Type Here to Get Search Results !

Inilah Nama 7 BUMN yang Akan Dibubarkan Erick Thohir pada 2021

Inilah Nama 7 BUMN yang Akan Dibubarkan Erick Thohir pada 2021

Inilah Nama 7 BUMN yang Akan Dibubarkan Erick Thohir pada 2021

Posted: 05 May 2021 01:37 PM PDT

Inilah Nama 7 BUMN yang Akan Dibubarkan Erick Thohir pada 2021.lelemuku.com.jpg

JAKARTA, LELEMUKU.COM -Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan rencana pembubaran tujuh perusahaan pelat merah pada 2021 karena dinilai sudah tidak lagi memberikan kontribusi terhadap perekonomian.

"Itu BUMN di bawah PPA yang dari 2008 mati beroperasi. Kita sebagai pimpinan akan zolim kalau dibiarkan tidak ada kepastian. BUMN yang sekarang pun dengan perubahan ini harus siap bersaing. Apalagi yang udah kalah bersaing," kata Erick Thohir di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa.

Erick menjelaskan rencana pembubaran tersebut memang telah lama direncanakan. Pasalnya pemerintah ingin mengambil langkah-langkah tepat, sekaligus memberikan kepastian bagi para pekerja di perusahaan BUMN tersebut.

Untuk melakukan pembubaran BUMN ini, lanjut dia, Kementerian melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA) akan melakukan kajian atau assesment terlebih dahulu. Sebab selain pembubaran, opsi yang bisa dilakukan juga adalah sinergi dengan BUMN lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan kementerian bersama dengan PPA akan melakukan penilaian kembali mengenai BUMN mana yang akan dibubarkan.

Penilaian yang dilakukan tersebut, lanjut Tiko, sapaan akrab Kartika, akan berdasarkan kepada aset, tenaga kerja dan operasional perusahaan, termasuk penyelesaian kewajiban.

Menurut dia, beberapa BUMN yang akan dibubarkan tersebut antara lain PT Kertas Kraft Aceh (Persero) atau KKA, PT Industri Gelas (Persero) atau Iglas dan PT Kertas Leces (Persero).

Tiko juga menyinggung mengenai PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang masih memiliki aset berupa fasilitas Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) di Surabaya, sekaligus kewajiban yang masih harus diselesaikan.

Untuk itu, masuknya Merpati sebagai salah satu BUMN yang akan dibubarkan masih akan menjadi salah satu pertimbangan.

"Merpati masih perlu ada pengkajian. Ada pinjaman dan kreditur yang harus disiapkan. Salah satu dikaji karena masih ada satu operasi di Jawa Timur," ujarnya.

Mengenai waktu pembubaran BUMN tersebut, Tiko menyebutkan hal itu selambatnya akan dilakukan pada semester kedua 2021. 

Seperti diketahui bersama PT PPA memiliki empat pilar bisnis, yakni investasi, restrukturisasi, konsultasi, dan pembiayaan. 

Saat ini terdapat 9 BUMN yang masuk pada lini usaha restrukturisasi PT PPA, terdiri dari enam BUMN yang direstruktururisasi dan revitalisasi menggunakan dana penyertaan modal negara, yaitu PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Industri Gelas (Persero), dan PT Kertas Kraft Aceh (Persero). 

Lainnyanya ada BUMN yang direstrukturisasi dan direvitalisasi menggunakan dana talangan yaitu PT Survai Udara Penas (Persero), PT Kertas Leces (Persero), dan PT Industri Sandang Nusantara (Persero).(Tempo)

Bakrie Darma Indonesia Belum Bayar KFC Utang Rp72 Miliar, Dalimin Juwono Lapor ke BEI

Posted: 05 May 2021 01:24 PM PDT

Bakrie Darma Indonesia Belum Bayar KFC Utang Rp72 Miliar, Dalimin Juwono Lapor ke BEI.lelemuku.com.jpg

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pengelola gerai  Kentucky Fried Chicken (KFC), PT Fast Food Indonesia Tbk. melaporkan ke Bursa Efek Indonesia soal utang PT Bakrie Darma Indonesia (BDI) senilai Rp 75 miliar yang belum dibayar.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Fast Food Indonesia, Dalimin Juwono, dalam keterbukaan informasi yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia per tanggal 28 April 2021. Di dalam surat bernomor O28/Penj./FAST/lV/21 yang ditujukan ke Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 BEI, Vera Florida, disebutkan,perseroan memiliki piutang total senilai Rp 100 miliar kepada BDI sejak 31 Desember 2019.

Dalimin menjelaskan, piutang diberikan ke Bakrie Darma Indonesia dengan skema tanpa bunga dan akan digunakan untuk pendanaan kegiatan usaha, pembangunan dan pembelian properti. "Dengan latar belakang tersebut, Perseroan sepakat untuk memberikan investasi di proyek tersebut," ujarnya seperti dikutip dari keterbukaan informasi, Rabu, 28 April 2021.

Perseroan, kata Dalimin, akan memperoleh hak untuk menggunakan properti untuk pengembangan usaha restoran. Dalam keterangan pada catatan laporan keuangan disampaikan, jika proyek BDI tidak terlaksana sampai 31 Desember 2019, maka status perjanjian akan batal.

Karena proyek properti tersebut tak terealisasi, BDI mengembalikan sebagian dana yang diterima sebesar Rp 25 miliar pada Desember 2020. Adapun sisa pengembalian utang sebesar Rp 75 miliar akan tetap diselesaikan oleh BDl.

Hingga kini, kata Dalimin, piutang Perseroan masih dijamin dengan gadai saham PT Bumi Resources Minerals Tbk. Ia juga memastikan masalah piutang ini tak berdampak terhadap perseroan yang mengelola jaringan gerai restoran cepat saji KFC tersebut. (Tempo)

Inilah Syarat Pengajuan Plafon KUR Rp 100 Juta Tanpa Jaminan di BRI

Posted: 05 May 2021 01:13 PM PDT

Inilah Syarat Pengajuan Plafon KUR Rp 100 Juta Tanpa Jaminan di BRI.lelemuku.com.jpg

JAKARTA,LELEMUKU.COM - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI merupakan salah satu penyalur kredit usaha rakyat (KUR) terbesar di Tanah Air. Seiring dengan keputusan pemerintah menaikkan plafon KUR tanpa jaminan menjadi Rp 100 juta dan perpanjangan tambahan subsidi bunga menjadi 3 persen, simak sejumlah syarat pengajuan tiga jenis KUR yang bisa diajukan di BRI berikut ini.

1. KUR Mikro
BRI menawarkan KUR Mikro berupa kredit modal kerja dan atau investasi dengan plafon sampai dengan Rp 50 juta per debitur dengan maksimum masa pinjaman 5 tahun. Adapun suku bunga yang berlaku sebesar 6 persen efektif per tahun, serta bebas biaya administrasi dan provisi.

Persyaratan calon debitur:
- Individu atau perorangan yang melakukan usaha produktif dan layak
- Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
- Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan Kartu Kredit
- Persyaratan administrasi, identitas berupa KTP, Kartu Keluarga, dan surat ijin usaha

2. KUR Kecil
BRI juga menawarkan KUR Kecil dengan plafon pinjaman Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta per debitur. Jenis KUR tersebut berupa kredit modal kerja dengan maksimum masa pinjaman 4 tahun dan kredit investasi dengan maksimum masa pinjaman 5 tahun.

Suku bunga dipatok 6 persen efektif per tahun, bebas biaya administrasi dan provisi, serta agunan sesuai dengan peraturan bank.

Persyaratan calon debitur:
- Mempunyai usaha produktif dan layak
- Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan Kartu Kredit
- Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
- Memiliki surat ijin usaha mikro dan kecil (IUMK) atau surat ijin usaha lainnya yang dapat dipersamakan

3. KUR TKI
BRI menyediakan KUR TKI yang diberikan untuk membiayai keberangkatan calon Tenaga kerja Indonesia (TKI) ke negara penempatan dengan plafon sampai dengan Rp 25 juta dan maksimum masa pinjaman tiga tahun.

Persyaratan calon debitur:
- Individu atau perorangan calon TKI yang akan berangkat bekerja ke negara penempatan
- Persyaratan administrasi berupa identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga, perjanjian kerja dengan pengguna jasa, perjanjian penempatan, serta paspor, visa, dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan

Sebelumnya, pemerintah memutuskan menaikkan plafon KUR tanpa jaminan menjadi Rp 100 juta dan memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR menjadi 3 persen hingga Desember 2021. Hal tersebut diputuskan dalam Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Senin lalu, 3 Mei 2021.

Rapat itu menindaklanjuti arahan Presiden pada rapat sidang terbatas mengenai peningkatan porsi perbankan untuk Usaha Mikro dan Kecil pada 5 April 2021 lalu. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menambah plafon KUR 2021 dari Rp 253 triliun menjadi Rp 285 triliun.

Dengan plafon KUR yang bertambah, kuota KUR lembaga penyalur juga meningkat. Salah satunya, BRI. Bank pelat merah yang fokus pada segmen UMKM ini mendapat kuota KUR Rp 170 triliun pada 2021, atau naik ketimbang tahun lalu yang sebesar Rp 140 triliun.

Hingga akhir Desember tahun 2020 lalu, BRI sudah menyalurkan KUR mikro dan super mikro sebesar Rp 125,62 triliun. (Tempo)

Budi Setiyadi Ungkap Kelompok Pelaku Perjalanan Tak Kena Larangan Mudik

Posted: 05 May 2021 01:10 PM PDT

Budi Setiyadi Ungkap Kelompok Pelaku Perjalanan Tak Kena Larangan Mudik.lelemuku.com.jpg

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Kebijakan larangan mudik akan berlaku mulai dari 6 Mei, hingga 17 Mei 2021. Selama dua pekan, masyarakat yang diizinkan melakukan perjalanan ialah mereka yang memiliki kepentingan mendesak dengan tujuan non-mudik.

"Penjagaan selama larangan mudik dilakukan di pintu-pintu keluar-masuk provinsi, kabupaten, kota dan tidak hanya di jalan tol," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi beberapa waktu lalu.

Berdasarkan ketentuan pemerintah, kelompok pertama yang boleh melakukan perjalanan di masa larangan mudik adalah aparatur sipil negara atau ASN, pegawai BUMN/BUMD, Polri, TNI, dan pegawai swasta yang memiliki kepentingan pekerjaan. Kelompok ini harus mengantongi surat tugas dengan tanda tangan basah serta cap basah dari pimpinannya setara dengan eselon II.

Izin yang sama akan diberikan untuk pekerja swasta atau pebisnis dengan keperluan yang esensial. Kelompok ini harus mengantongi surat tugas dari atasan. Sedangkan untuk pekerja formal, mereka harus meminta surat keterangan dari perangkat daerah setempat.

Kelompok lain yang diizinkan bepergian untuk kepentingan non-mudik ialah masyarakat yang akan mengunjungi keluarganya yang sedang sakit atau meninggal. Sama dengan kriteria sebelumnya, masyarakat dengan kepentingan kunjungan keluarga harus menyertakan surat keterangan dari pihak desa.

Selanjutnya, mereka yang boleh melakukan perjalanan adalah ibu hamil dan ibu yang akan melahirkan. Untuk ibu hamil, mereka bisa didampingi oleh satu orang. Sedangkan ibu melahirkan bisa didampingi dua orang. Selain ibu hamil dan melahirkan, izin pun diberikan untuk masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan darurat.

Bagi masyarakat yang telah memperoleh izin khusus, mereka wajib melakukan karantina 5x24 jam setibanya di tempat tujuan. Fasilitas karantina menggunakan tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah atau hotel dengan biaya mandiri.

Selain mengantongi dokumen izin dari atasan maupun surat keterangan dari perangkat daerah, orang yang bepergian selama kebijakan larangan mudik harus mengurus Surat Izin Keluar-Masuk atau SIKM. SIKM berlaku untuk masyarakat yang akan meninggalkan atau bakal menuju DKI Jakarta.

Ketentuan SIKM sesuai dengan aturan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19. Dalam beleid itu disebutkan, masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan keperluan mendesak wajib menyertakan SIKM. Adapun untuk mengurus SIKM, masyarakat dapat mengaksesnya melalui aplikasi Jakevo.

Kebijakan larangan mudik juga menyebutkan SIKM berlaku untuk satu kali perjalanan pergi-pulang. Masyarakat yang harus membawa SIKM adalah mereka yang berusia 17 tahun ke atas. (tempo)

Airlangga Hartart Ungkap KUR Rp100 Juta tanpa Jaminan dengan Bunga 3 Persen

Posted: 05 May 2021 01:06 PM PDT

Airlangga Hartart Ungkap KUR Rp100 Juta tanpa Jaminan dengan Bunga 3 Persen.lelemuku.com.jpg

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Untuk memulihkan ekonomi Indonesia, pemerintah memberikan subsidi bunga pinjaman dengan skema kredit usaha rakyat (KUR). Pemerintah berharap KUR bisa disalurkan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di tengah lesunya penyaluran kredit.

Sebelumnya, nilai maksimal KUR yang mendapatkan subsidi bunga hanya Rp 50 juta dan kini naik menjadi Rp 100 juta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap pemberian pinjaman tanpa agunan bisa menggerakkan ekonomi yang lesu. Kini, porsi kredit UMKM baru mencapai 18,8 persen terhadap total kredit perbankan. Angka tersebut perlu ditingkatkan secara bertahap setidaknya menjadi lebih dari 30 persen di tahun 2024.

Masyarakat bisa mendapatkan pinjaman tanpa agunan melalui link ini kur.bri.co.id. Adapun pengajuan Kredit Usaha Rakyat kini dilakukan melalui gadget atau komputer, tujuannya untuk tetap menjaga jarak, guna mencegah penyebaran Covid-19.

Dalam siaran resmi, Selasa, 4 Mei 2021, Airlangga mengatakan pemerintah memutuskan untuk memperpanjang tambahan subsidi pada bunga KUR sehingga menjadi 3 persen selama 6 bulan 1 Juli 2021 s.d. 31 Desember 2021.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 4,39 triliun untuk perpanjangan tambahan subsidi bunga KUR selama jangka waktu tersebut. Adanya tambahan ini membuat total kebutuhan anggaran tambahan subsidi bunga KUR tahun 2021 menjadi Rp 7,84 triliun.

Ada beberapa perubahan kebijakan KUR yang akan berlaku sejak 1 Juli 2021. Pertama, skema KUR tanpa jaminan dari sampai dengan Rp 50 juta menjadi sampai dengan Rp 100 juta.

Prosedur KUR tetap, namun untuk KUR Kecil ditambahkan ketentuan nilai tanpa jaminan hingga Rp 100 juta. Kedua, penerima KUR Kecil dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Lalu, pengaturan penerima KUR yang bersamaan dengan kredit lain.

Terakhir, penambahan ketentuan KUR khusus untuk industri UMKM atau komoditas sektor produktif lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR khusus. Ketentuan sebelumnya, KUR khusus hanya untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat dan perikanan rakyat.

Pemerintah juga memutuskan untuk menambah plafon KUR 2021 dari Rp 253 triliun menjadi Rp 285 triliun. "Peningkatan plafon tersebut merupakan respons atas antusiasme pelaku UMKM yang tinggi akan kehadiran KUR dengan suku bunga rendah dan juga harapan pemulihan usaha UMKM," ujar Airlangga. (Tempo)

Pujo Pramono Sebut Layanan Data Telkom di Jayapura Mulai Pulih Bertahap

Posted: 05 May 2021 01:02 PM PDT

Pujo Pramono Sebut Layanan Data Telkom di Jayapura Mulai Pulih Bertahap.lelemuku.com.jpg

JAKARTA, LELEMUKU.COM- PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom mengungkapkan layanan data TelkomGroup di Jayapura mulai pulih bertahap.

"Kami terus berupaya untuk mempercepat pemulihan layanan TelkomGroup di Jayapura. Setelah layanan suara dan SMS yang sudah beroperasi normal, saat ini layanan internet IndiHome sudah mulai pulih secara bertahap dan terbatas, begitu juga dengan layanan data Telkomsel," ujar Vice President Corporate Communication Telkom Pujo Pramono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu malam, 5 Mei 2021.

Pujo menambahkan layanan internet di Wifi Corner di Jayapura, Abepura, dan Sentani juga sudah kembali beroperasi dan dapat digunakan masyarakat. Sementara untuk VPN dan Astinet bagi segmen korporat juga sudah mulai terhubung kembali secara bertahap dengan prioritas bandwidth.

Saat ini kapasitas bandwidth Telkom yang tersedia sudah mencapai 1.493 Mbps, di mana Telkom menggunakan link backup untuk mempercepat pemulihan layanan ini.

Adapun link back up dimaksud antara lain infrastruktur Palapa Ring Timur sebesar 500 Mbps yang beroperasi sejak 30 April 2021 dan sistem komunikasi satelit dengan kapasitas hingga 993 Mbps baik melalui satelit di bawah pengelolaan Telkomsat untuk link Jayapura – Makassar maupun link satelit Telenet.

Kapasitas bandwidth pun sedang dalam proses untuk ditingkatkan melalui satelit dari Telkomsat dengan kapasitas 124 Mbps dan 330 Mbps serta radio IP menuju Biak dengan kapasitas mencapai 1 Gbps yang ditargetkan selesai secara bertahap hingga 8 Mei 2021.

Untuk perbaikan pada ruas SMPCS yang putus ditargetkan selesai pada minggu pertama Juni 2021, mengingat perlu proses penyambungan kabel dengan menggunakan kapal khusus.

"Kami akan terus mengupayakan dan memprioritaskan percepatan agar kualitas layanan bisa segera kembali normal. Mohon doa dan dukungan dari semua pihak agar proses recovery dapat berjalan lancar," kata Pujo.

Hingga saat ini, Telkom masih mengupayakan percepatan pemulihan layanan di wilayah Jayapura mengalami gangguan pada Jumat malam (30/4) pasca putusnya sistem komunikasi kabel laut Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) ruas Biak – Jayapura di dasar laut, 280 km dari Biak dan 360 km dari Jayapura. (Tempo)

2.437 Siswa Kelas VI SD di Tanimbar Ikuti Ujian Akhir Sekolah

Posted: 05 May 2021 12:51 AM PDT


SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Herman Joseph Lerebulan mengatakan sebanyak 2.437 siswa kelas VI di 122 sekolah mengikuti ujian akhir secara Dalam Jaringan (Daring) dan Luar Daringan (Luring) pada Senin, 3 Mei hingga Jumat, 7 Mei 2021.  

Pelaksanaan ujian akhir siswa SD mengacuh pada Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah (US) dalam Masa Darurat Penyebaran Virus Corona (COVID-19) tertanggal 1 Februari 2021.

Pembukaan sampul ujian dilakukan oleh Bupati Petrus Fatlolon di SD Negeri 1 Saumlaki, Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Ruben Morioulkosu di SD Inpres Sifnana, Asisten I Cornelis Belay di Donbosco 2, Asisten II Theo Sabono di SD Kristen Saumlaki dan Asisten III Bambang Eko di SD Donbonsco 3 dan SD Naskat Sifnana serta Kabid Ketenagaan Dikbud di SD Inpres Saumlaki.

"Pelaksanaannya secara daring di Saumlaki dan sekitarnya, sedangkan luring di 9 kecamatan lainnya sesuai kesiapan sekolah," kata Kadis Lerebulan kepada Lelemuku.com pada Senin, 3 Mei 2021.

Bupati Petrus Fatlolon saat Pembukaan sampul ujian mengucapkan selamat mengikuti ujian bagi para siswa dan berharap para siswa bisa memperoleh nilai yang baik serta ujian dapat berjalan dengan lancar. Ia pun meninjau langsung pelaksaan ujian di setiap kelas.

"Selamat mengikuti ujian anak-anak dan berharap pandemi ini bisa cepat berlalu serta keadaan bisa kembali pulih seperti sebelumnya," harapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasie) Kurikulum dan Penilaian SD, Thomas Watumlawar mengungkapkan ada empat kriteria penilaian yang digunakan pihak sekolah untuk merampungkan nilai kelulusan bagi para siswa, diantaranya nilai rata-rata laporan pendidikan sejak semester 7 hingga 11 pada kelas 4 semester ganjil hingga kelas 6 semester ganjil.

Nilai tugas rata-rata selama pandemi Virus Corona (COVID-19), nilai Ujian Sekolah (US) melalui ujian praktek dan teori serta penilaian karakter siswa.
 
Ia berharap pelaksanaan ujian dapat berjalan dengan lancar dan didukung penuh oleh para orangtua dan wali siswa dengan menyiapkan makan atau snack bagi para anak, Karena pihak sekolah tidak membuka kantin dan mengijinkan siswa untuk jajan di luar sekolah. Hal ini guna mencegah penyebaran COVID-19.

"Kelimpahan kegiatan kami berikan ke satuan pendidikan untuk pelaksanaannya, harus kerjasama dengan orangtua dan harus taat protocol kesehatan," harap Watumlawar. (Laura Sobuber)