Nida Marga Taufiq Pimpin Syukuran Peringati HUT Persit ke 73 di Kodam Pattimura |
- Nida Marga Taufiq Pimpin Syukuran Peringati HUT Persit ke 73 di Kodam Pattimura
- KPU dan Bawaslu akan Investigasi Kasus Penemuan Surat Suara Tercoblos di Selangor, Malaysia
- Victor Rahankoly Imbau Masyarakat Kepulauan Tanimbar Manfaatkan Uang Koin
- Dispora Maluku Lakukan Seleksi Calon Paskibraka di Kabupaten dan Kota
- KPPS adalah Garda Terdepan Pileg dan Pilpres Serentak di Indonesia Tahun 2019
- Jokowi Sedih Atas Perudungan Siswi SMP di Pontianak
- Kas Titipan BI Penuhi Kebutuhan Uang Tunai Masyarakat Kepulauan Tanimbar
- LBH Pers Ambon Minta KPU Tidak Batasi Akses Informasi dan Peliputan Media Massa
- Berita Pemungutan Suara Pemilu Luar Negeri di Liputan6.com Dipelintir Hoaks oleh Orang Tak Bertanggung Jawab
| Nida Marga Taufiq Pimpin Syukuran Peringati HUT Persit ke 73 di Kodam Pattimura Posted: 11 Apr 2019 02:36 PM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM – Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Pengurus Daerah XVI/Pattimura, Nida Marga Taufiq memimpin acara syukuran dalam rangka memperingati HUT Ke-73 Persit Kartika Chandra Kirana, bertempat di Baileo Slamet Riyadi, Korem 151/Binaiya, Kota Ambon, Provinsi Maluku.Dalam acara syukuran, Ketua Persit mengucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-73 Persit Kartika Chandra Kirana kepada segenap warga Persit Kartika Chandra Kirana. Sambutan Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana Ny. Hetty Andika Perkasa yang dibacakan oleh Ketua Persit Chandra Kirana PD XVI/Pattimura mengucapkan selamat Ulang Tahun Ke-73 Persit Kartika Chandra Kirana kepada segenap warga Persit Kartika Chandra Kirana di seluruh Indonesia. "Tema Hari Ulang Tahun kali ini, yaitu "Dengan Dilandasi Iman dan Taqwa Persit Kartika Chandra Kirana Bertekad Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Melalui Pendidikan, Kesehatan, dan Kepedulian Sosial Guna Mendukung Tugas Suami", kata Ketua Umum Persit KCK. Ketua umum Persit KCK juga mengucapkan terima kasih atas berbagai sumbangsih para anggota Persit Kartika Chandra Kirana, yang telah dengan aktif, tulus dan ikhlas melakukan berbagai kegiatan bakti sosial, bantuan sosial, anjangsana, serta ceramah pembinaan mental dan kesehatan bagi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun di daerah. "Saya ingin kembali mengingatkan tentang pentingnya anggota Persit Kartika Chandra Kirana untuk mengekspresikan hak politiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, cerdas, dan bijaksana. Dan sebagai bentuk kecintaan kepada TNI AD, marilah kita mendukung dan menghargai netralitas para suami maupun organisasi agar kepercayaan rakyat, bangsa dan negara kepada TNI AD senantiasa terjaga", tegas Ibu Ketua Umum Persit KCK. Diakhir sambutannya, Ny. Hetty Andika Perkasa tidak mengucapkan terima kasih dan kebanggaan yang tak terhingga, atas kerja keras dan kebersamaan seluruh panitia dan pendukung, sehingga peringatan Hari Ulang Tahun ke-73 Persit Kartika Chandra Kirana dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Diakhir acara, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian piala dan hadiah kepada para pemenang lomba Vocal Grup dan lomba tari yang telah diselenggarakan beberapa waktu yang lalu. Hadir dalam acara tersebut Pangdam XVI/Pattimura, Kasdam, para Asisten Kasdam, Dansat, Kabalkdam dan para pengurus Persit Kartika Chandra Kirana PD XVI/Pattimura serta tamu undangan.(Pendam16) |
| KPU dan Bawaslu akan Investigasi Kasus Penemuan Surat Suara Tercoblos di Selangor, Malaysia Posted: 11 Apr 2019 01:25 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman menyatakan pihaknya bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI akan melakukan investigasi terkait kasus penemuan surat suara yang diduga telah tercoblos di sebuah ruko kosong di Taman Universiti Sungai Tangkas Bangi 43000 Kajang, Selangor, Malaysia. "Saya dan ketua bawaslu sudah turunkan tim atau personil kesana, langsung kontak teman-teman PPLN di lapangan guna periksa dan pastikan apa yang sebenarnya terjadi. Sebab sampai malam ini kami masih dalam proses, karna saya minta laporannya dibuat detail. Saya mau tau apa itu benar surat suara, tempatnya dimana, siapa yang pertama temukan, siapa yang buat video dan siapa yang laporan ke PPLP," ujar dia dala konferensi persi pada Kamis (11/04/2019) malam. Dikatakan hingga kini pihaknya masih memproses laporan soal tercoblosnya surat suara untuk Pemilu 2019 itu secara menyeluruh, mengingat kejadian berada di luar negeri dan kondisi politik lagi sensitif maka KPU akan sangat berhati-hati dalam menangani kasus itu. "Mohon tidak ambil kesimpulan sendiri dan berpolemik dan jangan lihat kejadian ini secara berlebiham, karna kalau hal ini terjadi di dalam negeri, kita akan tetap turun langsung menyelesaikan. Tapi karna ada di luar neger maka kami harus hati-hati," pinta Arief. Selanjutnya Komisioner KPU, Hasyim Asharie ditempat yang saman menyatakan ada 3 hal untuk melaksanakan Pemilu 2019 di luar negeri ada, pertama metode pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 17 April di Kedutaan setempat. Kedua, pemungutan menggunakan kotak suara keliling pada area pemukuman daerah Warga Negara Indonesia (WNI), dan ketiga menggunakan metode pos dan dikirim sebelum 8 April dan akan dikirim balik oleh masing-masing pemilih ke PO BOX yang ditentukan. "Kami ingin pastikan bahwa KPU berpegang pada azas penyelengagran yang luber dan jurdil. Kami akan lakukan koreksi jika terjadi kesalahn dan tidak terjadi kesalahan yang berkembang di masyarakat. Sehingga kami masih akan melakukan konfirmasi, metode apakah yang diambil hingga terjadi seperti ini," kata dia. Sementara itu, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengakui ada konflik kepentingan terkait kejadian itu. Dia menilai seharusnya Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Krishna KU Hannan tidak menjabat sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN) di Malaysia. Dia mengatakan Bawaslu telah meminta KPU untuk mengganti yang bersangkutan karena anak Dubes Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana maju menjadi caleg dari dapil DKI Jakarta 2 yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri. "Kami sudah mengirimkan surat kepada KPU RI untuk mengganti yang bersangkutan (Wakil Dubes Malaysia yang jadi anggota PPLN). Agar tidak terjadi konflik kepentingan karena Pak Duta Besar punya anak yang sedang running (caleg)," ujar Rahmat.  Bahkan, kata Rahmat, pihak Panwaslu Malaysia mendapat laporan bahwa Davin Kirana ikut dalam suatu acara duta besar di Malaysia.Laporan tersebut, katanya, sedang ditindaklanjuti oleh Panwaslu di Malaysia. Namun tiba-tiba terjadi kejadian surat suara yang sudah tercoblos termasuk untuk Davin Kirana. Dari Relawan Prabowo Sandi Menurut informasi yang diterima Lelemuku.com, pemuan surat suara tercoblos itu berawal dari aduan relawan PADI (Prabowo-Sandi). Relawan bernama Parlaungan menginformasikan temuan surat suara tercoblos ke Panwaslu Kuala Lumpur melalui pesan WhatsApp. Dari laporan itu, Yaza bersama seorang anggota Panwaslu Kuala Lumpur, Rizki Israeni Nur, sekitar pukul 13.00 waktu setempat mendatangi lokasi temuan surat suara tercoblos di Taman Universiti Sungai Tangkas Bangi 43000 Kajang, Selangor. Tempat tersebut merupakan sebuah deretan toko yang pada satu ruangannya sudah dipenuhi dengan surat suara yang berada di dalam bag diplomatik sebanyak kurang-lebih 20 buah, 10 kantong plastik hitam, dan kurang-lebih 5 karung goni berwarna putih dengan tulisan Pos Malaysia. Diperkirakan jumlah surat suara di lokasi pertama itu sekitar 10-20 ribu. Saat dibuka, beberapa surat suara pilpres telah dicoblos untuk pasangan calon nomor urut 01. Sedangkan surat suara pileg ada yang sudah tercoblos untuk caleg NasDem DPR nomor urut 03 dengan nama Ahmad dan terdapat juga foto surat suara yang sudah tercoblos untuk Caleg Nasdem Davin Kirana.. Sekitar pukul 14.30, Panwaslu Kuala Lumpur menerima informasi tambahan dari anggota Satgas BPN PADI soal lokasi lain yang jadi gudang penyimpangan surat suara Pos. Surat suara itu ditemukan di rumah di kawasan Bandar Baru Bangi, Selangor. Di lokasi ini, Panwaslu menemukan 158 karung berisi surat suara. Surat suara yang dicoblos adalah capres nomor urut 01. Untuk surat suara legislatif, surat suara yang dicoblos untuk caleg DKI Dapil II NasDem nomor urut 02 dan surat suara caleg Demokrat nomor urut 03. Pasca informasi itu disebar, muncul pula 2 video tentang penggerebekan lokasi tersebut. (Albert Batlayeri) |
| Victor Rahankoly Imbau Masyarakat Kepulauan Tanimbar Manfaatkan Uang Koin Posted: 11 Apr 2019 10:08 AM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kepala PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku dan Maluku Utara (Malut) Cabang Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Victor Melkias Rahankoly, SE mengimbau masyarakat Tanimbar untuk menggunakan uang koin, sebab itu adalah mata uang yang membantu pada pembayaran pecahan kecil yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha dan jika koin tersebut tidak digunakan, dapat dikembalikan ke pihaknya."Sebenarnya uang koin dan kertas itu sama saja, cuma pecahaannya kan merupakan sesilih atau kembalian oleh para pedagang yang harus kita dapatkan sebagai pembeli, itu adalah hak kita," ujar Rahankoly kepada Lelemuku.com pada Rabu (10/04/2019). Ia menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi langsung ke para pengusaha mulai kios hingga toko, swalayan dan rumah makan dan melalui kas keliling untuk pemakaian uang koin yang diambil dari kas titipan hasil kerjasama antara Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan wilayah (KPW) Maluku bersama pihaknya sejak Bulan Oktober 2017 lalu. Nominal uang koin yang banyak ditukarkan para pengusaha adalah Rp500 dan Rp1.000. "Antusias para pengusaha sangat baik, jalan dengan baik, sekarang tiap hari itu ada yang tukarkan uang koin dari swalayan, rumah makan, toko-toko. Begitupun di mobil kas keliling kami," tutur Rahankoly. Ia menambahkan selain melakukan penukaran uang kertas yang sudah lusuh, pihaknya juga menarik uang koin yang tidak layak edar, dengan kriteria ada goresan, buram atau gambar pada uang tersebut sudah tidak kelihatan, sudah plat atau bentuknya sudah tidak sesuai dengan yang asli. Kemudian, Rahankoly pun meminta masyarakat Tanimbar untuk tidak memandang sebelah mata uang koin tetapi uang koin sangat berguna ketika dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu dan sebagai persediaan uang kecil. "Selain uang kertas yang tidak layak edar, uang koin pun kami tarik dari masyarakat dan pulangkan ke BI," tutup pria yang sudah dua tahun memipin Bank Maluku Malut Cabang Saumlaki itu. (Laura Sobuber) |
| Dispora Maluku Lakukan Seleksi Calon Paskibraka di Kabupaten dan Kota Posted: 11 Apr 2019 08:39 AM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Maluku mulai melakukan seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) maupun Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) di Kabupaten dan Kota se Maluku.Menurut Sekretaris Dinas Pemuda dan Olaraga, Andre Adrians, secara teknis proses seleksi dilakukan secara berjenjang. Dimana mulai dari kabupaten dan kota, kemudian ke provinsi dan selanjutnya ke pusat sebagai Paskibraka Nasional. "Hasil seleksi dari kabupaten dan kota akan dikirim empat orang ke Provinsi, untuk nantinya akan diseleksi ke pusat. Untuk ke tingkat Nasional, tiap provinsi diharuskan menyiapkan dua orang yakni putra dan putri," jelasnya. Dikatakannya, untuk proses seleksi itu sendiri, dinasnya yang diberikan tanggungjawab untuk melakukan program ini, telah tuntas menyeleksi para siswa-siswi tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sederajat di Kota Ambon, Kabupaten Buru, Buru Selatan, Maluku Tenggara, Kota Tual, serta Kabupaten Kepuluan Tanimbar yang seleksinya sementara berlangsung dua hari kedepan sejak Kamis (11/04/2019). Sisa kabupaten dan kota lain akan dilakukan pada pekan depan. Dan masing-masing daerah harus menyiapkan empat siswa-siswi terbaiknya. "Mulai tahun ini tidak ada seleksi lagi di pusat untuk para calon Paskibraka. Jadi semua dilakukan di provinsi masing-masing. Sehingga dua siswa-siswi yang kita kirim nanti benar-benar adalah yang terbaik dan siap dipakai," tandasnya. Adrians berharap agar dua orang siswa yang nanti dikirim untuk mewakili Maluku di tingkat nasional, tidak hanya sebatas masuk dalam pasukan pengibar saja, melainkan posisi strategis seperti pembentang bendera atau pembawa bendera atau untuk posisi putri sebagai pembawa baki. "Jadi benar-benar seleksi kali ini sangat ketat. Kita juga libatkan selain kodim dan korem, juga dinas kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan," ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Corneles Batmomolin, mengatakan, ada 52 siswa dari SMA dan SMK se kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) yang diseleksi di tingkat kabupaten. "Nantinya akan dipilih empat orang siswa, dua putra dan dua putri, untuk mengikuti seleksi di Provinsi," ungkapnya. (indonesiatimur.co) |
| KPPS adalah Garda Terdepan Pileg dan Pilpres Serentak di Indonesia Tahun 2019 Posted: 11 Apr 2019 07:39 AM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Olivier Srue, S.Th., Mpd menilai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan garda terdepan dalam penyelenggara Pemilihan Calon Legislatif (Caleg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan digelar secara serentak di seluruh Indonesia pada Rabu (17/04/2019)."KPPS ini sebagai garda terdepan penyelenggaraan pemilu di tingkat paling bawah, yang akan menentukan pemilu di tingkat kecamatan berhasil atau tidak, ada di tangan mereka," ujar dia kepada para wartawan pada Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Gedung Balai Pembinaan Umat (BPU) Kota Saumlaki pada Kamis (11/04/2019). Srue mengatakan bahwa tugas dari KPPS pada pemilu serentak ini adalah mendistribusikan c6, yaitu surat pemberitahuan kepada setiap pemilih untuk menggunakan hak pada tanggal 17 April nanti dan melaksanakan rekapitulasi peritungan suara. Selain itu, KPPS juga bertanggungjawab untuk mensosialisasi kepada setiap warga yang ada di Rukun Tetangga (RT) masing-masing tentang cara pencoblosan, para calon dan jumlah surat suara. "Jumlah KPPS di Tansel adalah 385 dengan rincian Kelurahan Saumlaki ada 203 petugas untuk 29 TPS dikali dengan 7 orang per TPS, di Desa Olilit Raya ada 126 untuk 18 TPS dikali dengan 7 orang per TPS dan Desa Sifnana ada 56 petugas dengan 8 TPS dikali 7 orang per TPS," katanya. Ia pun berharap KPPS akan melaksanakan tugas yang diemban dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab sebagai garda terdepan pemilu di tingkat TPS serta waspada akan terjadinya dugaan-dugaan atau pelanggaran yang bisa saja terjadi. "Kami perlu mengingatkan mereka jangan sampai ada proses-proses penyelenggaraan pemilu yang mencoba untuk melakukan dugaan-dugaan dan pelanggaran yang akan terjadi, apalagi kita semua tahu bahwa banyak caleg yang lagi berkompetisi," harap Srue. (Laura Sobuber) |
| Jokowi Sedih Atas Perudungan Siswi SMP di Pontianak Posted: 11 Apr 2019 07:07 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo menyampaikan kesedihannya atas peristiwa yang menimpa seorang siswi SMP berusia 14 tahun di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat."Kita semua sedih, kita semua berduka atas peristiwa perundungan itu," kata Presiden di Kompleks GBK, Jakarta, Rabu (10/04/2019). Sebagaimana disampaikan dalam siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, Presiden telah meminta Kapolri untuk bertindak tegas namun juga bijaksana mengingat pelaku perundungan ini masih di bawah umur. "Saya sudah perintahkan kepada Kapolri untuk tegas menangani ini sesuai prosedur hukum," kata Presiden. Dalam pandangan Presiden, peristiwa perundungan yang menimpa siswi SMP ini mengungkapkan adanya perubahan interaksi di masyarakat. "Ada sesuatu masalah yang berkaitan dengan pola interaksi sosial antarmasyarakat yang berubah lewat media sosial. Ini adalah masa transisi yang kita semua harus hati-hati. Terutama awasi betul anak-anak kita, jangan sampai terjebak pada pola interaksi sosial yang sudah berubah tetapi kita belum siap," kata Presiden. Untuk itu, Presiden berharap agar orang tua, guru, dan masyarakat turut bersama-sama merespons setiap perubahan-perubahan yang ada, serta meluruskan hal-hal yang tidak benar di lapangan. "Ini harus disikapi bersama-sama. Karena ada sebuah pergeseran, ada masa transisi pola interaksi sosial antarmasyarakat yang berubah karena keterbukaan media sosial," tutur Kepala Negara. Presiden juga tidak menampik bila ada usulan revisi terhadap regulasi yang berkaitan dengan anak-anak. "Tapi yang paling penting budaya kita, etika kita, norma-norma kita, nilai agama kita, semua tidak memperbolehkan hal tersebut (perundungan)," kata Presiden. Siswi SMP di Pontianak tersebut telah menjadi korban perundungan 12 siswi SMA sehingga mengalami luka-luka. Peristiwa perundungan itu terjadi pada 29 Maret 2019. Saat ini kasusnya telah ditangani oleh Polresta Pontianak. (Kemensetneg) |
| Kas Titipan BI Penuhi Kebutuhan Uang Tunai Masyarakat Kepulauan Tanimbar Posted: 11 Apr 2019 06:49 AM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kas titipan hasil kerjasama Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan (KPw) Maluku, Provinsi Maluku bersama PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku dan Maluku Utara (Malut) Cabang Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejak Oktober 2017 telah memenuhi kebutuhan uang tunai seluruh masyarakat Tanimbar. Menurut Kepala Bank Maluku dan Malut Cabang Saumlaki, Victor Melkias Rahankoly, SE, kas titipan adalah kegiatan penyediaan uang rupiah milik BI yang dititipkan pada pihaknya sebagai bank pengelola kas titipan untuk mencukupi persediaan kas bank dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah yang dijuluki Bumi Duan Lolat itu. Bank anggota dari kas titipan tersebut adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Saumlaki. "Dengan adanya kas titipan ini sudah meminimalisir rentan kendali karena kas titipan ini memenuhi kebutuhan uang tunai dan fisik uang yang ada serta juga itu sangat membantu bank-bank yang ada di Tanimbar," kata Rahankoly kepada Lelemuku.com pada Rabu (10/04/2019). Dua alasan dibukanya kas titipan di Kepulauan Tanimbar adalah pertimbangan dari BI demi untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dengan memenuhi kebutuhan uang layak edar yang cukup, baik dalam jumlah nominal dan jenis pecahannya di masyarakat serta kebijakan layanan uang tunai layak edar atau clean money policy. "Manfaat dari kas titipan, pertama untuk menarik peredaran uang tidak layak edar di Tanimbar dan kedua, peredaran uang mungkin dipertimbangkan oleh BI kalau selama ini kekurangan fisik uang kami harus ambil langsung di BI Ambon," ujarnya. Rahankoly menuturkan sebagai bank pengelola, pihaknya diberikan wewenang oleh BI untuk menyalurkan uang kepada BRI dan BNI dengan prosedur kedua bank tersebut harus membuat permintaan dalam bentuk laporan kepada Bank Maluku Malut Saumlaki. Namun sebelumnya kedua anggota kas titipan diwajibkan saling berkomunikasi untuk mengadakan Transaksi Uang Kertas Antar Bank (TUKAB). Kemudian, jika permintaan itu belum terpenuhi, maka pihak bank yang mengalami posisi short atau kekurangan uang fisik bisa melanjutkan permintaan ke bank pengelolah. "Permintaan disesuaikan dengan posisi keuangan antar bank yaitu dari posisi long atau tersediannya uang fisik lebih dan posisi short yaitu kekurangan uang fisik. Laporan permintaan atau permohonan permintaan kepada bank Maluku harus diajukan satu hari sebelum pencairan," tutur dia. Pria yang sudah 2 tahun memimpin Bank Maluku Malut Kantor Cabang Saumlaki ini mengungkapkan jika kerjasama antara pihaknya dan BI itu berjangka waktu selama dua tahun dan akan diperpanjang kembali tergantung pada kinerja dari pihaknya sebagai bank pengelolah dan penilaian khusus dari BI. "Kami melakukan tugas sesuai dengan ketentuan dari BI dan jam pelayanan dari jam 8 pagi hingga jam 11 siang. Bank akan meminta tergantung kebutuhan mereka dan melalui laporan permohonan bank akan sebagai laporan dari Bank Maluku dan Malut kepada BI, kami sebagai bank pengelolah melaporkan itu kepada BI," ungkapnya. (Laura Sobuber) |
| LBH Pers Ambon Minta KPU Tidak Batasi Akses Informasi dan Peliputan Media Massa Posted: 11 Apr 2019 04:48 AM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Ambon, Provinsi Maluku menerima laporan adanya pembatasan media dalam proses penyelenggaraan pemilu yang hanya mengundang Muspida, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta media masa yang di gelar di salah satu hotel di Kota Ambon pada Rabu (10/04/2019)."Seharusnya terkait akses informasi maka seluruh media saharusnya di undang tanpa terkecuali, namun faktanya hanya ada di media elektronik yakni RRI dan TVRI dan 7 media cetak serta 3 organisasi pers yaitu AJI, IJTI, dan AMSI yang di undang secara resmi. Padahal di Maluku terdapat puluhan media online, Radio serta TV lokal TV berjaringan yang telah melaksanakan tugas jurnalistik selama proses pemilu berlangsung dalam setiap tahapannya," ujar Sekjen LBH Pers Ambon, Iqbal Taufik saat memberikan keterangan di Kota Ambon pada Kamis (11/04/2019) Dia mengatakan, membatasi undangan media masa artinya menutup akses informasi publik. Padahal Komusi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu, yang notabene adalah lembaga demokrasi. "Selama ini dalam proses peliputan, KPU Maluku Selalu memberikan ruang liputan yang cukup leluasa meski belum benar-benar transparan kepada media massa terutama terkait penggunaan anggaran pemilu, namun dengan cara pemilihan media massa tertentu yang dihargai secara lembaga," jelasnya. Dia mengakui, di Maluku, data LBH pers Ambon mencatat setidaknya terdapat 20 media online, 7 koran, 6 media TV lokal dan 8 radio. Berdasarkan pasal 4 dan pasal 6 UUD pers no 40 tahun 1999 media masa memiliki tugas dan tanggung jawab kepada publik. Media masa harus diberikan akses seluas-luasnya dan tidak dibatasi dalam bentuk apapun. Apabila terkait akses dalam proses pemilu yang merupakan proses demokrasi. Pelanggan pasal 4 ini dapat dianggap menutup akses sesuai aturan pasal 18 UU pers. "Oleh karena itu, LBH pers Ambon mengingatkan KPU Maluku sebagai lembaga demokrasi untuk menghargai lembaga pers dalam mengawal proses pemilu di Maluku. KPU Maluku tidak boleh membatasi media massa dalam bentuk kegiatannya. KPU harus transparan sebagai lembaga penyelenggara pemilu agar tidak diragukan publik," tandasnya. (indonesiatimur.co) |
| Posted: 11 Apr 2019 03:38 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Situs berita Liputan6.com menyatakan berita soal hasil sementara pencoblosan di luar negeri yang dipublikasikan mereka telah dicatut oleh orang tak bertanggung jawab untuk hoaks. Informasi tersebut beredar di aplikasi percakapan, Whatsapp."Liputan6.com sebagai media yang selalu menjaga kepercayaan publik akan berkomitmen menulis berita sesuai fakta dan ikut serta melawan hoaks yang makin marak," kata Wakil Pemimpin Redaksi Liputan6.com, Irna Gustiawati dalam rilis media mereka pada Rabu (10/04/2019). Hoaks tersebut dibuat dalam dua versi. Satu berisi hasil sementara pencoblosan yang memenangkan pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin. Lainnya, hasil sementara pencoblosan di luar negeri yang memenangkan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hasil perhitungan itu disebutkan berasal dari pencoblosan di Saudi Arabia, Yaman, Belgia, Jerman, Uni Emirat Arab, USA, Ukraina, Papua Nugini, Taiwan, Hong Kong dan Korea Selatan. Kedua versi menampilkan hasil perhitungan kedua paslon menang di atas 50 persen. Padahal, berita berjudul "KPU: Pemungutan Suara Pemilu di Luar Negeri Berlangsung Aman" itu berisi tentang pernyataan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang pantauan pemungutan suara di luar negeri. Ketua KPU Arief Budiman meluruskan, pihaknya belum melakukan penghitungan suara atas pencoblosan di luar negeri. Meskipun, pencoblosan di sana, berlangsung lebih awal pada 8-14 April 2019. "Saya perlu jelaskan pada teman-teman semua, KPU memang punya early voting (pencoblosan lebih dini khusus di luar negeri). Jadi pemilihan dilakukan lebih awal dibandingkan di dalam negeri. Jadwalnya itu 8 -14 April. Meskipun dilakukan pemungutan lebih awal, tapi penghitungan suaranya itu dilakukan pada 17 April," kata Arief di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (10/04/2019). Oleh karena itu, dia pun menegaskan, KPU belum merilis hasil perhitungan suara dari pencoblosan di negara manapun. "Jadi kalau sudah ada yang mengeluarkan rilis-rilis hasil itu, itu bukan hasil yang dikeluarkan oleh KPU. Karena memang, enggak ada. Kecuali memang ada orang-orang yang melakukan survei melakukan metode exit poll dan segala macam itu," ujar Arief. (Albert Batlayeri) |
| You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Social Plugin