Type Here to Get Search Results !

Jokowi Apresiasi IHPS II Tahun 2021 di Istana Merdeka Bogor

Jokowi Apresiasi IHPS II Tahun 2021 di Istana Merdeka Bogor

Jokowi Apresiasi IHPS II Tahun 2021 di Istana Merdeka Bogor

Posted: 03 Jun 2022 06:30 PM PDT


BOGOR, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, pada Jumat, 3 Juni 2022, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun, dalam keterangannya usai penyerahan berlangsung.

"Alhamdulillah kami pimpinan BPK baru saja bertemu dengan Bapak Presiden dalam kegiatan penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021. Bapak Presiden sangat mengapresiasi atas hasil dari pemeriksaan terkait yang di dalam substansi IHPS tersebut," ujar Isma Yatun yang hadir bersama para anggota BPK lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, BPK juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan substansi yang ada di IHPS II tersebut, mulai dari penguatan ekonomi hingga penguatan sumber daya manusia. Menurut Isma Yatun, hal-hal yang terkait substansi tersebut tidak hanya ada di pusat tapi juga di sejumlah daerah di Tanah Air.

"Termasuk juga beberapa hal yang terkait dengan sumber daya alam dan kemandirian fiskal serta terkait dengan pangan," ungkapnya.

Isma Yatun menyebut bahwa Presiden Jokowi akan segera menindaklanjuti hasil dari rekomendasi pemeriksaan BPK tersebut. Ia pun berharap hasil rekomendasi BPK dapat memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Kami berharap hasil rekomendasi BPK tersebut itu segera dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia," tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (Setpres)

KPK Tetapkan Haryadi Suyuti Jadi Tersangka Suap Perizinan Apartemen

Posted: 03 Jun 2022 06:19 PM PDT


JAKARTA, LELEMUKU.COM - Mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sukses menyelesaikan masa jabatan selama dua periode. Sayang, di ujung jalan dia tergelincir dan bersiap masuk bui akibat suap izin pembangunan apartemen.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata memastikan status Haryadi dalam keterangan resmi kepada media, Jumat (3/6). Dia mengakui, sudah ada sejumlah laporan dari masyarakat sejak beberapa waktu lalu, terkait proses-proses perizinan yang bermasalah di Yogyakarta.

"Kita tahu bersama bahwa Yogya itu kota pariwisata, dan pembagunan hotel maupun apartemen di sana juga sangat marak, untuk menerima kunjungan wisata. Ini juga menjadi perhatian kami di KPK. Apakah dalam proses perizinan-perizinan sebelumnya juga ada deal-deal seperti ini," kata Marwata.

Haryadi disangkakan menerima uang 27.258 dollar AS pada Kamis (2/6) dari PT Java Orient Property (JOP), anak usaha PT Summarecon Agung, pengembang real estate besar berbasis di Jakarta. Perusahaan tersebut berencana membangun apartemen di kawasan Malioboro yang merupakan kawasan cagar budaya.

Sesuai aturan, bangunan di kawasan itu maksimal hanya boleh setinggi 32 meter dengan kemiringan dari jalan 45 derajat. Rancangan yang disodorkan PT JOP setinggi 40 meter, dan Haryadi berperan menerbitkan surat rekomendasi agar proposal yang melanggar aturan itu lolos.

"Izin diberikan dengan melanggar Perda. Nanti kita cek, di sepanjang jalan Malioboro itu masuk kawasan cagar budaya. Di mana ada aturan-aturan pembatasan terkait dengan ketinggian maupun sudut kemiringan dari ruas jalan," tambah Marwata.

KPK juga membuka kemungkinan, kasus yang menjerat Haryadi tidak hanya satu kasus saat ini.

"Nanti bisa kita cek di Yogya itu, kalau misalnya ada bangunan hotel yang didirikan pada periode yang bersangkutan menjabat walikota ternyata melanggar aturan, ya nanti kita cek. Apakah ada sesuatu," tandasnya.

KPK juga mencatat ada pemberian uang minimal Rp50 juta, dalam setiap proses pengurusan izin apartemen oleh PT JOP. Jumlah uang total yang diterima pihak walikota selama proses ini masih diselidiki.

Pecah Telur KPK di Yogya
Indonesian Court Monitoring (ICM) Yogyakarta mengapreasiasi OTT yang dilakukan KPK kali ini. Direktur ICM, Tri Wahyu KH menyebut, setelah ditunggu cukup lama, akhirnya pecah telur penindakan KPK di Yogyakarta. Kasus Haryadi ini memang merupakan OTT pertama di daerah istimewa tersebut.

"Dulu ICM, bersama gerakan antikorupsi Yogya, pada 19 September 2018 bikin aksi, termasuk mengirim peta DI Yogyakarta ke KPK agar ditempel di ruang deputi penindakan KPK. Agar KPK tidak lupa bahwa DI Yogyakarta ini bagian dari Indonesia, dengan mengungkapkan kasus korupsi yang terjadi," kata Tri Wahyu, Jumat (3/6).

Di sisi lain, ICM juga mengajak warga kota Yogya untuk tidak lagi sekedar nrimo, atau menerima apa yang dilakukan pemimpinnya. Warga Yogya harus berdaya dan aktif mengawasi jalannya pemerintahan untuk menekan potensi korupsi.

"Proses penyerahan uang sebagai barang bukti terjadi di rumah dinas walikota. Ini menjadi satu potret nyata, bahwa transaksinya menggambarkan sempurna sekali korupsinya," tandas Tri Wahyu.

ICM juga mengingatkan, bahwa KPK masih memiliki tugas yang belum selesai, yaitu kasus korupsi pembangunan stadion Mandalakrida di Yogyakarta. Proses penyidikan seolah jalan di tempat dalam kasus ini.

"Kalau ada koordinasi, sehari kan rampung," kata Haryadi ketika itu.

Dia mengakui, izin beberapa hotel tidak bergerak di meja sejumlah dinas, seperti Dinas Perizinan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, maupun Dinas PUPKP sendiri. Sebagai wali kota yang menjadi atasan para kepala dinas, Haryadi merasa harus berperan melakukan koordinasi karena keluhan para pengusaha yang izinnya mandek. (VOA)

Jokowi Minta Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan di IKN Lebih Dimatangkan

Posted: 03 Jun 2022 05:43 PM PDT


BOGOR, LELEMUKU.COM - residen Joko Widodo memberikan beberapa arahan dalam mempersiapkan pembangunan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden meminta agar perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan IKN lebih dimatangkan dan melibatkan semua kementerian/lembaga terkait untuk saling berkoordinasi, sehingga target-target pembangunan IKN dapat tercapai.

Demikian disampaikan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono dalam keterangannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat, 3 Juni 2022.

"Bapak Presiden dalam memberikan arahan agar pelaksanaan dan juga perencanaan lebih dimatangkan lagi, khususnya perencanaan untuk multisektor. Dalam hal ini, semua kementerian yang tergabung dalam tim transisi memang sudah bekerja dan melakukan konsolidasi dan koordinasi di antara mereka," ucap Bambang.

Selanjutnya, Bambang mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan IKN akan melibatkan banyak pekerja di lapangan. Hal tersebut dilakukan agar target-target dapat tercapai secara maksimal dalam jangka waktu tertentu.

"Untuk pekerja di lapangan jadi diperkirakan 2023 itu kami akan menampung sekitar 150 hingga 200 ribu pekerja di lapangan. Kenapa sebanyak itu? Karena memang pada pelaksanaan ini karena waktunya sempit, dan kita harus mencapai beberapa target tentunya jumlah pekerja, dan nanti jumlah material juga akan cukup banyak," tutur Bambang.

Bambang menuturkan bahwa kondisi lingkungan hidup dan interaksi dengan masyarakat sekitar harus tetap diperhatikan selama rangkaian proses pembangunan IKN.

"Jadi diarahkan tadi untuk tetap memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan kemudian juga kondisi dengan bagaimana berinteraksi dengan masyarakat. Kami juga mengharapkan nanti ada pola-pola di mana masyarakat sudah bisa terlibat langsung di dalam pembangunan ini," ucap Bambang.

Selanjutnya, Bambang mengatakan bahwa konversi hutan dan lahan akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Bambang menyebut, pemerintah akan melakukan reforestasi hutan agar kondisi hutan tetap terjaga.

"Sehingga sustainable forest city untuk Nusantara ini benar-benar dapat kita wujudkan dengan baik. Kota yang green, kota yang smart ataupun cerdas, kota yang inklusif, dan juga kota yang sustainable ke depannya," ujar Bambang. (Setpres)