PGI Minta Pemerintah Berhati- Hati Mengenai Label KKB Sebagai Teroris

---

• PGI Minta Pemerintah Berhati- Hati Mengenai Label KKB Sebagai Teroris
• Kader Posyandu di Saumlaki Keluhkan Insentif Rp.50 Ribu Per Bulan
• Hamzah Lating Ungkap Pengusaha Korea Lakukan Pengiriman Ikan Tanpa Ijin di Tanimbar
• Dispendikbud dan Dikmendiksus Tanimbar Serentak Bergerak Wujudkan Merdeka Belajar
• Lonjakan Kasus Corona di India Capai 400,000 Kasus Harian
• Gojek Umumkan Rencana Beralih ke Kendaraan Listrik pada 2030
• Tanggapi Cap Teroris, TPNPB-OPM Ancam Kampanye Sasar Militer dan Orang Jawa di Papua
• Ahmad Reza Ungkap Upaya Telkom Pulihkan Jaringan Komunikasi dan Internet Papua
• Pemprov Maluku Segera Bagi THR dan Gaji 13 ASN
• Inisiasi KPK RI, Pertamina dan Pemprov Maluku MoU Rekonsilisi Dana PBBKB
• Fransiskus Rangkore Janji Amanah Pimpin PDK Kosgoro 1957 Tanimbar
• Potensi Bahari, Alam, Budaya dan Sejarah Maluku Mampu Tingkatkan Ekonomi Daerah
• Bahasa Oirata dan Meher di Pulau Kisar Menuju Status Terancam Punah
• Ini Penyebab Bahasa Teon di Ambang Kepunahan
• Kantor Bahasa Maluku Survei Revitalisasi Bahasa Daerah di Negeri Sirisori Islam dan Kulur
• Djufri Muhamad Kunjungi Jejak Sejarah Kesultanan Jailolo dan Banau di Kota Ambon
• Warga Kepulauan Aru Gelar Ritual Adat Kuburkan Paus Sperma Terdampar di Hokmar
• Angkatan Muda GPM Antusias Ikuti Lomba Vocal Group di Saumlaki
• Usman Tamnge Hadiri Syukuran Pengukuhan Rat Tivle, Djafar Tamher
• Luhut Binsar Pandjaitan Nilai Kelebihan Pengunjung di Candi Borobudur Pengaruhi Struktur
• Ingin Ketahui Dampak Pandemi ke Bisnis di Bali, Jokowi Kunjungi Pemilik Galeri di Ubud
• Sukandar Hadiri Acara Jelajah Jambi Expo The Hidden Paradise
• Septriana Tangkary Buka Workshop Road to Pesona Digital NTT 2021 di Labuan Bajo
• Shana Fatina Ungkap Dukungan BOPLBF Dorong Peningkatan SDM di Agrowisata Kopi
• Widya Murad Ismail Pimpin Mangente Negeri di Tanimbar

PGI Minta Pemerintah Berhati- Hati Mengenai Label KKB Sebagai Teroris Posted: 02 May 2021 08:05 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) meminta pemerintah berhati-hati dengan keputusan menetapkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai kelompok teroris. PGI mengkhawatirkan pelabelan itu berdampak pada psikososial masyarakat Papua dan warga Papua yang berada di perantauan. "PGI meminta negara lebih hati-hati mengenai keputusan tersebut. Pendekatan kekerasan dan security approach yang digunakan selama ini terbukti tidak menyelesaikan masalah Papua, selain hanya makin menimbulkan kebencian di kalangan rakyat," kata pejabat Humas PGI Philip Situmorang dalam keterangan tertulis, Sabtu, 1 Mei 2021. Philip mengatakan, PGI meminta pemerintah fokus kepada agar masalah Papua dengan pendekatan humanis dan kultural menuju Papua Tanah Damai. Ia mengingatkan sudah banyak hasil kajian yang menunjukkan upaya menuju hal ini, misalnya "Road Map Papua" yang dikeluarkan Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia sebagai hasil studi dan kajian komprehensif bertahun-tahun. Dalam hasil kajian LIPI itu, setidaknya ada empat isu yang menjadi sumber konflik Papua. Yakni masalah marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua sejak 1970; kegagalan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat; kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta; dan pertanggungjawaban atas kekerasan negara di masa lalu terhadap warga Papua. PGI menilai penyelesaian masalah Papua dengan solusi damai jauh lebih bijaksana, ketimbang menambah rumit upaya damai yang selama ini terus disuarakan gereja-gereja di Indonesia. "Pemerintah harus tetap optimis bahwa jalan admai bagi Papua itu langkah yang benar dan tepat seperti pengalaman yang sukses di Aceh," ujar Philip. Selain itu, Philip melanjutkan, pemerintah juga harus mengevaluasi secara menyeluruh meningkatnya eskalasi kekerasan di Pegunungan Tengah Papua akhir-akhir ini. Eskalasi kekerasan terjadi di Kabupaten Nduga sejak akhir 2018, juga di Kabupaten Intan Jaya pada akhir 2020, dan kini di Kabupaten Puncak. Peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di daerah, kata Philip, perlu ditingkatkan secara signifikan untuk memediasi dan mengakhiri kekerasan di Pegunungan Tengah Papua. Philip berujar, hasil evaluasi itu dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan baru yang lebih manusiawi bagi masyarakat Papua. Wibawa negara pun disebutnya akan lebih dihormati karena bijak menyikapi situasi. PGI juga meminta pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap ribuan warga di pengungsian yang terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka akibat operasi militer di Nduga, Intan Jaya, dan Puncak Papua. Operasi militer digelar di Kabupaten Puncak dalam beberapa hari ini menyusul tertembaknya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua Brigadir Jenderal TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau yang disebut KKB oleh pemerintah. Dipicu insiden ini, pemerintah menetapkan KKB sebagai kelompok teroris.(Budiarti Utami Putri|Tempo)

Kader Posyandu di Saumlaki Keluhkan Insentif Rp.50 Ribu Per Bulan Posted: 02 May 2021 05:54 PM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Para kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di wilayah Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel), Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku mengeluhkan biaya insentif sebesar Rp.50 Ribu per bulan. Lurah Saumlaki Gerardus Laiyan mengatakan kendala tersebut sudah disampaikan langsung kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Maluku, Widya Pratiwi Murad Ismail pada Jumat, 5 Maret 2021 saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Tanimbar. "Adanya ketidakadilan terhadap insentif kader posyandu,  kalau di desa dapat Rp.200 ribu. Kenapa di kelurahan cuma Rp.50 ribu per bulan," ungkap dia kepada Lelemuku.com pada Jumat, 30 April 2021. Menurut Laiyan, Widya sudah merespon dengan meminta Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Ruben Moriolkossu untuk dapat dianggarkan melalui Dana Desa (DD). Namun pihaknya tidak mendapatkan Alokasi Dana Desa, sedangkan anggaran kelurahan sangat terbatas.     Dari Rp.780 juta kini diturunkan menjadi Rp.600 juta dan karena mewabahnya Virus Corona (COVID-19) dikurangi lagi menjadi Rp.100 juta dan harus dibagi dengan Kelurahan baru, yaitu Saumlaki Utara dengan masing-masing sebesar Rp.50 juta. Ia menambahkan Pelindungan Masyarakat (Linmas) di kelurahan pun sama sekali tidak mendapatkan upah. Sehingga pihaknya membuat kebijakan dengan sepakat bersama Ketua RT.  Para Ketua, Sekretaris dan Bendahara RT akan memotong insentifnya sebesar Rp.10 ribu untuk diberikan kepada linmas per bulannya.   "Ketua RT kan mendapat Rp.300 ribu, sekretaris Rp.250 ribu, bendahara Rp.200 ribu. Kemudian mereka akan potong untuk linmas. Sayang sekali, linmas laksanakan tugas, tetapi tidak digaji. Saya malu, hingga kini pun anggaran kelurahan masih belum ada," beber Laiyan. (Albert Batlayeri)

Hamzah Lating Ungkap Pengusaha Korea Lakukan Pengiriman Ikan Tanpa Ijin di Tanimbar Posted: 02 May 2021 04:52 PM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Penanggung Jawab Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Ambon, Wilayah Kerja Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Hamzah Lating, menyatakan bahwa salah satu pengusaha ikan kelas kakap di daerah tersebut melakukan pengiriman ikan tanpa ijin yang sah selama beberapa tahun terakhir. Ia menyatakan warga negara asing (WNA) asal Korea, Namyeong Lee telah melakukan usaha pengiriman belasan ton ikan tanpa memiliki Surat Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanimbar dari tahun 2016. Jauh sebelum dirinya menjabat dikantor tersebut. "Saya baru bertugas di Saumlaki tahun 2018. Ketemu Mr. Lee ini 2019 saat mau melakukan pengiriman di bulan Oktober," ujarnya pada Jumat (30/4/2021). Mengetahui hal tersebut, Hamzah menjelaskan kepada pengusaha tersebut bahwa pengiriman produk ikan berton-ton keluar Kepulauan Tanimbar merupakan pengiriman domestik atau lokal saja bukan kategori ekspor. "Oktober 2019 itu kan dia datang ke kantor untuk mengurus pengiriman kan. Saya bilang, inikan belum ada ijin-ijinnya. Tolong diselesaikan. Saat itu dia katakan kalau ijinkan dalam proses. Saya tegaskan kalau karantina tidak bisa terbitkan dokumen kalau tak ada ijin. Tetapi dia terus berkelit kalau telah mengurus ijin ini lama tapi belum jalan-jalan," kisah dia. Akhirnya setelah pertemuan perdana itu, pihaknya memberikan kesempatan untuk Lee menerbitkan dokumen karantina dan mengirimkan produk perikanannya dengan syarat untuk pengiriman selanjutnya agar memiliki surat ijin. Selanjutnya, selama 2020 pengusaha tersebut tidak lagi melakukan pengiriman. Sehingga dirinya menilai perusahaan tersebut telah tutup. Tetapi pada awal tahun 2021 pengusaha Korea tersebut kembali mendatangi BKIPM untuk kembali melakukan pengiriman. Hal itu ditanggapi dengan meminta surat ijin resmi dari instasi terkait. "Kan saya sudah bilang di 2019 kalau harus ada ijin dulu. Kok sekarang datang lagi dan tidak ada ijin. Saya kira kamu sudah tidak beroperasi lagi," kenang Hamzha. Pengusaha tersebut pun beralasan bahwa telah ke melakukan konsultasi di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku dan disarankan untuk menggunakan ijin perusahaan lain. "Saya dihubungi via telepon oleh pria bernama Maikel yang mengaku kalau perusahaan yang dipinjam oleh Mr.Lee ini untuk pengiriman di 2021 itu adalah bagian darinya, karena si Maikel ini ada berinvestasi juga didalam," beber Hamzah. Ia menyatakan ijin perusahaan lain untuk melakukan kegiatan pengiriman ikan ke luar daerah diperbolehkan dengan ketentuan, kedua pihak telah melakukan kesepakatan bersama atau Momerandum of understanding (MoU). Selanjutnya Hamzah mengungkapkan kalau dirinya diminta oleh Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Tanimbar agar tidak menerbitkan dokumen kepada Lee ini. Maka itu, kami anggap bahwa apa yang disampaikan kadis perikanan itu merupakan bahasanya Pemda KKT. "Sesuai tupoksi, karantina perikanan lebih condong pada pemeriksaan penyakit dan mutu perikanan. Kalau untuk ijin-ijin, lebih konsen pada impor barang. Akan tetapi semua kewenangan itu masuk dalam batasan UU perikanan," kata dia. Kemudian istri Namyeong Lee, Hana datang dan menyampaikan kepadanya bahwa Lee telah memiliki ijin untuk mengirimkan ikan dengan meminjam nama perusahaan lain. Hana juga menjelaskan telah bertemu dan menyelesaikan segala masalah termasuk urusan ijin dengan Dinas Perdagagan dan Perindustrian (Disperindag) dan DKP Tanimbar. Ia kemudian menghubungi para pejabat terkait guna mengkonfirmasi pernyataan tersebut. Namun informasi tersebut dibantah kedua instansi. Selanjutnya ia mengakui dihubungi Asisten I Bupati Tanimbar, Corneles Belay yang mengklaim bahwa persoalan terkait perusahaan Namyeong Lee sudah diselesaikan antara Disperindag dan DKP atas instruksi Bupati Tanimbar Petrus Fatlolon. Sehingga ia diminta untuk menerbitkan dokumen karantina guna meloloskan pengiriman 4 ton ikan pada awal tahun 2021. Kewarganegaraan Lee Sementara terkait status kewarganegaraan Lee, Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham Maluku, Muhammad Yani Firdaus kepada RRI mengaku berdasarkan sistem dan data perlintasan, pengusaha tersebut telah menetap di Saumlaki sejak 2016 dan menikah dengan perempuan asal Saumlaki. Yang bersangkutan sudah mengantongi Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Badung, Bali. "Izin Tinggal Tetap ini diperoleh berdasarkan dukungan dari sang istri karena Mr Lee sudah melakukan perkawinan. Perkawinan pertama dilakukan di Bali dan yang bersangkutan kemudian mengajukan permohonan izin tinggal tetap. Jadi mulai dari Izin Tinggal Terbatas (ITAS) hingga izin tinggal tetap semuanya dikeluarkan di Bali,"jelas Firdaus pada Jumat (30/4/2021) Ia menyampaikan bahwa KITAP bisa digunakan oleh WNA yang melakukan aktivitas di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, keberadaan Mr Lee di Saumlaki saat ini, sudah ada izin dan terdata dalam data Imigrasi. Terkait aktivitas Lee yang diduga aktif melakukan ekspor tanpa mengantongi izin, Firdaus menjelaskan hal ini bukan menjadi urusan kemigrasian. "Tapi bila memang ada pelanggaran perdata atau pidana yang dilakukan WNA itu, silahkan kepada instansi terkait untuk menindaklanjutinya. Apakah Mr Lee merupakan mafia perikanan, tidak bayar pajak, tidak kantongi izin perikanan bukan rana keimigrasian untuk menindak," jelas dia. Semua itu, tambah Firdaus, menjadi tugas dan kewenangan DKP serta instansi lainnya. Bila dari hasil penelusuran instansi terkait terbukti WNA itu melakukan pelanggaran maka dapat diberikan bukti akurat kepada imigrasi untuk diproses. "Dari bukti yang diterima, bisa diproses masalah keimigrasiannya. Apakah nanti bisa dipulangkan kembali ke negaranya atau dimasukan daftar cekal,"tutupnya. (Albert Batlayeri)

Dispendikbud dan Dikmendiksus Tanimbar Serentak Bergerak Wujudkan Merdeka Belajar Posted: 02 May 2021 04:10 PM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Bertepatan dengan Momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei 2021, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Herman Joseph Lerebulan mendukung penuh konsep 'Mendeka Belajar'. Konsep tersebut merupakan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi (Kemendikbud-Ristek) Republik Indonesia (RI). Dalam 'Merdeka Belajar' terdapat kemandirian dan kemerdekaan bagi lingkungan pendidikan menentukan sendiri cara terbaik dalam proses pembelajaran. "Memboboti Hardiknas tahun 2021 dengan tema serentak bergerak wujudkan merdeka, kami mensosialisasikan beberapa hal," kata Lerebulan kepada Lelemuku.com pada Minggu, 2 Mei 2021. Ia menyebutkan saat ini pihaknya sedang mendorong guru dan tenaga kependidikan agar segera mendapatkan vaksinasi Virus Corona (COVID-19) sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri antara Mendikbud-Ristek, Menteri Agama, Menteri kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Paduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Maa Pandemi. Selain itu, Dispendikbud Tanimbar akan melakukan tiga program inovasi daerah di tahun 2021, yaitu Rumah Pintar, Taman Literasi dan Rumah Seni yang mengacuh pada visi dan misi Bupati Petrus Fatlolon dan Wakil Bupati (Wabup) Agustinus Utuwaly, yaitu 'Menjadikan Tanimbar yang Sehat, Cerdas, Wibawa dan Mandiri'. Rumah pintar akan dilakukan di Tnyafar atau rumah kebun bertempat di Kecamatan Selaru ada 23 tempat dengan 7 titik pelayanan dan di Desa Arma dan Watmuri, Kecamatan Nirunmas ada 8 rumah kebun dengan 5 titik pelayanan. Kemudian meningkatkan literasi siswa di luar jam belajar dengan menyiapkan taman literasi di lingkungan sekolah dan bersinergi dengan perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa serta perpustakaan daerah dalam pendistribusian buku. Dispendikbud akan menobatkan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tanimbar, Joice Fatlolon Pentury sebagai 'Bunda Literasi', yang sudah dimulai di taman kota saat hari anak nasional tahun 2020 dan lomba PKK di Meyano. Lerebulan menambahkan program terakhir adalah meningkatkan kecintaan siswa akan budaya Tanimbar melalui rumah seni yang akan dimulai pada 3 titik zona, diantaranya Zona A di Selaru dengan titik pelaksanaan di Desa Lingat, Zona B di Desa Alusi Tamrian dan Zona C di Desa Romean. "Ini prinsip yang akan kami buat sambil kita kita kerjasama dengan lembaga masyarakat adat tanimbar dan lembaga adat nusantara guna mendorong DPRD tetapkan perda tentang lembaga adat desa agar menjadi paying hukum kegiatan-kegiatan ini," tambahnya. Hal senada pun diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dikmendiksus) Tanimbar Pieter Liur. Memaknai Hardiknas di tahun 2021, Liur mengatakan pembelajaran terasa sangat berbeda dengan masa sebelum pandemi. "Semua proses pembelajaran lewat virtual. Karena covid semua sektor pendidikan tidak 100 persen jalan, tetapi kami tetap berupaya untuk di Tanimbar berjalan sesuai dengan harapan dan program yang kami tentukan," sebutnya. Liur mengungkapkan dirinya selalu memberikan semangat kepada para guru untuk tetap energik memberikan pengabdian yang terbaik, jangan putus asa dan harus mempunyai niat yang tulus dalam mencari inovasi pengajaran bagi kepentingan peserta didik di daerah yang merupakan Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Ia berharap lewat peringatan Hardiknas 2021 dapat membangkitkan kembali ide-ide kreatif dan akan terus menjalin kerjasama dan berkoordinasi yang baik dengan Dispendikbud Tanimbar guna menghasilkan perubahan di dunia pendidikan. "Semoga pendidikan di tanimbar tetap berjalan sesuai dengan harapan dan teristimewa peserta didik semua tetap sehat walalfiat," harap Liur. Dalam pelaksanaan upacara peringatan Hardiknas Tahun 2021 dengan tema 'Serentak Bergerak Wujudkan Merdeka Belajar', Dispendikbud dan Dikmendiksus Tanimbar bergabung bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi (Kemendikbud-Ristek) Republik Indonesia (RI) secara virtual pukul 10.00 WIT. Pelaksanaan upacara tersebut diikuti dari Aula Tut Wuri Handayani Dispenbud Tanimbar secara terbatas dihadiri oleh pejabat struktural baik di Dispenbud dan Dikmendiksus, Kepala Sekolah (Kepsek) dan perwakilan siswa tingkat PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK di Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) dan sekitarnya dengan mengenakan busana berbahan Tais atau Tenun Tanimbar. Dalam amanat Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan momen Hardiknas 2021 tidak hanya sekadar memperingati hari lahir Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantara. Namun lebih dari itu, Hardiknas adalah momentum merefleksikan kembali langkah serta kebijakan yang telah dikerjakan dalam dunia pendidikan. "Transformasi ini adalah tetap bersandar pada sejarah bangsa, dan juga keberanian menciptakan sejarah baru yang gemilang," kata dia. Menteri Nadiem pun mengungkapkan empat upaya dalam memperbaiki sistem pedidikan di Indonesia, diantaranya perbaikan pada infrastruktur dan teknologi. Perbaikan kebijakan, prosedur, dan pendanaan, serta pemberian otonomi lebih bagi satuan pendidikan. Perbaikan kepemimpinan, masyarakat, dan budaya. Perbaikan kurikulum, pedagogi dan asesmen. Ia menegaskan bahwa transformasi yang bermakna tersebut akan dikerjakan agar segala sesuatu yang selama ini membuat bangsa hanya berjalan di tempat, dapat berubah menjadi lompatan-lompatan kemajuan. "Sudah ada 10 episode merdeka belajar telah diluncurkan dan akan masih banyak lagi terobosan-terobosan merdeka belajar yang akan kami lakukan," ungkapnya. (Laura Sobuber)

Lonjakan Kasus Corona di India Capai 400,000 Kasus Harian Posted: 02 May 2021 12:37 PM PDT NEW DELHI, LELEMUKU.COM - Lonjakan kasus virus corona Covid-19 di India semakin memburuk dari hari ke hari, dan negara itu baru saja mencapai rekor baru yang suram. India melaporkan rekor tertinggi 401.993 kasus baru Covid-19 pada hari Sabtu, 1 Mei 2021. Tidak ada negara lain yang melewati 400.000 kasus harian. Krematorium di seluruh India dipenuhi dengan mayat. Pasien terengah-engah dan sekarat karena rumah sakit kehabisan oksigen. Negara itu telah melaporkan lebih dari 300.000 kasus baru setiap hari selama sembilan hari berturut-turut sebelum mencapai angka 400.000. India juga melaporkan lebih dari 3.500 kematian pada hari Sabtu - hari keempat berturut-turut jumlah kematian telah melampaui 3.000. Angka-angka itu kemungkinan besar di bawah jumlah sesungguhnya. Investigasi New York Times yang diterbitkan minggu ini menemukan bukti yang semakin banyak yang menunjukkan bahwa korban jiwa sedang diabaikan atau diremehkan oleh pemerintah. "Dari semua pemodelan yang kami lakukan, kami yakin jumlah kematian sebenarnya adalah dua hingga lima kali lipat dari yang dilaporkan," kata Bhramar Mukherjee, seorang ahli epidemiologi di Universitas Michigan, kepada Times. Para ahli yang diwawancarai oleh Reuters menyatakan jumlah kematian bahkan bisa antara lima hingga 10 kali lebih tinggi dari yang dilaporkan. Perdana Menteri India Narendra Modi belum menanggapi tuduhan tersebut. "Ini akan menjadi lebih buruk sebelum menjadi lebih baik," kata Ashish Jha, seorang dokter dan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Brown, tentang wabah India di Twitter pada hari Sabtu. Varian virus korona yang menyebar dengan cepat mungkin adalah penyebab terbesar gelombang baru India yang mengerikan. Tetapi sejumlah faktor lain juga berkontribusi pada penyebarannya: pertemuan sosial besar-besaran, peluncuran vaksin yang lambat, dan sistem perawatan kesehatan yang sangat tidak siap untuk masuknya pasien. "Ini adalah kegagalan kebijakan kolektif dan mengejutkan," tulis Jha di Hindustan Times pada hari Sabtu, di mana dia menguraikan langkah-langkah yang dia yakini harus diambil India dengan segera dan efektif. Jha mengatakan pihak berwenang India harus bergerak cepat untuk menghentikan pertemuan di dalam ruangan, menerapkan mandat masker nasional, meningkatkan pengujian, meningkatkan pasokan obat-obatan dan oksigen, meningkatkan upaya vaksinasi, dan melakukan lebih banyak pengurutan genom untuk melacak varian Covid-19. "Mei akan menjadi mengerikan di India. Juni akan sulit. Jika kita mengambil langkah-langkah yang diuraikan di sini, kita akan melihat kemajuan nyata pada Juni, dan, pada Juli, segalanya mungkin jauh lebih baik," katanya. "Tapi jika kita melakukan hal-hal ini dengan setengah hati sekarang, mimpi buruk yang dialami India sekarang akan bertahan lebih lama." AS, yang awal pekan ini berjanji untuk membantu India memproduksi lebih banyak vaksin, memberlakukan pembatasan perjalanan baru di negara itu karena lonjakan virus corona. Pergerakan hari Jumat untuk sementara melarang sebagian besar warga negara non-AS memasuki Amerika Serikat. (Tempo)

Gojek Umumkan Rencana Beralih ke Kendaraan Listrik pada 2030 Posted: 02 May 2021 11:43 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM -Perusahaan perintis ojek online, Gojek, berencana beralih menjadi kendaraan listrik pada tahun 2030. Co-Chief Executive Kevin Aluwi kepada Reuters mengatakan hal itu akan dilakukan melalui kemitraan dengan produsen dan pengaturan sewa yang menguntungkan Gojek mengumumkan rencananya pada hari Jumat (30/4). Namun, analis memperkirakan biaya kelistrikan di Tanah Air cukup tinggi karena kebutuhan infrastruktur terkait, sementara Indonesia hanya memiliki sekitar 100 stasiun pengisian bahan bakar. "Target kami adalah bekerja dengan berbagai pemain dalam industri dan pemerintah untuk mengurangi biaya EV (mobil listrik -red) menjadi sekitar 30 persen lebih rendah daripada kendaraan bermesin pembakaran internal," kata Aluwi dalam wawancara. Dia mengatakan perusahaan sedang dalam pembicaraan untuk mendukung pengembangan industri mobil listrik di Indonesia, termasuk bagaimana membangun infrastruktur seperti pertukaran baterai dan stasiun pengisian. Gojek, yang juga menawarkan layanan pengiriman makanan dan pembayaran, mengatakan memiliki lebih dari 2 juta pengemudi di Indonesia, Vietnam, Thailand dan Singapura, dan didukung oleh investor ternama termasuk Google Alphabet Inc dan Tencent Holdings Ltd. Aluwi, yang ikut mendirikan Gojek pada 2011, mengatakan perusahaan tersebut memiliki program percontohan mobil listrik dengan menggandeng Pertamina, PLN pembuat skuter Gesits, Viar, NIU Technologies dan Honda Motor Co Ltd, Toyota Motor Corp dan Mitsubishi Motors Corp. Menurut Alwi, kekhawatiran utama bagi pengemudi adalah tentang peralihan kendaraan listrik yang terkait daya dan infrastruktur serta biaya. Untuk membantu pembiayaan, Gojek sedang menjajaki pengaturan leasing, yang berpotensi melalui unit layanan keuangannya. "Kami tahu bahwa pembangunan ekosistem kendaraan listrik ini mulai dari bahan mentah hingga produksi baterai hingga produksi kendaraan adalah sesuatu yang oleh banyak pihak di pemerintahan dipandang sebagai bagian besar dari masa depan di Indonesia," kata Aluwi. Indonesia, negara terpadat keempat di dunia ini telah sekian lama bergulat dengan polusi udara di sejumlah kota, sedangkan Ibu Kota Jakarta yang macet secara konsisten berada di antara kota yang paling tercemar.(VOA)

Tanggapi Cap Teroris, TPNPB-OPM Ancam Kampanye Sasar Militer dan Orang Jawa di Papua Posted: 02 May 2021 11:37 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) meminta intervensi militer dari Pasukan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mereka juga mencari dukungan moril dan materiil dari Uni Eropa, Afrika-Karibia-Negara-negara Pasifik, dan semua anggota PBB seperti yang diadvokasi dalam Resolusi 2625 (XXV) PBB mengenai hak merdeka dan hak penentuan nasib sendiri untuk bangsa-bangsa yang terjajah. Jika PBB atau komunitas internasional diam saja, maka OPM mengancam akan melakukan kampanye yang menyasar anggota militer dan orang-orang Jawa di Papua. Ini dilakukan sebagai respons cap teroris kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang dilakukan pemerintah. "Jika Indonesia melanjutkan teror dan genosida terhadap penduduk sipil Papua Barat (seperti yang telah terjadi hampir 60 tahun) dan komunitas internasional tidak ikut campur, TPNPB-OPM akan mengumumkan kampanye untuk memusnahkan tidak hanya anggota militer ilegal yang menduduki Papua, tetapi juga orang Jawa ilegal dan pemukim lainnya yang mencuri tanah adat dan sumber daya orang Papua Barat," demikian keterangan Amatus Akouboo Douw, Dewan Diplomatik TPNPB-OPM yang berbasis di Australia. Keterangan tersebut diteruskan oleh Jubir TPNPB-OPM Sebby Sambom, Ahad, 2 Mei 2021. Sebby menyebut, menurut OPM, selama ini justru TNI/Polri yang melakukan teror, intimidasi, dan genosida di Papua selama 59 tahun. Jika pemerintah benar-benar membuat Perpres atau Undang-undang terkait label teroris bagi OPM, maka mereka akan melapor ke PBB dan mendeklarasikan kampanye global bahwa Indonesia adalah negara teroris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mempersilakan TPNPB-OPM menempuh langkah hukum ke PBB atas penetapan status mereka sebagai teroris. "Silakan saja ke PBB," kata Mahfud lewat pesan singkat, Sabtu, 1 Mei 2021. Menurut Mahfud, label teroris sudah tepat disematkan karena sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, di mana yang dinyatakan teroris itu adalah siapa pun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme. "Sejalan dengan itu semua, maka pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif, dikategorikan sebagai teroris. Menyatakan melakukan pembunuhan, dan kekerasan secara brutal itu secara masif," ujar Mahfud Md dalam konferensi pers daring pada Kamis, 29 April 2021.  (Dewi Nurita | Tempo)

Ahmad Reza Ungkap Upaya Telkom Pulihkan Jaringan Komunikasi dan Internet Papua Posted: 02 May 2021 10:13 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melakukan tiga langkah cepat sebagai solusi (disaster recovery plan) untuk memulihkan jaringan komunikasi dan internet di Papua menyusul terputusnya jaringan kabel laut Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) ruas Biak-Jayapura.  Ketiga langkah tersebut adalah menyediakan bandwidth melalui jaringan Palapa Ring Timur hingga 500 Mbps, tiga VSAT satelit dengan bandwidth hingga 469 Mbps, penambahan link satelit sebanyak 4x155 Mbps, serta penataan prioritas lalu lintas trafik komunikasi. Upaya lainnya adalah penambahan satu Gbps melalui link radio IP dan penambahan dari Palapa Ring Timur. "Alhamdulillah, saat ini layanan voice, SMS, sudah pulih. Untuk data kami berharap berangsur dengan mengutamakan prioritas penggunaan," jelas Senior Vice President Corporate Communication Telkom Indonesia Ahmad Reza ketika dihubungi di Jakarta, Minggu dinihari 2 Mei 2021. Ia mengatakan kapasitas bandwith hingga Sabtu kemarin sore telah naik dari 500 Mbps menjadi 969 Mbps, selanjutnya menjadi 1.574 Mbps pada 4 Mei dan minggu kedua Mei bisa 2.574 Mbps. Saat ini, layanan VPN telah naik dengan total trafik 60 Mbps, seluruh layanan Astinet telah up dengan pembatasan trafik 128 kbps per pelanggan, termasuk layanan voice Indihome. "Khusus pelanggan internet Indihome, IPTV, dan wifi.id untuk sementara masih off dan akan dilakukan aktivasi secara bertahap," ujarnya. Reza menambahkan secara paralel, kapal yang mengangkut kebutuhan kabel sepanjang 10 km dan peralatan perbaikan juga siap diberangkatkan, meski faktor kondisi alam tetap menjadi tantangan. Adapun penyebab terputusnya kabel laut, menurut dia, disebabkan faktor alam. "Mohon doanya untuk yang terbaik dan teman-teman di lapangan diberi kemudahan," ujarnya. Sebelumnya, Kepala Telkom Papua Sugeng Widodo mengakui sejak Jumat kemarin malam, kabel optik bawah laut putus, yang menyebabkan jaringan telekomunikasi di tiga kabupaten dan kota di Papua terganggu. Tiga kabupaten dan kota yang terdampak adalah Kota dan Kabupaten Jayapura serta Kabupaten Sarmi, sedang daerah lainnya normal. Guna mengatasi gangguan tersebut, saat ini pelayanan Telkom sebagian sudah dialihkan ke satelit, namun belum bisa maksimal.(Tempo)

Pemprov Maluku Segera Bagi THR dan Gaji 13 ASN Posted: 02 May 2021 08:44 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memastikan dalam waktu dekat akan membagikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 kepada ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemprov Maluku. Kepastian pemberian THR dan gaji ke -13 itu, setelah Presiden RI Joko Widodo menandatangani aturan soal THR. Aturan ini tertuang dalam PP Nomor 63 Tahun 2021. Juga berdasarkan lembaran PP dari Kementerian Sekretariat Negara, tertanggal 30 April 2021, bahwa pemerintah memberikan THR dan gaji ke-13 tahun 2021 kepada Aparatir Sipil Negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada negara dengan memperhatikan kemampuan. "Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang strategis di dalam menaikkan roda ekonomi. Kalau dalam bulan ini pegawai mendapat sesuatu itu pertanda hal yang baik,"ungkap Sekertaris Daerah Maluku Kasrul Selang, kepada pers di ruang rapat lantai VI Kantor Gubernur Maluku, Jumat (30/4/21). Kasrul menjelaskan, selain THR,  PNS juga akan mendapat Gaji ke-13 pada bulan Juni mendatang, karena perhitungannya Gaji ke-13 akan dipakai di tahun ajaran baru sekolah. " Jadi, THR untuk PNS Pemprov dipastikan dibayarkan sebelum tanggal 11 Mei 2021 mendatang bisa selesai. Begitupula dengan TKD," terang Sekda. Ia pun menjelaskan, penyaluran anggaran untuk THR dan TKD telah disiapkan sebesar Rp 10 – 11 milyar. (HumasMaluku)

Inisiasi KPK RI, Pertamina dan Pemprov Maluku MoU Rekonsilisi Dana PBBKB Posted: 02 May 2021 08:36 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM - PT Pertamina (Persero) Regional Papua Maluku, Jumat (30/4/2021), melakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama rekonsiliasi data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Maluku. Kesepakatan kerjasama yang di inisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ini, ditandatangani  Eksekutif GM Regional Papua-Maluku PT. Pertamina Yoyok Wahyu Maniadi dan Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang, dan disaksikan Ketua Satuan Tugas Pencegahan 2 Direktorat Wilayah V Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK, Dian Patri. Executive General Manager Regional Papua Maluku PT. Pertamina (Persero), Yoyok Wahyu Maniadi mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi dan transparansi BUMN dan Pemda Provinsi Maluku. "Pertamina sebagai BUMN yang menjunjung etika bisnis dan bertanggung jawab serta berpegang teguh pada pedoman good corporate governance serta internalisasi core values BUMN yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif selalu mendukung setiap upaya mengimplementasikan core values tersebut dalam kegiatan operasional untuk mendukung tata kelola perusahaan yang baik," ungkap Maniadi. "Oleh karena itu, kami mendukung penuh dan menyetujui atas legalitas kegiatan yang kita lakukan ini, sehingga dapat tertuang pada Kesepakatan Bersama dan PKS terkait Rekonsiliasi Data PBBKB yang kita langsungkan pada hari ini," jelas Maniadi. Ia pun berharap, melalui kerja sama ini, dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi data penjualan BBM, Data Penerimaan, Pemungutan, Penyetoran dan Potensi Penggunaan BBKB di Provinsi Maluku oleh Pertamina bersama dengan Pemprov Maluku diharapkan dapat meningkatkan pendapatan  daerah. "Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan pengawalan oleh kita semua agar optimalisasi perolehan pendapatan atas bahan bakar kendaraan bermotor ini dapat terserap optimal," tandas Maniadi. Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang disampaikan Sekda Maluku Kasrul Selang, memberikan apresiasi atas dilakukannya kesepakatan kerjasama ini. "Atas nama Pemda Provinsi Maluku, saya menyambut baik kegiatan penandatangan MoU ini, karena akan lebih memberikan kepastian dalam implementasi berbagai program kerjasama antara Pemprov Maluku dengan Pertamina, khususnya Pertamina MOR VIII yang membawahi wilayah Maluku," ujar Sekda. Dikatakan, sebagai wilayah kepulauan yang terdiri dari 1.340 pulau, dengan rentang kendali yang belum sepenuhnya teratasi, Maluku masih  membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak. "Dan Pertamina telah membuktikan keterlibatan partisipasinya, dimana dalam lima tahun terakhir, Pertamina telah memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp. 479.123.507.327,-," ungkapnya. Dana tersebut, sebut Sekda, telah dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan dan dikawal ketat oleh lembaga pengawas, baik Inspektorat, BPK maupun KPK.   "Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih atas seluruh kerjasama yang telah dijalani, dengan harapan kerjasama ini akan ditingkatkan diwaktu yang akan datang, dimana PT. Pertamina dapat berbagi program inovasinya baik berupa CSR atau program lainnya, yang dapat diimplementasikan di Maluku, dan kami siap untuk bekerjasama," imbuhnya. Pada kesempatan itu, Gubernur dalam sambutannya, mengingatkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku yang akan menindaklanjuti MoU ini, untuk melakukan koordinasi, kolaborasi, sinergi dan komunikasi, dengan para pihak, baik Pertamina, KPK dan lembaga lainnya sebaik mungkin. "Karena kita adalah mitra pembangunan, yang memiliki tujuan sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat,"tandas Sekda. (HumasMaluku)

Fransiskus Rangkore Janji Amanah Pimpin PDK Kosgoro 1957 Tanimbar Posted: 02 May 2021 07:59 AM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kader muda Partai Golkar, Fransiskus Rangkore, menjadi Ketua terpilih Pengurus Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Ia  terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) I PDK Kosgoro 1957 yang berlangsung di Saumlaki pada Jumat, 30 April 2021. Rangkore berjanji akan menjalankan amanah sebagai ketua dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Ia meminta kepada seluruh kader untuk terus berjuang demi membangun bangsa, dan menyatukan tekad serta visi dan misi demi Indonesia. Dalam menyambut beroperasinya Blok Masela, Kosgoro akan berperan penting guna memberikan karya positif dan meningkatkan swadaya masyarakat. "Saya bangga ketika dipilih secara aklamasi sebagai ketua Kosgoro. Kosgoro (Berjuang), Indonesia (Golkar), Golkar (Indonesia), Airlangga Hartarto (Presiden)," Ajak Rangkore dan peserta bersaut-sautan. Wakil ketua DPK Kosgoro 1957 Maluku Angky Ranmaru menekankan dua hal, yakni tentang konsolidasi organisasi dan keanggotaan. Menurutnya sukses konsolidasi, sukses kaderisasi, dan sukses penyelenggaraan program adalah kunci mengembangkan organisasi ini. "Kosgoro akan menjadi besar jika konsolidasinya berjalan dengan sehat," tandas Ranmaru.   Sementara itu, Ketua PKK PDK Kosgoro 1957 Maluku Fadly Thoisuta, yang disampaikan  secara virtual, sekaligus membuka kegiatan tersebut berpesan agar apa yang diangkat dalam tema 'Bersama Kosgoro, kita ciptakan akselerasi dan mencerdaskan masyarakat di Kepulauan Tanimbar'.  Diharapkan pengurus yang nanti terpilih harus mampu berkolaborasi dengan Pemda untuk kepentingan program-program kekaryaan dalam menyambut Blok Masela. Sehingga dapat memberikan pikiran positif dan pembardayaan masyarakat. "Didalam Kosgoro, ada himpunan pengusaha Kosgoro yang sudah terbentuk di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Ada juga himpunan masyarakat Kosgoro, sehingga mampu kolaborasi bersama Pemda untuk majukan daerah," pesan Thoisuta. Momentum itu dihadiri Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon yang diwakili Asisten I Corneles Belay, Ketua PDK Kosgoro 1957 Maluku, yang  diwakili Ketua PKK  Fadly Thoisuta secara virtual, Korbid Kepartaian Golkar Tanimbar Julius Laiyan dan Wakil ketua DPK Kosgoro 1957 Maluku Angky Ranmaru.  (Laura Sobuber)

Potensi Bahari, Alam, Budaya dan Sejarah Maluku Mampu Tingkatkan Ekonomi Daerah Posted: 02 May 2021 12:14 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM - Rapat Koordinasi Pembangunan Pariwisata Provinsi Maluku Tahun 2021, hendaknya dipahami sebagai langkah dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis pengembangan pariwisata Maluku kedepan. Atas dasar itu, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Maluku, Widya Pratiwi Murad, mengajak seluruh stakeholder termasuk Dinas Pariwisata bekerjasama untuk membangun serta mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Maluku. "Maluku kaya potensi bahari, alam, budaya, serta sejarah yang tidak habisnya dinikmati masyarakat. Melalui keseriusan bapak-ibu saat ini, dalam membangun Maluku melalui sektor pariwisata, dapat membuktikan bahwa Maluku merupakan rumah yang nyaman yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku," kata Widya saat menghadiri persiapan Rapat Koordinasi Pembangunan Pariwisata Provinsi Maluku Tahun 2021 di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (16/2). Istri Gubernur Maluku, Murad Ismail, itu mengatakan, Rakor Pembangunan Pariwisata Maluku akan dilaksanakan tanggal 26 sampai 27 Februari 2021, dengan mengangkat tema Akselerasi Pemulihan Ekonomi Sektor Pariwisata di Maluku pasca Covid-19. Pembangunan pariwisata ini, katanya, tentu membutuhkan dukungan stakeholder, perbankan dan pihak terkait lainnya untuk berpartisipasi aktif, memperkuat pemerintah daerah dalam memulihkan kondisi ekonomi daerah melalui program pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat Maluku. "Upaya untuk menggerakkan sektor ekonomi kreatif juga memerlukan energi dari para pelaku ekonomi kreatif yang ada di Maluku," katanya. Pada kesempatan itu, Widya berharap, agar pelaksanaan pembangunan pariwisata Maluku tahun 2021, dapat menghasilkan agenda kerja nyata yang mampu memberikan dampak positif bagi pemulihan ekonomi daerah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Maluku. Disampaikannya, Dekranasda, Pemprov Maluku, serta pihak Perbankan, akan terus mendorong dan meningkatkan inovasi kreativitas para pelaku ekonomi kreatif di Maluku, sehingga daya produksi dan daya beli masyarakat dapat meningkat yang berdampak pada kesejahteraan perekonomian masyarakat Maluku. "Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Maluku, Perbankan dan stakeholder di Maluku yang turut bersama kami dalam berkiprah bagi kemajuan masyarakat Maluku di tengah pandemi Covid-19. Semoga pada saatnya, pelaksanaan rakor pembangunan pariwisata dapat berjalan dengan lancar," ujarnya. Di tempat yang sama, Sekda Maluku, Kasrul Selang, mengatakan, wisatawan mancanegara menghabiskan banyak uang untuk keperluan di hotel saat liburan. Hal itu terungkap dari total pengeluaran mereka ketika berlibur. Sebaliknya, wisatawan domestik justru menghabiskan sebagian besar uangnya untuk belanja kuliner. "Wisatawan mancanegara biasanya menghabiskan apa saja. Ternyata, mereka itu habisnya lebih banyak di hotel, sekitar 45 persen. Kalau wisatawan nusantara, ternyata 45 persen itu untuk belanja kuliner. Kita pikir masuk akal juga kan, bule tidak mungkin kita suruh dia makan papeda dengan sagu tiap hari," ujar Sekda. Menurutnya, dari total pengeluaran wisatawan nusantara yang mencapai 45 persen untuk kuliner itu, terdapat peluang untuk meningkatkan pariwisata di Maluku. Dinas Pariwisata pun diimbau bekerjasama dengan pihak terkait, membuat kriteria desa untuk ditetapkan sebagai Desa Pariwisata. Pemprov akan membina satu desa untuk satu kabupaten. Sisanya, kabupaten yang membina. "Jadi, kita memang sasarnya ke sana. Ternyata wisatawan nusantara itu lebih banyak habis 45 persen ke kuliner. 25 persen di oleh-oleh (cinderamata). Itu berarti ada peluang di sana," jelas Sekda. Ia menegaskan, industri pariwisata yang kuat merupakan hasil inisiatif masyarakat. Diperlukan pendekatan yang dimulai dari kelompok masyarakat untuk membangun desanya. Ide mereka bisa dipakai. Ada juga inisiatif dari pemerintah desa yang bisa melihat desanya memiliki potensi wisata. "Kalau pariwisata yang diinisiasi sendiri oleh masyarakat, biasanya sangat kuat. Saya bilang ke Kadis Pariwisata, bawalah orang Morella, Hukurila, Siwang, pergi ke Bali selama sebulan misalnya. Lalu belajar tentang bagaimana kelola pariwisata di Bali," tegasnya. Persiapan Rakor Pembangunan Pariwisata Provinsi Maluku Tahun 2021 ini, dihadiri Ketua Tim Gubernur Percepatan untuk Pembangunan (TGPP) Provinsi Maluku, Hadi Basalama, Plt. Kepala Dinas Pariwisata Maluku Max Pattinama, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Maluku Nasir Kilkoda, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Elvis Pattiselano, Plt. Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Maluku-Maluku Utara Jetty Likur, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Novi Manulang, Kepala OJK Maluku Roni Nazra, Pimpinan BNI Cabang Ambon Friedson, GM Pelindo IV Cabang Ambon Ady Sutrisno, GM Angkasa Pura Ambon Dedi Setiawan, Ketua PHRI Provinsi Maluku Teni Barlola, dan juga dihadiri sejumlah stakeholder lainnya. (HumasMaluku)

Bahasa Oirata dan Meher di Pulau Kisar Menuju Status Terancam Punah Posted: 02 May 2021 12:14 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM – Peneliti Kantor Bahasa Provinsi Maluku, Erniati, S.S mengatakan Pulau Kisar merupakan salah satu pulau terluar di Maluku. Sering disebut sebagai Maluku tenggara jauh karena akses untuk menjangkau pulau ini sangat sulit. Sarana transportasi belum memadai, baik melalui transportasi udara maupun melalui transportasi laut. Cuaca di Pulau Kisar sangat ekstrim, musim kemarau berlangsung lama dan musim hujan hanya berlangsung sebentar sehingga pulau ini terlihat kering dan gersang. Namun penduduk  sudah memahami keadaan tersebut sehingga dapat menyesuaikan pola pertanian apa yang bisa dikembangkan karena kondisi alam. Pulau Kisar berbatasan dengan negara Timur Leste dan Australia, dihuni oleh dua masyarakat lokal atau dua etnis yaitu etnis Meher dan etnis Oirata. Kedua etnis ini sangat berbeda dari segi budaya, termasuk bahasanya. Fakta linguistik menyebutkan bahwa kedua bahasa yang dituturkan kedua etnis tersebut berbeda, Summer Institut of Lingusitics  (SIL) (2005:15) menyebutkan bahwa bahasa Oirata merupakan bahasa dengan rumpun non-Austronesia sedangkan bahasa Meher yang juga disebut bahasa Kisar  dikategorikan sebagai  bahasa rumpun kelas Austronesia, Melayu Polenesia, Timur Tengah. Tim Pemetaan Badan Bahasa mengidentifikasi bahasa Oirata dan bahasa Meher merupakan  dua bahasa yang berbeda dengan persentasi perbedaan dialektometri sekitar 74%. "Bahasa Oirata hanya digunakan oleh dua desa, di desa Oirata Timur dan Oirata Barat selebihnya menggunakan bahasa Meher, bahkan penggunaan bahasa Meher tersebar di beberapa pulau yang ada di sekitar Pulau Kisar. Misalnya Pulau Letti dan Pulau Luang," kata dia saat dikutip Lelemuku.com pada Kamis, 18 Februari 2021. Oleh karena penuturnya masih banyak, beberapa pengakuan penduduk beranggapan bahwa bahasa Meher masih dikategorikan sebagai bahasa yang masih  aman dibandingkan dengan bahasa Oirata.   Jika berbicara tentang status aman atau tidaknya sebuah bahasa dari segi penggunaannya tentu harus melalui kajian ilmiah atau kajian kebahasaan (linguistik).  Beberapa tahun terakhir, karena berangkat dari rasa keprihatinan akan status bahasa daerah di Indonesia maka para linguis melakukan kajian vitalitas bahasa daerah. Kajian vitalitas daerah  adalah  sebuah kajian yang bertujuan mengukur daya hidup/status  bahasa daerah mulai status aman sampai  status punah.  Pada penelitian yang dilakukan oleh Aritonang (2013) mengemukakan bahwa kajian vitalitas bahasa dan tingkat kepunahannya sangat berkaitan dengan kajian pergeseran bahasa, pilihan bahasa, dan kedwibahasaan. Kepunahan bahasa akan terjadi jika sekelompok pemakai bahasa bergeser ke bahasa baru secara total sehingga bahasa terdahulu tidak terpakai lagi. Kepunahan bahasa berbeda-beda antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Kemampuan menghadapi tekanan dari luar dan dari dalam bahasa tersebut menentukan tingkat keterancaman dan kepunahan bahasa. Berangkat dari pendapat di atas, maka kajian vitalitas bahasa daerah dianggap sangat urgen dilakukan untuk semua bahasa daerah di Indonesia, termasuk bahasa Oirata dan bahasa Meher. Vitalitas bahasa Oirata sudah dilakukan oleh Tim Pelindungan Bahasa, Kantor Bahasa Maluku (2018). Hasil kajian vitalitas bahasa Oirata menunjukkan status bahasa Oirata sudah mengalami kemunduran. Artinya, bahwa bahasa Oirata tidak lagi digunakan sebagai bahasa pengantar untuk berkomunikasi sehari-hari terutama bagi kalangan generasi muda. Meskipun bahasa Meher belum dilakukan kajian vitalitas secara ilmiah, namun beberapa kajian juga pernah dilakukan oleh beberapa peneliti yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Meher. Penelitian ini terkait dengan sikap  dan dokumentasi bahasa.   "Melihat kondisi tersebut, maka tak pelak lagi bahwa bahasa Oirata dan bahasa Meher sudah  mengalami ketergerusan dan tidak bisa dipungkiri lagi dengan berjalannya  waktu, bahasa ini akan  menuju ke status terancam punah," kata  Erniati. Salah satu faktor tergerusnya penggunaan bahasa Oirata dan bahasa Meher adalah begitu kuatnya pengaruh bahasa Melayu Ambon di lingkungan penutur. Bahasa Melayu Ambon menjadi bahasa yang dianggap prestise bagi penutur sehingga menggunakan bahasa daerah bukan lagi sebuah keharusan yang harus dipelajari  dan digunakan sebagai media komunikasi bagi generasi penerus. Selain itu, tidak adanya lagi pewarisan yang sistematis oleh orang tua kepada generasi mudanya menjadi pemantik bergesernya penggunaan bahasa daerah. Penutur bahasa  Oirata dan bahasa Meher yang masih aktif dan pasih  hanya penutur yang berusia 40 tahun ke atas. Bahasa Oirata dan bahasa Meher juga tidak dijadikan sebagai bahan muatan lokal di sekolah-sekolah di Pulau Kisar sehingga memungkinkan laju status menuju kepunahan bahasa akan bergerak cepat.   "Untuk mengatasi atau menghambat laju kepunahan bahasa Oirata dan bahasa Meher, keterlibatan semua pihak sebagai pendukung budaya sangat diperlukan. Penutur, pemerintah daerah, peneliti, serta pemerhati budaya harus bersinergi dan membangun visi dan misi yang sama dalam melestarikan bahasa daerah," tutup Erniati. (Laura Sobuber)

Ini Penyebab Bahasa Teon di Ambang Kepunahan Posted: 02 May 2021 12:13 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM – Pengkaji Kantor Bahasa Provinsi Maluku, Faradika Darman, S.S pada Rabu, 10 Maret 2021 mengatakan Indonesia adalah negara dengan berbagai keragaman suku dan bahasa. Hingga saat ini, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah mengidentifikasi 718 bahasa daerah yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Dalam bahasa daerah tersebut terdapat beragam dialek. Hal itulah yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki bahasa daerah terbanyak di dunia. Oleh karena itu, keragaman tersebut patut disyukuri dan dijaga kelestariannya. Kantor Bahasa Provinsi Maluku telah memetakan atau mengidentifikasi 64 bahasa daerah dengan jumlah titik pengamatan sebanyak 130 titik di Provinsi Maluku hingga tahun 2020. Bahasa-bahasa tersebut sebagian besar adalah bahasa minoritas dengan jumlah penutur aktif hanya sebagian kecil dari total jumlah penduduk. Salah satu bahasa daerah yang ditengarai terancam punah adalah bahasa Teon di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Masyarakat penutur bahasa Teon adalah masyarakat yang dulunya menempati Pulau Teon di bagian tenggara Maluku. Pada 1976, sejarah mencatat pemindahan masyarakat Teon, Nila, dan Serua dari kampung aslinya di Kepulauan TNS ke Kabupaten Malteng. Kejadian itu disebabkan adanya ancaman bencana alam yang terjadi di ketiga pulau kecil tersebut. Sayangnya, kejadian itu tidak hanya memindahkan tempat tinggal tetapi juga berpengaruh pada kebudayaan dan tradisi masyarakat. Salah satunya berdampak pada pelestarian bahasa daerah. Saat ini, bahasa Teon dituturkan di tiga desa di Malteng, Kecamatan Teon Nila Serua, yakni Desa Watludan, Desa Yafila, dan Desa Mesa. Titik pengamatan atau pengambilan data bahasa Teon dihimpun dari masyaraat di Desa Watludan. Menurut pengakuan penduduk setempat, wilayah tutur bahasa Teon berbatasan dengan Desa Isu yang merupakan penutur bahasa Wetang di sebelah barat. Di sebelah timur, wilayah tutur bahasa Teon berbatasan dengan Desa Trana yang merupakan wilayah tutur bahasa Serua dan di sebelah utara berbatasan dengan Desa Leslulu yang juga merupakan wilayah tutur bahasa Serua. Selanjutnya, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Makariki. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Teon merupakan sebuah bahasa karena persentase perbedaannya dengan bahasa lain di Maluku berkisar 83%—89%, misalnya dengan bahasa Nila 83%, Serua 85%, dan Damar Timur 89% (Tim Pemetaan Bahasa, (2019:215). Sementara itu, Summer Institute of Linguistic (SIL) menguraikan bahwa bahasa Teon merupakan bahasa yang dituturkan oleh masyarakat transmigrasi di Pulau Seram Tengah Bagian Selatan, Kabupaten Maluku Tengah. Pada 1990, SIL mengidentifikasi jumlah penutur sebanyak 1.200 (SIL, 2006:23). Di wilayah tutur Desa Watludan, penutur aktif bahasa Teon hanya  berkisar antara usia 50 tahun ke atas dan jumlahnya sekitar 50 jiwa dari total penduduk sekitar 2000 jiwa.  Para penutur aktif ini hanya menggunakan bahasa daerah dalam lingkup komunikasi yang sangat kecil dan terbatas, misalnya dalam ranah adat. Bahkan, dalam komunikasi sehari-hari sudah terjadi banyak campur kode antara bahasa Teon dengan bahasa Indonesia atau Melayu Ambon. Kondisi itu tentu sangat disayangkan. Jika terus menerus dibiarkan, satu atau beberpa tahun ke depan, bahasa Teon hanya akan tercatat namanya dalam sejarah dan tidak akan ditemukan lagi. Keterancampunahan bahasa Teon tidak hanya terjadi di Desa Watludan, tetapi di dua desa lainnya yang merupakan wilayah tutur bahasa Teon, yakni Desa Yafila dan Mesa. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat, penutur aktif di kedua desa tersebut sudah berusia 50—60 tahun dengan jumlah yang sangat sedikit. Selain itu, para penutur aktif dalam kelompok yang sangat kecil itu pun tidak intens menggunakan bahasa Teon dalam komunikasi sehari-hari karena sebagian besar masyarakat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia dan Melayu Ambon. Hal itu terbukti saat pengambilan data bahasa Teon (2019), pengetahuan dan pemahaman penutur sangat menurun. Pengetahuan bahasa pada tataran kosakata ditemukan banyak yang tidak memiliki realisasi. Faktor utama penyebab makin menurunnya kemampuan berbahasa daerah penutur bahasa Teon adalah karena bahasa tersebut sudah tidak menjadi alat komunikasi walaupun di antara para penutur aktif. Kesadaran para orang tua yang tidak lagi mewariskan bahasa daerah kepada generasi muda menjadikan status bahasa Teon memang sedang berada pada kondisi kritis. Penutur aktif yang memberikan informasi kebahasaan pada pengambilan data Kantor Bahasa Provinsi Maluku tahun 2019 tidak dapat dilibatkan lagi pada tahun 2021 karena telah lanjut usia dan mengalami pikun. Hal itu adalah fakta bahwa betapa cepatnya bahasa daerah mengalami kepunahan jika tidak digunakan lagi. Sesuai pengamatan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa saat ini status atau daya hidup bahasa Teon kritis dan menuju pada kematian bahasa. Atas kondisi itu, pada tahun 2021, Kantor Bahasa Provinsi Maluku, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, akan melakukan kajian vitalitas untuk mengkaji secara ilmiah tentang persentase daya hidup bahasa Teon. Kajian tersebut akan mengetahui status bahasa Teon dalam setiap ranah penggunaannya dan faktor yang memengaruhi makin menurunnya daya hidup bahasa tersebut. (KantorBahasaMaluku)

Kantor Bahasa Maluku Survei Revitalisasi Bahasa Daerah di Negeri Sirisori Islam dan Kulur Posted: 02 May 2021 12:13 AM PDT MASOHI, LELEMUKU.COM – Kantor Bahasa Maluku menggelar kegiatan survei dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dilaksanakan pada tanggal 1–7 Maret 2021. Kegiatan ini merupakan langkah awal atau tahap persiapan kegiatan berikutnya, yaitu revitalisasi bahasa daerah. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku, Sahril, S.S., M.Pd., beserta tim revitalisasi bahasa daerah, Erniati, S.S., M.Si. dan Faradika Darman, S.S., berkoordinasi dengan instansi terkait, di antaranya berkoordinasi dengan Bupati Maluku Tengah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah. Tujuan koordinasi tersebut adalah menjalin kerja sama, meminta arahan, dan dukungan pemerintah daerah agar pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Bahasa Daerah berjalan lancar sesuai target capaian yang diharapkan, sekaligus membahas dan memantapkan pencanangan Kampung Bahasa di Negeri Siriaori dan Kulur. Diharapkan pula bahwa dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat, perhatian pemerintah daerah terhadap pelestarian bahasa di Pulau Saparua khususnya dan Kabupaten Maluku Tengah semakin meningkat. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berkomitmen untuk mendukung dan menyukseskan kegiatan Revitalisasi Bahasa Daerah yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2021. (KantorBahasaMaluku)

Djufri Muhamad Kunjungi Jejak Sejarah Kesultanan Jailolo dan Banau di Kota Ambon Posted: 02 May 2021 12:13 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM - Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat menelusuri sejarah perang jailolo yang  ada di Musium (sejarah) di kota Ambon.   Hal ini, setelah Pemda Halbar hadiri acara lepas sambut Panglima TNI di Kota Ambon. Wakil Bupati Halbar Djufri Muhamad didampingi Demianus Sidete (Kabag Pemerintahan) Pemda Halbar seusai dari acara lepas sambut langsung menelusuri lokasi tempat peninggalan sejarah, yang diduga kuat dari kesultanan Jailolo. "Kami hadir pd kegiatan lepas sambut Panglima, seusai dari itu kesempatan kami untuk menelusuri fakta - fakta sejarah Jailolo yang ada di beberapa titik di kota Ambon, sebagai data mendorong  Banau ke pahlawan Nasional." kata dia pada Minggu 07 Maret 2021 Ini menjadi catatan besar atau mendasar bagi kita, hari ini senin 08-03-2021 kita masih menelusuri di Musium Siwalima di balai Arkiolog, untuk mencari literatur yang sama. "Kami juga akan ketemu dengan ketua jurusan sejarah di Fkip (Unpati) Ambon, untuk mencari literatur- literatur terkait sejarah Jailolo dalam hal perjuangan Banau. Pastinya ini adalah langkah awal untuk lengkapi data- data dengan tujuan untuk mendorong kapita Banau sebagai pahlawan nasional," tambah dai. Penelusuran yang dilakukan langsung pemda Halbar ini untuk mencaritau tambahan materi perang Jailolo. (diskominfohalbar)

Warga Kepulauan Aru Gelar Ritual Adat Kuburkan Paus Sperma Terdampar di Hokmar Posted: 02 May 2021 12:12 AM PDT DOBO, LELEMUKU.COM  – Warga Kepulauan Aru, Provinsi Maluku pada 7 Maret 2021 melakukan ritual adat untuk menguburkan mamalia terdampar dari jenis Paus Sperma (Physester macrocephalus) yang terdampar di Desa Hokmar, Kecamatan Aru tengah Utara, Kabupaten Kepulauan Aru pada 5 Maret lalu. Ritual dipimpin oleh seorang tetua adat yang membacakan doa lalu semua terdiam mendengarkan doa yang dipanjatkan kepada leluhur. Kepulauan Aru merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang dikenal sebagai habitat mamalia laut. Di wilayah ini terdapat kearifan lokal atau adat istiadat saat terjadi mamalia laut terdampar. Masyarakat yang dipimpin oleh tetua adat akan melakukan ritual adat terlebih dahulu sebelum menguburkan mamalia laut yang mati terdampar karena warga percaya bahwa leluhur mereka berasal dari paus. Jom Bi'jarum merupakan bahasa lokal yang biasa digunakan untuk istilah kepercayaan bahwa leluhur berasal dari paus. "Mamalia laut dengan jenis Paus Sperma (Physester macrocephalus) mati terdampar di pantai. Sebelumnya warga secara gotong royong telah berusaha menyelamatkan paus tersebut untuk kembali ke laut namun paus terus kembali ke pantai," ujar Kepala Balai Kawasan Konservasi Nasional (BKKPN) Kupang Imam Fauzi. Imam menjelaskan Paus yang terdampar berjumlah satu ekor dengan panjang tubuh kurang lebih 4 meter dan berjenis kelamin betina. Untuk melindungi bangkai paus agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,  warga dengan persetujuan tetua adat melakukan ritual adat penguburan paus. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat. "Saya mewakili KKP  sangat mengapresiasi kesadaran masyarakat Kepulauan Aru dalam menyelamatkan paus yang terdampar tersebut. Masyarakat langsung tergerak untuk menyelamatkan biota laut yang malang ini tanpa mengharapkan imbalan apapun," kata Imam. Imam juga menjelaskan bahwa peran masyarakat pesisir melalui pelaksanaan kearifan lokal ini sangat mendukung upaya pemerintah dalam melindungi mamalia laut. Pihaknya berharap agar kearifan lokal masyarakat Kab. Kepulauan Aru ini dapat dilestarikan dan dijaga serta dapat menjadi  salah satu daya tarik wisata setempat. "Pemerintah terus mendorong upaya pelestarian kearifan lokal yang sejalan dengan upaya perlindungan mamalia laut karena secara tidak langsung telah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi biota laut yang terancam punah ini" ujar Imam. Dalam perlindungan biota laut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono berkomitmen selalu memastikan kelestarian biota laut dan keberlanjutan populasinya untuk kesejahteraan bangsa dan generasi yang akan datang. Pasalnya, mamalia laut merupakan biota laut yang terancam punah dan statusnya telah dilindungi penuh secara nasional dan internasional.(Tempo)

Angkatan Muda GPM Antusias Ikuti Lomba Vocal Group di Saumlaki Posted: 02 May 2021 12:12 AM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) Cabang Ebenhaezer di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku menggelar lomba vocal group jelang Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-88 AMGPM dengan Tema 'Pemuda Beriman, Pemuda Mandiri, Kreatif dan Dinamis' pada Sabtu, 27 Maret 2021. Ketua AMGPM Cabang Ebenhaezer, Frets Y. Watutamata, S.Hut memberi apresiasi kepada para angkatan muda yang ingin berkompetisi dalam lomba tersebut dengan penuh semangat dan kreatifitas. "Jadikan lomba ini sebagai kesaksian yang baik, juara adalah bonus, soal siapa yang menang dan kalah kita akan terima dengan lapang dada," harap dia pada Jumat, 26 Maret 2021. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tanimbar, Joice Fatlolon Pentury yang merupakan salah satu juri lomba mengucapkan selamat bertanding kepada para peserta dan berharap para generasi muda mampu menjadikan ajang itu sebagai wadah mengasah bakat dan talenta di bidang musik. Juara I dimenangkan oleh Ranting Siloam lokasi belakang Gereja Ebenhaeser Saumlaki, Juara II dimenangkan oleh Ranting Dalyes lokasi Komples BTN dan juara III dimenangkan oleh Ranting Imanuel lokasi Kampung Kolam. (Laura Sobuber)

Usman Tamnge Hadiri Syukuran Pengukuhan Rat Tivle, Djafar Tamher Posted: 02 May 2021 12:12 AM PDT TUAL, LELEMUKU.COM - Wakil Walikota Tual, Maluku Usman Tamnge, SE dalam menyampaikan sambutan Walikota Tual pada acara syukuran pengukuhan Rat Tuvle (Raja Tual) Djafar Tamher, SE yang berlokasi di kediaman Rat Tuvle Jalan Fidnang Armauw, Selasa (09/03/2021). Acara tersebut dihadiri pula oleh Sekda Kota Tual Akhmad Yani Renuat, S.Sos., M.Si dan Ketua DPRD Kota Tual Hasan Syarifudin Borut, SE. Raja adalah lambang kesejahteraan dan kebagaiaan bagi warganya maka keberadaan Raja ditengah masyarakat sangatlah diharapkan."Pengukuhan raja yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu merupakan wujud dari penyerahan kedaulatan rakyat kepada Raja sebagai pemimpini dalam menjalankan wewenang untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat adat Tuvle". Ujar Pak Usman Tamnge dalam sambutanya. Lebih lanjut dalam sambutanya beliau menyampaikan bahwa "Kedudukan dan peran Rat (Raja) dalam filosofi masyarakat kei disebut dengan "Uun Turun Naf'en" yang berarti Raja berkedudukan sebagai pengambil keputusan dalam wilayah ratschap". Sehingga diharapkan agar Raja dan Pemerintah Daerah bersinergi dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kota Tual Sebagai Kota BERADAT (Beriman, Ekonomi Kerakyatan, Responsif, Akuntabel, Demokrasi, Amanah dan Transparan). Merajut kebersamaan adalah sebuah amanat yang harus dihargai, dijunjung tinggi dan diterapkan untuk mendorong kerja sama dengan semua perangkat adat dengan kemurnian budaya guna mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal agar tetap mekar dalam mempercepat proses perubahan dan kemajuan daerah. (humastual)

Luhut Binsar Pandjaitan Nilai Kelebihan Pengunjung di Candi Borobudur Pengaruhi Struktur Posted: 02 May 2021 12:11 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan masalah utama yang tengah dihadapi Candi Borobudur adalah tekanan besar terhadap struktur candi karena kelebihan kunjungan wisatawan. Pengunjung Candi Borobudur pada 2019 tercatat mencapai lebih dari 3,3 juta orang atau setara dengan 8.000 orang per hari. Padahal, berdasarkan hasil studi Balai Konservasi Borobudur menunjukkan idealnya kawasan puncak Candi Borobudur hanya mampu menampung maksimal 128 pengunjung per sekali kunjungan setiap harinya. "Oleh karenanya, akan diimplementasikan wisata berkualitas di Borobudur, dengan menjadikan Rencana Induk 1979 sebagai acuan bagi Rencana Induk Pariwisata yang terbaru," kata Luhut dalam kunjungan kerjanya ke Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur, Jumat, 13 Maret 2021. Dalam kunjungan tersebut Luhut didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem A Makarim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Magelang Zaenal Arifin, Direktur Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti, dan Direktur Jendral Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian. Bersama rombongan, Luhut mengunjungi titik-titik pembangunan yang terdiri atas Kampung Seni Borobudur, Kembanglimus Community Center, Gerbang Palbapang, Kawasan Candi Pawon, Concourse Candi Borobudur, dan Lahan Otorita. Ia pun mengajak Kemendikbud, Kementerian PUPR, Kemenparekraf, serta Kementerian BUMN untuk bersama-sama menindaklanjuti peningkatan potensi wisata berkualitas di DPSP Borobudur melalui Rencana Induk Pariwisata Terpadu Borobudur-Yogyakarta-Prambanan. "Berdasarkan rapat koordinasi sebelumnya, isu, dan tindak lanjut yang menjadi perhatian adalah aksesibilitas dan konektivitas, amenitas, atraksi, dan fasilitas penunjang yang dapat meningkatkan nilai pariwisata di Borobudur," kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu. Ia menjelaskan aksesibilitas dan konektivitas meliputi jalan, akses transportasi, serta jaringan internet dan telekomunikasi. Sementara itu, penataan kawasan Candi serta kawasan homestay beserta listrik menjadi aspek amenitas yang akan menjadi fokus dalam peningkatan kualitas pariwisata di Candi Borobudur. Ia menambahkan akan ada peningkatan paket wisata dan ajang yang menjadi daya tarik atraksi."Untuk meningkatkan nilai kualitas wisata, kita juga perlu siapkan masyarakat dengan memberi pelatihan dalam bidang pariwisata, sehingga kita juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru," ujar dia. Ia juga meminta perguruan tinggi di sekitar kawasan Candi Borobudur dapat dilibatkan dalam melakukan studi terkait candi, sehingga timbul rasa tanggung jawab untuk merawat dan melestarikan hingga generasi mendatang. "Semua sudah sepakat, untuk sama-sama bekerja menyiapkan pembangunan kawasan Candi Borobudur dan akan juga disiapkan dana setiap tahun, sehingga Candi Borobudur dapat menjadi laboratorium konservasi cagar budaya bertaraf Internasional," pungkasnya. (Tempo)

Ingin Ketahui Dampak Pandemi ke Bisnis di Bali, Jokowi Kunjungi Pemilik Galeri di Ubud Posted: 02 May 2021 12:11 AM PDT DENPASAR, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo mendatangi beberapa lokasi di kawasan Ubud Bali guna mengetahui secara langsung dampak yang dirasakan masyarakat selama pandemi Covid-19 melanda Provinsi Bali. "Singgah di satu toko mebel dan kerajinan di bilangan Jalan Raya Mas, Ubud, siang ini, saya sempat bertemu pemilik galeri," kata Jokowi pada Selasa 16 Maret 2021. Dikatakan pandemi ini sangat mempengarui sisi utama pendapatan pulau Dewata tersebut. "Saya ingin tahu seberapa besar dampak pandemi bagi bisnis penunjang pariwisata di Bali," kata dia. Presiden juga menyatakan harapan untuk segera membuka kembali akses ke Bali, pasca pandemi ini berakhir. "Kita semua berharap agar pandemi segera berlalu, tamu-tamu kembali berdatangan ke Bali, dan kehidupan pulih seperti sediakala," harap dia. (Jidon)

Sukandar Hadiri Acara Jelajah Jambi Expo The Hidden Paradise Posted: 02 May 2021 12:11 AM PDT MUARA TEBO, LELEMUKU.COM - Bupati Tebo, Jambi Dr. H. Sukandar S. Kom. M. Si. menghadiri Acara Jelajah Jambi Expo The Hidden Paradise in Jambi di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (16/03/2021). Acara tersebut merupakan upaya pemerintah Provinsi Jambi bersama Kabupaten/ Kota Se- Provinsi Jambi untuk mempromosikan potensi wisata dalam rangka pemulihan ekonomi di masa pandemi. Di Kabupaten Tebo sendiri terdapat sejumlah Destinasi Ekowisata yang potensial seperti Pusat Konservasi Gajah, Eksplor Wildlife, Air Terjun Muara Kilis, Agrowisata Jeruk, dan Reintroduksi Orang Utan Muara Kilis. Kemudian ada wisata budaya berupa Rumah Tuo dan Tarian Daerah. Selain itu, Kabupaten Tebo juga memiliki sejumlah produk hasil masyarakat seperti kopi, minyak kayu putih, Minyak Serai Wangi Gajah dan Jahe Merah. Acara dimulai dengan sambutan dari Pj. Gubernur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni M Si. yang diikuti sambutan dari Mendagri, Menparekraf, Menkopolhukam serta dibuka langsung oleh Menko Marvest secara daring. (diskominfotebo)

Septriana Tangkary Buka Workshop Road to Pesona Digital NTT 2021 di Labuan Bajo Posted: 02 May 2021 12:11 AM PDT LABUAN BAJO,LELEMUKU.COM – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) akan menggelar kegiatan Workshop Road to Pesona Digital NTT 2021 dengan tema "Mendorong Kreasi dan Inovasi Wastra Tenun dan Umkm Nusa Tenggara Timur" pada 24 Maret 2021 di Labuan Bajo. Acara ini dilaksanakan dalam bentuk forum tatap muka (offline) dan online melalui Zoom/Youtube. Kegiatan ini juga akan diisi dengan onboarding kepada pelaku UMKM oleh marketplace serta pelatihan seni tenun kepada perwakilan penenun di Labuan Bajo. "Forum dengan dua metode sosialisasi offline dan online ini diharapkan akan lebih komprehensif sehingga tujuan sosialisasi menjadi lebih luas, efisien dan dapat disasar kepada berbagai lapisan masyarakat," kata Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim (IKPM) Septriana Tangkary di Labuan Bajo, Minggu (21/3/201). Dijelaskannya sosialisasi dan edukasi ini mempunyai tujuan untuk mengedukasi dan mendorong para pelaku UMKM di wilayah Labuan Bajo untuk maju dengan bersikap kreatif dan adaptif dengan kemajuan teknologi di masa pandemi. Kemudian mengedukasi dan mendorong masyarakat untuk membeli produk dalam negeri sebagai langkah konkrit membela bangsa, meningkatkan sinergi antar stakeholders (Pemerintah, UMKM, Lembaga swasta, Asosiasi, dll) untuk meningkatkan kualitas produk dan peningkatan skill dan dapat menggerakkan dan meningkatkan perekonomian bangsa. "Mengingat pentingnya memberikan edukasi dan pemahaman kepada para pelaku UMKM di daerah Labuan Bajo NTT mengenai kemampuan untuk adaptif dan kreatif di era pandemi, sekaligus sebagai sarana sosialisasi Gernas BBI di bulan Juni mendatang," jelas Septriana. Satriana mengatakan kegiatan workshop ini menghadirkan 50 orang peserta offline yang terdiri dari 15 orang perwakilan penenun Labuan Bajo, 35 perwakilan UMKM/ Industri Kriya dan 300 peserta umum/UMKM (online). Narasumber yang akan dihadirkan lanjut Satriana yaitu Mira Tayyiba, Plt. Dirjen IKP Kemenkominfo, Nanny Hadi Tjahjanto, Ketua Umum Dharma Pertiwi (Ladara), Endang Budi Karya, Anggota Bidang Wirausaha Baru Dekranas, Maria Anna Plate, Anggota Bidang Promosi Dekranas. Loemongga Agus Gumiwang, Wakil Ketua Harian 1 Dekranas, Yantie Airlangga, Wakil Ketua Harian 3 Dekranas, Julie Sutrisno Laiskodat, Ketua Dekranasda Provinsi NTT, Trince Yuni, Ketua Dekranasda Kabupaten Manggarai Barat, Alfonsa Horeng, Pendiri Lepo Lorun atau "Rumah Tenun"NTT, Samuel Wattimena Desainer, BI, Telkom, Telkomsel, Rumah Kreatif BUMN, dan dari Marketplace. Selain sebagai salah satu dari lima daerah destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) di Indonesia, daerah Labuan Bajo NTT menyimpan banyak potensi UMKM lokal yang dapat menjadi unggulan di bidang fesyen, kuliner dan kriya. "Kekhasan produk lokal NTT diharapkan dapat dipasarkan secara offline dan online ke seluruh penjuru negeri dan pada akhirnya go internasional," katanya. Diketahui Presiden Joko Widodo meresmikan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada tanggal 14 Mei 2020. Gernas BBI ditujukan untuk mendorong national branding produk lokal unggulan, sehingga menciptakan industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Gerakan BBI ini juga merupakan bagian dari pogram percepatan transformasi digital dan industri kreatif nasional. Melalui gerakan ini, pemerintah mengajak agar masyarakat Indonesia mencintai dan bangga akan karya anak negeri sendiri. Untuk tahun 2021, Gernas BBI berfokus pada peningkatan kualitas produk UMKM lokal sehingga memperkuat posisi sebagai high value product yang dihasilkan oleh pengrajin/seniman Indonesia (Indonesian Artisanal). "Selama pandemi COVID-19, mereka ini harus melakukan berbagai penyesuaian dalam berkreasi, termasuk peralihan aktivitas usaha ke ruang-ruang digital," ujarnya. "Pemanfaatan teknologi digital (transformasi digital) menjadi sangat penting, sebagai syarat untuk terus berkembang maju, bangkit dan naik kelas, UMKM dituntut untuk adaptif dan kreatif, mampu menghasilkan produk yang sesuai keinginan dan kebutuhan pasar," pungkas Direktur IKPM Septriana Tangkary. (diskominfomaba)

Shana Fatina Ungkap Dukungan BOPLBF Dorong Peningkatan SDM di Agrowisata Kopi Posted: 02 May 2021 12:10 AM PDT LABUAN BAJO, LELEMUKU.COM - Benchmarking diharapkan menjadi awal mula pengembangan desa wisata khususnya agro wisata kopi, sehingga nantinya kita dapat mengembangkan produk olahan kopi dan dapat membuat atraksi dari agro wisatanya. Pernyataan tersebut diungkapkan Direktur Utama Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo Flores, Shana Fatina ketika memberikan sambutannya dalam acara Benchmarking Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Agro Wisata Kopi dan Desa Wisata di Coffee Plantation MesaStila Resort, Magelang, Senin (22/03/2021) sebagaimana realese BOPLBF, Kamis (25/03/2021). "BOPLBF saat ini tengah menyiapkan langkah awal dalam pengembangan desa wisata pada segmentasi agrowisata kopi dengan mendorong peningkatan sumber daya manusia melalui program benchmarking," ungkap Shana Dijelaskannya agenda kegiatan ini dijadwalakan akan mengunjungi 4 kota yaitu Magelang, Yogyakarta, Banyuwangi, dan Jember hingga tanggal 27 Maret 2021. Asosiasi Petani Kopi Jahe Manggarai (APEKAM) dan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Flores Manggarai turut dibawa serta dalam perjalanan ini. Selain itu, juga ada perwakilan dari instansi pemerintah yakni Dinas Priwisata Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Agenda pertama di Kota Magelang, para peserta melakukan kunjungan utamanya ke MesaStila Resort yang berada didalam Kawasan kebun kopi seluas 22 hektar. Kebun kopi MesaStila telah ada sejak tahun 1920an. Saat itu kebun kopi MesaStila dikenal sebagai kebun kopi Karangrejo. Pemilik awal kebun kopi Karangrejo bernama Gustav van Der Swaan. Beliau orang Indonesia keturunan Belanda. Ayahnya berasal dari Aceh dan Ibunya noni Belanda. Waktu kebun kopi Karangrejo dimilki oleh Van Der Swan, luasnya hanya sekitar 5 hektar. Dan merupakan kebun kopi Robusta. Kebun kopi Karangrejo kemudian dibeli oleh Bapak Slamet Cokroprawiro kurang lebih pada tahun 1965. Setelah dikelola beberapa tahun oleh Pak Cokro, kemudian kebun kopi dijual dan dibeli oleh seorang wanita berkebangsaan Italia yang bernama Gabriella Teggia pada tahun 1990. Setahun setelah dibeli, Ibu Gabriella memulai proyek untuk membuat Resort di dalam kebun kopi Karangrejo. Terlebih dahulu memperluas area dengan membeli beberapa bidang tanah yang berbatasan dengan kebun kopinya dari masyarakat sekitar. Sampai luas totalnya menjadi 22 hektar. Kemudian membeli rumah rumah joglo dari beberapa daerah di Jawa Tengah, seperti dari daerah Kudus, Demak, Jepara, Semarang, Solo dan sekitarnya. Pembangunan Resort selesai pada tahun 2003. Dan di tahun yang sama Resort mulai Soft Opening yang kemudian di lanjutkan dengan Grand Opening pada tanggal 14 Desember 2004 dengan nama Losari Coffee Plantation Resort and Spa. Dari total 22 hektar, 11 hektar merupakan kebun kopi dan 11 hektar sisanya dipergunakan untuk fasilitas Resort. Kebun kopi MesaStila seluas 11 hektar memiliki 4 macam jenis kopi yaitu, Kopi Robusta, Kopi Arabika, Kopi Liberica / Exelsa, dan Kopi Jawa. Kebun ini melakukan panen kopi satu kali saja dalam kurun waktu satu tahun. Yaitu di bulan Juli sampai September. Butuh waktu kurang lebih 3 bulan untuk memanen semua biji kopi, karena biji kopi matang tidak bersamaan. Dan memanen kopi idealnya kopi yang sudah matang / berwarna merah. Pohon kopi kalau dibiarkan hidup secara liar, ketinggiannya bisa mencapai kurang lebih 4-5 meter. Dan biasanya kuantitas biji akan rendah, karena protein dari tanah lebih untuk pertumbuhan batang pohon. Sedangkan di kebun kopi MesaStila, 90% persen rata-rata tinggi pohon maksimal 2 meter. Agar kuantitas hasil panenan lebih banyak. Dan karena ketinggian MesaStila di 687 MDPL, sehingga hampir 90% kopinya adalah Robusta. Hasil panen kopi dari tahun ke tahun tidak sama. Karena hasil panen kopi tergantung dari cuaca. Untuk di MesaStila, panen kopi yang paling bagus di tahun 2007 yaitu menghasilkan 25 ton kopi basah, setelah itu rata – rata hasil panen per tahun kurang lebih 20 ton kopi basah. Sedangkan perbandingan hasil biji kopi dari basah menjadi kering 4:1 atau 4 ton kopi basah menjadi 1 ton kopi kering. General Manager MesaStila Resort, Sugeng Sugiantoro, dalam paparannya menekankan pentingnya konsistensi dalam mengembangkan agro wisata. "Penting untuk kita terus konsisten dalam mengembangkan agro wisata kopi. Dulu dalam mengembangkan Agro Wisata Kopi di MesaStila Resort butuh proses panjang, hingga akhirnya seperti sekarang ini. Dibutuhkan konsistensi hingga mencapai titik sekarang," ungkap Sugeng. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata di Jawa Tengah, Tatang Sariawan memaparkan tentang konsep pengembangan desa wisata berbasis masyarakat yang dilakukan di Jawa Tengah. "Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019, Desa Wisata diterjemahkan sebagai suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, budaya dan hasil buatan manusia dalam kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi ,akomodasi dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat," ungkap Tatang Ada lima aspek utama yang harus diperhatikan dalam mengembangkan desa wisata yaitu, pertama adalah Konservasi, yang mana pengembangan desa wisata harus mampu memelihara, melindungi dan berkontribusi untuk memperbaikai sumber daya alam dan budaya. Kedua adalah Edukasi, yakni konsep pengembangan yang mengandung unsur pendidikan untuk mengubah sikap atau perilaku seseorang menjadi memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Ketiga adalah Partisipasi Masyarakat yaitu membangun desa wisata harus didasarkan atas hasil musyawarah dengan masyarakat setempat dan menghormati nilai – nilai sosial budaya dan agama yang dianut serta masyarakat setempatlah yang menjadi pelaku utamanya. Keempat yaitu Aspek Ekonomi. Mengembangkan desa wisata harus mampu memberikan manfaat kepada masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi yang berimbang antara kebutuhan pelestarian lingkungan dan kepentingan semua pihak. Serta yang kelima adalah Aspek Wisata dimana desa wisata yang dikembangkan harus dapat memberikan kepuasan pengalaman kepada pengunjung untuk memastikan usaha desa wisata dapat berkelanjutan. Sebelum memulai acara diskusi di Coffee Plantation MesaStila Resort, agenda kegiatan benchmarking ini terlebih dahulu mengunjungi salah satu desa wisata yakni Dusun Semilir Eco Park di Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Lokasinya tidak cukup jauh dari MesaStila Resort yang berlokasi di Magelang, hanya sekisar 30 menit perjalanan menggunakan mobil atau motor. Daya tarik utama objek wisata ini adalah terdapat 7 bangunan yang bentuknya unik menyerupai stupa candi Borobudur serta beberapa wahana lainnya. Melalui kunjungan ke Kota Magelang ini, Direktur Utama BOPLBF sangat berharap para peserta dapat menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan dapat diterapkan ketika pulang nanti. "Disini kita sama-sama belajar, semoga materi dan diskusi yang telah dipaparkan bisa menjadi ilmu untuk kita semua sehingga setelah kita pulang nanti, kita bisa bergerak bersama dan juga berbagi peran dalam mengembangkan agro wisata kopi di Labuan bajo Flores. Dengan benchmarking ini, harapannya para peserta dapat mebawa pulang banyak ilmu yang nantinya dapat diterapkan." Ujar Shana Fatina saat menutup agenda kegiatan. (diskominfomabar)

Widya Murad Ismail Pimpin Mangente Negeri di Tanimbar Posted: 02 May 2021 12:09 AM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Maluku dan selaku Duta Perangi Stunting (Parenting) Maluku, Widya Pratiwi Murad Ismail memimpin 'Dialog Mangente Negeri" di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Jumat, 05 Maret 2021.   Dialog mangente atau berkunjung dalam bahasa Ambon itu merupakan 'Pertemuan Koordinasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting dan Gizi Buruk di Tanimbar' yang dihadiri oleh 81 pejabat desa, tokoh agama, PKK Kabupaten hingga desa dan para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Widya mengatakan sebagai 'Ina Latu Maluku' atau 'Ibu Orang Maluku', pertemuan itu sangat penting untuk melihat dan mendengarkan langsung seluruh kendala serta bersama-sama mencari solusi pencegahan stunting dengan menghadirkan beberapa pimpinan dinas terkait. "Saya sangat prihatin dan tidak mau generasi muda Maluku menjadi anak-anak yang tidak sehat. Saya ingin anak-anak saya di 11 kabupaten dan kota menjadi generasi muda yang mempunyai kemauan dan cerdas," kata dia. Widya meminta seluruh masyarakat Tanimbar peduli dan merasakan bahwa program Presiden Joko Widodo untuk perangi stunting sebagai tanggungjawab bersama.   "Masalahnya juga sangat banyak, maka saya selalu turun bersama-sama dengan para kepala dinas. Kami langsung ke wilayah stunting di desa untuk berusaha mencari solusi terbaik," tambahnya. Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Tanimbar, Ruben Moriolkosu menyatakan kehadiran Duta Parenting Widya adalah momen yang sangat penting bagi seluruh masyarakat di daerah itu guna membangkitkan semangat kerja lebih baik lagi. "Cegah stunting itu penting, mari kita sama-sama dukung Duta Parenting Maluku, perangi stunting," ajaknya. Setelah itu, Enang Parenting Tanimbar, Joice Fatlolon Pentury pun mengucapkan apresiasi dan rasa bangganya kepada Widya yang telah membentuk Duta Parenting Maluku yang diikuti di kabupaten dan kota. Ini merupakan satu-satunya wadah pencegahan dan penanganan stunting yang dibentuk TP-PKK di Indonesia. "Saya sangat bangga dengan sosok ibu parenting yang telah membuat satu inovasi atau terobosan. Dari semua provinsi yang ada di Indonesia satu-satu yang melakukan inovasi pencegahan stunting," ucap dia. Sementara itu, Salah satu Kader PKK Desa Meyano Das di Kecamatan Kormomolin, Teresia menyampaikan beberapa kendala yang dialami pihaknya dalam menangani stunting, yaitu masyarakat masih belum paham tentang pengertian stunting, sanitasi air di desa-desa belum baik, masyarakat belum sadar perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), ibu-ibu tidak lagi memberikan ASI eksklusif kepada anak mereka dan anggaran di desa yang terbatas dalam penanganan stunting. Pertemuan itu diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama penurunan stunting di Tanimbar oleh Widya Murad Ismail dan Joice fatlolon Pentury serta penyerahan berbagai bantuan kepada Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Tanimbar. (Laura Sobuber)

You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States