Inpex Masela Komitmen Dukung Pendidikan Generasi Muda Tanimbar |
- Inpex Masela Komitmen Dukung Pendidikan Generasi Muda Tanimbar
- Nehemia Salamahu Harap Masyarakat Tanimbar Mampu Hadapi KKM-MD
- Aktivitas Pribadi 1,500 Tamu Hotel di Korsel Direkam Diam-Diam oleh Kamera Tersembunyi
- KKP Kelas II Ambon Gelar Simulasi KKM-MD di Pelabuhan Laut Saumlaki
- Andi Sudirman Hadiri Seminar Nasional Industri Maritim oleh Alumni Teknik Unhas
- Lukas Enembe Lantik Herry Ario Naap Pimpin Biak Numfor Periode 2019-2024
- Jokowi Serahkan Kasus Dugaan Korupsi di Kemenag oleh Romahurmuzy ke KPK
- Edward Sembiring Nilai Banjir Bandang Sentani Bukan Akibat Penebangan Liar
- Herry Naap Dipastikan Dilantik Menjadi Bupati Biak Numfor
- Yulce Enembe Imbau TP PKK Biak Numfor Gencar Sosialisasikan Stunting
- Kontak Senjata di Bandara Mugi, Nduga, 1 Anggota Brimob Tewas, 2 Terluka
- Pemprov Papua Sempurnakan Dokumen Proses Seleksi Siswa Unggul Papua
- Klemen Tinal Minta Warga Tak Sebar Hoax Pasca Banjir Bandang di Sentani
- Pengisian LHKPN Pejabat Eselon Provinsi Papua Diperpanjang Hingga 31 Maret
- Banjir Bandang Sentani Ditetapkan Sebagai Bencana Tingkat Provinsi
| Inpex Masela Komitmen Dukung Pendidikan Generasi Muda Tanimbar Posted: 20 Mar 2019 04:41 PM PDT  LAURAN, LELEMUKU.COM - Perusahaan Migas asal Jepang, Inpex Masela Ltd tetap berkomitmen untuk mengangkat derajat generasi muda Tanimbar di bidang pendidikan melalui pemberian beasiswa kepada para mahasiswa di Yayasan Rumpun Lelemuku Saumlaki (YPT-RLS), Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.Hal tersebut ditunjukan dari suksesnya pergelaran kegiatan 'Scholarship Orientation Day' bagi para penerima beasiswa INPEX tahun akademik 2017 - 2018. Kegiatan tersebut selalu dilakukan setiap tahun sebagai apresiasi terhadap para penerima beasiswa Inpex Masela. Menurut Inpex Social Performance Manager, Puri Minari, acara itu mempunyai berbagai tujuan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Khusus bagi mahasiswa-mahasiswi penerima beasisiwa dan diharapkan program beasiswa itu dapat memberikan motivasi dan meningkatkan semangat dalam meraih prestasi tanpa harus memikirkan beban biaya perkuliahan. "Jika dalam acara sebelumnya kami melibatkan pihak luar sebagai pelaksana acara ini, maka tahun ini kami berkeinginan untuk mengoptimalkan kompetensi dari dalam dengan melibatkan seluruh elemen serta narasumber yang berada dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari pihak penyelenggara, fasilitator hingga mengundang narasumber asli Tanimbar yang berasal dari beragam latar belakang pendidikan untuk dapat memberikan tambahan dan pengembangan soft skills atau keahlian, kompetensi dan motivasi bagi adik-adik penerima beasiswa guna meraih sukses setelah lulus dan berkarir," kata dia saat menyampaikan sambutan di gedung aula YPT-RLS pada Rabu (20/03/2019). Sementara itu, mewakili Pemerintahan Daerah (Pemda) Tanimbar, Asisten II Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Kemasyarakat, dr. Edwin Tomasoa mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi atas konsistensi Inpex Masela dalam melakukan program Tanggung Jawab Sosial (TJS) khususnya di bidang pendidikan. Ia berharap kedepan program TJS khususnya di bidang pendidikan dapat secara rutin dilakukan evaluasi dan mendengar masukan-masukan dari seluruh elemen pemangku kepentingan agar lebih baik, optimal serta tempat sasaran lagi. "Apresiasi besar kepada Inpex yangg telah mengalokasikan program untuk membantu Pemda dalam mewujudkan visi Pemda Tanimbar yang Cerdas. Walaupun Inpex belum berproduksi dan POD atau rencana pengembangan belum jelas, tapi sudah mampu melaksanakan TJS di Kepulauan Tanimbar secara konsisten," ujar dia.  Expert staff Inpex Masela Bidang Komunikasi dan Kehumasan, Halida Hatta juga mengatakan walaupun dengan segala tantangan yang ada, Inpex tetap berupaya agar Blok Masela tetap dapat berproduksi. Walau demikian, Inpex sudah berkomitmen untuk mengangkat derajat generasi muda Tanimbar."Harapan kami semoga apa yang kami lakukan dapat memberi arti dan kontribusi dalam membangun Tanimbar yang unggul, cerdas dan berwibawa," katanya. Inpex Scholarship Program merupakan program yang telah dilakukan sejak tahun 2014 hingga saat ini. Program tersebut telah memberikan beasiswa kepada 584 mahasiswa berprestasi di Maluku. Program yang merupakan bagian dari investasi Sosial Inpex Masela di bidang pendidikan ini memberikan bantuan beasiswa kepada para mahasiswa berprestasi sebagai dukungan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyiapkan generasi penerus yang berpendidikan dan berketerampilan tinggi di bidang masing-masing. Untuk tahun akademik 2017-2018, Inpex telah memberikan beasiswa sebanyak 130 mahasiswa Maluku, diantaranya 75 mahasiswa YPT-RLS dan 55 mahasiswa Universitas Patimura, Ambon. Acara Orientation Day kali ini menghadirkan tokoh-tokoh Tanimbar yang telah teruji dan terbukti untuk memberikan motivasi melalui materi yang disampaikan. Diantaranya Sekretaris DPRD, Herman Lerebulan dengan topic 'Revolusi Mental', dr. Juliana Ratuanak dengan topic 'Inovasi dan Kreatif', serta Youngki Souissa dengan topic 'Pemberdayaan Masyarakat Desa'. Acara kemudian di tutup melalui materi tentang bekerja di industri Hulu Migas yang dibawa kan oleh Engineer wanita satu satunya yang merupakan putri asli Maluku di Inpex Masela, Yiska Deliefia dan Social Performance Manager Inpex Masela, Puri Minari. (Laura Sobuber) |
| Nehemia Salamahu Harap Masyarakat Tanimbar Mampu Hadapi KKM-MD Posted: 20 Mar 2019 04:30 PM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Ambon, Provinsi Maluku, Nehemia Salamahu, S.Sos mengharapkan seluruh masyarakat Kepulauan Tanimbar mampu menghadapi kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKM-MD).Hal tersebut dikatakannya saat menggelar kegiatan simulasi Penanggulangan KKM-MD di Pelabuhan Yos Sudarso Kota Saumlaki dengan melibatkan seluruh stakeholder lintas program dan lintas sektor yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bersama baik dari aspek prosedur, sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) serta pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi ancaman permasalahan kesehatan khususnya di Pelabuhan Laut Saumlaki. "Kalau memang suatu saat terjadi kondisi real dengan adanya penyakit yang bisa menimbulkan kondisi darurat bagi kesehatan masyarakat maka setiap orang dinyatakan sudah mampu untuk melakukan berbagai peran berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya yang sudah digariskan pada rencana kontijensi," harap dia kepada Lelemuku.com di sela kegiatan itu pada Rabu (20/03/2019). Salamahu mengatakan Indonesia merupakan Negara anggota World Health Organization (WHO) yang telah menyepakati untuk melaksanakan ketentuan International Health Regulation (IHR) 2015. Ia pun mengungkapkan sejauh ini wilayah Tanimbar sama sekali belum diketemukan adanya virus tertentu yang terdeteksi berkaitan dengan penyakit yang emergensi tersebut walaupun Tanimbar berbatasan langsung dengan Negara tetangga, Australia dan menjadi salah satu tempat yang strategis menurut kaca mata kesehatan sebagai pintu masuk berbagai penyakit tertentu. "Sama sekali untuk wilayah Tanimbar dan sekitarnya, Kepulauan Aru dan sekitarnya atau Maluku Barat Daya dan sekitarnya sama sekali belum ada virus-virus tertentu yang terdektersi berkaitan dengan penyakit yang emegensi ini, terutama yang KKM-MD atau darurat kesehatan masyarakat," ungkap Salamahu. (Laura Sobuber) |
| Aktivitas Pribadi 1,500 Tamu Hotel di Korsel Direkam Diam-Diam oleh Kamera Tersembunyi Posted: 20 Mar 2019 08:06 AM PDT  SEOUL, LELEMUKU.COM - Kepolisian Korea Selatan (Korsel) mengungkapkan sekitar 1,600 orang telah direkam secara diam-diam di 42 kamar pada 32 hotel di 10 kota di negara tersebut melalui kamera tersembunyi yang ditaruh di stop kontak yang ditempel didinding, pengering rambut dan kotak tv digital.Selain merekam diam-diam aktivitas pribadi para tamu, video-video dari hasil rekaman tersebut kemudian ditayangkan secara online via live streaming yang ditonton para pelanggan yang membayar secara khusus. Menurut informasi yang dikutip dari CNN pada Rabu (20/3), sekitar 4,000 orang telah menyaksikan video tersebut pada situs-situs online yang menyiarkan rekaman dari kamera tersembunyi itu. Dari jumlah itu, sebanyak 97 orang di antaranya telah membayar sebesar US$44,95 atau Rp648,000 per bulan untuk mendapatkan akses ke konten-konten ekstra, seperti bisa memainkan ulang tayangan live stream tertentu. Antara November 2018 hingga bulan Maret ini, sebut kepolisian, layanan live streaming itu meraup hingga US$6,000 atau Rp 83,8 juta. Departemen Investigasi Siber pada Kepolisian Nasional Korsel menangkap 2 pria yang diduga sebagai pelaku dan 2 lainnya masih diselidiki keterlibatan mereka atas kasus ini. Pihaknya menyatakan tidak ada indikasi bahwa pihak hotel ikut terlibat dalam kasus ini. "Ada kasus serupa sebelumnya di mana kamera-kamera ilegal dipasang di dalam (hotel-hotel) dan secara konsisten dan diam-diam ditonton, tapi ini baru pertama kalinya polisi mendapati kasus di mana video-video disiarkan langsung di internet," sebut kepolisian dalam pernyataannya. (Albert Batlayeri) |
| KKP Kelas II Ambon Gelar Simulasi KKM-MD di Pelabuhan Laut Saumlaki Posted: 20 Mar 2019 07:22 AM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Ambon, Provinsi Maluku menggelar simulasi Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKM-MD) di Pelabuhan Yos Sudarso Kota Saumlaki.Dalam Sambutan Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), dr. Anung Sugihantono, M.Kes yang dibacakan oleh Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon SH., MH menyatakan apresiasi kepada KKP Kelas II Ambon bersama seluruh lintas sektor yang sudah mendukung persiapan dan pelaksanaan kegiatan simulasi yang merupakan kegiatan lanjutan dari pelaksanaan dokumen kontinjensi menghadapi KKMD. "Apresiasi kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan rencana kontijensi yang memuat skenario penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat di pintu masuk Negara seperti bandara, pelabuhan dan lintas batas darat Negara," ujar dia pada Rabu (20/03/2019).  Dirjen Sugihantono mengatakan simulasi ini dilakukan untuk menguji dan memastikan dokumen rencana kontijensi yang telah disusun benar-benar layak dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak terkait dalam menyikapi terjadinya KKMD dan menegaskan bahwa penerapan International Health Regulation (IHR) 2005 yang merupakan ancaman kesehatan bukan merupakan tanggung jawab Kantor Kesehatan Pelabuhan saja melainkan tugas bersama seluruh jajaran lintas sektor termasuk pihak swasta dan masyarakat."Upaya ini membutuhkan keterlibatan dan dukungan lintas sektor pemerintah dan swasta dalam upaya kesiapsiagaan situasi kedaruratan kesehatan," tegasnya. Sementara itu Kepala KKP Kelas II Ambon, Nehemia Salamahu, S.Sos berharap kegiatan simulasi dapat bermanfaat guna meningkatkan kemampuan bersama baik dari aspek prosedur, sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) serta pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi ancaman permasalahan kesehatan khususnya di Pelabuhan Laut Saumlaki.  "Semua stakeholder yang berperan dalam rencana kontijensi ini maupun simulasi dapat memperhatikannya kembali dan bagi masyarakat dapat menjadi mata dan telinga untuk menyampaikan pesan kesiagaan KKM-MD ini, sehingga dapat melakukan antisipasi kalau terjadi kondisi darurat kesehatan," harap dia.Kegiatan ini diawali dengan upacara pembukaan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan simulasi Penanggulangan KKM-MD yang diperankan oleh mitra KKP Ambon. Pada skenario simulasi tersebut ada seorang Anak Buah Kapal (ABK) yang menderita sakit Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (Mers-cov) yang akan dibawa ke tenda isolasi yang sudah dilengkapan medis dan perlengkapan pendukungnya. Untuk melaksanakan tindakan evakuasi dan desinfeksi harus dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD). Setelah semua kesiapan tersebut rampung pasien langsung diantar ke tenda isolasi untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Lalu setelah stabilisasi pasien, petugas kesehatan melakukan rujukan ke Rumah sakit yang memiliki fasilitas ruang isolasi. Terakhir setelah semua prosedur penanganan penyakit menular selesai diterapkan akan dilakukan lagi desinfeksi terhadap petugas, alat angkut yang digunakan dan tenda isolasi.  Selain Bupati Fatlolon dan Kepala KKP Kelas II Ambon, hadir pula dalam kegiatan itu Dinas Kesehatan Kepulauan Tanimbar, Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan Saumlaki, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Saumlaki, Kantor Imigrasi Pos Saumlaki, PT. PELNI, TKBM, RSUD Saumlaki, Pos SAR Saumlaki, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Saumlaki. Pos KPPP Pelabuhan Saumlaki, Camat Tanimbar Selatan (Tansel), Kepala Desa Olilit, TNI Angkutan Laut, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Saumlaki, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, PT. PELRA, PT. Karta Utama Line, PT. Kalwedo Kidabela. PT. Pertamina, Pimpinan Garuda Indonesia, Pimpinan Lion Air, Pimpinan Kantor Unit Pelayanan Bandara Saumlaki, Puskesmas Saumlaki, KODIM Saumlaki, Pelabuhan Perikanan, Kepala Karantina Pertanian, Kepala Karantina Perikanan, Kepala Prodi Kebidanan Saumlaki, Koordinator KKP Wilker Saumlaki, Dinas Pariwisata dan Satuan Polair. (Laura Sobuber) |
| Andi Sudirman Hadiri Seminar Nasional Industri Maritim oleh Alumni Teknik Unhas Posted: 20 Mar 2019 06:00 AM PDT  MAKASSAR, LELEMUKU.COM -Wakil Gubernur Sulawesi Selatan(Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Seminar Nasional Industri Maritim yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Teknik Unhas dengan tema "Menjadikan Sulsel Sentra Industri Pemeliharaan Kapal Indonesia dalam rangka Mendukung Program Tol Laut dan ALKI" yang dilaksanakan di Hotel Claro Makassar, Rabu (20/3/2019).Dalam kesempatan ini, Wagub Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi pembuatan kapal di Cirebon oleh alumni teknis Unhas Angkatan 1997. Andi Sudirman Sulaiman pun mengaku akan membentuk tim khusus percepatan dengan bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pihak galangan dan akademisi merancang sistem guna membantu para tim tersebut. "Kita berharap ini agar kita ciptakan berkolaborasi bukan lagi berkompetisi, artinya adalah mari kita bersinergi," harapnya. Andi Sudirman menjelaskan jika saat ini tengah dilakukan upaya seperti diskusi guna pembentukan tim eksternal yang sesuai dengan aturan Pemprov Sulsel. "Ini yang kita mau lihat apa ada di perubahan atau di tahun 2020 sudah ada sehingga statement-statement bisa kita support dari pemerintah sendiri. Jadi, apa yang mereka butuhkan, kita bisa akses cepat dan apa yang mereka lakukan pembangunan di sana," jelas Andi Sudirman. Wagub yang juga Alumni Teknik Mesin Unhas ini juga menambahkan jika para pelaku usaha ataupun investor tentu berkontribusi besar dan mereka datang ke Sulsel untuk difasilitasi dan kerjasama. Olehnya itu, harus ada study kelayakan di mana lokasi yang tepat. "Kami kemarin meminta study kelayakan melibatkan pelaku untuk beraktifitas di situ, untuk ikut terlibat memberi masukan baik advisor dan dari segi sisi yang terbaik dan resources yang dibutuhkan dan tempat strategis wilayahnya dan semacamnya," ungkapnya. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Kemaritiman Syafri Baharuddin mengatakan Sentra Industri di Sulsel ada di Gowa, Takalar, Bantaeng, Selayar, Bulukumba dan Parepare, sementara Makassar menyediakan apa yang dibutuhkan oleh daerah-daerah. Hal ini bukan bentuk persaingan, melainkan wujud saling mendukung dan sinergitas. "Kami berharap agar pariwisata yang berkembang pesat, pembuatan kapal-kapal seperti kapal Phinisi itu harus tumbuh dibantu dari daerah-daerah seperti Jeneponto, Bantaeng, Selayar dan Bulukumba," harapnya. (DiskominfoPapua) |
| Lukas Enembe Lantik Herry Ario Naap Pimpin Biak Numfor Periode 2019-2024 Posted: 20 Mar 2019 05:54 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua, Lukas Enembe menginstruksikan Bupati Biak Herry Ario Naap untuk segera mendorong pengisian jabatan wakil bupati (wabup), sepeninggal almarhum Nehemia Wospakrik yang mangkat pada Desember 2018 lalu.Hal itu disampaikan Gubernur Lukas, usai melantik Bupati Kabupaten Biak Periode 2019 – 2024, Herry Ario Naap, di Lapangan Cenderawasih, Kabupaten Biak, Selasa (19/3) petang. "Bupati definitif sudah saya lantik karena itu, saya harap tahapan berikut adalah memilih wabup untuk membantu tugas-tugas bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di Biak," terang ia. Kendati demikian, Lukas mengingatkan agar pengisian jabatan wakil bupati, tak boleh dilakukan atas dasar keinginan bupati semata atau pihak tertentu. Pengisian jabatan pun wajib mengacu kepada aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. "Dalam Pilkada ini kan ada partai yang mengusung calonbupati dan wakil bupati. Sehingga nanti partai politiklah yang mengajukan dua nama untuk bawa ke DPRD setempat, sehingga dibahas lalu memilih salah satu." "Tidak bisa bupati yang pilih wakilnya. Nanti ada mekanisme. Ingat sekali lagi harus ada mekanisme karena ada banyak kejadian kepala daerah atau wakilnya meninggal lalu proses penggantinya tak sesuai prosedur," tegasnya. Dalam kesempatan itu, Lukas pun menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Biak atas keterlambatan melantik bupati setempat. Hal itu, sambungnya, bukan merupakan hal yang disengaja, namun menunggu SK pelantikan bupati diterbitkan Mendagri. "Masa jabatan Biak numfor sebenarnya berakhir 13 maret 2019. Sebelum berakhir saya janji mau lantik. Sudah sepakat sebelumnya digelar pada 11 Maret tapi ternyata belum ada SK. Jadi mohon maaf masyarakat biak, kita sebenarnya sudah siap tapi SK pelantikan baru terbit dari mendagri sehingga baru dilakukan pelantikan hari ini." "Ini bukan karena apa-apa (disengaja), jadi saya minta maaf kepada bupati dan masyarakat Biak. Tidak boleh dipersalahan siapa-siapa, sebab ini (keterlambatan penerbitan SK) dan karena sudah saya lantik sekarang maka pemerintahan silahkan jalan setelah hari ini," tutur ia. Diketahui pelantikan Bupati Biak, turut dihadiri para bupati se- bumi cenderawasih. Pelantikan bupati termuda se-Papua ini, turut dimeraihkan tarian kolosal nusantara serta adat setempat. Kegiatan pelantikan juga dimeriahkan dengan pajangan masakan adat nusantara, mulai dari makanan khas Papua, Manado, Toraja, Batak dan lainnya. (DiskominfoPapua) |
| Jokowi Serahkan Kasus Dugaan Korupsi di Kemenag oleh Romahurmuzy ke KPK Posted: 20 Mar 2019 05:41 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo menyerahkan sepenuhnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait temuan uang ratusan juta rupiah dan pecahan dolar Amerika Serikat di ruang kerja Menteri AgamaTemuan uang itu merupakan hasil tindak lanjut KPK dari kasus dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama yang menjerat bekas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzy (Romi). Kendati demikian, Jokowi enggan berkomentar lebih lanjut terkait kasus ini karena sedang ditangani oleh KPK. "Kita berikan kewenangan penuh kepada KPK untuk memeriksa kasus ini. Saya tidak mau komentar, karena ini masih dalam proses pemeriksaan. Jadi saya tidak mau komentar," tutur Jokowi saat menghadiri Rakornas Perindo di Jakarta, Selasa (19/3) malam. Sementara, pegiat antikorupsi dari ICW Firdaus Ilyas menilai kasus dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama memiliki dimensi politik yang cukup kuat. Sebab kasus ini melibatkan ketua umum partai politik. Ia menduga kasus ini juga melibatkan orang lain di Kementerian Agama. Karena itu, ia meminta pemerintah memberikan kesempatan penuh kepada KPK bekerja secara optimal tanpa gangguan. "Dan yang penting Kementerian Agama dan menterinya kooperatif dengan KPK. Karena kuat dugaan hal ini juga melibatkan orang Kemenag. Dan bisa jadi kasusnya juga banyak," jelas Firdaus Senin lalu, KPK menggeledah ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan kantor PPP. KPK menemukan uang ratusan juta rupiah dan dolar Amerika Serikat yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap jual beli jabatan di kementerian agama. Selain uang, penyidik KPK juga menyita dokumen terkait proses seleksi kepegawaian di Kemenag. Sementara di kantor PPP, KPK menyita sejumlah dokumen kepengurusan partai terkait posisi mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 3 tersangka, yaitu Romi yang diduga menerima suap dan pemberi suap, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin. (Sasmito Madrim-VOA) |
| Edward Sembiring Nilai Banjir Bandang Sentani Bukan Akibat Penebangan Liar Posted: 20 Mar 2019 05:37 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua mengklaim bencana banjir bandang yang terjadi di Sentani, Kabupaten Jayapura, bukan disebabkan oleh penebangan liar hasil hutan yang ada sekitar pegunungan Cagar Alam Cyclop.Dari hasil analisis instansi itu, bencana terjadi akibat hujan lebat di hulu yang menyebabkan tanah tak mampu lagi menyerap air. Dimana dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) setempat disebutkan, curah hujan mencapai intensitas 114 militemer. Yang mana angka ini, jauh lebih tinggi dibanding curah hujan di Kota Jayapura sebesar 86 milimeter, namun tetap mampu menenggelamkan Pasar Youtefa. "Dari analisis kami terhadap Kali Kemiri dan Sere yang tiba-tiba airnya kabur beberapa pekan lalu hingga memicu banjir bandang, ternyata ada longsor secara alami hingga menutupi daerah aliran sungai". "Nah dugaan kami setelah longsor alami, seperti ada terbentuk tanggul alam. Sehingga ketika hujan tanggul tersebut jebol. Inilah yang sebabkan tanah runtuh dan otomatis kayu termasuk yang berukuran besar tumbang ke arah sungai ikut terbawa sampai ke jalan-jalan di wilayah sentani dan sekitarnya," kata Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Edward Sembiring, disela-sela upacara hari Rimbawan, di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin pagi. Lebih lanjut dijelaskan dia, tanggul alam yang terjadi di sekitar Kali Kemiri dan Sere besar kemungkinan diakibatkan oleh gempa bumi yang dalam sepakan ikut memicu patahan di beberapa titik. Dimana dari gempa bumi itu pun dipastikan ada sejumlah tanggul alam yang rusak. Oleh karenanya dia mengimbau warga tetap waspada dengan kondisi curah hujan yang tinggi di wilayah Jayapura dan sekitarnya tersebut. Ditanya mengenai penggunaan lahan cagar alam cyclop untuk kebun oleh sebagian warga Papua, sambung dia, hal itu sebenarnya tidak dibenarkan. Kendati demikian dia berharap kedepan agar masyarakat tak lagi mengganggu ekosistem hutan di cyclop. "Tentu dengan membuat kebun ada lahan yang dialihkan fungsinya sehingga bisa berpengaruh kepada kondisi alam di masa mendatang. Memang tidak dibenarkan orang membuat kebun di pegunungan cyclop, tetapi lagi-lagi kita harus melihat dari aspek sosial dan ekonomi,"pungkas ia.(DiskominfoPapua) |
| Herry Naap Dipastikan Dilantik Menjadi Bupati Biak Numfor Posted: 20 Mar 2019 05:33 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe dipastikan melantik Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap periode 2019 - 2024, hari ini, Selasa (19/3), di Kabupaten Biak Numfor. Pelantikan digelar secara terbuka di Lapangan Cenderawasih, sekitar pukul 11.00 waktu setempat.Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa meyakinkan, dengan adanya kegiatan gladi maka dapat dipastikan sudah tak ada lagi kontroversi mengenai waktu dan tempat pelaksanaan pelantikan kepala daerah terpilih di "kota karang". "Memang ada beberapa kali ada informasi kepada masyarakat Biak bahwa pelantikan dilakukan 11 Maret lalu berubah ke 15 Maret. Namun yang pasti karena Pemprov Papua belum terima SK secara fisik dari Mendagri sehingga kami belum bisa melantik." "Nah kini setelah kami terima SK secara fisik, lalu dilakukan gladi kali ini maka saya pastikan kepada seluruh masyarakat Biak, pelantikan bupati terpilih digelar Selasa 19 Maret 2019," tegasnya. Setelah resmi dilantik, sambung Doren, dirinya berpesan kepada kepala daerah setempat dan DPRD untuk mendorong pengisian jabatan wakil bupati yang kosong, sepeninggal almarhum Nehemia Wospakrik. "Penting sekali untuk proses selanjutnya adalah bagaimana dalam rangka mengisi kekosongan jabatan yang lain, yaitu menyangkut jabatan wakil bupati yang kosong. Saya kira nanti diserahkan kepada mekanisme dewan dan partai pengusung." "Intinya kita minta kepada kepada DPRD dan Pemerintah Biak mengurusi kekosongan jabatan wakil bupati secepatnya namun sesuai prosedur dan mekanisme berlaku," pungkasnya. Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe menunjuk Sekda Biak Numfor, Markus Oktovianus Mansnembra, sebagai Pelaksana Harian (Plh) bupati, menggantikan Hery Ario Naap yang habis masa jabatannya pada Rabu (13/3). (DiskominfoPapua) |
| Yulce Enembe Imbau TP PKK Biak Numfor Gencar Sosialisasikan Stunting Posted: 20 Mar 2019 05:25 AM PDT  BIAK, LELEMUKU.COM - Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Biak Numfor diimbau mulai gencar mensosialisasikan pencegahan terhadap gejala stunting kepada anak. Stunting merupakan kondisi dimana pertumbuhan anak terhambat sehingga memiliki perawakan pendek.Hal ini karena kebutuhan asupan nutrisi selama sembilan bulan di dalam kandungan tidak terpenuhi. "Makanya, perlu juga TP PKK Biak menghidupkan kembali posyandu. Ini merupakan salah satu upaya untuk menjawab permasalahan pelayanan kesehatan dasar yang terjadi di Biak. Sebab dari Posyandu ini bisa disosialisasikan pencegahan terhadap stunting," terang Ketua TP PKK Papua Ny. Yulce W. Enembe, disela-sela pelantikan Ketua TP PKK Biak Naomi Naap kemarin. Menurut Yulce, gejala stunting saat ini wajib untuk menjadi perhatian semua pihak sebab Indonesia berada pada nomor urut lima dunia, termasuk gizi buruk dan kurang gizi. Penyebarannya pun dilaporkan merata pada sejumlah daerah di nusantara. Untuk itu, melalui posyandu diharapkan TP PKK bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat mulai mendorong hal-hal yang diperlukan untuk mencegah stunting, gizi buruk serta kurang gizi. Dilain pihak dengan mendorong imunisasi serta memaksimalkan upaya mengontrol 1000 hari kehidupan terhadap bayi. Yulce berharap semua pihak menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan program PKK sebenarnya bergantung pada keterpaduan antara gerakan lembaga program kesejahteraan keluarga itu dengan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya, ia berpesan kepada Ketua PKK Biak agar sungguh-sungguh melakukan usaha pemberdayaan masyarakat bersama mitra kerja pemerintah daerah setempat. "Kalau kami di provinsi program prioritasnya adalah pengembangan model pendidikan anak usia dini sebagai pondasi agar mendapat pendidikan berkualitas. Program ini kemudian diintegrasikan dengan posyandu untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak". "Program ini nantinya mengerucut pada peningkatan ekonomi keluarga berbasis gereja kampung. Hanya memang program ini bisa berjalan baik jika ada data akurat. Makanya, keberadaan kelompok dasawisma tingkat kampung menjadi lebih penting dan sangat potensial. Sehingga kita harap kedepan, PKK kabupaten bisa mendorong keberadaan dasawisma tingkat kampung," tutupnya. (DiskominfoPapua) |
| Kontak Senjata di Bandara Mugi, Nduga, 1 Anggota Brimob Tewas, 2 Terluka Posted: 20 Mar 2019 04:39 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kembali terjadi kotak senjata dengan kelompok separatis bersenjata (KSB) di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua pada Rabu (20/03) pada pukul 07.00 WIT. 3 anggota Polri dilaporkan menjadi korban atas peristiwa ini.Menurut informasi yang dihimpun Lelemuku.com, 3 orang anggota TNI tersebut adalah Bharada Aldy (22) meninggal akibatluka tembak pada bahu kanan ; Ipda Arif Rahman (28) alami luka tembak pada bahu kiri tembus punggung; dan Bharada Ravi Fitrah Kurniawan (20) luka pada dada kanan bawah ketiak dengan 2 luka akibat tembakan. Dikatakan pada pada pagi hari, 3 regu dari Satgas Belukar Brimob 91/B91 dengan pimpinan Ipda Arif Rahman melakukan pengamanan di Bandara Mugi untuk pendaratan Heli Polri Bell 412/P-3003 yang membawa Dansatgas Tindak, Kombes Pol. Jhon Sitanggang, SIK bersama tim. Bharada Aldi yang sedang melakukan pengamanan wilayah sekitar bandara kemudian ditembak didada, mendapati satu anggota ditembak Arif dan regunya yang berada didekat korban kemudian melakukan tembakan balasan. Mereka kemudian diberondong tembakan dari hutan. Menanggapi hal tersebut, tim Blukar 53 dan 54 yang melakukan patroli disisi lainnya membantu regu yang diberondong tersebut. Dari tembakan balasan diduga 3 orang anggota separatis terkena tembakan. Setengah jam setelah kontak tembak terjadi, helikopter dengan pilot Capt Pilot Kompol M. Nur yang mengangkut Kombes Pol Jhon Sitanggang SIk tiba di Bandara Distrik Mugi dan diamankan oleh satgas. Selanjutnya ketiga korban tembak dievakuasi ke Timika, Kabupaten Mimika. Helikopter tiba di Helipad Hanggar Penerbad Bandara Mozes Kilangin, Distrik Kwamki Narama, Timika pada pukul 09.10 WIT dan langsung para korban dievakuasi menggunakan mobil Ambulance Lanud Yohanis Kapiyau, Rumkitban Timika dan Polres Mimika ke RSUD Timika. Saat ini 2 korban luka masih dalam penanganan dokter di UGD RSUD. (Albert Batlayeri) |
| Pemprov Papua Sempurnakan Dokumen Proses Seleksi Siswa Unggul Papua Posted: 20 Mar 2019 02:56 AM PDT  SENTANI,LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua saat ini tengah menyempurnakan dokumen proses seleksi siswa unggul Papua di lima wilayah adat. Penyempurnaan dokumen itu terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digagas Biro Otsus Papua, baru-baru ini.Melalui FGD tersebut, muncul beberapa poin menyangkut seleksi beasiswa ke luar negeri yang harus memenuhi syarat akademik maupun administrasi. Sementara jumlah calon penerima beasiswa kedepan, akan diatur secara proposional menurut wilayah adat dan proses seleksi yang menggunakan sistem online maupun offline. "Yang pasti, dokumen ini bakal dipakai untuk mempersiapkan siswa mengikuti seleksi calon penerima beasiswa itu sendiri. Dokumen ini juga akan jadi acuan untuk seleski secara proposional berdasarkan lima wilayah adat di Papua dengan menyesuaikan pada kondisi di wilayah masing-masing," terang Kepala Biro Otsus Setda Papua AF Rumaropen, di Jayapura, kemarin. Terkait pelaksanaan FGD tersebut, menurutnya, dimaksudkan untuk menjaring masukan dan saran dari pihak SMA/SMK, pemerhati pendidikan, dan Perguruan Tinggi dalam rangka penyempurnaan dokumen seleksi siswa unggul Papua. Sehingga setelah dokumen proses seleksi siswa unggul tersebut rampung, selanjutnya akan dibuat Petunjuk Teknis (Juknis) yang nantinya disosialisasikan ke setiap sekolah di seluruh wilayah Papua. Sebelumnya, Staf Ahli Gubernur Papua Anni Rumbiak menilai penyempurnaan dokumen proses seleksi siswa unggul Papua yang diprioritaskan pada lima wilayah adat, sangat penting untuk segera dirampungkan. Sebab salah satu sasaran pembangunan di bidang pendidikan adalah peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) khusus OAP, melalui pendidikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pihaknya berharap dokumen tersebut dapat segera rampung, untuk memaksimalkan proses pembangunan SDM OAP bidang pendidikan, melalui pemberian beasiswa. (DiskominfoPapua) |
| Klemen Tinal Minta Warga Tak Sebar Hoax Pasca Banjir Bandang di Sentani Posted: 20 Mar 2019 02:37 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengajak masyarakat agar tak menyebar hoax pasca bencana alam banjir bandang yang menimpa warga Sentani, Kabupaten Jayapura.Ia juga meminta TNI/Polri, organisasi kemasyarakatan serta institusi terkait, untuk sabar menyikapi hoax maupun tudingan lain dalam menyikapi masyarakat yang terdampak bencana. "Sebab biasanya disaat bencana seperti ini, pasti ada info hoax. Sehingga saya minta semua pihak yang jalankan tugas selalu sabar," kata Tinal. Pada kesempatan itu, wagub mengusulkan agar para korban meninggal akibat bencana alam, segera dikubur secara masal. Sebab kondisi jenasah diperkirakan sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditahan. "Apalagi terkait ini masyarakat sudah setuju, kemudian tokoh agama juga sudah siap. Bahkan dari informasi sementara lokasi yang akan dijadikan kuburan massal sudah ada, yang mana salah seorang ondofolo sudah memberikan tanah adat untuk dipakai. Sehingga saya usul agar segera dikuburkan jenasahnya," imbau ia di posko tanggap darurat gunung merah, Sentani (19/3). Ia juga mengimbau agar Pemda Kabupaten Jayapura agar dapat menggunakan Kantor Balai Pertanian Yahim untuk menjadi tempat pengungsi bagi pelajar. Lokasi itu, sambung dia, dianggap sangat cocok untuk untuk menampung pelajar yang terkena musibah. "Tapi tentu di cek dulu, kalau layak mohon bisa dipakai. Yang penting sebelum proses belajar mengajar mulai, kalau bisa mereka sudah masuk," harapnya. Diketahui, berdasarkan data pihak kepolisian jumlah korban meninggal sudah mencapai 92 orang, sedangkan 76 orang masih dalam pencarian. "Paling banyak korban meninggal ditemukan di kawasan permukiman," kata Kapolres Jayapura AKBP Viktor Macbon Kata dia, posko-posko saat ini sudah banyak dan tersebar di wilayah Sentani. Untuk itu, pihaknya menetapkan membentuk enam posko besar agar kordinasi bisa berjalan baik. (DiskominfoPapua) |
| Pengisian LHKPN Pejabat Eselon Provinsi Papua Diperpanjang Hingga 31 Maret Posted: 19 Mar 2019 11:26 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pengisian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) oleh pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan pemerintah provinsi, mendapat perpanjangan hingga 31 Maret 2019 mendatang.Hal ini dipastikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, di Jayapura, kemarin. Menurutnya, batas waktu pengisian LHKPN semestinya berakhir pada 10 Maret lalu. Hanya saja dikarenakan sebagian besar pejabat belum melakukan pengisian LHKPN, maka Sekda Papua menginstruksikan perpanjangan hingga akhir bulan ini. "Intinya ini sebuah toleransi yang diberikan pimpinan kepada para bawahan yang merupakan pejabat di lingkungan pemerintah provinsi. Sebab bayangkan ada separuh dari 320 pejabat eselon III, lalu ada bendahara dan kelompok kerja yang belum melakukan pengisian LHKPN." "Sehingga diharapkan dan diimbau kepada yang belum mengisi agar segera menyelesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan itu berakhir," ajaknya. Ia katakan, pihaknya telah menandatangani surat edaran batas akhir pengisian LHKPN untuk selanjutnya dikirimkan ke seluruh instansi pemerintah provinsi. Dengan harapan bagi para pihak yang belum mengisi agar segera menyampaikan. "Karena jika ini belum dilaporkan sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka akan berpengaruh pada pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP). Artinya jika ada pejabat belum melaporkan LHKPN, maka dapat menghambat pembayaran secara keseluruh untuk satu kantor." "Makanya, ini yang saya harapkan ada perhatian dari kita semua supaya bisa merampungkan pengisian LHKPN demi kebaikan semua ASN yang ada di Provinsi Papua," tegasnya. Sebelumnya, Sekda Papua hery Dosinaen mengakui tingkat kepatuhan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, masih rendah. Untuk itu, dia mendorong para pejabat terkait, lebih khusus kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar segara menuntaskan tantangan itu. (DiskominfoPapua) |
| Banjir Bandang Sentani Ditetapkan Sebagai Bencana Tingkat Provinsi Posted: 19 Mar 2019 11:18 PM PDT  BIAK, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe resmi menetapkan banjir bandang Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai bencana tingkat provinsi. Keputusan itu, diambil oleh kepala daerah setelah mempertimbangkan banyaknya jumlah korban jiwa serta kerusakan infrastruktur maupun perumahan warga."Kita ikut bersedih menangis karena korban yang cukup banyak di Sentani. Saya pribadi menyampaikan turut berduka cita mendalam dan berdoa supaya korban meninggal akibat bencana diterima di sisi Tuhan yang maha esa," ucap Lukas, disela-sela pelantikan Bupati Biak Numfor, Selasa (19/3) di Biak. Menurut ia, seusai melantik bupati Biak, dirinya akan langsung terbang ke Sentani, Kabupaten Jayapura guna memberikan dukungan kepada kepala daerah setempat. Dilain pihak, pihaknya ikut mendorong agar seluruh bupati di Papua, peduli dengan memberi bantuan serupa. "Memang kami di provinsi sudah lebih dulu menyalurkan bantuan kepada bupati setempat untuk menangani pengungsi. Tapi nanti kita dorong semua bupati untuk bisa menyalurkan bantuan." "Sebab ini bencana yang luar biasa sehingga kami dari provinsi akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penanganan," terangnya. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua telah mendorong logistik (bahan makanan) ke sejumlah posko pengungsian, guna memastikan ketersediaan pangan bagi para korban banjir bandang. Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri memastikan pengiriman logistik telah dilakukan satu hari (Minggu,red) pasca bencana. Logistik pun telah dikirimkan ke sejumlah posko pengungsian yang dibuka pemda setempat. Elysa juga meyakinkan bahwa pemerintah provinsi saat ini tengah melakukan pendataan kebutuhan teknis pasca bencana banjir bandang di Sentani, Kabupaten Jayapura dan longsor di Kota Jayapura. Dirinya pun telah menginstrusikan Pemda Kabupaten dan Kota Jayapura untuk melakukan pendataan korban secara detail dan kebutuhan teknis yang diperlukan secara rinci. (DiskominfoPapua) |
| You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Social Plugin