinggi. Ternyata semuanya itu tipu-tipu saja. Kami bertahun-tahun hidup menderita di hutan, kepanasan, kedinginan, kehujanan, kelaparan dan lain-lain. Tiap hari hanya makan petatas dan keladi ambil dari kebun warga, sementara pembangunan di kampung-kampung dan di kota-kota semakin maju dan warga hidup sejahtera," tutur Telangga penuh penyesalan. Telangga juga menghimbau kepada seluruh rekan-rekannya yang masih di hutan agar segera kembali ke pangkuan NKRI agar bisa hidup normal sebagai masyarakat warga Negara Indonesia. "Kami juga memikirkan anak-anak kami, mereka harus sekolah agar nanti hidupnya lebih baik tidak seperti Saya. Kami mau kerja yang baik-baik agar anak-anak diurus menjadi orang yang berhasil, kata Telangga yang mengaku punya anak 13 orang dari empat orang istri dan semuanya masih kecil-kecil. Bahwa apa yang kita perjuangkan selama ini hanya mimpi-mimpi kosong. Kasihan anak keturunan kita. Mereka harus kita siapkan agar mereka bisa hidup lebih baik di masa yang akan datang," himbau Telangga. (Pendam17) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Polda Maluku dan Instansi Terkait Gelar Rakor Penanganan Tanah Bergerak di Kampus IAIN Ambon Posted: 08 Jun 2019 03:47 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menggelar rapat koordinasi di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Markas Polda Maluku, Kota Ambon, Jumat (07/06/2019) bersama instansi terkait untuk membahas bencana tanah bergerak yang terjadi di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon serta mencari solusi permasalahan bencana tersebut. Rapat dihadiri Kapolda Maluku Irjrn Pol Drs. Royke Lumowa, MM, Waka Polda Maluku Brigjen Pol Drs. Teguh Sarwono M.Si, dan para pejabat utama Polda Maluku. Turut hadir Rektor IAIN Ambon DR Hasbollah Toisuta, Kepala BPBD, Kadis PU, Kepala PLN, Kepala BMKG, Kakansar Ambon, Sekot Ambon dan perwakilan Ketua MUI Maluku. Untuk diketahui, bencana tanah bergerak menimpa gedung pusat perpustakaan. Gedung yang berada di samping gedung Rektorat IAIN Ambon ini mengalami kerusakan parah dan nyaris runtuh. Kapolda Maluku dalam rapat itu berharap kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku, agar dapat mengambil langkah cepat mengatasi permasalahan tersebut. "Kami berharap secepatnya melakukan tindakan atau langkah-langkah agar tidak yang lebih parah," pinta Royke. Royke menawarkan BPBD agar dapat mengambil langkah seperti melihat struktur bagunan, memperkuat struktur tanah, membutuhkan yenaga ahli dan melakukan penelitian lebh lanjut. "Kami berharap agar titik ini menjadi titik terakhir dan tidak ada lagi bencana alam di Maluku," ujarnya.   Sementara itu, Rektor IAIN Ambon sebelum memaparkan kondisi bencana tanah bergerak itu menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang peduli dan terlibat dalam rapat koordinasi hari ini. "Kami berharap agar secepatnya di atasi agar mahasiswa bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya," harapnya. Ia juga berharap agar mengatasi persoalan ini, perlu adanya koordinasi rutin antar lintas instansi terkait. "Mengharapkan adanya kordinasi lintas instansi untuk meneliti lebih jauh tentang pergerakan tanah tersebut," pintanya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Ismail Usemahu mengaku, gedung Perpustakaan Kampus IAIN yang mengalami kerusakan parah sudah tidak bisa dipertahankan lagi. "Sudah tidak bisa di pertahankan lagi karena posisi gedung sudah tidak aman untuk dibangun kembali," jelasnya. Usemahu berharap agar GeoTeknik Pergeseran Tanah dari BPBD bisa meneliti struktur tanah tersebut. Selain itu, Sekretaris Kota Ambon A. Latuheru meminta agar gedung Perpustakaan IAIN, harus segera dirubuhkan. "Setelah dirubuhkan agar mendatangkan tenaga ahli dari pusat untuk menindaklanjutinya," tandasnya. (HumasPoldaMaluku) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

PHRI Dorong Pemerintah Terapkan Sistem Open Sky untuk Maskapai Asing Posted: 08 Jun 2019 03:37 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mendorong upaya Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerapkan sistem "open sky" atau kebijakan bersama membuka wilayah udara di Indonesia termasuk untuk maskapai asing. Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani di Jakarta, Jumat (31/05/2019), mengatakan pihaknya menduga tingginya harga ti`ket disebabkan kurangnya persaingan maskapai di Indonesia. Dirinya pun pernah mengusulkan kepada pemerintah untuk membuka kerja sama dengan maskapai asing agar melebarkan ekspansi ke Indonesia. "Kami pernah mengusulkan ke pemerintah agar membuka pintu masuk regional airlines ke Indonesia untuk menambah rute domestik. Bisa saja itu Jetstar, AirAsia, dan lainnya. Jadi ini tentu saja kabar yang sangat menggembirakan," kata Hariyadi. Hariyadi mengatakan, hingga saat ini harga tiket pesawat masih terlalu mahal. Menurutnya, mahalnya tiket ini mempengaruhi bagi dunia usaha pariwisata terutama untuk jasa travel dan penginapan. "Dengan tingginya harga tiket pesawat ini sudah tentu ada pengaruhnya bagi industri perhotelan. Yang jelas menyebabkan okupansi turun," kata Hariyadi. Pria yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini mengatakan, dengan hanya ada dua maskapai penerbangan di Indonesia maka dinilai kurang ada persaingan yang sehat. Menurutnya, kondisi pasar duopoli memunculkan kerentanan persaingan harga yang tidak sehat dalam suatu industri. Sebab, ketika misalnya salah satu pelaku usaha menerapkan kenaikan harga, maka pelaku usaha yang lain tidak serta merta akan mempertahankan harga. "Justru, pemain lain bisa saja melakukan kenaikan harga juga, meski tidak setinggi pemain sebelumnya. Hal ini lantaran pemain itu melihat ada peluang untuk tetap mendapat keuntungan dalam persaingan yang pasarnya dikuasai oleh dua pemain saja. Masyarakat jadi tidak ada pilihan," tuturnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewacanakan akan menerapkan sistem open sky. Caranya, dengan mengundang maskapai asing masuk ke Indonesia. Sebab, semakin banyak maskapai, harga tiket pesawat akan semakin bersaing. Presiden Jokowi juga mengakui pemerintah telah berupaya menurunkan harga tiket pesawat. Langkah yang telah ditempuh seperti menurunkan Tarif Batas Atas (TBA) dan menaikkan Tarif Batas Bawah (TBB). Kemudian, harga avtur juga telah diturunkan karena dinilai berkontribusi hampir 40 persen terhadap total biaya yang ditanggung maskapai penerbangan. "Tarif Batas Bawah dan harga avtur kan sudah diturunkan, hanya tidak kembali ke harga semula. Memang harga tiket pesawat masih belum kembali ke titik normal. Mungkin kompetisinya kurang banyak," ujar Presiden Jokowi. Seperti diketahui, industri penerbangan Tanah Air saat ini dikuasai oleh dua pemain besar, yakni Lion Air Group (Lion Air, Batik Air, dan Wings Air) dan Garuda Indonesia Group (Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya Air, dan Nam Air). Terbatasnya pemain di industri berdampak pada penentuan harga tiket pesawat yang kurang kompetitif. "Kita akan perbanyak kompetisi ini, sehingga mereka (maskapai) akan semakin efisien. Saya kira di dalam negeri sendiri kalau ada kompetisi kan bagus," kata Presiden Jokowi. (Kemenpar) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Vladimir Putin dan Xi Jinping Bahas Dukungan Politik ke Iran Posted: 08 Jun 2019 01:26 AM PDT MOSKOW, LELEMUKU.COM - Presiden Rusia Vladimir Putin hari Kamis (06/06/2019) menerima Presiden China Xi Jinping. Kedua pemimpin melakukan pembicaraan di Kremlin yang mencerminkan hubungan yang semakin erat antara kedua negara komunis yang pernah berseteru semasa perang dingin. Kantor berita Rusia Interfax mengabarkan, pernyataan bersama yang dikeluarkan pada akhir pembicaraan menyebut dukungan kedua negara pada Iran dan memuji kepatuhan Iran memenuhi 'Joint Comprehensive Plan of Action' (JCPOA) dari Perjanjian Nuklir Iran dengan negara-negara besar. Kedua negara menggaris-bawahi komitmen mereka memelihara hubungan baik dengan Iran. Pernyataan bersama tadi mengatakan 'kedua pihak menekankan perlunya melindungi manfaat bersama dari kerjasama niaga dan ekonomi dengan Iran dan seteguhnya menentang tindakan sepihak tiap negara menjatuhkan sanksi dengan dalih UU nasional mereka'. Amerika keluar dari Perjanjian Nuklir Iran tahun 2018 dan kemudian menjatuhkan sanksi berat ekonomi terhadap Iran. Di samping menyatakan dukungan kuat terhadap Iran, sejauh ini China dan Rusia tampaknya tetap mematuhi pasal-pasal sanksi Amerika terhadap Iran itu. (VOA) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Siaga Bencana, Pemkot Ambon Bentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana Posted: 08 Jun 2019 01:18 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM – Bencana pohon tumbang dan pergeseran tanah yang menimpa Kota Ambon, Provinsi Maluku beberapa hari belakangan, ditanggapi serius oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. Dalam Rapat koordinasi yang berlangsung, Jumat (07/06/19), bertempat di ruang rapat lantai 2 Balaikota, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy menginstruksikan untuk membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana. Menurut Walikota, sejauh ini penanganan terhadap bencana yang terjadi, baik berupa pohon tumbang, pergeseran tanah maupun longsor sudah dilakukan dengan baik oleh Dinas terkait, namun perlu adanya Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana (TKPB). "Tim yang dibentuk beranggotakan dinas terkait dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon yang akan bertugas sesuai bidangnya masing-masing dalam menangani masalah bencana," kata Walikota. Dinas terkait yang dimaksud antara lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Dinas Sosial, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (DiskominfoSandi), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP), Dinas Perhubungan (Dishub), Bagian Hukum serta Bagian Umum dan Perlengkapan. "Penanggung jawab atau koordinator dari tim ini adalah Bapak Sekretaris Kota, Ketua tim adalah Bapak Asisten Perekonomian dan Kesra dan Wakil Ketua tim adalah Kepala BPBD," terang Walikota. Menurutnya, tujuan pembentukan tim ini adalah untuk melakukan koordinasi lintas sektoral dari tingkat kota, provinsi hingga pusat. "Dengan adanya tim ini, diharapkan penanganan bencana semakin lebih cepat, informasi yang akurat dengan segera dapat diberitakan sehingga tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat," jelasnya. Sementara itu, dalam rapat perdana TKPB yang dipimpin oleh Kepala BPBD Kota Ambon, Demy Paays menyampaikan, tim yang sudah dibentuk kiranya dapat bekerja extra dalam menyikapi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi. "Kita tidak berharap terjadinya bencana, namun apabila terjadi, baiknya kita dapat berkoordinasi dengan baik, sehingga bencana yang terjadi dapat segera teratasi," jelasnya. (DiskominfoSandiAmbon) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Antonius Latuheru Lepas Kontingen MTQ, Minta Berikan Yang Terbaik untuk Kota Ambon Posted: 08 Jun 2019 01:15 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM – Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Provinsi Maluku, A. G. Latuheru meminta peserta Kontingen Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Kota Ambon untuk memberikan penampilan terbaik mereka saat mengikuti MTQ XXVIII Tingkat Provinsi. Hal tersebut disampaikan Sekkot dalam acara pelepasan kontingen yang berlangsung diruang rapat Balaikota Ambon, Jumat (07/06/19). MTQ Tingkat Provinsi direncanakan akan berlangsung pada tanggal 13-21 Juni 2019 di Namlea, Kabupaten Buru. Dalam kesempatan tersebut, Sekkot mengatakan, para peserta yang mewakili Kota Ambon adalah duta daerah dan duta agama yang dipilih bukan hanya oleh dewan juri atau pelatih sewaktu mengikuti kompetisi tingkat kota, namun juga dipilih Allah SWT. "Kalian sudah dipilih, maka berikan yang terbaik yang kalian miliki dan yang sudah dipersiapkan," pinta Sekkot. Sekkot menambahkan, meraih gelar juara adalah impian semua kontingen. Namun semua itu butuh persiapan yang baik. "Dengan mendatangkan pelatih bertaraf nasional, dan dengan latihan yang konsisten, prestasi Kontingen Kota Ambon diyakini dapat lebih meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," akunya. Selama berada di Namlea, lanjut Sekkot, para peserta kiranya dapat menjaga kondisi kesehatan sehingga tidak mengganggu pada saatnya lomba. Sekkot juga mengingatkan untuk tetap menjaga hubungan yang baik antar sesama peserta selama disana. "Jaga sikap saat bersosialisasi dengan rekan atau peserta dari kontingen asal Kota/Kabupaten lainnya," imbau Sekkot. Untuk sistem pendaftaran peserta tahun ini, Sekkot mengakui dan memberikan apresiasi kepada panitia, yang membuka pendaftaran secara online, dengan melampirkan KTP Elektronik dari masing-masing peserta. Dan KTP itu harus berasal dari kota/kabupaten yang diwakilinya. "Hal ini tentunya akan menutup peluang bagi peserta impor. Sebab selama ini, banyak ditemui, peserta-peserta impor meramaikan MTQ tingkat Provinsi di Maluku," tegasnya. Menurut Sekkot, Juara adalah bonus bagi tiap peserta yang berlatih dengan sungguh-sungguh tidak dengan menghalalkan segala cara yang keliru. Dikesempatan yang sama, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Ambon, H. M. Arsad Namsa dalam laporannya menyampaikan, jumlah cabang yang akan diikuti Kontingen Kota Ambon di MTQ provinsi yakni 6 dari 7 cabang antara lain cabang Tilawah, Hifzil Qur'an, Fahmil Qur'an, Syahril Qur;an, Khat Qur'an dan Karya Ilmiah Qur'an. Sementara, jumlah kafilah MTQ Kota Ambon yang akan mengikuti ajang ini berjumlah 78 orang yang terdiri dari 38 orang peserta, serta 40 orang lainnya yakni dari official, peserta Rakerda LPTQ, petugas pawai ta'aruf, petugas pameran, pendamping serta kolaborasi musik. Ketua LPTQ juga menyatakan, target Kota Ambon pada MTQ Provinsi kali ini adalah menjadi lebih baik dari peringkat ditahun-tahun sebelumnya. "Kalau ditahun sebelumnya kita berada pada posisi ke-4, diharapkan tahun ini, Kota Ambon bisa meraih lebih dari itu," harapnya. (DiskominfoSandiAmbon) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Nurdin Abdullah Sumbang Lagu Jepang dan Makassar untuk Alumni SMA 5 Makassar Posted: 08 Jun 2019 12:59 AM PDT MAKASSAR, LELEMUKU.COM - Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. HM Nurdin Abdullah sumbang lagu Jepang dan lagu Makassar untuk seluruh alumni SMA Negeri 5 Makassar. Dua lagu tersebut yakini lagu Jepang Kokoro No Tomo dan lagu Le'ba' Gangga Na Paria yang merupakan ciptaan Masno. Sosok dengan sejuta karya ini menyumbangkan suara emasnya untuk seluruh alumni sekolah yang telah mengantarkan dirinya hingga menjadi orang nomor satu di Sulawesi Selatan. Kurang lebih 500 orang hadir pada acara Halal Bihalal yang digelar IKA SMA Negeri 5 Makassar, di Baruga Karaeng Pattingalloang, Rujab Gubernur Sulsel, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Sabtu (08/06/2019). Pada kesempatan itu Gubernur Sulsel menyampaikan betapa menderitanya saat menjadi murid SMA Negeri 5 Makassar. "SMA 5 memang dilahirkan di tanah merah, kita dulu harus gulung celana setiap pulang dan harus buka sepatu, kita dari menderita dan kita pernah menderita," ungkap alumni Unhas Makassar itu. Olehnya itu, alumni universitas dari Negara Sakura ini mengajak seluruh alumni untuk bersatu padu demi membangun mantan sekolahnya menjadi sekolah terbaik di Sulsel. "Sekarang SMA 5 sudah sekolah favorit dan melahirkan orang-orang hebat dan kita ikut bangga," pungkas mantan Sekjen Apkasi Indonesia itu. (HumasSulsel) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau Meningkat Berkat Pariwisata Posted: 08 Jun 2019 12:54 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengalami peningkatan berkat positifnya pergerakan wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke provinsi yang berbatasan langsung dengan Singapura itu. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I Kementerian Pariwisata Rizki Handayani di Jakarta, Senin (03/06/2019) mengatakan prospek perekonomian Kepri sebanding dengan positifnya kunjungan wisman. "Berdasarkan laporan Bank Indonesia Kepri, pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan II 2019 dilaporkan sangat positif," katanya. Tepatnya pariwisata Kepri tumbuh antara 4,9 persen hingga 5,3 persen year on year (yoy). Untuk pergerakan inflasinya diperkirakan berada pada angka 3,5 persen sampai 1 persen (yoy). Stabilitas harga tersebut tetap berada pada koridor nasional. Sepanjang Januari-Maret 2019, wisman yang berkunjung mengalami kenaikan hingga 12,57 persen. Angka riilnya adalah 672.177 orang. Pada periode sama tahun sebelumnya, pergerakan wisman berkisar 597.107 orang. "Pariwisata di Kepri terus berkembang. Ada banyak value yang didapatkan dari aktivitas ini, khususnya ekonomi. Industri pariwisata dan masyarakat luas mendapatkan akses bagus secara ekonomi di sana. Kami optimistis, pergerakannya secara keseluruhan akan makin membaik di periode bulan berikutnya," kata Rizki. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I Regional I Kemenpar Dessy Ruhati menambahkan optimalisasi pergerakan wisman terlihat dari 4 pintu masuk di Kepri. Wisatawan yang masuk melalui Batam sebanyak 69,54 persen. Atau sekitar 460.710 wisman. Sedangkan melalui Bintan mencapai 21,23 persen dengan pergerakan 142.671 wisman. Wisman yang datang melalui Tanjungpinang sebesar 5,67 persen atau 38.104 wisman, lalu 4,57 persen (30.692) masuk dari Karimun. "Pergerakan wisman memberikan dampak positif. Kehadirannya turut menggerakkan perekonomian di Kepri. Mereka melakukan transaksi untuk membeli kuliner, beragam cenderamata, juga lainnya. Ada banyak keuntungan ekonomi yang dinikmati masyarakat Kepri," kata Dessy Ruhati. Melesatnya pergerakan wisman di Kepri didominasi wisatawan Singapura. Sepanjang triwulan I 2019, kunjungan wisatawan Singapura mencapai 310.367 orang. Diikuti Malaysia dengan 69.852 orang dan Tiongkok dengan 68.446 orang. "Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga pergerakan wisman tetap positif di Kepri. Pergerakan dari wisatawan Singapura memang sangat bagus. Meski demikian, negara lain tetap memiliki potensi sama besar. Untuk itu branding besar diberikan merata. Kami yakin, pergerakan wisman di luar top 3 Kepri akan optimal hingga akhir tahun," kata Dessy. Kepri selama ini dianggap sebagai destinasi yang eksotis bagi wisman. Sebab, alam, budaya, dan "manmade" di Kepri sangat luar biasa. Penawaran dari wisata kuliner dan belanja juga menggiurkan. Dengan beragam kombinasi tersebut, tingkat okupansi hotel berada di kisaran 49-50 persen. Length of stay wisman mencapai 1,92 hari. (Kemenpar) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Pemkab Banyuwangi Tawarkan Atraksi Barong Ider bagi Wisatawan Saat Libur Lebaran Posted: 08 Jun 2019 12:43 AM PDT KEMIREN, LELEMUKU.COM - Pemerintah Daerah (Pemda) Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur (Jatim) menawarkan atraksi tradisi bersih desa atau yang dikenal dengan 'Barong Ider Bumi' kepada wisatawan pada lebaran hari kedua Kamis (06/06/2019) di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Barong Ider Bumi adalah ritual tolak bala (bencana) yang sudah turun-temurun dilakukan warga Desa Using (suku lokal setempat) sejak ratusan tahun yang lalu. Ritual ini digelar setiap 2 Syawal atau lebaran hari kedua. Tradisi ini ditandai dengan mengarak barong mengelilingi desa yang diakhiri dengan kenduri massal oleh warga di sepanjang jalan desa. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat menghadiri Barong Ider Bumi di Bayuwangi, Kamis (6/6/2019) mengatakan Banyuwangi konsisten menjaga tradisi warganya sebagai bentuk mempertahankan kearifan lokal. Anas meyakini, kearifan lokal yang dibangun para leluhur itu dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan alam dan kehidupan warganya. "Ini adalah cara 'nguri-nguri' budaya yang ditradisikan oleh Banyuwangi. Banyuwangi boleh saja maju, Banyuwangi juga boleh berkembang, tapi budaya Banyuwangi tidak boleh tertinggal dari pergaulan global. Oleh karena itu, sesibuk apapun, kami akan terus menjaga kelestarian budaya, salah satunya lewat balutan festival semacam ini," kata Anas. Anas juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat khususnya Menteri Pariwisata RI Arief Yahya yang telah mendukung perkembangan pariwisata Banyuwangi. Acara Barong Ider Bumi diisi oleh berbagai ritual dan kegiatan mulai dari ritual 'sembur othik-othik'. Ritual ini dilakukan dengan cara merebutkan uang koin yang dicampur beras kuning serta bunga. Anak-anak langsung berebut mencari uang yang terjatuh di tanah. Sambil berebut mereka riang gembira, tanpa ada rasa bermusuhan. Usai sembur othik-othik, seluruh warga mengarak tiga barong using yang diyakini bisa mengusir bencana. Tampak Bupati Anas turut berbaur bersama warga dan sesepuh desa mengikuti prosesi selamatan bersih desa tersebut sambil mengendarai kereta kencana menuju perbatasan desa. (Kemenpar) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Tim Pendaki Kumpulkan 11 Ton Sampah dari Gunung Everest Posted: 07 Jun 2019 11:30 PM PDT KATHMANDU, LELEMUKU.COM - Tim pendaki mengangkut 11 ton sampah dari Gunung Everest sebagai bagian dari upaya membersihkan gunung tertinggi di dunia itu. Ekspedisi pemerintah Nepal selama 45 hari itu mengumpulkan pembungkus makanan, kaleng, botol, tabung oksigen kosong dan limbah lainnya, demikian dilaporkan harian Times of India. Mereka juga menemukan mayat empat pendaki. Mayat-mayat itu belum diidentifikasi, dan tidak diketahui kapan mereka meninggal. Sejak puncak setinggi 8.850 meter itu ditaklukkan pada 1953, sekitar 300 pendaki tewas di Gunung Everest. Pendaki tidak selalu bisa membawa turun mayat-mayat itu dari gunung, sehingga banyak yang dibiarkan terkubur salju. Tetapi kemudian mayat itu akan tampak ketika salju mencair. Bulan lalu, sembilan pendaki tewas di Gunung Everest pada sisi Nepal, dan dua pendaki pada sisi Tibet, menjadikan musim pendakian ini paling mematikan sejak 2015. Pejabat-pejabat belum bisa memperkirakan seberapa banyak sampah di Everest. (VOA) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Asep Setia Gunawan Gelar Halal Bihalal dengan Anggota Kodam Pattimura Posted: 07 Jun 2019 11:28 PM PDT AMBON, LELEMUKU.COM – Kepala Staf Kodam (Kasdam) XVI/Pattimura Brigjen TNI Asep Setia Gunawan, S.I.P menggelar acara Halal Bihalal dan Silaturahmi dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri 1440 H Tahun 2019 bertempat di Kediaman Kasdam XVI/Pattimura, Jln Dr. Tamaela Kec. Nusaniwe Kota Ambon, pada Jumat (07/06/2019). Adapun kegiatan Halal Bihalal dan Silaturahmi dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri ini dihdiri oleh Para Asisten, Kabalag, Dansat, anggota beserta para PNS dan keluarga jajaran Kodam XVI/Pattimura serta Kadis Log Lanud Pattimura beserta anggota. Kegiatan ini bertujuan untuk membina dan mempererat kembali tali silaturahmi yang selama ini sudah terjalin erat. Karena Hari Raya Idul Fitri ini merupakan momen yang tepat untuk saling memaafkan. (Pendam16) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Iqbal Suhaeb Boyong Pejabat Pemkot Makassar di Open House Nurdin Abdullah Posted: 07 Jun 2019 11:24 PM PDT MAKASSAR, LELEMUKU.COM – Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Dr M Iqbal S Suhaeb bersama Pj Ketua TP PKK Murni Iqbal Suhaeb menghadiri open house Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Prof Nurdin Abdullah di Rumah Jabatan Gubernur, Jalan Jendral Sudirman, Rabu (05/06/2019). Kedatangan Pj Wali Kota Iqbal bersama isteri disambut hangat oleh Gubernur Nurdin yang saat itu didampingi Ketua TP PKK Provinsi Sulsel Liestiaty F Nurdin. Open house yang dihadiri Iqbal merupakan open house hari pertama sekaligus perdana yang digelar Prof Nurdin Abdullah sejak dilantik sebagai gubernur Sulsel pada 5 September 2018 lalu. "Selain silaturahmi dan menjalin ukhuwah antara pemerintah kota dan provinsi, kami juga memperkenalkan para camat beserta lurahnya, asisten, staf ahli, dan pimpinan SKPD kepada bapak gubernur," jelas Iqbal. Ia pun memperkenalkan pimpinan SKPD yang mendampinginya saat itu, diantaranya Kadis Kesehatan Andi Naisyahtun Azikin, Kadis Lingkungan Hidup Rusmayani Madjid, Kepala BKPSDMD Andi Siswanta, dan Kasatpol PP Imam Hud. Sementara di deretan camat tampak diantaranya Camat Mamajang Edward Supriawan, Camat Mariso Juliaman, Camat Ujung Tanah Ibrahim Chaidar Said, Camat Ujung Pandang Andi Patiware, dan Camat Wajo Aulia Arsyad. Selain itu, Sekda Kota Makassar M Anshar juga mendampingi Pj Wali Kota Iqbal bersama Asisten Bidang Pemerintahan Abdul Aziz Hasan, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Andi Bukti Djufri, dan Asisten Bidang Administrasi Umum Baso Amiruddin. Ia berharap dengan adanya silaturahmi akan menciptakan sinergitas antara kedua pemerintahan dalam membangun kota Makassar agar lebih maju lagi di masa yang akan datang. Selanjutnya rombongan Pj Wali Kota Iqbal menuju Rumah Jabatan Kepala Polisi Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Kota Makassar Kombes Pol Wahyu Dwi Ariwibowo serta kediaman Wali Kota Makassar Periode 2015 – 2016 Andi Herry Iskandar. (DiskominfoMakassar) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Kemenpar Promosikan Nomadic Tourism di Kepulauan Riau ke Travel Agen China Posted: 07 Jun 2019 11:17 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Konsep kamping mewah khas "nomadic tourism" yang ditawarkan The Canopi Bintan di Kepulauan Riau (Kepri) dipromosikan kepada sejumlah pengusaha travel agen asal China. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II Regional I Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Vinsensius Jemadu di Bintan, Kamis (30/05/2019) mengaku optimistis promosi yang dilakukan langsung kepada para pelaku industri tersebut sangat efektif terlebih China memiliki segmen yang beragam termasuk pasar yang diyakini sangat berkualitas. "Pasti pasarnya bagus. Kalau kita mau 'high-end' market atau pasar kelas satu, yang bisa cepat ya nomadic tourism seperti The Canopi Bintan," katanya. VJ sapaan akrab Vinsensius Jemadu mengatakan, The Canopi sendiri merupakan bentuk bisnis "nomadic tourism" yang banyak diminati investor karena karakter bisnisnya yang murah. Terlebih operasional terbilang cepat dan cepat kembali modal sesuai dengan karakter pasar potensial yang disasar yaitu para wisatawan. "Benchmark-nya sudah ada. Mongolia pernah masuk top 10 UNWTO The World's Fastest Growing Tourist Destinations karena konsep Nomadic Tourism. Indonesia juga bisa seperti itu karena karakter bisnisnya murah, cepat operasional, dan cepat kembali modal. Sangat pas dengan karakter pasar potensial seperti milenial asal China," katanya. Fasilitas yang ditawarkan the Canopi juga terbilang lengkap dengan keindahan alam yang menjadi daya tarik utama di tempat itu. Para tamu yang datang bisa menikmatinya dengan berbagai cara mulai dari olahraga air seperti jet ski, bumper boat, jetovater, dan flying water jet bike. Tidak hanya itu, ada juga hutan bakau pribadi yang bisa dijelajahi dengan perahu kayak baik di waktu siang ataupun malam. Ada juga fasilitas wahana ATV dan hiking yang ideal untuk menjelajahi Bintan. Konsep "nomadic tourism" yang ditawarkan The Canopi Bintan terletak di Kawasan Pariwisata, Teluk Sebong Lagoi, dengan amenitas baru berupa 100 tenda bertema safari serta memiliki teras taman pribadi. Lokasi tepatnya hanya berjarak satu jam dari Singapura. "Ini sangat bagus. Simpel dan mewah. Fasilitasnya sangat komplit. Ini sangat layak dimasukkan program penjualan kami," kata Zhang Sitao, travel agen Sichuan Global di sela Famtrip Bintan dan Batam yang digelar Kementerian Pariwisata pada 28 Mei-1 Juni 2019. (Kemenpar) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

Kominfo Ambil Tiga Langkah Agar Dunia Maya di Indonesia Tetap Damai Posted: 07 Jun 2019 11:14 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Pusat berupaya mengurangi dampak hoaks dan ujaran kebencian yang disebarluaskan melalui platform media sosial dan percakapan instan. Upaya itu ditujukan untuk meminimalisasi dan menghindarkan konflik sebagai akibat tindakan kekerasan yang dipicu oleh informasi hoaks. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengambil tiga langkah untuk menjaga media sosial dan dunia maya Indonesia agar tetap damai. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, hoaks yang tidak dikendalikan akan berpotensi memicu aksi massa dan kekerasan yang berdampak pada jatuhnya korban. "Satu hoaks saja sudah cukup untuk memicu aksi massa yang berujung penghilangan nyawa, seperti salah satunya yang menimpa Mohammad Azam di India pada tahun 2018. Padahal, ada banyak hoaks sejenis itu lalu-lalang di Indonesia setiap hari, apalagi sekitar 22 Mei lalu," ujar Menteri Rudiantara di Jakarta, Senin (27/05/2019). Menteri Kominfo Rudiantara menyebut ada tiga langkah yang diambil pemerintah berdasarkan tingkat kegentingan peredaran konten hoaks. Langkah itu lazim dan kerap diambil oleh Pemerintah di negara lain untuk mencegah meluasnya kerusuhan. Langkah pertama adalah menutup akses tautan konten atau akun yang terindikasi menyebarkan hoaks. Kedua, bekerja sama dengan penyedia platform digital untuk menutup akun. Dan ketiga, pembatasan akses terhadap sebagian fitur platform digital atau berbagi file. "Pembatasan akses merupakan salah satu dari alternatif-alternatif terakhir yang ditempuh seiring dengan tingkat kegentingan. Pemerintah negara-negara lain di dunia telah membuktikan efektivitasnya untuk mencegah meluasnya kerusuhan," jelas Rudiantara. Menteri Kominfo menjelaskan bagaimana Srilanka menutup akses ke Facebook dan WhatsApp untuk meredam dampak serangan bom gereja dan serangan anti-muslim yang mengikutinya. Sementara, Iran pernah menutup akses Facebook pada tahun 2009 setelah pengumuman kemenangan Presiden Ahmadinejad. "Banyak negara lain melakukan pembatasan dan penutupan dengan berbagai pertimbangan," tandas Rudiantara. Sebelum dan selama pembatasan akses sebagian fitur platform media sosial dan percakapan instan berupa fitur image dan video, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menutup ribuan akun media sosial dan situs web. Sebanyak 551 akun facebook telah diblokir. Kemudian akun twitter 848 akun, Instagram 640 akun, Youtube 143 akun, serta masing-masing 1 untuk url website dan LinkedIn. Total ada 2184 akun dan website yang telah diblokir. Kementerian Kominfo juga bekerja sama dengan penyedia platform digital. "Itu juga ditempuh. Misalnya, saya telah berkomunikasi dengan pimpinan WhatsApp, yang hanya dalam seminggu sebelum kerusuhan 22 Mei lalu telah menutup sekitar 61.000 akun aplikasi WhatsApp yang melanggar aturan," jelas Rudiantara. Menurut Menteri Kominfo semua itu perlu dilakukan agar sebaran konten hoaks, fitnah maupun provokasi dapat diminimalkan. Bahkan, Menteri Kominfo mengajak semua kalangan untuk memulai dari diri sendiri agar tidak menyebarkan konten yang melanggar aturan atau hukum. "Jangan lelah untuk mengimbau agar masyarakat dan teman-teman di sekitar kita berhenti menyebarkan konten yang mengandung hoaks, fitnah, maupun provokasi untuk melanggar aturan atau hukum. Tentu saja harus kita mulai dari diri sendiri," ucap Rudiantara. (Kominfo) Untuk berita selengkapnya, silahkan membaca website kami

You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States