Type Here to Get Search Results !

3 Pilar di Jakarta Barat Gelar Sosialisasi Saber Pungli

3 Pilar di Jakarta Barat Gelar Sosialisasi Saber Pungli

3 Pilar di Jakarta Barat Gelar Sosialisasi Saber Pungli

Posted: 08 Feb 2019 04:32 PM PST

3 Pilar di Jakarta Barat Gelar Sosialisasi Saber PungliTOMANG, LELEMUKU.COM - Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Barat (Jakbar) AKBP Aslan Sulastomo SH menghadiri kegiatan rapat rutin  Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPPL) Jakbar, yang diadakan di Ruang Inspektorat Pembantu Kota lantai 3 Gedung A Walikota Jakbar, Jumat (8/2)

Hadir pada kegiatan tersebut antaranya Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Barat AKBP Aslan Sulastomo SH, Inspektorat Pembantu Kota Tumpal Matondang, perwakilan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Tri Mega SH, Kasiwas Polres Metro Jakarta Barat Kompol Heru Julianto,  Kompol Sigit,  Kanit Polmas Iptu Tunari, KBO Binmas Iptu Arso Mawardi SH, Kasubnit Bintibmas Bripka Joko Susanto, dan peserta yang hadir dari Garnisun, Pasi Intel.

Inspektorat Pembantu Kota Jakarta Barat, Tumpal Matondang menyampaikan, materi yang disampaikan dalam agenda rapat tersebut antaranya paparan masing-masin sub unit pencegahan, intelijen, penindakan dan yustisi, dan rencana kegiatan unit pencegahan agar dilaksankan untuk sosialisasi di tahun 2019.

"Kita juga membahas mengenai SOP UPPL agar segera dibahas dan dilaksanakan ke masing-masing Sub Unit. Untuk biaya pengurusan PTSL tidak ada biaya sama sekali," Ucapnya.

Pemberi dan penerima penyuluhanya diberikan kepada petugas untuk segera dilaporkan.

"Ada juga pembahasan perubahan skep Walikota terkait perubahan struktur bagian hukum koordinasi," katanya. (Ashari Bharaduta)

Polsek Tambora Ringkus Pasangan Pengedar Sabu

Posted: 08 Feb 2019 04:32 PM PST

Polsek Tambora Ringkus Pasangan Pengedar SabuTAMBORA, LELEMUKU.COM - Dua pasang sejoli DA (27) dan LPA (29), harus menjalani hidupnya di balik jeruji besi lantaran keduanya tertangkap tangan karena terbukti mengedarkan narkotika jenis sabu. Keduanya ditangkap unit narkoba Polsek Tambora dibawah pimpinan Panit Narkoba Iptu Yugo Pambudi SH pada Rabu (6/2) pagi.

Kapolsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat Kompol Iver Son Manossoh SH mengungkapkan, anggota unit narkoba Polsek Tambora mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kost  yang berlokasi di Jalan Tawakal VI A RT 02/ 09 Tomang, Grogol Petamburan Jakarta Barat, dihuni oleh sepasang kekasih yang mencurigakan sebagai pengedar sabu.

"Selanjutnya tim melakukan penyelidikan hingga pada Rabu (06/02) anggota yang dipimpin Panit Narkoba Iptu Yugo Pambudi SH meringkus keduanya di salah satu kamar kos tersebut," ungkap Kompol Iver, Kamis (7/2)

Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Supriyatin SH MH menambahkan, saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap kedua pelaku di dalam kamar kost tersebut, ternyata ditemukan 5 (lima) paket shabu dengan 3 macam ukuran yang dimasukkan ke dalam tas warna biru tua merk Travel Mate yang berada di lantai kost.

"Kurang lebih barang bukti sabu yang  kita amankan sebanyal 80 gram merupakan sisa barang yang belum diedarkan. Dari awal barang yang  diterima pelaku  sebanyak 1 Ons," Tambah AKP Supriyatin.

Masih katanya, selain itu didalam kamar kost tersebut, tim juga menemukan 2 buah timbangan elektrik dan 3 buah HP yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi antar jaringan tersebut dengan bandar narkoba dalam melakukan transaksi.

"Hasil interview kedua pelaku tersebut, mereka disuruh mengambil sabu dari anak buah AJS yang  berada di LP Salemba untuk diantarkan atau diedarkan kepada beberapa orang jaringan maupun pengedar sesuai arahan AJS,"Katanya.

Dari jasa mengedarkan barang haram tersebut,  mereka mendapatkan uang jasa Rp.2 juta dari orang yang diutus AJS. Dari hasil test urine terhadap kedua Pelaku. DA dan LPA,  positif Metamfetamina (Sabu).

"Keduanya kita jerat Pasal 114  Sub 112 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika," tandasnya. (Ashari Bharaduta)

Polsi Bekuk 6 Pelaku Pengancam Anggota Dishub Jakarta Barat

Posted: 08 Feb 2019 04:28 PM PST

Polsi Bekuk 6 Pelaku Pengancam Anggota Dishub Jakarta BaratTOMANG, LELEMUKU.COM - Unit Reskrim Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap enam orang yang diduga melakukan pengancaman dengan kekerasan terhadap Anggota Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta Barat (Jakbar) yang sedang melaksanakan tugas, dan melawan petugas menggunakan ancaman kekerasan saat melakukan pengaturan lalu lintas di perempatan Lampu merah Joglo Kembangan, Jakarta Barat pada minggu (3/2).

Ke enam Pelaku Pengancam anggota Dishub tersebut Berhasil Dibekuk berkat kesigapan Polisi setelah Mendapatkan Aduan dari Korban dan adanya laporan dari media Sosial melalui Akun resmi Instagram Siehumas polsek kembangan

Kapolsek Kembangan Kompol Joko Handono mengungkapkan kronologi peristiwa tersebut. Berdasarkan keterangan yang didapat, kejadian terjadi pada minggu 03 Februari 2019 sekira jam 17.20 WIB, saat korban Andri Nugroho Priyono (28) yang merupakan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta Barat sedang bertugas mengatur lalu lintas di perempatan Lampu merah Joglo Kembangan Jakarta Barat karena macet dan kegiatan rutin.

Ketika sedang mengatur lalu lintas  dari lampu merah Joglo ke  arah Komplek DKI, tiba-tiba salah satu pengendara yang menggunakan sepeda motor dari arah jengkol Joglo langsung memberhentikan mobil yang harusnya jalan (lampu hijau) dengan teriakan tidak jelas.

"Korban yang mendengar suara teriakan tersebut,  langsung menghampiri sambil mengatakan  "woi bang… ayo jalan…". Pelaku yang tidak terima dengan perkataan korban langsung menghampiri sambil berkata "kenapa lo.. songong lo.. gw anak joglo..jangan macam-macam gw matiin loh.." sambil jari telunjuk sebelah kanan menunjuk muka korban," Ungkap Kompol Joko, Jumat (8/2).

Kompol Joko menambahkan, beruntung insiden tersebut tidak berbuntut panjang, korban maupun pelaku dilerai.

"Setelah mendapat perlakuan tersebut, korban langsung membuat laporan ke Polsek Kembangan guna proses lebih lanjut," tambah Kapolsek Kembangan.

Sementara, Kanit Reskrim Polsek Kembangan Iptu Dimitri Mahendra SIK MSi menjelaskan, berangkat dari laporan yang diterima, pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan mencari petunjuk dari nomor polisi sepeda motor yang digunakan salah satu teman pelaku hingga berhasil mengamankan pelaku YP (23) dirumahnya di Jalan Masjid Babul Minan RT 007/08 Joglo, Kembangan Jakarta Barat.

Setelah mengamankan pelaku YP, anggota berhasil ikut mengamankan kelima teman yang ada pada saat kejadian yaitu AP (38), BK (31), DR (38), A (28), dan FN (29).

"Dari hasil interogasi, mereka yang diamankan dalam pengaruh minuman keras, karena sebelumnya mereka minum minuman keras jenis anggur intisari di lokasi Orkes Dangdut Family Joglo (Belakang TVRI)," Jelas Dimitri.

Lebih Jauh ia mengatakan, terlepas dari pada pelaku yang diamankan hanya YP yang bisa ditetapkan sebagai tersangka, karena kelima temannya tidak ikut mengancam korban melainkan berusaha melerai.

Dari hasil tes urine terhadap enam orang tersebut, didapati positif narkoba, mereka positif menggunakan ganja.

"Satu orang kita tetapkan sebagai tersangka (YP), sedangkan lima orang kita ajukan ke Panti Rehabilitasi," katanya. (Ashari Bharaduta)

Nurri Andrianis Djatmika dan Ipung Purwadi Gelar Exit Briefing Komandan Lantamal X

Posted: 08 Feb 2019 04:04 PM PST

Nurri Andrianis Djatmika dan Ipung Purwadi Gelar Exit Briefing Komandan Lantamal XJAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) X Brigjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, M.M. melaksanakan Exit Briefing kepada keluarga besar Lantamal X, selain itu juga dilaksanakan temu kenal kepada calon Komandan Lantamal X Jayapura, Brigjen TNI (MAR) Nurri Andrianis Djatmika di Aula Samudera Loka Mako Lantamal X, Kamis (8/2).

Dalam arahannya kepada keluarga besar Lantamal X, Danlantamal mengatakan sungguh suatu kebahagiaan dapat berkumpul di aula dengan seluruh keluarga besar Lantamal X disaksikan calon Komandan yang baru beserta ibu.

"Kegiatan ini mempunyai maksud sebagai sarana pamit dan mohon diri saya beserta istri yang sebentar lagi akan melaksanakan sertijab di Pasmar 2 Surabaya. Dalam waktu periode saya yang dimulai dari tanggal 06 Januari 2018 sampai dengan sertijab nanti tanggal 13 Februari 2019 terasa sangat singkat akan tetapi dalam waktu yang singkat tersebut cukup banyak yang bisa dicapai," ujar dia.

Nurri Andrianis Djatmika dan Ipung Purwadi Gelar Exit Briefing Komandan Lantamal XDanlantamal juga berharap, program yang nantinya belum tercapai tersebut dapat diteruskan oleh penerus Brigjen TNI (MAR) Nurri Andrianis Djatmika.

"Saya yakin dengan kapabilitas dan pengalaman yang dimiliki oleh beliau bisa membawa Lantamal X lebih maju lagi," kata Danlantamal X.

Ia bersama istri juga mengucapkan terima kasih atas semua dukungan selama menjabat sehingga dapat berjalan dengan baik.

"Sekaligus sebagai pribadi menyampaikan permohonan maaf apabila selama menjabat dan berinteraksi dengan seluruh keluarga besar Lantamal X ada kesalahan baik tutur kata maupun perbuatan. Selain itu saya mohon doa restu akan melaksanakan sertijab Komandan Pasmar 2 di Surabaya untuk menjabat menjadi Komandan Pasukan Marinir 2 Surabaya, saya harapkan silaturahmi tetap dapat berlanjut walaupun sudah terpisah waktu dan tempat," kata Komandan Lantamal X.

Sementara itu Brigjen TNI (Mar) Nuri Andrianis Djatmika sebagai Komandan Lantamal X yang baru mengatakan sangat berbahagia atas sambutan yang hangat dan penerimaan yang luar biasa ini.

Ia beserta istri memperkenalkan diri dan akan meneruskan apa yang sudah dilaksanakan oleh Komandan Lantamal X serta dukungan dari seluruh personel Lantamal X. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan cendera mata dari Para Asiten Dan Lantamal X Kepada Danlanlamal X, dilanjutkan foto bersama.

Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Danlanlamal X, Dan Satrol X, Para Kadis/Kasatker Lantamal X, Perwira, Bintara, Tamtama, PNS dan seluruh keluarga besar Lantamal X serta pengurus Janalesnastri Daerah Armada III. (DispenLantamalX)

Penuhi Kebutuhan Masyarakat, Asia Trans Hadir di Kota Kupang

Posted: 08 Feb 2019 03:51 PM PST

Penuhi Kebutuhan Masyarakat, Asia Trans Hadir di Kota KupangKUPANG, LELEMUKU.COM - Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi online dan kebutuhan lainnya di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) salah satu lagi jasa transportasi online hadir dengan nama Asia Trans .

Acara Launching Asia Trans Transportasi, jasa dan perdagangan berbasis online berlangsung di Lapangan Upacara Kantor Wali Kota Kupang, Kamis (31/1).

Hadir pada kesempatan tersebut Pj. Sekda Kota Kupang Drs. Yoseph Rera Beka, Manager Asia Trans Regional NTT Bunggati Umbu Weni, Manager Asia Trans Kupang Redy Boelan serta para undangan lainnya. Acara Launching tersebut di tandai dengan pelepasan balon ke udara.

Pj. Sekda Kota Kupang Drs. Yoseph Rera Beka menyampaikan terima kasih kepada Asia Trans yang mempunyai kepedulian di Kota ini terkait dengan transportasi online, Kota Kupang sebagai barometer NTT memiliki aktivitas dan mobilitas sangat tinggi masyarakat sangat membutuhkan pelayanan transportasi yang maksimal, dengan hadirnya Asia Trans ini sanagat membantu Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dan juga sebagai upaya untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Yoseph menambahkan transpotasi online dapat berjalan dengan baik sehingga persoalan transpotasi dapat di atasi bersama.

Sementara itu Manager Asia Trans Kupang Redy Boelan secara nasional kemaren sudah di luncurkan, dan di Kota Kupang hari ini  telah di luncurkan. Sudah lebih 300 Kota dan 200 ribu driver ini menunjukan bahwa antusias masyarakat terhadap transportasi online menjadi trend sangat luar biasa.

Kami sebagai mitra mari sama – sama menjaga nama baik Asia Trans,kehadiran kami di Kota Kupang untuk membuka lapangan pekerjaan, karena di Kota Kupang ini cukup banyak yang belum mempunyai pekerjaan. Orang muda khususnya dapat mengambil bagian untuk menjadikan ini sebagai tempat mencari nafkah.

Animo masyarakat Kota Kupang terhadap kehadiran Asia Trans ini sangat luar biasa ini di buktikan dengan untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 yang mendaftar sudah lebih dari 500 lebih padahal yang butuhkan cuma 300. pick up 100, ada truk dan juga mobil box.

Asia Trans ini memiliki 18 fitur mulai dari Trans Jek, Trans Car, Trans Box, Trans Pick up, Trans Salon, Trans Massage, Trans UKM dan masih banyak lagi.

Sesuai rencana Asia Trans ini juga akan hadir di 15 Kab/Kota di NTT yang kami jejaki sehingga dengan hadirnya Asia Trans ini bisa membuat pendapatan masyarakat meningkat. (HumasKupangKota)

Ipung Purwadi Ungkap Peran Vital Lantamal X Jayapura

Posted: 08 Feb 2019 03:50 PM PST

Ipung Purwadi Ungkap Peran Vital Lantamal X Jayapura JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) X Jayapura, Brigjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, M.M. melaksanakan pembacaan memorandum sebelum pelaksanaan serah terima jabatan Danlantamal X ke Brigjen TNI (Mar) Nurri Andrianis Djatmika bertempat di ruang rapat Mako Lantamal X (8/2).

Danlantamal X mengatakan memorandum ini adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan sebelum serah terima jabatan.

"Dengan pembacaan memorandum ini menginformasikan kegiatan yang telah dilaksanakan dan  apa yang akan dilaksanakan ke depan untuk ditindaklanjuti," ujar dia.

Dikatakan tugas pokok Lantamal X sesuai Kep Kepala Staf Angkatan Laut nomor Kep 1771/XII/2013 diantaranya menyelenggarakan dukungan logistik administrasi satuan operasional, operasi keamanan laut terbatas wilayah diantaranya Repair, Replenishment, Rest dan Recreation (5R), pembinaan potensi maritim, pertahanan keamanan negara, penyelenggaraan pembinaan kekuatan dan operasi keamanan laut serta tugas lain.

"Selain itu ada tambahan tugas tambahan sebagai anggota Forkompimda tingkat I Provinsi Papua, Pembina Pramuka Saka Bahari Jayapura dan sekitarnya, Pembina PPAL, Pembina Olah Raga Perairan dan Anggota Forum Masyarakat Maritim Jayapura," ujar dia.

Ipung juga menjelaskan pula Wilayah kerja Lantamal X, gelar kekuatan, fasilitas perbekalan, pembangunan fasilitas dinas, prestasi dan hal yang menjadi atensi baik bidang rengar, intelijen, operasi latihan, personil dan logistik.

Hadir dalam kegiatan tersebut Brigjen TNI (MAR) Nurri Andrianis Djatmika, Para Asisten Danlantamal X, Para Kadis/Kasatker Lantamal X Jayapura. (DispenLantamalX)

Petani Pomelo di Magetan Berharap Sandiaga Perhatikan Potensi Perkebunan

Posted: 08 Feb 2019 03:26 PM PST

Petani Pomelo di Magetan Berharap Sandiaga Uno Perhatikan Potensi PerkebunanMAGETAN, LELEMUKU.COM - Wajir, petani Pomelo dari Magetan berharap ada perhatian  terhadap produksi perkebunannya. Karena buah tersebut punya potensi yang luar biasa, dari salad, kulit hingga produk turunan lainnya. Menurut Wajir dia ingin distribusinya diperluas, bahkan untuk ekspor.

"Saya berharap,  jika bapak jadi presiden diperhatikan nasib para petani, khususnya Pomelo ini pak, karena punya potensi yang luar biasa. Ini bisa  menggerakkan ekonomi," ucap Wajir saat bertanya  dengan Sandiaga Uno di acara pertemuan dengan para pengusaha di Hotel Nirwana Magetan, Jawa Timur, Rabu (6/2).

Buah Pomelo dari kulit hingga isinya punya produk turunan untuk campuran salad, selai, minuman dan masih banyak lagi.

Menurut Sandi, dirinya akan mendengarkan dan mencoba menampung aspirasi Wajir. Bersama Prabowo Subianto, Sandi menyatakan akan terus menggenjot produksi  pengusaha kecil dan menengah jika terpilih melayani masyarakat Indonesia.

"Pak Wajir saya akan menampung aspirasi ini. Karena saya belum menjadi wapres, pemilihan baru bulan April. Pemimpin itu harus mendengar dan mewujudkan apa yang diinginkan masyarakatnya. Dengan pemerintahan yang kuat dan kepemimpinan yang tegas, Semuanya bisa kita lakukan sesuatu hal yang transformatif, bukan cuma janji-janji saja," papar Sandi.

Sandi juga akan menerapkan One Kampung/Kota/Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE) di Magetan untuk menjadi pusat pelatihan dan pendampingan juga permodalan, serta alses pada pasar.

"Pak wajir nanti hasil Polemonya akan dibantu distribunyinya, sehingga Polemo Pak Wajir ada di restoran, supermarket dan hotel dan bahkan untuk ekspor dengan merek dagang Pomelo Wajir," kata Sandi. (BPN)

Bahas Ahmad Dhani, Prabowo Subianto Nilai Penegakan Hukum Belum Adil

Posted: 08 Feb 2019 03:22 PM PST

Bahas Ahmad Dhani, Prabowo Subianto Nilai Penegakan Hukum Belum AdilJAKARTA, LELEMUKU.COM – Calon Presiden nomer urut 02, Prabowo Subianto menyinggung penegakan hukum di Indonesia yang dirasa belum memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia mencontohkan terkait penahanan musisi Dewa 19 Ahmad Dhani yang ditahan akibat kasus ujaran kebencian.

"Kita bingung, kita ini negara punya UU Dasar atau tidak?. Kita bingung. Ada orang seperti Ahmad Dhani menyampaikan satu kalimat yang saya lihat tidak ada menyinggung orang lain, hanya mengatakan yang garis besar yang umum tapi sekarang dia ada di penjara," ungkap Prabowo dihadapan ribuan buruh pada perayaan Hut Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Sport Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2).

Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu juga menjaskan, bahwa saat ini ada banyak Kepala Daerah baik Bupati, Walikota, hingga Gubernur yang secara terang-terangan mendukung salahsatu Capres tertentu. Namun, ketika ada salah satu kepala desa yang mendukung dirinya bersama Sandiaga Salahuddin Uno pada Pilpres 2019 ini, maka si kepala desa tersebut langsung dicari kesalahannya dan ditahan.

"Ada banyak kepala daerah yang bisa mengusung, mendorong mendukung, mengendorse pasangan tertentu, ada kepala desa yang dukung Prabowo-Sandi masuk penjara. sesudah dia masuk penjara dia tetap dukung Prabowo-Sandi. saya tidak mengerti dan saya tidak tahu siapa otak daripada tindakan tindakan seperti ini? saya tidak mengerti, siapa?," ungkapnya penuh sesal.

Karena itu Prabowo menegaskan, dengan tidak terciptanya rasa keadilan di Indonesia, maka rakyat Indonesia akan terus bergerak menyuarakan hak-haknya dan menuntut agar pemerintah dapat memberikan rasa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia.

"Karena begini ya, yakin saya bahwa orang-orang itu tidak pernah baca sejarah. Apakah orang dimasukin ke penjara nanti akan menyerah?. Apakah orang di intimidasi akan menyerah? Bahkan ada emak-emak di datengi di intimidasi tapi tetap dia tidak mau, saya denger dia tetap di intimidasi sekarang. emak-emak di tangkep," tandasnya. (BPN)

Salahudin Farouk Berharap Prabowo dan Sandi Berlakukan UU Disabilitas

Posted: 08 Feb 2019 03:19 PM PST

Salahudin Farouk Berharap Prabowo dan Sandi Berlakukan UU DisabilitasMADIUN, LELEMUKU.COM - Nining Angreini naik ke atas panggung dan membawa  anaknya yang disabilitas, Salahudin Farouk, bukan untuk dikasihani, tapi berharap jika  Prabowo Sandi menjadi presiden dan wakil presiden 2019-2024, Undang-Undang Disabilitas segera diberlakukan.

"Beri kesempatan untuk para disablitas mendapatkan pekerjaan yang layak pak. Mereka mampu jika dilatih dan punyak hak sebagai warga negara untuk mendapatkan pekerjaan kata Nining di acara Dialog dengan Ketua partai Koalisi, Tokoh dan Pemuka masyarakat di Jalan Sombo, Madiun Jawa Timur, Rabu (6/2).

Nining juga meminta Sandi untuk membuka rumah  disabilitas di Madiun. Nining yakin banyak yang akan membantu para dosabilitas untuk berkarya dan mendapatkan kerja.

Sandi mendatangi  Salahudin dan menyempat berfoto bersama dengan Nining. "Bu Nining, kami akan mendorong RUU disabilitas untuk disahkan  segera dan menjadi salah satu program prioritas seratus hari pemerintahan Prabowo Sandi jika, In Shaa Allah, terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 2019-2024.

"Kami akan segera meminta DPR mengesahkan RUU disabilitas agar segera mendapatkan hak-haknya, satu persen untuk perusahaan swasta dan dua persen untuk BUMN dan pemerintahan," terang Sandi.

Menurut Sandi, dia sudah menerapkan hal ini di Jakarta. Dan Akan diterapkan di nasional jika terpilih. Sandi juga akan melibatkan  One Kota/Kabupaten/Kampung One Center for Entrepreneurship (OK OCE) disabilitas untuk pendampingan, pelatihan juga permodalan agar disabilitas bisa mandiri. (BPN)

Rudiantara Jamin Independensi Pers di Indonesia

Posted: 08 Feb 2019 03:11 PM PST

Rudiantara Jamin Independensi Pers di IndonesiaSURABAYA, LELEMUKU.COM - Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara menegaskan kembali jaminan Pemerintah untuk ikut bersama menjaga independensi Pers Nasional. 

"Saya sebagai Menteri, selalu berdiri yang paling depan yang menjaga tidak ada keputusan turunan dari UU Pers Nomor 40 yang berupa peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Independensi pers kita jaga bersama-sama," tegasnya dalam Konvensi Nasional Media Massa di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jumat (8/7).

Menurut Rudiantara pers harus bisa beradaptasi dengan dinamika digitalisasi yang tidak bisa dihindari. Salah satu bentuk adaptasi yang perlu dilakukan berkaitan dengan perkembangan teknologi digital adalah mengubah proses bisnis.

Menteri Kominfo menjelaskan model bisnis lama dalam industri pemberitaan biasanya ada pemilih media dari daerah atau dari manapun mendirikan perusahaan.  "Simpan uang,  dilihat siapa yang besar sahamnya paling besar dialah yang kendalikan perusahaan," ungkapnya.

Sementara model bisnis baru yang sejalan dengan digitalisasi terdapat pergeseran atau perubahan. Menurut Menteri Kominfo model digital memisahkan antara kepemilikan dengan investasi.

"Investor masuknya memperkuat, sehingga founder share-nya jadi minoritas tetapi pengendalian masih ada di founder. Inevstor paling masuk jadi komisaris," terangnya.

Saat ini menurut Rudiantara di Indonesia masih sedikit start up digital yang fokus ke media atau industri pemberitaan. "Di kita ada start up IDN Times yang sudah di series C, ada juga dari bandung modelnya online yang menerapkan model baru," jelasnya.

Manfaatkan Teknologi

Konvensi Media Massa bertema Media Massa Di Tengah Terpaan: Winner Takes All Market digelar dalam rangkaian Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2019.  Mengenai tema itu, Menteri Kominfo mengingatkan bahwa teknologi hanyalah alat.

"Jangan pusingkan dengan teknologi. Teknologi harus kita kuasai dan dimanfaatkan untuk bisnis kita. Core business pers adalah SDM dan konten," tandasnya.

Menteri Rudiantara juga menjelaskan perkembangan teknologi yang kian memudahkan manusia. Meskipun pada saat bersamaan menjelaskan upaya Pemerintah untuk mendorong pemanfaatan teknologi digital yang memberikan nilai tambah. 

"Kita pemerintah tidak dalam posisi menghalangi perkembangan teknologi digital," tegasnya.

Soal dukungan terhadap pemanfaatan teknologi digital, menurut Menteri Rudiantara Indonesia tengah mengupayakan keberimbangan dalam perlakuan terhadap pembuat konten dan penyedia platform. Ia menjelaskan dalam konteks penanganan hoaks yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaku tapi juga penyedia platform.

"Di kita ada peringatan kesatu, kedua dan ketiga baru kita tutup. Kita sedang siapkan agar bisa ada balance antara kebebasan berpendapat dengan mengendalikan hal negatif dari digital," jelasnya.

Diskusi Konvensi Media Massa itu diikuti sekitar 750 jurnalis se-Indonesia. Hadir pula Ketua PWI Atal Depari dan Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo. Hadir pula Mantan Menteri Kominfo Muhammad Nuh, Mantan Ketua PWI Margiono, Mantan Ketua Dewan Pers Bagir Manan, pengusaha media Chairul Tanjung dan Direktur Utama Metero TV Tommy Suryopratomo. 

Hadir pula Duta Besar dari 25 negara sahabat, antara lain: Amerika Serikat, Rusia, Austria, Kamboja, Bangladesh, Maroko, Lebanon, Taiwan, Serbia, Bosnia, Herzgovina, Mesir, Jepang, Slovakia, Thailand, Belanda, Iran, Australia, Pakistan, Singapura, Ceko, Bulgaria, Yunani, dan Seycheles.

Tahun ini HPN mengangkat tema "Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan berbasis Digital". Beragam kegiatan digelar untuk mengupas berbagai aspek mengenai industri pers. Mulai dari Pameran Karya Pers dan Teknologi Informasi, seminar, workshop, konvensi media massa, hingga acara puncak peringatan HPN.  (Kominfo)

Jokowi Nilai Alun-Alun Cianjur Jadi Contoh Ruang Publik Ideal

Posted: 08 Feb 2019 02:47 PM PST

Jokowi Nilai Alun-Alun Cianjur Jadi Contoh Ruang Publik IdealCIANJUR, LELEMUKU.COM - Usai meninjau Alun-Alun Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat,  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kembali bahwa alun-alun di sebuah Kota/Kabupaten itu adalah ruang publik, sosial, ruang saling tegur sapa masyarakat, dan budaya.

"Seperti kita lihat sekarang ini. Ruang demokrasi, kalau pas mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya," ujar Presiden menjawab pertanyaan wartawan di alun-alun Kabupaten Cianjur, Jumat (8/2).

Itulah, menurut Presiden, fungsi alun-alun dan alun-alun di Kabupaten Cianjur dapat menjadi contoh sebuah ruang publik yang sangat bagus dan komplet.

Untuk daerah lain, Kepala Negara menyampaikan ingin menginjeksi agar kabupaten yang lain juga nanti meniru Kabupaten Cianjur.

"Nanti Pak Menteri PU-lah saya suruh untuk ngerjain. Mulai tahun depan. Ya, nyicil lah, mungkin setahun enggak usah banyak-banyak, setahun 20, tapi yang bagus kayak gini. Bagus banget," tambahnya.

Ke depan, lanjut Presiden, masyarakat diberi ruang untuk berinteraksi, bercengkrama, dan seni budaya.

Sementara itu, Presiden juga menyampaikan bahwa untuk pembangunan jalan tol Bogor- Sukabumi-Cianjur saat ini tinggal penetapan lokasi karena telah masuk dalam perencanaan.

"Sambung, sambung, dari Bogor-Sukabumi-Cianjur-Bandung. Sudah. Sama seperti yang saya sampaikan dulu kan waktu di Sukabumi juga apanya ini? double track ya," ujar Presiden.

Artinya, menurut Presiden, masyarakat diberi alternatif-alternatif, pilihan-pilihan mau menggunakan yang ini, yang ini, atau yang ini (jalan, red).

"Yang paling penting mobilitas barang, mobilitas orang akan semakin cepat. Yang pasti itu akan memudahkan, memurahkan. Pasti itu, efisiensi pasti," jelas Presiden.

Mengenai waktu penyelesaian jalan tol tersebut, Presiden menyampaikan bahwa menunggu penetapan lokasi yang harapannya tahun ini sudah ada karena telah masuk dalam perencanaan. (Setkab)

Arief Yahya Ajak Jurnalis Ramah Pariwisata di Indonesia

Posted: 08 Feb 2019 02:45 PM PST

Arief Yahya Ajak Jurnalis Ramah Pariwisata di IndonesiaSURABAYA, LELEMUKU.COM - Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya menekankan pentingnya jurnalisme ramah pariwisata sebagai dukungan pers terhadap upaya mewujudkan iklim yang kondusif bagi pengembangan sektor pariwisata.

"Hal ini perlu dimulai dengan membangun pemahaman bahwa industri pariwisata adalah industri yang sangat sensifif terhadap pemberitaan pers dan opini publik yang mengikutinya," kata Arief Yahya dalam Peluncuran Buku Jurnalisme Ramah Pariwisata di Hotel JW Marriott Surabaya, Kamis (7/2) malam.

Peluncuran buku dilakukan Menpar bersama Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Auri Jaya, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S. Depari, serta sejumlah tokoh pers nasional antara lain Ishadi SK, Margiono, dan Ilham Bintang meluncurkan buku 'Jurnalisme Ramah Pariwisata'. 

Menpar Arief Yahya memberikan apresiasi terhadap peluncuran buku 'Jurnalisme Ramah Pariwisata' yang diiniasi SMSI bersama Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

Ia berharap buku yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi kalangan pers dan masyakat khususnya netizen dalam memberitakan peristiwa bencana agar tetap ramah pariwisata. Buku tersebut menawarkan perspektif etis tentang bagaimana pers memberitakan pariwisata dan isu-isu terkait lainnya.

Arief Yahya mengatakan, benar jika dinyatakan bahwa pers mesti senantiasa menjalankan fungsi kontrol terhadap bagaimana pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan pariwisata serta bagaimana industri pariwisata menjalankan fungsi bisnisnya.

Namun di saat yang sama, pers juga mesti memberi daya dukung terhadap upaya mewujudkan iklim yang kondusif bagi pengembangan sektor pariwisata.

Sementara itu Ketua SMSI Auri Jaya mengatakan, materi dalam buku 'Jurnalisme Ramah Pariwisata' ini mengupas posisi wartawan dalam memberitakan sebuah peristiwa bencana agar tetap ramah terhadap pariwisata serta bagaimana netizen bisa memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi positif yang tidak berpotensi menimbulkan masalah, termasuk persoalan hukum.

"Buku ini bisa menjadi pegangan para wartawan, netizen, aparatur pemerintah, dan para pemangku kepentingan dalam menyebarkan informasi atau berita terkait kebencanaan dan pariwisata," kata Auri Jaya.

Buku setebal 213 halaman menyajikan tujuh tema bahasan di antaranya Jurnalisme Ramah Pariwisata Sebuah Panduan Etika Liputan, Prinsip-prinsip Etika Jurnalisme Pariwisata, Praktek Jurnalisme Ramah Pariwisata di 3 Negara, Wartawan Jangan Tinggalkan Tiga Prinsip Utama Jurnalistik, Media Sosial: Pedang Bermata Dua, dan Ancaman Dunia Pariwisata, Konsep dan Fakta tentang Pariwisata yang perlu Diketahui Wartawan, dan Catatan Penutup: Peran Besar Media dan Nitizen dalam Mendukung Pariwisata Indonesia.

Masing-masing tema tersebut ditulis oleh para kontributor yang juga sebagai praktisi di dunia pers antara lain Nurcholis MA Basyari, Yoseph Adi Prasetyo, Suprapto, Auri Jaya, dan Agus Sudibyo sebagai editor.

Sementara sebagai Menteri Pariwisata, Arief Yahya secara khusus memberikan kata sambutan dalam buku ini.  Peluncuran buku yang digelar dalam acara Gala Dinner Hari Pers Nasional 2019 tersebut sebagai rangkaian dari kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Jawa Timur yang pada puncak acaranya akan berlangsung di Surabaya, Sabtu (9/2). (Kominfo)

Sitti Rohmi Djalilah Ungkap Nilai Penting Wartawan dan Media di NTB

Posted: 08 Feb 2019 01:58 PM PST

Sitti Rohmi Djalilah Akui Nilai Penting Wartawan dan Media di NTBMATARAM, LELEMUKU.COM - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd bersilaturrahim dengan wartawan media di Provinsi NTB, sekaligus konferensi pers dalam rangka  memperingati hari Pers Nasional tingkat Provinsi NTB di Mataram, Rabu (6/1).

Ummi Rohmi, sapaan akrab Wakil Gubernur ini mengungkapkan peran wartawan sangat penting dalam menyampaikan informasi, terkait progres rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa, karena wartawan adalah penyampai informasi yang sangat cepat dan dipercaya oleh masyarakat.

"Peran wartawan semua sangat lah penting, apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi NTB, tidak akan efektif tanpa wartawan yang memberikan informasi kepada kita serta masyarakat kuas terkait permasalahan ini," terang Ummi Rohmi.

"Hampir 100% dana rehab rekon sudah masuk ke rekening masyarakat dan sudah lebih dari 5000 rumah telah dibangun, dan semua proses sedang berjalan dengan maksimal, dibandingkan dengan daerah lain yang mengalami musibah yang sama, penanganan di NTB ini termasuk sangat cepat," kata Wakil Gubernur.

Namun Wakil Gubernur perempuan pertama di NTB ini juga tidak menafikan bahwa ada saja berita-berita yang kurang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terkait pemberitaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa ini.

"Pemerintah butuh dikritisi dan butuh diberikan masukan terkait kinerja namun harus proporsional yang memang sesuai dengan apa yang harus dilakukan karena memang di NTB ini banyak sekali PR kita yang harus segera diselesaikan," tambahnya.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB dan Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB yang juga hadir mengisi acara tersebut memberikan beberapa informasi yang dibutuhkan oleh para awak media terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa.

Pada kegiatan jumpa pers tersebut turut hadir pula, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Kepala Dinas LHK Provinsi NTB, dan Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTB. (DIskominfotikNTB)

Royke Lumowa Hadiri Latihan Simulasi Pengamanan Pemilu 2019

Posted: 08 Feb 2019 01:50 PM PST

Royke Lumowa Hadiri Latihan Simulasi Pengamanan Pemilu 2019AMBON, LELEMUKU.COM - Dalam rangka Kesiapsiagaan, Kodam XVI/Pattimura menggelar latihan simulasi Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang bertempat di Lapangan Merdeka Kota Ambon, Kamis (7/2).

Apel gelar ini dihadiri Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Royke Lumowa, M.M., Irwasda Maluku Kombes Pol. Drs. Sungkono dan para Pejabat Utama Polda Maluku Serta Personel Polda Maluku yang terlibat dalam Apel Gelar ini.

Simulasi pengamanan pemilu 2019 yang digelar itu melibatkan sebanyak 3.200 personel gabungan TNI Polri dari Kodam XVI Pattimura dan Polda Maluku.

Pangdam XVI Pattimura, Mayjen TNI Marga Taufiq usai simulasi itu mengatakan kegiatan tersbeut sengaja digelar untuk mengantisipasi adanya kemungkinan gangguan keamanan saat berlangsungnya pemilu 2019 mendatang.

"Agar saat pelaksanaannya nanti kalau terjadi apa-apa kita tidak grogi lagi,"ungkapnya kepada wartawan di Lapangan Merdeka Ambon.

Dikatakannya, apel pengamanan dan simulai yang melibatkan 3.200 personel TNI Polri ini dilakukan untuk melatih setiap anggota agar dapat mengambil tindakan yang tepat dan terukur manakala terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pemilu berlangsung.

"Sekali lagi ini adalah satu tindakan yang betul-betul kalau terjadi, tapi kita harapkan jangan sampai terjadi. Jadi ini untuk melatih mekanisme penindakan setiap aparat di lapangan,"pungkasnya. (HumasPoldaMaluku)

Jokowi Ajak Masyarakat Berhati-Hati Hadapi Isu dan Fitnah

Posted: 08 Feb 2019 01:26 PM PST

Jokowi Ajak Masyarakat Berhati-Hati Hadapi Isu dan FitnahJAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, bahwa saat ini banyak isu-isu maupun fitnah yang bertebaran di masyarakat. Untuk itu, Presiden mengajak masyarakat untuk berhati-hati dalam menghadapi masalah tersebut.

Soal kriminalisasi ulama misalnya, Presiden meminta kalau memang ada agar disampaikan kepadanya ulamanya (yang dikriminalisasi) siapa?  "Kalau ada yang tidak bersalah kemudian dimasukkan sel, lha itu namanya kriminalisasi," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada silaturahmi dengan Muslimat NU dan para ulama, di Pondok Pesantren Al-Ittihad, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (8/2) siang.

Presiden menegaskan, tidak ada itu (kriminalisasi ulama, red). Ia menilai, isu-isu seperti ini sengaja dibuat supaya yang di bawah resah.

Ada lagi isu Presiden Jokowi itu simpatisan PKI. Padahal, Presiden mengingatkan, PKI itu dibubarkan tahun 1965-1966, sementara dirinya lahir tahun 1961. Artinya, umurnya baru 4 tahun.

"Wong saya masih balita, masa sudah jadi PKI. Logikanya enggak masuk," ucap Presiden seraya menambahkan, tetapi ada yang percaya karena sudah panas termakan oleh fitnah-fitnah seperti itu.

Ada lagi, lanjut Presiden Jokowi, isu dirinya itu antek asing. Sementara pada masa kepemimpinannya, Blok Mahakam yang merupakan blok minyak besar Indonesia, dan telah 50 tahun  dikelola oleh yang Inpex dan Total dari Jepang dan Prancis, pada 2015 yang lalu sudah diambil alih pemerinah dan diberikan kepada Pertamina

Kemudian Blok Chevron, Blok Rokan yang dikelola Chevron dari Amerika, lanjut Presiden, pada 2018 kemarin sudah dimenangkan lagi oleh Pertamina 100%.

Terakhir,  akhir 2018 kemarin,  Freeport tambang tembaga yang ada di Papua, tegas Presiden Jokowi, sudah mayoritas 51% dikendalikan oleh yang namanya PT Inalum, oleh negara kita.

"Ini malah dibilang saya antek asing. Saya asingnya dimana?" kata Presiden Jokowi dengan nada bertanya.

Bahaya

Kepala Negara menegaskan, yang namanya isu dan fitnah, kalau kita tidak menyaring, tidak tanya kanan, tidak tanya kiri, langsung masuk, jadinya sangat-sangat berbahaya bagi negara ini, perselisihan, konflik akan terjadi.

Karena itu, Kepala Negara mengaku beruntung bisa bertemu dengan ibu-ibu Muslimat NU Kabupaten Cianjur. Ia meminta agar apa yang saya sampaikan ini juga disampaikan kepada kanan kiri ibu-ibu muslimat NU. "Jangan gampang termakan oleh isu-isu, jangan gampang termakan oleh fitnah-fitnah," tuturnya.

Kalau ada pilihan Bupati, pilihan Gubernur, pilihan Wali Kota, pilihan Presiden, menurut Presiden Jokowi, itu gampang banget. Misalnya pilihan Bupati, ada calonnya tiga, dilihat saja. Punya pengalaman enggak dalam pemerintahan? Dilihat saja prestasinya apa? Sebelumnya punya prestasi ndak? Dilihat programnya baik atau tidak baik untuk rakyat, untuk daerahnya? ide dan gagasannya apa? dilihat, sudah.

"Jangan dengerin yang nanya fitnah-fitnah, isu-isu yang berkembang. Kalau sudah menjelang…ini kan 2 bulan lagi ini, bulan politik ini, isinya pasti isu simpang siur ke mana-mana," tutur Presiden Jokowi.

Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan penghargaan atas Deklarasi Anti Hoaks, Fitnah dan Ghibah, yang dibacakan Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dalam acara tersebut.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Mensesneg Pratikno, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, dan Pimpinan Ponpes Al-Ittihad KH. Kamali Abdul Ghani. (Setkab)

Badan Kepegawaian Negara (BKN) Buka Rekrutmen ASN Dari Jalur PPPK

Posted: 08 Feb 2019 01:15 PM PST

Pemerintah Buka Rekrutmen ASN Dari Jalur PPPKJAKARTA, LELEMUKU.COM - Guna memenuhi kebutuhan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendesak, Pemerintah membuka Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap I.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan dalam siaran persnya Kamis (7/2) sore menyebutkan, pendaftaran P3K akan dilakukan secara terintegrasi melalui portal nasional Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) via https://sscasn.bkn.go.id  yang dapat diakses secara serentak pada Jumat, 8 Februari 2019 pukul 16:00 WIB.

"Selanjutnya untuk proses seleksi akan menggunakan sistem seleksi Computer Asissted Test (CAT) Ujian Nasional Berbasis Komputer Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," kata Ridwan.

Rekrutmen P3K pada tahap I, menurut Kepala Biro Humas BKN, meliputi THL (Tenaga Harian Lepas) Penyuluh, Dosen PTN (Perguruan Tinggi Negeri) Baru, serta eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) untuk jabatan Guru (termasuk Guru Kemenag), Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yang ada dalam database BKN tahun 2013 dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya usia pelamar P3K maksimal 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar.

Menurut Ridwan, ada beberapa persyaratan pada rekrutmen P3K tahap I yakni: (1). Jabatan Guru di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar sampai saat ini (dapat dicek di http://info.gtk.kemdikbud.go.id );


(2). Tenaga Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D-III bidang Kesehatan dan mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi) yang masih berlaku (bukan STR internship), kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, dan Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi; dan

(3). Penyuluh Pertanian mempunyai kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang Pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang pertanian.

Ditegaskan Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan, bahwa masa hubungan kerja P3K paling singkat 1 tahun dengan perpanjangan berdasarkan pada pencapaian kinerja dan kebutuhan instansi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018.

"Adapun masalah perolehan gaji untuk P3K pada Instansi Pusat dibebankan pada APBN, dan untuk P3K di Instansi Daerah dibebankan pada APBD, serta dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Ridwan,

Sementara itu, aturan teknis dari PP No. 49 tahun 2018, menurut Ridwan, akan diteruskan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Peraturan BKN. (Setkab)

Erlangga Hartarto Beri Bansos ke 1200 Keluarga di Kota Jayapura

Posted: 08 Feb 2019 12:57 PM PST

ABEPURA, LELEMUKU.COM - Sebanyak 1.200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Jayapura, Provinsi Papua antusias mencairkan bantuan sosial bertempat di GOR Waringin Jalan Raya Abepura, Kota Jayapura, Jumat (8/2).

Senyum ceria terlihat dari wajah mama-mama penerima bansos. Sambil menggenggam buku tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), mereka mengantre di Mobil ATM dan meja-meja agen bank BNI yang merupakan bank penyalur di Papua.

"Puji Tuhan pemerintah pusat beri kami bantuan PKH. Adanya bantuan ini jaminan anak-anak saya bisa sekolah," tutur Kristiana warga Distrik Muaratami, Kota Jayapura.

Ibu tujuh anak ini sehari-harinya membantu suami berjualan jagung rebus di pasar. Selama ini ia mengaku sangat terbantu karena menerima PKH dan Program Indonesia Sehat untuk berobat ke puskesmas ketika anggota keluarganya sakit.

Proses pencairan bansos PKH dan BPNT di Kota Jayapura dipantau langsung oleh Menteri Perindustrian, Erlangga Hartarto mewakili Presiden Joko Widodo. Dalam kunjungan kerjanya ini, Menperin juga berdialog dengan mama-mama yang memiliki aneka usaha rumahan.

Ia juga membeli Noken, tas tradisional masyarakat Papua, berwarna merah putih bertuliskan Jokowi. Dengan bangga Menteri Erlangga mengalungkan Noken di leher dan disambut tepuk tangan mama-mama penerima bansos. 

"Kementerian Perindustrian akan bantu mama-mama agar bisa jadi pengusaha. Nanti bersama SDM PKH kita akan latih pengemasan produk dan bagaimana cara menjualnya baik secara langsung maupun online," tutur Menperin dalam sambutannya.

Erlangga berharap dengan adanya bimbingan dan pelatihan berusaha, proses graduasi mandiri KPM PKH bisa berjalan lebih cepat. Hal ini sejalan dengan target Kementerian Sosial sebanyak 800 ribu KPM tergraduasi secara mandiri dari kepesertaan PKH.

Graduasi mandiri adalah keluar dari kepesertaan PKH secara sukarela dari KPM PKH yang telah mandiri secara ekonomi dan sudah sejahtera.

Di tempat yang sama Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan bansos PKH dan BPNT tahap I Tahun 2019 untuk Kota Jayapura sebanyak Rp17.723.165.000.

Bantuan tersebut terdiri dari PKH Rp15.548.575.000 untuk 8.656 KPM dan BPNT Rp2.174.590.000 untuk 19.769 KPM.

"Perlu kami sampaikan bahwa bantuan Tahap I PKH dan BPNT di kota Jayapura 99 persen telah cair," tutur Dirjen. (Kemensos)

Steven Kandouw Lantik Pejabat Fungsional di Pemprov Sulawesi Utara

Posted: 08 Feb 2019 12:49 PM PST

Steven Kandouw Lantik Pejabat Fungsional di Pemprov Sulawesi UtaraMANADO, LELEMUKU.COM - Atas nama Gubernur Sulawesi  Utara Olly Dondokambey, SE, Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven Kandouw melantik Pejabat Fungsional Tertentu dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur pada Kamis (7/2) siang.

Pada acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Fungsional Tertentu  diihadapan 287 pejabat fungsional yang diambil sumpah tersebut, Wagub Kandouw menekankan tiga (3) hal penting terkait kinerja, yakni Dedikasi dan Loyalitas, Integritas, serta Prestasi.

"Anda dilantik sebagai PNS di Pemprov, bukan dilingkungan  perusahaan keluarga anda. Olehnya, loyalitas sudah jelas dan harus tegak lurus atasnya jelas hirarki koordinasi  harus jalan  bagi ASN dan THL bekerja secara maksimal serta selalu berkoordinas dan loyal terhadap atasan" kata Kandouw.

Lanjut Kandouw yang kedua  Integritas, tahun lalu ada sekitar seratus lebih ASN yang bermasalah dengan hukum.

"Tahu ini saya tidak mau lihat dan dengar ASN bermasalah dengan hukum kalau bermasalah akan berhadapan langsung dengan Aparat Penegak Hukum" tegas Kandouw.

Lebih lanjut Kandouw mengatakan ketiga adalah prestasi,  semua harus berprestasi tupoksi sudah jelas  bapak Gubernur ingin supaya ada parameter yang jelas tupoksi masing- masing semua harus empiris atau bisa dinilai  dan harus merit system sudah tidak jaman "ilmu tape".

"Sudah tak zaman lagi istilah Tape (kita punya). Tape teman, tape saudara, tape keluarga. Jangan mentang-mentang punya keluarga atau kenal kepala SKPD sehingga kinerja tak maksimal , semua harus berprestasi ,ujar Kandouw.

Dirinya berharap agar semua PNS dan THL meningkatkan prestasi. Sebab, dalam penilaian kinerja, Pemprov Sulut menggunakan sistem Reward dan Punishment

"Yang berprestasi akan diberikan reward atau penghargaan. Sedangkan yang tidak, akan dievaluasi kinerjanya," ungkap Kandouw.

Menurut Wagub Kandouw Fenomena di  ASN Pemprov 40 persen kontraktor, bukan kontraktor proyek tapi tiap tahun pindah kontrak rumah, oleh sebab itu saya ingatkan untuk mengatur road map keuangan.

"PNS  harus berpikir jangka panjang untuk hidup ,jangan hidup bergaya hedonisme atau hidup boros  lebih baik tidak ada mobil dari pada tidak ada rumah"  harap Wagub Kandouw

Untuk itu kerja dengan baik selalu andalkan Tuhan, harus ada sense of belonging terhadap pekerjaan agar outtput dan oucome jelas ,harus punya dedikasi dan loyalitas integritas  serta prestasi untuk memberikan yang terbaik bagi semua orang, tutup Kandouw

Sementara itu, Kepala BKD Sulut, Femmy Suluh menuturkan bahwa, pengambilan sumpah bagi tenaga fungsional seperti ini akan dilakukan tiap beberapa bulan

"Tiap beberapa bulan akan ada lagi. Kalau tadi yang paling banyak guru, perawat, auditor dan tenaga fungsional lainnya," singkatnya. (HumasSulut)

Zulkieflimansyah Prihatin Perambahan Gunung Alam untuk Jagung dan Padi di Sumbawa

Posted: 08 Feb 2019 11:13 AM PST

Zulkieflimansyah Prihatin Perambahan Gunung Alam untuk Jagung dan Padi di SumbawaTOLO OI, LELEMUKU.COM - Dalam Kunjungan ke Desa Tolo Oi, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, pada 01 Januari 2019, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah tiba-tiba berhenti di sebuah gunung, di sekitar wilayah desa tersebut dan turun dari mobil. Gubernur kemudian memandang jauh di sekitar gunung dan bukit di desa itu.

Tidak banyak yang diucapakan Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul itu. Sesekali orang nomor satu di NTB itu terlihat menggelengkan Kepala. Namun, tampak di raut muka Doktor Zul rasa prihatin atas kondisi hutan di Wilayah Sumbawa yang sudah dibabat oleh masyarakat.

Setalah dibabat, gunung-gunung yang luas ribuan hektar itu ditanami jagung dan padi. Ditemani sejumlah Kepala OPD, Gubernur mengamati bahwa ada yang perlu dibenahi dalam membina masyarakat. Terutama dalam hal pengelolaan hutan itu.

"Bagaimana ini. Bisa hancur jalan dan jembatan kita," kata Gubernur kepada Kepala OPD yang ikut dalam rombongan.

Gubernur menilai, kalau gunung-gunung yang ada saat ini, hanya ditanami jagung, maka potensi bencana banjir itu akan besar. Sehingga menurutnya, akan merusakan jembatan dan jalan, bahkan menimbulkan korban jiwa dari masyarakat sendiri. Kalau sudah rusak katanya, maka butuh biaya besar untuk memperbaikinya.

Karena itu, Gubernur menghimbau masyarakat untuk tidak mengorbankan masa depan alam ini demi kepentingan sesaat. (DiskominfotikNTB)

NTB Raih Predikat Baik, Zulkieflimansyah Terima Penghargaan SAKIP 2018

Posted: 08 Feb 2019 10:57 AM PST

NTB Raih Predikat Baik, Zulkieflimansyah Terima Penghargaan SAKIP 2018JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan Award atau penghargaan dengan predikat B atau Baik dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP) 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

NTB meraih penghargaan itu karena dinilai mampu melakukan efisiensi penggunaan anggaran di luar belanja pegawai. Termasuk penggunaan aplikasi e-budgeting untuk penggunaan anggaran serta pelaporan dan pertanggungjawabannya.

Dokumen penghargaan diserahkan oleh Menpan RB, Syafruddin kepada Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Wilayah II, di Golden Tulip Galaxy Hotel Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (6/2).

Pemerintah daerah yang berada dalam wilayah II ini meliputi provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Menpan RB mengatakan, melalui implementasi SAKIP,  paradigma kinerja pemerintah telah mengalami perubahan. Tidak lagi sekedar pelaksanaan program kegiatan yang dianggarkan, tetapi melakukan kegiatan dan program dengan cara yang paling efektif dan efisien. Penggunaan anggaran dapat dipastikan mendukung pencapaian tujuan pembangunan dalam skala prioritas.

"Penghematan terhadap penggunaan anggaran juga bisa ditekan melalui penghapusan program kegiatan yang tidak mendukung capaian atau sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, orientasi kinerja saat ini mengalami perubahan besar,  bekerja tidak hanya membuat laporan atau hanya sekedar untuk menyerap anggaran," ujarnya didampingi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,  Muhammad Yusuf Ateh

Turut mendampingi Gubernur Dr. Zulkieflimansyah, Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim dan Kepala Biro Organisasi Yusron Hadi. (HumasNTB)

Ashari Radjamilo Hadiri Rakornis Pelaporan Aksi HAM di Sulsel

Posted: 08 Feb 2019 10:57 AM PST

Ashari Radjamilo Hadiri Rakornis Pelaporan Aksi HAM di SulselMAKASSAR, LELEMUKU.COM  - Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Ashari F. Radjamilo, menghadiri Rapat Koordinasi Teknis dalam rangka Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Daerah Tahun 2018 dan Capaian Atas Indikator Hak Asasi Manusia Tahun 2017/2018 di Provinsi Sulsel, yang digelar di Hotel Arya Duta, Makassar, Kamis (7/2).

Rapat ini dihadiri oleh Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Muallim Abdi, Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Iman Suyudi dan Direktur Kerjasama Direktorat Jendral HAM, Bambang Iriana.

Ashari menyampaikan rencana Pemprov Sulsel untuk menghadirkan pelayanan pengurusan Paspor di Kantor Dinas Kebudayaan dan Kepariwataan (Disbudpar) Sulsel, bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulsel.

"Ini pelayanan penerbitan paspor, jadi Bapak Gubernur menyediakan satu ruangan di Kantor Dinas Pariwisata Sulsel. Beliau berkeinginan agar seluruh himpunan pariwisata menyangkut masalah ASITA itu bisa berkantor di situ," kata Ashari.

Sehingga, jika ada masyarakat membutuhkan pelayanan paspor bisa langsung di tempat tersebut. "Beliau berkeinginan untuk ditindaklanjuti, itu pesan beliau kepada saya, tadi sebelum datang ke tempat ini," sebutnya.

Sehingga, ia berharap Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulsel  mendukung hal tersebut.

"Paling lambat Maret akan datang terlaksana di sana, kami sudah siapkan prasarananya, tinggal saran dari Kementerian Hukum dan HAM Sulsel. Mudah-mudahan akan bisa terwujud dan bisa semakin mendekatkan pelayanan kita," ujarnya.

Pemprov berharap akan ditindaklanjuti dengan kerjasama. (DiskominfoSPSulsel)

Amankan Pemilu 2019, TNI - Polri di Maluku Gelar Apel Gelar Pasukan

Posted: 08 Feb 2019 10:51 AM PST

Amankan Pemilu 2019, TNI - Polri di Maluku Gelar Apel Gelar PasukanAMBON, LELEMUKU.COM - Guna mengamankan Pemilu tahun 2019 mendatang agar dapat berjalan dengan lancar dan aman, TNI-Polri di Wilayah Maluku menggelar kegiatan Apel Gelar Pasukan yang dilanjutkan dengan Simulasi Pengamanan Pemilu Tahun 2019, bertempat di Lapangangan Merdeka, Ambon, Kamis pagi (7/1).

Sebanyak 3200 Personil gabungan TNI-Polri dan Pemda diterjunkan dalam kegiatan tersebut. Terdapat ratusan orang yang bertindak sebagai massa, sebagian merupakan Aparat Pengendali Massa (Dalmas).

Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Marga Taufiq dalam amanatnya mengatakan, Apel gelar pasukan ini diselenggarakan untuk menyelaraskan koordinasi antara TNI, Polri dan Pemda dalam rangka pengamanan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2019 mendatang. Serta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang tinggi guna dapat mengantisipasi setiap kecenderungan perkembangan situasi yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan merusak jalannya proses pesta demokrasi tersebut.

"Jadi kegiatan ini merupakan rangkaian kesiapan kita dalam menghadapi pemilu nanti, kegiatan ini hanya simulasi yang tidak diharapkan terjadi" ujar Pangdam.

Usai Apel gelar pasukan, Pangdam dengan didampingi yang mewakili Gubernur Maluku Staf Ahli Gubernur Maluku Bid Pembangunan dan Perekonomian Bapak Roni Tairas, Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa,  Danlantamal IX/Ambon Laksma TNI Antongan Simatupang, Danlanud Pattimura Kolonel Pnb Antariksa Anondo dan Kabinda Maluku Brigjen TNI Khairully meninjau kesiapan personil dan Ranpur/Randis yang digunakan pada Simulasi Pengamanan Pemilu Tahun 2019.

Skenario pengamanan adalah ketika terjadi keributan saat massa pendukung salah satu calon tidak terima dengan keputusan hasil pemilu calonnya. Sejumlah kelompok yang tidak puas dengan hasil pemilu di daerahnya, kemudian melakukan aksi protes hingga terjadi bentrokan antar warga dan pendukung parpol. TPS dirusak, terjadi pembakaran dan pelemparan batu hingga tindakan anarkis.

Terdapat tiga tingkatan kondisi skenario yang menentukan pengamanan, yaitu aman, agak rawan, dan rawan. Di tahap awal, akan diusahakan negosiasi oleh para Babinsa dan Babinkamtibmas. Jika situasi mulai memanas, satuan Dalmas (Shabara) akan diturunkan. Ketika situasi sudah memasuki tahap rawan, giliran anggota Gabungan TNI-Polri yang dikerahkan. Gas air mata dan kendaraan water cannon juga mulai digunakan untuk menenangkan massa. Tembakan-tembakan water cannon diarahkan kepada massa yang anarkis.

Aparat kemudian membawa korban yang terluka dan meninggal dunia dengan ambulans ke rumah sakit. Setelah itu diadakan mediasi oleh Dandim 1504/Ambon Letkol Inf Fendri dan Kapolres Pulau Ambon P.P Lease AKBP Sutrisno Hadi Santoso.

Akhirnya massa dapat diredam dan kondisi kembali kondusif. Setelah diberikan arahan agar tidak terprovokasi, masyarakat dan pendukung parpol membubarkan diri kembali menuju rumah masing-masing. Masyarakat kota Ambon sangat antusias menyaksikan kegiatan Simulasi Pengamanan Pemilu Tahun 2019. (Pendam)

Promosi Hasil UMKM, Warga Dompu Apresiasi Acara JangZul-Mi

Posted: 08 Feb 2019 10:41 AM PST

Promosi Hasil UMKM, Warga Dompu Apresiasi Acara JangZul-MiDOMPU, LELEMUKU.COM - Nurhayati,  salah seorang warga Kabupaten Dompu, provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengikuti kegiatan itu,  mengaku senang digelarnya kegiatan tersebut. Sebab, ia dapat menyampaikan langsung permasalahan di sekitar,  kepada Gubernur.  Dan ia dapat mendengar langsung jawaban Gubernur atas permasalahan-permasalahan yang ia rasakan selama ini.

"Kalau bisa acara kayak gini diadakan terus, " katanya.

Ibu Sunarti, salah satu pelaku UMKM Dompu mengaku bersyukur digelarnya acara JangZul-Mi di dompu.  Sebab,  ia dapat mempromosikan hasil UMKM-nya kepada ribuan masyarakat dompu yang hadir.

"Hari ini banyak yang laku dagangan saya," katanya.

Hanya saja,  ia meminta agar diberikan pelatihan untuk membuat kemasan yang memiliki nilai jual.  Selain itu, ia juga menyampaikan agar diberi ruang untuk melakukan studi banding ke daerah yang

Untuk diketahui,  JangZul-Mi ini digagas untuk merespon langsung kebutuhan masyarakat oleh Gubernur. Sehingga, masyarakat tidak perlu lagi harus melewati sistem birokrasi yang panjang dan membutuhkan waktu lama.

Sejauh ini,  banyak persoalan masyarakat yang langsung dijawab gubernur melalui kepala dinas terkait, di acara JangZul-Mi ini.  Misalnya,  terkait kebutuhan fasilitas kesekretariatan bagi kaum disabilitas di Pulau Lombok yang saat sudah mereka tempati.

Kemudian masalah sampah,  beasiswa ke luar negeri, infrastruktur, kepemudaan,  sengketa lahan, hingga urusan kebutuhan langsung sehari-hari masyarakat. (DiskominfotikNTB)