Type Here to Get Search Results !

Mathius Awoitauw Harap Jokowi Hadir Membuka Kongres AMAN dan Festival Danau Sentani

Mathius Awoitauw Harap Jokowi Hadir Membuka Kongres AMAN dan Festival Danau Sentani


Mathius Awoitauw Harap Jokowi Hadir Membuka Kongres AMAN dan Festival Danau Sentani

Posted: 14 Apr 2022 11:42 PM PDT

Mathius Awoitauw Harap Jokowi Hadir Membuka Kongres AMAN dan Festival Danau Sentani .lelemuku.com.jpg

SENTANI, LELEMUKU.COM – Bupati Jayapura Mathius Awoitauw didampingi oleh Ketua Kadin Kabupaten Jayapura Jaap A. Suebu, Ondofolo Kampung Sereh Yanto Eluay dengan sejumlah pimpinan OPD, menerima kunjungan kerja Direktur Industri Musik, Film dan Animasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)/Baparekraf RI, Amin Abdullah di Kabupaten Jayapura, yang berlangsung di The Hele Yo Cafe, Kampung Sereh Tua, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis 14 April 2022.

"Sore ini, kami bertemu dengan pak Direktur Kemenparekraf di tempat ini. Pertemuan ini luar biasa, karena kita bisa membangun satu pemahaman kolaborasi untuk bagaimana kabupaten/kota bisa lebih kreatif lagi oleh anak-anak muda," jelas Mathius Awoitauw kepada para awak media.

Mathius mengungkapkan, event Festival Danau Sentani yang dirangkai dengan Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang akan berlangsung pada bulan Oktober 2022 mendatang itu bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Kebangkitan Masyarakat Adat (KMA) di Kabupaten Jayapura.

"Sehingga panggung ini bagaimana menampilkan pagelaran budaya dan musik yang khas Papua dengan anak-anak muda dari seluruh Nusantara yang akan berkumpul di sini dan itu bisa menjadi satu persembahan yang luar biasa untuk Papua maupun Indonesia. Event ini akan terjadi sebuah kekeluargaan dan persaudaraan, terus anak-anak muda hari ini yang aman tampil dalam event besok ini harus bisa tunjukkan satu terobosan. Bahwa, keberagaman yang kita miliki itu merupakan kekuatan besar," imbuhnya.

"Jangan lagi perbedaan-perbedaan itu terus menyita waktu kita di mana-mana, dengan mempersoalkan satu sama lain. Nah, besok ini akan dilakukan, bahwa ini dunia kami, anak-anak muda akan merebut masa depan secara damai dan rasa persaudaraan, tetapi juga keunggulan-keunggulan maupun keunikan-keunikan dari seluruh Nusantara itu akan menjadi kekuatan untuk Indonesia yang lebih hebat," sambung Mathius Awoitauw.

Dalam pelaksanaan Festival Danau Sentani (FDS) yang dirangkai dengan Kongres AMAN ke-VI pada bulan Oktober 2022 mendatang, kata Bupati Jayapura, pihaknya juga berharap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) hadir sekaligus membuka dua kegiatan tersebut.

"Untuk itu, kita berharap presiden akan hadir sekaligus membuka dua acara tersebut," cetus Mathius ketika dikonfirmasi wartawan usai menerima kunjungan kerja Direktur Industri Musik, Film dan Animasi Kemenparekraf/Baparekraf RI, Amin Abdullah, di The Hele Yo Cafe, Kampung Sereh Tua, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis 14 April 2022 malam.

"Karena ini acara yang spektakuler, dan itu bisa mempersatukan semua kekuatan, semua kebudayaan dan juga semua keunggulan-keunggulan yang dimiliki di seluruh Nusantara," kata Bupati Jayapura dua periode tersebut.

Menurut pria yang juga pencetus Kebangkitan Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura itu, bahwa event yang nantinya akan dilakukan di Kabupaten Jayapura itu ada beberapa kegiatan sekaligus.

"Yakni, ada Kongres AMAN ke-VI di Wilayah Adat Tabi, Festifal Danau Sentani dan sekaligus memperingati 9 tahun kebangkitan masyarakat adat (KMA) di Kabupaten Jayapura," ujarnya.(DiskominfoJayapura)

Olly Dondokambey dan Steven Kandouw Ajak Putra Putri Sulut Daftar di Sekolah Kedinasan

Posted: 14 Apr 2022 11:38 PM PDT

Olly Dondokambey dan Steven Kandouw Ajak Putra Putri Sulut Daftar di Sekolah Kedinasan.lelemuku.com.jpg

MANADO, LELEMUKU.COM – Pemerintah RI melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) resmi membuka Pendaftaran Sekolah Kedinasan Dibawah Kementerian dan Lembaga Negara Tahun 2022, Sabtu (9/4/2022).

Terkait hal tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw lewat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut mengajak putra-putri Sulut untuk ikut mendaftarkan diri.

"Pak Gubernur dan Pak Wagub menugaskan kami untuk mensosialisasikan terkait pembukaan pendaftaran 8 Sekolah Kedinasan secara meluas bersama Dinas Pendidikan Daerah untuk menginformasikan ke sekolah-sekolah dan diteruskan kepada para peserta didik," ujar Kepala BKD Sulut Clay Dondokambey.

Dirinya mengungkapkan, dengan mengusung tagar #marijobadaftar, Gubernur Olly dan Wagub berharap bisa banyak putra putri Sulut yang diterima sehingga dapat mengenyam ilmu di sekolah kedinasan, yang selama pendidikannya tidak dipungut biaya alias gratis.

Diketahui, kedelapan Sekolah Kedinasan dibawah Kementerian dan Lembaga Negara yaitu; Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN), Kementerian Dalam Negeri; Politeknik Keuangan Negera STAN, Kementerian Keuangan; Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), Kementerian Perhubungan; Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim), Kementerian Hukum dan HAM; Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN),Badan Intelijen Negara; Politeknik Statistika (STIS), Badan Pusat Statistik; Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN), Badan Siber dan Sandi Negara; dan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (STMKG), BMKG.

Adapun pendaftaran dapat diakses oleh para peserta melalui portal http://dikdin.bkn.go.id pada tanggal 9 - 30 April 2022, yang mana pendaftaran terakhir akan diterima maksimal pukul 23.59 WIB. Sedangkan untuk informasi mengenai syarat dan ketentuan dari masing-masing sekolah kedinasan, dapat dilihat pada https://dikdin.bkn.go.id/daftarInstansi.

Terakhir, peserta dapat mempelajari ketentuan mengenai seleksi sekolah kedinasan yang tertera pada PermenPANRB No. 20/2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga. (dkipssulut)

Asiano Gamy Kawatu Buka Rapat Evaluasi Koordinasi Dokumen PPKD di Sulawesi Utara

Posted: 14 Apr 2022 11:34 PM PDT

Asiano Gamy Kawatu Buka Rapat Evaluasi Koordinasi Dokumen PPKD di Sulawesi Utara.lelemuku.com.jpg

MANADO, LELEMUKU.COM – Sekdaprov Sulawesi Utara Asiano Gamy Kawatu membuka Rapat Evaluasi dan Koordinasi Dokumen PPKD Kabupaten dan Kota yang digelar oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sulut di Ruang Mepalose Kantor Gubernur, Rabu (13/4/2022).

Dalam arahannya, Sekdaprov Kawatu mengungkapkan bahwa Sulawesi Utara sesungguhnya kaya dengan budaya. Menurutnya, seluruh kabupaten/kota yang ada di Sulut memiliki keragaman budaya.

"Kalau keanekaragaman budaya ini kita bawa kemana-mana maka pasti kita akan lebih dikenal, dan kebudayaan itu akan memperkuat rasa toleransi, persatuan dan kesatuan," ujar Sekdaprov.

Dirinya menjelaskan, kebudayaan dapat menjadi pendorong bagi manusia dalam menyongsong masa depan yang lebik baik.

"Kebudayaan itu juga yang mendorong kelak untuk kita mencapai hal-hal yang lebih baik kedepannya," katanya.

"Karena alas dari kehidupan setiap manusia tidak lain tidak bukan adalah kebudayaan itu sendiri," pungkasnya.

Selain memberikan arahan, Sekdaprov turut menyaksikan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara Provinsi dengan Kabupaten dan Kota Tentang Program Kegiatan Tahun 2023.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kadis Kebudayaan Sulut Jani Lucas, serta para pejabat terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Sulut maupun pemerintah kabupaten/kota se-Sulut. (dkipssulut).

Olly Dondokambey Lantik Dewan Pengurus Perempuan-Perempuan Tanah Minahasa (P2TM) Periode 2021-2026

Posted: 14 Apr 2022 11:30 PM PDT

Olly Dondokambey Lantik Dewan Pengurus Perempuan-Perempuan Tanah Minahasa (P2TM) Periode 2021-2026.lelemuku.com.jpg

MANADO, LELEMUKU.COM – Gubernur Sulawesi Utara sekaligus Olly Dondokambey mengukuhkan dan melantik Dewan Pengurus Perempuan-Perempuan Tanah Minahasa (P2TM) Periode 2021-2026 yang diketuai oleh Heny Korah- Langi, di Aula Mapalus Kantor Gubernur, Senin (11/4/2022).

Dalam sambutannya, Gubernur Olly Dondokambey yang juga bertindak selaku Dewan Kehormatan P2TM mengharapkan agar para pengurus P2TM yang dilantik dapat melaksanakan setiap kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai tugas yang dipercayakan.

Olehnya, pengurus P2TM diminta untuk sepenuhnya mendukung program-program bidang sosial serta yang berkaitan dengan pembangunan karakter perempuan-perempuan di Sulawesi Utara.

"Atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih atas peran serta P2TM sangat terasa, karena terlibat secara langsung dalam membangun sarana prasarana pembangunan khususnya di Sulawesi Utara," ujar Gubernur Olly.

Menurutnya, sekalipun berada dalam masa pandemi Covid-19, realita bahwa angka pertumbuhan ekonomi Sulut masih bisa tumbuh tidaklah lepas dari peran para perempuan. Diketahui, pada masa awal pandemi, angka pertumbuhan ekonomi Sulut terpuruk di angka -0,5%, namun bisa diperbaiki hingga mampu tumbuh 4,7% di akhir tahun 2021, peringkat ketiga se-Indonesia.

"Peran perempuan pada saat ini tidak bisa dipungkiri, karena kita tahu persis yang menopang ekonomi Sulut saat ini adalah juga dari kaum perempuan," tuturnya.

Gubernur mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara yang selama masa pandemi ini ditopang utamanya oleh sektor pertanian. Dikatakannya, produksi komoditi pertanian dan hortikultura sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Sulut.

"Rata-rata kalau kita jalan-jalan ke Mondoinding, ke Tompaso, bisa dilihat bahwa para ibu yang menjalankan fungsi mereka untuk menopang jalannya perekonomi lewat kegiatan bertani ataupun berkebun," ucapnya.

"Untuk itu, sekali lagi Saya ucapkan terimakasih atas peranan yang telah ibu-ibu berikan, seraya mengharapkan kiranya apa yang menjadi cita-cita dibentuknya P2TM baik yang ada di pusat maupun daerah dapat terlaksana dengan baik, sehingga mampu mendorong perempuan Indonesia yang lebih hebat lagi," pungkasnya.

Hadir Sekdaprov Sulut Asiano Gamy Kawatu, Asisten II Setdaprov Sulut Praseno Hadi, dan sejumlah Pejabat Tinggi Pratama lingkup Pemprov Sulut. Turut pula Dewan Pembina dan Pertimbangan, Adelina Mangindaan-Tumbuan dan Detje Sarundajang-Tambuwun, jajaran pengurus dan anggota P2TM yang hadir secara langsung maupun virtual. (dkipssulut).

Pengawasan Ketat Rikmin Awal Pabanrim Polresta Jayapura Kota

Posted: 14 Apr 2022 11:25 PM PDT

Pengawasan Ketat Rikmin Awal Pabanrim Polresta Jayapura Kota.lelemuku.com.jpg

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemeriksaan Administrasi Awal penerimaan Bintara Polri TA.2022 oleh Pabanrim Polresta Jayapura Kota masuki hari Ke-3 bertempat di Aula Gedung Elshama Numbery SPN Polda Papua.

Dalam pelaksanaanya giat tersebut diselenggarakan oleh Bag SDM Polresta Jayapura Kota dan diawasi oleh Kasiwas Iptu Ato Mursyanto dan Kasi Propam Ipda Arman, S.H.

Kasiwas Polresta Jayapura Kota Iptu Ato mengatakan, pihaknya hadir bersama Sipropam untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap jalannya pemeriksaan administrasi awal dan kelengkapan berkas setiap peserta.

Ia pun menyampaikan kepada setiap panitia disetiap tahapan untuk tetap memberikan pelayanan sesuai S.O.P yang telah ditetapkan. "Aturan yang dibuat silahkan diikuti dan diindahkan. Kami berusaha memaksimalkan pelayanan kepada setiap peserta dibawah kendali pengawasan," pungkasnya.

Lebih lanjut kata Iptu Ato, jalannya ritme pemeriksaan administrasi dan pemberkasan disetiap tahapan sudah berjalan baik dan sesuai prosedur.

"Memang bagi mereka yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan dikategorikan gugur sempat datang bersama orang tua atau walinya untuk mengkonfirmasi alasan peserta tersebut dinyatakan TMS, namun setelah dijelaskan akhirnya dapat dimengerti," ujarnya.

Ditempat terpisah, Kasi Propam Polresta Jayapura Kota Ipda Arman, S.H juga menegaskan, kehadiran pihaknya untuk mengawasi kinerja Panitia guna meniadakan segala bentuk kecurangan yang dimungkinkan bisa terjadi.

"Pelaksanaan perekrutan yang sedang berjalan harus terus diikuti dan dilakukan pengawasan ketat guna meminimalisir terjadinya pelanggaran. Kami hanya melaksanakan giat verifikasi dan pemeriksaan administrasi awal serta pemberkasan, sementara untuk tahapan selanjutnya seperti pemeriksaan kesehatan, Jasmani, akademik, dan psikologi akan dilanjutkan oleh Panitia Daerah dalam hal ini SDM Polda Papua," tandasnya.(HumasPolrestaJayapura)

Pemkot Ambon dan Stakholder Gelar Acara Rembuk Kerjasama Turunkan Stunting

Posted: 14 Apr 2022 11:22 PM PDT

Pemkot Ambon dan Stakholder Gelar Acara Rembuk Kerjasama Turunkan Stunting.lelemuku.com.jpg

AMBON, LELEMUKU.COM – Upaya menurunkan angka prevalensi stunting di Kota Ambon memerlukan kerjasama secara konvergen dan integratif mulai dari seluruh OPD, Camat, Kades/Negeri/Lurah, para organisasi profesi, pelaku usaha hingga elemen masyarakat.

Demikian disampaikan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Asisten I Sekretaris Kota Ambon, Elkyopas Silooy dalam Acara Rembuk Stunting Tingkat Kota Ambon Tahun 2022, Kamis (14/4/2022) di Hotel Marina.

"Tugas menurunkan angka stunting bukan hanya tupoksi jajaran BKKBN atau satu individu semata tetapi diperlukan suatu kesatuan yang terintegrasi," ujarnya.

Disampaikan, seluruh rangaian kegiatan percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, tematik dan spasial  serta mengedepankan  kualitas pelaksaaan melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi diantara seluruh Desa/Negeri/Kelurahan dan seluruh mitra kerja serta pemangku kepentingan.

"Hasilnya pada tahun 2020 dinas Kesehatan Kota Ambon melakukan verifiasi terhadap 15.985  anak pada 12 Lokus dan tercatat ada 1.407 anak mengalami stunting dengan prevalensi sebesar 8,8 persen. Di tahun 2021, verifikasi dilakukan terhadap 11.045 anak dan tercatat 917 anak stunting dengan pervalensi sebesar 8,3 persen," bebernya.

Sementara itu, di tahun 2022, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon telah menetapkan 38 desa/negeri/kelurahan sebagai lokus stunting dengan verifikasi tterhadap 13.122 anak dan tercatat 600 anak stuntung dengan prevalensi 4,6 persen.

"untuk dapat menurunkan angka stunting ini maka komitmen kita semua menjadi sangat penting," tutupnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, J.W Patty mengungkapkan Kegiatan Rembung Stunting yang dilaksanakan sebagai langkah strategis dalam  membangun komitmen dan menentukan arah untuk penurunan angka stunting di Kota Ambon.

"Semuanya dilakukan untuk target penurunan angka prevalensi stunting secara nasional menjadi 14 persen di tahun 2024, sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting serta memenuhi Tujuan Pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SGDs)" tandasnya.

Kegiatan Rembuk Stunting Tingkat Kota Ambon Tahun 2022, dihadiri Perwakilan BKKBN Maluku, Para Pimpinan OPD, Camat/Kades, Lurah, Tim Penggerak PKK Kota Ambon, serta para kader posyandu dan KB yang juga melakukan penandatanganan komitmen bersama. (diskominfoambon)

 

Polisi Tangani Kasus Pencurian Disertai Kekerasan di Jalan Pembangunan Merauke

Posted: 14 Apr 2022 11:09 PM PDT

Polisi Tangani Kasus Pencurian Disertai Kekerasan di Jalan Pembangunan Merauke.lelemuku.com.jpg

 MERAUKE, LELEMUKU.COM – Kepala Kepolisian Resort Merauke AKBP Ir. Untung Sangaji, M.Hum melalui Kasie Humas Polres Merauke Iptu Bambang Sutrisno membenarkan kemarin telah terjadi kasus pencurian dengan kekerasan dan sudah ditangani oleh pihak Polres Merauke. Rabu (13/4/2022).

Dikatakan Kasie humas bahwa tepatnya kejadiannya pada hari Senin (11/4) sekitar pukul 23.30 Wit bertempat didepan rumah jalan pembangunan Merauke, dengan korban atas nama inisial ZH, 51 Tahun, Ibu rumah tangga.

"Dijelaskan kronologis kejadiannya dimana korban sedang duduk didepan rumah menjaga kios sambil memegang HP untuk menghubungi anak korban, namun korban kaget pelaku sudah dibelakang pelapor/korban langsung merampas HP Vivo y121 warna biru dari tangan korban, kemudian pelaku melarikan diri menggunakan motor bersama teman pelaku," ungkapnya.

Lanjutnya, Akibat kasus pencurian dengan kekerasan tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2 juta lebih, kemudian korban merasa dirugikan atas kejadian tersebut sehingga datang melapor ke spkt Polres Merauke guna proses lebih lanjut.

Akhirnya di himbau kepada warga Merauke agar lebih berhati hati dan waspada terhadap kasus pencurian yang terjadi di Merauke, jadilah Polisi bagi dirimu sendiri.(HumasPolresMerauke)

Riduwan Panggil Pertamina Klarifikasi Masalah Antrian BBM di Merauke

Posted: 14 Apr 2022 11:08 PM PDT

Riduwan Panggil Pertamina Klarifikasi Masalah Antrian BBM di Merauke.lelemuku.com.jpg

MERAUKE, LELEMUKU.COM - Wakil Bupati Merauke H. Riduwan berencana akan memanggil pihak Pertamina untuk mengklarifikasi dan menyampaikan data terkait kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk wilayah setempat.

Rencana pemanggilan ini sebagai tindaklanjut catatan yang disampaikan Ketua DPRD Merauke, Benny Latumahin terkait antrian BBM yang dianggap belum berakhir di Kota Merauke yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Pembahasan dan Penetapan Raperda Non-APBD Kabupaten Merauke TA 2022.

"Kami akan panggil pihak Pertamina untuk koordinasi, kira-kira apa masalahnya dan bagaimana solusinya," ujar Wabup usai Rapat Paripurna di DPRD setempat, Selasa (12/4/2022)

Dirinya mengakui bahwa antrian BBM jenis solar dan pertalite masih saja terjadi dari tahun ke tahun, dan belum ada solusi untuk mengatasi persoalan tersebut.

Selaku wakil pimpinan daerah, H. Riduwan memastikan akan memanggil Pertamina dan pihak terkait lainnya untuk menjawab keluhan masyarakat atau keluhan konsumen di wilayah itu.(DiskominfoMerauke)

DPRP Serahkan Aspirasi Rakyat Terkait Pemekaran Wilayah Papua ke DPR RI

Posted: 14 Apr 2022 10:59 PM PDT

DPRP Serahkan Aspirasi Rakyat Terkait Pemekaran Wilayah Papua ke DPR RI.lelemuku.com.jpg

JAKARTA PUSAT, LELEMUKU.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR Papua) secara resmi telah menyerahkan seluruh aspirasi rakyat Papua terkait pemekaran wilayah atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) provinsi di Papua kepada DPR RI melalui Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Rabu, (13/04/2022).

"Hari ini DPR Papua secara kelembagaan telah menyerahkan seluruh aspirasi rakyat Papua terkait rencana pemekaran wilayah atau pembentukan Daerah Otonom baru (DOB) provinsi di Tanah Papua kepada DPR RI melalui Badan Legislasi DPR RI yang memiliki hak inisiatif mendorong pembentukan Rancangan Undang – Undang (RUU) Pemekaran Wilayah Papua," tegas Wakil Ketua III DPRP Yulianus Rumbairusy, S.Sos,MM kepada Humas DPRP usia memimpin pertemuan Tim DPRD dengan Badan Legislasi DPR RI, Rabu, (13/03/2022)

Dikatakan Rumbairusy bahwa penyerahan aspirasi rakyat Papua ke DPR RI ini merupakan tindaklanjut dari hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRP yang dilaksanakan pada Jumat, (8/04/2022) dan aspirasi yang diserahkan ke DPR RI tidak saja aspirasi rakyat yang kontra pemekaran wilayah Papua tetapi aspirasi rakyat yang pro pemekaran wilayah Papua.

"Pertemuan DPRP dan DPR RI dalam rangka penyerahan aspirasi rakyat ini merupakan tindaklanjut dari keputusan Badan Musyawarah hari jumat pekan lalu, dan aspirasi yang tadi diserahkan tidak saja aspirasi penolakan pembentukan DOB provinsi di Papua tetapi juga aspirasi rakyat yang meminta pemekaran. Jadi intinya semua aspirasi dari seluruh elemen masyarakat terkait pemekaran wilayah Papua, yang selama ini telah disampaikan ke DPR Papua, baik yang diterima langsung oleh DPR Papua melalui Komisi I DPRP ataupun aspirasi yang diterima langsung  Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan, seperti aspirasi yang diterima Ketua DPRP beberapa waktu lalu Lingkaran Abepura Kota Jayapura maupun aspirasi yang diterima oleh beberapa Anggota DPRP di Expo Waena Kota Jayapura serta bahkan aspirasi yang mendukung pemekaran, baik dari komponen Masyarakat Papua Selatan, Tabi – Saireri dan lainnya," ujarnya.

Lebih jauh dikatakan Politisi PAN Papua ini bahwa seluruh aspirasi yang diserahkan ke DPR RI adalah murni aspirasi rakyat, DPRP hanya membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua DPRP terkait penyerahan aspirasi rakyat Papua yang disertai dengan dokumen aspirasi rakyat.

"Kita sama sekali tidak melakukan perubahan  atau tambah kurang kalimat dari semua aspirasi rakyat yang telah  diserahkan ke DPRP. Kita cuma rapihkan dan DPRP secara kelembagaan membuat surat pengantar dan ditandatangani oleh Ketua DPRP terkait penyerahan aspirasi rakyat yang disertai lampiran dokumen aspirasi. Dan mayoritas lampiran dokumen aspirasi yang diserahkan ke DPR RI, selain aspirasi penolakan pemekaran wilayah Papua atau pembentukan DOB provinsi di Papua,tetapi juga aspirasi dari masyarakat Papua Selatan dan  Tabi – Saireri yang meminta atau mendukung pemekaran wilayah," ungkapnya.

Tim DPR Papua yang dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRP Yulianus Rumbairusy,S.Sos.,MM ketika menyampaikan aspirasi rakyat Papua kepada Badan Legislasi DPR RI di ruang Rapat DPR RI Gedung Nusantara II Senayan Jakarta.

Ditanya soal apakah langkah DPR Papua hanya sebatas sampai menyerahkan  aspirasi rakyat ke DPR RI saja ataukah ada langkah lain yang akan dilakukan oleh DPRP dalam mengawal aspirasi rakyat Papua, mengingat proses dan tahapan pembahasan Rancangan Undang – Undang (RUU) Pemekaran Wilayah Papua tengah berjalan bahkan RUU Pemekaran Wilayah Papua telah ditetapkan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar selasa, (12/4/2022).

"Tentu tidak hanya sampai disini saja, DPRP akan tetap  mengawal aspirasi rakyat Papua dan jika dimungkinkan kita akan bertemu dengan Komisi II DPR RI yang dengan hak inisiatif mendorong pembentukan RUU Pemekaran Wilayah Papua. Saya pikir perlu kami sampai disini bahwa dalam proses pembentukan sebuah undang – undang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tentu ada beberapa proses dan tahapan yang harus dilewati sebelum sebuah RUU itu disahkan menjadi UU. Kemarin DPR RI melalui Rapat Paripurna telah menetapkan RUU Pemekaran Wilayah Papua menjadi RUU Inisiatif DPR RI dan tentunya masih ada beberapa tahapan yang harus lalui, seperti pembahasan bersama pemerintah pusat bahkan pemerintah dan rakyat Papua juga akan diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat terkait RUU pemekaran wilayah Papua. Untuk itu,  setelah penyerahan aspirasi ke DPR RI, tentu kami akan laporkan dan bahas dalam rapat – rapat untuk bersepakat menentukan langkah DPRP selanjutnya, seperti bertemu dengan pihak pemerintah misalnya bertemu kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun kementerian atau lembaga lainnya yang terkait dengan pembahasan DOB," pungkasnya

Adapun sejumlah aspirasi rakyat Papua terkait pemekaran wilayah Papua yang diserahkan DPRP kepada DPR RI antara lain :

(1) Aspirasi Masyarakat Papua diwilayah Lapago sebagaimana tertuang dalam Surat DPRD Kabupaten Jayawijaya Nomor : 170/019/DPRD-JWY/2022  tanggal 10 Maret 2022 perihal penyampaian dan rekomendasi terhadap aspirasi masyarakat Papua di wilayah Lapago Provinsi Papua kepada DPR Papua berikut pengantar "Pernyataan Sikap Rakyat Papua Di Wilayah Lapago".

(2) Surat Pengantar DPRD Kabupaten Paniai Nomor : 124.2/06/PIM-DPRD/KAB-PANIAI/III/2022 tanggal, 16 Maret 2022, kepada DPR Papua terkait tindak lanjut dari laporan kerja Panitia Khusus (PANSUS) DPRD Kabupaten Paniai atas penyampaian aspirasi melalui "Pernyataan Sikap Front Persatuan Rakyat (FOPERA) Paniai", salah satunya tentang Penolakan Daerah Otonom Baru (DOB)  diatas tanah Papua.

(3) Aspirasi dari Himpunan Alumni Se-Jawa, Bali Dan Sumatera (HA-JABASU) di Yahukimo Papua, Nomor : 01/HA-JABASU/2022 tanggal, 22 Maret 2022, tentang Aksi penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dillasanakan pada tanggal 15 Maret 2022 di Yahukimo.

(4) Pernyataan Sikap Rakyat Papua Wilayah Lapago Kabupaten Lani Jaya tanggal 28 Maret 2022 yang disampaikan kepada DPR Papua, salah satu sikapnya dengan tegas menolak dan membatalkan rencana pemekaran Daerah Otonomi Bari (DOB) Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

(5)Pernyataan Sikap Petisi Rakyat Papua (PRP) tanggal 1 April 2022 kepada DPR Papua yang salah satunya menyatakan dengan tegas "Menghentikan Rencana Pemekaran Provinsi di Tanah Papua".

(6) Aspirasi Keluarga Besar Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cenderawasih tentang Pernyataan Sikap Solidaritas Mahasiswa Bersama Rakyat Papua Tolak Daerah Otonom Baru (DOB).

(7) Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor : 170/019/DPRD-JWY/2022 tanggal 6 April 2022 perihal Peyampaian Aspiras/Pernyataan Sikap West Papua Council ULMWP dan Pernyataan Sikap Pemuda, Mahasiswa dan Rakyat Bangsa Papua di West Papua tanggal 5 April 2022.

(8) Aspirasi Tokoh Pemuda, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama dan Forum Komunikasi Antar Daerah Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan yang dalam penyampaian aspirasi ke DPR Papua didampingi oleh Anggota DPR Papua Dapil VII dan Anggota MRP Dapeng Anim Ha tentang Naskah Akademik Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Dokumen Persyaratan Administratif Papua Selatan dan Kajian Penentuan Ibu Kota Provinsi Papua Selatan.

(9) Surat Pemuda Wilayah Adat Saireri tanggal 24 November 2021 perihal penyampaian Aspirasi DOB Saireri dengan lampiran Naskah Deklarasi Pemuda Wilayah Saireri pada Peringatan HUT Sumpah Pemuda ke-93 Tahun 2021 dan Saireri Masa Depan Indonesia di Papua yang pada penyampaiannya ke DPR Papua didampingi Bupati, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Saireri, sebagaimana terlampir.

(10) Aspirasi Tim Pemekaran Wilayah adat Tabi – Saireri yang disampaikan oleh para Pimpinan Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan dan Pemuda wilayah Tabi – Saireri kepada DPR Papua. (HumasDPRP)

Mathius Awoitauw Buka Musrenbang Penyusunan RKPD Jayapura Tahun 2023

Posted: 14 Apr 2022 10:25 PM PDT

Mathius Awoitauw Buka Musrenbang Penyusunan RKPD Jayapura Tahun 2023.lelemuku.com.jpg

SENTANI, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2023.

Musrenbang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (11/4/2022) Selain penyusunan RKPD tahun rencana 2023, juga dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2023.

Musrenbang dengan tema pemberdayaan masyarakat adat dengan didukung oleh perbaikan kualitas manusia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat ini, dibuka oleh Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., dengan cara menabuh Tifa.

Disaksikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura Parson Horota dan perwakilan dari Bappeda Provinsi Papua.

Serta dihadiri Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus W. A. Maclarimboen, Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo, Ketua FKUB Kabupaten Jayapura Pdt. Alberth Yoku, Sekda Kabupaten Jayapura Dra. Hanna S. Hikoyabi.

Dan, para Asisten Setda Kabupaten Jayapura, para pimpinan OPD di lingkup Pemkab Jayapura, Kepala-kepala Distrik, pimpinan perbankan, pimpinan BUMN/BUMD, Kepala-kepala Kampung/Kelurahan se-kabupaten Jayapura dan tamu undangan.

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengatakan Musrenbang ini adalah tahun terakhir pada periode kedua di masa kepemimpinannya bersama Giri Wijayantoro.

Musrenbang ini adalah Musrenbang RKPD 2023, kalau periode saya sampai di 2022. Karena Pilkada nya 2024. Jadi, di masa transisi ini rencana kerja pemerintahnya sudah ditetapkan untuk tiga tahun saja sampai nanti ada definitif.

"Sehingga setiap tahun buat rencana kerja pemerintah dalam bentuk Musrenbang seperti ini," jelas Mathius Awoitauw ketika dikonfirmasi wartawan usai pembukaan Musrenbang RKPD 2023, Senin (11/4/2022).

Mathius berharap Musrenbang ini berjalan baik dan lancar, serta akan ditindaklanjuti sehingga pembangunan ke depan bisa lebih baik untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Jayapura.

"Kami berharap keberlanjutan dari program-program yang ada ini, juga kaitannya dengan rencana kerja jangka panjang 2025 itu terus dipertajam di dalam masa transisi tiga tahun ke depan," paparnya.

Maka itu, kami berharap Musrenbang ini bisa mempertajam ke arah situ. Apalagi Otsus ini kan memberikan dukungan dari berbagai kebijakan yang sangat besar.

Karena itu, kami sudah berikan kontribusi-kontribusi besar kepada pemerintah pusat bagaimana Otsus ini benar-benar bisa berbasis masyarakat adat dan juga masyarakat di kampung-kampung.

"Sehingga kita harus percepat realisasi implementasinya dari regulasi tersebut," harap Mathius Awoitauw menambahkan.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura Parson Horota mengatakan, pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2023 diharapkan dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder pembangunan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Serta, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RKPD tahun 2023 yakni, sebagai pedoman dalam penyusunan Renja tahun 2023.

Lanjutnya, sejalan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD Kabupaten Jayapura tahun 2023 diharuskan mengacu pada dokumen RPM Nasional, rencana induk percepatan Provinsi Papua (RIP3), RPJMD Provinsi Papua, yang selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Jayapura tahun 2023.

Terutama di lihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2023. Serta, sejumlah dasar hukum pelaksanaannya.

Maksud diadakannya Musrenbang ini adalah penyampaian isu-isu strategis daerah, serta arah kebijakan sebagai salah satu panduan dalam menyamakan persepsi dan pemahaman bersama tentang pedoman pembangunan tahun 2023.

"Sedangkan pelaksanaan Musrenbang ini bertujuan untuk penyepakatan analisa permasalahan dan isu strategis, yang kemudian akan dituangkan ke dalam penandatanganan berita acara kesepakatan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Jayapura tahun 2023," jelas Parson.

"Pada pelaksanaan Musrenbang ini, juga akan dibahas perencanaan otonomi khusus tahun 2023 sebagai bagian yang tidak terlepaskan dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan di tahun 2023," kata mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura tersebut.

Untuk diketahui, hasil Musrenbang tingkat distrik yang dilakukan per wilayah itu telah diperoleh hasil pembahasan per wilayah pembangunan sebanyak 655 usulan yang diperoleh dari wilayah pembangunan satu sebanyak 182 usulan, wilayah pembangunan dua sebanyak 75 usulan, wilayah pembangunan tiga sebanyak 132 usulan dan wilayah pembangunan empat sebanyak 266 usulan. (infopubik)

Parson Horota Ungkap Tujuan Bappeda Kabupaten Jayapura Gelar Musrenbang RKPD 2023

Posted: 14 Apr 2022 10:25 PM PDT

Parson Horota Ungkap Tujuan Bappeda Kabupaten Jayapura Gelar Musrenbang RKPD 2023.lelemuku.com.jpg

SENTANI, LELEMUKU.COM-   Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada Senin (11/4/2022) menyelenggarakan Musrenbang RKPD untuk tahun 2023.

Gelaran Musrenbang RKPD ini dilaksanakan dalam rangka penyelarasan program, kegiatan dan subkegiatan dari masing-masing perangkat daerah dengan hasil Musrenbang RKPD di tingkat distrik yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Termasuk penyelarasan dengan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Jayapura dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Jayapura untuk Tahun Anggaran 2023.

Demikian dikatakan Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura, Parson Horota, saat dikonfirmasi wartawan media online ini, di Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Minggu (10/4/2022).

Memang untuk Musrenbang RKPD 2023 yang kita laksanakan di tahun 2022 ini, coba kita rubah format untuk Musrenbang di tingkat distrik. Yang mana, dulunya Musrenbang tingkat distrik itu dilakukan masing-masing distrik.

Namun untuk tahun 2022 ini, kita kumpulkan masing-masing distrik itu per wilayah pembangunan. Kenapa begitu, karena ada distrik satu dan lainnya mempunyai karakteristik yang sama. Misalnya, distrik yang ada di wilayah pembangunan satu itu punya karakteristik dan arah yang sama," jelas Parson Horota.

Sehingga kita coba lihat, lalu untuk mengetahui usulan-usulan distrik dari satu wilayah pembangunan itu apa saja yang diusulkan.

"Kemudian, yang kedua adalah bagaimana bisa menghubungkan dua distrik atau beberapa kampung dalam satu distrik, itulah yang kita coba lakukan Musrenbang RKPD di tingkat distrik dengan membagi per wilayah pembangunan," jelasnya menambahkan.

Untuk kegiatan Bappeda Kabupaten Jayapura di hari Senin, 11 April 2022, kata Parson, adalah kegiatan Musrenbang RKPD 2023 yang dibahas atau dilakukan di tahun 2022.

Besok itu kami lakukan Musrenbang RKPD tahun anggaran 2023, yang kita lakukan di tahun 2022. Musrenbang RKPD 2023 ini dalam rangka mensinkronkan hasil Musrenbang di tingkat distrik yang telah dilakukan sebelumnya dengan cara membagi per wilayah.

"Sehingga usulan-usulan dari 19 distrik di empat wilayah pembangunan itu coba di rangkum dengan masing-masing bidang seperti infrastruktur, ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan itu kita rangkumkan semuanya," kata mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura.

Sehingga apa yang menjadi kebutuhan setiap distrik di wilayahnya itu dapat tercover dengan baik. Sekaligus juga kita siapkan dokumen RKPD untuk tahun rencana 2023, karena dokumen ini rencananya akan dikerjakan oleh karateker (Bupati Jayapura). (infopublik)

Mathius Awoitauw Minta Keaslian Kampung Adat di Jayapura Tetap Dijaga

Posted: 14 Apr 2022 09:25 PM PDT


SENTANI, LELEMUKU.COM -   Bupati Jayapura, Papua Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., menghadiri sekaligus memberikan arahan pada kegiatan Sosialisasi Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Pemerintah Kampung Adat di 14 Kampung Adat.

Dan Sosialisasi Program Kerja PKK di Kampung Adat, yang berlangsung di Hotel Horex, Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (11/4/2022).

Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pemkab Jayapura melalui Bagian Pemerintah Kampung dan Pemerintah Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura itu, juga dihadiri oleh Kepala DPMK Kabupaten Jayapura Elisa Yarusabra, Ketua TP PKK Kabupaten Jayapura Ny. Magdalena Luturmas Awoitauw, S.Pd..

Kepala Bagian Pemerintah Kampung dan Pemerintah Kampung Adat Setda Kabupaten Jayapura Juno Marbase, para kepala kampung dan juga para Ondofolo, serta istri dari para Ondofolo yang notabene sebagai Ketua PKK di tingkat Kampung Adat yang ada di 14 Kampung Adat.

Dalam sambutannya, Bupati Mathius mengatakan, kampung adat adalah benar-benar lembaga yang asli dan patut untuk dipertahankan sebagai milik masyarata adat di kampung-kampung.

Ditegaskannya, keaslian kampung adat hendaknya tetap dijaga keasliannya dengan sedikitpun tidak boleh ditambah atau dikurangi.

Dengan demikian, pemerintahan ini bisa menjadi salah satu bentuk yang terus didorong. Supaya ke depan mungkin system pemerintahan kampung adat ini berlaku di daerah lainnya dalam negara ini.

Menurut Mathius, keaslian pemerintahan kampung adat ini hampir sama dengan organisasi pemerintahan setingkat apapun, karena kampung adat memiliki sistem, sturktur, fungsi dan tugas serta mempunyai wilayah.

Sehingga kampung adat mampu berdiri eksis sebagai sebuah organisasi resmi yang dapat membangun kampung, sekaligus turut mensejahterakan warganya.

Kendati kedua-duanya baik kampung adat dan kampung modern beupaya membangun kampung tetapi tetap saja kampung adat dan kampung modern memiliki perbedaan. Perbedaan terletak pada system, struktur, tugas dan fungsi serta hal-hal tekhnis lainnya.

Jadi kampung adat ini ke depan kita harus terus benahi, terus kita kembangkan. Sebab, ini bukan maunya Pemerintah Kabupaten Jayapura, tetapi sebenarnya kampung adat ini adalah perintah Undang-Undang yakni, UU Nomor 6 Tahun 2014.

"Dengan adanya perintah tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Jayapura harus membentuk tim kajian atau tim verifiksi untuk memastikan ada syarat yang harus diikuti," beber Mathius Awoitauw yang pencetus program Kebangkitan Masyarakat Adat (KMA) di Kabupaten Jayapura.

Selain itu, dirinya menambahkan, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah kampung adat di kampung-kampung harus jalan sesuai dengan keasliannya, jangan tambah-tambah atau kurangi.

Jangan juga masyarakat adat dibingunkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendasar.

Ia lihat macam ada ragu-ragu tentang kampung adat. Jangan ragu, kita benar-benar ingin memperhatikan kegerakan membangun kampung, makanya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) ada salah satu bidan yang mengurus tentang adat yaitu, bidan adat.

Selain itu, dibawa Setda kami juga membentuk Bagian Pemerintah Kampung dan Kampung Adat yang diserahi tugas khusus mengurus kampung dan kampung adat.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Jayapura Ny. Magdalena Luturmas Awoitauw, S.Pd., dalam arahannya menyampaikan, bahwa kedepan pihaknya tentu akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk merumuskan tentang struktur, tugas dan fungsi dari PKK kampung adat.

Sebagaimana yang ditemui pihaknya, setelah melakukan telaah kepada PKK kampung modern dan kampung adat maka disimpulkan. Struktur, tugas dan fungsi PKK kampung adat harus diperbaiki.

Untuk perbaikannya dibutuhkan kerjasama antara pihaknya dan pemerintah daerah lewat perangkat daerah tekhnis.

Dirinya menyebutkan, kalau untuk program kerja atau pembangunan dari PKK kampung modern maupun kampung adat tidak ada masalah.

Hanya dalam struktur dan beberapa hal tekhnis lainnya yang perlu mendapat pembenahan, supaya kampung adat dan PKK kampung adat tetap eksis kedepannya.

"Kami berharap agar sebelum belakhirnya masa jabatan, persoalan tentang struktur PKK kampung adat dan sejumlah hal lain bisa dirampungkan oleh instansi teknis," kata Ketua TP PKK Kabupaten Jayapura dua periode ini. (InfoPublik)

Rans Cilegon Lirik Pemain yang Berlaga di Turnamen Sepak Bola Waena Cup II

Posted: 14 Apr 2022 08:25 PM PDT

Rans Cilegon Lirik Pemain yang Berlaga di Turnamen Sepak Bola Waena Cup II.lelemuku.com.jpg

SENTANI, LELEMUKU.COM -   Turnamen Sepak Bola Waena Cup II Tahun 2022 resmi telah berakhir dan menjadi sarana promosi yang baik untuk talenta-talenta muda sepak bola asal Papua.

Buktinya, Rans Cilegon sebagai klub sepakbola profesional yang berhasil promosi ke Liga 1 melirik empat pemain asal tim Papua yang berlaga di Turnamen Sepak Bola Waena Cup II Tahun 2022.

Kami kemarin telah membuat turnamen sepak bola Waena Cup, dan ini turnamen sepak bola Waena Cup yang kedua.

Pada turnamen sepak bola Waena Cup pertama itu banyak membantu tim-tim terutama yang ada di Papua, bahkan sampai ada yang dari luar.

"Di tahun 2022 ini, kami kembali membuat turnamen sepak bola Waena Cup yang kedua dan berturut-turut pak Bupati berpartisipasi menjadi sponsor bagi kami," kata Ketua Panitia Pelaksana Turnamen Sepak Bola Waena Cup II Tahun 2022, Steven R. Hendambo, di Kota Sentani, Senin (11/4/2022).

Hasil dari turnamen ini, ada sekitar empat pemain yang gabung ke Rans Cilegon di Liga 1, juga ada sekitar empat sampai lima orang pemain yang gabung di Waropen.

"Kemudian untuk di Persipura itu nanti hasil dari tim scouting grup turnamen yaitu, top skor dan pemain terbaik itu nanti direkomendasikan ke Persipura maupun ke Persewar Waropen," tambah pria yang akrab disapa Steve.

Selain itu, kata Steve, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan pihak Borneo FC untuk merekomendasikan para pemain asal Tim Papua guna menjalani trial.

"Jadi, ada sekitar delapan pemain usia 18 tahun yang kita rekomendasi ke Borneo FC. Karena kita sudah jalin kerjasama dan selalu komunikasi dengan Borneo FC lewat Direktur Utama Firman Utina itu dan meminta kepada kami panitia turnamen untuk rekomendasi delapan pemain guna mengikuti trial di Borneo FC dalam ajang Elite Pro," katanya.

Untuk itu, Steve mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam hal ini Bupati Jayapura yang telah berturut-turut memberikan bantuan dana kepada pihak panitia turnamen sepak bola Waena Cup I dan II.

Kami juga ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Jayapura yang selalu mensupport kegiatan olahraga khususnya di cabang sepak bola.

"Dan, ke depan kami sangat mengharapkan agar kita bisa berjalan bersama-sama untuk membangun sepak bola usia muda di tanah Papua," ucapnya.

Steve juga mengakui, selama pertandingan di turnamen sepak bola Waena Cup II Tahun 2022, para pemain muda Papua tampil sangat prima dan konsisten.

Sehingga mampu meraih hasil terbaik bagi tim mereka masing-masing dalam ajang turnamen sepak bola antar kecamatan tersebut. (InfoPublik)

Ron DeSantis Tandatangani Larangan Arborsi Kehamilan Pasca 15 Minggu

Posted: 14 Apr 2022 08:16 PM PDT

WASHINGTON,LELEMUKU.COM - Gubernur Florida Ron DeSantis telah menandatangani larangan aborsi bagi kehamilan pasca 15 minggu sehingga menjadi UU negara bagian itu.

Gubernur DeSantis menandatangani produk legislatif itu dalam sebuah konferensi pers pada Kamis. (14/4)

Langkah ini datang di tengah-tengah tekanan yang semakin besar oleh pihak konservatif untuk membatasi aborsi menjelang keputusan Mahkamah Agung yang bisa membatasi akses ke prosedur itu di seluruh negeri.

UU baru ini juga merupakan pukulan besar bagi akses ke aborsi di bagian selatan negara ini, dimana Florida sebelumnya memberi akses lebih mudah dibandingkan tetangga-tetangganya.

Berdasarkan UU yang berlaku sebelumnya, Florida memperbolehkan aborsi hingga janin berumur 24 minggu. (VOA)

Elon Musk Ingin Rubah Twitter Jadi Perusahaan Swasta

Posted: 14 Apr 2022 08:06 PM PDT

WASHINGTON,LELEMUKU.COM - Pebisnis Elon Musk telah menawarkan untuk membeli Twitter. Ia mengatakan raksasa media sosial itu "perlu ditransformasi menjadi perusahaan swasta."

"Saya menanamkan uang di Twitter karena saya yakin akan potensinya sebagai platform untuk kebebasan berpendapat di seluruh dunia, dan saya yakin kebebasan berbicara merupakan hal yang mutlak perlu di dalam sebuah demokrasi," kata Musk dalam tawarannya.

"Tetapi sejak saya membuat investasi itu saya sekarang tahu bahwa perusahaan ini tidak akan berkembang atau berperan dalam fungsi sosialnya dalam bentuk yang sekarang. Twitter perlu diubah menjadi sebuah perusahaan swasta."

Pendiri Tesla dan SpaceX itu sejauh ini merupakan pemegang terbesar saham Twitter, dan memiliki lebih dari 9% perusahaan itu. Sebuah penawaran memperlihatkan dia mengajukan harga $54.20 per saham untuk membeli sisanya.

Harga itu akan menyebabkan Twitter bernilai $43 miliar dan angka itu 38% di atas harga saham pada 1 April, hari perdagangan terakhir sebelum Musk membeli 9% saham Twitter.

"Itu adalah tawaran saya yang terbaik dan final. Kalau tawaran itu tidak diterima, saya perlu mempertimbangkan kembali posisi saya sebagai pemegang saham," kata Musk.

Twitter mengakui adanya penawaran itu dan akan melakukan analisis terhadap proposal Musk dan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk pemegang sahamnya.

Setelah kepemilikan saham Musk yang besar itu dibeberkan, Twitter menawarkannya jabatan di dewan perusahaan itu, tetapi ada persyaratan yang membatasi jumlah saham yang bisa dimiliki Musk.

Setelah tampaknya menerima, Musk kemudian menolak tawaran itu. (VOA)

DPRP dan Pemprov Papua Bahas Penanganan Warga Sipil Akibat Konflik Kemanusiaan

Posted: 14 Apr 2022 07:17 PM PDT

DPRP dan Pemprov Papua Bahas Penanganan Warga Sipil Akibat Konflik Kemanusiaan.lelemuku.com.jpg

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Guna membahas penanganan Konflik Kemanusiaan di Papua maka Komisi I DPR Papua mengelar Rapat Kerja bersama Pemprov Papua. Penanganan pasca konflik kemanusiaan atau konflik sosial ini penting mengingat saat ini sejumlah daerah di Provinsi Papua seperti di Kabupaten Intan Jaya, Nduga dan Puncak, Pegunungan Bintang dan lainnya sementara tengah terjadi konflik yang mengakibatkan warga sipil menjadi korban dan terpaksa mengungsi.

"Untuk penanganan pasca konflik atau bencana kemanusiaan di Papua, Komisi I DPRP sudah sering membahas internal, karena ketika turun pasca terjadinya konflik sosial, sudah ada penanganan – penanganan, namun belum diketahui secara mendetail. Memang ada masukan untuk penanganan pasca konflik sosial atau bencana kemanusiaan itu. Diharapkan ke depannya kita lebih sigap dalam penanganannya, sehingga tadi kita minta penjelasan Pemprov Papua ada penjelasan, selain ada dana atau biaya tak terduga, kira – kira ada sumber – sumber anggaran lain. Tadi sudah disampaikan ada di dinas sosial," tegas Ketua Komisi I DPRP Fernando Jansen Tinal,BA kepada Humas DPRP  usai memimpin Rapat Kerja Komisi I DPRP bersama Pemprov Papua di Hotel Horizon Jayapura, Jumat, (8/4/2022)

Dikatakan Tinal bahwa dalam penanganan konflik kemanusiaan di Provinsi Papua, Komisi I DPR Papua minta agar koordinasi dan komunikasi  antara pemerintah  harus dilakukan secara baik, sehingga agar penanganan jonflik atau pasca konflik sosial / kemanusian dapat terlaksana dengan baik.

"Intinya kejadian di daerah konflik ini merupakan bencana kemanusiaan yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan khusus sehingga harus ada Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, Bupati/ Walikota setempat yang daerahnya terjadi konflik harus  memberikan laporan kepada gubernur atau Pemprov Papua dan membuat status penanganan pasca konflik itu.Misalnya terjadi bencana alam, ada status tanggap darurat. Nah, ketika terjadi bencana kemanusiaan, kami harap pemerintah daerah setempat juga menetapkan statusnya, misalnya status darurat yang tidak bisa dihandel kabupaten itu sendiri sehingga perlu bantuan dari Pemprov Papua, maka tugas bupati harus memberikan laporan kepada gubernur bahwa perlu bantuan untuk penanganannya,"Terangnya

Disingung soal apakah perlu penambahan anggaran untuk penanganan bencana kemanusiaan melalui Biaya Tak Terduga dalam APBD Papua itu? Politisi Golkar Papu ini mengatakan hal itu dilihat terlebih dahulu, sebab APBD sudah ditetapkan.

"Nanti apakah ada di perubahan diperlukan, karena kita juga bisa mengajukan  ke tingkat nasional," ujarnya.

Sebab, kata Tinal, penanganan pasca konflik atau bencana kemanusiaan itu masalah kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan. Termasuk pendidikan dan kesehatan harus diperhatikan, karena biasanya di daerah konflik itu, ada pengungsian.

"Kalau mengungsi di kota terdekat tidak masalah, tapi kalau di daerah konflik, pendidikannya terputus kan kasihan generasi ke depan Papua.

Bahkan, imbuhnya, untuk layanan kesehatan sangat penting terutama ibu dan anak serta trauma healing, sehingga perlu pendampingan terhadap korban atau terdampak konflik.

Sementara itu, Asisten III Sekda Papua Derek Hegemur mengatakan bahwa penanganan konflik kemanusiaan di Papua tetap menjadi focus kerja Pemprov Papua baik bencana alam hingga bencana sosial kemanusiaan seperti masalah pengungsian dibeberapa kabupaten di Papua,

"Pemprov Papua tetap memberikan perhatian dan bantuan.Seperti kejadian di Intan Jaya, Nduga dan Puncak. Bantuan – bantuan dalam Bama itu ada diberikan melalui dinas sosial.Apakah dari volume bantuan itu dinilai masih kurang, itu tetap menjadi perhatian Pemprov Papua,"Ucapnya

Rapat kerja Komisi I DPR Papua bersama Sekda Papua dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRP Fernando J Tinal, BA dan  Sekretaris Komisi I DPRP Feryana Wakerkwa bersama Sekda Papua DR M Ridwan Rumasukun  serta dihaidiri oleh Anggota Komisi I DPRP antara lain Anggota Komisi I DPR Papua, Las Nirigi, Amos Edoway, Elvis Tabuni dan Ferdinando Bokowi serat Asisten III Sekda Papua Derek Hegemur dan Kepala Bappeda Papua, Yohanes Walilo.(HumasDPRP)

Ukraina Akan Melakukan Perang Yang Cukup Lama

Posted: 14 Apr 2022 07:12 PM PDT


WASHINGTON,LELEMUKU.COM - Katedral "Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary" di kota Ternopil, Ukraina barat, penuh umat saat makan siang, seperti hari-hari biasanya sejak Rusia menginvasi Ukraina.

"Katedral penuh dengan orang-orang yang berdoa untuk perdamaian," kata Uskup Agung Vasyl Semeniuk.

Namun, sebagaimana dilaporkan wartawan VOA, Kamis (31/3), uskup Katolik-Yunani itu terdengar seperti seorang pejuang suci: Ia memandang pasukan Vladimir Putin sebagai kejahatan yang harus diatasi sehingga tidak bisa lagi menyerang Ukraina atau lainnya. Perasaan mereka sejalan dengan apa yang ada di benak banyak umatnya.

Meskipun tidak seorangpun menginginkan perang berlangsung lama, kepercayaan diri dan kemarahan yang meningkat atas dampak perang selama berminggu-minggu terhadap Ukraina dengan hilangnya nyawa dan kerusakan luas telah membuat banyak orang Ukraina tidak ingin menyerah pada Rusia untuk mengakhiri pertempuran.

"Kita harus melakukan apa yang harus dilakukan, jika ingin mempertahankan apa yang kita miliki, atau mendapatkan apa yang kita inginkan," kata salah seorang Pastor di keuskupan Semeniuk.

Ia mengharapkan perdamaian tetapi menduga perang ini, bisa berlangsung lama.

Sentimen anti-Rusia semakin kuat. Sekelompok anggota parlemen telah menyusun undang-undang untuk melucuti properti, gereja, dan biara Gereja Ortodoks Ukraina, gereja otonom yang berada di bawah Gereja Ortodoks Rusia dari Patriarkat Moskow.

Lebih dari 150 gereja Ortodoks yang tadinya bernaung di bawah Patriarkat Moskow telah membelot ke Gereja Ortodoks Ukraina yang berbasis di Kyiv. [VOA]

Rusia Merencanakan Rapat Kabinet Tentang Pembahasan Sanksi Barat

Posted: 14 Apr 2022 07:12 PM PDT

 


WASHINGTON,LELEMUKU.COM -  Presiden Rusia Vladimir Putin, pada Kamis (10/3), melangsungkan rapat kabinet untuk membahas tanggapan terhadap sanksi-sanksi Barat dan dampaknya terhadap perekonomian negara.

Berbicara melalui tautan video, Perdana Menteri Mikhail Mishutin mengatakan pemerintah telah menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) tentang "administrasi atau pemerintahan eksternal" jika perusahaan-perusahaan asing menutup operasinya di Rusia.

"Ini perlu, (karena) seperti disarankan oleh kepala pemerintah, untuk memperkenalkan manajemen eksternal dan kemudian mengalihkan perusahaan-perusahaan ini kepada mereka yang ingin bekerja," ujar Putin kepada kabinetnya.

Sanksi-sanksi Barat telah memberi pukulan telak terhadap perekonomian Rusia, memicu anjloknya mata uang rubel, berhenti beroperasinya ratusan bisnis asing dan melesatnya harga kebutuhan. Pada Kamis (10/3), Goldman Sachs mengikuti jejak perusahaan-perusahaan lain yang mengakhiri bisnisnya di Rusia.

Investasi asing yang dibangun selama 30 tahun sejak ambruknya Uni Soviet dan lapangan pekerjaan yang ada kini menuju titik nadir.

Perusahaan-perusahaan besar lain, seperti Volkswagen, Ikea dan Apple telah menghentikan operasi pabrik dan penjualan. Sementara perusahaan energi raksasa seperti BP, Exxon dan Shell mengatakan akan berhenti membeli minyak dan gas Rusia, atau keluar dari kemitraan Rusia.

Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov mengatakan "negara-negara Barat mencoba menimbulkan kekurangan barang impor sehari-hari di negara kita, memaksa penutupan bisnis milik asing yang sukses beroperasi di sini."

Tetapi Putin menekankan bahwa Rusia telah mengalami sanksi-sanksi seperti ini sebelumnya, dan tidak menutup diri dari siapa pun, serta terus memenuhi kewajibannya dalam bidang pasokan energi.

Keterlibatan ekstensif pemerintah Rusia dalam perekonomian dan uang yang masih dihasilkan dari ekspor minyak dan gas – meskipun Amerika Serikat dan Inggris telah mengeluarkan larangan impor – masih akan membantu banyak pekerja, pensiunan dan pegawai pemerintah di negara yang telah mengalami tiga krisis keuangan serius dalam tiga dekade terakhir ini.

Dampak jangka pendek pada pertumbuhan ekonomi Rusia diperkirakan sangat bervariasi karena lebih banyak sanksi dapat dijatuhkan dan ketidakpastian dampak perang di Ukraina. 

Sementara itu, prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang terlihat tidak baik karena berbagai hal yang sudah terjadi sebelum perang. Sebagian orang memilih mengendalikan perusahaan-perusahaan dan sektor besar, sehingga mengurangi persaingan dan investasi baru. Rusia juga telah gagal melakukan diversifikasi dari sektor minyak dan gas yang dominan.

Pendapatan per kapita pada tahun 2020 kira-kira sama dengan tahun 2014. [VOA]

 

Pemilihan Dewan Juri Atas Penembakan 17 Orang Di Parkland,Florida

Posted: 14 Apr 2022 07:12 PM PDT

WASHINGTON,LELEMUKU.COM - Proses pemilihan dewan juri dalam persidangan kasus penembakkan massal paling mematikan di AS yang sampai ke meja hijau telah dimulai pada hari Senin (4/4), dengan penyaringan awal panel yang akan menentukan apakah Nikolas Cruz akan dihukum mati karena membunuh 17 pelajar dan staf Sekolah Menengah Atas (SMA) di Parkland, Florida.

 Gelombang pertama calon juri berjumlah 60 orang mengajukan diri ke ruang sidang Hakim Sirkuit Elizabeth Scherer untuk proses yang diperkirakan akan memakan waktu dua bulan hingga akhirnya terpilih 12 juri, ditambah delapan cadangan. Pejabat pengadilan mengatakan 1.500 kandidat atau bahkan lebih dapat dihadirkan di hadapan Scherer, jaksa dan pembela umum Cruz pada tahap penyaringan awal.

 Cruz (23 tahun) duduk di antara para pengacaranya sambil mengenakan sweter abu-abu dan masker antivirus, dengan empat deputi sheriff duduk di dekatnya. Ia berbicara singkat, melepaskan haknya untuk berpartisipasi langsung dalam proses penyaringan.

 Ia mengaku bersalah Oktober lalu atas pembantaian pada 14 Februari 2018 di SMA Marjory Stoneman Douglas, yang artinya para juri hanya akan menentukan apakah ia akan dikenai hukuman mati atau penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.

 Pelaku penembakasekolah Parkland Nikolas Cruz pada Rabu, 20 Oktober 2021, di Pengadilan Broward County di Fort Lauderdale, Florida. Cruz mengaku bersalah atas pembantaian sekolah menengah atas 
 di Parkland. Nikolas Cruz Mengaku Bersalah atas Pembantaian di Sekolah Parkland AS 2018

 Delapan orang tua korban dan anggota keluarga lainnya duduk bersama di dalam ruang sidang.

 Para calon juri ditanya apakah mereka dapat mengesampingkan rasa permusuhan terhadap Cruz dan mengadili kasus tersebut dengan adil. Mereka kemudian ditanya apakah mereka bersedia terlibat dalam persidangan dari Juni hingga September. Dari setiap grup yang terdiri dari 60 orang, Scherer berharap rata-rata tersisa lima. [VOA]

AS Telah Mengingatkan Rusia Soal Penggunahan Senjata Yang Berhubungan Dengan Kimia

Posted: 14 Apr 2022 07:12 PM PDT

 


WASHINGTON,LELEMUKU.COM -  Beberapa jam setelah Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris mendukung seruan penyelidikan terhadap kejahatan perang internasional dalam invasi Rusia ke Ukraina, Departemen Luar Negeri AS mendukung pernyataan itu dan memperingatkan Rusia agar tidak menggunakan senjata kimia.

"Ini adalah pemerintah yang telah menggunakan senjata kimia terlarang terhadap rakyatnya sendiri di masa lalu," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price pada Kamis (10/3).

"Elemen lain yang membuat kami memberi lebih banyak perhatian adalah apa yang kami ketahui tentang taktik Kremlin, terutama taktik disinformasinya," tambahnya.

Sebelumnya Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan Kremlin sedang mempersiapkan "laporan palsu" bahwa senjata kimia itu disimpan oleh lawan mereka, atau oleh Amerika, sebagai dalih untuk menggunakan senjata itu sendiri.

"Kami telah melihat operasi palsu," ujar Price. "Jadi ada sejumlah elemen yang menjadi dasar keprihatinan kami saat ini, dan ini merupakan sesuatu yang kami amati dengan cermat."

Price juga mengecam Rusia atas serangannya terhadap rumah sakit bersalin di Mariupol pada Rabu (9/3). "Kami telah melihat laporan yang sangat kredibel tentang serangan yang disengaja terhadap warga sipil, yang menurut Konvensi Jenewa merupakan kejahatan perang," tegas Price.

Kementerian Pertahanan Rusia membantah bertanggungjawab atas serangan ke rumah sakit di Mariupol itu, dan mengklaim bahwa ledakan yang menghantam gedung itu dilakukan untuk menodai Rusia.

Dalam perkembangan lainnya pejabat-pejabat Ukraina mengatakan serangan udara Rusia itu menewaskan tiga orang, termasuk seorang anak, dan melukai 17 lainnya.

"Banyak orang di Rusia yang tidak tahu apa yang dilakukan pemerintah mereka di Ukraina sekarang ini," ujar Price. [VOA]

 

 

Ukraina Kini Mencari Makna Politik Bebas Aktif Di tengah Krisis

Posted: 14 Apr 2022 07:12 PM PDT

 


WASHINGTON,LELEMUKU.COM - Sejak Sekolah Dasar, anak-anak Indonesia diajarkan tentang politik luar negeri bebas aktif. Dalam praktiknya, prinsip itu tidak mudah diterapkan, karena kondisi politik itu sendiri.

Ujian praktik politik luar negeri bebas aktif itu antara lain datang ketika PBB mengesahkan resolusi yang meminta Rusia menghentikan serangan ke Ukraina. Indonesia termasuk satu dari 141 negara yang setuju dengan resolusi itu.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Patrice Lumumba, adalah salah satu pakar yang turut mempertanyakan pilihan sikap itu.

"Kenapa kok ikut-ikutan memprakarsai resolusi ke Majelis Umum PBB? Bukannya cukup abstain saja. Supaya Indonesia menampakkan masih nonblok. Masih bebas aktif," ujar Patrice kepada VOA.

Pilihan sikap untuk setuju, menolak atau abstain memang tidak mudah, kata Patrice. Namun, dia membandingkan dengan negara seperti China saja, yang justru memilih abstain, meskipun mereka dekat dengan Rusia.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Patrice Lumumba, adalah salah satu pakar yang turut mempertanyakan pilihan sikap itu.

"Kenapa kok ikut-ikutan memprakarsai resolusi ke Majelis Umum PBB? Bukannya cukup abstain saja. Supaya Indonesia menampakkan masih nonblok. Masih bebas aktif," ujar Patrice kepada VOA.

Pilihan sikap untuk setuju, menolak atau abstain memang tidak mudah, kata Patrice. Namun, dia membandingkan dengan negara seperti China saja, yang justru memilih abstain, meskipun mereka dekat dengan Rusia.

Patrice memahami Indonesia berada dalam posisi sulit. Dia mengambil contoh, untuk urusan pesawat tempur, Indonesia memiliki ketergantungan baik kepada Amerika Serikat maupun Rusia. Selain pesawat Amerika seperti F15, Indonesia juga mengoperasikan Sukhoi buatan di Skuadron Udara 11, di Makassar. Karena itu, sikap abstain adalah yang terbaik. Dengan begitu, Indonesia tidak ikut memposisikan Rusia sebagai pihak bersalah dalam konflik ini.

"Apa yang dilakukan Rusia itu sudah sering dilakukan Amerika. Sudah sering dilakukan oleh China. Kalau ada gejala yang mengancam dia, langsung first strike atau preventive strike. Dia bertindak duluan," ujarnya.

Seharusnya, lanjut Patrice, Indonesia menerapkan strategi menunggu dan mengamati perkembangan yang terjadi. Sikap ini akan lebih konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Amerika, lanjut Patrice, memang bisa menandai negara-negara yang tidak mendukungnya dalam konflik internasional. Namun dengan setuju resolusi, ada risiko Rusia akan membaca sikap Indones

"ASEAN ini seolah ada di posisi status quo saja. ASEAN itu yang penting damai, guyup, tetapi tidak membahas isu-isu yang strategik, yang seharusnya dipecahkan oleh komunitas ASEAN itu," lanjutnya.

Menghadapi masalah keketuaan ASEAN di tangan Kamboja, tantangan mengarah ke Indonesia. Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia seharusnya mengambil peran turut mengurai persoalan Rusia-Ukraina.

Agus mengingatkan, di masa lalu, ASEAN memiliki peran yang lebih terlihat.

"Indonesia bisa mendorong ASEAN untuk memainkan peran lebih besar. Dulu saya melihat, pemerintahan SBY ataupun Soeharto, mencoba untuk mau bermain. Karena kita ini, kan tidak bisa sendiri," tambah Agus.

Seperti juga Patrice di atas, Agus mengakui ada risiko ketika Indonesia tampil terlalu agresif di tengah invasi Rusia ke Ukraina. Ketergantungan ekonomi adalah salah satunya. Karena itu, meminjam tangan ASEAN akan menjadi lebih strategis.

Indonesia tidak bisa bersikap tegas seperti Singapura, misalnya, karena berbagai alasan. Singapura bertaruh, jika lansekap politik atau ekonomi setelah perang ini berubah, mereka akan mendapat manfaat terutama dari sisi Eropa atau Amerika. Indonesia.

"Kalau kita bersikap keras seperti Singapura, lalu oleh Rusia kita dimasukkan dalam daftar negara yang tidak ramah kepada Rusia, kita belum tahu dampaknya. Terhadap perawatan Shukoi, misalnya. Kita juga belum tahu bagaimana kemudian kebijakan ekonomi China ke kita, karena mereka dekat dengan Rusia," papar Agus lagi.

"Sikap Indonesia dalam krisis Ukraina, konsisten dengan prinsip bebas aktif. Dan bebas aktif tidak identik dengan sikap netral, melainkan bebas bersikap sesuai kepentingan nasional," ujar Abdul Kadir dalam diskusi Asosiasi Dosen Hukum Internasional, Kamis (10/3).

Abdul Kadir juga menegaskan, sikap Indonesia tersebut bukan sekedar mengikuti negara lain. Indonesia berkepentingan menyuarakan pentingnya penghormatan norma hukum internasional.

"Kita mengetahui bahwa dalam kenyataan politik hukum internasional sering kali tampil berbeda. Tetapi itu tidak menghentikan kita untuk mengatakan sesuatu, untuk menegakkan norma internasional," tambah Abdul Kadir.

"Sikap Indonesia dalam krisis Ukraina, konsisten dengan prinsip bebas aktif. Dan bebas aktif tidak identik dengan sikap netral, melainkan bebas bersikap sesuai kepentingan nasional," ujar Abdul Kadir dalam diskusi Asosiasi Dosen Hukum Internasional, Kamis (10/3).

Abdul Kadir juga menegaskan, sikap Indonesia tersebut bukan sekedar mengikuti negara lain. Indonesia berkepentingan menyuarakan pentingnya penghormatan norma hukum internasional.

"Kita mengetahui bahwa dalam kenyataan politik hukum internasional sering kali tampil berbeda. Tetapi itu tidak menghentikan kita untuk mengatakan sesuatu, untuk menegakkan norma internasional," tambah Abdul Kadir.

"Jadi harus ada pernyataan tertulis. Itu yang akan membuat Rusia tidak akan lagi melakukan serangan," ujarnya.

Langkah selanjutnya adalah mendorong Ukraina dan Rusia membuat kesepakatan terkait netralitas Ukraina, yang tidak akan menjadi anggota Uni Eropa dan NATO. Menurut Hikmahanto, dalam forum ini persoalan Krimea, Donbass dan Luhansk, juga harus ikut diselesaikan. [VOA]

 

Pengunduran Diri Hakim Inggris Akibat Hukum Keamanan Nasional

Posted: 14 Apr 2022 07:12 PM PDT


 WASHINGTON,LELEMUKU.COM - Pemimpin Hong Kong, Kamis (31/3), menolak klaim bahwa sistem pengadilan kota itu kehilangan independensinya setelah dua hakim Inggris mengundurkan diri dari sistem pengadilan di wilayah semi-otonom itu.

Kedua hakim tersebut ditarik pulang oleh Inggris dengan alasan undang-undang yang semakin menindas yang diberlakukan oleh China daratan.

Kepala Eksekutif Carrie Lam mengatakan ia menerima pengunduran diri mereka tetapi bersikeras bahwa "aturan hukum tetap kuat seperti biasanya.''

''Semuanya bernuansa politik,'' kata Lam. ''Sangat jelas bagi semua, para pejabat pemerintah Inggris dan politisi Inggris menggunakan cara ini untuk merusak sistem peradilan independen kami yang sangat dihormati, dan ini sangat disesalkan.''

Kedua hakim Inggris itu telah duduk di Pengadilan Banding Akhir -- sebutan pengadilan tertinggi di Hong Kong -- sejak kota itu dikembalikan ke China pada 1997, sebagai bagian dari upaya untuk menjaga supremasi hukum.

Namun Inggris dan negara-negara Barat lainnya mengatakan China telah mengingkari janjinya untuk mempertahankan sistem sosial, hukum, dan politik tersendiri Hong Kong yang telah eksis selama 50 tahun. China dituding mengambil tindakan keras yang intens terhadap lembaga-lembaga di kota itu menyusul protes antipemerintah pada 2019.

Upaya China tersebut termasuk pengesahan Undang-Undang Keamanan Nasional pada tahun 2020 dan perubahan sistem pemilihan yang secara efektif mengakhiri oposisi politik di wilayah tersebut.

"Pengadilan di Hong Kong terus dihormati secara internasional atas komitmen mereka terhadap supremasi hukum," kata Robert Reed, salah satu dari dua hakim Inggris itu, setelah pengunduran dirinya. "Namun demikian, saya menyimpulkan, atas persetujuan pemerintah, bahwa para hakim di pengadilan tertinggi ini tidak dapat terus menjabat dalam sistem peradilan Hong Kong tanpa terlihat mendukung suatu pemerintahan yang telah menyimpang dari nilai-nilai kebebasan politik, dan kebebasan berekspresi.''

Undang-undang keamanan nasional, yang melarang pemisahan diri, subversi, terorisme dan kolusi dengan pihak asing, telah digunakan untuk menangkap lebih dari 100 tokoh prodemokrasi, termasuk para pemimpin dan aktivis politik paling terkemuka di Hong Kong.

Sejak undang-undang itu diberlakukan, polisi Hong Kong juga telah menggerebek sejumlah outlet media penting, seperti Apple Daily, yang kemudian ditutup dan banyak jurnalisnya ditangkap. [VOA]

AS Telah Mengakhiri Pembatasan COVID Yang Telah Diblokir Para Pencari Suaka Di Perbatasan Meksiko

Posted: 14 Apr 2022 07:12 PM PDT

WASHINGTON,LELEMUKU.COM - Amerika Serikat akan mengakhiri kebijakan pengusiran migran terkait pandemi yang secara efektif telah menutup sistem suaka AS di perbatasan dengan Meksiko, kata Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas, Jumat (1/4). 

 Perintah kesehatan masyarakat 42 akan tetap berlaku hingga 23 Mei mendatang, kata Mayorkas dalam sebuah pernyataan.

 Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), yang mengeluarkan perintah itu pada Maret 2020 ketika negara-negara di seluruh dunia menutup perbatasan mereka di tengah ketakutan COVID-19. CDC mengatakan peraturan itu tidak lagi diperlukan untuk membatasi penyebaran virus.

 "Setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan masyarakat saat ini dan peningkatan ketersediaan alat untuk memerangi COVID-19 (seperti vaksin dan terapi yang sangat efektif), Direktur CDC telah menetapkan bahwa perintah yang menangguhkan hak untuk menerima migran ke Amerika tidak lagi diperlukan," kata CDC dalam pernyataan terpisah.

 Pengumuman resmi itu disampaikan setelah Reuters dan kantor berita lainnya melaporkan rincian rencana itu, Rabu (31/3). 

 Presiden AS Joe Biden, seorang Demokrat, mempertahankan Peraturan 42 setelah menjabat pada Januari 2021 meskipun ada kecaman dari partai politiknya sendiri dan saat kampanye, berjanji untuk membalikkan kebijakan pembatasan imigrasi pendahulunya dari Partai Republik, Donald Trump. [VOA]

Varian BA 2 Omicron Yang Meningkatkan Kasus Baru COVID-19 Di Inggris

Posted: 14 Apr 2022 07:12 PM PDT

WASHINGTON,LELEMUKU.COM - inggris kembali mengalami lonjakan kasus baru COVID-19 di mana hampir lima juta orang atau 1 dari setiap 13 orang tertular virus mematikan ini, demikian menurut data resmi.

 Kabar lonjakan kasus COVID-19 ini mengemuka pada saat yang sama ketika pemerintah Inggris berhenti memberikan alat uji COVID-19 cuma-cuma pada sebagian besar warga, sebagai bagian dari kebijakan "hidup bersama COVID-19" yang digalakkan Perdana Menteri Boris Johnson.

 Berdasarkan rencana itu, orang-orang yang tidak memiliki kondisi yang membuat mereka rentan terhadap COVID-19 harus membayar untuk uji medis COVID-19 guna mengetahui apakah mereka tertular atau tidak.

 Warga Jerman antre untuk menerima vaksinasi COVID-19 di sebuah pusat vaksinasi di Berlin Lonjakan kasus baru ini dinilai akibat sub-varian BA.2 omicron, yang juga meningkatkan jumlah orang yang dirawat di rumah sakit dan jumlah orang yang meninggal. Namun demikian para pejabat memperkirakan jumlah kasus ini akan menurun bulan ini dan bulan Mei mendatang.

 Pakar di Universitas East Anglia Paul Hunter mengatakan pada The Guardian, "setiap infeksi yang merebak dengan cepat, akan dengan cepat pula mencapai puncaknya; tetapi di sisi lain dengan cepat akan menurun."

 Menurut laporan Associated Press, seorang pakar biologi di Universitas Oxford James Naismith mengatakan sebagian besar orang di Inggris akan tertular virus ini pada musim panas nanti. "Dengan (menjadi) tertular, kita benar-benar hidup dengan virus ini," ujarnya.

 John Hopkins Coronavirus Resource Center hari Minggu melaporkan bahwa sudah ada lebih dari 490 juta kasus COVID-19 di seluruh dunia dan lebih dari enam juta kematian. Hampir 11 juta vaksin juga telah disuntikkan pada warga di berbagai belahan dunia. [VOA]