Priceprice.com Promosi Cara Dapatkan Mudik Nyaman dengan Mobil Baru |
- Priceprice.com Promosi Cara Dapatkan Mudik Nyaman dengan Mobil Baru
- Abdul Ghani Kasuba Sampaikan LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Periode 2014 - 2019
- Abdul Ghani Kasuba Hadiri Pemilu Run 2019 di Taman Nukila Ternate
- Mathias Alubwaman Ajak Semua Pihak Dukung Integritas Pemilu di Kepulauan Tanimbar
- Salmin Janidi Buka Forum Perangkat Daerah (FPD) dan Musrenbang Maluku Utara
- Bawaslu Jadikan HUT ke 11 Sebagai Lembaga Penyukses Pemilu 2019
- WHO Ungkap Wabah Ebola di Demokratik Kongo Belum Darurat
- Muhammad Roem Apresiasi Bantuan Pemprov Sulsel ke 24 Kabupaten dan Kota di Sulsel
- Jepang dan Sulawesi Selatan Kerjasama di Sektor Budidaya Perikanan
- Donald Trump Ingin Kirim Migran ke Kota-kota Suaka di Amerika Serikat
- Pimpin Montgomery, Sadaf Jaffer jadi Muslimah Pertama yang Menjabat Walikota di Amerika
- Komnas HAM dan Tokoh Masyarakat Serukan Pemilu 2019 yang Damai
- BPBD Masih Mendata Kerusakan Pasca Gempa Bumi di Sulawesi Tengah
- Dewi dan Dedi Jadi Program Baru Joko Widodo - Ma'ruf Amin
- Bila Menang Pilpres 2019, Prabowo Subianto dan Sandi Uno Janji Tidak Ambil Gaji
- Prabowo Nilai Ekonomi RI Salah Arah, Karena para Presiden Sebelum Jokowi
- Laporan Penyeludupan Wanita dari Pakistan Melalui Perjodohan Ilegal Dibantah China
- Kandidat Presiden AS, Cory Booker Awali Kampanye di New Jersey
- 5 Orang Tewas Saat Demonstrasi Pembunuhan Supir Tuktuk di Mogadishu, Somalia
- Donald Trump Bantah Ampuni Pejabat Karena Menutup Perbatasan AS - Meksiko
- WNI di Amerika Serentak Memilih Secara Serentak
- Dorong Partisipasi Buruh Migran, Konjen di HK Serukan Majikan “Pinjamkan” Dokumen
| Priceprice.com Promosi Cara Dapatkan Mudik Nyaman dengan Mobil Baru Posted: 14 Apr 2019 12:21 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Tidak terasa bulan suci Ramadhan akan segera tiba. Banyak masyarakat Indonesia yang bersiap-siap untuk mudik ke kampung halaman masing-masing. Ada banyak alat transportasi untuk mencapai kampung halaman baik melalui laut, darat dan udara seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, bus, mobil pribadi dan sepeda motor.Infrastruktur jalan darat yang semakin berkembang dengan adanya jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera serta naiknya harga tiket pesawat, membuat banyak masyarakat lebih tertarik untuk mudik menggunakan moda transportasi darat seperti mobil pribadi. Untuk bisa mudik secara aman dan nyaman, kita harus perhatikan kelayakan dari kendaraan pribadi kita masing-masing. Sebelum berangkat untuk mudik, bawa kendaraan pribadi kita ke bengkel atau tempat service untuk dilakukan pengecekan secara menyeluruh. Namun, apabila kita ada rejeki berlebih dan kebetulan berniat untuk membeli mobil baru, saat ini adalah waktu yang tepat untuk membeli kendaraan yang baru. Sehingga kita memasuki bulan Ramadhan, plat nomor dan STNK dari mobil baru kita sudah bisa kita gunakan. Adapun sebelum melakukan pembelian mobil, ada baiknya kita melakukan research terlebih dahulu agar bisa sesuai dengan dana dan spesifikasi yang kita inginkan. Agar lebih mudah untuk pengecekan tersebut, kita bisa menggunakan situs pembanding harga yang sudah banyak ada di Indonesia. Salah satu situs pembanding harga yang terbaik adalah priceprice.com. Di sini, pengguna internet dapat membandingkan beragam harga produk yang dijual melalui satu website saja. Mulai dari telepon genggam, mobil, motor, oven, penyedot debu, kosmetik, baju dan masih banyak lagi. "Bahkan informasi detail atau spesifikasi produk juga dapat dilihat di sini. Pengguna tinggal memasukkan nama produk tertentu dan secara otomatis akan muncul daftar harga termurah hingga paling mahal dari beragam penjual online (baik perusahaan e-commerce maupun penjual individu). Selain itu, terdapat fitur penting lainnya yang cukup membantu untuk mendapatkan informasi produk lebih jauh, seperti forum diskusi dan ulasan produk," kata PR Priceprice, Rifky Andhika dalam rilis media pada Selasa (09/04/2019). Melalui layanan ini, pengguna bisa mengetahui tentang pengalaman pengguna lain tentang suatu produk tertentu. Situs ini juga menyajikan artikel mengenai produk-produk terbaru dan juga voucher diskon belanja. Jadi, pengguna selain mendapatkan informasi produk lebih mendalam, juga bisa berbelanja dengan lebih terjangkau. Dengan adanya situs tersebut, memilih mobil baru yang nyaman untuk digunakan pada saat mudik akan lebih mudah. (priceprice) |
| Abdul Ghani Kasuba Sampaikan LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Periode 2014 - 2019 Posted: 14 Apr 2019 11:49 AM PDT  SOFIFI, LELEMUKU.COM - Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Ghani Kasuba, menyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Masa Jabatan 2014 – 2019, melalui Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun 2019 DPRD Provinsi Maluku Utara, pada Kamis (04/04/2019) di ruang rapat paripurna kantor DPRD Maluku Utara. Dalam penyampaiannya, Gubernur mengurai bahwa pertumbuhan PDRB Provinsi Malut telah menunjukan perkembangan yang positif, walaupun kadang masih mengalami perkembangan fluktuasi, namun menurutnya cenderung meningkat. Berdasarkan harga konstan, di tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sebesar 5,09%, ditahun 2015 naik menjadi 6,10% namun sempat mengalami penurunan di tahun 2016 yakni sebesar 5,77%. Kemudian ditahun 2017 - 2018 kembali mengalami kenaikan di angka 7,67% - 7,69%. "Membaiknya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dalam waktu dua tahun terakhir ini (tahun 2017-2018) disebabkan karena dari sisi produksi, yakni kinerja sektor pertambangan dan industri pengolahan, serta jasa lainnya tumbuh meningkat secara signifikan, kemudian dari sisi pengeluaran terjadinya peningkatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kinerja ekport membaik, meningkatnya penambahan modal tetap (PMTB), serta peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah," terang Gubernur. Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, Gubernur mengatakan pada tahun 2014 – 2018 realisasi APBD mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,75%. Kontribusi PAD untuk APBD sendiri sebesar 12,25% dengan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan, dengan memprioritaskan pos-pos yang bersifat wajib, seperti belanja pegawai, barang dan jasa, belanja modal, dan belanja penyelenggaraan pembangunan guna melindungi dan meningkatkan kehidupan masyarakat, khususnya dalam bentuk pelayanan dasar. "Pada tahun 2014 kita mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), ditahun 2015 masih dalam posisi yang sama, namun ditahun 2016 kita meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan ditahun 2017 kembali ke posisi WDP" jelas Gubernur. Menurutnya, saat ini Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus melakukan upaya-upaya dalam menggenjot peningkatan/pertumbuhan ekonomi, seperti; penyesuain tarif pajak dan retribusi daerah sesuai kondisi pasar, yang diimbangi dengan perbaikan fasilitas pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, memberikan inisiasi kepada SKPD agar mengoptimalkan barang milik daerah yang menjadi wewenangnya, mendorong kinerja BUMN/Perusda, maupun SKPD untuk melakukan optimalisasi pendapatan sesuai kewenangan, serta melakukan efiseinsi belanja agar program-program kedepan lebih terarah dan tepat sasaran. "Lima tahun berselang, kita semua secara bahu membahu membangun Maluku Utara, meskipun dengan keterbatasan dan permasalahan yang dihadapai, berbagai target pembangunan dapat kita laksanakan, dan beberaapa indikator pembangunan dapat dicapai. Segenap keberhasilan dan kesuksesan yang telah kita raih ini merupakan buah hasil kerja keras dan kemitraan yang terbangun secara baik, dengan eksekutif dan legislatf, serta kerjasama seluruh elemen masyarakat Maluku Utara yang harus disyukuri bersama sebagai angerah dari Allah SWT." Pungkas Gubernur. Sementara itu, Pimpinan DPRD Provinsi Malut, dalam hal ini Wakil Ketua, Ishak Naser, pada kesempatan tersebut, mengatakan bahwa secara substansial, LPKJ Akhir Tahun Anggaran yang telah disampaikan oleh Gubernur Malut sangat penting, dengan tujuan untuk memberikan gambaran kepada publik tentang tingkat keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan serta efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu, Ishak juga menyinggung soal momen penting dalam sejarah demokrasi kita yang sudah didepan mata, yakni Pemilihan Umum. "Saat ini kita telah memasuki proses penyelenggaraan Pemilu, yang akan dilaksanakan 17 April 2019, harapan kita tentunya agar seluruh proses penyelenggaraan Pemilu ini dapat berjalan dengan aman, lancar dan berhasil sesuai jadwal. Karena ini menjadi tanggungjawab kita semua, seluruh masyarakat bersama-sama tetap menjaga suasana yang kondusif, sehingga apa yang kita harapkan bisa terwujud" ujar Ishak. Hadir dalam Rapat Paripurna tersebut, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Malut, Wakil Gubernur Malut, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, serta para pimpinan SKPD. (DiskominfoMalut) |
| Abdul Ghani Kasuba Hadiri Pemilu Run 2019 di Taman Nukila Ternate Posted: 14 Apr 2019 11:44 AM PDT  TERNATE, LELEMUKU.COM - Jelang hari pencoblosan pada Pemilu 2019 pada 17 April 2019 yang sudah didepan mata, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara (Malut) terus melakukan sosialisasi, termasuk menggelar Pemilu RUN 2019 pada hari Minggu (07/04/2019) yang dipusatkan di Taman Nukila, Kota Ternate. Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia tersebut, bertujuan untuk mengajak masyarakat, terutama para pemilih pemula agar ikut aktif melibatkan diri dalam memberikan Hak Pilih mereka. Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Ghani Kasuba, dalam sambutannya saat meresmikan acara dengan tema "Pemilu Berdaulat Negara Kuat" itu, menghimbau kepada masyarakat/warga yang telah memiliki hak pilih agar tidak menyia-nyiakan kesempatan yang berlangsung sekali dalam lima tahun ini. "Seluruh masyarakat yang memiliki hak suara harus ikut Pemilu pada 17 April 2019 mendatang, kita harus mengingatkan orang-orang yang berada disekitar lingkungan kita, termasuk saudara/keluarga, untuk turut serta dan mengambil bagian dalam momen penting ini," jelas Gubernur. Menurut Gubernur, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemilu, khususnya dalam pemberian hak suara, karena hal itu dapat menentukan arah pembangunan lima tahun yang akan datang. "Pemilu harus sukses, saya mengajak kita semua, untuk menjaga keamanan serta solidaritas, sehingga pelaksanaan pemilu tetap diutamakan demi kepentingan bangsa dan negara," seruan Gubernur. Sementara itu, Ketua KPU Maluku Utara, Sahrani Somadayo dalam sambutannya mengajak seluruh masyarakat Malut menyambut Pesta Demorasi ini dengan gembira, tidak bersitegang. "Jangan Golput, kalau Golput maka orang-orang yang kita harapkan dan menurut kita baik tidak akan terpilih" ujarnya. Turut hadir dalam acara yang dikemas melaui jalan santai dan senam Zumba tersebut diantaranya, Kapolda Malut, BrigjenPol Suroto, Danrem 152/Babullah Kol.Inf.Endo Satoto, Bawaslu Malut dan masyarakat umum sebagai peserta Pemilu RUN 2019. (DiskominfoMalut) |
| Mathias Alubwaman Ajak Semua Pihak Dukung Integritas Pemilu di Kepulauan Tanimbar Posted: 14 Apr 2019 11:29 AM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku, Mathias Alubwaman,SH mengajak semua pihak di Kabupaten Kepualauan Tanimbar untuk memastikan integritas proses Pemilihan Calon Nggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Jujur Adil dan Demokratis serta menjamin integritas hasil Pemilihan Umum yang berkualitas."Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat menghimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu, Calon Anggota DPD, Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Sukses, Relawan serta seluruh Stakeholder dan masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara Barat, bahwa memasuki masa tenang pada tanggal 14 s/d 16 April 2019 Partai Politik Peserta Pemilu, Calon Anggota DPD, Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Tim Sukses, Relawan serta Peserta Kampanye Pemilu (Masyarakat) dilarang mengadakan kegiatan kampanye atau kegiatan dalam bentuk apapun dalam rangkan memperkenalkan dan atau untuk mengajak pemilih memiliih pasangan calon tertentu," ujar dia dalam rilis yang diterima Lelemuku.com pada Minggu (14/04/2019) Dikatakan selama masa tenang media masa, media cetak, media elektronik, media online dan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan iklan kampanye Partai Politik Peserta Pemilu, Calon Anggota DPD, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, rekaman debat pasangan calon Presdiden dan Wakil Presiden, rekam jejak Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon dan/atau tim kampanye atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kegiatan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu tertentu. Selanjutnya setiap pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu dilarang Pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung Selama Masa Tenang untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih Pasangan Calon, memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu, memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tertentu dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu. "Bahwa apabila ditemukan terdapat dugaan pelanggaran yang terjadi selama masa tenang didaerah tempat tinggal agar dapat segera melaporkan atau memberikan informasi awal kepada pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan/atau Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten setempat," tambah dia. Dijelaskan pada tanggal 17 April 2019 seluruh warga Kabupaten Kepualauan Tanimbar yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau yang memenuhi syarat untuk memilih agar dapat berpatisipasi dalam menyalurkan hak pilihnya dengan cara memastikan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditempelkan pada papan pemungutan didaerah RT masing-Masing. "Memastikan Formulir C6 (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) telah diserakan oleh KPPS 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara dimana saudara terdaftar sebagai pemilih; Bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi pada hari pemungutan suara tidak berada pada tempat di TPS dimana ia terdaftar dalam DPT dapat menyalurkan hak pilihnya apabila yang bersangkutan telah memiliki Formulir A5 (surat keterangan pindah memilih) dari TPS asal dimana ia terdaftar dalam DPT," jelas dia. Selanjutnya bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat dan pemilih pemula yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau lebih, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan e-KTP atau Surat Keterangn yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil pada TPS sesuai dengan Alamat Pada KTP pada pukul 12.00 – 13.00 WIT. Dikatakaan pemilih yang terdaftar dalam DPT pada saat menyalurkan hak suara pada hari pemungutan suara wajib membawa C6 (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) dan e-KTP atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh dukcapil dan menunjukan kepada KPPS pada TPS setempat dan apabila pemilih tidak dapat menunjukan C6 (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) tetapi pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan e-KTP atau Suket yang menerangkan identitas diri yang bersangkutan dan mengisi formulir Berita Acara Kejadian Khusus. Ia memperingatkan untuk tiap orang dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilih tertentu pada saat pemungutan suara. "Bahwa Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu merupakan suatu kehendak yang didasari keprihatinan luhur demi tercapainya Pemilu yang berkualitas bebas dari politik uang, politisasi sara, ujaran kebencian dan HOAX, maka Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sama pentingnya dengan upaya memperdalam proses demokrasi di tingkat akar rumput. Jika prasyarat standar demokrasi adalah terlaksananya Pemilu, maka partisipasi adalah salah satu indikator kualitas demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat," jelas Alubwaman. (Laura Sobuber) |
| Salmin Janidi Buka Forum Perangkat Daerah (FPD) dan Musrenbang Maluku Utara Posted: 14 Apr 2019 05:02 AM PDT  SOFIFI, LELEMUKU.COM - Forum Perangkat Daerah (FPD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Maluku Utara resmi dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi, Salmin Janidi mewakili Gubernur Maluku Utara (Malut) KH. Abdul Gani Kasuba, LC pada Senin (08/04/2019) kemarin, bertempat di Aula Nuku Kantor Gubernur Malut, Sofifi, Kota Tidore Kepulauan (Tikep).Acara pembukaan tersebut, selain dihadiri oleh Asisten III Bidang Administrasi, juga dihadiri Staf ahli, Nara sumber dan Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemprov., serta Bappeda Kabupaten/Kota seProvinsi Maluku Utara. "Kita masih dihadapkan pada permasalahan bagaimana upaya kita meningkatkan kinerja pembangunan, diantaranya membangun dan memantapkan infrastruktur dasar dan konectivitas wilayah, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional, termasuk bagaimana mengatasi ketidakstabilan harga komoditi hasil perkebunan. Untuk itu, perlu saya tekankan bahwa pembangunan daerah pada tahun 2020 harus focus, terintegrasi dan konsisten, khususnya di bidang Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan kualitas guru, aksesibilitas, pemerataan guru dan mutu pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kemampuan usaha ekonomi" papar Gubernur melalui sambutannya yang dibacakan oleh Asisten III Bidang Administrasi. Selain itu, lanjutnya, mulai tahun 2019 ini akan ditetapkan suatu terobosan kebijakan baru yakni Satu Kecamatan Satu Industri Park, yang diarahkan pada optimalisasi teknologi tepat guna atau Hilirisasi Industri produk unggulan masyarakat setempat. Mengingat pentingnya kegiatan yang akan berlangsung selama tiga hari kedepan ini (08 -10 April 2019) ini, maka Gubernur berharap agar para peserta dapat melahirkan kesamaan pandangan dan persepsi dalam menentukan langkah ke depan, lebih intensif berkoordinasi lintas daerah kabupaten/kota, membangun perencanaan secara sinergi dan harmonis. "Momentum ini menjadi salah satu kesempatan untuk selalu berinovasi dan mengembangkan ide-ide baru dalam perencanaan" pungkasnya. (DiskominfoMalut) |
| Bawaslu Jadikan HUT ke 11 Sebagai Lembaga Penyukses Pemilu 2019 Posted: 14 Apr 2019 04:49 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Abhan mengatakan sebelas tahun yang menjalankan peran sebagai lembaga pengawal proses demokrasi Indonesia harus dijadikan momentum untuk menyukseskan Pemilu 2019."Jarak waktu hari berdirinya Bawaslu ke hari pemungutan suara cuma delapan hari. Bawaslu harus berupaya mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil," kata Abhan saat menyampaikan sambutannya acara Tasyakuran dan Doa Bersama Sebelas Tahun Bawaslu mengawasi, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (09/04/2019). Abhan menambahkan, 11 tahun Bawaslu mengawal proses demokrasi di Indonesia tidak luput dari dukungan atau dorongan dari pihak terkait, baik stakeholders atau masyarakat secara umum. "Saya rasa Bawaslu tidak sanggup jika hanya bertugas seorang diri. Dan selama ini Bawaslu terus menggandeng pihak-pihak terkait untuk membantu dan bersama-sama mengawal proses Pilkada maupun Pemilu," jelas Abhan. Dalam kesempatan ini, Abhan juga meyakini Indonesia sanggup menyampaikan ke publik internasional keunggulan proses demokrasi di Indonesia. Keunggulan tersebut dengan berbasiskan karakter sejati anak bangsa yang beradab, cinta perdamaian, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan, dan saling menghargai setiap perbedaan antar suku, agama, ras dan golongan. Abhan juga mengajak semua pihak untuk menjadikan Pemilu 2019 sebagai momentum pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Sebab, kata dia, pemilu bukan hanya kontestasi politik sirkulasi elit semata. Lebih dari itu, pemilu merupakan dialektika yamg menempatkan anak bangsa sebagai subyek dalam ruang pemaknaan demokrasi yang nyata dan kontekstual. Selain Ketua Bawaslu Abhan, turut hadir dalam HUT Bawaslu ke-11 Tahun, seluruh Anggota Bawaslu RI, Ketua dan Anggota KPU RI, Kepala Kantor Staf Presiden, Anggota DKPP, Ketua KIP, perwakilan dari Polri dan TNI, serta pemantau Pemilu. (Bawaslu) |
| WHO Ungkap Wabah Ebola di Demokratik Kongo Belum Darurat Posted: 14 Apr 2019 04:44 AM PDT  KINSHASA, LELEMUKU.COM - Wabah Ebola yang sedang berlangsung di Kongo belum bisa dikatakan darurat global tetapi menjadi "keprihatinan mendalam," kata Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Jumat (12/04/2019).Setelah pertemuan komite ahlinya, badan kesehatan PBB itu menyerukan penggandaan upaya untuk menghentikan virus mematikan itu dan mengatakan lonjakan kasus Ebola baru-baru ini meningkatkan risiko penyebaran ke negara lain. Wabah yang diumumkan pada 1 Agustus lalu telah menjadi yang paling mematikan kedua dalam sejarah, di Afrika Barat dari 2014-2016 yang menewaskan lebih dari 11.300 orang. Kementerian kesehatan Republik Demokratik Kongo pada hari Kamis melaporkan 1.206 kasus yang dikonfirmasi dan kemungkinan, termasuk 764 kematian. Ini merupakan kedua kalinya komite ahli memutuskan wabah ini belum menjadi darurat global. Ketua komite Robert Steffen menyebut keputusan hari Jumat dicapai dengan suara bulat dan mengatakan para ahli sebelumnya khawatir membuat deklarasi itu bahkan bisa merugikan upaya penanggulangan. Ia tidak memberikan rincian tetapi mengatakan para ahli "cukup optimis" wabah itu bisa ditanggulangi dalam "waktu dekat." Menjelang pengumuman WHO itu, seorang pejabat tinggi Palang Merah mengatakan ia "lebih peduli daripada sebelumnya" akan kemungkinan Ebola menyebar secara regional.(VOA) |
| Muhammad Roem Apresiasi Bantuan Pemprov Sulsel ke 24 Kabupaten dan Kota di Sulsel Posted: 14 Apr 2019 04:35 AM PDT  MAKASSAR, LELEMUKU.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel H. Muhammad Roem mengapresiasi terobosan baru yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan memberikan bantuan keuangan yang cukup besar untuk 24 kabupaten kota se Sulsel."Kami mengapresiasi pemerintah Provinsi Sulsel sudah memberikan bantuan keuangan untuk daerah bawahan yang sangat tinggi," kata Ketua DPRD Sulsel, HM Roem pada acara Musrembang RKPD tahun 2020, di Hotel Claro Makassar, Kamis (11/04/2019). Ketua DPRD Sulsel tiga periode itu berharap, kedepannya bantuan ini harus ditingkatkan lagi. "Bantuan keuangan ini ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi, dengan melihat potensi antara satu dengan wilayah lainnya," harap mantan Bupati Sinjai itu. Menurut Roem, bantuan keuangan daerah bawahan ini sesuai tuntutan Undang-undang nomor 12 tahun 2019. "Pasal 45 peraturan nomor 12 ini mengatur mengenai pemerataan pembangunan daerah. Ini sangat cocok sekali dengan yang dilakukan Gubernur Sulsel," ujarnya. Senada dengan Ketua DPRD Sulsel, Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah mengatakan apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD Sulsel dinilainya sangat bagus, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Sulsel. Menurut Nurdin Abdullah, bantuan keuangan daerah sebelum tahun 2019 ini sangat minim. Bahkan hanya mencapai Rp 25 miliar untuk 24 kabupaten kota se-Sulsel. "Bayangkan dulu hanya Rp 24-25 miliar untuk bantuan daerah bawahan. Sekarang 2019 kita sudah mencapai Rp 300 miliar dan kedepannya kita akan tingkatkan lagi," beber Nurdin Abdullah. (HumasSulsel) |
| Jepang dan Sulawesi Selatan Kerjasama di Sektor Budidaya Perikanan Posted: 14 Apr 2019 04:24 AM PDT  MAKASSAR, LELEMUKU.COM – Kerjasama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan negara Jepang bukan hanya di satu bidang, tapi hampir semua sektor termasuk sektor perikanan.Kerjasama disektor perikanan akan diawali dengan pemindahan proses budidaya ikan dari pihak negara Jepang dengan Pemprov Sulsel. Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah mengaku untuk saat ini pihaknya belum bisa menyediakan keberlanjutan produksi ikan. Selain itu kualitas produksi belum sebagus negara lain. Namun jika ini sudah dipenuhi maka rencana tersebut bisa terealisasi. "Tapi kalau ini semua bisa terjaga dengan baik, kita udah berani bikin kontrak. Nah ini baru saja kunjungan ke Jepang atas undangan salah satu perusahaan, jadi mereka menamakan dirinya sebagai Wajima Projects," kata Nurdin Abdullah dalam sambutannya pada acara BPN di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (11/04/2019). Apalagi menurut Nurdin Abdullah, pihak Jepang mengembangkan budidaya ikan dengan berbagai jenis, termasuk pengembangan ikan tuna yang sudah teken MoU dengan Pemprov Sulsel. Nurdin Abdullah menyebut seluruh produk Wajima Projects ini adalah salah satu tulang punggung untuk penyiapan kebutuhan ikan untuk Jepang dan beberapa negara lain. "Mereka bermaksud memindahkan, merekonstruksi mereka punya budidaya ini ke Sulawesi Selatan. Kenapa harus Sulawesi Selatan, karena setelah mereka melakukan penelitian ternyata umur ikan bisa lebih pendek, yang kedua posnya bisa lebih rendah dan yang ketiga distribusi ikannya bisa lebih dekat," jelasnya. Bahkan melalui Provinsi Sulsel nantinya akan menjadi daerah pertama yang menyediakan budidaya ikan terbagus di Indonesia bahkan se Asia. "Saya tidak melihat ini dari bisnisnya, tapi kita ingin transfer teknologi dan transfer knowledge itu bisa lebih cepat, karena terus terang, kelemahan kita adalah kita monoton itu-itu saja tidak berkembang," pungkasnya. (HumasSulsel) |
| Donald Trump Ingin Kirim Migran ke Kota-kota Suaka di Amerika Serikat Posted: 14 Apr 2019 04:22 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan ia "mempertimbangkan dengan serius" gagasan untuk membawa migran ke kota-kota yang disebut tempat perlindungan yang tidak bekerja sama dengan otoritas imigrasi federal.Trump pada hari Jumat (12/04/2019) mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih jika para pemimpin distrik dan kota itu benar-benar ingin membuka diri bagi imigran, "kita bisa memberi mereka pasokan tanpa batas." Ia mengatakan, "Mereka selalu mengatakan terbuka. Mari kita lihat apakah mereka terbuka." Pejabat Gedung Putih dan Keamanan Dalam Negeri Jumat pagi mengatakan gagasan "kota-kota perlindungan" sudah dibahas, tetapi segera dihentikan, setelah pengacara DHS menentang. Namun Trump menghidupkannya kembali dalam dua tweet yang membuat para pejabat DHS terkejut. (VOA) |
| Pimpin Montgomery, Sadaf Jaffer jadi Muslimah Pertama yang Menjabat Walikota di Amerika Posted: 14 Apr 2019 04:19 AM PDT  WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Pada Januari 2019 lalu, Sadaf Jaffer diambil sumpahnya sebagai walikota Montgomery, New Jersey. Selain menjadi Muslimah pertama yang menjadi walikota di Amerika Serikat, Sadaf juga menyandang beberapa hal pertama lainnya.Tepat tanggal 3 Januari lalu, Sadaf Jaffer menjadi Muslimah pertama yang menjabat walikota di Amerika Serikat. Ia dilantik sebagai walikota Montgomery, kota berpenduduk sekitar 25 ribu orang yang terletak di sebelah utara kota Princeton, New Jersey. Ia sekaligus menjadi perempuan warga Amerika keturunan Pakistan, Asia Selatan, pertama yang menjadi walikota di negara ini. Komite Kota Montgomery beranggotakan lima orang. Setiap tahun, mereka memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi walikota. Ketika Sadaf pertama kali pindah dan bermukim di kota itu pada tahun 2012, kelima pejabat di dalam Komite Kota yang tergolong makmur itu semuanya warga kulit putih dari partai Republik. Namun kota itu semakin beragam dan semakin didominasi pendukung partai Demokrat. Ketika Sadaf merasa bahwa komite tidak lagi mewakili warga secara keseluruhan, baik dalam hal ras maupun agama, ia mengambil langkah besar pada tahun 2016. Sadaf mencalonkan diri untuk jabatan politik. Dalam wawancaranya dengan Robert Meola dari The Montgomery News, Sadaf mengatakan, "Saya diminta mencalonkan diri di Montgomery pada tahun 2016. Saya akhirnya memutuskan bahwa ini adalah peluang yang sangat baik dan tak ada yang lebih baik lagi daripada melayani komunitas saya sendiri." Minatnya untuk terjun dalam bidang politik tidak tiba-tiba dan bukannya tanpa dukungan. Dalam berbagai wawancara dengan media massa, perempuan kelahiran Chicago, Illinois, 35 tahun silam dari orang tuanya yang imigran Muslim Pakistan itu kerap menyatakan bahwa orang tuanya selalu tertarik dengan apa yang terjadi di dunia dan mendorong ia dan adiknya untuk teguh mengejar mimpi-mimpi mereka. Sedari kecil, ujar Sadaf, ia telah tertarik pada bidang diplomasi dan politik. Ia sangat berminat untuk memahami perbedaan budaya dan menjembatani perbedaan tersebut. Namun minatnya kemudiah tersisihkan sewaktu menekuni studinya di Fakultas Hubungan Internasional di Georgetown University, hingga meraih gelar doktornya dalam bidang Bahasa dan Peradaban Timur Dekat dari universitas terkemuka lainnya, Harvard. Sebelum benar-benar terjun ke dunia politik, ia mengerjakan riset pasca-doktoralnya di Princeton University. Ia tidak menang dalam pemilihan tahun tersebut. Ia kembali mengikuti pemilihan menjadi anggota Komite Kota pada tahun berikutnya dan terpilih. Tahun 2018 ia dipilih sebagai walikota oleh Komite dan dilantik awal tahun ini. Terkait dengan minatnya dalam hal pembangunan masyarakat, Sadaf sebagai walikota mengemukakan, "Ini hal yang kita perlukan di tengah komunitas kita, di setiap komunitas, sekarang mungkin lebih diperlukan lagi, dan saya berharap dapat mewujudkan itu: mempersatukan warga, serta mendorong transparansi." Bagaimana agama Islam memandunya dalam bekerja? Kepada Religion News Service, Sadaf yang dibesarkan sebagai Muslim Syiah mengatakan, ia merasa ketidakadilan harus diperangi di manapun ia berada. Sejak melakukan riset mengenai Islam di Asia Selatan untuk gelar doktornya, ia juga melihat bagaimana agama dan budaya kerap saling terjalin dan bagaimana masyarakat kosmopolitan bekerja pada masa lalu. Meskipun tidak sempurna, lanjut Sadaf, Islam pada masa lampau pun menjadi salah satu keindahan yang luar biasa yang memarakkan perabadan. "Ini menginspirasi saya untuk masa mendatang," ujarnya. Sekarang ini ia sangat senang dapat mengenali para anggota masyarakatnya, mereka yang bekerja untuk pemerintah kota maupun berbagai LSM yang berkomitmen bekerja untuk Montgomery. "Salah satu yang telah saya upayakan sejak menjadi anggota Komite adalah organisasi Montgomery Mosaic yang mengadakan pertemuan di berbagai tempat ibadah dan berencana untuk menyelenggarakan pertemuan di tempat-tempat lainnya yang beragam," katanya. Tantangan terbesar yang dihadapi Amerika Serikat sekarang ini, ujar Sadaf, adalah tercabiknya jalinan sosial masyarakatnya. Sadaf mengemukakan latar belakangnya dalam bidang seni, sastra dan kajian budaya terbukti bermanfaat dalam mempersatukan warga. Sewaktu kejahatan terkait anti-Muslim terjadi di kotanya, Sadaf memanfaatkan pengalamannya mengajar mata kuliah dalam hal sastra dan film mengenai warga Amerika keturunan Asia Selatan untuk menjadi masukan bagi para pejabat pemerintah mengenai Islamofobia. Montgomery Mosaic, lanjut Sadaf, sangat bermanfaat dalam mempersatukan warga agar dapat memahami kesamaan mereka sebagai sesama manusia. Meski bukan Muslimah pertama yang berkibar namanya dalam politik tahun ini, Sadaf juga mengaku bangga menjadi contoh apa yang mungkin dicapai oleh Muslim dalam sistem politik Amerika. Ia berharap dirinya membantu memberi pandangan yang berbeda mengenai apa yang diapat dicapai seorang perempuan Muslim di Amerika sekarang ini. (Utami Hussin-VOA) |
| Komnas HAM dan Tokoh Masyarakat Serukan Pemilu 2019 yang Damai Posted: 14 Apr 2019 04:06 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan dari lembaga sipil di Indonesia hari Jumat (12/04/2019) berkumpul di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mendorong penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 secara damai. Proses pemungutan suara di Indonesia akan dilangsungkan secara serentak pada tanggal 17 April, tetapi di beberapa negara lain di dunia proses pemungutan suara sudah dimulai sejak pertengahan minggu ini.Sejumlah badan, antara lain: Komnas HAM, Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), kelompok penyandang disabilitas, hingga Amnesty International Indonesia ikut serta dalam pertemuan itu. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan pemilihan umum adalah satu cara yang paling beradab bagi umat manusia di zaman modern ini untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan, untuk menentukan arah dan kebijakan bangsa serta negara, termasuk memilih kepala pemerintahan. Dia menekankan Komnas HAM terus mendorong agar arah kebijakan pembangunan Indonesia mendasarkan pada perspektif HAM. Komnas HAM juga mengkritisi KPU sebagai penyelenggara pemilu karena belum mengakomodasi aspek HAM, misalnya saja ada pemilih yang tidak bisa menggunakan haknya karena masalah daftar pemilih tetap (DPT). Komnas HAM juga menyerukan agar proses politik ini bebas dari rasa takut, intimidasi, atau tidak merdeka. Sebab kalau berbicara demokrasi adalah berbicara mengenai kebebasan individu. Orang harus merdeka dan berdaulat dalam menyuarakan pendapat dan pikirannya. Menurut Taufan Damanik, masyarakat saat ini terbelah karena perbedaan pilihan politik yang tajam, padahal pemilu sedianya merupakan proses paling beradab dan bermartabat. Pada kesempatan tersebut, Taufan Damanik membacakan seruan supaya pemilihan umum berjalan jujur, adil, dan bermartabat. "Semua pihak dan kelompok agar menghargai pilihan politik segenap warga negara, tidak menghalangi warga negara menuju TPS untuk menggunakan hak pilihnya, maupun tidak menghalangi warga negara yang tidak mau menggunakan hak pilihnya. Perbedaan sikap dan pilihan politik dalam pemilu adalah hak yang wajar dalam sistem demokrasi," kata Taufan Damanik. Komnas HAM dan para tokoh masyarakat meminta semua pihak menahan diri dan tidak melakukan provokasi yang mengarah pada pengerahan massa dan kekerasan. Untuk itu, semua pimpinan partai politik dan kontestan dalam pemilihan presiden, serta pemilihan legislatifm wajib menghimbau pendukung dan simpatisannya untuk menghargai proses pemilihan umum dengan baik. Semua pihak mesti mencegah penyebaran hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian demi kesuksesan pemilihan umum dan persatuan bangsa. Semua pihak, terutama peserta pemilihan umum, mesti memberikan ruang dan kesempatan kepada penyelenggara pemilihan umum buat bekerja secara profesional, cermat, dan transparan. Mantan Ketua Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa Makarim Wibisono berharap semua pihak cerdas dalam menerima kabar atau informasi, yakni dengan senantiasa mengecek kebenarannya. Mengingat meluasnya wabah hoaks lewat media sosial. Makarim meyakini pelaksanaan pemilihan umum pada Rabu pekan depan akan berlangsung jujur, adil, damai, dan beradab. "Harapan saya, marilah kita bersama-sama membantu KPU, membantu penegak hukum supaya pelaksanaan pilpres dan pileg ini berjalan secara damai, bermartabat, dan tidak ada yang menghalang-halangi hak asasi untuk memilih calon yang diharapkan," ujar Makarim. Sementara itu Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Thontowi mengatakan pemilihan umum adalah jalan damai yang dipilih orang-orang beradab untuk menyelesaikan konflik politik. Karena itu, semua pihak harus menghargai hak warga negara untuk menentukan orang-orang mereka percaya untuk memimpin negara atau menjadi wakil di lembaga legislatif. Pramono Ubaid mengakui tidak ada satu pun pemilihan umum di negara mana pun berlangsung tanpa kecurangan. "Tetapi kita harus memastikan kecurangan itu bukan dirancang oleh penyelenggara pemilu dan bukan direncanakan oleh kepentingan aparat untuk kepentingan salah satu pihak misalnya." Mengutip mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Pramono Ubaid mengungkapkan kecurangan dalam pemilu itu ada di mana-mana tapi berlangsung sporadis. Selain itu kecurangan di satu tempat menguntungkan partai tertentu tapi di tempat menguntungkan partai yang lain. Pramono Ubaid menegaskan sangat mustahil penyelenggara pemilihan umum merancang kecurangan secara sistematis. (Fathiyah Wardah-VOA) |
| BPBD Masih Mendata Kerusakan Pasca Gempa Bumi di Sulawesi Tengah Posted: 14 Apr 2019 02:52 AM PDT  BANGGAI, LELEMUKU.COM - Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) sebut situasi di Sulawesi Tengah telah kondusif setelah gempa bumi berkekuatan 6,8 skala richter yang menguncang wilayah Teluk Tolo pada Jumat (12/04/2019) malam.Sebagian besar warga telah kembali ke rumah mereka masing-masing. Sementara itu kegiatan pendataan terhadap dampak gempa masih dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Morowali dan Banggai Laut. BPBD Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah melaporkan warga masyarakat setempat umumnya sudah kembali ke rumah mereka masing-masing pada Sabtu (13/04/2019) pagi, setelah sempat mengungsi ke tempat ketinggian pasca gempa kuat 6.8 SR pada jumat malam. Aksar Amir, Kepala Sub Seksi Kesiagaan BPBD Banggai Laut, kepada VOA melalui telepon mengatakan pada Minggu (14/04/2019), pemda sedang melakukan pemantauan ke permukiman masyarakat di Kecamatan Bangkurung, yang sejak gempa terjadi tidak dapat dihubungi karena terkendala pada sarana komunikasi. Kecamatan itu berada disebuah pulau yang harus ditempuh selama 2 jam melalui laut dengan speedboat. Ia melaporkan sejauh dampak gempa di Kabupaten Banggai Laut mengakibatkan 1 unit rumah dan 1 buah mobil milik warga rusak setelah tertimpa longsoran batu di desa Lampa, Kecamatan Banggai, namun tidak korban luka maupun jiwa. "Situasi hari warga umumnya sudah kembali ke rumah mereka masing-masing namun dihimbau tetap waspada," ujar Aksar. Di Kabupaten Morowali, kegiatan pendataan kerusakan akibat gempa juga sedang berlangsung.  Napsahu Salili, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morowali, mengatakan pihaknya mendapatkan laporan kerusakan terhadap bangunan rumah-rumah penduduk. Namun sejauh ini pihaknya belum dapat menyampaikan secara detail tingkat kerusakan akibat gempa di wilayah itu, hingga proses pendataan selesai dilakukan."Jadi kami sementara di lapangan melakukan pendataan, karena berdasarkan informasi di Bahodopi juga terkena dampak gempa ini. Berapa rumah yang rusak ini sementara dalam pendataan. Jadi lengkapnya sebentar setelah pegawai-pegawai kembali dari lapangan," papar Napsahu. Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan tertulisnya menjelaskan berdasarkan pantauan Pusat Pengendali Operasi BNPB, situasi masyarakat di beberapa wilayah sudah kondusif pasca gempa. Masyarakat yang mengungsi sebagian sudah pulang ke rumahnya. Pengungsian sempat teridentifikasi di Kabupaten Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah hingga Sabtu malam (12/04/2019). BPBD Kabupaten Kepulauan Banggai melaporkan pada Sabtu (13/4) pukul 06.00 WIB bahwa 1.300 KK penyintas tersebar di 4 titik, yaitu halaman kantor bupati, masjid An-Nur di komplek perkantoran, Gedung DPRD dan kantor polres telah kembali ke rumah mereka. Penyintas pulang ke rumahnya secara mandiri dan sebagian di antar oleh BPBD. Kondisi masyarakat di Kota Palu, Luwu, Banggai, Kepulauan Banggai sudah kondusif. Beberapa warga di Kabupaten Banggai masih ada di pegunungan karena takut. Demikian juga mereka yang ada di Kabupaten Kepulauan Banggai. Namun sebagian besar warga yang awalnya mengungsi telah kembali ke rumah masing-masing. Meskipun BMKG sudah menyatakan peringatan dini tsunami diakhiri sejak semalam. Namun tidak seketika warga mau kembali ke rumahnya. Mereka tetap memilih mengungsi di bukit-bukit atau di daerah yang tinggi. Menurut BMKG, gempa bumi dengan magnitudo 6,9, yang kemudian dimutakhirkan menjadi 6,8 ini mengguncang wilayah Kabupaten Morowali, Morowali Utara, dan Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah. Gempa tersebut memiliki episenter pada koordinat 1,89 LS dan 122,57 BT, tepatnya di Teluk Tolo, pada jarak 82 kilometer arah barat daya Kepulauan Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan kedalaman 17 kilometer. BMKG menyampaikan bahwa dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenter, gempa ini merupakan jenis dangkal akibat aktivitas sesar aktif. BMGK menduga bahwa struktur sesar yang menjadi pembangkit gempa ini adalah Sesar Peleng yang jalurnya berarah barat daya-timut laut di Pulau Peleng dan menerus ke Teluk Tolo. (Yoanes Litha-VOA) |
| Dewi dan Dedi Jadi Program Baru Joko Widodo - Ma'ruf Amin Posted: 14 Apr 2019 02:35 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin memperkenalkan program baru "Dewi dan Dedi" dalam debat terakhir calon presiden dan wakil presiden terakhir yang digelar di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu malam (13/04/2019).Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin, dalam debat kelima dan sekaligus yang terakhir, mengatakan "mengarusutamakan kesetaraan gender" akan menjadi salah satu visi misi utama jika kelak memenangkan pemilu. Menurutnya, kesetaraan gender tidak saja dapat diwujudkan di bidang pemerintahan, tetapi juga ekonomi dan politik. Oleh karena itu salah satu upaya yang akan dilakukan jika nantinya terpilih pada pemilihan presiden 2019 yaitu membuat program desa wisata dan desa digital. "Di desa-desa kami juga akan menciptakan namanya Dewi-dewi dan Dedi-dedi. Dewi itu namanya Desa Wisata dan Dedi itu desa digital," jelas Ma'ruf Amin saat debat pemilu di Jakarta, Sabtu (13/04/2019) malam. Ma'ruf Amin menjelaskan pemerintahan Jokowi juga sudah menerapkan program pemberdayaan untuk perempuan. Salah satunya pemberian kredit usaha mikro (UMI) dan bank wakaf mikro di pesantren-pesantren. Ia mengatakan hampir 100 persen nasabah bank wakaf merupakan kaum perempuan. "Saya tahu persis bahwa nasabahnya 100 persen perempuan. Ini adalah upaya pemberdayaan. Beribu ibu-ibu yang merasa tertolong dan bangga. Ini bukan hanya cita-cita. Oleh karena itu akan terus kami bangun dan kembangkan," tukas Ma'ruf. Jokowi yang menyimak pernyataan Ma'ruf menambahkan bahwa pemerintah juga sudah memiliki program "Membina Keluarga Sejahtera" (Mekaar) untuk pemberdayaan ekonomi perempuan. Menurutnya program yang berasal dari BUMN Permodalan Nasional Madani (PNM) ini dalam empat tahun terakhir telah memiliki 4,2 juta nasabah. Ia menargetkan akan ada lebih dari 10 juta nasabah pada 2019. "Program Mekaar adalah pinjaman bagi ibu-ibu yang berdagang asongan, bakso, mie ayam dan usaha rumah tangga yang kita berikan pinjaman 2 juta, 3 juta dan 4 juta. Kalau lebih 10 juta akan kita larikan ke KUR yang bunganya tujuh persen dan ini didampingi," jelas Jokowi. Prabowo Puji Peran Emak-Emak Dalam kesempatan yang sama calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan partisipasi perempuan di Indonesia sudah cukup menonjol. Menurutnya hal itu terlihat dari rekam jejak Indonesia yang pernah memiliki presiden perempuan yaitu Megawati Soekarnoputri. "Dan sekarang dalam kampanye pemilu ini, peranan kaum emak-emak sangat besar. Jadi dengan demikian, dengan peranan mereka yang begitu besar, pasti kebijakan, undang-undang akan mencerminkan kepentingan mereka. Karena mereka sangat menentukan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia," kata Prabowo. Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengatakan pernah bekerjasama dengan program Mekaar dan PNM saat menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Namun, kata dia, para nasabah Mekaar masih mengeluhkan minimnya akses terhadap pasar. Karena itu, menurut Sandi perlu sejumlah langkah lain untuk membuat program pemberdayaan perempuan tersebut berhasil. "Bagaimana kita memberikan suatu program yang berkesinambungan. Kami menyebutnya tujuh langkah pas. Pertama adalah mendaftarkan para perempuan hebat dan mandiri yang akan menjadi tulang punggung perekonomian. Kedua pelatihan secara berjenjang. Setelah itu ikat dengan pendampingan," jelas Sandi. Sandiaga menambahkan pihaknya juga akan membantu perizinan melalui program Oke Oce dan bantuan administrasi keuangan, serta akses permodalan untuk pemberdayaan perempuan. (VOA) |
| Bila Menang Pilpres 2019, Prabowo Subianto dan Sandi Uno Janji Tidak Ambil Gaji Posted: 14 Apr 2019 02:35 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Dalam pernyataan penutup debat terakhir capres cawapres pemilu 2019 Sabtu malam (13/04/2019), Prabowo-Sandi berkomitmen untuk tidak mengambil secuil pun gaji, jika kelak memenangkan pilpres ini. Gaji tersebut akan mereka berikan kepada kaum yang lebih membutuhkan.Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno berjanji dan berkomitmen bersama dengan calon presiden Prabowo Subianto untuk tidak akan mengambil gaji mereka sepeser pun, apabila kelak mendapatkan amanah dari rakyat untuk memimpin Indonesia. Dalam pernyataan penutup debat capres cawapres pemilu 2019, Sandi mengatakan berkah yang ia dan Prabowo miliki sudah lebih dari cukup. Oleh karena itu mereka berdua berjanji akan memberikan gaji tersebut kepada kaum yang lebih berhak dan membutuhkannya. "Allah SWT sudah begitu baik kepada Prabowo-Sandi, kami juga berterima kasih kepada Indonesia yang luar biasa memberikan keluasan kepada kami. Oleh karena itu kami berdua berkomitmen untuk tidak mengambil gaji serupiah pun jika kami mendapatkan amanah ini," ungkap Sandi dalam Debat Capres Cawapres 2019, di Jakarta, Sabtu (13/04/2019). Sandi megatakan gaji mereka akan diberikan kepada negara dan kaum dhuafa. "Kami juga meyakini, Insha Allah, Allah yang Maha Membolak-balikan Hati akan memberikan arahan kepada masyarakat untuk memilih yang terbaik," tutur Sandi. Lebih lanjut, mantan wakil gubernur DKI ini mengajak semua rakyat Indonesia untuk datang ke TPS pada 17 April nanti. Ia bahkan mengibaratkan TPS dengan singkatan "Tusuk Prabowo Sandi". Dengan "Tusuk Prabowo-Sandi" itu, ia menjanjikan beberapa hal yaitu penciptaan lapangan pekerjaan bagi kaum milenials, harga bahan pangan pokok yang stabil, harga listrik yang dipastikan akan menurun dan sebagainya. Prabowo Kembali Kritisi Capaian Jokowi Sementara calon presiden Prabowo dalam penutupnya kembali mengkritisi capaian pemerintahan Jokowi-JK yang menurutnya tidak berhasil, seperti klaim pemerintah yang menguasai Freeport sebanyak 51 persen, dimana enurutnya hal tersebut merupakan sebuah klaim semata yang ingin dipamerkan kepada rakyat. "Jadi dalam kesempatan ini sebagai penutup hanya untuk keterangan bahwa UU Desa itu sebetulnya sudah ada sebelum Bapak jadi Presiden, dan itu salah satu inisiatornya saya sendiri, sebagai ketua umum HKTI, dan itu ada rekaman, semuanya ada, dan Alhamdulilah itu sudah digolkan," kata Prabowo. "Itu adalah hak rakyat dan itu tidak perlu untuk dipolitisasi, itu adalah hak rakyat di desa." "Kemudian juga dengan klaim bahwa Freeport keberhasilan bagi Indonesia, saya ingin pertanyakan karena katanya kita akan menguasai 51 persen, tetapi pihak sana, sudah melaporkan bahwa keuntungannya mereka kuasai 82 persen, jadi dimana keberhasilan untuk bangsa Indonesia?" ujar Prabowo. Capres-Cawapres 01 Tetap Bakar Optimisme Rakyat Bergeming dengan hal itu, capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menggarisbawahi kinerja pemerintahan saat ini. Cawapres Maruf Amin mengatakan pemerintahan Jokowi-JK selama 4,5 tahun ini sudah memberikan banyak kemajuan, terutama bagi perekonomian Indonesia, dengan mencontohkan turunnya angka kemiskinan menjadi single digit. Ma'ruf menekankan ia dan Jokowi yakin untuk bisa kembali memimpin bangsa ini dengan baik karena dengan rekam jejak yang sudah dimiliki. Ma'ruf yakin kemajuan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat akan segera terwujud melalui upaya nyata dalam pembangunan baik di bidang infrastruktur maupun pembangunan SDM. "Reformasi struktrural kita sudah mulai sejak 98, tapi reformasi yang lebih substantif lebih bisa kita rasakan sejak 2014, Mengapa? Karena Jokowi-JK telah banyak melakukan hal, membangun infrastruktur,mengembangkan kebijakan di dalam investasi sehingga memperoleh predikat investment grade, dan di bidang sosial sudah mengembangkan jaminan sosial dan bansos," ujar Ma'ruf. "Tetapi pekerjaan memang belum selesai. Karena itu kami, Jokowi-Maruf, akan meneruskan upaya-upaya itu untuk menuju Indonesia maju. Apabila kami diberikan kepercayaan, amanat untuk memimpin bangsa ini, kami akan melakukannya dengan baik, dan kami yakin kami bisa, Mengapa kami yakin? Karena kami bisa menjaga bangsa ini dan mengerti apa yang dihadapi bangsa dan negara ini. Kenapa kami yakin? Karena kami adalah kuat dan juga bisa dipercaya. Kenapa kami yakin karena kami berpengalaman," jelas Ma'ruf. Sementara Joko Widodo mengakhiri debat dengan mendorong optimisme rakyat melihat masa depan. Jokowi juga mengingatkan untuk bersyukur karena inflasi terjaga, inflasi pangan rendah, tingkat pengangguran terus turun dan angka kemiskinan sudah menjadi satu digit. "Ini wajib kita syukuri. Kita tidak boleh takut, terhadap tantangan dan kesulitan, harus kita hadapi. Bukan kesulitan yang membuat kita takut, seringkali ketakutanlah yang membuat jadi sulit," kata Jokowi. "Jadi, jangan pesimis, jangan mudah menyerah, optimis kita harus selalu optimis," kata Jokowi menegaskan. Jokowi juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menggunakan hak pilih dengan mendatangi tempat-tempat pemungutan suara pada 17 April 2019. "Empat hari lagi untuk menggunakan hak pilih kita. Saya dan Pak Kiai Maruf Amin menjamin persahabatan dan silahturahmi saya dan kiai Maruf Amin dengan Pak Prabowo dan Pak Sandiaga tidak pernah putus. Kita sebagai anak bangsa jangan saling membenci dan bermusuhan, kita semuanya satu Indonesia," tegas Jokowi. (Ghita Intan-VOA) |
| Prabowo Nilai Ekonomi RI Salah Arah, Karena para Presiden Sebelum Jokowi Posted: 14 Apr 2019 02:15 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan bahwa selama ini perekonomian Indonesia salah arah. Dalam debat pamungkas yang digelar Sabtu malam (13/04/2019) di Jakarta, Prabowo mengatakan hal tersebut bukan salah Jokowi semata, namun kesalahan presiden-presiden sebelum Jokowi.Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah yang saat ini menurutnya sudah salah arah. Prabowo mengatakan selama 4,5 tahun kepemimpinan Jokowi, telah terjadi deindustrialisasi. Ia juga menyoroti fokus pemerintah saat ini yang hanya membangun infrakstruktur saja, namun mengabaikan industrialisasi dan membuka keran impor yang menurut Prabowo akan membunuh usaha para petani dan nelayan. Meski begitu, keadaan ekonomi saat ini, kata Prabowo, tidak sepenuhnya merupakan kesalahan rezim pemerintahan Jokowi saja, tetapi menurutnya merupakan kesalahan semua pihak, termasuk presiden-presiden pendahulu Jokowi. Oleh karena itu semua pihak harus bertanggung jawab untuk membuat perekonomian Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Ia mencontohkan keberhasilan Republik Rakyat China yang berhasil menata perekonomiannya dan mengakhiri kemiskinan dalam waktu 40 tahun. (VOA) |
| Laporan Penyeludupan Wanita dari Pakistan Melalui Perjodohan Ilegal Dibantah China Posted: 14 Apr 2019 01:46 AM PDT  ISLAMABAD, LELEMUKU.COM - Media Pakistan melaporkan bahwa para penyelundup manusia asal China mengoperasikan pusat-pusat perjodohan di Pakistan. Penyeludupan ini terjadi dengan cara para pelaku diduga menjebak para perempuan dari keluarga-keluarga miskin dengan perkawinan pura-pura di Pakista kemudian membawa mereka pergi dan memaksa mereka memasuki prostitusi atau bahkan menjual organ mereka di China. Kedutaan China di Islamabad menanggapi laporan itu pada Sabtu (13/4), mengatakan bahwa bisnis-bisnis seperti itu dilarang oleh undang-undang China dan berjanji akan menindak tegas dengan kerjasama dengan para pihak berwenang Pakistan. Jumlah warga China yang mengunjungi Pakistan telah naik drastis sejak diluncurkannya proyek bilateral Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC) bernilai multi miliaran dolar lima tahun lalu. Proyek pilot Inisiatif Sabuk dan Jalan Beijing telah menelurkan investasi China sebesar $19 miliar yang sangat dibutuhkan Pakistan. (VOA) |
| Kandidat Presiden AS, Cory Booker Awali Kampanye di New Jersey Posted: 14 Apr 2019 01:37 AM PDT  WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Senator dan kandidat presiden AS Cory Booker memulai kampanyenya pada Sabtu (13/04/2019) di Newark, New Jersey, menyerukan pemberdayaan masyarakat, reformasi pengadilan kriminal, pengendalian senjata api, asuransi kesehatan Medicare bagi semua, dan jalur menuju kewarganegaraan bagi imigran gelap.Booker mengatakan kepada para pendukungnya bahwa rapat umum pada Sabtu itu memulai tur dua minggu di AS sementara dia berupaya membuat dirinya lebih terlihat di tengah belasan saingan. Para kandidat yang sebagian besar dari Partai Demokrat itu semuanya berupaya menggantikan petahana Presiden Donald Trump dalam pemilu 2020. Dari New Jersey, Booker berencana singgah di negara bagian yang mengadakan kaukus dan pemilihan pendahuluan lebih awal dalam pemilihan presiden, termasuk Iowa, Georgia, dan Nevada. Newark adalah wilayah dimana Booker mengukir reputasi politiknya, menjabat sebagai anggota dewan kota dan kemudian wali kota dari 2006 sampai 2013. (VOA) |
| 5 Orang Tewas Saat Demonstrasi Pembunuhan Supir Tuktuk di Mogadishu, Somalia Posted: 14 Apr 2019 01:34 AM PDT  MOGADISHU, LELEMUKU.COM - Sedikitnya lima demonstran tewas, Sabtu (13/04/2019), dalam protes-protes kekerasan yang dilakukan oleh ratusan supir, yang turun ke jalan-jalan di ibu kota Somalia, Mogadishu, untuk memprotes pembunuhan seorang supir tuktuk, serta penutupan jalan yang menghalangi pergerakan di kota itu.Para demonstran membakar ban-ban dan menyerukan slogan-slogan menentang pasukan keamanan pemerintah. Menyerukan keadilan dan kebebasan bagi bisnis-bisnis mereka, mereka meneriakkan, "Sudahi pembunuhan warga sipil." Sedikitnya dua pengunjuk rasa terluka ketika pasukan keamanan berupaya membubarkan mereka, kata para saksi mata. Belum jelas apakah polisi yang berusaha mengatasi kekerasan telah menembak para demonstran atau apakah para demonstran itu ditembak oleh para petugas keamanan swasta dari perusahaan-perusahaan lokal dan bisnis-bisnis yang berusaha melindungi properti mereka. Kebanyakan protes terjadi dekat pasar Bakara di sebelah selatan kota itu, sementara beberapa kilometer dari situ, parlemen memperdebatkan situasi keamanan terbaru di kota itu. (VOA) |
| Donald Trump Bantah Ampuni Pejabat Karena Menutup Perbatasan AS - Meksiko Posted: 14 Apr 2019 01:28 AM PDT  WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Dalam serangkaian cuitan pada Sabtu (13/04/2019) malam, Presiden AS Donald Trump membantah berbagai laporan bahwa dia meminta seorang pejabat kontrol perbatasan untuk menutup perbatasan AS dengan Meksiko, dan bahwa dia menawarkan untuk memberi pengampunan kepada pejabat itu apabila dia menghadapi masalah hukum.Pada Jumat (12/04/2019), New York Times dan CNN melaporkan bahwa pekan lalu Trump meminta Kevin McAleenan, yang ketika itu menjabat sebagai komisioner Perlindungan Perbatasan dan Bea Cukai, untuk menutup perbatasan AS-Meksiko untuk mencegah para migran memasuki AS. McAleenan sejak itu ditunjuk sebagai penjabat menteri Keamanan Dalam Negeri setelah Kirstjen Nielsen mengundurkan diri pada 10 April. Kedua organisasi berita itu mengutip para pejabat pemerintah yang tak disebut namanya sebagai sumber-sumber dalam laporan mereka. Laporan Times juga mengisyaratkan "mungkin saja Trump berniat menyampaikan komentar tentang McAleenan itu sebagai guyonan." Dalam tweetnya, presiden menyerang New York Times, mengatakan harian itu tidak menelepon Gedung Putih untuk memverifikasi fakta-faktanya, dan memprediksi bahwa harian berusia 167 tahun itu akan tutup dalam enam tahun. (VOA) |
| WNI di Amerika Serentak Memilih Secara Serentak Posted: 14 Apr 2019 01:23 AM PDT  WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Warga Negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat (AS) telah memilih di tempat pemungutan suara (TPS) secara serentak pada Sabtu (13/4) dalam pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.Di ibu kota AS, Washington DC, pemungutan suara diadakan di kediaman Duta Besar RI atau yang biasa disebut Wisma Indonesia. Di wilayah sekitar Washington DC, terdapat sekitar 2.500 pemilih terdaftar. Banyak di antara mereka memilih langsung di TPS – ini ditandai dengan panjangnya antrean untuk mencoblos. Berbeda dari pemilu sebelumnya, tahun ini pemilu di Washington DC juga diramaikan dengan panggung gembira dan bazar yang menjual makanan Indonesia. Menurut pantauan VOA di Washington DC, meskipun sempat terjadi sejumlah kendala administratif seperti pemilih yang lupa membawa formulir atau identitas, namun secara umum pemungutan suara berlangsung lancar. Antusiasme pemilih juga terlihat di New York pada Sabtu. Antrian terjadi hingga ke luar gedung KJRI. Di wilayah kerja New York dan sekitarnya, terdapat lebih dari 11.500 pemilih terdaftar. Di Houston, Texas pemungutan suara dipusatkan di gedung KJRI. Di wilayah ini, daftar pemilih tetap diketahui sebanyak lebih dari 6.000. Mereka yang mencoblos langsung di TPS juga dihibur dengan bazaar yang menjual makanan serta pakaian. Diperkirakan ada lebih dari 45.000 pemilih terdaftar di seluruh AS. Selain lewat TPS, sebagian dari mereka juga telah memilih lewat pos atau kotak suara keliling. Penghitungan suara akan dilakukan pada 17 April berbarengan dengan penghitungan di Indonesia. (VOA) |
| Dorong Partisipasi Buruh Migran, Konjen di HK Serukan Majikan “Pinjamkan” Dokumen Posted: 14 Apr 2019 01:19 AM PDT  HONGKONG, LELEMUKU.COM - Hong Kong adalah salah satu kota dimana paling banyak terdapat buruh migran Indonesia, yang hari Minggu (14/04/2019) akan ikut memberikan suara dalam pemilu presiden dan legislatif.Guna mendorong partisipasi politik lebih dari 160 ribu buruh migran yang mengadu nasib di kota itu, Konsulat Jendral Republik Indonesia di Hong Kong, yang merupakan Wilayah Administratif Khusus Republik Rakyat China, sejak sepekan terakhir mengirimkan surat kepada para pemimpin perusahaan, usaha kecil dan menengah hingga majikan yang mempekerjakan buruh migran Indonesia untuk memberi kesempatan selama beberapa jam untuk memberikan suara dan "meminjamkan" dokumen, jika perlu. "Bapak Konjen Tri Tharyat sudah memberikan surat untuk memintakan paspor kepada majikan atau agen kami," ujar Winny, salah seorang pekerja migran di Hong Kong, kepada VOA. "Kami juga diberitahu bahwa jika belum terdaftar masih bisa mengikuti pemilu, dengan masuk ke daftar pemilih khusus dengan jam yang sudah ditentukan yaitu jam 5 hingga 7 sore. Kalau ternyata masih belum selesai mencoblos, ada waktu ekstra sampai selesai." Waktu pemberian suara di TPS yang dibangun Konjen RI di Hong Kong pada hari Minggu (14/4) dibagi menjadi dua bagian, yaitu antara jam 9 pagi hingga 2 siang, dan 2 siang hingga 7 malam. Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, membenarkan soal masih adanya pekerja migran yang belum terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap). "Tidak terdaftar karena PPLN pakai alamat lama/data lama," ujarnya. Isu lain adalah adanya "pekerja migran yang tidak dapat mendaftar karena dokumen-dokumen resminya masih dipegang atau ditahan majikan/agen." Migrant Care telah mengirim sejumlah anggota ke kota-kota dimana paling banyak terdapat pekerja migran Indonesia, antara lain Hong Kong, Kuala Lumpur dan Singapura. Migrant Care memberi perhatian khusus pada pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri karena dilakukan lebih dulu dibanding di Indonesia dan menggunakan tiga metode pemungutan suara. "Yaitu lewat TPS, kotak suara khusus dan surat pos; yang membutuhkan mekanisme pengawasan dan pemantauan khusus untuk menjamin asas luber dan jurdil," tegas Wahyu kepada VOA. Ditambahkannya, menurut pantauan Migrant Care sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2014, belum ada mekanisme pengawasan dan pemantau pemilu alur perjalanan surat suara terhadap metode Kotak Suara Keliling dan Metode Surat Pos. "Untuk itu Migrant Care selaku pemantau resmi Pemilu RI di luar negeri mendesak Bawaslu RI mengakomodasi akses pengawasan dan pemantauan perjalanan surat suara dari metode Kotak suara keliling dan surat pos," tambahnya.(VOA) |
| You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Social Plugin