Papua Nugini Selidiki Postingan Dukungan Batalion Sepik ke Kelompok Separatis di Papua |
- Papua Nugini Selidiki Postingan Dukungan Batalion Sepik ke Kelompok Separatis di Papua
- Sebuah Mobil SUV di Kota Dekat Tel Aviv Hampir Terkena Roket Hamas
- Gagal Lolos Tes Wawasan Kebangsaan, Novel Baswedan dan 74 Pegawai KPK Dibebastugaskan
- Amerika Serikat Nilai Kebebasan Beragama dan Toleransi Indonesia Terganjal Hukum Diskriminatif
- PBB Temui Prayuth Chan-o-Cha, Minta Thailand Bantu Akhiri Krisis Myanmar
- China Sukses Lakukan Pendaratan Zhurong, Pesawat Ruang Angkasa Nirawak di Mars
- Peneliti Meksiko Temukan Tlatolophus Galorum, Dinosaurus Spesies Baru di Coahuila
- Herry Ario Naap Penjajakan Bersama Exportir Ikan Tuna di Ambon
- Guru di Biak Dituntut Kreatif dan Inovatif Saat Pandemi
- Eko Jokowiyono Hadiri Sertijab Pastor Paroki St. Yohanes Maria Vianney Halong
- Eko Jokowiyono Lakukan Sembako Gratis di Lantamal IX
- Eko Jokowiyono Terima Kunjungan Tonny D. Pariella di Lantamal IX
- Eko Jokowiyono Hadiri Peringatan Hari Patimura Tahun 2021
- TNI Gandeng Pemdes Waelikut Bagi Masker Gratis
- Jeffry Rahawarin Jadi Upulatu di Peringatan Hari Pattimura
- TNI-Polri Apresiasi Umat Muslim Tanimbar Taat Prokes Idul Fitri 1442 H
- Dulu Dipuja Karena KPK, Slan Kini Dihujat Dengan Tagar Miris SlankPenipu
- Pakar Sebut Amerika Serikat Terlalu Cepat Izinkan Warga Lepas Masker
- Deddy Corbuzier Menyesal Undang Aldi Taher Jadi Tamu Podcast Youtubenya
- Ayu Maulida Percaya Diri Melenggang di Sesi Baju Renang Miss Universe 2020
- Polres Samarinda Ungkap Pembunuhan di Sungai Pinang
- Polisi Ungkap Pelaku Pencurian Berujung Pembunuhan Ibu Rumah Tangga di Kumbe
- TNI-Polri Amankan Malam Takbiran di Kota Ambon
- TNI-Polri dan Warga Kerja Bhakti Timbun Jalan di Kampung Yasa Mulya
- Polisi Tangani Kasus Temuan Mayat di Kampung Sigabel Jaya
Papua Nugini Selidiki Postingan Dukungan Batalion Sepik ke Kelompok Separatis di Papua Posted: 15 May 2021 12:48 PM PDT PORT MORESBY, LELEMUKU.COM - Pemerintah Papua Nugini (PNG) melakukan penyelidikan terkait sebuah posting media sosial yang memperlihatkan warganya mengenakan seragam tentara dan menamakan menamakan dirinya sebagai Batallion Sepik, yang menyatakan siap perang melawan tentara Indonesia untuk membela kelompok teroris OPM di Papua Barat. Menteri Luar Negeri Papua Nugini Soroi Eoe mengatakan bahwa tindakan sekelompok warganya itu adalah kriminal dan tengah diselidiki oleh pihak berwenang. "Warga PNG tidak seharusnya melibatkan diri mereka dengan warga Indonesia dan urusan dalam negeri mereka," kata Komandan Pasukan Keamanan PNG Mayor Jenderal Gilbert Toropo sebagaimana diberitakan Post Courier, Selasa (11/5/2021). Dia mengatakan kelompok tersebut tidak mewakili PNG sebagai negara. "Ini adalah elemen kriminal, yang berlawanan dengan sikap nasional dengan tetangga terdekat kita Indonesia," ujarnya. Lebih lanjut disampaikannya, bahwa pihkanya akan bekerjasama dengan lembaga penegak hukum untuk menangkap para kriminal ini atas tuduhan membuat kekuatan ilegal di PNG untuk melawan Indonesia dan kekuatan militernya. Sementara itu Departemen Luar Negeri PNG mengatakan bahwa pernyataan kelompok itu adalah sebuah tindakan pengkhianatan terhadap negara, dan untuk alasan apapun tidak boleh ada tentara selain Pasukan Keamanan PNG. Sebelumnya sebuah batalion yang terdiri dari relawan asal Provinsi Sandaun yang dahulu bernama Sepik Barat telah mengumumkan akan bergabung dengan Organisasi Papua Merdeka. Mereka menyatakan siap berperang melawan tentara Indonesia untuk memerdekakan wilayah tersebut. "Atas nama warga Papua Nugini, kami sekarang berdiri di sini untuk menyatakan diri bahwa kami siap untuk pergi dan berperang melawan tentara Indonesia karena membantu rakyat kami di Papua Barat," kata juru bicara batalion Sepik dalam video pengumuman mereka. Pengumuman itu telah dipublikasikan Tidningen Global, majalah yang berbasis di Swedia, pada 6 Mei 2021. "Pemerintah kami [di Port Moresby] tidak memiliki inisiatif untuk mendukung rakyat kami di Papua Barat, oleh karena itu kami masyarakat Sepik, siap untuk pergi dan mendukung," kata juru bicara batalion Sepik yang tidak menyebutkan namanya. Pengumuman tentang relawan PNG yang bergabung dalam konflik bersenjata untuk kemerdekaan Papua Barat akan mempertaruhkan hubungan diplomatik antara PNG dengan Indonesia. Kedua negara selama ini berhubungan baik dan PNG selama ini menghormati kedaulatan Indonesia atas Papua Barat. "Pemerintah Indonesia menyebut mereka [OPM/KKB] teroris, tapi mereka bukan teroris—mereka berjuang untuk tanah mereka. Indonesia—Anda pencurinya," imbuh juru bicara batalion Sepik tersebut. Masuknya batalion Sepik ke dalam konflik bersenjata di Papua Barat sekarang memaksa pemerintah pusat di Port Moresby untuk mengambil sikap politik. Benny Wenda, pentolan separatis Papua Barat yang dideklarasikan oleh kelompoknya sebagai presiden sementara Papua Barat, mengatakan Papua Barat belum terlalu dekat dengan perang total sejak tahun 1970-an. "Tingkat operasi militer yang kita lihat sekarang adalah kembali ke era Soeharto di tahun 1970-an," katanya. (Gilang) |
Sebuah Mobil SUV di Kota Dekat Tel Aviv Hampir Terkena Roket Hamas Posted: 15 May 2021 11:51 AM PDT TEL AVIV, LELEMUKU.COM - Serangan roket di Kota Givat Shmuel, dekat Kota Tel Aviv, Israel pada Sabtu 15 Mei 2021 siang hampir memakan korban. Sebuah mobil SUV atau mobil utilitas berwarna putih ini berada hampir 2 meter dekat dengan lokasi jatuhnya roket yang lolos dari iron dome militer Israel. (Gilang) |
Gagal Lolos Tes Wawasan Kebangsaan, Novel Baswedan dan 74 Pegawai KPK Dibebastugaskan Posted: 15 May 2021 11:23 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Gagal Lolos 'Tes Wawasan Kebangsaan', Novel Baswedan dan 74 Pegawai KPK Dibebastugaskan Investigator Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, yang salah satu matanya buta karena serangan air keras saat bertugas menangani kasus korupsi pada tahun 2017 merupakan salah satu dari 75 pegawai yang disebut tidak lolos dalam "tes wawasan kebangsaan" untuk menjadi pegawai KPK. Foto diambil di kediamannya di Jakarta, 16 Juli 2020. AFP Keputusan untuk menonaktifkan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos "tes wawasan kebangsaan" sebagai salah satu syarat peralihan status kepegawaian pasca-pengesahan Revisi UU KPK mendapat kecaman dari kalangan akademisi dan pegiat antikorupsi yang menyebut langkah itu sebagai upaya sistematis mematikan integritas lembaga antirasuah itu. Sebanyak 75 pegawai KPK, termasuk penyidik senior Novel Baswedan, diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya atau dibebastugaskan sampai ada keputusan lebih lanjut. Hal ini diketahui setelah surat keputusan yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri tertanggal 7 Mei 2021 yang bocor ke media pada Selasa. Peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, Zaenur Rohman mengatakan keputusan untuk menonaktifkan cacat hukum, karena tidak ada pelanggaran kode etik maupun pidana yang dilakukan 75 pegawai. "Pembebasan tugas pegawai ini didasarkan bukan karena mereka melakukan pelanggaran kode etik atau pun pidana. Tapi hanya karena tidak lolos 'tes wawasan kebangsaan' yang pada dasarnya muncul atas perintah Ketua KPK saja," kata Zaenur kepada BenarNews, Rabu. Zaenur mengkritik keputusan yang diambil petinggi KPK sebagai upaya untuk menyingkirkan Novel cs yang selama ini menangani kasus-kasus korupsi melibatkan pejabat tinggi negara dan kaki tangannya. "Menurut saya ini menunjukkan bahwa memang ada sesuatu yang menjadi motif dari pimpinan KPK khususnya ketua KPK Firli Bahuri untuk menyingkirkan para pegawai KPK dengan segala cara dan membunuh integritas lembaga ini," lanjut Zaenur. Senada, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan pengalihan tugas 75 pegawai KPK cacat hukum karena tes wawasan kebangsaan tidak diatur secara langsung dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Kurnia menyebut upaya ini sengaja dilakukan untuk menghambat penanganan perkara korupsi skala besar. "ICW meyakini motif di balik pemberhentian itu menyasar pada upaya Pimpinan KPK untuk menghambat penanganan perkara besar yang sedang diusut oleh para pegawai KPK tersebut," kata Kurnia, Rabu. Kurnia mendorong puluhan pegawai KPK untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau melapor ke Ombudsman dan Komnas HAM. "Ada banyak instrumen hukum yang bisa diambil karena pelanggaran hukum atas tes wawasan kebangsaan ini sangat terang benderang, sangat jelas," tukasnya. Dalih Novel Baswedan mengatakan keputusan untuk membebastugaskan ke-74 pegawai dan dirinya hanyalah dalih yang digunakan Pimpinan KPK agar kasus korupsi yang sedang ditangani tidak dilanjutkan. "Sementara kami pada posisi yang tidak diberhentikan, jadi ke kantor saja. Kan begitu. Ini yang dimaksud tugasnya saja, mungkin maksudnya disuruh berhenti menangani perkara gitu maksudnya," kata Novel kepada wartawan. "Tidak boleh menangani perkara juga sebenarnya tidak ada korelasi dengan tidak lulus assessment. Ini assessment loh, bukan penyaringan (pegawai)," lanjutnya. Novel mengatakan, selain dirinya, ada enam kepala satuan tugas penyidik yang ikut dinonaktifkan dari tugasnya. Mereka di antaranya tengah menangani kasus dugaan korupsi Bank Century, korupsi e-KTP yang menyeret Setya Novanto, korupsi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, korupsi pengaturan perkara yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman, hingga kasus rekening gendut mantan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan. "Kalau saya ada kasus menangani kasus mafia hukum, terus juga menangani kasus bansos. Kasus e-KTP juga belum selesai karena terkait kerugian negara, kan belum ditarik. Tentunya juga ada kasus lain yang masih dijalani," kata Novel. Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menyebut apa yang terjadi di tubuh KPK sebagai palu godam kehancuran lembaga antikorupsi itu yang dimulai dengan kehadiran Revisi UU KPK pada tahun lalu. "Revisi UU KPK memaksa lembaga ini berada di bawah presiden, lalu staf yang memiliki reputasi hebat dinonaktifkan karena alasan sumir: tidak lolos ujian wawasan kebangsaan. Sumir karena tidak jelasnya kriteria wawasan kebangsaan yang dimaksud," kata Ray dalam keterangan tertulisnya. UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dari hasil revisi menyebut seluruh pegawai KPK wajib berstatus sebagai aparatur sipil negara. KPK diberikan waktu hingga dua tahun sejak pengesahan, atau Oktober tahun ini, untuk mengalihkan status kepegawain tersebut. Awal Maret 2021, tahap kedua dari rangkaian wawancara dalam tes wawasan kebangsaan dilanjutkan. Pengakuan sejumlah pegawai KPK secara anonim kepada media mengatakan dari tes tersebut terdapat sejumlah pertanyaan yang tidak memiliki korelasi dengan pemberantasan korupsi seperti gaya berpacaran, rencana menikah, pendapat tentang LGBTQ, hingga bersediakah melepas jilbab bagi pegawai Muslim perempuan. Kasatgas penyelidik KPK yang juga ikut dinonaktifkan, Harun Al Rasyid, menuding Ketua KPK sebagai dalang di balik kewajiban tes kebangsaan untuk pegawai KPK merujuk tidak adanya lagi prinsip kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan di KPK. "Saya beberapa kali komunikasi dengan pimpinan yang lain dan ini sudah dinyatakan bahwa di KPK itu sudah tidak ada kolegial. Jadi Ketua KPK yang gigih dan getol mendorong untuk dilakukannya tes wawasan kebangsaan," kata Harun dalam keterangan tertulis, Rabu. 'Efektivitas tugas' Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan pers pada Selasa, menjelaskan keputusan untuk menonaktifkan puluhan pegawai diambil dalam rapat yang dihadiri Pimpinan KPK, Dewan Pengawas, hingga pejabat struktural lainnya. Keputusan diambil untuk menghindari permasalahan hukum berkenaan dengan kasus korupsi yang tengah diselidiki maupun disidik oleh para pegawai. "Penyerahan tugas dilakukan semata-mata untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di KPK agar tak terkendala, dan menghindari permasalahan hukum berkenaan dengan penanganan kasus yang sedang berjalan," kata Ali. Ali mengatakan hingga saat ini KPK belum memiliki keputusan lebih lanjut terkait status para pegawai yang dibebastugaskan ini. "KPK masih berkoordinasi secara intensif dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kemenpan dan RB terkait tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat," kata Ali. Saat dimintai pendapatnya, anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK Harjono mengaku tidak bisa ikut campur dalam proses alih status termasuk mengevaluasi hasil tes puluhan pegawai KPK. "Dewas tidak memiliki kewenangan soal itu," jawab Harjono singkat. Sebagai unit baru hasil dari Revisi UU KPK, Dewas dibentuk untuk melakukan pengawasan kode etik dan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK. Dewan Pengawas juga memiliki kewenangan untuk memberikan izin terhadap penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan—sebuah langkah yang ketika itu dianggap banyak kalangan akan menghambat kerja pemberantasan korupsi. Aktivis pro-demokrasi dari Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, mendesak Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan tidak menggunakan hasil "tes wawancara kebangsaan" untuk menyeleksi pegawai KPK. "Komitmen berbangsa dan bernegara tidak boleh diukur melalui serangkaian pertanyaan yang diskriminatif, rasis dan melanggar HAM," kata Alissa. Sementara itu, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman enggan menanggapi kisruh penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes CPNS tersebut. "Ke jubir KPK ya, masalah teknis di KPK," jawabnya. Revisi UU KPK yang diajukan pemerintah dan dewan legislatif disahkan DPR pada September 2019. UU yang dianggap memiliki banyak kecacatan ini—seperti pembahasan yang tidak transparan dan tidak menyerap aspirasi publik—digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah mantan pimpinan KPK. Selasa pekan lalu, MK menolak gugatan formil untuk membatalkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tersebut, namun mengabulkan sebagian tuntutan dalam uji materil yang menyangkut izin Dewas untuk melakukan penyitaan, penggeledahan dan penyadapan. Adapun pengajuan untuk membatalkan pasal tentang peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) dan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ditolak Majelis Hakim. (Ronna Nirmala | BeritaBenar) |
Amerika Serikat Nilai Kebebasan Beragama dan Toleransi Indonesia Terganjal Hukum Diskriminatif Posted: 15 May 2021 11:16 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Praktik perlindungan dan kesetaraan hak bagi kelompok minoritas serta penganut aliran kepercayaan di Indonesia masih terganjal sistem hukum diskriminatif maupun buntut dari jeratan penodaan agama dalam Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) dan KUHP, demikian laporan terbaru Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) yang dirilis Rabu (12/5/2021). Laporan yang merangkum situasi kebebasan beragama internasional sepanjang tahun 2020 itu menyoroti Indonesia sebagai negara membelenggu warga negaranya dengan batasan hukum tertentu meski Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberi jaminan pada kebebasan dan hak beribadah yang adil merujuk pada pertimbangan moralitas, keamanan, hingga ketertiban umum. "Banyak individu yang ditahan dan menerima hukuman penjara karena pelanggaran undang-undang penistaan agama," tulis laporan tersebut. Selain itu, jerat penodaan agama yang tidak jelas juga sering digunakan untuk mendiskriminasi agama minoritas, sambung laporan merujuk pada pernyataan dua pejabat pemerintah; Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik dan Komisioner Komisi Perempuan Nasional Situ Aminah Tardi. Indonesia berpenduduk sekitar 267 juta dimana 87 persen diantaranya menganut agama Islam beraliran Sunni. Sejumlah pemerintah daerah memberlakukan UU dan peraturan daerah yang membatasi ibadah kelompok minoritas seperti peraturan yang melarang aktivitas Ahmadiyah." Walaupun keberadaan Ahmadiyah tidak dilarang, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri tahun 2008 yang meminta penganut Ahmadiyah menghentikan penyebaran dakwah membuat kelompok yang berjumlah sekitar 200.000 hingga 400.000 orang itu rentan mengalami diskriminasi. Dalam insiden terbaru, Pemerintah Kabupaten Garut di Jawa Barat pada awal Mei 2021, menyegel pembangunan masjid jemaah Ahmadiyah karena dianggap bertentangan dengan SKB yang dikeluarkan pada masa Presiden Susilo "SBY" Bambang Yudhoyono tersebut. Ahmadiyah bukan sasaran tunggal dari penutupan tempat ibadah secara paksa, lanjut laporan tersebut. "Muslim Syiah dan umat Kristiani juga kerap menghadapi masalah ketika meminta persetujuan untuk pindah ke fasilitas sementara ketika tempat ibadah utama mereka sedang direnovasi." "Pemerintah daerah, polisi, dan organisasi keagamaan dilaporkan berusaha menutup rumah ibadah kelompok minoritas agama dengan alasan pelanggaran izin, seringkali sebagai buntut dari protes "kelompok intoleran", meski kelompok minoritas telah memiliki izin yang sah," tulis laporan. UU ITE Laporan tahunan dari AS itu juga menyorot Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) yang banyak menjerat korban secara tidak adil melalui pasal hasutan kebencian dan penodaan agama. Seperti misalnya pada awal tahun 2020 polisi di Sumatra Barat menangkap Sudarto, aktivis organisasi advokasi hak asasi manusia dan lingkungan, karena melanggar UU ITE setelah dinilai menghasut kebencian pasca unggahannya di Facebook yang menyatakan pemerintah daerah di Kabupaten Dharmasraya melarang Natal. Laporan media pada Desember 2019 menyebut petugas polisi di daerah itu melarang masyarakat setempat mengadakan kebaktian Natal di sana dan menyuruh mereka pergi ke gereja di Kabupaten Sawahlunto, 75 mil dari wilayah itu. Dengan alasan UU ITE, kepolisian juga menangkap sejumlah warga di berbagai wilayah di Indonesia pada April 2020 karena mengunggah ke sosial media lagu populer "Aisyah Istri Rasulullah" yang liriknya diubah sedemikian rupa. Kepolisian di Nusa Tenggara Barat juga menangkap seorang perempuan dengan dugaan penistaan agama setelah dia mengunggah video ke TikTok dirinya menari dengan pakaian salat. Hukum Syariah Aceh sebagai satu-satunya provinsi yang menerapkan hukum Syariah di Indonesia juga disorot dalam laporan pemerintah AS tersebut terkait penerapan praktik hukum cambuk di depan umum bagi pelanggar hukum Islam di sana, "Pemerintah Aceh menyatakan syariah hanya berlaku untuk penduduk Muslim di provinsi tersebut. Namun demikian, Muslim nonresiden dan penganut agama lain juga kerap menerima hukuman syariah sebagai pengganti pidana umum," tulis laporan tersebut. Adapun beberapa peraturan syariah yang berlaku di sana antara lain larangan penjualan minuman beralkohol, kedekatan dengan lawan jenis di luar nikah, perjudian, hingga larangan perempuan bekerja atau mengunjungi tempat umum tanpa ditemani pasangan atau keluarga mereka setelah pukul 9 malam. FPI Hal lain yang menjadi sorotan laporan AS adalah keputusan pembubaran Front Pembela Islam (FPI), organisasi massal berideologi radikal yang kerap menunjukkan intoleransi beragama dalam bentuk kekerasan, melalui keputusan bersama enam menteri pada Desember 2020. Laporan tersebut menggarisbawahi respons dari koalisi organisasi HAM yang menyatakan keputusan bersama itu tidak konsisten dengan konstitusi negara dan merupakan pembatasan yang tidak adil atas hak berserikat dan berekspresi, meski mengamini bahwa tindakan kekerasan FPI, ujaran kebencian dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh dibiarkan. Situasi menjadi kompleks ketika pemimpin FPI, Muhammad Rizieq Shihab, ditangkap dengan tuduhan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Penangkapan diikuti dengan insiden tewasnya enam orang anggota FPI oleh aparat polisi di Jalan Tol Jakarta-Cikampek dalam upaya mencegah pemeriksaan terhadap Rizieq. "Di tingkat nasional, pemerintah dan pemuka agama bekerja sama secara erat dalam pembatasan sosial untuk mengatasi pandemi COVID-19. Namun, beberapa perselisihan terjadi antara otoritas pemerintah dan kelompok agama di tingkat lokal," sebut laporan AS. Maret 2021, penyelidikan independen yang dilakukan Komnas HAM menyebut peristiwa penembakan oleh polisi kepada laskar FPI sebagai pembunuhan di luar hukum (unlawful killing) dan meminta polisi bekerja secara komprehensif, transparan dan akuntabel dalam penegakan hukumnya. Kepolisian telah menetapkan tiga anggotanya sebagai tersangka dalam kasus ini sejak awal April, namun hingga ini perkembangan kasusnya masih tak kunjung jelas. (Ronna Nirmala | BeritaBenar) |
PBB Temui Prayuth Chan-o-Cha, Minta Thailand Bantu Akhiri Krisis Myanmar Posted: 15 May 2021 11:03 AM PDT BANGKOK, LELEMUKU.COM - Utusan PBB Bertemu PM Thailand, Minta Bantuan untuk Akhiri Krisis Myanmar Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener (kiri), berbicara dengan Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-o-cha dalam sebuah pertemuan di Gedung Pemerintah di Bangkok, Thailand, Jumat, 14 Mei 2021. Juru bicara pemerintah Thailand via AP Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Myanmar bertemu secara tertutup dengan pemimpin Thailand pada hari Jumat, mencoba mencari solusi bagi krisis di Burma, di tengah belum diputuskannya siapa wakil ASEAN untuk dikirim ke negara yang dilanda konflik pasca kudeta itu. Utusan khusus PBB Christine Schraner Burgener mengatakan kepada Perdana Menteri Prayuth Chan-o-Cha bahwa dia berharap Thailand dapat bekerja dengan militer Burma, yang menggulingkan pemerintah terpilih pada Februari, untuk membawa perdamaian kembali ke Myanmar, di mana hampir 800 orang telah tewas, pasca kudeta itu. "Saya mengadakan pembicaraan yang sangat konstruktif hari ini di [Bangkok] dengan Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha dan Menteri Luar Negeri Don Pramudwinai tentang solusi damai di Myanmar untuk kepentingan rakyat," tulis Schraner Burgener di Twitter-nya. Menurut juru bicara pemerintah Thailand, utusan PBB itu mengatakan dia bertemu Prayuth untuk melanjutkan negosiasi tentang Myanmar, setelah pembicaraannya dengan para pemimpin dan diplomat lainnya - termasuk kepala junta Myanmar Min Aung Hlaing - dari negara-negara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di sela-sela acara KTT khusus blok itu terkait Myanmar bulan lalu. "Dia mengatakan harapannya agar Thailand bisa bekerja sama dengan angkatan bersenjata Myanmar untuk mencari solusi damai," demikian statemen dari Anucha Burapachaisri, juru bicara pemerintah Thailand. Prayuth mengatakan kepada utusan PBB bahwa Thailand mendukung upaya untuk meredakan situasi di Myanmar, sebut pernyataan itu. Prayuth, mantan jenderal angkatan darat yang merekayasa kudeta di negaranya sendiri pada tahun 2014, disebut dekat dengan militer Myanmar. Thailand dan Myanmar adalah anggota dari ASEAN. Utusan PBB Schraner Burgener telah berada di Thailand sejak awal April untuk memantau situasi di Myanmar dan berbicara dengan anggota ASEAN tentang cara terbaik untuk mengakhiri kekerasan setelah kudeta Burma. Pasukan keamanan Burma telah menewaskan 788 orang - kebanyakan pengunjuk rasa anti-kudeta - sejak pengambilalihan oleh militer pada 1 Februari, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik kelompok hak asasi manusia Myanmar yang berbasis di Thailand. Utusan Khusus ASEAN Sementara itu, hampir satu bulan setelah KTT Khusus ASEAN di Jakarta, blok tersebut masih belum mengumumkan siapa utusan khusus yang akan dikirim untuk memfasilitasi dialog antar-pihak berkonflik di Myanmar, sementara para ahli di regional mengingatkan bahwa perhimpunan sudah kehabisan waktu menyusul ketegangan yang tak kunjung mereda di negara tersebut. Selain menunjuk utusan khusus serta menyetujui untuk mengizinkan individu tersebut mengunjungi Myanmar, konsensus ASEAN juga menyerukan diakhirinya segera kekerasan, dialog konstruktif di antara semua pihak dan penyediaan bantuan kemanusiaan yang dikoordinasikan oleh blok tersebut. Namun konsesus itu menjadi mentah kembali ketuka Junta Myanmar tidak menghentikan kekerasan dan terus melakukan pembunuhan kepada para pengunjuk rasa. Pada 26 April, pimpinan junta mengatakan dia akan menindaklanjuti konsensus itu hanya setelah ada "stabilitas" di Myanmar. Keesokan harinya, pemerintah sipil di Myanmar yang dibentuk oleh para pemimpin yang dilengserkan oleh junta dalam kudeta tersebut merespons dengan mengatakan tidak akan berpartisipasi dalam pembicaraan dengan militer, kecuali semua tahanan politik yang berjumlah lebih dari 3.000 tahanan politik dibebaskan. Tak seorang pun wakil dari pemerintah sipil ini diundang ke pertemuan ASEAN terkait Myanmar. Selasa lalu, Menteri Luar Negeri Singapura mengatakan ASEAN perlu segera melaksanakan konsensus yang dicapai di Jakarta. "Ini bukan proses yang mudah. Kerja sama Tatmadaw [angkatan bersenjata Myanmar] akan dibutuhkan,"kata Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan saat menjawab pertanyaan di parlemen, menurut transkrip resmi. Tanggapan yang "meremehkan" dari junta terhadap konsensus ASEAN itu menunjukkan batas-batas proses pengambilan keputusan berdasarkan konsensus yang "dibanggakan" oleh blok itu, kata Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung Indonesia dan mantan ketua misi pencarian fakta PBB tentang Myanmar. "Sementara ASEAN memberikan Min Aung Hlaing perlakuan sangat terhormat di Jakarta, orang-orang sekarat di jalan-jalan berjuang mempertahankan demokrasi," tulisnya dalam sebuah artikel op-ed di Bangkok Post awal pekan ini. Utusan khusus ASEAN untuk Myanmar "belum kelihatan, juga tidak ada dialog yang melibatkan oposisi," kata Marzuki. "Jika Myanmar adalah ujian utama bagi kemampuan ASEAN untuk menyelesaikan sebuah krisis, maka hasilnya adalah gagal." Pada hari Jumat, Bangkok Post menggemakan kritik itu dalam editorialnya. Dunia sekali lagi melihat ke ASEAN "untuk melihat bagaimana blok itu akan menanggapi tantangan ini," demikian editorial media itu. "Sejauh ini, belum ada langkah signifikan dari blok tersebut; sebaliknya, kesenyapan kolektif yang merupakan kekecewaan. Jika pun ada sesuatu, itu hanyalah kesan keliru yang disignalkan kepada Jenderal Jenderal Min Aung Hlaing yang menilai bahwa ASEAN memaafkan perilakunya. " Ong Keng Yong dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) di Universitas Nanyang Technological Singapore mengatakan Ketua ASEAN perlu sesegera mungkin menunjuk utusan khusus merujuk waktu yang sudah banyak terbuang usai konsensus disepakati para pemimpin kawasan. "Walaupun saya yakin bahwa Utusan Khusus itu akan ditolak kehadirannya oleh pihak militer di Myanmar, tapi ASEAN tetap harus melakukan itu. Karena dalam pertemuan pemimpin ASEAN bulan lalu telah disepakati penunjukkan tanpa ada prasyarat apapun dari pihak-pihak yang hadir," kata Ong dalam diskusi yang sama. Menteri Luar Negeri Kedua Brunei Darussalam Dato Erywan Pehin Yusof mengatakan hingga saat ini ASEAN masih mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak terkait siapa yang akan menjadi utusan khusus, meski mengamini bahwa kunjungan ke Myanmar perlu segera dilakukan. "Kami menerima banyak masukan. Salah satu negara anggota ASEAN menyarankan untuk memilih utusan sesuai jumlah negara anggota, jadi ada kumpulan individu dari berbagai negara anggota yang akan berfokus pada aspek-aspek berbeda," kata Erywan dalam diskusi daring pada Jumat (14/5). Prayuth dan militer Burma Secara terpisah, sebuah laporan di Nikkei Asia pada hari Rabu mengutip sumber tingkat tinggi yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa Thailand telah "menggunakan jalur belakang, dan [Prayuth dan Min Aung Hlaing] telah berkomunikasi tanpa harus bertemu." Rujukannya adalah kritik terhadap Prayuth yang melewatkan pertemuan khusus para pemimpin ASEAN di Myanmar pada 24 April. Banyak analis yang mengatakan Perdana Menteri Thailand itu tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena ia dekat denganpimpinan junta Myanmar. "Perdana Menteri tidak harus menghadiri KTT ASEAN untuk bertemu [dengan Min Aung Hlaing]," kata sumber itu kepada Nikkei Asia. Prayuth memilih Myanmar sebagai negara asing pertama yang dikunjungi setelah ia merebut kekuasaan pada Mei 2014, dan empat tahun kemudian, Thailand menganugerahi Min Aung Hlaing sebuah tanda kehormatan dari kerajaan itu. Beberapa analis mengatakan minggu ini bahwa jika ada yang bisa meyakinkan junta Myanmar untuk menghentikan kekerasan, maka itu adalah Prayuth. "Prayuth harus menggunakan hubungannya ini untuk menjelaskan bahwa harga yang harus dibayar karena keras kepala Tatmadaw terlalu tinggi untuk Thailand dan ASEAN. Dia harus menekan Min Aung Hlaing untuk mundur, "kata John Blaxland, profesor Kajian Keamanan dan Intelijen Internasional di Australian National University College of Asia and the Pacific, di Twitter. "Prayuth memiliki pilihan. Dia hanya perlu untuk memutuskan." (Wilawan Watcharasakwet/Ronna Nirmala | BeritaBenar) |
China Sukses Lakukan Pendaratan Zhurong, Pesawat Ruang Angkasa Nirawak di Mars Posted: 15 May 2021 10:51 AM PDT BEIJING, LELEMUKU.COM - Sebuah pesawat luar angkasa nirawak milik China berhasil mendarat di permukaan Mars hari Sabtu (15/5). Kantor berita pemerintah Xinhua melaporkan pendaratan itu menjadikan China negara penjelajah luar angkasa kedua setelah Amerika Serikat yang mendarat di Planet Merah tersebut. Pesawat ruang angkasa Tianwen-1 mendarat di lokasi pada dataran luas yang dikenal sebagai Utopia Planitia, "meninggalkan jejak China di Mars untuk pertama kalinya," kata Xinhua. Pesawat meninggalkan orbitnya hari Sabtu (15/5) sekitar pukul 01.00 waktu Beijing. Pejabat China Space News mengemukakan modul pendaratan dipisahkan dari pengorbit tiga jam kemudian dan memasuki atmosfer Mars. Sebuah pesawat penjelajah bertenaga surya, bernama Zhurong atau nama dewa api dalam mitologi China, akan mensurvei lokasi pendaratan sebelum meninggalkan platformnya untuk melakukan inspeksi. Zhurong memiliki enam instrumen ilmiah, termasuk kamera topografi beresolusi tinggi. Pesawat penjelajah itu mempelajari permukaan tanah dan atmosfer planet. Zhurong juga akan mencari tanda-tanda kehidupan, termasuk air dan es di bawah permukaan dengan menggunakan radar penembus tanah. Tianwen-1, atau berarti "pertanyaan ke surga" yang diambil dari sebuah puisi China yang ditulis dua ribu tahun lalu, merupakan misi independen pertama China ke Mars. Sebuah wahana yang diluncurkan bersama dengan Rusia pada tahun 2011 gagal meninggalkan orbit Bumi. Pesawat luar angkasa seberat lima ton itu diluncurkan dari Pulau Hainan di China selatan pada Juli 2020, diluncurkan dengan roket Long March 5 bertenaga sangat kuat. Setelah lebih dari enam bulan transit, Tianwen-1 mencapai Planet Merah pada Februari lalu yang kemudian mengorbit sejak saat itu. Jika penempatan Zhurong berhasil maka China akan menjadi negara pertama yang mengorbit, mendarat, dan melepaskan pesawat penjelajah dalam misi perdananya ke Mars. (VOA) |
Peneliti Meksiko Temukan Tlatolophus Galorum, Dinosaurus Spesies Baru di Coahuila Posted: 15 May 2021 10:40 AM PDT WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Seorang peneliti, Jumat (14/5), mengatakan sebuah spesies baru dinosaurus ditemukan di Meksiko. Pakar paleontologi negara tersebut meyakini spesies itu"sangat komunikatif" dan menggunakan suara frekuensi rendah seperti gajah untuk berbicara satu sama lain. AFP melaporkan spesimen tersebut, yang dinamai Tlatolophus galorum, diperkirakan telah mati sekitar 72 juta tahun yang lalu di tempat yang sekarang menjadi negara bagian utara Meksiko, Coahuila. Pada awalnya pakar paleontologi hanya menemukan ekornya, dan disusul dengan penemuan sebagian besar tengkoraknya, puncak berongga bertulang 1,32 meter yang digunakan untuk berkomunikasi, serta tulang paha dan tulang bahunya. "Kami sedang menghitung ukurannya, yang panjangnya bisa antara delapan meter dan 12 meter karena hanya ekornya yang sekitar enam meter," kata pakar paleobiologi Angel Alejandro Ramirez. "Kami percaya bahwa dinosaurus ini sangat komunikatif. Mereka bahkan menghasilkan dan merasakan suara frekuensi rendah seperti yang dibuat oleh gajah, yang menempuh jarak beberapa kilometer dan tidak terlihat oleh manusia," tambah Ramirez. Dinosaurus yang "damai, tapi banyak bicara" ini juga bisa memiliki kemampuan untuk mengeluarkan suara keras untuk menakut-nakuti pemangsa, Institut Antropologi dan Sejarah Nasional (INAH) mengatakan pada hari Kamis (13/5) ketika mengumumkan penemuan tersebut. Peneliti Meksiko memperkirakan jambulTlatolophus galorum mungkin berwarna merah. "Kami percaya bahwa dinosaurus ini, seperti burung modern, melihat warna sehingga struktur seperti puncaknya mungkin berwarna cerah. Mereka bisa jadi benar-benar merah, atau multi-warna, dengan bintik-bintik," kata Ramirez. Penemuan ini masih dalam penyelidikan, tetapi penelitian tentang reptil purba tersebut telah dipublikasikan di jurnal ilmiah Cretaceous Research, menurut INAH. (VOA) |
Herry Ario Naap Penjajakan Bersama Exportir Ikan Tuna di Ambon Posted: 15 May 2021 07:29 AM PDT BIAK, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terus bergerilya menjajaki investor yang bisa diajak bekerja sama mengelola potensi sector perikanan dan kelautan. Kali ini giliran sejumlah investor yang bergerak dibidang exporter ikan tuna di Ambon Provinsi Maluku ditemui. |
Guru di Biak Dituntut Kreatif dan Inovatif Saat Pandemi Posted: 15 May 2021 07:20 AM PDT BIAK, LELEMUKU.COM - Guru-guru dituntut benar-benar kreatif dan lebih inovatif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi pandemi Covid-19 harus dijadikan momen untuk mengevaluasi dan mengoreksi total dunia pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah tingkat lanjutan atas. |
Eko Jokowiyono Hadiri Sertijab Pastor Paroki St. Yohanes Maria Vianney Halong Posted: 15 May 2021 07:11 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM - Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IX Laksamana Pertama TNI Eko Jokowiyono, S.E., M.Si, menghadiri kegiatan pisah sambut dan serah terima jabatan Pastor Paroki ST. Yohanes Maria Vianney Halong-Hatila-Tantui dari RD. Dalmasius Tio Refwutu kepada RD. Cayetanus Andreas Masriat (Nofry). Kegiatan bertempat di Gereja St Antonius Halong Lantamal IX Ambon pada Minggu, (09/05/2021). |
Eko Jokowiyono Lakukan Sembako Gratis di Lantamal IX Posted: 15 May 2021 07:01 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM - Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IX Ambon Laksmana Pertama TNI Eko Jokowiyono, S.E., M.Si., bersama mitra Bank BNI, Bank BRI dan Bank Mandiri melaksanakan pembagian paket sembako gratis dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 H kepada personel Lantamal IX bertempat Gedung Dr. J. Leimena Lantamal Halong Ambon pada Senin, (10/05/2021). |
Eko Jokowiyono Terima Kunjungan Tonny D. Pariella di Lantamal IX Posted: 15 May 2021 06:57 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM - Komandan Lantamal IX Laksamana Pertama TNI Eko Jokowiyono, S.E., M.Si., menerima kunjungan Ketua Umum KONI Provinsi Maluku Prof. Dr. Tonny D. Pariella, MA beserta rombongan di Lobby Markas Komando Lantamal IX Halong Ambon pada Selasa, (11/05/2021). |
Eko Jokowiyono Hadiri Peringatan Hari Patimura Tahun 2021 Posted: 15 May 2021 06:39 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM - Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IX Laksamana Pertama TNI Eko Jokowiyono, S.E, M.Si., menghadiri Upacara Peringatan Hari Pahlawan Nasional Kapitan Pattimura ke-204 pada Sabtu, (15/05/2021) yang dilaksanakan di Pattimura Park Ambon. Kegiatan bertujuan untuk mengenang jasa perjuangan Pahlawan Nasional Kapitan Pattimura melawan penjajah, untuk itu kita harus meneruskan nilai-nilai semangat Pattimura dimana menjelang kematiannya mengatakan "Pattimura tua bisa sirna tetapi akan bangkit Pattimura-Pattimura muda untuk meneruskan perjuangan ini". Hadir dalam kegiatan tersebut Pangdam XVI/ PTM, Kapolda Maluku, Danlanud Pattimura, Walikota Ambon, serta Forkopimda Provinsi Maluku. (LantamalIX) |
TNI Gandeng Pemdes Waelikut Bagi Masker Gratis Posted: 15 May 2021 06:33 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM - Personil Satgas Ops Pamrahwan Maluku dan Maluku Utara Yonif 734/SNS dengan menggandeng pemerintah Desa Waelikut membagikan masker gratis untuk masyarakat desa Waelikut, Buru Selatan pada Kamis (14/05) usai pelaksanaan sholat Idul Fitri 1442 H/2021 M. |
Jeffry Rahawarin Jadi Upulatu di Peringatan Hari Pattimura Posted: 15 May 2021 06:28 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM - Peringatan Hari Pahlawan Nasional asal Maluku, Pattimura tanggal 15 Mei, dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku dengan menggelar Upacara Kehormatan dan Renungan Suci di Monumen Pattimura Park, Kota Ambon, Sabtu (15/5/2021). |
TNI-Polri Apresiasi Umat Muslim Tanimbar Taat Prokes Idul Fitri 1442 H Posted: 15 May 2021 05:32 AM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, AKBP Romi Agusriansyah, S. I. K mengapresiasi seluruh umat muslim yang telah menaati protocol kesehatan (Prokes) selama takbiran dan shalat Idul Fitri 1442 Hijriah (H)/2021 Masehi (M). |
Dulu Dipuja Karena KPK, Slan Kini Dihujat Dengan Tagar Miris SlankPenipu Posted: 15 May 2021 05:09 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Grup band, Slank dua hari terakhir menjadi trending topic Twitter Indonesia. Tapi, viralnya grup band legendaris ini tidak dikabarkan manis justru muncul tagar #SlankPenipu yang meramaikan linimasa di Twitter pada hari pertama lebaran, Kamis, 13 Mei 2021. Para pengguna Twitter kesal dengan sikap diam Slank melihat rangkaian tindakan pemerintah yang dianggap melemahkan lembaga antirasuah, KPK. Terutama, saat 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dinonaktifkan lantaran dianggap tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan untuk memilih pegawai KPK yang akan diangkat menjadi ASN. "Bagi yg bingung #SlankPenipu jadi trending yakni karena dulu mereka lantang bela KPK saat disenggol penguasa (era SBY). Tapi kini ketika rezim @jokowi berkuasa (yang didukung Slank) bikin KPK sekarat eh Slank malah membela penguasa," cuit akun @kafiradikalis pada Kamis, 13 Mei 2021. "Idealisme Slank yang katanya membela KPK dalam memberantas korupsi cuma kayak Tong Kosong Nyaring Bunyinya Terbukti #SlankPenipu, karena di saat KPK sekarang dilemahkan bahkan profesionalitas para penyidik yang mumpuni diamputasi sana sini mereka malah menghilang ditelan bumi," cuit @BadutPolitikus. "Dulu paling getol kalau @KPK_RI disenggol. Sekarang? Dasar lu pada," cuit @Adi_El_Kandhawy. "Miris jg sih. Suaranya yg dulu kritis terhadap persoalan bangsa, khususnya masalah korupsi, sekarang gak kedengeran lagi...." tulis @Aariskypratama. Selama ini, band yang digawangi Bimbim Slank, Kaka, Ridho, Ivanka, dan Abdee, dikenal sebagai grup yang kritis terhadap penguasa. Saat rezim SBY, Slank pernah membela KPK ketika ramai kasus cicak vs buaya yang diasosiakan KPK melawan Kepolisian. Saat itu, Slank menciptakan lagu Where are You Mr. President yang dibuat untuk menyindir SBY lantaran dianggap mendiamkan saat KPK terkesan dilemahkan. SBY dianggap tak terlihat kepemimpinannya terutama dalam kasus-kasus penegakan hukum. Tapi ketika KPK dianggap dilemahkan oleh pemerintahan Jokowi, lewat revisi UU KPK, syarat pegawai KPK harus jadi ASN, yang dimanfaatkan Firli Bahuri dengan membuat Tes Wawasan Kebangsaan yang dianggap bertujuan menyingkirkan para pegawai berprestasi di KPK. Meski begitu, ada juga yang membela Slank. Menurut pembela Slank, saat ini band yang sudah berumur 38 tahun itu, memang sedang vakum. "Ini cuma ulah buzzer pengalihan isu. Gue scroll-scroll trus dari awal, gak jelas permasalahannya apa, malah dibilang penipu," cuit #@justsinner_. (Tempo) |
Pakar Sebut Amerika Serikat Terlalu Cepat Izinkan Warga Lepas Masker Posted: 15 May 2021 05:04 AM PDT WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Pakar ikut meragukan keputusan Pemerintah Amerika Serikat (AS) serta Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (CDC) mengizinkan warga yang telah tervaksin penuh untuk lepas masker. Menurut mereka, Amerika belum siap dalam beberapa hal untuk menerapkan kebijakan itu, terutama mekanisme pengawasan. Professor dari University of Pittsburgh, Walid Gellad, mengatakan bahwa Amerika seharusnya membuat sistem pengawasan dulu sebelum mengesahkan kebijakan lepas masker. Sebab, kata ia, sulit untuk membedakan mana yang sudah tervaksin penuh dan tidak. "Problemnya adalah tidak ada mekanisme identifikasi tersebut. Jadi, bisa saja orang-orang tidak memakai masker di toko dan beberapa di antara mereka ternyata belum tervaksin penuh," ujar Gellad, dikutip dari kantor berita Reuters, Sabtu, 15 Mei 2021. Gellad berkata, idealnya Amerika menunda keputusan itu selama dua atau tiga pekan dulu. Selama periode itu, Amerika bisa menyiapkan sistem pengawasan vaksinasi yang mumpuni dan mengujinya sebelum menerapkan kebijakan lepas masker secara luas. Beberapa warga Amerika, baik yang telah tervaksin penuh maupun belum, memiliki kekhawatiran serupa dengan Gellad. Salah satunya adalah Jeri Kelly, warga Washington DC yang sudah tervaksin penuh. Menurut dia, sangat mudah bagi seseorang untuk berbohong telah divaksin. "Saya sudah divaksin penuh, tapi saya khawatir seberapa jujur orang-orang di sekitar saya?" ujar Kelly menanggapi kebijakan lepas masker, di Amerika. Pelaku bisnis pun juga khawatir. Beberapa di antaranya memutuskan untuk tetap mewajibkan warga memakai masker di lokasi mereka, baik sudah divaksin penuh atau belum. "Saya akan meminta pelanggan indoor untuk tetap memakai masker. Kita tidak tahu mana yang benar-benar sudah tervaksin penuh atau belum," ujarnya. Ketika CDC mengumumkan keputusan untuk mengizinkan warga yang tervaksin penuh melepas masker, hal itu tidak disertai mekanisme pengawasan. Mereka hanya menjanjikan bakal ada evaluasi atas keputusan tersebut dan panduan yang lebih detil ke depannya. Adapun mereka tetap mewajibkan masker dipakai di dalam transportasi publik dan penjara. (Tempo) |
Deddy Corbuzier Menyesal Undang Aldi Taher Jadi Tamu Podcast Youtubenya Posted: 15 May 2021 05:00 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Deddy Corbuzier meminta maaf telah mengundang Aldi Taher di podcastnya beberapa waktu lalu. Melalui video terbarunya yang diunggah di Youtube sekitar dua jam yang lalu, Deddy menyatakan dalam judul bahwa Aldi Taher adalah dosa terbesarnya sejak menjadi mualaf. Deddy mengundang Aldi Taher dan Dinar Candy dua pekan lalu. Aldi Taher dipertemukan dengan Dinar Candy untuk mengklarifikasi penyataan sebelumnya yang mengatakan video kontennya maksiat. Kali ini Deddy merasa Aldi Taher adalah pecundang karena hanya berani mengklaim Dinar Candy padahal di podcast, Deddy juga pernah mengundang Anya Geraldine dan Nikita Mirzani yang mungkin jauh lebih vulgar. "Tipe-tipe pecundang adalah tipe-tipe orang yang menginjak orang-orang yang bisa dia injak dan tidak akan lawan balik. Itu dia kenapa Aldi Taher langsung skakmat pada Dinar Candy," kata Deddy di Youtube pada Sabtu, 15 Mei 2021. "Karena dia tahu bukan lawannya, karena dia takut." Deddy juga mengkritik aksi Aldi Taher yang selalu mengaitkan segala sesuatu dengan agama. Seperti yang terjadi saat Aldi Taher berdebat dengan Rigen. Saat Rigen mengatakan Deddy memiliki media yang besar yaitu kanal Youtubenya, Aldi Taher membantah dengan mengatakan "Yang besar hanya Allah." Melihat tindakan tersebut, Deddy tidak habis pikir dengan Aldi Taher yang membandingkan agama dengan media sosial. Aldi Taher menjadi terlihat bodoh menyambungkan sesuatu yang tidak ada kaitannya. "Benar yang besar hanya Allah dan tidak ada urusannya dibandingkan dengan sebuah sosial media, sekali lagi dibungkus dengan agama sampai kelihatan gobloknya, sampai kelihatan tololnya," katanya. Menurut Deddy ini biasa dilakukan Aldi Taher karena ia sudah kebingungan menjawab pertanyaan. Aldi Taher akan langsung menjawab dengan membawa nama Tuhan karena ia tahu pasti tidak akan ada orang yang bisa membantahnya. "Ini adalah contoh orang-orang yang akhirnya membungkus segala sesuatu kelemahannya dengan agama, dengan Tuhan di mana supaya dibenarkan ketika dia bicara," katanya. Tindakan Aldi Taher seperti ini, kata dia, justru akan membahayakan generasi muda. Deddy Corbuzier menilai jika aksi ini terus dilanjutkan maka akan menimbulkan keretakan di tengah masyarakat. "Di negara kita yang sangat mudah terpolarisasi, terpecah karena agama saat ini, Rasanya menjual Agama untuk mencari keuntungan PRIBADI menjadi sebuah pekerjaan yang sangat Hina," tulis Deddy di Instagramnya. (Marvela| Tempo) |
Ayu Maulida Percaya Diri Melenggang di Sesi Baju Renang Miss Universe 2020 Posted: 15 May 2021 04:57 AM PDT WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Ayu Maulida, wakil Indonesia di ajang Miss Universe 2020 tampil percaya diri saat mengenakan baju renang dalam Preliminary Competition yang berlangsung di Seminole Hard Rock Hotel and Casino, Hollywood, Florida, Amerika Serikat pada Jumat malam, 14 Mei 2021. Pemilik nama lengkap Raden Roro Ayu Maulida Puteri itu mengenakan bikini berwarna merah karya desainer asal Amerika Serikat, Ema Savahl. Perempuan dengan tinggi badan 179 sentimeter ini tersenyum lebar sambil sesekali berputar di atas panggung dan melebarkan baju luarannya yang berwarna hijau menerawang untuk menunjukkan baju renang yang dikenakannya. Kaki jenjangnya yang dihiasi high heels berwarna silver karya Jojo Bragais. Ia mengibaskan rambut hitamnya yang terurai lurus dan membuat dirinya semakin menawan. Momen tersebut diabadikan dan diunggah oleh akun Instagram resmi Puteri Indonesia. Banyak netizen yang terpukau dengan penampilan Ayu Maulida saat sesi baju renang malam kemarin. Mereka menilai Ayu Maulida merupakan salah satu kandidat terkuat dan bisa keluar sebagai pemenang mengalahkan negara lainnya. "Auranya gak main-main loh dia, dapet banget jiwa pemenangnya," tulis @auroradyah. "Pecaaaaaaaaaahh !!! Dua-duanya warna keberuntungan Ayu !!! Merah Dan ijo !!" tulis @callme_abby88. "Yang lain boleh lebih geyol, tapi ke enjoy-an hanya dari Ayuma gaeesss, gila dah si penguasa panggung ini," tulis @iknowtherealofyou. Ayu Maulida menampilkan kostum nasional bertema Komodo Dragon Warisan Prehitstoris Indonesia di ajang Mis Unvierse 2020. Instagram.com/@ayumaulida97 Selain baju renang, malam kemarin Ayu Maulida dan kontestan lainnya memeragakan busana gaun cocktail dan gaun malam. Perempuan 23 tahun itu mengenakan gaun cocktail atau gaun yang cocok digunakan untuk acara semi formal dari karya Sherri Hill berwarna hijau yang berkilau. Sedangkan untuk gaun malam, Ayu Maulida mengenakan rancangan desainer Diana M Putri dari Diana Couture. Warna hijau kembali digunakan untuk mewakili kekayaan sumber daya alam dan hutan hujan Indonesia. Potongan gaunnya cukup tinggi di bagian kaki sebelah kanan. "Dihiasi ribuan kristal swarovski hijau dan sulaman buatan tangan untuk menciptakan struktur yang unik namun tetap terinspirasi oleh formasi alami pepohonan yang perkasa dan unik di hutan hujan kita," tulis Ayu Maulida di Instagram pada Sabtu, 15 Mei 2021. Ayu Maulida mewakili Indonesia untuk berkompetisi di ajang Miss Universe 2020 dan telah tiba di Florida, Amerika Serikat sejak Jumat, 7 Mei 2021 untuk menjalani karantina. Pada perhelatan Miss Universe ke-69 ini, total ada 74 perwakilan negara yang ikut terlibat. Malam Puncak Miss Universe 2020 akan digelar pada Minggu, 16 Mei 2021 pukul 20.00 waktu setempat atau Senin, 17 Mei 2021 waktu Indonesia dan disiarkan langsung di kanal YouTube resmi Miss Universe. (Marvella| Tempo) |
Polres Samarinda Ungkap Pembunuhan di Sungai Pinang Posted: 15 May 2021 03:09 AM PDT SAMARINDA, LELEMUKU.COM – Sat Reskrim Polresta Samarinda merelease kasus Pembunuhan yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 April 2021 di wilayah hukum Polsek Sungai Pinang Kota Samarinda. Kasat Reskrim Polresta Samarinda Kompol Andhika Darmasena,SIK., M.H dihadapan para awak media, pada saat press release di Lobby Polresta Samarinda Jl. Slamet Riyadi No 1 Karang Asam Ulu Kota Samarinda. Kronologis kejadian Pada hari senin tanggal 12 april 2021 sekitar jam 14.00 wita, datang tersangka di TKP untuk mencar Korban Namun Korban sedang tidak ada di tempat tetapi tidak lama kemudian datang korban yang marah kepada tersangka karna korban yang berinisial D sakit hati dan tidak terima terhadap tersangka di karenakan tersangka menjelek jelekkan korban di hadapan pacar korban dan teman-teman korban. Kemudian korban mengajak tersangka ke dalam rumah saksi yang berinisial R dan terjadi pertengkaran mulut, dan korban menunjuk tersangka dengan tangan kiri sambil marah dan tangan kanan korban memegang pelaku yang saat itu duduk sehingga tersangka berdiri dan menghadap lemari, Korban sempat melakukan penamparan terhadap tersangka dan juga melakukan pencekikan terhadap leher tersangka atas hal itu membuat tersangka tersandar di lemari lalu tersangka melihat ada badik di atas lemari kemudian di ambil lalu tersangka melakukan penikaman satu kali dan mengenai rusuk sebelah kiri korban sempat di bawa menuju ke rumah sakit namun korban sudah meninggal dunia. Sementara itu tersangka disangkakan tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP sub 351 ayat 3 KUHP. (HumasPoldaKaltim) |
Polisi Ungkap Pelaku Pencurian Berujung Pembunuhan Ibu Rumah Tangga di Kumbe Posted: 15 May 2021 01:02 AM PDT MERAUKE, LELEMUKU.COM – Kapolres Merauke AKBP Ir. Untung Sangaji, M.Hum melalui Kasat Reskrim AKP Agus F. Pombos, SIK didampingi Kapolsek Kurik kemarin membenarkan bahwa terduga pelaku pembunuhan sadis terhadap IRT di Kumbe bedeng berhasil ditangkap. Kamis, 13/5/2021. Tim Opsnal (Buser) Satuan Reskrim Polres Merauke melakukan penangkapan pelaku dengan adanya tindakan tegas dan terukur dengan menembakkan peluru timah di kaki pelaku, lantaran berusaha melarikan diri saat hendak ditangkap di wilayah Kelurahan Kelapa Lima Merauke sekitar pukul 13.45 WIT. Terduga pelaku berinisial AJ ini melakukan pencurian dengan kekerasan sekitar pukul 12.00 WIT siang bolong , Jumat 7 Mei 2021 lalu yang menyebabkan korban atas nama inisial M, IRT meninggal dunia. Ia menerangkan, modus operandi yang dimainkan terduga pelaku dalam melakukan aksinya, yakni dengan memasuki rumah yang saat itu sedang berbaring sekitar pukul 12.00 WIT, sambil menunggu suami korban yang pergi Shalat Jumat. Dia kemudian mengambil pisau yang terletak di dalam kios, lalu membekap korban dengan tangan dan langsung menusuk ke leher hingga korban meninggal dunia. Setelah itu pelaku mengambil handphone dan sejumlah uang sekitar tiga juta rupiah yang ada di dalam kios lalu melarikan diri. Kronologi penangkapan terduga pelaku, Kasat Reskrim, sekitar pukul 13.00 WIT Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Merauke mendapatkan informasi terkait keberadaan pelaku di sekitar Kelurahan Kelapa Lima. Kemudian 13.05 Wit, Kanit Buser Aipda Risal memberikan app kepada anggota Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Merauke tentang keberadaan serta ciri-ciri dari pelaku tersebut. Lalu, Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Merauke melakukan pengintaian di sekitar wilayah Kelapa Lima Merauke. "Sekitar 13.45 WIT, Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Merauke menangkap pelaku yang pada saat itu berusaha melarikan diri. Tim opsnal lalu mengambil tindakan tegas terukur dengan menyarangkan peluru timah ke kaki pelaku untuk melumpuhkan. Kemudian pelaku dibawa Tim Opsnal ke RS Angkatan Laut Merauke agar mendapat perawatan," ujarnya. (HumasPolri) |
TNI-Polri Amankan Malam Takbiran di Kota Ambon Posted: 15 May 2021 12:52 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM – Kepolisian daerah Maluku menurunkan ratusan personil di bantu TNI mengamankan pelaksanaan takbiran di kota Ambon Rabu (12/5/2021). Pengamanan ini di laksanakan dengan mendirikan beberapa pos pengamanan ops ketupat di beberapa lokasi yg di anggap rawan Kamtibmas di kota Ambon. Pelaksanaan pengamanan ini di maksudkan agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat kota Ambon yg merayakan hari raya ideul Fitri dan masyarakat pengguna jalan umum lainnya. Dalam pelaksanaan pengamanan ini personil Polda Maluku di bantu TNI menyekat beberapa jalur dari arah luar kota menuju dalam kota untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan kendaraan konfoi takbiran di dalam kota Ambon. Para pejabat utama Polda Maluku dan Kapolresta Ambon juga ikut di turun dalam mengawasi pelaksanaan pengamanan di beberapa lokasi dan pos di kota Ambon. Pada kesempatan yg sama Kapolda Maluku Irjen pol Drs Refdi Andri Msi juga melaksanakan pemantauan terhadap kondisi kota ambon dengan menggunakan kendaraan roda empat Pelaksanaan pengamanan malam takbiran di kota Ambon ini berjalan dengan lancar hingga selesai. (HumasPolri) |
TNI-Polri dan Warga Kerja Bhakti Timbun Jalan di Kampung Yasa Mulya Posted: 15 May 2021 12:49 AM PDT MERAUKE, LELEMUKU.COM – Melalui Kapolsek Tanah Miring Iptu Matheus Rengil bersama personel Polsek, anggota TNI dan warga kampung Yasa Mulya bersinergi melakukan kerja bhakti, bertempat di jalan menuju pemakaman Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kota Merauke, Kamis (18/02/2021). Kapolsek mengatakan bahwa hari ini personel Polsek akan melaksanakan kegiatan kerja bhakti menimbun jalan menuju tempat pemakaman Kampung Yasa Mulya. Tepatnya pada pukul 09.00 WIT Kapolsek bersama anggota Bhabinkamtibmas, Danpos Ramil Tanah Miring dan Babinsa mengikuti kegiatan kerja bakti penimbunan jalan masuk menuju tempat pemakaman kampung Yasa Mulya Distrik Tanah Miring. Hal ini dilakukan secara gotong royong dan swadaya bertindak sebagai penggeraknya adalah Kapolsek dan Danramil, ini dilaksanakan agar memudahkan akses masyarakat menuju tempat Pemakaman. Dalam pelaksanaan perbaikan jalan menuju pemakanan kita Menggunakan 20 Unit truk dan dibantu masyarakat Kampung Yasa Mulya. "Dengan kegiatan kerja bhakti ini warga yang melintas memberikan apresiasi dan berterima kasih terhadap kinerja TNI, Polri dan warga di Distrik Tanah Miring yang bersinergi membantu warga perbaiki jalan karena jalan merupakan milik umum dan digunakan secara bersama-sama," ungkap seorang warga.(Humaspolresmerauke) |
Polisi Tangani Kasus Temuan Mayat di Kampung Sigabel Jaya Posted: 15 May 2021 12:49 AM PDT MERAUKE, LELEMUKU.COM - Kapolsek Muting Ipda M. Hamado beserta anggotanya melaksanakan penanganan dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) kasus penemuan mayat yang terjadi di Kampung Sigabel Jaya, Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Senin (04/01/2021). Diketahui kronologis kejadian pada tanggal 02 Januari 2021 sekitar jam 16.00 wit, saksi an. Srimuryani keluar dari arah samping rumah, kemudian saksi mencium bau tidak sedap dari arah rumah korban. Kemudian saksi memanggil ibu Soleh bersama warga mengecek asal mula bau tidak sedap tersebut, sehingga tercium lebih menyengat dari sebelah rumah saksi Srimuryani. Beberapa saat kemudian warga mengecek pintu depan, pintu belakang dan jendela terkunci dari dalam dan warga melaporkan kepada Kapolsek Muting. Setelah sampai di TKP, Kapolsek memerintahkan anggota untuk memasang Police Line. Kemudian Kapolsek menanyakan keluarga korban kepada saksi, lalu saksi menjawab korban tinggal seorang diri, di mana suaminya sudah meninggal dan ke 2 anaknya bekerja di PT. ACP Distrik Muting. Kapolsek meminta bantuan kepada kepala kampung untuk memanggil kedua anaknya serta medis Puskesmas Muting sebelum dilakukan pembongkaran di rumah korban pada jam 17.30 Wit. Begitu mendengar kabar, kedua anaknya datang bersama tim medis Puskesmas Muting. Kemudian dilakukan pembongkaran pintu belakang rumah. Ketika berhasil dibongkar, saat masuk didapati korban sudah meninggal tergeletak di atas tempat tidur. Lalu dilakukan pemeriksaan oleh tim medis yang disaksikan oleh kedua anaknya dan kepala kampung. Saat dilakukan pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ataupun luka. Berdasarkan keterangan dari anaknya bahwa ibunya memang memiliki riwayat penyakit asam urat dan sebelumnya pada tanggal 28 Desember 2020 korban mendatangi kedua anaknya di barak abdeling 2 PT. ACP dan menyampaikan bahwa penyakit asam uratnya kambuh sehingga kakinya sakit. Kedua anak korban meminta untuk tidak dilakukan otopsi kemudian keluarga korban meminta kepada Kapolsek Muting untuk meminta bantuan berkordinasi dengan kepala kampung untuk pembuatan peti jenasah dan penggalian makam.(Humaspolresmerauke) |
You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States |
Social Plugin