KPU MTB Musnahkan 44,428 Lembar Surat Suara Pemilu 2019 |
- KPU MTB Musnahkan 44,428 Lembar Surat Suara Pemilu 2019
- Selvianus Itranbey, Ketua KPPS di Adodo Molu Meninggal Dunia Saat Bertugas
- Silas Natkime, Tokoh Pejuang Hak Masyarakat Papua di Freeport Indonesia
- Hartanto Terima 3 Anggota Pramuka Luar Biasa dari Sulawesi Tenggara
- 86 Petugas Pemilu Meninggal, Mendagri Setuju Evaluasi Pelaksanaan Pemilu
- Petrus Fatlolon Imbau Masyarakat di 20 TPS Jangan Golput
- Joko Widodo - Ma’ruf Amin Unggul 91 Persen di Kepulauan Tanimbar
- Murad Ismail dan Barnabas Orno Siap Dilantik Presiden Joko Widodo
- Kemlu Nilai Belum Ada Informasi Soal WNI Jadi Korban di Sri Lanka
- Lukisan Persiapan Gerilya dan Pemandangan di Kaliurang
- Wiranto Imbau Tudingan Pemilu Curang, Diselesaikan Lewat Jalur Hukum
- Rehabilitas Sosial Untuk Disabilitas di Indonesia
- Presiden Jokowi dan Sejumlah Pemimpin Dunia Kutuk Serangan di Sri Lanka
- Pertempuran Berkobar Dekat Ibu Kota Libya, Tripoli
- PSI Janji Akan Tetap Perjuangkan Suara Rakyat Meski Tak Masuk DPR
- Didanai Pakistan, RS Afghanistan Mulai Beroperasi
| KPU MTB Musnahkan 44,428 Lembar Surat Suara Pemilu 2019 Posted: 22 Apr 2019 05:42 PM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Tenggara Barat (MTB) memusnahkan 44.428 lembar surat suara yang dilaporkan rusak dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 pada Senin (22/04/2019) malam di halaman Kantor KPUD MTB, Jln. Soekarno, Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Menurut Ketua KPU MTN, Regen Lartutul proses pembakaran surat suara dengan rincian 2.992 lembar untuk Presiden-Wapres, 1.726 lembar untuk DPD RI, 5.783 lembar untuk DPR RI, 20.736 lembar untuk DPRD Provinsi dan 13.191 lembar untuk DPRD Kabupaten ini dilakukan dengan disaksikan oleh perwakilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kepolisian Resor (Polres) MTB. Sementara untuk DPRD Kabupaten MTB yang memiliki 3 daerah pemilihan (dapil) pihaknya merinci 6,409 lembar untuk dapil satu, 1,118 lembar untuk dapil dua dan 5,664 lembar untuk dapil tiga. Diakui, lembaran rusak yang dimusnahkan ini merupakan surat suara yang diperuntukan kepada 10 kecamatan di Kepulauan Tanimbar, tidak hanya untuk kecamatan tertentu saja. (Laura Sobuber) |
| Selvianus Itranbey, Ketua KPPS di Adodo Molu Meninggal Dunia Saat Bertugas Posted: 22 Apr 2019 04:39 PM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Selvianus Itranbey yang menjabat sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS 1, Desa Adodo Molu, Kecamatan Molu Maru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku menghembuskan nafas terakhir pada Senin (22/04/2019).Hal ini disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Maluku dalam akun facebook mereka dengan mengungkapkan bahwa almarhum Selvianus meningga saat mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Molu Maru. KPUD Maluku menyampaikan berduka cita dan mendoakan agar keluarga almarhum dapat tegar menjalani masa duka ini. "Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan dan kesehatan," ungkap mereka Meninggalnya Selvianus menambah jumlah anggota KPPS yang meninggal pada masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 ini, informasi terakhir sekitar 91 orang petugas KPPS dari 19 Provinsi di seluruh Indonesia telah menghembuskan nafas terakhir. Sementara itu 374 petugas KPPS dilaporkan sakit. Mayoritas dari mereka meninggal dan sakit akibat kekelahan usai bertugas melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara. Rinciannya adalah 2 wafat dan 128 sakit di Sulawesi Selatan, 1 wafat dan 83 sakit di Sulawesi Tengah, 17 wafat dan 41 sakit di Jawa Tengah, 28 wafat dan 19 sakit di Jawa Barat, 5 wafat dan 26 sakit di Lampung, 14 wafat dan 13 sakit di Jawa Timur, 3 wafat dan 17 sakit di Banten, 5 wafat dan 14 sakit di Riau. Selanjutnya 12 sakit di Kalimantan Selatan, 3 wafat dan 4 sakit di Yogyakarta, 6 sakit di Kalimantan Tengah, 3 wafat dan 2 sakit di Sulawesi Utara, 5 sakit di Bali, 3 wafat di Kalimantan Barat, 3 sakit di Sumatera Barat, 2 sakit di Sulawesi Tenggara, 2 wafat di Kalimantan Timur, 2 wafat di Sumatera Selatan, 2 wafat dio Sumatera Utara dan 1 wafat di Maluku. Menurut Ketua KPU, Arief Budiman, pihaknya akan memberikan santunan kepada para anggota KPPS yang meninggal dunia dan sakit. Pihaknya akan bertemu dengan Kementerian Keuangan dan BPJS guna membahas usulan santunan tersebut. (Albert Batlayeri) |
| Silas Natkime, Tokoh Pejuang Hak Masyarakat Papua di Freeport Indonesia Posted: 22 Apr 2019 03:42 PM PDT  TIMIKA, LELEMUKU.COM - Silas Natkime, tokoh pejuang masyarakat Mimika, Provinsi Papua pada Senin, 22 April 2019, sekitar pukul 13.00 WIT menghembuskan napas terakhir di Hospital 68 Tembagapura. Berita kepergiannya sontak membuat banyak warga Mimika tidak percaya. Banyak yang merasa kehilangan tokoh Papua yang low profile dan murah senyum ini,Ungkapan turut berduka disertai harapan arwah almarhum di terima di sisi Tuhan langsung menyebar di sejumlah media sosial seperti facebook dan whatsapp. "Berharga di Mata Tuhan, Kematian semua Orang Yang dikasihi-Nya." (Mazmur 116: 15). Sosok Silas Natkime adalah tokoh yang sangat dikenal, tidak hanya di Mimika, tapi juga Papua dan Indonesia. Dalam masa hidupnya, sangat banyak hal positif yang telah dibuatnya bersama sejumlah tokoh lainnya untuk masyarakat Suku Amungme, Kamoro, lima suku kekerabatan, masyarakat Kabupaten Mimika dan Papua secara umum. Untuk Bangsa dan Negara ini, Termasuk PT Freeport Indonesia (PTFI). Tidak suka konflik. Selalu ingin damai. Itulah salah satu kelebihan yang melekat pada diri Silas Natkime. Begitu mengetahui ada rencana gerakan-gerakan yang akan dilakukan pihak tertentu untuk memicu konflik yang meresahkan masyarakat. Silas pasti langsung mencari wartawan untuk menyampaikan pendapat dan sarannya. "Berbeda pendapat itu wajar terjadi, ada impian, ada keinginan yang mungkin saja belum atau tidak tercapai, tapi tidak harus diperjuangkan dengan cara konflik, ribu dan kacau. Konflik dan kekacauan hanya akan menambah masalah baru, membuat masalah mencadi rumit dan menyusahkan banyak orang," kata Silas dalam berbagai kesempatan wawancara. Memulai kariernya dari bawah, Silas Natkime akhirnya masuk dalam jajaran putra asli Papua yang memiliki jabatan penting di PT Freeport Indonesia (PTFI). Jabatan terakhirnya sebelum memasuki masa pensiun adalah Advisor, Senior Vice President (SVP) Employee Development di PTFI. Sebagai salah satu putra asli Papua yang memiliki jabatan penting di PT Freeport, Silas Natkime telah mencurahkan pikiran, tenaga dan waktunya demi ikut memajukan perusahaan tambang emas raksasa dunia tersebut. Bersama sejumlah putra asli Papua di PT Freeport dan aparat keamanan, Silas terlibat aktif menyelesaikan sejumlah konflik antara karyawan dan PT Freeport yang terjadi beberapa tahun lalu yang menelan korban jiwa. Silas selalu berupaya agar PT Freeport bisa beroperasi normal, tidak ada gangguan sekecil apa pun. Karena itu, Silas juga terlibat aktif meredakan isu-isu dan rencana konflik yang direncanakan sejumlah pihak yang ingin mengganggu operasional PT Freeport. Ia selalu mengingatkan bahwa masih banyak hal yang belum dilakukan oleh PT Freeport untuk menyejahterakan masyarakat Papua, khusus Suku Amungme, Kamoro dan lima suku kekerabatan. Tapi terdapat banyak hal yang sudah dilakukan PT Freeport Indonesia kepada masyarakat asli Papua, secara khusus kepada Suku Amungme, Kamoro dan lima suku kekerabatan. Berulang-ulang kali melalui berita di SKH Salam Papua, Silas selalu menegaskan sekaligus mengingatkan masyarakat asli Papua di Kabupaten Mimika akan pentingnya keberadaan PT Freeport di tanah Amungsa ini. Menurut Silas, tanpa kehadiran PT Freeport, perubahan di Papua secara umum, khususnya di Mimika dan sejumlah kabupaten di pegunungan tengah tidak terjadi signifikan seperti sekarang ini. Karena itu, Silas selalu meminta kepada warga asli Papua dan warga daerah lain yang datang ke Papua untuk mencari hidup, semua harus menjaga PT Freeport agar beroperasi secara normal. Tidak boleh ada yang bertindak apa pun yang dapat mengganggu operasional perusahaan. Silas berulang kali selalu mengingatkan bahwa PT Freeport menjadi salah satu napas bagi masyarakat Papua. Menghambat, mengganggu atau mematikan operasional PT Freeport sama saja dengan ini menyusahkan dan mamatikan masyarakat Papua. "Sudah berulang kali saya katakan, tanpa PT Freeport tidak mungkin masyarakat Papua akan berubah, akan maju. Banyak warga dari luar Papua yang juga sudah menikmati hidup yang layak dari PT Freeport. Karena itu semua unsur pemerintahan yang ada di Mimika dan Papua, juga semua stakeholders dan semua warga harus bersama-sama menjaga PT Freeport," kata Silas. Silas mengatakan selama ini dirinya berjuang agar ada kesatuan pemahaman antara perusahaan dan pemerintah dalam hal ini Bupati Mimika yang juga anak asli Amungme, juga DPRD agar sama-sama ikut mengatasi setiap masalah yang terjadi di PT Freeport, agar operasional berjalan lancar dan pendapatannya bisa tercapai sesuai target. Bila pendapatan PT Freeport baik, maka dampaknya bagi daerah serta masyarakat Papua dan Mimika juga baik. "Kita semua, terlebih pejabat pemerintah di daerah ini harus menjaga Freeport. Jangan hanya mau menikmati hasil dari PT Freeport, tapi kalau ada masalah diam saja, masa bodoh saja. Atau lempar tanggung jawab ke pihak keamanan. Tidak bisa begitu," kata Silas. (SalamPapua.com) |
| Hartanto Terima 3 Anggota Pramuka Luar Biasa dari Sulawesi Tenggara Posted: 22 Apr 2019 03:35 PM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Saumlaki, Letkol Laut (P) Hartanto,M.Tr.Han terima 3 orang anggota Pramuka Luar Biasa (Tuna Wicara) dari Provinsi Sulawesi Tenggara di Loby Mako Lanal Saumlaki, Jl. Slamet Riyadi No.1 Dusun Lakateru Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku pada Senin, (23/04/2019) pukul 11.00 WIT. Danlanal memberikan apresiasi kepada La Edos dari Kabupaten Buton Selatan, Sulwan. B dari Kabupaten Buton Selatan, dan Kaspin dari Kota Kendari yang sudah datang ke Tanimbar guna melaksanakan niat mereka keliling Indonesia. Dikatakan para anggota Pramuka Tuna Wicara dari Sekolah Luar Biasa Binaan Panti Asuhan Bina Rungu Wicara di Kota Kendari ini telah berangkat dari Kendari pada 30 Januari 2019 dan melalui rute dari Buton - Kendari - Ambon - Fakfak - Dobo - Tual - Saumlaki - Kupang - beberapa kota di NTT - NTB dan terakhir di Jawa Timur. "Dalam perjalanan mereka banyak pengalaman dan banyak sukanya yang telah dilalui. Suka dalam perjalanan mereka adalah mereka dapat bertemu dengan seluruh orang dari berbagai daerah. Akan tetapi mereka juga memiliki duka dalam perjalanan karena tidak dapat berkomunikasi, mengingat mereka memiliki kekuarangan sebagai Tuna wicara. Tapi mereka memiliki semangat yang sangat tinggi untuk membawa nama Pramuka untuk berkeliling Indonesia," ujar Hartanto.  Ia menegaskan pihaknya akan selalu mendukung kegiatan positif seperti ini, apalagi ketika mengetahu bahwa ketiga anak Pramuka ini telah melakukan perjalanan serupa pada tahun 2015.Selanjutnya, Koordinator Pamong Saka Bahari Lanal Saumlaki, Serma Pom Deni Irawan dan Sekertaris Kwarcab Saumlaki, Halutuk membawa ketiga anggota Pramuka Luar Biasa tersebut dan memperkenalkan mereka ke rekan-rekannya di Pramuka Saka Bahari binaan Lanal Saumlaki. Perkenalan ini bertujuan agar memotivasi semangat anggota Pramuka Saka Bahari Lanal Saumlaki sehingga memiliki semangat dan perjuangannya yang sama dalam berkeliling Indonesia. (Laura Sobuber) |
| 86 Petugas Pemilu Meninggal, Mendagri Setuju Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Posted: 22 Apr 2019 03:15 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku prihatin dengan banyaknya petugas pemilihan umum (Pemilu) yang meninggal akibat kelelahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemilu. Hingga saat ini setidaknya sudah 86 petugas Pemilu yang meninggal usai melaksanakan tugasnya menyelenggarakan Pemilu Serentak, Rabu (17/04/2019) lalu."Kami menunggu usulan dari Bawaslu dan KPU. Itu saja secara prinsip. Ya saya yakin pemerintah akan memberikan penghargaan tapi kalau soal anggaran itu biar nanti Bawaslu dulu fixnya berapa yang sakit, berapa yang gugur termasuk KPPS-nya termasuk para anggota Polri ya," kata Mendagri kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/04/2019) siang. Mendagri setuju dengan usulan dilakukannya evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu Serentak yang melelahkan, dan telah meminta banyak korban jiwa itu. Namun ia masih menunggu dulu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pemilu. "Kami tidak ingin mendesak dulu tapi setelah pengumuman KPU resmi nanti kemungkinan awal pemerintahan baru akan membahas bersama dengan DPR. Saya kira ini harus dibahas dengan DPR baru," terang Mendagri. Ia meyakini, KPU sekarang tentu sudah membuat evaluasi. Kemendagri juga sudah membuat evaluasi yang menyangkut keputusan MK, keserentakan itu apakah harus hari, tanggal, jam, bulan yang sama. Yang kedua juga evaluasi di Kementerian dalam Negeri mengenai masa kampanye apakah harus sekian bulan, itu saja. "Saya kira yang penting bagaimana membangun sebuah sistem pemilu yang demokratis tetapi yang lebih efektif, lebih efisien," ujar Mendagri. Salah Alamat Terkait dengan permintaan pengunduran diri Bupati Mandailing Natal (Madina), Sumatra Utara, Dahlan Hasan Nasution karena kekalahan calon yang didukungnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku sudah menerima suratnya. Tetapi ia menilai surat tersebut salah alamat. "Harusnya kalau seorang bupati ada keinginan mau mundur itu diajukan dulu ke DPRD kemudian hasilnya diserahkan kepada gubernur, baru gubernur menyerahkan kepada Mendagri. Itu saja," kata Tjahjo. Mendagri mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Pemda Sumut terkait dengan permintaan pengunduran diri Bupati Madina itu. Ia berjanji akan memaggil Bupati Madina karena ini sebuah proses yang tidak lazim. "Seorang bupati yang cukup berhasil di daerahnya kenapa hanya masalah politis pertimbangannya dia mundur. Itu saja. Kalau kami setujui nanti akan menjadi sebuah preseden," terang Mendagri. (Setkab) |
| Petrus Fatlolon Imbau Masyarakat di 20 TPS Jangan Golput Posted: 22 Apr 2019 10:36 AM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Bupati Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon, SH., MH mengimbau agar masyarakat yang berada di daerah pemilihan dari 20 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) yang akan melakukan Pemilihan Umum (Pemilu) lanjutan pada Selasa (23/04/2019) jangan golput atau tidak memilih."Gunakanlah hak suara anda untuk memilih pasangan capres dan caleg sesuai dengan pilihan masing-masing, jangan golput" imbau dia kepada para awak media di ruang kerjanya pada Senin (22/04/2019). Fatlolon juga meminta masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban hingga berakhirnya pemilu lanjutan tersebut serta berpartisipasi aktif dengan memakai kesempatan memilih Calon Presiden (Capres) dan Calon Legislatif (Caleg) sesuai dengan hati nurani masing-masing agar kualitas demokratis di daerah tersebut semakin baik. "Mari kita ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pemilu susulan dan kita diminta juga untuk berpartisipasi aktif. Saya berharap partisispasi masyarakat semakin tinggi, supaya kualitas demokrasi kita juga semakin baik," pintanya. Sebelumnya, Ketua Komisi Penyelenggaraan Umum (KPU) Maluku Tenggara Barat (MTB), Reagen Lartutul menyatakan pihaknya telah memutuskan untuk melaksanakan pemilu lanjutan pada 17 TPS di Kelurahan Saumlaki dan 3 TPS di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan pada 23 April 2019 nanti. "Mengingat sebagian TPS di Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan pencoblosan dan tinggal 20 TPS yg belum melakukan pencoblosan lakukan. Oleh karena itu kami telah memutuskan pemilihan lanjutan dilakukan 23 Aprilm sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata dia dalam Rapat Pembahasan Permasalahan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Kepulauan Tanimbar, bersama Forkopimda, pimpinan umat, Parpol, KPUD dan Bawaslu pada Selasa (18/04/2014). Ia menyampaikan permohonan maaf atas tertundanya pencoblosan di 20 TPS pada Rabu (17/04/2019) yang terdiri dari 17 TPS di Kelurahan Saumlaki itambah dengan 3 TPS pada dua desa yakni Lermatang dan Latdalam karena kekurangan formulir C1 Plano yang harus dikirim dari Jakarta, dan formulir lainnya. "Ini bagian dari kekhilafan kami. Tapi kami tetap berjalan berdasarkan norma dan aturan yang berlaku. Selain itu keterlambatan pengiriman 19,000 surat suara yang rusak, yang menyebabkan terlambatnya proses penyortiran, pelipatan dan pengepakan," terangnya. Berdasarkan Keputusan KPU MTB no 40/HK.03.2-Kpt/8103/ Kab/IV/2019 Tentang Pemungutan Surat Suara Lanjutan, diungkapkan pemilihan akan berlangsung dari pukul 07.00 hingga 13.00 WIT. Di Keluraan Saumlaki 17 TPS yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang diantaranya, TPS 2. Komplex Pemda Lama; TPS 3. TK Melati; TPS 6. rumah Josti Laritmas, Lorong Surya; TPS 8 ruma Lahallo di BTN; TPS 9. rumah E. Lodar, BTN Atas; TPS 10 rumah A. Futwembun, Komplex Bayangakari; TPS 11. SMK Negri 1 Tansel; TPS 12. SMK Negri 1. Tansel; TPS 13. SMK Negri 1. Tansel; TPS 14. Kampus Stimas Kampung Babar; TPS 15. SMK Negri 1 Tansel; TPS 16. Samping Gedung Pesparawi Gunung Nona Atas; TPS 17. rumah L. Komandeli di Gunung Nona Bawah; TPS 19 rumah Alm. Ney Kelmaskosu Gunung Nona; TPS 20. Belakang Luki Pap; ; TPS 21. TK Darmawanita; dan TPS 26 di Aula SMP Kristen Saumlaki. Selanjutnya 3 TPS di Desa Lermatan diantarnaya TPS 1 di Balai Desa Lermatan; TPS 2 di Kantor Desa Lermatan; TPS 3 di TK. Layongar Lermatan. (Laura Sobuber) |
| Joko Widodo - Ma’ruf Amin Unggul 91 Persen di Kepulauan Tanimbar Posted: 22 Apr 2019 08:41 AM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Pasangan Calon Presiden (Capres) nomor urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prof. Dr. K. H. Ma'ruf Amin di Pemilihan Umum (Pemilu) serentak Tahun 2019 unggul di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.Hal itu disampaikan oleh Bupati Petrus Fatlolon, SH., MH bahwa dari hasil perolehan sementara di 282 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari jumlah keseluruhan 302 TPS di daerah itu, yang disusun oleh Tim Desk Pemerintah Daerah (Pemda) Kep. Tanimbar terkait Pemilhan Presiden (Pilpres) dan Wakil Presiden, pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf memperoleh jumlah suara sebanyak 91,93 persen dari pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandi dengan perolehan suara sebanyak 8, 07 persen. "91,93 persen dari total suara sah adalah hasil pemilu tanggal 17 April kemarin diluar 20 TPS sisa pemilu lanjutan yang akan diselenggarakan pada Selasa (23/04/2019). Dan kalau nanti kita tambahkan hasil perolehan suara pilpres pada pemilu susulan nanti, saya yakin tingkat kemenangan akan naik mungkin diantara 92 sampai dengan 93 persen," ungkap dia kepada para awak media di ruang kerjanya pada Senin (22/04/2019). Fatlolon mengatakan Jokowi-Amin menang di Tanimbar secara signifikan sebagai bukti bahwa masyarakat di daerah yang merupakan Daerah 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia dan termiskin nomor 2 di Maluku serta yang berbatasan langsung dengan Australia itu sangat mencintai Presiden Jokowi yang selalu memberi kebijakan yang menguntungkan bagi daerah tersebut, seperti pembangunan jalan trans Yamdena, listrik masuk desa dan tol laut. "Ini menjadi bukti bahwa masyarakat di daerah perbatasan ini sangat mencintai presiden Jokowi. Ini disebabkan karena banyak kebijakannya yang memang berpihak pada kita di Kabupaten Kep. Tanimbar, seperti jalan trans yamdena, listrik masuk desa, tol laut serta program-program lainnya," katanya. Putera Desa Meyano, Kecamatan Kormomolin itu pun menaruh harapan besar kepada pasangan Jokowi-Amin agar dapat memberi affirmasi kebijakan kepada Kepulauan Tanimbar yang merupakan daerah 3T, seperti pembangunan rumah layak huni, bendungan, jalan, listrik dan air bersih. "Kita menaruh harapan besar kepada Jokowi-Amin agar nanti setelah menjabat resmi sebagai Presiden dan Wapres untuk periode kedua ini agar dapat memberi affirmasi kebijakan kepada Kabupaten Kep. Tanimbar, karena daerah kita masuk dalam kategori kabupaten terluar dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga Australia," harap dia. (Laura Sobuber) |
| Murad Ismail dan Barnabas Orno Siap Dilantik Presiden Joko Widodo Posted: 22 Apr 2019 08:30 AM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Gubernur Maluku terpilih periode 2019-2024, Murad Ismail dan Wakil Gubernur (Wagub) terpilih, Barnabas Orno siap untuk dilantik Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. H. Joko Widodo di Istana Merdeka pada Rabu (24/04/2019).Hat tersebut diungkapkan oleh Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, SH., MH bahwa pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan resmi dari Plh Gubernur Maluku, Hamin Bin Thahir, SE tentang kepastian pelantikan dari Murad Ismail dan Barnabas Orno. Selain itu pihaknya pun diminta untuk menghadiri pelantikan tersebut, yang diawali dengan rapat terbatas di Jakarta pada Selasa (23/04/2019). "Hari ini kami kepala daerah bergerak ke Jakarta, besok ada rapat terbatas disana dan direncanakan pelantikan Gubernur dan Wagub Provinsi Maluku pada Rabu di istana presiden," ungkap dia kepada para awak media di ruang kerjanya pada Senin (22/04/2019). Fatlolon berharap Gubernur Murad dan Wagub Orno akan melanjutkan pembangunan di Provinsi Maluku dan menjadikan Kepulauan Tanimbar sebagai target affirmasi kebijakan mengingat daerah yang dijuluki Bumi Duan Lolat itu merupakan Daerah 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia dan termiskin nomor 2 di Maluku serta yang berbatasan langsung dengan Australia. "Kami percaya bahwa gubernur dan wagub terpilih memimpin Maluku lima tahun ke depan dan akan membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Provinsi Maluku. Selamat untuk gubernur dan wagub yang akan dilantik, sukses selalu dan kita bersama-sama membangun Maluku," harapnya. (Laura Sobuber) |
| Kemlu Nilai Belum Ada Informasi Soal WNI Jadi Korban di Sri Lanka Posted: 22 Apr 2019 06:54 AM PDT  KOLOMBO, LELEMUKU.COM - Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) mengatakan belum memperoleh informasi mengenai adanya warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam serangkaian serangan di Sri Lanka hari Minggu (21/04/2019).Sedikitnya 207 orang tewas dan lebih dari 450 lainnya luka-luka dalam serangan di beberapa gereja dan hotel di ibukota Kolombo dan sekitarnya, tepat pada hari Paskah. "Indonesia mengecam keras aksi pengeboman di berbagai lokasi di Sri Lanka pada 21 April sekitar jam 9 pagi waktu setempat," demikian petikan pernyataan Kemlu RI. Selain menyampaikan belasungkawa kepada korban dan keluarga korban, Indonesia juga menegaskan kesiapan untuk memberi bantuan yang diperlukan. Ada sekitar 374 warga negara Indonesia di Sri Lanka, termasuk 140 orang di ibu kota Kolombo. Hingga laporan ini disampaikan Kemlu RI terus memantau perkembangan situasi lewat KBRI di Kolombo dan telah berkoordinasi dengan otorita keamanan, rumah sakit dan perhimpunan warga negara Indonesia setempat. "Hingga saat ini belum ada informasi mengenai WNI yang menjadi korban dalam insiden tersebut," tegas Kemlu RI. Meskipun demikian Kemlu RI menghimbau agar warga negara Indonesia yang sedang berada di Sri Lanka untuk waspada dan hati-hati, serta mengikuti arahan otorita keamanan setempat. Warga dan keluarga yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai situasi di Sri Lanka, dapat menghubungi hotline KBRI Kolombo +94 77277-3127. (VOA) |
| Lukisan Persiapan Gerilya dan Pemandangan di Kaliurang Posted: 22 Apr 2019 06:42 AM PDT  Ketika Ibukota Indonesia pindah ke Yogyakarta, Dullah bersama Sudjojono mendirikan SIM (Seniman Indonesia Muda) di Solo. Tidak lama berada di Solo, Dullah kemudian pindah ke Yogyakarta dan diangkat menjadi Sekretaris SIM Yogya. Pada waktu Itu SIM Yogya diketuai oleh Rusli dan Harijadi S. Sebagai bendaharanya. Dullah memimpin kursus melukis dan memiliki murid sekitar 100 orang yang dibagi dalam dua kategori, yaitu kategori anak-anak dan kategori dewasa.Pada kurun waktu antara tahun 1948 -1949, Dullah pernah mengajukan usul kepada Bung Karno untuk membuat lukisan. Bung Karno kemudian menyetujuinya dan untuk teknis pelaksanaannya agar dikoordinasikan dengan Kementerian Penerangan yang pada saat itu diwakili oleh R.M. Haryoto, Sekretaris Jenderal Kementerian Penerangan.Melalui R.M. Haryoto, Dullah kemudian mendapatkan pesanan sebuah lukisan yang bertema perjuangan kemerdekaan. Dalam rapat yang dilaksanakan SIM yang dipimpin oleh Sudjojono jenis lukisan seperti apa dan berapa ukurannya pun ditentukan. Sebagai seorang seniman Dullah tidak mau dikekang dengan aturan tersebut. Pada saat Dullah telah menyelesaikan lukisannya, Sudjojono sangat terkejut karena lukisan tersebut menyimpang dari ukuran yang telah ditentukan. Perihal lukisan yang tidak sesuai dengan ukuran ini akhirnya disampaikan kepada Bung Karno. Keputusan final pun harus diambil dan pada akhirnya lukisan yang berukuran terlalu besar itu harus dipotong sekitar 1 meter. Dullah tidak dapat mengelak dan harus mengalah atas keputusan itu walaupun ia masih tetap marah dan kesal. Perlahan lukisan itu pun akhirnya ia gunting. Matanya tidak dapat menahan rasa kecewanya dan ingin segera menutup potongan lukisan tersebut. Beberapa hari kemudian Dullah menyulap potongan lukisan itu dengan objek pemandangan alam yang kemudian diberi judul Pemandangan di Kaliurang atau Hutan di Gunung Merapi. Lukisan Pemandangan di Kaliurang atau Hutan di Gunung Merapi ini kemudian ditampilkan dalam sebuah pameran bertajuk "Pameran Realisme Yogya" yang dilaksanakan oleh Kementerian Penerangan pada tahun 1949 dan dibuka oleh Menteri Penerangan Arnold Mononutu. Selesai pameran, lukisan tersebut diserahkan kepada Bung Karno yang kemudian dipasang di ruang kerjanya. Lukisan ini pernah juga didisplai di Museum Gedung Joang 45, Jalan Menteng Raya No. 31 Jakarta. Saat ini lukisan persiapan gerilya terpasang di Istana Kepresidenan Bogor dan lukisan Pemandangan di Kaliurang dipasang di Istana Kepresidenan Jakarta. Lukisan Persiapan Gerilya didedikasikan sebagai bentuk dokumentasi perjuangan yang sama sekali tidak menggambarkan adegan pertempuran di medan laga atau kontak senjata dengan penjajah. Lukisan ini menggambarkan sebuah persiapan untuk melaksanakan sebuah pertempuran. Secara visual karya ini memiliki tingkat pengerjaan yang kompleks, nilai ide dan sejarahnya sangat tinggi. Penggarapan figur dikerjakan dengan sangat detail dan kuat dengan warna-warna yang begitu mengena yang sangat sesuai dengan karakter sosok para pejuang. Beberapa figur yang nampak dalam lukisan ini antara lain seorang pejuang yang sedang melihat jam tangannya, ada yang sedang membersihkan senjata, ada yang memegang kotak amunisi, ada pula yang sedang melinting rokok, dan menenggak air dari kendi. Dullah menggunakan sejumlah teman gerilyanya untuk dijadikan model lukisan ini. Mereka berasal dari Gunungkidul. Material untuk membuat lukisan ini masih sederhana, misalnya cat yang digunakan adalah cat kaleng untuk kayu. Perlu waktu empat bulan bagi Dullah untuk menyelesaikan lukisan ini, termasuk pembuatan sketsanya di kertas. Untuk pengerjaan lukisan ini, Dullah mendapatkan upah sebesar Rp. 1.750, 00, sebuah nilai yang tinggi pada waktu itu. Lukisan Persiapan Gerilya pada tahun 1959 dipakai sebagai ilustrasi sampul buku Di Bawah Bendera Revolusi edisi I. Selanjutnya pada masa pemerintahan Orde baru, lukisan ini digunakan sebagai ilustrasi sampul buku 30 Tahun Indonesia Merdeka. Sumber: Bung Karno Kolektor & Patron Seni Rupa Indonesia, Mikke Susanto. Oleh : Dr. Kukuh Pamuji, S.Pd., M.Pd., M.Hum. Widyaiswara Ahli Madya di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara |
| Wiranto Imbau Tudingan Pemilu Curang, Diselesaikan Lewat Jalur Hukum Posted: 22 Apr 2019 06:21 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, tidak masalah jika para pihak yang terlibat dalam kompetisi Pemilihan Umum (Pemilu) masing-masing saling mengklaim. Asal hal itu, menurut Menko Polhukam, dilakukan dalam koridor hukum dan tidak mengganggu ketertiban umum."Komentar boleh saja ya, mengklaim boleh juga, tidak ada masalah. Tapi yang penting kita punya aturan ya punya aturan, punya undang-undang, baik yang menyangkut pemilu maupun yang menyangkut kehidupan kita sebagai bangsa. Itu negara hukum. Selama itu tidak melanggar hukum, selama itu dilakukan tidak mengganggu ketertiban masyarakat ya itu silakan saja," kata Wiranto kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/04/2019) siang. Wiranto mempersilakan masing-masing kontestan Pemilu membuat perhitungan, mengkalkulasi, membuat statement. Tetapi ia mengingatkan, jangan sampai keluar dari ranah itu, jangan keluar dari wilayah hukum pemilihan umum, undang-undangnya, peraturannya. "Kalau keluar dari wilayah itu dan ternyata mengganggu ketertiban umum, mengganggu keamanan nasional akan berhadapan dengan penegak hukum. Aparat polisi, TNI dan sebagainya. Sudah jelas sekali kok ya, jelas sekali," tegas Wiranto. Terkait dengan tudingan adanya kecurangan masih, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, kalau ada masalah-masalah seperti itu, termasuk ketidakpuasan, ada hukumnya, ada lembaganya yaitu Mahkamah Konstitusi. "Saya kira semuanya sudah terjaga dengan bagus ya," ujar Wiranto seraya mengingatkan, jangan sampai menabrak hukum yang sudah dipastikan ditentukan. Ia menegaskan, hukum adalah kesepakatan kolektif bangsa, jadi jangan sampai kesepakatan itu ditabrak, menimbulkan ketidakjelasan. Soal isu kecurangan sendiri, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, setiap pemilu, ya, pemilu 1999, 2004, 2009, 2014 selalu isunya kecurangan itu ada. Menurutnya ini, tidak masalah, dan akan diselesaikan lewat jalur hukum. "Ada, jalur-jalur itu ada. Tapi jangan diselesaikan sendiri, ya, jangan kemudian diselesaikan di lapangan. Itu namanya sudah menabrak undang-undang, menabrak undang-undang yang mengatur kemanan ketertiban masyarakat. Begitu…," pungkas Wiranto. (Setkab) |
| Rehabilitas Sosial Untuk Disabilitas di Indonesia Posted: 22 Apr 2019 04:57 AM PDT  Asian Para Games 2018 menjadi titik balik untuk penataan berbagai kebutuhan masyarakat disabilitas, karena selama ini mereka termarjinalkan. Upaya pemerintah dalam melindungi kehidupan penyandang disabilitas, sudah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Seperti halnya yang belum lama ini diterbitkan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas.Selain itu, Upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas, adalah dengan cara peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas, yang dilaksanakan melalui kesamaan kesempatan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Hal ini, sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas. Hal tersebut di atas, dibahas juga pada acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono di Gedung Sekretariat Negara RI sayap Timur, Jakarta pada tanggal 22 Februari 2019. Dengan Tema "Rehabilitasi Sosial Untuk Disabilitas di Indonesia" bahwa negara hadir bukan untuk menciptakan ketergantungan, tetapi kemandirian sosial. Pada tahun ini, Kementerian Sosial menargetkan pemberian bantuan : (a). 22.500 Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas, (b). 4.001 Pemberian Alat Bantu Penyandang Disabilitas, (c). 6.000 Kartu Disabilitas, (d) 4. 30 Bantuan Sosial Perorangan dan (e). 1.000 Bantuan Kemandirian Penyandang Disabilitas. Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak Penyandang Disabilitas, bahwa penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. "Penyandang disabilitas merupakan "minoritas terbesar di dunia" umumnya memiliki tingkat kesehatan yang kurang baik, prestasi pendidikan yang lebih rendah, kesempatan ekonomi yang lebih sedikit, dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan orang non-disabilitas. Hal ini, sebagian besar disebabkan oleh kurangnya layanan yang tersedia bagi mereka (seperti teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi) dan banyak kendala yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari hari. Kepala Tim Riset LPEM-FEB Universitas Indonesia, Alin Halimatussadiah menjelaskan, bahwa estimasi jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebesar 12,5 persen. Yang masuk kategori sedang sebanyak 10,29 persen dan kategori berat sebanyak 1,87 persen. Sementara itu, prevelansi disabilitas provinsi di Indonesia antara 6,41 persen sampai 18,75 persen. Dari angka 12,15 persen penyandang disabilitas 45,74 persen tingkat pendidikan penyandang disabilitas tidak pernah atau tidak lulus SD, jauh dibandingkan non-penyandang disabilitas yang sebanyak 87,31 persen berpendidikan SD ke atas. Ternyata jumlah penyandang disabilitas lebih banyak perempuan yaitu 53,37 persen. Sedangkan sisanya 46,63 persen adalah laki laki. Komitmen Presiden Wujudkan Kesetaraan Disabilitas Presiden Joko Widodo dalam membangun Indonesia inklusi dan ramah disabilitas, tidak diragukan lagi. Komitmen ini, terlihat dari kesungguhan Presiden mendorong penyandang disabilitas untuk lebih berperan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Berbagai langkah dilakukannya, baik dari sisi perundang-undangan maupun program afirmatif yang responsif, disabilitas telah dilakukan dan dirasakan manfaatnya oleh para penyandang disabilitas. Komitmen, kesungguhan dan keberpihakan Presiden menumbuhkan harapan, bahwa kehidupan penyandang disabilitas akan jauh lebih baik di masa yang akan datang. Keberpihakan Presiden Jokowi terhadap penyandang disabilitas, terbukti dari berbagai kebijakan afirmatif yang sudah dijalankan, seperti: Program Asistensi Penyandang Disabilitas Berat yang telah diberikan kepada 71.448 orang. Program Keluarga Harapan (Penyandang Disabilitas) 73.932 orang dan pemberian Alat Bantu Penyandang Disabilitas kepada 3.164 orang. Hal ini, diperkuat lagi dengan kebijakan Presiden dengan memberikan bonus kepada para atletnya yang jumlahnya seperti yang diberikan kepada para atlet Asian Games 2018. Bahkan atlet yang tidak meraih medali pun diberikan bonus sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas seluruh dedikasi dan perjuangan para atlet untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta. Selain itu, negara hadir untuk melindungi, menghormati dan memajukan hak hak penyandang disabilitas. Kehadiran negara di era Presiden Jokowi bagi penyandang disabilitas, tidak hanya terbatas pada pengaturan perundang undangan. Namun demikian, negara juga hadir untuk menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti: pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni dan budaya serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi. Semua kebijakan, program dan langkah-langkah keberpihakan pemerintah terhadap menyandang disabilitas harus dilanjutkan. Mengingat, hal ini penting bagi masyarakat Indonesia dan penting bagi masyarakat kebutuhan khusus Indonesia atau disabilitas untuk memberikan dukungan kepada Pemerintah. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia akan semakin maju dan disabilitas Indonesia semakin sejahtera dan berdaya. Presiden Jokowi ingin memberikan motivasi bagi semua penyandang disabilitas, karena banyak hal yang positif, yang bisa dan mampu dilakukan, termasuk menciptakan prestasi, walaupun kondisi tubuh yang tidak sempurna. Hal ini, sejalan dengan mottonya "Kerja, Kerja dan Kerja" yang selalu dikampanyekannya. Untuk lebih memasyarakatkan lagi, Pemerintahan Jokowi mendorong seluruh daerah untuk membangun infrastruktur dan fasilitas umum yang ramah disabilitas. Presiden mengatakan, bahwa pemerintahannya akan memberikan insentif bagi pengembang yang membangun gedung ramah lingkungan untuk kaum difabel. Hal ini untuk mendorong seluruh provinsi, kabupaten/kota di Indonesia ramah terhadap penyandang disabilitas. Pesan dan Harapan Presiden terhadap Kaum Disabilitas Presiden mengatakan, bahwa para penyandang disabilitas tetap percaya diri untuk meraih prestasi. "Saya berpesan kepada para penyandang disabilitas untuk selalu percaya diri meraih prestasi. Saya tanya Adul Holik minta apa, dia bilang minta sekolah dari SD sampai kuliah. Semangat seperti ini yang harus kita tumbuhkan dan kita tingkatkan," kata Presiden (Senin, 3/12/2018). Ketika menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Penyandang Disabilitas (HPD) 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI di Bekasi, Jawa Barat. Dalam pidatonya di hadapan ribuan penyandang disabilitas, Presiden meminta kepada Menteri Sosial Agus Gumiwang untuk mendirikan pabrik yang kelak dapat memperkerjakan dan dikelola oleh penyandang disabilitas. "Saya ingin yang konkret dan riil. Undang-Undang yang mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas sudah ada. Sekarang yang penting adalah implementasinya," kata Presiden, yang disambut tepuk tangan ribuan penyandang disabilitas. Sementara itu, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa kampanye Indonesia Inklusi dan Ramah Disabilitas dilakukan melalui berbagai saluran media. Di media sosial, Kementerian Sosial mengajak netizen berbagi pengalaman dan kisah inspiratif memiliki keluarga dan sahabat penyandang disabilitas, jejak pendapat seputar pemahaman tentang seberapa jauh pemahaman netizen terhadap isu-isu stabilitas, serta mengajak mereka terlibat aktif dalam kampanye sosial melalui hashtag #indonesiaramahdisabilitas. Begitu juga, dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Perindustrian terkait Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas, di Jakarta, Kamis (27/12/2018). Menteri Sosial menyampaikan, "Dengan terbukanya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di berbagai sektor, baik di sektor formal atau informal, baik sebagai pekerja di perusahaan dan sektor industri, ataupun sebagai pelaku wirausaha pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM), diharapkan meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas." Dengan adanya komitmen untuk menegakkan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (KHPD), pemerintah di seluruh dunia telah mengambil tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh anak, baik itu penyandang disabilitas atau bukan, bisa menikmati hak hak mereka tanpa diskriminasi apapun. Konvensi ini menjadi saksi atas meningkatnya pergerakkan global yang didedikasikan untuk inklusi anak penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama. Melalui rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, diharapkan terbangun semangat dari para penentu kebijakan untuk lebih memperhatikan akan nasib para penyandang disabilitas yang ada di Indonesia, mengingat jumlahnya dari tahun ke tahun semakin bertambah. Untuk itu diperlukan wadah/organisasi yang dapat lebih menampung semua penyandang disabilitas yang memerlukan perhatian dari pemerintah. Jadikan mereka aset bangsa yang dapat mengharumkan nama baik Indonesia di kancah mata dunia. Seperti yang mereka ikuti diberbagai lomba, baik olahraga maupun pendidikan. Mereka selalu mendapatkan juara walaupun dengan keterbatasan yang dimilikinya. Hidup disabilitas, jayalah bangsaku…. Oleh : Tirta Purnama Uji Staf Asisten SKP-DH |
| Presiden Jokowi dan Sejumlah Pemimpin Dunia Kutuk Serangan di Sri Lanka Posted: 22 Apr 2019 04:32 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Indonesia Joko Widodo Minggu malam (21/04/2019) mengecam keras serangkaian serangan di Sri Lanka yang menewaskan sedikitnya 207 orang dan melukai lebih dari 450 lainnya. Lewat Twitter, Presiden Jokowi menyampaikan belasungkawa kepada pemerintah Sri Lanka dan seluruh keluarga korban."Indonesia mengecam keras serangan bom di beberapa tempat di Sri Lanka, hari ini. Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada Pemerintah Sri Lanka dan seluruh keluarga korban. Semoga korban yang luka-luka dapat segera pulih." ungkap Jokowi pada 21 April 2019. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengutuk ''serangan yang menghancurkan'' di Sri Lanka dan merujuk pada penembakan di dua masjid di kota Christchurch Maret lalu yang menewaskan 50 orang. "Selandia Baru mengutuk seluruh tindakan terorisme dan tekad kami itu semakin diperkuat dengan serangan di tanah air kami,'' ujar Ardern. ''Selandia Baru menolak semua bentuk ekstremisme dan berdiri bersama kebebasan beragama dan hak-hak beribadah secara aman," tandasnya. Perdana Menteri Inggris Theresa May mencuit di Twitter "kita harus berdiri bersama guna memastikan tidak ada seorang pun yang mempraktikkan keyakinan mereka dalam ketakutan.'' "The acts of violence against churches and hotels in Sri Lanka are truly appalling, and my deepest sympathies go out to all of those affected at this tragic time.We must stand together to make sure that no one should ever have to practise their faith in fear." Presiden Amerika Donald Trump menyampaikan belasungkawa kepada korban serangkaian serangan di Sri Lanka itu dan mengatakan "Amerika siap membantu.'' "138 people have been killed in Sri Lanka, with more that 600 badly injured, in a terrorist attack on churches and hotels. The United States offers heartfelt condolences to the great people of Sri Lanka. We stand ready to help!" ungkap Donald J. Trump di twitternya. Sementara mantan presiden Barack Obama menyebut serangan itu sebagai ''serangan terhadap kemanusiaan.'' "The attacks on tourists and Easter worshippers in Sri Lanka are an attack on humanity. On a day devoted to love, redemption, and renewal, we pray for the victims and stand with the people of Sri Lanka," kata Barack Obama. (VOA) |
| Pertempuran Berkobar Dekat Ibu Kota Libya, Tripoli Posted: 21 Apr 2019 11:00 PM PDT TRIPOLI, LELEMUKU.COM - Pertempuran berkobar di pinggiran ibu kota Libya, Tripoli, pada Sabtu (20/4), dalam rentetan kekerasan yang bisa didengar di pusat kota.Pertempuran itu, termasuk tembakan artileri, pecah setelah Jumat (19/04/2019) diungkapkan bahwa Presiden Amerika Donald Trump berbicara melalui telepon dengan Khalifa Haftar, pemimpin kelompok militan yang dikenal sebagai Tentara Nasional Libya (LNA). Gedung Putih mengumumkan pada Jumat bahwa Presiden Trump menelepon Haftar awal pekan ini dan memujinya atas apa yang ia katakan adalah "peran penting Haftar dalam memerangi terorisme dan mengamankan sumber daya minyak Libya." Pemerintahan Trump tidak mengatakan mengapa mereka menunggu beberapa hari untuk mengumumkan percakapan telepon itu. Pasukan LNA dibawah komando Haftar menolak mengakui pemerintahan Tripoli yang didukung PBB. Mereka memulai serangan 3 April lalu untuk merebut kendali ibu kota. PBB telah menyerukan gencatan senjata. Organisasi Kesehatan Sedunia mengatakan lebih dari 200 orang tewas dan lebih dari 1.000 terluka sejak kekerasan meletus. Secara geografis, LNA menguasai bagian timur dan pemerintah Tripoli menguasai bagian barat Libya. (VOA) |
| PSI Janji Akan Tetap Perjuangkan Suara Rakyat Meski Tak Masuk DPR Posted: 21 Apr 2019 10:00 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COm - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengatakan akan tetap memperjuangkan suara rakyat meskipun tidak berhasil masuk ke DPR karena tidak memenuhi ambang batas suara empat persen sebagaimana ketentuan pemilu.Dalam pernyataan pers Ketua Umum PSI Grace Natalie yang diterima VOA beberapa saat lalu, PSI mengatakan bangga sebagai partai pendukung pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin, "yang telah memenangkan pemilihan presiden dengan selisih sekitar sepuluh persen," meskipun ini baru dari hasil hitung cepat lembaga-lembaga kredibel, bukan hasil penghitungan suara resmi KPU. PSI mengatakan telah berjuang dengan apa yang ada. "Kami tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Kade, pengurus, caleg kami telah bekerja keras siang dan malam meyakinkan rakyat," dan karenanya "keputusan rakyat melalui mekanisme demokrasi ini harus kami terima dan hormati." Grace Natalie dalam pernyataan tertulis itu berterima kasih kepada semua yang berjuang bersama "menyumbang uang, membantu mencetak alat peraga kampanye, menyumbang tenaga dan pikiran, bahkan meninggalkan pekerjaan mereka demi berjuang bersama PSI." Dalam hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei, PSI diperkirakan tidak akan lolos ke DPR karena tidak mencapai ambang batas suara empat persen. PSI diperkirakan akan meraih dua persen suara atau sekitar tiga juta suara. "Ini adalah suara rakyat yang harus diperhitungkan. Meskipun PSI tidak masuk parlemen, suara ini akan tetap kami perjuangkan... Tak ada suara terbuang, tak ada suara yang sia-sia," tegas Grace. Ia juga mendoakan teman-teman partai lain yang lolos ke DPR utuk siap bekerja dan amanah menjalankan tanggung jawab. "We shall return soon!" tutup pernyataan PSI yang juga mengajak para pemilih partai baru itu untuk mengkonsolidasikan diri dan bekerja. "Bukan lima tahun lagi, tapi besok!." (VOA) |
| Didanai Pakistan, RS Afghanistan Mulai Beroperasi Posted: 21 Apr 2019 08:00 PM PDT ISLAMABAD, LELEMUKU.COM - Afghanistan dan Pakistan bersama-sama meresmikan rumah sakit "canggih" berkapasitas 200 tempat tidur di Kabul, satu dari tiga fasilitas perawatan kesehatan utama yang sedang dibangun dan sepenuhnya didanai Pakistan sebagai sumbangannya bagi upaya rekonstruksi di negara tetangga yang dilanda perang.Dinamai sesuai pendiri Pakistan, pembangunan Rumah Sakit "Muhammad Ali Jinnah" membutuhkan waktu 12 tahun dengan biaya lebih dari $24 juta. Itu merupakan rumah sakit terbesar kedua di Afghanistan. Wakil Presiden Mohammad Sarwar Danish, Menteri Kesehatan Afghanistan Ferozuddin Feroz, dan delegasi senior Pakistan yang sedang berkunjung, dipimpin Menteri Kabinet Ali Muhammad Khan menghadiri upacara peresmian pada Sabtu (20/04/2019) di mana Pakistan secara resmi menyerahkan fasilitas multispesialis itu kepada pemerintah Kabul. Feroz mengatakan, rumah sakit kedua dengan 100 tempat tidur yang didanai Pakistan $19 juta dan rumah sakit khusus ginjal hampir tuntas dan akan segera diresmikan di Afghanistan timur. Menteri Afghanistan itu juga menekankan perlunya kedua negara meningkatkan kerja sama dalam memerangi virus polio liar. PBB mengatakan Afghanistan dan Pakistan adalah dua negara di dunia di mana penyakit itu masih melumpuhkan anak-anak. (VOA) |
| You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Social Plugin