Type Here to Get Search Results !

Vicky Lumentut Hadiri Rapat Paripurna PAW Anggota DPRD Manado

Vicky Lumentut Hadiri Rapat Paripurna PAW Anggota DPRD Manado

Vicky Lumentut Hadiri Rapat Paripurna PAW Anggota DPRD Manado

Posted: 12 Feb 2019 04:45 PM PST

Vicky Lumentut Hadiri Rapat Paripurna PAW Anggota DPRD ManadoMANADO, LELEMUKU.COM - Walikota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Vicky Lumentut hadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka Peresmian Pengangkatan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Manado, yang dilaksanakan di ruang paripurna DPRD Kota Manado, Senin (11/2) pagi.

Dalam sambutannya, Vicky Lumentut mengucapkan selamat kepada anggota DPRD Kota Manado yang secara resmi telah menjadi anggota DPRD Kota Manado pengganti antar waktu.

"Selamat kepada saudara Hamdan Paneo, Saudara Nurdin Paluga, Saudara Henky Lasut, Saudara Hani Polii dan Saudara Janen Lasug yang telah resmi menjadi anggota DPRD Kota Manado pengganti antar waktu," ujar dia.

Dirinya berharap anggota DPRD Kota Manado pengganti antar waktu dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam undang-undang.

Pada kesempatan itu pula, Walikota mengungkapkan terima kasih serta apresiasi yang tinggi kepada lima anggota yang diganti yakni Revani Parasan, Moh, Wongso, Robert R.L. Tambuwun, Arthur A. Paath dan Stenly W. Tamo.

"Terima kasih atas pengabdian dan kontribusi yang telah diberikan saudara-saudara selama menjalankan tugas sebagai anggota DRPD Kota Manado. Pengabdian dan kontribusi yang telah diberikan tentu memiliki arti yang besar bagi masyarakat maupun bagi lembaga legislatif dan eksekutif di Kota Manado dalam pelaksanaan pembangunan," ujar dia.

Tampak hadir mendampingi Walikota Vicky Lumenut, Wakil Walikota Manado Mor Dominus Bastiaan, Sekretaris Daerah Kota Manado Micler Lakat, dan para Kepala Perangkat Daerah. (HumasManado)

3 Tahun Olly Dondokambey - Steven Kandouw, Sulawesi Utara Semakin Paripurna

Posted: 12 Feb 2019 04:33 PM PST

3 Tahun Olly Dondokambey - Steven Kandouw, Sulawesi Utara Semakin ParipurnaMANADO, LELEMUKU.COM - Acara peringatan tiga tahun kepemimpinan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven O.E. Kandouw digelar di Halaman Kantor Gubernur, Kota Manado pada Selasa (12/2) siang berlangsung khidmat.

Gubernur Olly dalam sambutannya mengatakan, tiga tahun kepemimpinan Olly Dondokambey -  Steven Kandouw (ODSK) di Provinsi Sulawesi Utara merupakan kasih dan berkat Tuhan yang perlu dijawab dengan kerja dan karya yang semakin paripurna.

"Tanpa terasa tiga tahun telah berlalu sejak saya dan Bapak Steven Kandouw, dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Periode 2016-2021. Tiga tahun lalu kami pertama kali memasuki kantor Gubernur ini menggunakan roda sapi, sebagai simbolisasi bahwa 5 tahun kepemimpinan yang akan kami jalani, akan senantiasa kami warnai dengan kerja bagi masyarakat," ungkap Olly.

Olly menerangkan, semua pencapaian yang diperoleh hingga kini karena dukungan segenap komponen masyarakat Sulut terhadap visi dan misi Pemprov Sulut yang ditetapkannya bersama Wagub Kandouw diawal kepemimpinan ODSK pada tahun 2016.

"Yang menjadi visi kami adalah terwujudnya Sulawesi Utara berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam pemerintahan dan politik, serta berkepribadian dalam berbudaya." kata Olly.

7 Misi

Olly mengungkapkan, untuk mewujudkan visi bumi nyiur melambai itu ditopang melalui 7 misi; Pertama mewujudkan kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor pertanian dan sumber daya kemaritiman, serta mendorong sektor industri dan jasa. Kedua, memantapkan SDM dan berdaya saing.

Ketiga, mewujudkan Sulut sebagai destinasi investasi pariwisata yang berwawasan lingkungan. Keempat, mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang tinggi, maju dan mandiri. Kelima, memantapkan pembangunan infrastruktur berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Keenam, mewujudkan Sulut sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan timur. Dan Ketujuh adalah mewujudkan Sulut yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

3 Tahun Olly Dondokambey - Steven Kandouw, Sulawesi Utara Semakin Paripurna
Olly menuturkan, visi dan misi tersebut mampu mendorong pembangunan Sulut di berbagai sektor.

Terbukti, secara umum pertumbuhan ekonomi Sulut terus menunjukkan geliat positif, sejalan dengan perkembangan global dan nasional. Tahun 2017, ekonomi Sulawesi Utara tumbuh hingga 6,32 persen dan merupakan tertinggi dalam empat tahun terakhir.

Di triwulan III tahun 2018, ekonomi Sulawesi Utara mencapai 6,01%, atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,27%.

Sementara itu, berkat program ODSK (Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan) angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara mampu kita tekan hingga 7,59% di tahun 2018, dari sebelumnya berada pada angka 8,20% di tahun 2016. Begitu pula pengangguran yang menembus angka 6,86% di tahun 2018, dari sebelumnya sebesar 7,18% di tahun 2017.

Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran telah turut menjadikan program ODSK mendulang sukses, dimana program ODSK telah menerima penghargaan TOP 99 Inovasi Pemerintah Daerah, serta Penghargaan Adhi Purna Prima Award, sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah se-pulau Sulawesi.

Dalam bidang pekerjaan umum, realisasi fisik pembangunan Bendungan Lolak sampai dengan tahun 2018 sebesar 60%, dan ditargetkan selesai pada tahun 2019. Sementara, realisasi fisik pembangunan Bendungan Kuwil sampai dengan tahun 2018 sebesar 36,5%;

Selanjutnya, di sektor pariwisata, Olly mengatakan, di tahun 2018, Sulut berhasil melampaui target jumlah kunjungan wisatawan baik Nusantara maupun Mancanegara.

Adapun target RPJMD untuk jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara adalah 1,5 juta dan hasil yang dicapai adalah 1.958.899 orang meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017 berjumlah 1.698.523 orang.

Sedangkan target untuk jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara adalah 100.000 orang dan hasil yang dicapai adalah 127.879 orang, meningkat jika dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 87.976 orang.

Lebih lanjut, Olly menerangkan, setiap keberhasilan yang telah dicapai selama tiga tahun kepemimpinan ODSK harus semakin memotivasi untuk terus berbuat dan berkarya bagi kemajuan daerah tercinta, dan setiap tantangan dan hambatan harus senantiasa menjadi pembelajaran untuk perbaikan dan penyempurnaan di tahun-tahun mendatang.

Meriah

Sementara itu, perayaan 3 tahun kepemimpinan ODSK berlangsung meriah. Ribuan ASN dan THL Pemprov Sulut bersama tamu undangan dari Jajaran Forkopimda, kepala daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga masyarakat antusias mengikuti seluruh rangkaian acara yang diawali dengan Ibadah syukur yang dipimpin Ketua BPMS GMIM, Pdt. Hein Arina.

Pada kesempatan itu, Gubernur Olly dan Wagub Kandouw ikut menyerahkan penghargaan kepada sejumlah instansi dan perusahaan diantaranya Silk Air atas kerja sama melayani selama 25 tahun penerbangan Manado-Singapura, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan instansi lainnya.

3 Tahun Olly Dondokambey - Steven Kandouw, Sulawesi Utara Semakin ParipurnaSelain itu, turut diserahkan bantuan matras kepada korban bencana, alat pertanian berupa traktor dan hand traktor bagi kelompok tani serta dana hibah kepada sejumlah lembaga dan organisasi keagamaan diantaranya Keuskupan Manado, Sinode GMIST, Sinode Germita, Badan Musyawarah Antar Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen (BAMAG-LKK), Masjid Raya Ahmad Yani, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah dan FKUB.

Disamping itu, Gubernur Olly, Wagub Kandouw dan Sekdaprov Edwin Silangen juga melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama Pembangunan Rumah Sakit Mata Umum dengan PT. SMI.

Sebelum diakhiri dengan atraksi hiburan, ramah tamah dan doorprize juga dilakukan penyerahan buku OD-SK 3 Tahun Kepemimpinan kepada jajaran Forkopimda dan tokoh masyarakat serta pemotongan kue ulang tahun oleh Gubernur Olly, Ketua TP PKK Sulut Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan, Wagub Kandouw dan Wakil Ketua TP PKK Sulut Kartika Devi Kandouw-Tanos. (HumasSulut)

Tangkal Isu SARA Jelang Pemilu, Humas Polda Maluku Gelar Dialog di RRI Ambon

Posted: 12 Feb 2019 04:14 PM PST

Tangkal Isu SARA Jelang Pemilu, Humas Polda Maluku Gelar Dialog di RRI AmbonAMBON, LELEMUKU.COM - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Maluku Kombes Pol. Drs. M. Roem Ohoirat, melaksanakan live dialog interaktif di ruang Studio Pro 1 Radio Republik Indonesia (RRI) Ambon pada Selasa (12/2).

Tema yang diusung pada dialog interaktif ini adalah "Menangkal Isu SARA dalam menghadapi Pemilu Serentak di tahun 2019".

Selain Kabid Humas Polda Maluku, hadir pada dialog ini Ketua Mejelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah Maluku Bapak Dr. Abdullah Latuapo dan Ketua Persekutuan Gereja di Indonesia (PGI) Wilayah Maluku Dr. Johan Ruhulesin.

Dalam penyampaiannya, Ketua MUI Maluku mengatakan bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang besar dengan keragaman suku, agama dan ras, hal ini dalam pandangan islam adalah rahmat dari Allah Swt.

"Tugas kita saat ini adalah bagaimana kita mengelola rahmat yang diberikan Allah Swt ini dengan baik, memang dalam realitanya hal demikian tidaklah mudah karena kita tahu bersama ada oknum atau kelompok tertentu dengan kepentingan sesaat yang selalu membuat hasutan dan provokasi kepada masyarakat, namun sebagai bangsa yang besar, mari kita tangkal segala bentuk provokasi dan isu sara yang dapat melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini, olehnya itu bagi para tokoh agama harus memiliki baban moril dalam menggirim umatnya menuju ke jalan yang banar," ungkap Latuapo.

Hal senada juga disampaikan Ketua PGI Maluku yang mana mengajak seluruh masyarakat Maluku agar mari bersama-sama menjaga tatanan masyarakat yang sudah membaik ini.

"Dialog diantara kita sangatlah penting dengan mengacu pada aturan dan koridor yang ada. Masyarakat saat ini harus punya ketahanan agama dan budaya persaudaraan yang kuat, masyarakat harus cerdas dalam menghadapi pemilu agar jangan gampang terprovokasi oleh informasi atau isu sesat. Setiap pemimpin umat harus menjadi contoh dan panutan yang baik kepada masyarakat, mari kita waspadai politik uang karena kita tahu bersama rata-rata masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan akan gampang dipengaruhi dengan uang olehnya itu mari kita tangkal semua itu," papar Ruhulesin.

Kabid Humas juga menambahkan terkait isu sara yang akhir-akhir ini mulai dihembuskan kembali oleh oknum yang tidak bertanggung jawab agar masyarakat jangan gampang terpengaruh atau percaya.

"Baru saja kita dihebohkan dengan berita yang dimuat salah satu media yang ada di Kota Ambon yang mengatakan bahwa telah ditangkap seseorang yang diduga teroris dengan perlengkapan bom bunuh diri di wilayah desa rumah tiga kecamatan teluk ambon yang katanya siap meledakan diri di wilayah pemukiman nasrani. Berita seperti ini dapat memicu ketegangan dan kekhawatiran bagi masyarakat awam yang kurang informasi dan rentan terpengaruh isu. Media tersebut akan di panggil dan diminta untuk mengklarifikasi berita yang dimuat. Kita masyarakat maluku punya sejarah kelam di masa lalu yang merugikan kita semua, mari kita jaga situasi yang mulai kondusif ini bersama-sama," ungkap dia.

Lanjut dikatakan Kabid bahwa Polda Maluku dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan Bid Humas Polda sendiri sudah punya Sub Bid atau bagian khusus yang bertugas memonitor setiap informasi atau berita lewat medsos yang berpotensi sara atau adu domba baik antar suku, ras dan agama.

"Polda Maluku sudah berkomitmen siap mengamankan wilayah maluku dengan maksimal saat menjelang dan pasca pemilu nanti. Informasi atau isu sekecil apapun akan disikapi dan ditindak lanjuti hingga tuntas. TNI dan POLRI akan tetap netral saat pelaksanaan pemilu nanti dan bagi masyarakat yang melihat atau mengetahui ada oknum anggota Polri yang terlibat politik praktis atau tidak netral agar segera dilaporkan kepada pihak gakumdu atau Bid Propam Polda Maluku untuk ditindak lanjut," ujar Ohoirat.

Diakhir dialog, ketiga narasumber ini mengajak kepada seluruh masyarakat maluku agar mari kita sukseskan pemilu 2019 ini dengan aman dan tertib, jangan sampai ada yang golput karena suara kita menentukan nasib bagsa ini 5 tahun kedepan. Mari kita jaga maluku yang kita cintai ini dengan aman damai dan tentram. (HumasPoldaMaluku)

Irwasda Maluku Terima Kunjungan Anggota Komisi Kepolisian Nasional

Posted: 12 Feb 2019 04:11 PM PST

Irwasda Maluku Terima Kunjungan Anggota Komisi Kepolisian NasionalAMBON, LELEMUKU.COM - Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Maluku, Kombes Pol. Drs. Sungkono, menerima kunjungan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Republik Indonesia yang bertempat di ruang kerjanya di Kota Ambon pada Selasa (12/2).

Pada penerimaan kunjungan ini, Irwasda Maluku didampingi Karo Ops, Karo SDM, Karo Rena, Dir Binmas dan Dir Intelkam Polda Maluku.

Adapun agenda kunjungan kerja anggota Kompolnas ini adalah terkait persiapan pengamanan dan cipta kondisi yang dilaksanakan Polda Maluku menjelang pelaksanaan pemilihan presiden di tahun 2019 ini.

Anggota Kompolnas yang melaksanakan kunjungan ini berjumlah dua orang Komisioner diantaranya Poengky Indarti SH., LL M dan Fitriani A.Amd.

Setelah tiba di ruang kerja Irwasda Maluku, tim Kompolnas yang didampingi Irwasda dan pejabat utama Polda Maluku ini langsung menuju ruang kerja Waka Polda Maluku.

Kunjungan kerja ini diawali dengan paparan kirka Intelijen oleh Dir Intelkam dan dilanjutkan dengan paparan Karo Ops selaku Ka Opsda terkait persiapan Polda Maluku dalam mengamankan pemilu di wilayah Maluku.

Pada kunjungan ini juga Irwasda dan pejabat utama Polda yang hadir menyampaikan saran dan masukan yang perlu ditindak lanjuti ke tingkat pusat oleh Kompolnas terkait keadaan fisik bangunan Polda Maluku saat ini, aset dan peralatan ranmor serta senpi milik Polda dan persiapan pelaksanaan tugas pengamanan anggota Polri di lapangan menjelang pemilu nanti.

Direncanakan tim Komisioner Kompolnas ini akan berada di Kota Ambon selama 3 hari kedepan dan akan mengunjungi beberapa satker jajaran yang ada di Polda dan yang ada diluar Mapolda guna melihat langsung keadaan terkini satker yang dikunjungi. (HumasPoldaMaluku)

Yasin Payapo Lantik 27 Pejabat PTP Kabupaten Seram Bagian Barat

Posted: 12 Feb 2019 04:07 PM PST

Yasin Payapo Lantik 27 Pejabat PTP Kabupaten Seram Bagian BaratPIRU, LELEMUKU.COM – Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku, M. Yasin Payapo, mengambil sumpah dan melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten SBB bertempat di lantai 3 Kantor Bupati SBB.

Pengangakatan ini berdasarkan SK Bupati SBB nomor 821.2-100 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019.

Dalam sambutannya Bupati SBB, Drs M. Yasin Payapo, M.Pd menyampaikan bahwa rotasi kepemimpinan dalam sebuah jabatan adalah hal yang wajar dan lumrah.

Untuk itu Bupati mengharapkan agar para pejabat yang baru dilantik dapat melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatanya dengan baik. Payapo juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan tanggung jawab selama bertugas pada instansi yang lama.

Adapun pejabat yang dilantik adalah: Drs. Achiles A. Siahaya, Aj.Ak sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik; Sammy Loupatty, SE sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP); Drs. Paulus CH. Pical,M.Si sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda); Drs Leonard Kakisina sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH); Ir. Z. P. Selano sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Daerah.

Drs. Gaspar A.R. Pesireron sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD); Manan Tuarita,S.Sos sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM); Drs. Zulkifli Soulissa sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP); H. Saaban Patty S.Sos sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol); dr Yohanis Tappang, M.Kes sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes).

Dra Hanifah Hehanussa sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB); Ir Thomas Wattimena sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR); Abdul Rahman ST sebagai Kepala Dinas Komunikasi, dan Informatika (Diskominfo); Drs Lutfi Hehanusa sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM); Drs Joseph Rahanten sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos); Donald J. De Fretes sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP); Drs Abdullah Fakaubun sebagai Inspektur Daerah.

Leverne A. Tuasuun sebagai Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian; Adjait, SH, M.Si sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM; Peking Calling, SH sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub); Ir Stev Alland Paliama sebagai Kepala Dinas Perikanan (Disperik); Ir Mochtovino Tuasuun sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); Drs Soleman Kibas sebagai Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker).

Ir Dantje Selanno sebagai Kepala Dinas Kearsipan; Mansyur Tianotak, SP sebagai Kepala Dinas Pertanian; Johanis M. Soukotta, S.Sos sebagai Kepala Dinas Pariwisata (Dispar); Hasanudin Sy. Silawane, SH, M.Si sebagai Kepala Bapped.

Setelah dilantik ke 27 pejabat menandatangani pakta integritas dengan komitmen akan melakukan perubahan dan inovasi dalam tugas dan tanggung jawab yang diemban. (DiskominfoSBB)

Polda Maluku Gelar Sidang Kelulusan Seleksi Sespimen, Sespima, SIP dan SIPSS

Posted: 12 Feb 2019 03:44 PM PST

Polda Maluku Gelar Sidang Kelulusan Seleksi Sespimen, Sespima, SIP dan SIPSSAMBON, LELEMUKU.COM - Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menggelar sidang kelulusan seleksi Sespimen Dik Reg ke 59, Sespima Angkatan ke 61 dan 62, Sekolah Inspektur Polisi Angkatan ke 48 dan seleksi Inspektur Polisi Sumber Sarjana Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan di Rupattama Polda Maluku pada Selasa (12/2).

Sidang kelulusan ini dipimpin oleh Irwasda Maluku Kombes Pol. Drs. Sungkono, yang didampingi Karo SDM Kombes Pol. Nanang Chadarusman, S.I.K, M.H., dan Kabid Propam Polda Maluku Kombes Pol. Guntur Hindrasyah, S.I.K., serta dihadiri para pejabat utama Polda Maluku atau yang mewakili, panitia pelaksana seleksi, pengawas eksternal, para peserta Sespimen, Sespima, SIP dan SIPSS. Untuk peserta seleksi SIPSS sendiri didampingi orang tuanya atau wali masing-masing.

Sidang kelulusan tingkat panda ini dilaksanakan mengikuti urutan nilai atau rangking paling tinggi yang diurut ke rangking paling bawah. Seluruh nilai atau rangking para peserta seleksi Sespimen, Sespima, SIP dan SIPSS ditampilkan menggunakan layar infokus.

Untuk diketahui bahwa peserta seleksi Sespimen yang diikuti 6 Orang, yang lolos terpilih berjumlah 3 Orang, kemudian untuk Sespima diikuti 5 Orang, yang lolos terpilih berjumlah 3 Orang dan peserta SIP sementara dipaparkan hasil rangking untuk menunggu kuota dari Mabes Polri, sedangkan peserta SIPSS yang diikuti oleh 10 Orang hanya 1 yang lolos terpilih sesuai kuota nasional. (HumasPoldaMaluku)

Sambut HUT ke 231 Kota Denpasar, FORMI Gelar Lomba Olahraga Tradisional

Posted: 12 Feb 2019 03:40 PM PST

Sambut HUT ke 231 Kota Denpasar, FORMI Gelar Lomba Olahraga TradisionalDENPASAR, LELEMUKU.COM - Sebagai Kota Layak Anak, Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar, Provinsi Bali sangat komitmen membangkitkan  dan memperkenalkan olaharaga tradisional kepada seluruh anak di Kota Denpasar. Keberadaan olahraga tradisional juga dapat mengalihkan anak anak untuk bermain gadget.

Karenanya, serangkaian menyambut HUT Kota Denpasar ke 231 tahun, Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Kota Denpasar menggelar perlombaan Olahraga Tradisional  di Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung Minggu (10/2).

Ketua Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Kota Denpasar Sekaligus Kadis Kebudayaan Kota Denpasar IGN Bagus Mataram mengatakan, sebagai kota layak anak Pemerintah harus memperkenalkan permainan tradisional ini.

"Maka dalam rangka menyambut HUT Kota Denpasar sengaja menggelar lomba olahraga tradisional ini. Mengingat olahraga tradisional  banyak yang dapat dipetik oleh anak, diantara ketelitian kekompakan dan konsentrasi," ujar dia.

Perlombaan ini diikut sertakan kepada 30 Gugus tingkat Sekolah Dasar di seluruh kecamatan se Kota Denpasar, dengan jumah peserta sebanyak 450 orang. Sedangkan olahraga tradisional yang dilombakan Mataram mengaku ada 4 cabang olahraga tradisional yakni Talog, Terompah, Hadangan dan Deduplak.

Ia juga menjelaskan olahraga ada tiga jenis yaitu olahraga prestasi dibawah Koni,  Porsenijar dibawah Dinas Pendidikan dan olahraga tradisional dibawah Formi.

"Untuk memeriahkan HUT Kota Denpasar maka kami dari Formi sengaja menggelar lomba olahraga tradisional. Lomba olahraga tradisional ini sekaligus mencari bibit bibit untuk mengikuti kejuaraan olahraga di tingkat provinsi maupun nasional," ujarnya.

Selain itu Pemerintah Kota Denpasar juga melaksanan pekan olahraga tradisonal setiap tahun yang dilaksanakan  di bulan Oktober dan November.

"Kami harap dengan lomba ini para peserta bisa menjadi duta di masing masing kecamatan dalam rangka Formi setiap tahun," harapnya.

Lebih lanjut Mataram mengaku, olahraga tradisional ini telah dilaksanakan dari tahu  2013. Bahkan peserta yang menang dalam lomba ini telah mengikuti lomba di cabang cabang tingkat provinsi maupun tingkat nasional dengan meraih juara 1 lomba Terompah tingkat nasional.

Sesuai dengan selogan Formi yaitu sehat bugar dan gembira. Mataram berharap melalui lomba ini banyak muncul anak-anak yang terampil dan mampu bermain olahraga tradisional, sehingga  bisa ditunjuk dalam kegiatan Formi ditingkat I. Selain itu Mataram juga berharap  olahraga ini anak anak semakin sehat, bugar dan gembira.

Sementara, salah satu peserta, Aditya Mahaputra mengaku dalam perlombaan ini ia mengikuti lomba olahraga tradisional terompak. Menurutnya sangat senang dapat kesempatan mengikuti lomba terompak, karena  permainan tradisional ini dapat memupuk kekompakan, kebersamaan dan kreativitas tim. Sehingga menang kalah tidak menjadi permasalahan.

"Dalam lomba tertunnya berharap menang, namun yang terpenting adalah kekompakan bersama tim," ucapnya. (DiskominfoDenpasar)

Pemkot Denpasar Perindah Patung Catur Muka

Posted: 12 Feb 2019 03:29 PM PST

Pemkot Denpasar Perindah Patung Catur MukaDENPASAR, LELEMUKU.COM - Patung Catur Muka yang dikenal sebagai landmark Kota Denpasar, Provinsi Bali kini tampil lebih indah. Pasalnya, kelopak teratai pada dasar patung yang sempat dirusak oleh WNA yang tak mengantongi identitas kini sudah kembali terpasang indah. Bahkan, polesan warna yang sempat pudar kini terlihat mengkilap.

Berdasarkan pantauan di lapangan, Minggu (10/2) seluruh ornamen telah terpasang dan Patung Catur Muka yang berlokasi di titik nol KM Kota Denpasar kini tampil lebih indah.

Kabid Pertamanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar, Ida Ayu Widiana Sari saat dikonfirmasi mengatakan bahwa saat ini seluruh proses pengerjaan telah rampung. Hal tersebut selain diakibatkan oleh ulah WNA tak bertanggung jawab, juga merupakan bentuk perawatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun.

"Seluruh kelopak itu hanya lepas, dan kini sudah kita pasang lagi, beberapa ornamen lainya juga sudah dilakukan perbaikan termasuk satu slot pipa air mancur," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, pihaknya selaku penanggung jawab pertamanan  termasuk patung akan terus melaksanakan perawatan terhadap patung-patung di Kota Denpasar sehingga tampak lebih indah. Dengan rampungnya pemasangan ornamen di Patung Catur Muka ini pihaknya tengah bersiap dan berkordinasi dengan Bagian Kesra untuk melaksanakan Prayascita.

"Iya akan kita prayascita atau disucikan kembali pasca pemasangan ornamen yang dilepas telah tuntas dan kini Patug catur Muka sudah kembali indah seperti sebelumnya," ujarnya.

Sebelumnya diketahui bahwa Patung Catur Muka dirusak oleh Warga Negara Asing (WNA) yang tak mengantongi identitas pada Sabtu (2/2) lalu. Dimana dari uahnya tersebut ornamen di Patung Catur Muka rusak, seperti halnya kelopak, ornamen bebadungan, serta satu slot pipa air mancur. (DiskominfoDenpasar)

Sandiaga Uno Integrasikan Kuliner dan Wisata Laut di TPI Pekalongan

Posted: 12 Feb 2019 02:40 PM PST

Sandiaga Uno Integrasikan Kuliner dan Wisata Laut di TPI PekalonganPEKALONGAN, LELEMUKU.COM - Sandiaga Salahuddin Uno akan mengintregrasikan kuliner, pelelangan ikan dan wisata laut di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pekalongan Jalan WR. Supratman nomor 189, Panjang Wetan, Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (12/2).

"Inshaa Allah jika masyarakat Indonesia memberikan amanah kepada saya dan Pak Prabowo untuk melayani Indonesia, kita akan ramaikan lagi TPI Pekalongan tapi dengan integrasi wisata laut dan kuliner. Kita akan beri energi baru sehingga mengerakkan ekonomi masyarakat setempat," jelas Sandi.

Menurut Sandi, Prabowo akan fokus pada ekonomi. Ekonomi yang fokus pada penciptaan dan penyediaan lapangan kerja, serta harga kebutuhan pokok yang stabil dan terjangkau.

Salah seorang tokoh masyarakat Zaenal Arifin berharap, jika terpilih menjadi wakil presiden 2019-2024, sebelum dilantik, calon wakil presiden ini datang lagi ke TPI Pekalongan.

"Saya harap bapak bisa datang lagi ke sini jika terpilih menjadi wapres sebelum dilantik," kata Zaenal.

Sandi mengaminkan pernyataan Zaenal.

"Aamiin semoga doanya terkabul. Saya janji akan datang lagi ke TPI Pekalongan sebelum dilantik," janjinya. (BPN)

Tekan Harga Tiket Pesawat, Sri Mulyani Kaji Kemungkinan PPN Avtur

Posted: 12 Feb 2019 02:31 PM PST

Tekan Harga Tiket Pesawat, Sri Mulyani Kaji Kemungkinan PPN AvturJAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kesediaannya untuk mengkaji besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas avtur agar setara dengan negara-negara lain mengingat masalah tersebut dituding sebagai penyebab tingginya harga tiket pesawat terbang di tanah air.

"Kalau penerapan PPN itu adalah sama, kita akan berlakukan sama. Jadi kita lihat supaya tidak ada kompetisi tidak sehat antara Indonesia dengan yang lainnya," kata Sri Mulyani di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (12/2) siang.

Ia juga mengatakan, pemerintah akan membandingkan PPN avtur di Indonesia dengan tarif di negara-negara lain. Tarif PPN ini sebelumnya telah dikeluhkan oleh dunia usaha karena menjadi beban yang dikonversikan oleh maskapai penerbangan ke harga tiket pesawat.

"Kalau itu sifatnya adalah level of playing field, kita bersedia untuk membandingkan dengan negara-negara lain, dengan Singapura, Malaysia," kata Menkeu.

Pernyataan tersebut merupakan respon Menkeu atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku telah menerima banyak keluhan terkait tingginya harga tiket pesawat untuk penerbangan di dalam negeri. Menurut Presiden, tingginya harga tiket pesawat ini karena harga bahan bakar pesawat yaitu avtur di Indonesia ternyata sangat mahal.

"Saya terus terang juga kaget, dan malam hari ini juga saya baru tahu tadi dari Pak Chairul Tanjung mengenai avtur. Ternyata avtur yang dijual di Soekarno-Hatta itu dimonopoli oleh Pertamina sendiri," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Gala Dinner Peringatan HUT ke-50 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Ballroom Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (11/2) malam.

Karena itu, Presiden Jokowi akan mengundang Dirut Pertamina terkait tingginya harga avtur di dalam negeri itu. Ia menegaskan, pilihannya hanya satu, harganya bisa sama dengan harga internasional. Kalau tidak bisa, berarti pemerintah akan masukkan kompetitor yang lain sehingga terjadi kompetisi.

"Ya pilihan-pilihannya kan hanya itu, sudah enggak ada yang lain. Karena memang, ini sangat-sangat mengganggu sekali," tegas Presiden.

Tarif PPN atas transaksi avtur untuk keperluan angkutan udara di Indonesia mencapai sebesar 10 persen. Tarif tersebut sudah dibebankan sejak 2003. Sementara, tarif PPN atas penyerahan avtur di negara-negara tetangga di Asia Tenggara, masih berkisar satu digit.(Setkab)

Satgas Amole Bongkar Camp Pendulang Liar di Areal Freeport

Posted: 12 Feb 2019 02:25 PM PST

Satgas Amole Bongkar Camp Pendulang Liar di Areal FreeportTIMIKA, LELEMUKU.COM – Kasatgas Amole Kompol Arnolia Korowa,SH.MH bersama Kapolsek Kuala Kencana Iptu Yulius Harikatang Pimpin Personel Satgas gabungan TNI – Polri yang berjumlah 50 personel lakukan Operasi Penertiban terhadap camp pendungan liar bertempat di Pos Satgas Amole PT Freeport Indonesia (PTFI) pada MP.40, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua pada Rabu (6/2).

Sebelum melaksanakan operasi tersebut terlebih dahulu dilakukan apel bersama dan Kasatgas Amole berterima kasih kepada para anggota Satgas amole TNI/POLRI dan anggota dari Polsek Kuala Kencana yang mengikuti kegiatan.

"Sasaran kita adalah para pendulang liar yang mendirikan camp secara liar dan mengganggu aktifitas kerja karyawan PT.FI. Anggota saya akan bagi menjadi 2 tim, tim yang pertama menuju MP.50 dan tim yang kedua menuju MP.50,5. Kita bersihkan semua camp-camp liar yang dianggap mengganggu aktifiras kerja para karyawan dan jika ada perlawanan dari para pendulang kita tangkap selanjutnya kita amankan di Mako Polsek Kuala Kencana," Ucap Kompol Arnolia Korowa,SH.MH.

Tim menemukan ada 10 camp pendulang liar yang sudah ditinggal penghuninya dan berhasil amankan berupa BB konsentrat pipa. Selanjutnya tim merusak dan membakar camp-camp tersebut agar tidak ditinggali lagi.

"Maksud dan tujun pembongkaran dan membakar camp supaya para pendulang tidak lagi melakukan aktifitas di area ini." Ujar  Kasatgas Amole. (HumasPoldaPapua)

Sitti Romli Ajak Ciptakan Zero Waste di Nusa Tenggara Barat

Posted: 12 Feb 2019 02:19 PM PST

Sitti Romli Ajak Ciptakan Zero Waste di Nusa Tenggara BaratMATARAM, LELEMUKU.COM - Setelah vakum beberapa bulan, akhirnya Inspiratif Expo perdana tahun 2019 kembali digelar di jalan Carfreeday Udayana, Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu (10/2).

Gelaran tiap hari Minggu pagi kali ini dengam tema melaunching "Zero Waste" di arena carfreeday Udayana yang dirangkaikan dengan Peringatan HUT Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan  (BPOM) Provinsi NTB yang Ke-18.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengajak masyarakat untuk menjaga bumi dengan membuang sampah pada tempatnya. Kelestarian alam perlu dilindungi dengan kebiasaan tidak membuang sampah disembarang tempat.

"Mudah-mudahan kesadaran kita untuk menjaga lingkungan tetap ditingkatkan dari diri sendiri. Jangan sampai kita tidak dapat hirup udara segar disebabkan kebiasaan kotor yang kita lakukan" harapnya

Menjaga bumi NTB agar tetap bersih merupakan kewajiban masyarakat itu sendiri. Sedangkan Pemerintah terus berupaya mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan, tanpa harus menunda-nunda

"kita harus sukses menciptakan daerah bebas sampah atau zero waste. Ini merupakan pekerjaan yang berat dan bukan pekerjaan yang ringan yang harus sama-sama kita perjuangkan," tegas wagub.

Sementara bupati dan wali kota se-NTB sudah menyetujui dan akan terus diperjuangkan agar semua daerah NTB bebas dari sampah. Selain itu, Hj. Sitti Rohmi juga berharap dengan adanya gelaran inspiratif expo gagasan Dinas Kominfontik NTB dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup NTB.

"Rugi kalau dinas-dinas tidak memanfaatkan gelaran ini untuk menyampaikan hal-hal baik. Sehingga masyarakat tahu tentang perkembangan NTB. Kita juga mengucapkan selamat HUT BPOM yang ke-10" ungkap wakil gubernur.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kominfotik NTB, Drs. Tribudipraytno menyampaikan, gelaran perdana Inspiratif Expo tahun 2019 sekaligus tahun ketiga telah berhasil memberikan suasana baru bagi pengunjung carfreeday Udayana. Sehingga pada gelaran kali ini dengan tema zero waste mengajak masyarakat bagaimana pentingnya menjaga lingkungan yang bebas dari sampah.

"Kami juga sudah menyiapkan tempat-tempat sampah yang sesuai dengan standar yang berlaku. Alhamdulillah juga pada hari ini juga ada lomba mengumpulkan sampah bagi masyarakat dengan menyediakan beberapa dooprize," jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa di arena Inspiratif Expo sudah banyak layanan gratis yang disiapkan, dari kuliner murah meriah, layanan kesehatan gratis, senam bersama dan voucer makanan gratis bagi para pengunjung yang tidak pernah hilang dalam gelaran ini.

Launching Zero Waste ditandai dengan pelepasan burung merpati oleh Wakil Gubernur didampingi oleh  Sekda Provinsi NTB Rosiady Sayuti, Kepala Kominfotik, Drs. Tribudipraytno, Kepala Dinas LHK, Madani Mukarom, Direktur RSUP NTB, Hamzi Fikri, Kepala Dispora, Husnanidiaty, Kepala BPOM beserta jajarannya.

Kegiatan tersebut juga dimeriahkan dengan lomba-lomba, pembagian hadiah dan voucher, pembacaan puisi oleh mahasiswi Universitas Mataram, Musik dan lain-lain. (DiskominfotikNTB)

Pemprov Papua Mulai Petakan Posisi Jabatan ASN

Posted: 12 Feb 2019 02:15 PM PST

Pemprov Papua Mulai Petakan Posisi Jabatan ASNJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua mulai memetakan posisi atau jabatan aparatur sipil negara (ASN) sesuai potensi dan kompetensinya untuk mengikuti seleksi jabatan yang bakal dibuka dalam waktu dekat.

Hal demikian disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, kemarin di Jayapura.

Menurut ia, pemetaan jabatan ASN akan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi penilaian potensi dan kompetensi (talent pool) bagi pegawai negeri sipil di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Papua, pada Rabu (13/2) mendatang.

"Sehingga melalui pelatihan ini diharapkan bisa dihasilkan posisi atau jabatan yang sesuai dengan potensi maupun kompetensinya. Serta tak ketinggalan juga sebagai bahan rekomendasi untuk mengikuti seleksi pada jabatan yang lebih tinggi."

"Sebab kita juga mendorong sistem kaderisasi penempatan calon pejabat di daerah dengan prinsip objektif, akuntabel, dan independensi serta berbasis sistem merit," ucap ia.

Sementara melalui kegiatan tersebut, ujarnya, diharapkan para peserta dapat merencanakan pengembangan kapasitas dirinya sendiri sekaligus perencanaan karirnya.

"Sebab di data base talent pool ini dapat juga digunakan sebagai dasar penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis marit serta menjadi acuan untuk pengembangan kompetensi kepemimpinan guna melakukan perubahan birokrasi kearah yang lebih baik," kata ia.

Ditambahkan dia, diharapkan kegiatan pelatihan ini dapat dihadiri seluruh ASN terkait.  Sebab hal berkenaan dengan upaya untuk mendekatkan pelayanan kepegawaian di Provinsi Papua.

"Makanya saya mintakan perhatian kepada Kepala SKPD untuk menugaskan pejabat eselon IV yang membidangi  kepegawaian agar bisa mengikuti sosialisasi penilaian potensi dan kompetensi ASN."

"Saya harap semua ASN bisa memiliki komitmen untuk terus berupaya meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian serta mengupayakan pengembangan SDM dirinya sendiri. Sehingga kedepan akan terus berkembang ke arah yang lebih baik," tuntasnya. (DiskominfoPapua)

DPR RI Kawal Soal Kerusakan Ekosistem Senilai Rp185 Triliun akibat Freeport

Posted: 12 Feb 2019 02:11 PM PST

DPR RI Kawal Soal Kerusakan Ekosistem Senilai Rp185 Triliun akibat FreeportJAKARTA, LELEMUKU.COM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan fakta kerusakan ekosistem akibat penambangan oleh PT. Freeport Indonesia (PTFI) yang nilainya mencapai 13,59 miliar dolar Amerika Serikat (AS), atau sekitar Rp185 triliun.

Komisi VII DPR RI akan terus mengawal persoalan kerusakan lingkungan akibat penambangan oleh PT. Freeport itu. Permasalahan divestasi saham PTFI yang hingga saat ini belum ada penjelasan lanjutan juga menjadi sorotan Komisi VII DPR RI kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Berdasarkan keputusan rapat Komisi VII beberapa waktu yang lalu dengan pihak Kementerian ESDM, divestasi saham Freeport akan diselesaikan setelah persoalan lingkungan tersebut diselesaikan. Hal inilah yang kita kejar, seperti apa penyelesaian yang sudah dilakukan," ucap Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu saat memimpin Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM beserta jajaran di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/2).

Sebab sepengetahuannya, sampai sekarang belum ada penyelesaian sama sekali atas hal itu. Gus Irawan mengatakan, saat ini divestasi 51 persen saham PTFI sudah terlaksana. Kalau memang belum ada penyelesaian terhadap masalah kerusakan lingkungan akibat penambangan PTFI, maka keputusan rapat Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM yang telah diputuskan beberapa waktu yang lalu tersebut telah dilanggar.

"Bagaimana logikanya, kita mengambilalih sebuah perusahaan dengan value 7,7 miliar dolar AS, tetapi perusahaan tersebut mempunyai kewajiban (yang harus diselesaikan) sebesar 13,59 miliar dolar AS. Padahal di tahun 2021 nanti (kontrak PTFI) juga sudah akan berakhir," tegas legislator Partai Gerindra itu.

Sementara terkait program listrik 35 ribu Mega Watt, Gus Irawan menilai program itu hanyalah program gagah-gagahan pemerintah. "Sesungguhnya yang berjalan hanyalah separuhnya. Kita ingin mengetahui apa yang menjadi alasannya. Pemerintah seharusnya merevisi program tersebut dan disampaikan juga ke publik secara jujur bahwa kemampuannya hanya sampai 18 atau 19 Ribu MW (saja)," tutur Gus Irawan.

Selain ingin mengetahui tentang tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan semester I tahun 2018, pada kesempatan Rapat Kerja dengan Kementerian ESDM itu, Komisi VII DPR RI juga ingin mendapatkan penjelasan mengenai sejauh mana progres realisasi kewajiban pembangunan smelter serta rencana hilirisasi. (SekjenDPRRI)

Pemprov Papua Minta Penjadwalan Ulang Soal Laporan KPK

Posted: 12 Feb 2019 02:07 PM PST

Pemprov Papua Minta Penjadwalan Ulang Soal Laporan KPKJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Tim kuasa hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyampaikan telah meminta penjadwalan ulang kepada penyidik Polda Metro Jaya, terkait pemeriksaan terhadap tiga saksi yang terdiri dari dua ASN dan satu anggota DPR Papua, menyangkut dugaan penganiayaan sebagaimana dilaporkan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu.

Menurut Kuasa Hukum Pemprov Papua Yance Salambauw, permintaan penjadwalan ulang dikarenakan penyampaian informasi pemeriksaan sebagai saksi yang baru diterima pada dua hari lalu.

"Sehingga karena kurangnya persiapan lalu jarak yang cukup jauh sehingga kita minta penjadwalan ulang. Prinsipnya kami akan kooperatif dengan aparat penegak hukum untuk memberikan penjelasan atau keterangan yang jelas, seputar isu dugaan penganiayaan yang dilaporkan KPK," terang Yance di Jayapura, kemarin.

Meski telah berkomunikasi meminta penjadwalan ulang, sambung ia, pihaknya menyebut akan segera menghubungi pihak Polda Papua bilamana saksi yang dimaksud telah siap menyampaikan keterangan.

"Artinya tidak harus menunggu penjadwalan lagi untuk pemeriksaannya. Kalau saksi sudah siap memberi keterangan dan lokasinya sudah di Jakarta, maka kita akan segera sampaikan siap ke Polda Metro."

"Tapi pada prinsipnya besok atau lusa saksi yang dimaksudkan akan segera ke Jakarta. Nanti sampai disana kami segera berkoordinasi kapan untuk melakukan pemeriksaan," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap sekretaris pribadi (sespri) gubernur Papua dalam kasus penganiayaan pegawai KPK pada Senin (11/2).

Pemanggilan sespri gubernur untuk memberi keterangan sebagai saksi kasus dugaan penganiayaan pegawai KPK. Selain itu, turut dipanggil menjadi saksi Sekda Pemprov Papua dan Sekretaris Komisi 1 DPRD Papua.

Diketahui, kasus dugaan penganiayaan pegawai KPK terjadi di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2) tengah malam. Penganiayaan pegawai KPK dikabarkan melakukan tugas penyidikan atas informasi masyarakat terkait indikasi korupsi.

Dirasakan mengambil foto tanpa ijin, petugas KPK pun dihampiri pejabat Pemprov Papua yang kemudian mempertanyakan keberadaannya. Dalam situasi itu KPK menyebut ada dugaan penganiayaan yang kemudian dilapor balik Pemprov Papua, dengan mengadukan pencemaran nama baik atau fitnah melalui media elektronik. (DiskominfoPapua)

Inilah Alasan KPK Apresiasi Pemprov Papua

Posted: 12 Feb 2019 02:04 PM PST

Inilah Alasan KPK Apresiasi Pemprov PapuaJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memuji kengototan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam upaya mempertahankan sumber daya alamnya.

Teranyar, Pemprov Papua pun menolak pengajuan permohonan penambahan lahan seluas 1000 hektar untuk eksplorasi tambang, oleh PT Freeport Indonesia (PTFI).

"Pimpinan KPK Laode Muhammad Syarif menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Papua pada Kick Off rencana aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) di Jakarta. Ini artinya, apa yang sudah dilakukan Pemprov Papua dalam rangka menjaga SDA-nya sangat positif," terang Sekda Hery Dosinaen kepada segenap ASN yang hadir pada apel Senin pagi, di Main Hall Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

Sekda katakan, kegigihan Papua mempertahankan SDA-nya, dikarenakan sejak orde lama maupun orde baru, bumi cenderawasih seolah-olah terabaikan dalam upaya menegakan hak-hak dan martabat seluruh potensi alamnya.

Tak sampai disitu, para pemimpin terdahulu seolah-olah belum berani menegakan alam Papua yang tergerus oleh pihak tertentu.

"Itu sebabnya, KPK memberikan dukungan penuh terhadap Pemprov Papua dalam pengelolaan potensi sumber daya alam kali ini. Sebab progres rencana aksi yang sangat populis dan diterapkan oleh Papu akali ini sangat maksimal dalam menjaga potensi sumber daya alam yang ada."

"Namun saya tidak bermaksud mempermasalahkan kebijakan-kebijakan sebelumnya, tetapi saya ingin mengatakan bahwa di era kepemimpinan Lukas Enembe saat ini, kita berani maju menjaga potensi kekayaan alam kita," terangnya.

Sebelumnya, Pemprov Papua menyatakan penolakan terhadap pengajuan permohonan penambahan lahan seluas 1000 hektar untuk eksplorasi tambang Freeport.

Tak sampai disitu, Pemerintah Provinsi Papua mengkhawatirkan eksplorasi bawah tanah PT. Freeport Indonesia (PTFI), yang diperkirakan telah mencapai ratusan kilometer hingga berpotensi memberikan dampak jangka yang negatif bagi tanah ini.

"Ini yang dikhawatirkan dampaknya ke depan. Jangan sampai kalau tidak diantisipasi kawasan tersebut bisa saja tenggelam. Apalagi negara ini tidak memiliki sumber daya untuk mengukur luasan eksplorasi Freeport," terang Sekda. (DiskominfoPapua)

Tak Patuh KPK, Nurdin Abdullah Akan Copot Kepala OPD di Sulsel

Posted: 12 Feb 2019 01:58 PM PST

Tak Patuh KPK, Nurdin Abdullah Akan Copot Kepala OPD di SulselMAKASSAR, LELEMUKU.COM - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), HM Nurdin Abdullah menegaskan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di  Sulsel yang tidak patuh pada peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)  akan dicopot.

Hal itu diungkapkan oleh Nurdin Abdullah saat ditemui di kantor gubernur Sulsel. Ia mengakui, masih banyak kepala OPD yang belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK.

Untuk itu, mereka yang belum mengumpulkan Laporan kekayaannya di KPK sampai batas waktu yang telah ditentukan, kedepannya tidak akan dipakai lagi.

"Baguslah, nanti sampai akhir tidak mengumpulkan, ya itu dasar kita, tidak mungkin kita akan lanjutkan, (tidak mungkin, Jadi kepala OPD lagi)," tegasnya.

Dari data Inspektorat Sulawesi Selatan, tercatat 66 wajib lapor, sementara hanya 9 yang telah laporan LHKPN.

Padahal LHKPN, menjadi penting bagi pejabat negara, pasalnya mereka menerima tunjangan jabatan oleh negara

"Kalau  LHKPN saja tidak dilaporkan lebih baik cari orang yang lebih patuh," ungkapnya. (DiskominfoSPSulsel)

Andi Sudirman Resmikan Mushollah Al-Amin di Kantor Bapenda Sulsel

Posted: 12 Feb 2019 01:54 PM PST

Andi Sudirman Resmikan Mushollah Al-Amin di Kantor Bapenda SulselMAKASSAR, LELEMUKU.COM - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman meresmikan Mushollah Al-Amin, di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel, Jalan AP Pettarani Makassar, Selasa (12/2/).

Selain untuk melaksanakan shalat, mushollah ini juga akan dijadikan sebagai tempat belajar mengaji.

"Di Mushollah Al-Amin ini juga nantinya,  bisa ditempati belajar mengaji oleh anak-anak kita," ucap Kepala Bapenda Sulsel, Tautoto Tanaranggina di sela-sela peresmian.

Sementara, Wagub Sulsel, Andi Sudirman, memuji kebersihan kantor Bapenda Sulsel. Ia mengapresiasi hadirnya musholla yang memadai di lingkup Kantor Bapenda Sulsel.

Dalam peresmian, Andi Sudirman juga melakukan penandatanganan sekaligus pengguntingan pita memasuki Mushollah Al-Amin yang dilanjutkan dengan shalat Dhuha di mushollah tersebut. (DiskominfoSPSulsel)

Andi Sudirman Hadiri Sistem Aplikasi Minerba Online Monitoring System

Posted: 12 Feb 2019 01:54 PM PST

Andi Sudirman Hadiri Sistem Aplikasi Minerba Online Monitoring SystemMAKASSAR, LELEMUKU.COM - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menghadiri Sosialisasi Sistem Aplikasi Minerba Online Monitoring System (MOMS), yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Selasa (12/2). Sosialisasi tersebut dibuka Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar.

Arcandra mengatakan, aplikasi MOMS kini telah dimanfaatkan oleh perusahaan pertambangan mineral dan batubara (minerba), untuk melaporkan kegiatan produksi dan penjualan komoditasnya.

"Dengan MOMS, saat ini 100 persen perusahaan tambang di wilayah izin pusat telah registrasi, namun untuk perusahaan di wilayah izin daerah tingkat kepatuhannya masih rendah,"bebernya.

"Komitmen kita semua dibutuhkan untuk mengawal MOMS ini," ujar Arcandra.

Ia mengingatkan, lahirnya data produksi dan pemasaran nasional yang valid berasal dari data produksi dan penjualan perusahaan. MOMS, e-PNBP, juga perijinan minerba online menjadi kunci penting transformasi minerba.

"Kita perbaiki sistem, wujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. Pengusaha juga dimudahkan dalam mendapatkan pelayanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," harapnya.

Pada tahun 2019 ini, Arcandra juga berharap sistem MOMS dapat diterapkan kepada seluruh perusahaan pertambangan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Ia juga meminta kepada perusahaan minerba yang hadir dalam acara ini untuk dapat melaporkan data setiap hari dengan transparan, sehingga daerah juga mendapat bagiannya dengan lebih fair.

"Disinilah perlunya ada peran serta pemerintah daerah, khususnya Dinas ESDM dan Inspektur Tambang. Kami sudah menugaskan Inspektur Tambang, memastikan seluruh pemegang IUP melakukan registrasi dan input data ke dalam sistem MOMS ini," imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, melaporkan, hingga saat ini tercatat perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang telah registrasi dalam sistem MOMS yakni sebanyak 540 perusahaan. Terdiri dari 365 perusahaan batubara dan 175 perusahaan mineral.

"Hari ini 135 perusahaan di Indonesia bagian timur kami undang dan tiga hari kedepan akan diberikan bimbingan terkait MOMS dan e-PNBP. Kami berharap ke depan IUP CnC (Clear & Clean) yang berjumlah 4500-an dapat mengisi ini semua, sehingga transformasi pertambangan nasional akan semakin baik," terang Bambang.

Sementara, Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan, sistem aplikasi MOMS ini adalah sistem transparansi. Ia sangat mengapresiasi regulasi yang diterapkan, untuk mentracking dan memonitoring tambang-tambang, serta batu bara yang ada di Sulsel secara khusus dan Indonesia secara umum.(DiskominfoSPSulsel)

Nurdin Abdullah dan Bambang Brodjonegoro MoU Pembangunan Rendah Karbon

Posted: 12 Feb 2019 01:49 PM PST

MAKASSAR, LELEMUKU.COM - Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah melakukan penandatanganan MoU mengenai pembangunan rendah karbon bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Bambang Brodjonegoro, di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (12/2).

Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah mengatakan, kehadiran Bapak Menteri tentu menjadi semangat bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk lebih memacu pembangunan di Sulsel kedepannya.

Menurut Nurdin Abdullah bukan baru kali ini membangun kerjasama dengan Menteri PPN Republik Indonesia, sebab semenjak dirinya menjadi Bupati Kabupaten Bantaeng selama 10 tahun sudah memberikan dukungan kepada dirinya.

"Bapak mengenal saya sebagai Bupati Bantaeng selama 10 tahun, beliau sudah memberikan support kepada Bantaeng karena Bantaeng sebagai Kabupaten kecil dengan APBD yang sangat kecil. Untung ada Prof Bambang (Menteri PPN RI) yang bisa membantu kami," ungkap Nurdin Abdullah yang disambut tepuk tangan dari seluruh hadirin.

Untuk itu, Ia berharap kedepannya, Kementerian PPN RI bisa juga membangun kerjasama dengan baik bersama Pemprov Sulsel.

"Demikian juga Sulawesi Selatan, kami baru saja mengalami bencana banjir di 11 kabupaten kota se-Sulsel, iya ini ada kaitannya dengan pembangunan rendah karbon, karena memang daerah-daerah konservasi ini sudah berubah alih fungsi," tuturnya.

Selain inginkan pembangunan rendah karbon, Gubernur Sulsel ini juga berharap kedepannya, pembangunan harus berpacu pada wawasan lingkungan untuk selalu masyarakat Sulsel.

"Bagaimana pun juga pembangunan kita harus berwawasan lingkungan. Saya kira kita sudah punya pengalaman sekian puluh tahun, kita harus bangga, kita punya hutan yang memiliki tropis yang sangat banyak, tetapi waktu itu kita butuh devisa sehingga hph ini disuruh bekerja untuk mencari duit. Tapi sekarang kalau kita konver dana yang kita terima dengan kerusakan lingkungan yang akan kita pulihkan itu jauh lebih besar. Oleh karena itu saya kira hari ini kami berterima kasih kepada bapak Menteri, Insya Allah kita akan membuat MoU dalam rangka pembangunan rendah karbon," jelasnya.

Lebih lanjut Nurdin Abdullah berharap MoU hari ini bisa bisa bertahan secara berkelanjutan serta tetap komitmen.

"Tentu kita berharap secara konsisten dengan komitmen yang tinggi kita laksanakan bersama, Insya Allah akan diikuti oleh kabupaten/kota yang lain, dan satu juga masalah kita soal masalah stanting, saya kira Sulawesi Selatan ini adalah lumbung pangan," pungkasnya.

Terpisah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Bambang Brodjonegoro mengaku, Sulsel ada daerah yang sangat luar biasa karena sudah menjadi yang pertama menyepakati pembangunan rendah karbon tersebut.

"Provinsi Sulawesi Selatan adalah provinsi pertama yang menandatangani dan berarti komitmen yang luar biasa untuk melakukan pembangunan rendah karbon," ungkapnya.

Menurutnya, program pembangunan rendah karbon tersebut adalah salah satu program Pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dengan Wapres Jusuf Kalla selama lima tahun.

"Ini kami sedang menfinalisasi pembangunan jangka panjang nasional sampai tahun 2024. Indonesia untuk lima tahun kedepan harus sudah mengunakan pembangunan rendah karbon. Rendah karbon bukan lagi pilihan, ini sudah menjadi kewajiban negera kita untuk diimplementasikan, pembangunan rendah karbon sendiri adalah pembangunan yang ramah lingkungan," tutupnya. (DiskominfoSPSulsel)

Nurdin Abdullah Hadiri HUT Kabupaten Takalar ke 59

Posted: 12 Feb 2019 01:48 PM PST

Nurdin Abdullah Hadiri HUT Kabupaten Takalar ke 59MAKASSAR, LELEMUKU.COM - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), HM Nurdin Abdullah bersama Bupati dan Wakil Bupati Takalar dan seluruh lapisan masyarakat Takalar, menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Takalar yang ke-59, yang di pusatkan di Lapangan H. Makkatang Dg. Sibali, Kabupaten Takalar, Senin (10/2)

Nurdin Abdullah dalam sambutannya menyampaikan selamat hari jadi Kabupaten Takalar yang 59 kepada seluruh masyarakat dan seluruh undangan.

"Selamat hari jadi Kabupaten Takalar yang ke-59 tahun," ungkap Nurdin Abdullah yang disambut tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin,

Menurut Nurdin Abdullah, semua program yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Takalar dibawah kepemimpinan Syamsari Kitta sebagai Bupati, akan didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dibawah kepemimpinan dirinya dengan Andi Sudirman Sulaiman.

"Kita akan mendorong pemberdayaan masyarakat, tadi ada program satu sapi satu KK (Kepala Keluarga), Provinsi hadir untuk menghadirkan teknologinya, jadi Provinsi hadir bikin rangs, masyatakat titip sapinya disitu kita gemukkan sapi, satu tahun dia dapat hasil berlipat-lipat," jelasnya.

Selain itu Ia menyampaikan pesan khusus pada momentum HUT Kabupaten Takalar yang ke-59 tahun ini.

"Pesan saya harus menyatu, kita bersatu. Tidak ada pemimpin yang sempurna, kesempurnaan itu milik Allah, jadi tugas kita mensyukuri yang ada sambil mensupport pemimpin kita yang ada saat sekarang, supaya pemimpin bisa bekerja lebih baik," pungkasnya. (DiskominfoSPSulsel)

Polres Pulau Buru Gelar Milenial Road Safety Festival

Posted: 12 Feb 2019 01:35 PM PST

Polres Pulau Buru Gelar Milenial Road Safety FestivalNAMLEA, LELEMUKU.COM - Kepolisian Resor (Polres) Pulau Buru, Provinsi Maluku diramaikan dengan anak sekolah dan kaum milenial bersama TNI Polri, yang diadakan olahraga bersama dalam rangka Milenial Road Safety Festival.

Acara berskala Nasional yang diprakasai oleh Korlantas Polri dan dilaksanakan di 34 Provinsi di Indonesia adalah wujud dari Polri yang memperhatikan keselamatan berkendara di Jalan Raya.

Kegiatan yang dimulai pukul 07.00 Wit dihadiri oleh Kapolres P.Buru AKBP. Ricky Purnama Kertapati, S.I.K., M.Si., Wakapolres P.Buru Kompol. Bachri Hehanussa, SE., M.Si., PJU Polres Pulau Buru, Danki Senapan A 731 Kabaresi, Danki 3 Yon A Pelopor, dan Ketua Bhayangkari Cab.Pulau Buru dilaksanakan di Mapolres Pulau Buru.

Polres Pulau Buru Gelar Milenial Road Safety FestivalKegiatan yang diikutii anak sekolah, Seluruh Personil Polres P.Buru, Kompi 3 Yon A Pelopor, Kompi A Senapan 731 Kabaresi dan Bhayangkari Cab.Pulau Buru diharapkan menjadi kader-kader pelopor keselamatan berlalu lintas serta menularkan semangat taat kepada peraturan di lingkungan mereka.

Kapolres Pulau Buru mengungkapkan sangat senang meilhat antusias kaum milenial di Kota Namlea untuk mengiktui acara tersebut. "Meskipun masih pagi, masyarakat Namlea sangat bersemangat untuk melaksanakan olahraga pagi ini, disamping kita melaksanakan olahraga bersama, kita juga menyisipkan virus-virus kepatuhan keselamatan berlalu lintas dalam rangka MIlenial Road Safety Festival ini"ujar Kapolres

Polres Pulau Buru Gelar Milenial Road Safety FestivalProgram ini diluncurkan karena masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga keselamatan berlalu lintas. Hal ini menjadi pemicu tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

"Oleh Karena itu melalui Program Milenial Road Safety Festiva; ini diharapkan mampu membangun budaya tertib berlalu lintas khususnya bagi kalangan generasi milenial ini," imbuhnya.

Kapolres juga berharap semoga program "Milenial Road Safety Festival" di Kab.Buru ini nantinya bisa membawa dampak positif bagi masyarakat Kab.Buru sehingga pada 2019 di Kab.Buru bisa minim angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. (HumasPoldaMaluku)

Jelang Pemilu 2019, TNI-Polri di Kabupaten Kepulauan Aru Gelar Simulasi Sispam Kota

Posted: 12 Feb 2019 01:22 PM PST

Jelang Pemilu 2019, TNI-Polri di Kabupaten Kepulauan Aru Gelar Simulasi Sispam KotaDOBO, LELEMUKU.COM - Dalam rangka Pemilihan Umum 2018 yang terdiri dari Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan legislatif (Pileg) 2019 anggota TNI-POLRI di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku menggelar simulasi sispam kota.

Apel tersebut dilaksanakan di lapangan Kepolisian Resor (Polres) Aru Sipur, Jalan Rabiajala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru pada Jumat (8/2/2019).

Apel bersama TNI-POLRI Dipimpin oleh Kapolres Kepulauan Aru AKBP Adolof Bormasa SH.MH., yang dihadiri oleh Wakapolres Aru Kompol Asmar Sena SH. Dangki kompi E Yunif 734/SNS Brigif 27 Nusa Ina, Kapten Inf Hendrik Sihombing, Danramil 1503-03 Dobo Kapten Inf Dody Masaoy, Bupati Aru Dr Johan Gonga, Karo Rena Polda Maluku Kombes Pol Handoyo S.I.K.M.Si. bersama rombongan, Ketua Bawaslu, ketua KPUD, serta seluruh pejabat utama polres aru, Danki Brimob kompi 2 yon C Pelopor Iptu M.E.Mesdila, kapolsek jajaran, serta seluruh anggota polres aru, anggota polsek jajaran. Anggota Brimob kompi 2 Yon C Pelopor, Anggota Kompi 734/SNS Brigif 27 Nusa Ina, Anggota Koramil 1503-03 Dobo.

Apel bersama TNI-POLRI Usai dilaksanakan dilanjutkan dengan pemantapan pelatihan sispam kota dalam rangka pilpres dan pileg tahun 2019, Simulasi sispam kota merupakan gelaran kemampuan dan ketrampilan sumber daya, personil serta persiapan peralatan dan cara bertindak TNI-POLRI sebagai langkah antisifatif pada setiap tahapan pemilu.

Simulasi dimulia dari pendaftaran, tahap kampanye, tahap pemungutan suara, dan tahap rekapitulasi, penghitungan suara, di KPUD dan bagaimana pola-pola pengamanan, oleh aparat TNI-POLRI dikabupaten kepulauan aru, dalam mengamankan jalannya pesta demokrasi.

Simulasi dilanjutkan dengan penangganan aksi demo anarkis mulai dari tim negosiator, dalmas polres aru, satbrimob, hingga remas polres aru, didampingi sat brimob kompi 2 Yon C pelopor.

Dilanjukan dengan simulasi pengawalan Ketua KPUD oleh TNI-POLRI hingga melibatkan ranmor watarkenon polres aru, simulasi diakhiri dengan penanganan korban oleh tim medis, TNI-POLRI kegiatan simulasi yang dilaksanakan berjalan baik serta aman. (HumasPoldaMaluku)

Royke Lumowa dan Jajaran Laksanakan Gowes Keliling Ambon

Posted: 12 Feb 2019 01:17 PM PST

Royke Lumowa dan Jajaran Laksanakan Gowes Keliling AmbonAMBON, LELEMUKU.COM - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen Pol. Drs. Royke Lumowa, M.M., melaksanakan Gowes rutin mengelilingi Kota Ambon dan Teluk Dalam pada Sabtu (9/2).

Gowes ini turut diikuti Irwasda Maluku Kombes Pol. Sungkono dan para Pejabat Utama Polda Maluku serta Personel Tim Goweser Polda Maluku.

Gowes ini diawali dengan pemanasan dan start dari kediaman dinas Kapolda Maluku dengan rute melintasi Tantui, Galunggung, Karpan, Air Kaki Setan, Batu Meja, Batu Gajah, Kuda Mati, Gunung Nona, Gong Perdamaian Dunia, Tantui, Poka, Hatiwe Besar, Laha, Waiheru, Passo, Halong, Galala dan finish di Tribun Lapangan Upacara Letkol. Pol. Chr. Tahapary Polda Maluku Tantui Ambon. (HumasPoldaMaluku)