Type Here to Get Search Results !

BMKG Prediksi Adanya Potensi Gelombang Tinggi Hingga 6 Meter

BMKG Prediksi Adanya Potensi Gelombang Tinggi Hingga 6 Meter


BMKG Prediksi Adanya Potensi Gelombang Tinggi Hingga 6 Meter

Posted: 11 Jun 2019 10:25 AM PDT

BMKG Prediksi Adanya Potensi Gelombang Tinggi Hingga 6 MeterJAKARTA, LELEMUKU.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG) menginformasikan  adanya potensi gelombang tinggi pada Selasa (11/06/2019) hingga Jumat (14/06/2019) di sejumlah wilayah perairan Indonesia. Ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 1,25 hingga 6 meter.

"Peningkatan gelombang tinggi ini diakibatkan oleh pola sirkulasi di utara Laut Halmahera. Pola angin di wilayah utara ekuator umumnya berembus dari timur – tenggara dengan kecepatan 4 – 15 knot, sedangkan di wilayah selatan ekuator umumnya berembus dari timur – tenggara dengan kecepatan 4 – 25 knot," bunyi siaran pers BMKG, Selasa (11/06/2019).

Sementara itu, kecepatan angin tertinggi terpantau di Perairan P. Enggano hingga selatan Jawa, P. Sawu – P. Rote, Laut Timor, Perairan Sulawesi Tenggara, Laut Banda, Perairan Kep. Sermata – Kep. Tanimbar, Perairan selatan Kep. Kei – Kep. Aru, Laut Arafuru, Perairan Yos Sudarso – Merauke. Kondisi ini mengakibatkan peningkatan tinggi gelombang di sekitar wilayah tersebut.

Dari hasil pantauan BMKG, beberapa wilayah yang berpotensi mengalami peningkatan gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter (sedang) di antaranya adalah Perairan Timur P. Simeulue, Perairan Timur Kep. Mentawai, Selat Sape bagian selatan – Selat Sumba, Laut Sawu – Selat Ombai, Perairan Selatan Flores, Perairan Kupang – Rote, Laut Timor selatan NTT, Selat Karimata, Laut Jawa, Perairan Selatan Kalimantan, Perairan Kotabaru, Selat Makassar bagian selatan, Perairan Timur Kep. Selayar, Laut Flores, Teluk Bone bagian selatan, Perairan Bau Bau – Wakatobi, Perairan Manui – Kendari, Perairan Selatan P. Buru – Seram, Perairan Kep. Sermata hingga Kep. Tanimbar, Perairan Kep. Kei – Kep. Aru, Laut Banda, Perairan Amamapare, serta Perairan Barat Yos Sudarso.

Beberapa wilayah perairan Indonesia lainnya juga berpeluang mengalami gelombang yang lebih tinggi kisaran 2,5 hingga 4 meter (tinggi), antaranya Perairan Enggano – Bengkulu, Perairan Barat Lampung, Samudera Hindia Barat Lampung, Selat Sunda bagian selatan, Perairan Selatan Banten hingga Sumbawa, Selat Bali – Selat Lombok – Selat Alas bagian selatan, Perairan Selatan P. Sumba – P. Sawu – P. Rotte, Samudera Hindia selatan Jawa hingga NTT, Laut Timor selatan NTT, Perairan Timur Kep. Wakatobi, serta Perairan Selatan Kep. Sermata hingga Kep. Tanimbar.

Potensi gelombang yang tertinggi berkisar antara 4 hingga 6 meter (sangat tinggi), dapat terjadi di Perairan Barat Mentawai hingga Bengkulu, Perairan Barat Lampung, Samudera Hindia Barat Mentawai hingga Lampung, Selat Sunda bagian selatan, Perairan Selatan P. Jawa hingga Lombok, Selat Bali – Selat Lombok – Selat Alas bagian selatan, Samudera Hindia Selatan Jawa hingga Lombok.

BMKG mengimbau pada masyarakat terutama nelayan untuk memperhatikan keselamatan pelayaran. Moda transportasi yang beresiko di antaranya adalah perahu nelayan (kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1.25 m), kapal tongkang (kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1.5 m), kapal ferry (kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2.5 m), dan kapal ukuran besar seperti kapal kargo/kapal pesiar (kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4.0 m). (Setkab)

Lantamal IX Kirim Yonmarhanlan Bantu Atasi Bencana Longsor di Kampus IAIN Ambon

Posted: 11 Jun 2019 10:05 AM PDT

Lantamal IX Kirim Yonmarhanlan Bantu Atasi Bencana Longsor di Kampus IAIN AmbonAMBON, LELEMUKU.COM - Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IX Ambon, Provinsi Maluku mengirim prajurit Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) IX Ambon untuk bergabung bersama personel TNI dan Polri lainnya mengatasi bencana tanah longsor.

Mereka berjibaku melakukan rehabilitasi gedung di kompleks kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon yang mengalami kerusakan karena curah hujan tinggi yg mengakibatkan bencana tanah longsor. Minggu (09/06/2019).

Para personel TNI/Polri terdiri dari personel Danzipur 5/CMG, Denkav-5/BLC, Yonmarhanlan IX Ambon dan gabungan Polda Maluku serta Basarnas P. Ambon gotong royong membuat pondasi dari karung berisikan tanah agar tidak terjadi erosi untuk menahan tanah yang bergerak.

Kegiatan dimulai sejak pagi ini dibagi menjadi tiga tim dengan tugas yang berbeda meliputi tim pertama bertugas mengisi karung dengan tanah, sedangkan tim kedua memindah karung berisi tanah ke lokasi yang akan di pondasi dan tim ketiga  bertugas menata karung berisi tanah untuk dijadikan pondasi sebagai penahan tanah agar tidak longsor.

Dilansir dari beberapa media, diberitakan bahwa sebanyak tiga gedung Kampus IAIN Ambon di kawasan Kebun Cengkih, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon mengalami kerusakan dan nyaris roboh akibat adanya pergerakan tanah menyusul hujan lebat yang terus menerus mengguyur wilayah kampus.

Kerusakan terparah terjadi pada bangunan perpustakaan, sedangkan dua gedung lainnya yaitu Laboratorium MIPA, Fakultas Tarbiyah dan gedung Auditorium mengalami keretakan di bangian belakang dan depan gedung hingga dinding maupun jendela ambruk.

Upaya yang dilakukan personel TNI/Polri dan Basarnas Pulau Ambon dengan membuat pondasi dari karung berisi tanah merupakan langkah awal untuk memasang dan memperkuat areal sekitar lokasi longsor sebagai penahan agar gedung-gedung tersebut tidak roboh karena tanah tergerus longsor. (DispenLantamalIX).

PSSI Sosialisasi Aturan Baru Untuk Wasit dan Asisten dari FIFA

Posted: 11 Jun 2019 10:03 AM PDT

PSSI Sosialisasi Aturan Baru Untuk Wasit dan Asisten dari FIFATANGERANG, LELEMUKU.COM - PSSI secara resmi membuka acara penyegaran dan seleksi perangkat pertandingan, terkait dengan akan bergulirnya kompetisi sepak bola profesional Liga 2 musim 2019.

Bertempat di Hotel Fame Gading Serpong, Tangerang, Provinsi Banten pada Selasa (11/06/2019). Kegiatan ini sekaligus sosialisasi aturan baru untuk wasit dan asisten wasit, yang tertuang dalam 'Laws of the Game' FIFA edisi terbaru.

Peserta adalah mereka yang telah memenuhi standar penilaian performa wasit. Kegiatan yang bertajuk "Referee Pro League Course Selection 2019" ini akan berlangsung hingga 13 Juni 2019.

Acara dibuka oleh salah satu Komite Eksekutif PSSI, Juni Ardianto Rachman yang juga membidangi bagian wasit di federasi. Kemudian ada perwakilan dari AFC, Suresh Srinivasan, dia adalah Instruktur Wasit asal India yang akan memberikan materi dalam kegiatan ini. Serta anggota Komite Wasit PSSI, Yesaya Leithu.

Dalam sambutannya, Juni Ardianto Rachman mengatakan kesiapan dirinya untuk bersama-sama memperbaiki serta meningkatkan kinerja wasit di Indonesia. "Kegiatan ini tidak lain adalah untuk evaluasi perbaikan dan meningkatkan kerja teman-teman perangkat pertandingan, sekaligus sosialisasi peraturan terbaru dalam Laws of the Game FIFA," bukanya.

"Harapan saya adalah bagaimana nantinya wasit bisa berani ambil keputusan yang tepat dan elegan dalam keadaan sesulit apapun. Semoga sepak bola Indonesia semakin maju juga mengurangi stigma dan penilaian buruk dari masyarakat sepak bola terhadap perangkat pertandingan," tegasnya.

Mengenai perubahan peraturan dalam Laws of the Game, Suresh menjelaskan secara jelas. "Beberapa perubahan terbesar adalah pada aturan 'handsball' yang berkaitan dengan kesempatan-kesempatan ketika itu dilakukan dengan tidak disengaja / tidak disengaja akan dihukum. Misalnya, gol yang dicetak langsung dari tangan / lengan (bahkan jika tidak sengaja) dan pemain yang mencetak atau menciptakan peluang mencetak gol setelah mendapatkan kepemilikan / kontrol bola dari tangan / lengan mereka (bahkan jika tidak disengaja) tidak akan lagi menjadi diizinkan," jelas Suresh.

Berikutnya, mengenai pergantian pemain saat meninggalkan lapangan pertandingan. "Pemain yang digantikan harus meninggalkan lapangan bermain di garis batas terdekat, kartu kuning dan merah untuk pelanggaran oleh ofisial tim dan pemain bola tidak harus meninggalkan area penalti pada tendangan gawang dan tendangan bebas tim bertahan di area penalti," tuturnya.

Terakhir adalah mengenai posisi kiper saat tendangan penalti. Perubahan hukum tambahan yang disetujui termasuk: langkah-langkah untuk menghadapi pemain penyerang yang menyebabkan masalah di 'pagar hidup' saat tendangan bebas, mengubah prosedur bola yang jatuh, memberikan bola yang jatuh dalam situasi tertentu ketika bola mengenai wasit dan kiper hanya diminta meletakkan satu kaki di atas garis tendangan penalti. Perubahan juga menyebutkan: "tidak bisa berdiri di belakang garis".

Selain pembekalan teori, para perangkat pertandingan baik wasit dan asisten wasit ini juga akan diberikan latihan praktek, berupa tes fisik, stamina serta daya tahan tubuh yang dijadwalkan akan berlangsung Rabu (12/6) sore hari di Stadion Sport Centre Kelapa Dua, Tangerang. (PSSI)

Antongan Simatupang Lakukan Halal Bihalal ke Sejumlah FKPD Provinsi Maluku

Posted: 11 Jun 2019 09:16 AM PDT

Antongan Simatupang Lakukan Halal Bihalal ke Sejumlah FKPD Provinsi MalukuAMBON, LELEMUKU.COM - Komandan Lantamal IX Ambon Laksamana Pertama TNI Antongan Simatupang didampingi Ketua Korcab IX Daerah Jalasenastri Armada III Ny. Laura Antongan Simatupang berkeliling Kota Ambon melakukan Halal Bihalal ke sejumlah pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Maluku pada Rabu (05/06/2019).

Bersama para Asisten Danlantamal IX, Komandan Satuan dan Kadis/Kasatker Lantamal IX serta rombongan lainnya, kunjungan Halal Bihalal dalam rangka Idul Fitri 1440 Hijriyah Danlantamal IX mengawali kunjungannya di kediaman Pangdam XVI/Pattimura Mayjend TNI Marga Taufiq di JL. Dr. Malaihollo, Tapal Kuda, Air Salobar, Kota Ambon.

Selanjutnya Danlantamal IX bersama rombongan menuju ke Kediaman Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail di JL. Mangga Dua, Kelurahan Urimesing, Nusaniwe, Kota Ambon. Setelah itu Danlantamal IX beserta rombongan mengakhiri kunjungan Halal Bihalal di kediaman Komandan Lanud Pattimura Kolonel Pnb Antariksa Anondo di Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon dan kemudian kembali ke Mako Lantamal IX Ambon.

Usai melaksanakan Halal Bihalal ke sejumlah pimpinan FKPD Provinsi Maluku, Danlantamal IX menggelar Halal Bihalal bersama personel militer Lantamal IX dan Prajurit Yonmarhanlan IX serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan keluarga besar Lantamal IX terpusat di Gedung Manggala Loka Kompleks Lantamal IX.

Pada acara Halal Bihalal yang juga dihadiri oleh personel Guspurla Koarmada III itu, Danlantamal IX menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1440 Hijriah. "Semoga Halal Bihalal ini dapat mempererat tali silaturahmi kita semua", ucap Danlantamal IX dalam sambutannya.

Lebih lanjut dikatakan dengan tetap selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, acara Halal Bihalal yang dilaksakanakan ini juga gunakan untuk bisa berkumpul dan bersilaturahmi bersama keluarga besar Lantamal IX Ambon. (DispenLantamalIX).

Wartawan Investigasi Rusia Golunov Banding Tahanan Rumah

Posted: 11 Jun 2019 09:13 AM PDT

Wartawan Investigasi Rusia Golunov Banding Tahanan RumahMOSKOW, LELEMUKU.COM - Pengacara wartawan investigasi Rusia Ivan Golunov telah mengajukan banding terhadap tahanan rumah praperadilannya terkait tuduhan narkoba yang ia sangkal.

Sergei Badamshin mengatakan pada hari Selasa, permohonan banding terhadap penahanan rumah Golunov diajukan di Pengadilan Moskow.

Golunov, wartawan investigasi terkenal dari kantor berita online Meduza yang berbasis di Latvia, ditangkap pada 6 Juni lalu. Penangkapannya menimbulkan protes keras yang jarang terjadi dari para wartawan, aktivis HAM dan selebritas di negara tersebut.

Pada 8 Juni, pengadilan Moskow menetapkan Golunov dikenai tahanan rumah praperadilan untuk periode dua bulan, yang dapat diperpanjang berdasarkan perintah pengadilan.

Golunov, 36 tahun, dituduh berusaha menjual sejumlah besar obat-obat terlarang, tuduhan yang disangkal Golunov dan para pendukungnya dan mereka sebut berlatar belakang politik.

Mereka berpendapat kasus tersebut merupakan pembalasan pihak berwenang Moskow atas laporannya mengenai korupsi di kalangan pejabat.

Golunov diancam hukuman penjara hingga 20 tahun apabila terbukti bersalah.

Golunov mengalami memar, luka sayat, gegar otak dan patah tulang rusuk sewaktu dan setelah penangkapannya. (VOA)

Christian Sohilait Pastikan Raihan WDP Lanny Jaya Tanpa Pakai Konsultan

Posted: 11 Jun 2019 08:34 AM PDT

Christian Sohilait Pastikan Raihan WDP Lanny Jaya Tanpa Pakai KonsultanJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekda Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua, Christian Sohilait menyebut capaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), merupakan capaian terbaik dan kerja keras semua pihak tanpa "campur tangan" pihak konsultan keuangan.

Tak sampai disitu, torehan WDP sebagian besar diupayakan oleh anak-anak asli Tiom, ibukota Kabupaten Lanny Jaya.

"Dari 27 kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada, hanya terdapat dua orang non asli Papua. Sehingga itu menjadi kebanggaan buat pemerintah Kabupaten Lanny Jaya".

"Sebab saya selalu sampaikan kepada mereka, meskipun kalian mendapat WDP tapi karena semua dikelola oleh anak-anak asli daerah, maka kamu semua sama dengan WTP di Kota Jayapura," terang ia di Jayapura, pekan lalu.

Menurutnya, opini WDP oleh BPK sebenarnya sudah sangat baik bagi Kabupaten Lanny Jaya. Sebab apalah artinya mendapatkan WTP namun pelayanan kepada masyarakat di lapangan tak berjalan dan sesuai harapan.

"Sebab kalau raih WTP lalu ada demo-demo ini itu, kami di Lanny Jaya tidak mau hal itu. Intinya, kami mau, meskipun WDP tetapi pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kepegawaian berjalan dengan sangat baik," ucap ia.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Papua memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 10 pemda di Papua, atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2018.

Sebanyak sepuluh daerah itu, yani, Kota dan Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Asmat, Merauke, Nabire, Mimika, Keerom dan Yalimo.

Sementara pada kesempatan itu, empat kabupaten mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk laporan keuangan 2018. Yakni, Kabupaten Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, Paniai dan Supiori.

Kepala BPK RI Perwakilan Papua, Paula Henry Simatupang dalam kesempatan itu menyebut indikator memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018, dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Kendati memberi opini WTP, BPK Papua tetap memberi catatan perbaikan di masa mendatang berkenaan dengan penyajian laporan keuangan seperti, kas di bendahara pengeluaran belum tertib kemudian, sejumlah belanja belum dipertanggungjawabkan dan pengelolaan aset maupun persediaan belum tertib. (DiskominfoPapua)

Nurdin Abdullah Ingatkan ASN, Pemprov Sulsel Telah Bekerjasama dengan KPK

Posted: 11 Jun 2019 08:31 AM PDT

Nurdin Abdullah Ingatkan ASN, Pemprov Sulsel Telah Bekerjasama dengan KPKMAKASSAR, LELEMUKU.COM - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) bila Pemprov Sulsel sudah menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pencegahan penyalahgunaan anggaran.

"Saya mengingatkan kepada kita semua, bahwa saat ini Pemprov Sulsel sudah menjalin kerjasama yang erat dengan KPK, khususnya dalam berbagai upaya pencegahan," tegas Prof Nurdin Abdullah dalam sambutannya di lapangan upacara Kantor Gubernur Sulsel, Senin (10/06/2019).

Mantan Bupati Bantaeng 2008-2018 itu menjelaskan, selain dalam hal pengadaan barang jasa bersih, KPK juga sudah memberikan arahan-arahan yang perlu dijalankan, seperti perencanaan anggaran, penyelesaian proyek-proyek strategis yang belum rampung seperti Barombong dan Masjid CPI serta perapihan aset-aset milik Pemprov Sulsel.

"Saya harap semua ASN untuk terbuka dan bekerjasama dengan setiap institusi, selain KPK juga dengan kepolisian dan kejaksaan. Transparansi adalah kunci bagi kita untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya," ungkap alumni Universitas Jepang itu.

Pada kesempatan itu, Nurdin juga mengingatkan untuk perencanaan di tahun 2020 agar dapat dilaksanakan dengan baik. Target untuk APBD pokok 2020 diharapkan dapat ditetapkan di bulan November, pelaksanaan lelang di bulan Desember dan pelaksanaan fisik pembangunan pada bulan Januari tahun depan. Khususnya untuk pembangunan infrastruktur dan program prioritas lain yang sudah ditetapkan dalam RPJMD, seperti pembangunan jalan daerah terisolir, pembangunan rest area dan program hilirisasi pertanian.

Selain itu, sesuai arahan KPK, Pemprov Sulsel akan meminimalisir anggaran PL yang nilainya di bawah Rp200 juta. Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diharapkan dapat memimpin proses tersebut agar bisa mencapai target yang ditentukan.

"Saya meminta kita semua untuk terus memperkuat sinergi, baik antar sesama OPD maupun dalam hubungan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota. Saya sudah sering mengingatkan kepada Kepala OPD Pemprov Sulsel untuk senantiasa membangun komunikasi dengan Bupati dan Walikota," jelas mantan Sekjen Apkasi Indonesia itu.

Gubernur Nurdin Abdullah juga berharap jangan sampai ada pembangunan berjalan yang tidak diketahui oleh Bupati dan Walikota. Dengan sinergi yang terbangun baik, dirinya meyakini bisa menghadirkan perubahan yang betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat Sulsel. (HumasSulsel)

Petrus Beruatwarin Melepas Peserta Kontingen MTQ Maluku Tenggara

Posted: 11 Jun 2019 08:31 AM PDT

Petrus Beruatwarin Melepas Peserta Kontingen MTQ Maluku TenggaraLANGGUR, LELEMUKU.COM - Wakil Bupati Maluku Tenggara (Malra), Provinsi Maluku, Ir. Petrus Beruatwarin, M.Si melepas kontingen Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-28 Tingkat Provinsi Maluku di Aula Kantor Bupati Baru Jl. Raya Langgur, Debut, Senin (10/06/2019).

Wabup menyatakan pelepasan Kontingen MTQ Malra ini dengan target menampilkan yang terbaik untuk Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu memperoleh Qori dan Qoriah Terbaik, juga bagian dari Syiar Agama untuk senantiasa membumikan Alqur'an.

"Bahwa juara memang target kita, namun bukanlah satu-satunya tujuan mutlak semata, yang utama adalah Syiar Agama," ungkap Wabup Beruatwarin, saat membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara sekaligus melepas 47 orang kontingen MTQ Maluku Tenggara.

Lebih lanjut Beruatwarin mengatakan Maluku Tenggara merupakan satu-satunya kabupaten yang memiliki trend dan catatan prestasi dalam MTQ terbaik di Provinsi Maluku, hal ini tentu menjadi citra positif sekaligus sebagai motivasi dan harus dibuktikan.

"Selain itu dalam berbagai kesempatan sedapat mungkin mengoptimalkan anak-anak generasi kita, karena mereka memiliki potensi yang besar yang menjadi perhatian bagi Kemenag, LPTQ dan tanggung jawab bersama. Olehnya itu Pemerintah Daerah berharapan kontingen senantiasa menjaga nama baik karena para kontingen adalah Duta Daerah dan seluruh masyarakat Malra, menjaga kebersamaan dan kekompakkan Tim, tidak menimbulkan citra negatif," papar Beruatwarin.

Ia juga berpesan kepada kontingen, agar senantiasa jaga kesehatan dari berangkat hingga tiba kembali dengan selamat.

Kegiatan ini sekaligus dilaksanakan bersamaan dengan Halal Bi Halal, Penyerahan Dana Hibah Bantuan Sosial Penyelesaian tunggakan listrik masyarakat kepada PLN Elat, Hibah Sarana Peribadatan secara simbolis.

Selain itu diadakan penyerahan Dana Desa secara simbolis kepada Kepala Ohoi di 11 Kecamatan yang diserahkan Bupati Malra, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Pj. Sekda.

Selain Wabup, hadir pada acara tersebut Pj. Sekda, M. Teslatu, Forkopimda Malra, Pimpinan dan Anggota DPRD, Para Rat, Tokoh Agama, Pimpinan OPD, Pimpinan BUMN/BUMD, Ketua Organisasi Wanita, Para Camat, Kepala Ohoi, Para Peserta Kontingen MTQ Malra dan ASN di Lingkup Pemkab Maluku Tenggara. (DiskominfoMalra)

Thaher Hanubun Pimpin Apel Akbar Pasca Libur Lebaran di Lingkup Pemkab Malra

Posted: 11 Jun 2019 08:19 AM PDT

Thaher Hanubun Pimpin Apel Akbar Pasca Libur Lebaran di Pemkab MalraLANGGUR, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara (Malra), Provinsi Maluku secara berkelanjutan melakukan penegakan disiplin dan tata kelola kinerja disemua organisasi perangkat daerah sehingga pelayanan publik dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Hal ini dilakukan Pemda Malra melalui penyelenggaraan Apel Akbar Pasca Lebaran Tahun 2019 yang dipimpin langsung Bupati Malra, M. Thaher Hanubun di Halaman Kantor Bupati Maluku Tenggara yang baru, Langgur Senin (10/06/2019).

Pada kesempatan tersebut Bupati Hanubun menjelaskan bahwa Apel Besar tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut Surat Menpan No B/26/M.SM.00.01/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H.

"Inti dari surat ini adalah Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur pada Hari ini, Senin, 10 Juni 2019," ujar dia.

Terkait dengan surat Menpan tersebut Bupati Thaher Hanubun memerintahkan Kepala OPD untuk menyampaikan Daftar Hadir untuk dipreoses.

Bupati juga menegaskan bahwa, kepala Perangkat Daerah segera menjatuhkan sanksi hukuman disiplin terhadap ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada hari ini, karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 3 Angka 17 PP 53 Tahun 2010.

Selanjutnya, pada pelaksanaan Apel Besar ke-2 ini, bupati memberikan perhatian terkait beberapa hal diantaranya disiplin yaitu kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Berdasarkan evaluasi masalah utama penegakkan disiplin adalah komitmen penegakan disiplin.

"Faktor lemahnya komitmen disebabkan karena mekanisme dan tata cara penjatuhan disiplin belum dipahami secara baik oleh ASN dan pejabat yang berwenang, lemahnya sistem pengendalian penegakkan disiplin; perlu adanya kebijakan reward terhadap ASN yang berdisiplin dan berkinerja tinggi serta benturan kepentingan terhadap konsisten penjatuhan hukuman disiplin," tegas Bupati Malra. (DiskominfoMalra)

Inilah 30 Pemain Ikuti TC Timnas U-19 Tahap Kedua Menuju Piala AFF U-18

Posted: 11 Jun 2019 08:16 AM PDT

Inilah 30 Pemain Ikuti TC Timnas U-19 Tahap Kedua Menuju Piala AFF U-18CIKARANG, LELEMUKU.COM - Pelatih kepala Tim Nasional U-19, Fakhri Husaini memanggil 30 orang pemain untuk mengikuti pemusatan latihan dan seleksi tahap kedua yang akan berlangsung di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Jabar) pada tanggal 11 hingga 18 Juni 2019.

Dari nama-nama itu, sebagian besar adalah alumni pemain timnas U-16 terdahulu dan juga beberapa diantaranya masuk skuat Garuda Select yang diberangkatkan ke Inggris. Ada 12 nama baru yang dipanggil Fakhri. Menurutnya itu akan memudahkan dirinya untuk melakukan seleksi.

"Saya ingin kembali melihat perkembangan anak-anak setelah mereka lulus di tim U-16 terdahulu dan beberapa anak yang masuk di Garuda Select. Kini usia mereka sudah bertambah dan levelnya tentu meningkat. Tentunya, kedewasaan mereka dalam bermain sepak bola akan berbeda. Itu yang ingin saya lihat di TC dan seleksi tahap kedua ini," jelas Fakhri.

"Mengenai nama-nama baru, saya rasa mereka memiliki potensi. Kalau tidak waspada dan memberikan yang terbaik, pemain lain bisa saja tergantikan. Maka saya katakan, disini siapa pun bisa saja tersingkir apabila tidak menunjukkan kemampuan maksimalnya," tegasnya.

Timnas Indonesia U-19 ini dipersiapkan untuk berlaga pada Piala AFF U-18 pada 5-18 Agustus di Vietnam. Selain itu, Fakhri juga mempersiapkan tim untuk Kualifikasi Piala Asia U-19 2020, September/Oktober mendatang.

30 Nama Pemain Timnas U-19 TC Tahap Kedua: 1. Ernando Ari Sutaryadi - PPLOP Jateng - Kiper; 2. Risky Muhammad Sudirman - Persija - Kiper; 3. Mochamad Yudha Febrian - Barito Putra - Bek Kiri; 4. Muhammad Salman Alfarid - Diklat Ragunan - Center Back; 5. Fadillah Nur Rahman - Diklat Ragunan - Center Back; 6. Komang Teguh - Diklat Ragunan - Center Back; 7. Brylian Negietha Dwiki Aldama - Ssb Gelora Putra Delta - Gelandang Bertahan; 8. David Maulana - Barito Putra - Gelandang Serang

9. Braif Fatari - Persija - Gelandang Serang; 10. Amanar Abdillah - Bhayangkara FC- Wing Kanan/Kiri; 11. Muhammad Fajar Fatur Rahman - ASAD Academy - Wing Kanan/Kiri; 12. Mochammad Supriadi - Persebaya - Wing Kanan/Kiri; 13. Sutan Armando Ondriano Zico - Persija - Depan; 14. Amiruddin Bagus - Barito Putra - Depan; 15. Amiruddin Bagas - Barito Putra - Bek Kanan; 16. Kartika Vedhyanto Putra - PPLOP Jateng - Bek Kanan; 17. Rendy Juliansyah - Gelandang Serang

18. Ahmad Rusadi - Center Back; 19. Hamsa Medari Lestaluhu -Gelandang Serang; 20. Feby Ramzy Wirawan - Madura United - Gelandang Serang; 21. Alfeandra Dewangga Santosa - PPLOP Jawa Tengah - Bek Kiri; 22. Saddam Emiruddin Gaffar - PPLOP Jawa Tengah - Depan; 23. Rafli G.H Kapoh - PSKT Tomohon - Kiper; 24. Evan Nurhirmawan - Bina Putra FC - Center Back, Bek Kiri, Kanan; 25. M Adrian - PPLOP Medan - Center Back.

26. Anrico Auza - PPLOP Medan - Gelandang Serang; 27. Ikhsan Nur Zikrak - PPLOP Padang - Gelandang Serang; 28. Rafie Risky - Semen Padang - Gelandang Serang; 29. Fernando Figo Sahetapy - PS.Tira U18 - Wing Kanan/Kiri; dan 30. Syadiq Aliftah Ramadan - Asifa - Wing Kanan/Kiri. (PSSI)

Polisi Tangkap Pelaku Pencurian di Rumah Juragan Ayam Potong Cinere

Posted: 11 Jun 2019 08:04 AM PDT

Polisi Tangkap Pelaku Pencurian di Rumah Juragan Ayam Potong CinereDEPOK, LELEMUKU.COM - Tim Buser Polsek Limo Polresta Depok, Provinsi Jawa Barat (Jabar) berhasil menangkap pelaku pencurian di rumah Siti Maimunah (49) juragan potong ayam di Jalan Haji Jeman RT. 02/05 No.53, Pangkalan Jatibaru, Cinere, Kota Depok, pada 3 Juni silam. Tersangka berinisial JW ternyata merupakan kenalan dekat korban.

JW berhasil ditangkap anggota Reskrim Polsek Limo dipimpin Kanit Reskrim Polsek Limo Iptu Wasgiyono di kediamannya Jalan Cilobak III, Pangkalan Jati Baru, Cinere, Kota Depok, Senin (10/06/2019) malam.

Kepada petugas, JW  mengaku mencuri untuk bergaya banyak uang saat merayakan Lebaran di kampung halamannya. Uang curian juga digunakan untuk membayar hutang dan foya-foya.

Kini JW ditahan di Polsek Limo, ia pun mengaku khilaf atas perbuatannya yang merugikan korban.

Menurut JW, dia mengenal korban sejak 6 tahun lalu, mulai dari terpuruk hingga menjadi orang yang berhasil memajukan usaha potong ayam di Pasar Pondok Labu Jakarta Selatan. Bahkan korban kerap membantu dirinya setiap kali ada kesulitan.

"Saya sangat menyesal dan khilaf atas perbuatan ini. Sebelum dijebloskan ke dalam penjara setelah ditangkap anggota, Saya terlebih dahulu mencium kaki korban dan meminta maaf atas segala perbuatan karena mencuri di rumahnya," ujarnya

Bapak dua anak yang sehari-hari berkerja sebagai tukang ojek pangkalan di Pasar Pondok Labu ini mengaku mencuri uang sebanyak Rp. 80 juta dari dalam brankas, setelah  merusaknya dengan menggunakan palu dan linggis. Uang  tersebut telah digunakan buat kebutuhan sehari-hari.

 "Uang curian digunakan untuk membayar utang renteng, menebus motor Jupiter Z yang digadai, membayar kontrakan, membayar garasi kontrakan mobil, lalu buat mudik dan bagi-bagi THR ke orangtua sama saudara di kampung halaman," tambahnya.

Setelah melakukan aksinya, JW mengaku terus terbayang rasa bersalah hingga tidak bisa tidur karena menilai perbuatannya sudah dari luar batas kewajaran.

"Ibu Muna (korban) orangnya sangat baik. sampai kebaikannya itu saya salah gunakan lantaran telah dibutakan harus megang uang saat lebaran nanti. Jadi terpaksa mencuri,  tidak ada niat  dan rencana sebelumnya mau mencuri," ungkapnya.

JW mengungkapkan, setiap mengantar jemput korban ke tempat kerja jualan ayam potong di Pasar Pondok Labu, korban kerap menaruh kunci rumah di dalam pot bunga depan teras rumahnya.  "Jadi saya bisa masuk ke dalam rumah dengan cara mengambil kunci yang ditaruh dalam pot bunga. Setelah mengambil uang,  kunci saya kembalikan di dalam pot bunga," tuturnya.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatan JW dikenakan Pasal 363 KUHP tentang pencurian pemberatan, dengan ancaman diatas lima tahun penjara. (HumasPoldaMetro)

Polisi Tangkap 10 Terduga Teroris Jamaah Ansharut Daulah di Gunung Mas

Posted: 11 Jun 2019 08:04 AM PDT

KUALA KURUN, LELEMUKU.COM – Selain penangkapan 15 orang yang diduga sebagai anggota teroris Jaringan Uzla di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Senin (10/06/2019) sore. Pada Senin malam, polisi juga menangkap sejumlah terduga teroris di Kabupaten Gunung Mas.

Menurut informasi yang diterima Lelemuku.com, sekitar 10 orang terduga teroris itu ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor (Polres) Gunung Mas dibawah pimpinan AKBP Yudi Yuliadin dan Kepolisian Sektor (Polsek) Tewah yang dipimpin oleh Ipda Maulana R Al Haqqi di Losmen Triasari, Kompleks Pasar Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas pada pukul 21.00 Wib.

Para terduga teroris yang merupakan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) kemudian diamankan di Polsek Tewah dan dilanjutkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Kalteng guna dilakukan pendalaman oleh penyidik terkait jaringan mereka di provinsi tersebut dan rencana serangan mereka dalam waktu dekat ini.

Sebelumnya pada Senin sore, Tim Anti Teror Detasemen Gegana Satbrimob Polda Kateng mengamankan 15 terduga teroris Jaringan Uzla di sebuah barak kost atau bedakan di Jl.Pinus III 1, Rt 03 Rw 14, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.

15 terduga teroris yang merupakan keluarga tersebut terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa dan 5 anak-anak dengan barang bukti potasium klorat, buku, panci dan sepeda motor.

Identitas para pria diantaranya Abu Naflan atau Ansari, Abu Ismail atau Supriadi, Abu Nia atau Tommy, Ibrahim atau Rahim, Abu Dul Rahman atau M. Riski dan Abdullah. Para wanitanya adalah Aisyah Binti Yamin, Raudatul Jannah Binti Mahrizal bin Mahrijal Asbi, Nuraminah Binti Jamsudin dan Maya Binti Jamsudin. Selanjutnya 5 anak yang ikut diantaranya SA, RS, NF, KA dan R.

Tim Anti Terror yang dipimpin oleh Kompol Rio Vanalewen S.Ik pada pukul 13.oo WIB mempersiapkan diri guna menggrebek Barak 44A yang dimiliki oleh Surani, warga Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut.

Selanjutnya pada pukul 17.05 WIT dengan dipimpin langsung Kapolda Kalteng, Irjen. Pol. Drs. Anang Revandoko, melakukan penangkapan dan penindakan para terduga teroris yang berada dalam barak tersebut. Upaya paksa ini berlangsung tanpa ada perlawanan dari para terduga, sementara kondisi disekitar lokasi kejadian aman dan kondusif. Para teroris kemudian diamankan ke Mako Satbrimob Polda Kalteng Jl. Tjilik Riwut Km. 32 Tangkiling guna dilakukan pengembangan dan penyidikan lebih lanjut. (Albert Batlayeri)

Inilah Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

Posted: 11 Jun 2019 08:03 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COm - Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, pada 10 Mei 2019, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana telah menandatangani Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Peraturan Badan ini bertujuan agar terdapat standar bagi Insansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan," bunyi Pasal 2 ayat (2) Peraturan ini.

Menurut Peraturan ini, Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan di seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Pegawai ASN pada masing-masing instansi.

Adapun kebijakan umum dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, menurut Peraturan ini, dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (PANRB), sedangkan tata cara dan pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan oleh BKN.

Disebutkan dalam Peraturan ini, kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin.

Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah, dan diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh limapersen) dari keseluruhan Pengukuran.

Instrumen Pengukuran pada dimensi kualifikasi bobot penilaian, menurut Peraturan ini adalah: a. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-3 (Strata Tiga); b. Bobot nilai sebesar 20 (dua puluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-2 (Strata Dua); c. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat); d. Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-III (Diploma Tiga); e. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan f. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan di bawah SLTA.

Sementara dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dan  diperhitungkan sebesar 40% (empat puluhpersen) dari keseluruhan Pengukuran.

Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas: a. Diklat Kepemimpinan; b. Diklat Fungsional; c. Diklat Teknis; dan d. Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya.

Instrumen Pengukuran pada diklat kepemimpinan bobot penilaiannya, menurut Peraturan ini, adalah: a. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki; dan b.Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki.

Adapun instrumen Pengukuranp ada diklat fungsional bobot penilaiannya, menurut Peraturan ini adalah: a. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki; dan b.Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki.

Sedangkan instrumen Pengukuran pada diklat teknis paling sedikit 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dengan bobot penilaian sebagai berikut: a. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya; b. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas,dan jabatan fungsional yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya; c. Bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan d. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Untuk instrumen Pengukuran pada seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya dengan bobot penilaian sebagai berikut: a.Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir; b. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam2 (dua) tahun terakhir;

Selanjutnya; c. Bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatanpelaksana yang telah mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan d. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir.

"Keikutsertaan dalam seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya tersebut dibuktikan dengan sertifikat/surat tugas dan sejenisnya," bunyi Pasal 8 ayat (8) Peraturan ini.

Dimensi Kinerja, menurut Peraturan in digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS, dan diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.

Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot, menurut Peraturan ini, penilaiannya adalah: a. Bobot nilai sebesar 30 (tiga puluh) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; b. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan kriteria baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; c. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan kriteria cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) dengan kriteria sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan e. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja 50 (lima puluh) ke bawah dengan kriteria kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Adapun instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut: a. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; b. Bobot nilai sebesar 3 (tiga) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan; c. Bobot nilai sebesar 2 (dua) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;  dan d. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

"Hukuman disiplin yang sebagaimana dimaksud yaitu yang telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir," bunyi Pasal 10 ayat (5) Peraturan ini.

Rumus

Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, menurut Peraturan ini, merupakan jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator.

Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Selanjutnya kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91 –100; b. 81 — 90; c. 71 – – 80; d. 61 — 70; dan e. 60 ke bawah.

Sedangkan sebutan tingkat Profesionalitas sebagaimana dimaksud yaitu: a. Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91 — 100; b. Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81 — 90; c. Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71 — 80; d. Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61 — 70; dan e. Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah.

"Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 22 Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, pada 15 Mei 2019. (Setkab)

Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI Digelar 27 Juli 2019

Posted: 11 Jun 2019 07:48 AM PDT

Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI Digelar 27 Juli 2019JAKARTA, LELEMUKU.COM - Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menetapkan Kongres Luar Biasa (KLB) dilakukan pada 27 Juli 2019. Hal ini setelah PSSI menerima surat FIFA nomor SG/nak/Ini pada 8 Juni 2019 perihal PSSI Statutes revision yang ditandatangani oleh Sekjen FIFA, Fatma Samoura.

Pada KLB ini akan dibahas tiga agenda utama, yakni revisi statuta PSSI, revisi kode pemilihan PSSI, dan memilih anggota baru untuk Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP). Sebelumnya KLB diagendakan digelar pada 13 Juli 2019.

"Perubahan pelaksanaan KLB ini sesuai dengan arahan dari FIFA yang disampaikan ke PSSI melalui surat resminya. PSSI secara intens berkomunikasi dengan FIFA, tak hanya terkait soal KLB, tetapi juga program dan masalah organisasi lainnya," kata Sekretaris Jenderal PSSI, Ratu Tisha Destria.

Lebih lanjut FIFA menjelaskan dalam surat tersebut bahwa saat ini revisi Statuta PSSI dan Kode Pemilihan PSSI masih dalam proses finalisasi. Oleh karena itu, FIFA meminta PSSI agar menyelenggarakan KLB yang telah ditetapkan dengan agenda revisi statuta PSSI, revisi kode pemilihan PSSI, dan penetapan komite pemilihan dan komite banding pemilihan pada akhir Juli atau wal Agustus 2019.

Dengan demikian menindaklanjuti surat PSSI nomor 1486/AGB/244/V-2019 tanggal 2 Mei 2019 perihal Sirkular Komite Eksekutif PSSI, memutuskan KLB dengan agenda yang telah direncanakan akan digelar 27 Juli 2019. Untuk itu sesuai statuta PSSI pasal 30 ayat 3, undangan dan materi kongres akan disampaikan kepada anggota empat minggu sebelum pelaksanaan KLB.

Sementara itu, nominasi nama-nama calon Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan akan diputuskan dalam Rapat Komite Eksekutif PSSI.

Selain itu, FIFA juga menyarankan bahwa Kongres Biasa pada Januari 2020, akan menjadi Kongres Biasa Pemilihan untuk memilih 15 Komite Eksekutif PSSI yang terdiri dari Ketua Umum dan dua Wakil Ketua Umum, serta 12 anggota. Komite Eksekutif baru yang terpilih akan bekerja untuk empat tahun periode sampai tahun 2024. (PSSI)

Nurdin Abdullah dan Andi Sulaiman Hadiri Upacara Hari Pertama Pasca Cuti Lebaran

Posted: 11 Jun 2019 07:48 AM PDT

Nurdin Abdullah dan Andi Sulaiman Hadiri Upacara Hari Pertama Pasca Cuti Lebaran
MAKASSAR, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melaksanakan Upacara Bendera di hari pertama masuk kerja pasca cuti bersama lebaran Idul Fitri di Lapangan upacara Kantor Gubernur Sulsel, Senin (10/06/2019).

Upacara ini dipimpin langsung oleh Gubernur Nurdin Abdullah dan didampingi Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman serta Sekda Abdul Hayat Gani. Ratusan ASN lingkup kantor Gubernur pun terlihat hadir, termasuk para pejabat Eselon.

"Saya pribadi dan Wakil Gubernur menyampaikan selamat merayakan hari raya idul fitri, minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin. Momentum hari raya idul fitri, sebagai momentum untuk kita kembali saling memaafkan, mengukur lebih dalam kesalahan kita dan menyatu kembali", ungkap Nurdin Abdullah.

Nurdin Abdullah juga menyampaikan bahwa ia dan Wagub Andi Sudirman Sulaiman telah 9 bulan memimpin sulsel. Waktu yang dinilai cukup untuk melakukan evaluasi dengan harapan percepatan pembangunan mampu berjalan maksimal.

"Mari kita kerja Profesional, agar langkah kita mendapatkan hasil yang diakui. Akan tetapi jika masyarakat tidak mempercayai kita, akan kehilangan kepercayaan, jangan ada duri dalam daging, menyebar kegaduhan ke masyarakat sedangkan permasalahan itu hadir dari internal kita sendiri, hal itu akan kami evaluasi. Saya dan Wagub tidak ada kepentingan pribadi dalam memimpin Sulawesi Selatan", tegasnya.

Sementara itu, Wagub Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan hal senada.

"Momentum ini menjadikan langkah untuk kita semua dalam niat untuk terus semangat dalam membangun Sulawesi Selatan. Saya dan Pak Gubernur tetap dan akan terus Profesional dalam memimpin Sulawesi Selatan", ujar Andi Sudirman Sulaiman dalam sesi wawancara usai Upacara.

Usai Upacara dilanjutkan dengan halal bihalal sebagai momen saling memaafkan dan mempererat silaturahmi. (HumasSulsel)

Nurdin Abdullah Minta Perangkat Kerja di Pemprov Sulsel Tak Jadi Duri Penghalang

Posted: 11 Jun 2019 07:37 AM PDT

Nurdin Abdullah Minta Perangkat Kerja di Pemprov Sulsel Tak Jadi Duri PenghalangMAKASSAR, LELEMUKU.COM - Gubernur Sulawesi Selatan Prof. HM. Nurdin Abdullah menegaskan kepada seluruh perangkat kerja di Pemerintah Provinsi agar tidak menjadi duri penghalang untuk mewujudkan seluruh program yang diperuntukkan bagi masyarakat Sulsel.

Untuk itu, pada momen usai Idul Fitri ini, Nurdin meminta agar setiap perangkat kerja mengoreksi kinerja di instansi masing-masing.

"Jadi momentum hari raya Idul Fitri ini saya mohon untuk mengkoreksilah sebelum kita mengambil langkah-langkah. Sekali lagi saya tidak ingin punya team work tapi ada duri dalam daging, nggak boleh, nggak boleh itu terjadi ini mengganggu kerja kita, mengganggu, sangat mengganggu," tegas orang nomor satu di Sulsel itu, dalam sambutannya di lapangan upacara Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin, (10/6).

Nurdin menyebutkan, selama sembilan bulan, setiap OPD telah diberikan kesempatan, bersaing membangun sebuah program, bukan terus membangun pemberitaan keliru (hoaks).

"Tetapi serangan begitu kencang, bukan terus mencerca saja. Tetapi bagaimana kita mensolidkan tim kita untuk menuju tujuan yang lebih baik," tegas mantan Bupati Bantaeng 2008-2018 itu.

Pada kesempatan itu, guru besar Unhas ini juga meminta dari lubuk hati yang paling dalam untuk menghentikan penyebaran berita hoaks serta suplai data yang tidak benar.

"Saya berdosa kalau ini salah, tapi saya meyakini bahwa ini benar. Oleh karena itu sekali lagi kalau gentleman datang sama saya pak mohon maaf saya tidak setuju dengan bapak, saya akan tinggalkan Provinsi ini, ngapain kita pertahankan jika hanya merusak pemerintahan ini," ujar Nurdin Abdullah.

Nurdin Abdullah juga menguraikan persoalan dari oknum yang dianggap duri dalam daging tersebut.

"Saya tahu ini persoalan apa. Ini soal kehilangan kenyamanan. Saya dengan pak Wagub tidak mentolerir sebuah langkah-langkah yang keliru apalagi merugikan pemerintah daerah. Mereka sudah kehilangan zona nyaman. Jadi sekali saya berharap saya dan pak Wagub ini jihad pak, 9 bulan kita bersabar tentu saya tidak bisa terus bersabar, karena rakyat yang kita rugikan," tegas alumni Universitas Jepang itu.

Olehnya itu dirinya berharap, seluruh perangkat Pemprov Sulsel agar bekerja secara profesional, tidak ada lagi duri dalam daging.

"Kalau dia tidak menghadap kepada saya. Saya akan berhentikan, Insyaallah. Kami berdua tidak ada kepentingan pribadi, apalagi kepentingan proyek. Nggak ada. Sama sekali nggak ada, saya 10 tahun di Bantaeng nggak ada reputasi bupati yang bermain-main dengan anggaran dan sebagainya," urainya.

Lebih lanjut Nurdin Abdullah, meminta kepada seluruh pejabat dan pegawai di Pemprov Sulsel agar jangan mau dihujat terus oleh rakyat karena pemerintahan yang lemah.

"Saya kira masih banyak orang, 90 persen pegawai yang ada di pemerintahan provinsi ini adalah orang-orang yang memiliki kapasitas, sangat punya qualified, sangat punya integritas, masa harus dikalahkan sama dengan 10 persen itu," pungkasnya disambut tepuk tangan ASN yang menjadi peserta upacara. (HumasSulsel)

Pemprov Paralayang Papua akan Segera Gelar Musyawarah Provinsi

Posted: 11 Jun 2019 07:35 AM PDT

Pemprov Paralayang Papua akan Segera Gelar Musyawarah ProvinsiJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pengurus Provinsi (Pengprov) Paralayang Papua dalam waktu dekat menganggendakan pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov). Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Musprov digelar untuk mengisi komposisi kepengurusan Paralayang yang periodesasinya sudah usai. 

Hal itu disampaikan Ketua Pengprov Paralayang Papua Ruben  Magai, menginteraksi surat KONI Papua terkait berakhirnya masa bhakti kepengurusan Pengprov Paralayang, Senin (27/05/2019) di Jayapura, kemarin.

"Rencana Musprov Paralayang segera akan kami lakukan karena sesuai dengan aturan organisasi maka periodesasi kepengurusan yang sudah selesai harus menyelenggarakan Musda. Kita juga membuka diri bagi siapa saja yang ingin bergabung di Paralayang Papua," kata Ruben.

Masa kepengurusan Pengprov Paralayang Papua dibawah kepemimpinan Ruben Magai,S.IP selama 4 tahun sejak Mei tahun 2015 dan Mei 2019. Musprov Paralayang dijadwalkan berlangsung pada awal bulan Juni 2019 usai perayaan Idul Fitri mendatang.

Menurut Ruben, jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX, Pengprov Paralayang dan KONI Papua memfasilitasi para atlet Paralayang mengikuti latihan berjalan maupun mengikuti sejumlah kejuaraan dalam rangka tes iven.

Pengprov Paralayang, lanjutnya, juga berkoordinasi dengan Pengurus Besar (PB) Paralayang dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolikara menyiapkan venue (tempat penyelenggaraan) PON Paralayang di Bukit Kolengger, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara.

"Kita terus melakukan koordinasi terkait penyiapan venue Paralayang di Tolikara. Kita harapkan dengan penyelenggaraan PON di Tolikara dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan Cabor Paralayang dan ekonomi bagi Pemkab Tolikara," kata Ruben.

Mantan anggota Dewan Provinsi Papua itu mengemukakan bahwa Cabor Paralayang memiliki daya tarik tersendiri karena berpotensi mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi kabupaten kota yang ingin mengembangkan olahraga ini melalui iven Sport Tourism (olahraga pariwisata).

"Cabor Paralayang menjadi daya tarik tersendiri. Karena potensi ekonominya cukup tinggi apabila dikembangkan sebagai olahraga pariwisata.  Setiap kabupaten dan kota yang mengembangkan olahraga ini pasti kita dukung," ujarnya.

Dicontohkan pengembangan olahraga Paralayang di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Bali menggunakan konsep Sport Tourism ternyata berdampak positif dan menambah penerimaan PAD di kedua provinsi itu.

"Contoh di Jawa Barat dan Bali berhasil mengembangkan olahraga ini dan menambah PAD mereka. Di Bali setiap wisatawan membayar  1 juta rupiah untuk menggunakan jasa operator Paralayang,"ungkap Ruben.

Mengenai potensi di Papua, Ruben Magai optimis bila Cabor Paralayang dikembangkan dengan baik dapat menjadi salah satu potensi pariwisata dan menghasilkan PAD bagi kabupaten dan kota di bumi Cenderawasih. (DiskominfoPapua)

Polres Metro Bekasi Kota Amankan Dua Pembobol Ruko di Pondok Melati

Posted: 11 Jun 2019 07:32 AM PDT

Polres Metro Bekasi Kota Amankan Dua Pembobol Ruko di Pondok MelatiBEKASI, LELEMUKU.COM - Petugas Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Metro Bekasi Kota, Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengamankan dua pembobol rumah toko (ruko) Resto de Yudis di Jalan Raya Hankam RT 01 RW 05, Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondokmelati, Kota Bekasi.

Menurut Kepala Sub Bagian Humas Polres Me, Kompol Erna Ruswing Andari, kedua tersangka, Samakin (51) dan Weli (35) tak berkutik saat ruko telah dikepung oleh massa yang memergoki aksi mereka setelah membobol pintu bangunan milik Eem Widianingsih (51) pada Selasa (21/05/2019) lalu.

"Mereka masuk ke tempat usaha korban dengan merusak gembok pintu menggunakan perkakas linggis," kata Kompol Erna, Selasa (11/06/2019).

Kompol Erna mengatakan, saat di dalam kedua pelaku leluasa menggasak dua unit ponsel dan uang tunai Rp 315.300. Rupanya saat pelaku akan melarikan diri, warga telah mengepung ruko tersebut sehingga mereka melarikan diri dengan melompat dari lantai dua. Akan tetapi upaya tersangka untuk melarikan diri nyatanya gagal.

"Saat membobol ruko korban, tanpa mereka sadari ada warga yang memergoki aksi mereka. Saksi kemudian mengajak warga lain untuk mengepung dan menunggu mereka keluar ruko," kata Kompol Erna. 

Kepada polisi, tersangka mengaku baru pertama kali membobol bangunan milik warga. Namun polisi tidak mempercayainya karena mereka dibekali peralatan yang biasa dipakai komplotan pembobol rumah.  Selain menyita dua buah linggis, polisi juga menyita barang bukti berupa dua ponsel dan uang tunai korban serta sebuah sepeda motor Honda Vario bernopol B 4829 TTL milik tersangka.

Adapun sebelum membobol rumah korban, tersangka lebih dulu memetakan lokasi kejadian dan setelah dirasa aman mereka akan beraksi. "Akibat perbuatannya tersangka dijerat Pasal 363 KUHP tentang ancaman penjara di atas lima tahun," kata Kompol Erna.(HumasPoldaMetro)

Kelompok HAM di Seoul Temukan Lokasi Eksekusi Warga di Korea Utara

Posted: 11 Jun 2019 07:23 AM PDT

Kelompok HAM di Seoul Temukan Lokasi Eksekusi Warga di Korea UtaraSEOUL, LELEMUKU.COM - Satu kelompok hak asasi manusia (HAM) dari Korea Selatan pada hari Selasa (11/06/2019) mengatakan telah mengidentifikasi ratusan tempat di mana para saksi mata mengklaim Korea Utara melakukan eksekusi terbuka dan pembunuhan di luar hukum sebagai bagian dari penggunaan hukuman mati yang sewenang-wenang dan agresif yang dimaksudkan untuk mengintimidasi warganya.

Kelompok Kerja Keadilan Transisi yang berbasis di Seoul mengatakan penelitiannya didasarkan pada wawancara dengan 610 pembelot Korea Utara selama empat tahun yang membantu menemukan tempat-tempat tersebut dengan citra satelit.

Kelompok itu tidak mengungkapkan lokasi pasti dari 323 tempat tersebut karena khawatir Korea Utara akan merusaknya, tetapi mengatakan 267 di antaranya berada di dua provinsi timur laut dekat perbatasan dengan China, daerah di mana sebagian besar pembelot yang berpartisipasi dalam studi tersebut berasal.

Eksekusi publik yang dilakukan oleh rezim Korea Utara cenderung dilakukan di dekat sungai, di lapangan dan di perbukitan, dan juga di lahan pasar dan kompleks sekolah – tempat-tempat di mana penduduk dan anggota keluarga dari mereka yang dihukum sering dipaksa untuk menghadiri pembunuhan, kata laporan itu, untuk memberikan rasa takut penduduknya. (VOA)

Amazon Geser Apple dan Google dari Peringkat Merek Paling Bernilai di Dunia

Posted: 11 Jun 2019 07:20 AM PDT

Amazon Geser Apple dan Google dari Peringkat Merek Paling Bernilai di Dunia LONDON, LELEMUKU.COM - Amazon, perusahaan retail raksasa AS, menggeser posisi penguasa teknologi Apple dan Google, sebagai merek paling bernilai di dunia, menurut hasil sebuah survei di Inggris, Selasa (11/06/2019).

Dilansir kantor berita AFP, nilai merek Amazon melonjak 52 persen menjadi $315 miliar, kata lembaga riset pasar global, Kantar, dalam laporannya, 2019 100 Top BrandZ.

Amazon melesat ke posisi puncak dari peringkat ketiga mengalahkan Google, yang sebaliknya turun ke peringkat ketiga dari nomor satu. Sedangkan Apple bertahan di peringkat kedua.

Didirikan oleh Jeff Bezos di garasi rumahnya pada 1994, raksasa retail yang bermarkas di Seattle itu naik ke posisi puncak karena serangkaian akuisisi bisnis penting, layanan konsumen yang mumpuni, dan model bisnis yang menciptakan pasar baru, ujar Kantar dalam kata pembuka laporan.

"Serangkaian akuisisi pintar yang dilakukan Amazon, yang menghasilkan aliran pendapatan baru, penyediaan layanan konsumen yang luar biasa, dan kemampuan untuk tetap terdepan dibanding para kompetitornya dengan menyediakan ekosistem produk dan layanan yang sangat beragam, membuat Amazon terus mempercepat pertumbuhan nilai mereknya," kata Kantar.

Lembaga yang dimiliki oleh grup periklanan Inggris, WPP, menambahkan bahwa Amazon "hampir tidak menunjukkan tanda-tanda" penurunan pertumbuhan nilai.

Jajaran sepuluh perusahaan dengan nilai valuasi merek teratas masih didominasi oleh perusahaan Amerika Serikat. Apple memiliki nilai valuasi $309,5 miliar, Google $309 miliar, dan Microsoft $251 miliar.

Perusahaan pembayaran, Visa, memiliki valuasi nilai terbesar kelima dengan hampir $178 miliar, sedangkan jejaring sosial Facebook berada di posisi keenam dengan hampir $159 miliar.

Untuk pertama kalinya, Alibaba mengalahkan Tencent sebagai merek China paling berharga. Pemimpin e-commerce Alibaba berada di urutan ketujuh dengan $131,2 miliar atau naik dua peringkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan Tencent turun tiga peringkat ke urutan delapan dengan $130,9 miliar.

Sering dengan meningkatnya peran Asia, 23 dari 100 merek global adalah perusahaan Asia, termasuk 15 dari China. (VOA)

Lipiyus Biniluk Ungkap Syukur Lancarnya Pilpres dan Pileg di Tanah Papua

Posted: 11 Jun 2019 07:18 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pendeta Lipiyus Biniluk, M.Th yang juga merupakan Ketua Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) Provinsi Papua mengungkapkan rasa syukurnya atas pelaksanaan pilpres dan pileg di Tanah Papua yang berjalan dengan aman dan damai, Selasa (11/06/2019).

Kepada pers usai melaksanakan kegiatan Cofee Morning bersama kapolda Papua yang diwakili Wakapolda Papua, Brigjen Pol Drs. Yakobus Marjuki dan Kominda, KPU, Bawaslu, Tokoh Agama, serta Tokoh Masyarakat di Mapolda Papua, Pdt.Lipiyus Biniluk, M.Th mengatakan, secara umum pesta demokrasi yang telah dilaksanakan pada tangal 17 april 2019 lalu berjalan dengan aman dan damai.

"Kita harus bersyukur bersama bahwasanya pesta demokrasi di papua berlangsung dengan aman", tutur Pdt. Lipiyus Biniluk, M. Th.

Lanjutnya, complain atau ketidakpuasan dari masing-masing tim sukses pasangan calon baik itu dari tim sukses calon presiden dan wakil wakil presiden maupun tim sukses dari calon legislative agar disampaikan ke wadah yang ada yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ia menyatakan FKUB Papua menilai bahwa Bawaslu telah bekerja dengan maksimal dan sedang mengakomodir secara baik beberapa temuan pasca pemilu 2019 di beberapa kabupaten dan kota dan itu akan diselesaikan sesuai dengan aturan main dari Bawaslu itu sendiri.

"Kami tokoh – tokoh agama selalu mendukung dalam doa agar, Bawaslu melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan main yang ada. Jika Bawaslu melaksanakan tugasnya dengan baik, maka masyarakat pasti merasa senang", ungkap Pdt Biniluk.

Ketua FKUB Papua itu juga menambahkan, masyarakat yang ada di Papua jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang provokatif. Jika ada orang yang tidak jelas membawa isu – isu yang tidak benar dari luar Papua ataupun dari dalam Papua sendiri dengan maksud untuk mengacaukan Papua.

Ia menegaskan untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk ditindak lanjuti agar tanah papua tetap rukun dengan ciri khas kerukunan antar umat beragamanya. (HumasPoldaPapua)

Satgas Wanara Sakti Gelar Halal Bihalal Keliling Lintas Sektoral di Entikong

Posted: 11 Jun 2019 06:54 AM PDT

Satgas Wanara Sakti Gelar Halal Bihalal Keliling Lintas Sektoral di EntikongENTIKONG, LELEMUKU.COM - Komandan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonif Mekanis 643/Wanara Sakti, Mayor Inf Dwi Agung Prihanto di dampingi para staf Satgas, melaksanakan Halal Bihalal keliling dengan mendatangi tiap-tiap instansi vertikal dan daerah di wilayah Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat pada Selasa (11/06/2019). 

Komandan Satgas Pamtas Yonif 643/Wns Mayor Inf Dwi Agung Prihanto menjelaskan, kegiatan Halal Bihalal sebagai momen untuk saling bermaaf-maafan dan juga mempererat silaturahmi serta menjalin kerukunan antar sesama umat beragama di wilayah perbatasan. 

"Instansi-instansi yang berada di Entikong ini adalah mitra Satgas di perbatasan, mungkin selama ini ada tindakan kami yang menyinggung dan tidak mengenakan hati, untuk itu masih dihari yang Fitri ini kami menyambangi tiap-tiap instansi untuk bersilahturahmi, saling memaafkan satu sama lain. Karena menjaga perbatasan adalah tanggung jawab bersama. Koordinasi dan silahturahmi menjadi penting agar tugas bersama ini berjalan dengan lancar," tambah Dansatgas. 

Tampak penuh keakraban dan kekeluargaan dalam pelaksanaan Halal Bihalal yang di lakukan oleh Dansatgas. Selain itu juga, Halal Bihalal ini sebagai sarana untuk memperkuat koordinasi antara Satgas Yonmek 643/Wns dengan lintas instansi di perbatasan. 

"Kita juga menyambangi bagi masyarakat dan ASN yang non muslim, karena di perbatasan semua sama karena tugas kita menjaga keutuhan wilayah NKRI," pungkas Dansatgas. (Pendam12)

Rayakan Pentakosta, Lukman Saifuddin Ajak Umat Kristen Rawat Keberagaman dan Keharmonisan

Posted: 11 Jun 2019 06:54 AM PDT

Rayakan Pentakosta, Lukman Saifuddin Ajak Umat Kristen Rawat Keberagaman dan KeharmonisanMANADO, LELEMUKU.COM - Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin mengajak kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia dan masyarakat di Sulawesi Utara (Sulut) pada khususnya untuk terus merawat keberagaman dan kehidupan harmonis antar sesama demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Agama saat membuka acara Perayaan hari Pentakosta Nasional Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI), yang dilaksanakan di Pantecostal Center, Kota Manado, Provinsi Sulut pada Selasa (11/06/2019).

"Syukur saya bisa hadir dalam kegiatan ini, secara langsung ingin manyampaikan terima kasih sebesarnya kepada PGPI yang telah meningkatkan kualitas agama dan iman umat Kristen di Indonesia," ucap Menag Saifuddin saat mengawali sambutan.

Dilanjutkannya, PGPI terus  membantu pemerintah dalam mengaktulisasikan nilai agama, meningkatkan harkat dan martabat manusia. Menag mengajak umat Kristiani untuk terus bersyukur  dalam momentum merayakan hari Pentakosta nasional dimana gerakan Pentakosta merupakan misi baik berkembang menaungi 83 sinode gereja demi menjaga keutuhan NKRI.

"Nilai  Keagaman, kemanusiaan dan kebangsaan yang dibangun oleh anggota PGPI sesuai untuk merespon suasana global. Penting merawat keberagaman, mari terus jaga bersama, PGPI berada di garda terdepan untuk menjaga NKRI, saling membimbing menuju jalan kedamaian," ujar Menteri.

Rayakan Pentakosta, Lukman Saifuddin Ajak Umat Kristen Rawat Keberagaman dan KeharmonisanMenteri berterima kasih Pimpinan PGPI memberi diri dengan sungguh untuk meneduhkan setiap situasi kehidupan dalam masyarakat yang begitu beragam.

"Semua Umat harus saling mencintai bukan membenci, teruslah tebarkan kasih yang menjunjung tinggi harkat dan martabat. Gunakan media sosial dengan bijak, menggunakan akhlak," ujar Menteri

Dilanjutkannya, Kementerian Agama terus mensosialisikan moderasi beragama, karena dipahami agama hakekatnya moderat atau tidak ekstrim. Karena Tuhan menurunkan agama untuk manusia, harus pahami agama dengan benar jangan terjerumus pada pemahaman yang berlebihan.

"Waspadai esktrimitas, Pahami dan amalkan nilai agama, jaga dengan baik dalam jalur moderat, tidak ke kiri dan ke kanan, Sehebat apapun ilmu kita dibidang apapun , tapi tidak dibekali pemahaman agama yang moderat serta terlalu ekstrim akan menjadi kontraduktif dalam kehidupan masyarakat,"ujarnya.

Semua organisasi agama harus mempunyai pemahaman sama, hindari pemahaman ekstrim. Menteri mengajak terus bumikan nilai agama dengan pendekatan hati penuh rasa.Penuhi kehidupan dan media sosial dengan hal positif, gunakan akal sehat. Miliki empati, toleransi, mau dan mampu saling menghormati perbedaan. Jadilah teladan untuk saling menopang bagi sesama. Menutup sambutan Menteri Agama menyampaikan selamat merayakan hari Pentakosta, mari terus berjuang dan berdoa agar kedamaian selalu ada di Indonesia, senantiasa dijaga dari perpecahan dan tetap merawat persatuan dan kesatuan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw mewakili Gubernur Olly Dondokambey,  menyampaikan kepada Menteri Agama bahwa  Sulut  selalu Kondusif, Harmoni, Roh Kudus Selalu Hadir menjaga Sulawesi Utara.

Gubernur Selalu berusaha menciptakan kehidupan harmonis antar umat, Gubernur memberikan perhatian khusus dengan memberi asuransi bagi tokoh-tokoh religi di Sulut dengan memberikan asuransi kecelakaan dan kematian. Wagub juga menyampaikan terima kasih atas sumbangan pikiran dari PGPI yang sangat bermanfaat bagi Sulut untuk menciptakan kehidupan yang damai.

Hadir dalam acara terasebut ketua umum PGPI, Pendeta Jacob Nahuway, Dirjen Bimas Kristen Kementrian Agama RI, ketua sinode GPDI Pendeta Ivonne Awuy, para anggota PGPI se Indonesia.(HumasSulut)

Yuni Wonda Pimpin Upacara Penerimaan 4 Mantan KSB Puncak Jaya ke Pangkuan NKRI

Posted: 11 Jun 2019 06:35 AM PDT

Yuni Wonda Pimpin Upacara Penerimaan 4 Mantan KSB Puncak Jaya ke Pangkuan NKRIMULIA, LELEMUKU.COM - Empat mantan anggota kelompok separatis bersenjata (KSB) atas nama Talengga Gire atau Weginus Gire beserta tiga orang rekannya antara lain Piningga Gire (25), Tekiles Tabuni (30) dan Perengga (27) pada Selasa (11/06/2019) resmi kembali ke pangkuan NKRI.

Hal tersebut ditandai dengan upacara resmi yang berlangsung di Lapangan Upacara Roh Kudus Jl. Papua, Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua.

Bertindak selaku Insfektur Upacara (Irup) adalah Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda S.Sos, S.IP, MM, sedangkan Komandan Upacara adalah Pasi Pers Kodim 1714/PJ, Kapten Czi Ferdian Nuary. Upacara ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Puncak Jaya Denias Geley S.Sos,M.Si, Dandim 1714/PJ Ltk Inf Agus Sunaryo, Kapolres Puncak Jaya AKBP Ari Purwanto SIK, Para Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Toko Masyarakat lainnya. Sedangkan peserta upacaranya meliputi ASN Puja, unsur Masyarakat dan unsur TNI/Polri. Upacara ini juga disaksikan pula oleh ratusan warga masyarakat Mulia yang antusias menonton dari pinggir lapangan.

Dalam sambutannya Bupati Wonda juga menghimbau kepada semua kelompok separatis bersenjata di wilayah Puncak Jaya untuk segera kembali kepangkuan NKRI.

"Saya menghimbau kepada semua masyarakat Puncak Jaya untuk selalu berdoa agar wilayah Puncak Jaya selalu aman dan agar semua warga dan para tokoh yang masih berseberangan dengan NKRI segera kembali kepangkuan NKRI, karena Papua sudah merdeka dalam bingkai NKRI," ujar dia.

Menurut Bupati Wonda, tujuan pelaksanaan upacara ini adalah untuk mengumumkan kepada warga Puja bahwa pemerintah kabupaten (pemkab) secara resmi telah menerima saudara-saudara yang semula tergabung dalam kelompok separatis bersenjata. Saat kembali ke pangkuan NKRI, mereka akan menjalani kehidupan normal sebagai masyarakat biasa. Hal ini ungkap Bupati Wonda juga membantah isu hoax yang mengatakan bahwa informasi penyerahan diri anggota KSB ke NKRI ini adalah informasi bohong atau rekayasa.

"Tersebar isu bahwa senjata yang diserahkan adalah senjata rusak yang tidak berfungsi, karena itu kita laksanakan secara resmi di muka umum disaksikan oleh seluruh warga masyarakat. Kita akan menembakkan senjata ini untuk membuktikan bahwa ini adalah standar militer dan berfungsi dengan baik. Warga masyarakat banyak yang mengenal saudara-saudara kita ini dan bagaimana sepak terjangnya selama bergabung dengan KSB jadi tidak ada rekayasa," ujar Yuni Wonda menjelaskan.

Bupati juga menyatakan bahwa mereka akan diarahkan untuk mendapatkan pekerjaan dan akan disesuaikan dengan kemampuan dan tingkat pendidikannya, mereka juga akan dibangunkan rumah dari program pemerintah yaitu pembangunan rumah rakyat.

Dalam rangkaian upacara tersebut ditandai dengan penyerahan satu pucuk senjata api (senpi) jenis Mouser dengan nomor senjata 323R berserta 3 butir Munisi Kaliber 7.62 mm, yang menurut pengakuan Talengga bahwa senjata tersebut adalah hasil rampasan pada saat aksi penyerangan Polres Karubaga, Kabupaten Tolikara pada tahun 2013.

"Saya selaku kepala daerah ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak TNI dan Polri yang bertugas di wilayah Puncak Jaya telah berhasil membawa turun salah satu tokoh KSB beserta tiga orang rekannya kembali ke pangkuan NKRI dan menyerahkan satu pucuk senjata jenis Moser dan 3 butir munisi aktif," ujar dia.

Yuni Wonda Pimpin Upacara Penerimaan 4 Mantan KSB Puncak Jaya ke Pangkuan NKRIUpacara juga ditandai dengan penandatanganan surat ikrar kembalinya Telengga dan 3 rekannya ke pangkuan NKRI dengan disaksikan oleh para pejabat Puncak Jaya. Saat ditanya wartawan, ia menyatakan alasannya kembali ke NKRI akibat rasa rindu ke kampung halaman dan keinginan untuk hidup normal.

"Saya sudah lama ingin kembali ke kampung sebagai warga NKRI dan hidup sebagai masyarakat biasa. Baru sekarang saya bisa menyerahkan diri setelah kenal dengan anggota TNI. Saya punya anak 13 orang dari empat istri, itu siapa yang mau jamin hidup mereka? Makanya saya harus kembali supaya saya bisa kasi makan mereka," ujar dia.

Talengga juga mengaku bahwa selama ini merasa ditipu oleh Goliat Tabuni yang mengangkat dirinya sebagai ajudan resminya.

"Karena keberhasilan merebut senjata milik aparat keamanan NKRI maka saya diberi kedudukan sebagai pengawal panglima Jendral Goliat Tabuni, Panglima TPN/OPM wilayah Puncak Jaya. Ini adalah senjata pegangan saya sendiri, bukan punya orang lain. Tapi saya belum pernah gunakan untuk menembak orang. Katanya tidak lama lagi Papua akan merdeka, dan kalau Papua Merdeka kalian akan menjadi pejabat tinggi. Tapi itu semua tipu-tipu saja, sedangkan warga yang di kampung, di kota mereka hidup tenang tidak seperti kami di hutan menderita," kata Talengga.


Kegiatan upacara ditutup dengan doa yang dibawakan oleh Wakil Ketua Klasis GIdI di Puncak Jaya.

Sementara itu Dandim Letkol Inf Agus Sunaryo mengatakan bahwa ini adalah salah satu wujud keberhasilan pembinaan dan pendekatan teritorial yang dilakukan oleh TNI kepada Rakyat. Keberhasilan ini telah melalui proses yang panjang dan akan memotivasi seluruh anggota agar lebih giat lagi melaksanakan pendekatan dan pembinaan kepada rakyat, namun tetap tingkatkan kewaspadaan.

"Kami berharap seluruh Saudara -saudara kita yang masih berseberangan dengan NKRI segera kembali dan bergabung dengan NKRI untuk sama-sama membangun daerah dan negara terutama agar anak-anak kita generasi Papua dapat disiapkan untuk merahi masa depan yang lebih baik di masa mendatang," ungkap dia.  (Pendam17)

Peduli Terhadap Akses Jalan Rusak, Babinsa Bantu Warga Hualoy Timbun Jalan

Posted: 11 Jun 2019 06:34 AM PDT

Peduli Terhadap Akses Jalan Rusak, Babinsa Bantu Warga Hualoy Timbun JalanPIRU, LELEMUKU.COM - Peduli dengan kondisi jalan di desanya, Babinsa Desa Hualoy, Kopda M. Lestaluhu yang merupakan anggota Koramil 1502-08/ Kairatu membantu warga melaksanakan penimbunan gorong-gorong Jembatan Waikaka pasca terjadinya penurunan badan jalan atau longsor yang diakibatkan oleh cuaca buruk dan faktor hujan yang berintensitas tinggi di Jembatan Waikaka, Desa Talla, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku pada Selasa (11/06/2019).

Babinsa Hualoy Kopda M. Lestaluhu secara spontan membantu masyarakat yang sedang memperbaiki jalan, menimbun serta meratakan gorong-gorong yang longsor. Karena sebagai aparat teritorial dituntut harus selalu peduli dan peka dengan persoalan yang dihadapi masyarakat, utamanya terhadap desa binaannya.

Menurutnya, jalan merupakan fasilitas umum yang juga digunakan sebagai akses perekonomian warga yang harus dipelihara dan dijaga untuk kenyamanan pengguna jalan sehingga tidak mengganggu pengguna jalan.

"Ini sudah menjadi tugas kami sebagai Babinsa yang selalu senantiasa untuk membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan kapanpun dan dimanapun sehingga demikian kemanunggalan TNI-Rakyat dapat selalu terjaga", tandasnya. (Penrem151)