Type Here to Get Search Results !

KBRI Belum Berencana Evakuasi WNI dari Sri Lanka

KBRI Belum Berencana Evakuasi WNI dari Sri Lanka

KBRI Belum Berencana Evakuasi WNI dari Sri Lanka

Posted: 11 Jul 2022 05:54 PM PDT


KOLOMBO, LELEMUKU.COM - Ratusan ribu warga Sri Lanka mengepung dan merangsek ke kediaman Presiden Gotabaya Rajapaksa dan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe Sabtu lalu (9/11) di Galle Face Green di ibu kota Kolombo, dan terus bertahan hingga hari Senin ini (11/7), meskipun kedua pemimpin itu sudah menyampaikan kesiapan mereka untuk mengundurkan diri Rabu nanti (13/7).

Mengantisipasi terjadinya pergolakan politik akibat krisis ekonomi ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di ibu kota Kolombo sejak awal Maret lalu telah bergerak cepat meningkatkan pemantauan kondisi 340 warga negara Indonesia di seluruh negara itu dan melangsungkan pertemuan dengan sebagian diantara mereka.

Diwawancarai melalui telpon Senin (11/7) pagi, Konselor KBRI di Kolombo Heru Prayitno mengatakan sejauh ini "belum ada rencana untuk mengeluarkan pengumuman evakuasi wajib karena situasi masih terkendali dan dikelola dengan baik, WNI kita juga baik-baik saja dan dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup secara layak, dan yang paling penting WNI sendiri memandang evakuasi bukan pilihan saat ini."

Namun demikian ia menggarisbawahi kesiapan KBRI di Kolombo "untuk memfasilitasi, mendukung dan membantu sepenuhnya jika ada WNI yang memutuskan untuk meninggalkan Sri Lanka untuk sementara waktu." KBRI, tambahnya, juga senantiasa memonitor dan berkomunikasi lewat WhatsApp Group, pengumuman di situs KBRI, pertemuan langsung maupun tidak langsung, serta menyebarluaskan nomor telpon atau hotline darurat jika diperlukan. Sebagian besar dari 340 WNI yang bekerja dan menetap di Sri Lanka berada ibu kota Kolombo.

Sejauh ini WNI di Sri Lanka diminta untuk menjauhi dan tidak terlibat dalam aksi-aksi unjukrasa, serta membatasi perjalanan kecuali untuk hal-hal yang esensial.

Salah Urus
Sejumlah ekonom mengatakan krisis ekonomi di Sri Lanka bermula dari salah urus (mismanagement) negara itu dalam pembangunan infrastruktur besar-besaran tanpa perhitungan matang atau dorongan mengubah sistem pertanian tradisional ke organik, korupsi dan kegagalan membayar utang.

Pariwisata, yang menjadi sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi negara itu telah mati suri karena pandemi dan kekhawatiran soal keamanan pasca serangan teror tahun 2019 yang menewaskan 260 orang. Jatuhnya mata uang Sri Lanka hingga 80% – atau berarti 360 rupee per 1 dolar Amerika – membuat impor menjadi lebih mahal dan semakin memperburuk inflasi yang sudah tidak terkendali. Menurut data resmi, harga makanan pokok telah naik 57%.

Diwawancarai terpisah, ekonom di Center for Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah, mengatakan sebenarnya banyak negara yang juga dililit krisis ekonomi dan mengalami kesulitan membayar utang, tetapi Sri Lanka adalah yang terparah.

"Yang unik dari kasus Sri Lanka, dan menjadi pembelajaran bagi kita semua, adalah ketidaksiapan pemerintahnya mengantisipasi kegagalan pembayaran utang dan kebangkrutan ini sehingga tidak bisa melindungi perekonomian dan kebutuhan masyarakat. Ini diawali dari salah urus negara dan salah urus pengelolaan utang. Mereka berutang untuk kegiatan atau pembangunan yang tidak produktif. Mereka tidak memiliki struktur ekonomi yang kuat sehingga akhirnya tidak mampu membayar utang kembali," jelasnya.

Sri Lanka menggantungkan harapan terakhir pada Dana Moneter Internasional IMF, yang ironisnya tidak memberikan dana talangan atau bailout secepat ketika menangani krisis ekonomi Yunani pada Juni 2013 lalu.

"Ini dikarenakan struktur ekonomi Yunani masih lebih kuat dari Sri Lanka dan ia didukung oleh Eropa karena kegagalan ekonomi Yunani berarti kegagalan ekonomi Eropa. Yunani di-back up Prancis dan Jerman yang mati-matian membela ekonomi Yunani, tetapi Sri Lanka tidak ada. Memang ada bantuan dari India, tetapi tidak cukup kuat," tukasnya. (VOA)

Fabian Huneke Katakan Jerman Bersiap Kemungkinan Rusia Hentikan Pasokan Gas

Posted: 11 Jul 2022 05:13 PM PDT


BERLIN, LELEMUKU.COM - Gas alam merupakan sumber energi utama di Jerman. Sekitar setengah dari rumah tangga di negara itu menggunakan gas untuk pemanas, dan sebagian industri besar sepenuhnya bergantung pada gas yang sebagian besar berasal dari Rusia.

Tetapi situasi itu akan berubah. Sudah ada pengurangan gas yang dikirim melalui pipa Nord Stream 1, sumber utama gas Rusia di Jerman telah berkurang lebih dari separuhnya.

Kini jaringan pipa tersebut dijadwalkan tidak beroperasi hingga 21 Juli untuk reparasi rutin yang menurut operator termasuk "pengujian unsur mekanis dan sistem otomasi".

Data operator menunjukkan, aliran gas turun sesuai rencana hari Senin pagi. Pejabat Jerman mencurigai niat Rusia, terutama setelah Gazprom Rusia mengurangi aliran gas melalui Nord Stream-1 sebesar 60% bulan lalu.

Gazprom mengutip masalah teknis yang melibatkan turbin gas yang menggerakkan stasiun kompresor yang dikirim oleh mitra Siemens Energy ke Kanada untuk diperbaiki. Alat itu tidak dapat dikembalikan karena sanksi yang dijatuhkan atas invasi Rusia ke Ukraina.

Kanada mengatakan akhir pekan, pihaknya akan mengirimkan suku cadang yang diperlukan untuk pipa Nord Stream-1 itu ke Jerman, dengan alasan "kesulitan yang sangat besar" yang diderita ekonomi Jerman tanpa pasokan gas yang cukup.

"Semua orang khawatir tentang ini," kata Fabian Huneke, pakar senior "Energy Brainpool", perusahaan analisis energi yang berpusat di Berlin.

"Yang jelas awalnya mereka (Rusia) tidak akan mengirim gas lagi. Namun ketika selesai diperbaiki, mereka harus mengembalikan aliran gas ke 40 persen dari kapasitas penuh. Tetapi apa yang terjadi jika mereka tidak melakukannya? Itu berarti masalah dengan gas menjadi sangat besar, terutama pada musim dingin."

Jika pipa gas ditutup, maka harga energi di Jerman kemungkinan besar akan naik. (VOA)

Wapres Taiwan Lai Ching-Te Beri Penghormatan Terakhir pada PM Jepang Shinzo Abe

Posted: 11 Jul 2022 04:58 PM PDT


TOKYO, LELEMUKU.COM - Wakil Presiden Taiwan Lai Ching-Te hari Senin (11/7) tampak meninggalkan kediaman mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, setelah memberikan penghormatan terakhir bagi tokoh berpengaruh itu.

Lai ditemani Duta Besar Taiwan Untuk Jepang, Frank Hsieh.

Abe dibunuh Jumat lalu (8/7) di sebuah jalan di kota Nara, di bagian barat Jepang, oleh seorang laki-laki bersenjata yang melepaskan tembakan dari belakang Abe ketika ia sedang berpidato; serangan yang menghenyakkan negara yang dikenal sebagai salah satu negara dengan undang-undang kepemilikan senjata api paling ketat di dunia.

Lai adalah pejabat tertinggi pemerintah Taiwan yang pernah melawat ke Jepang dalam 50 tahun, setelah pemerintah Taiwan memutuskan hubungan diplomatik dengan Jepang tahun 1972.

Lai mengatakan ia telah berteman dengan Abe dan keluarganya selama bertahun-tahu, dan sangat berterima kasih atas kontribusi Abe pada hubungan Jepang-Taiwan.

Adanya "pengertian bersama" antara Taiwan dan Jepang membuat lawatan Lai ditempatkan sebagai "lawatan pribadi."

Jenazah Abe dibawa ke sebuah kuil di Tokyo Senin (11/7) siang untuk persiapan pemakaman. (VOA)

Pertemuan Jokowi dan RRT Wang Yi Bahas Proyek Prioritas Antara Kedua Negara

Posted: 11 Jul 2022 04:51 PM PDT


JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Wang Yi beserta delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 11 Juli 2022. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa RRT mengapresiasi pemerintah Indonesia dalam mengupayakan resolusi damai terhadap situasi yang terjadi di Ukraina.

"RRT sekali lagi memberikan apresiasi atas berbagai upaya Indonesia untuk mencoba mencari atau mengupayakan resolusi damai, penyelesaian secara damai terhadap situasi yang sedang terjadi di Ukraina termasuk secara spesifik disebutkan mengenai kunjungan Presiden ke Kyiv dan Moskow," ucap Menlu.

Retno pun menjelaskan bahwa Presiden Jokowi beserta delegasi RRT juga membahas berbagai isu bilateral antara lain komitmen antara Indonesia dan RRT untuk terus meningkatkan hubungan bilateral yang saling menguntungkan.

"Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2021 perdagangan kedua belah pihak mengalami peningkatan yang sangat signifikan lebih dari 54 persen dan mencapai nilai USD110 miliar. Kenaikan perdagangan ini juga diikuti dengan defisit dari Indonesia yang terus menurun, dan kita lihat akses pasar untuk produk-produk unggulan Indonesia makin lama makin banyak memasuki pasar Tiongkok," jelas Retno.

Selanjutnya, Retno menuturkan bahwa pertemuan tersebut juga membahas mengenai proyek prioritas antara kedua negara, kerja sama di bidang kesehatan, dan dorongan interaksi pihak swasta antara Indonesia dengan RRT.

"Dibahas berbagai proyek prioritas antara kedua negara termasuk proyek atau upaya untuk menyelesaikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kemudian hal yang dibahas lain adalah kerja sama di bidang kesehatan, termasuk untuk vaksin dan genomic joint laboratorium, dan yang terakhir dibahas juga mengenai upaya kedua belah pihak untuk mendorong interaksi yang lebih kuat antara swasta atau private sector kedua belah pihak," ujar Retno.

Lebih lanjut, Retno mengatakan bahwa RRT mengapresiasi pertemuan Menteri Luar Negeri G20 yang digelar di Bali pada Jumat, 8 Juli 2022 lalu. Retno menyebut bahwa RRT menilai pemerintah Indonesia mampu menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan bijak di tengah situasi dunia yang penuh dengan tantangan.

"Apresiasi yang tinggi terutama diberikan RRT pada saat pertemuan para Menteri Luar Negeri G20. RRT paham bahwa situasi dunia sedang tidak atau sedang banyak tantangan. Oleh karena itu, Indonesia dinilai berhasil menjalankan kepemimpinannya yang baik dan bijak sehingga pertemuan para Menteri Luar Negeri G20 dapat berjalan dengan baik," tuturnya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi turut didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Sementara, Menteri Luar Negeri RRT Wang Yi didampingi oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Rakyat Tiongkok untuk Republik Indonesia Lu Kang dan Assistant Minister Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wu Jianghao. (Setpres)