Lukas Enembe Buka Chef de Mission (CdM) meeting II PON XX 2021 |
- Lukas Enembe Buka Chef de Mission (CdM) meeting II PON XX 2021
- Pemprov Papua Kembali Selenggarakan Sosialisasi Program Afirmasi Pendidikan Tinggi 2021
- Klemen Tinal Siap Berikan Sanksi Warga Nekat Mudik Keluar Papua Saat Ramadhan
- Erwin Haryono Sebut Penukaran Uang Rp.75 Ribu Maksimal 100 Lembar Per Hari
- Bank Modern Express Jadi Solusi Tepat Selama Ramadan di Tanimbar
- Herry Ario Naap Minta OPD Biak Numfor Tak Jadikan Musrenbang Hanya Seremonial
- Suriel Mofu Nilai Bandar Antariksa Akan Ciptakan Peluang Emas dan Pembangunan di Biak Numfor
- Kompleks Stadion Lukas Enembe Sentani Siap Ditata Usai Urusan 13 KK Beres
- Klemen Tinal Kutuk Aksi Penembakan Guru di Beoga, Puncak
- Andi Sudirman Lepas Ekspor Komoditas Unggulan Sulawesi Selatan Senilai Rp 49,9 Miliar
- Ali Mazi Awali Pendataan Keluarga Nasional Tahun 2021 di Sultra
- Ali Mazi Imbau OPD Sultra Respon BPK-RI Menuju Opini WTP Kedelapan
- Kasrul Selang Launching Stasiun Penyedia Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Maluku-Malut
- Murad Ismail Resmikan Gedung Samsat Induk Provinsi Maluku di Waihaong
- Andi Sudirman Sulaiman Ajak Warga Perbanyak Ibadah dengan Tarawih Sesuai Prokes
- Yosep Leumai Ungkap Tujuan Kerukunan Flobamora di Serui Galang Dana Bagi NTT
- 30 Peserta Ikuti lomba Tilawatil Qur’an di Studio Multiguna RRI Serui
- Aser Paska Rehitugu Apresiasi Pemkab Kepulauan Yapen MOU dengan LPP RRI Serui
- Damayanti Serahkan 173 Sertifikat Tanah dari Karawi ke Pemkab Kepulayan Yapen
- Abdul Hayat Gani Pimpin Rapat Internal Korpri Provinsi Sulawesi Selatan
- Ali Mazi Buka Seminar Strategi Pencegahan Korupsi di Sulawesi Tenggara
| Lukas Enembe Buka Chef de Mission (CdM) meeting II PON XX 2021 Posted: 13 Apr 2021 10:26 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe memastikan penyelenggaraan PON XX 2021, aman bagi 6.496 atlet maupun ofisial yang akan disebar pada empat klaster, yakni di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke dan Mimika. Dibantu personel keamanan (TNI/Polri), Lukas optimis penyelenggaraan PON di Papua bakal sukses dan tak bakal ada gangguan keamanan. "Papua sudah siap jadi tuan rumah yang baik dan siap sukseskan PON. (Empat klaster penyelenggaraan PON) aman bagi semua orang". "Saya katakan lagi bahwa Papua ini aman untuk semua orang dan tidak ada persoalan (gangguan keamanan)," terang Gubernur Lukas saat membuka Chef de Mission (CdM) meeting II PON XX 2021, di Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (07/04/2021) malam. Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman mengatakan semua peserta CdM Meeting kedua, bakal menjadi bagian dari sejarah yang mensukseskan PON XX tahun 2021 di masa pandemi yang sangat sulit tersebut. Ia pun yakin dengan tekad dan semangat bersama, pelaksanaan PON di Papua bakal berjalan lancar dan aman Sementara itu, pelaksanaan PON di Papua mempertandingkan 37 cabang olahraga, 56 disiplin, 681 nomor pertandingan. Juga terdapat 6496 Atlet, yang dilaksanakan di 4 klaster penyelenggara, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mimika Penunjukan Papua sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2021, merupakan anugerah yang sangat besar bagi seluruh rakyat Papua. Oleh karenanya, Ketua Harian PB PON Papua Yunus Wonda mengajak semua pihak di atas tanah Bumi Cenderawasih, agar ikut mensukseskan pelaksanaan iven empat tahunan itu. "Sebab momentum ini belum tentu bisa didapatkan dalam generasi Papua saat ini, bahkan generasi 50 tahun mendatang," ajaknya. (diskominfopapua) |
| Pemprov Papua Kembali Selenggarakan Sosialisasi Program Afirmasi Pendidikan Tinggi 2021 Posted: 13 Apr 2021 10:24 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pendidikan merupakan salah satu pilar utama Suksesnya Pembangunan suatu daerah ataupun negara. Untuk meningkatkan akses pendidikan dan pemerataan kesempatan Pendidikan bagi semua lapisan masayarakat maka Pemerintah melalui KEMENRISTEKDIKTI-RI mengadakan sebuah program beasiswa yang dikenal sebagai Program Afirmasi Pendidikan Tinggi atau yang disingkat dengan ADIK. Program ini merupakan sebuah program yang membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh anak-anak yang tinggal di daerah-daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal), orang asli Papua (OAP) dari Papua dan Papua Barat serta anak-anak TKI yang bekerja di luar negeri agar bisa mengecap pendidikan tinggi di jenjang universitas dan Tujuan akhir adalah menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah dan nasional. Dalam rangka pelakasanaan Program ADIK Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua menyelenggarakan Sosialisasi Prorgam ADIK Tahun 2021 yang dihadiri langsung oleh Tim Pembiayaan Pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Dalam Negeri. Koordintor Beasiswa DIKTI yang juga menaungi program ADIK Dr. Iwayan Koster dalam arahan singkatnya menyampaikan agar program ADIK yang merupakan program unggulan Pemerintah dengan biaya yang tidak sedikit dan diperuntukan salah satunya untuk Putra dan Purtri Papua dapat diimplementasikan dengan baik dimulai dari proses administrasi pendaftaran yang diprioritaskan untuk anak-anak Asli Papua dan program-program pendidikan yang dipilih juga agar diperhatikan yang simultan dengan kebutuhan / kemajuan daerah, sehingga setelah anak-anak penerima Program ADIK selesai melakukan pendidikan, kemampuannya dapat dimaksimalkan untuk mengembangkan Daerah. Koster juga menambahkan bahwa Program ADIK dilakukan sejak Tahun 2014, dan pada tahun 2021, kuota untuk Provinsi Papua adalah sebanyak 631 orang , terdiri dari 350 Orang seleksi OAP umum, 256 siswa Program ADEM yang lulus dan lanjut ke Program ADIK dan 25 Orang Mandiri. Pada kesempatan yang sama Sekretaris Daerah Papua DANCE YULIAN FLASSY, SE, M.Si menegaskan bahwa dalam mensukseskan Program ADIK ada beberapa hal yang perlu diketahui dan dilakukan yaitu: pertama program ADIK adalah program Afirmasi, karena itu diutamakan bagi masyarakat yg kurang mampu khususnya Orang asli Papua, kedua Pemerintah Kabupaten/Kota dalam seleksi harus benar-benar melihat anak papua yg punya kualitas baik, ketiga Pemerintah Kabupaten/Kota juga harus memperhatikan dan memberi dukungan untuk anak-anak didiknya yang sedang melaksanakan studi/kuliah dan kempat perlu juga ada orang tua asuh bagi peserta program di 86 perguruan tinggi yang menjadi Lokasi Pendidikan tinggi Program ADIK. Flassy juga memberikan motivasi/semengat bagai calon perserta ADIK jika terpilih agar belajar dengan baik dan sungguh sungguh serta takut akan Tuhan sehingga nantinya akan menjadi Pemuda/Pemudi yang tangguh dan mejadi Pemimpin Daerah pada masa yang akan datang. Sosialiasasi Program ADIK Tahun 2021 dilaksanakan secara virtual dihadiri oleh Sekda Papua, Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinisi Papua, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Dalam Negeri, Rektor Universitas Cendrawasih, Para Kepala Dinas Penididkan Kab/Kota se Papua dan melaui Zoom/Live streimming oleh seluruh Kepala SMA/SMK se Papua. (diskominfopapua) |
| Klemen Tinal Siap Berikan Sanksi Warga Nekat Mudik Keluar Papua Saat Ramadhan Posted: 13 Apr 2021 10:21 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua resmi memberlakukan larangan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah demi mencegah penularan virus Corona. Bagi mereka yang nekat, ada sanksi berupa larangan kembali ke Papua dalam kurun waktu enam bulan semenjak mudik. Keputusan ini segera disahkan dalam sebuah surat edaran Gubernur Papua, yang akan disosialisasikan kepada pemerintah kota dan kabupaten di seluruh bumi cenderawasih beberapa hari kedepan. "Ada sanksi tegas bagi masyarakat yang tetap ngotot (memaksakan diri) untuk mudik, yakni tidak boleh kembali lagi ke Papua dalam kurun waktu 6 bulan. Artinya, kami minta tidak ada masyarakat yang keluar dengan alasan apapun untuk pergi dan lain sebagainya". "Sehingga mari kita semua menjaga situasi dengan baik, supaya puasa berjalan baik dan mereka (umat Muslim) dapat merayakan Idul Fitri dengan baik," tegas Wagub, usai memimpin rapat koordinasi sinergitas keamanan dan penegakkan hukum menyambut bulan suci Ramadhan dan mudik hari raya Idul Fitri 2021 di Jayapura, Senin (12/4/2021). Larangan ini, menurut Klemen, dikarenakan keinginan kuat pemerintah daerah untuk mengurangi angka penularan COVID-19 yang dalam beberapa bulan mendatang menggelar PON XX 2021. "Sebab dulu penularan COVID-19 di sini (Papua) tidak ada. Nah ini bermula dari masyarakat yang ikut kegiatan keagamaan di luar Papua. Pengalaman ini yang kami jadikan pelajaran, sehingga mudik Lebaran kita putuskan melarang," katanya. Oleh karenanya, tambah Wagub Klemen, pihaknya segera memerintahkan instansi yang berhubungan dengan moda transportasi udara maupun laut untuk bisa tegas dalam mengawasi arus keluar masuk orang. "Sekali lagi nanti ada surat edaran Gubernur yang diterbitkan sehingga instansi terkait bisa melakukan pengawasan bahkan eksekusi terkiat surat edaran tersebut," pungkasnya.(diskominfopapua) |
| Erwin Haryono Sebut Penukaran Uang Rp.75 Ribu Maksimal 100 Lembar Per Hari Posted: 13 Apr 2021 07:31 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM – Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono pada Senin, 22 Maret 2021 mengungkapkan BI membuka kesempatan bagi masyarakat memiliki sebanyak-banyaknya Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia (UPK 75 Tahun RI) dengan menerapkan syarat 1 KTP berlaku untuk penukaran maksimal 100 lembar UPK 75 Tahun RI per hari. |
| Bank Modern Express Jadi Solusi Tepat Selama Ramadan di Tanimbar Posted: 13 Apr 2021 06:46 AM PDT  SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kepala Kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Modern Express Cabang Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Denny Roby Toisuta mengungkapkan pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada ribuan nasabah di tengah adaptasi pemulihan dari wabah pandemi Virus Corona (COVID-19).
|
| Herry Ario Naap Minta OPD Biak Numfor Tak Jadikan Musrenbang Hanya Seremonial Posted: 13 Apr 2021 05:12 AM PDT  BIAK, LELEMUKU.COM - Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Biak Numfor tahun 2022 digelar Gedung Serbaguna Tongkonan Biak, Senin (12/4) kemarin. Musrenbang yang diikuti perwakilan setiap OPD, stake holder, perwakilan Bappeda Provinsi Papua dihadiri tidak kurang dari 100 orang. Bupati Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd dengan tegas kembali mengingatkan para peserta Musrenbang RKPD tahun 2022 supaya tidak menjadikan kegiatan itu hanya sebagai agenda tahunan atau seremonial. Para peserta Musrenbang diminta supaya mengevaluasi semua program dan merancang program tahun 2022 mendatang dengan memperhatikan skala prioritas. "Musrenbang kali ini harus lebih focus pada program-program yang prioritas, terencana, terarah, jangan asal buat program dan menjadikan Musrenbang ini hanya rutinitas sebagai bagian dari seremonial saja. Paparkan program yang sudah dilakukan, lalu evaluasi dan kekurangan atau kelemahan jangan diulang lagi," tegasnya. Selain itu, Bupati juga meminta supaya setiap program yang dibuat terintegrasi dengan program dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan tidak terlepas dari Visi dan Misi kepala daerah (bupati). Setiap OPD diminta supaya tidak membuat program dengan kemauannya masing-masing, namun tetap memperhatikan visi dan misi bupati. "Saya juga mengingatkan kepala OPD supaya setiap kegiatan yang dibuat terintegrasi atau sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, dan dari regulasi itu harus diperhatikan. Jadi jangan buat program yang tidak terarah, buat yang mendesak dan menjadi kebutuhan dasar, tentunya ada program-program yang juga sejalan dengan Restra dari pemerintah pusat dan provinsi, itu harus diperhatikan juga," imbuhnya. "Kita semua berharap kedepan Kabupaten Biak Numfor akan lebih baik, untuk itu saya mengajak kita semua khususnya lagi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor agar bekerja dengan hati, saya yakin kabupaten ini akan lebih baik kedepan, mari satukan tekad untuk maju bersama dan berkarya untuk Biak Numfor yang kita cintai dan banggakan bersama," sambungnya. Sekedar diketahui, pembukaan dihadiri langsung oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Bappeda Provinsi Papua, kalangan perguruan tinggi, Ketua LLDIKTI Dr. Suriel S. Mofu, dan stakeholder lainnya.(humasbiaknumfor) |
| Suriel Mofu Nilai Bandar Antariksa Akan Ciptakan Peluang Emas dan Pembangunan di Biak Numfor Posted: 13 Apr 2021 04:31 AM PDT  BIAK, LELEMUKU.COM - Rencana pembangunan Bandar Antariksa di Kabupaten Biak Numfor oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dinilai akan menciptakan peluang besar terhadap kemajuan pembangunan di berbagai sector (akan terjadi multi efek). Jika pembangunan Bandar Antariksa itu terwujud diyakini akan menciptakan peluang berkembangnya berbagai sector pembangunan di Kabupaten Biak Numfor. Salah satunya seperti dikemukakan oleh Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua – Papua Barat Dr Suriel S.Mofu,S.Pd.,M.Ed.TEFL.,M.Phil. Bahkan Suriel Mofu menyatakan, kalau pembangunan Bandar Antariksa itu terwujud dan jadi di Kabupaten Biak Numfor akan menciptakan peluang emas terhadap kemajuan pembangunan disejumlah sector. "Ini adalah peluang emas yang kita harus tangkap, keberadaan Bandar Antariksa akan memjawab dan menciptakan peluang besar untuk kemajuan di berbagai sector, di Kabupaten Biak Numfor, akan terjadi multi efek diberbagai sektor. Hampir semua bagian akan bertumbuh kembang untuk kemajuan daerah ini. Tinggal bagaimana kita menyiapkan diri untuk menyambut peluang itu," ujarnya. Menurut Suriel Mofu, peluang-peluang yang bakal diciptakan seperti akan terjadi pertumbuhan sector pariwisata (kunjungan wisatawatan dan sejumlah infratrukturnya, pertumbuhan Hotel sebagai tempat peninganapan, kuliner dan sejumlah lainnya), pembangunan infrastruktur (salah satunya jalan-jalan utama yang statusnya telah ditingkatkan jadi jalan nasional terkait dengan rencana pembangunan Bandar Antariksa dimaksud), peluang untuk dibukanya kembali penerbangan Internasional. Selain itu, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi diberbagai sector, peluang kerja diberbagai sector (tidak hanya di Bandar Antariksa) namun sector lainnya yang akan dipengaruhi juga akan bertumbuh kembang sehingga akan menciptakan lapangan pekerjaan untuk jangka panjang, kesejahteraan masyarakat, sector pendidikan dan sejumlah lainnya. "Jadi kita jangan melihat sempit di Bandar Antariksa, namun mari kita melihat dari dampak besarnya yang menciptakan peluang besar diberbagai sector untuk kemajuan kita di Kabupaten Biak Numfor. Tinggal bagaimana kita menangkap peluang ini untuk kemajuan daerah, untuk kemajuan masyarakat Biak Numfor, untuk kita semua," tandasnya.
"Saya hanya kembali mengingatkan, seperti ketika tampil sebagai pemateri di Seminar Bandar Antariksa, bahwa jangan kita bangga atau terlalu melihat di masa lampau, tertalu memikirkan hal-hal yang masih jauh kedepan, tapi saya mengajak kita untuk melihat apa yang ada sekarang ini, kita kerjakan apa yang ada, kita melihat peluang yang ada, kalau untuk kemajuan kita lalu kenapa kita tidak tangkap, ini momentumnya dan peluang besar," lanjutnya. Sekedar diketahui seminar tentang rencana pembangunan Bandar Antariksa di Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, secara virtual berlangsung sukses, di Gedung Wanita Biak, Jumat (9/4). Seminar itu dibuka dan ditutup langsung oleh Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd dan dihadiri semua unsur masyarakat dari berbagai komponen. Pada dasarnya seminar yang menghadirkan para pemateri yang pakar di bidangnya mendapat respon dari peserta, bahkan peserta, pamateri (termasuk pemateri pembanding) dan penanya pada dasarnya sepakat mendukung pelaksanaan pembangunan Bandar Antariksa di Biak dengan catatan. Mereka menilai bahwa, kebaradaan pembangunan Bandar Antariksa akan membawa dampak multi efek diberbagai sector kemajuan di Kabupaten Biak Numfor. Bahkan sejumlah program percepatan pembangunan diberbagai sector juga dipastikan akan mengalami perubahan lebih cepat. Sejumlah pamateri yang tampil adalah Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, ahli teknik material yang juga adalah ahli material Prof. Timotius Pasang, Ph.D (guru besar ternama di salah satu Universitas Amerika Serikat dan New Zeland). Selain itu juga ada nama Kepala Biro Kerja Sama Humas dan Umum Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Pusat Ir. Chris Dewanto, M.Eng, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Maritim dan Investasi Safri Burhanuddin, dan salah satu pemateri dari Bappeda Provinsi Papua.
Tokoh - tokoh intelektual senior asal Biak Numfor yang juga ikut memberikan support ketika tampil sebagai pemateri antara lain; mantan birokrat senior dan ternama asal Biak Dr. Michael Manufandu, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pdt. Andrikus Mofu, M.Th, Koodinator LLDIKTI Dr. Suriel S. Mofu, S.Pd., M.Ed. TEFL., M.Phil, mantan Bupati Biak Numfor dua periode Yusuf Melianus Maryen, S.Sos.,MM. Selain pemateri juga sejumlah penanya dari kalangan mantan birokrat, intelektual dan mahasiswa juga ikut memberikan saran dan pendapat serta dukungan terhadap rencana pembangunan Bandar Antariksa di Kabupaten Biak Numfor. Dari penanya dimaksud antara lain, mantan birokrat Noak Kapisa, intelektual asal Biak Numfor di Jayapura Isak Rumbarar dan sejumlah nama lainnya. Dari kalangan intektual yabg ikut berpatisipassi langsung maupun melalui virtual /meeting zoom, mantan birokrat senior, bahkan mantan Bupati Biak Numfor, menyatakan; pada dasarnya setuju dengan pembangunan Bandar Antariksa di Kabupaten Biak Numfor. Bahkan mereka menilai, bahwa momentum ini harus dimanfaatkan lalu menyiapkan anak-anak Biak untuk ikut mengambil bagian didalamnya, baik di Bandar Antariksa maupun dari kemajuan sector lainnya dari multi efek dimaksud. Terkait dengan apa saja yang disampaikan pemateri dalam seminar itu, akan kami sampaikan dalam tulisan-tulisan berikutnya. (humasbiaknumfor) |
| Kompleks Stadion Lukas Enembe Sentani Siap Ditata Usai Urusan 13 KK Beres Posted: 13 Apr 2021 04:23 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Tugas berat Pemerintah Provinsi Papua dalam mempersiapkan pelaksanaan PON XX 2021 yang tinggal menghitung hari, kini jadi semakin ringan. Dimana rencana penataan kawasan Stadion Lukas Enembe yang sempat terhambat tuntutan biaya pengganti atas bangunan, saat ini sudah beres. Uang tunai sekitar Rp2,5 miliar menjadi biaya pengganti atas bangunan dan tanaman tumbuh di dalam kawasan komplek stadion kepada 13 kk tersebut. Penyerahan secara simbolis diberikan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Alexander Kapisa, Selasa (30/3/2021) di Kantor Dinas Otonom, Kotaraja, Jayapura. "Sudah diserahkan uang pengganti kepada 13 kk ini dan sudah juga bersepakat bahwa mereka akan meninggalkan rumahnya di kawasan Stadion Lukas Enembe, dengan jangka waktu paling lambat 2 minggu dari hari ini (30 Maret 2021)". "Sehingga kita harap teman-teman APBN (kementerian terkait), secepatnya melakukan penataan kawasan," terang Alexander kepada wartawan. Alexander mengaku sangat gembira persoalan itu bisa tuntas, sebab sebelumnya melalui proses diskusi yang cukup rumit, alot dan panjang, namun tetap mengedepankan asas kekeluargaan (persuasif). Meski sebenarnya, ada regulasi (tanpa biaya pengganti) yang dapat dilakukan terhadap 13 kk tersebut, mengingat mereka menempati tanah milik Pemda. "Kendati demikian kita tetap kedepankan cara persuasif, sehingga setelah sepakat dengan biaya kita buat indikator untuk membayar. Sehingga saat selesai membayar tidak ada konsekuensi hukum menanti," ujar ia. Sementara tiap KK mendapatkan biaya pengganti sesuai indikator yang sudah diatur pemerintah. Dengan demikian, setiap kk akan biaya pengganti yang berbeda-beda. Agustinus Buiney, salah satu warga mengapresiasi perhatian Dinas Olahraga dan Pemuda Papua. "Kami sangat berterima kasih untuk bantuan biaya pengganti ini. Dan meski harus keluar dari rumah, kami sebenarnya bangga bisa membantu penyelenggaraan PON," ucapnya. (diskominfopapua) |
| Klemen Tinal Kutuk Aksi Penembakan Guru di Beoga, Puncak Posted: 13 Apr 2021 04:12 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal menyayangkan aksi barbar kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menembak dua guru di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, beberapa hari lalu. Tindakan itu dinilainya sangat biadab dan tidak layak karena telah merenggut nyawa manusia yang semestinya diindungi bahkan diberi penghargaan. "Dikutuk tujuh turunan dia (KKB pelaku penembakan guru). Karena tidak ada alasan bagi dia untuk membunuh guru yang notabene membawa hal-hal terang (sesuatu yang baik anak-anak Papua)," terang Wagub, Senin (12/4/2021) di Jayapura. Wagub pada kesempatan itu meminta pihak TNI/Polri untuk segera mengejar dan menangkap pelaku penembakkan tersebut. Sebab menurut dia, tak semestinya hal itu dilakukan oleh pihak mana pun. "Kita minta TNI-POLRI kejar orang-orang itu," tandasnya. Sebelumnya, dua guru menjadi korban penembakan di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua yakni Oktovianus Roya dan Yonatan Randen. Kedua jenazah telah dievakuasi ke Timika. Kelompok kriminal bersenjata beralasan bahwa kedua guru itu merupakan mata-mata aparat TNI-Polri. Pihak kepolisian pun menepis dalih tersebut. Polisi menyebut dalih itu merupakan alasan klasik agar aksi teror mereka dimaklumi. (diskominfopapua) |
| Andi Sudirman Lepas Ekspor Komoditas Unggulan Sulawesi Selatan Senilai Rp 49,9 Miliar Posted: 13 Apr 2021 04:09 AM PDT  MAKASSAR, LELEMUKU.COM – Ditandai dengan penekanan tombol sirine, Plt Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, melepas ekspor perdana rempah-rempah, pupuk bat guano, dan beberapa komoditas unggulan Sulsel lainnya, di Terminal Peti Kemas Makassar PT Pelindo IV, Senin, 12 April 2021. Ekspor perdana ini sebesar 1.488 ton dengan nilai USD 3,44 juta atau Rp 49,9 miliar. Adapun negara tujuan ekspor meliputi Hongkong, Amerika Serikat, Cina, Italia, Kanada, Rusia, Perancis, Jepang, Australia, dan Korea Selatan. Kepala Dinas Perdagangan Sulsel, Ashari Fakhsirie Radjamilo, melaporkan, pelepasan ekspor perdana ini diikuti oleh 14 pelaku usaha ekspor. Antara lain, CV. Aromata Anugrah Sultan, CV. Muna Agro Indonesia, PT. Sumber Guna Makassarnusa, CV. Adi Tirta, CV. Mega Citra Karya, CV. Guna Bahari Indonesia, PT. Prima Indo Tuna, PT. Prima Bahari Inti Lestari, PT. Biota Laut Ganggang, PT. Comextra Majora, PT. Nuansa Cipta Magello, PT. Biru Laut Nusantara, PT. Bogatama Marinusa, dan PT. Dunia Marine Product. "Komoditas yang diekspor perdana terdiri dari kemiri, kayu manis, ketumbar, pupuk bat guano. Sedangkan rumput laut, ikan segar, gurita, carragenan, mete kupas, daging kepiting, udang olahan, udang segar dan cumi merupakan komoditas ekspor yang sudah berjalan selama ini," ujarnya. Dalam sambutannya, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan, pelepasan ekspor perdana ini sangat luar biasa, dengan nilai awal Rp 49,9 miliar. Iapun mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh eksportir di Sulsel. "Semua yang diekspor adalah rempah-rempah dan ini tentu menyangkut dengan masyarakat banyak di Sulawesi Selatan," ungkapnya. Ia mengapresiasi PT Pelindo yang terus mendorong ekspor produk Sulsel ke belahan dunia. Terlebih, jika Makassar New Port (MNP) bisa beroperasi, maka akan meningkatkan nilai ekspor di Sulsel. "Nanti kalau sudah jadi Makassar New Port, ini bisa lebih besar lagi. Karena kapal yang bisa sandar adalah yang panjangnya 400 meter. Bisa dibayangkan jika bisa mampir. Jalur perdagangan kapal besar (dari luar negeri) bisa melintasi Sulsel. Kita berharap mampir ke sini dan biar kita bisa menitipkan barang-barang kita, direct ekspor dengan kapal yang lebih besar," jelasnya. Dengan ekspor komoditas Sulsel ini, maka membuat neraca pertumbuhan ekonomi akan besar. "Karena kita selalu berinovasi di dalam. Dan teman-teman dari perusahaan yang menjadi spesialis itu. Kami tentu mendorong dan bagaimana kita menyediakan karpet merah untuk mereka. Pokoknya jemput bola mereka, bantu mereka, dan perlancar kegiatan-kegiatan mereka. Dan ini akan menjadi perputaran ekonomi," bebernya. "Rempah-rempah ini adalah keunggulan kita, kejayaan kita yang perlu kita kembalikan," tegasnya. Bahkan dengan hadirnya MNP ini, bisa menjadi tolak ukur dan starting poin untuk mengangkat ekspor-ekspor di Sulsel. "Kita over stok beras 450 ribu ton, dan sudah kirimkan 27 provinsi di Indonesia. Ini nantinya jika kita melempar dengan kapal 400 meter, bisa dikirim ke mana-mana. Banyak sekali yang datang (dari negara lain), semua datang audiens menanyakan apa yang lebih di Sulsel. Saya bilang ada beras, sayuran, rempah-rempah dan beberapa produk lainnya. Kita punya bentangan laut 2.000 km, tinggal optimalisasi saja dan bagaimana pasar menjelajah ke seluruh belahan dunia," pungkasnya. Dirinya mengajak para pengusaha untuk bersinergi. "Jadikan kami sebagai mediator untuk fasilitator dan jadikan kami sebagai benteng untuk memperkuat dan memperkokoh dunia usaha. Itulah komitmen kami bersama. Saya menginginkan bahwa jabatan ini memaksimalkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Dan tentu dengan ekspor ini, untuk kesejahteraan Sulawesi Selatan, karena ada efek bagi masyarakat Sulawesi Selatan," terangnya. Andi Sudirman juga mendorong adanya percepatan outer ring road Mamminasata. Sehingga perlintasan di Makassar tidak hanya melalui jalur kota saja. "Makassar di Indonesia timur bisa menjadi pusat transportasi terbaik untuk angkutan barang dan jasa selain Tanjung Priok dan Surabaya. Saya yakin saat MNP bisa dioperasikan, Surabaya bisa menjadi saingan kita, karena lokasi secara strategis adalah kita. Tempat ekspor terbaik barang dan jasa adalah dari kita yang paling banyak. Karena kita adalah lumbung pangan, pertambangan dan peternakan adalah potensi Sulawesi Selatan yang terbaik," urainya. (humassulsel) |
| Ali Mazi Awali Pendataan Keluarga Nasional Tahun 2021 di Sultra Posted: 13 Apr 2021 04:07 AM PDT  KENDARI, LELEMUKU.COM - Mengawali dimulainya Pendataan Keluarga Nasional Tahun 2021 yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, dimulai oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH., Kamis 1 April 2021, di Rumah Jabatan Gubernur Sultra. Pendataan perdana kepada Gubernur Ali Mazi ini dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sultra, Asmar, didampingi Koordinator Bidang Adpin BKKBN Sultra Agus Salim, beberapa pejabat eselon, staf kantor BKKBN Provinsi Sultra, dan petugas pendataan Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kota Kendari. Pendataan perdana kepada Gubernur Ali Mazi, ini sekaligus menandai dimulainya Pendataan Keluarga Nasional 2021 di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pendataan Keluarga Nasional ini dilakukan untuk memvalidasi data sebagai dasar bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. "Untuk menyukseskan Pendataan Keluarga Nasional 2021 ini, saya imbau masyarakat untuk mendukung program ini dengan memberikan data yang benar, jujur dan akurat," kata Gubernur Ali Mazi. Pendataan ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan Program Keluarga Berencana, sekaligus dilakukan untuk mendata keluarga yang kemungkinan memiliki anak berusia di bawah tujuh tahun (batuta) yang menderita gizi buruk (stunting). Gubernur Ali Mazi menyatakan keprihatinannya bahwa Sultra yang kaya dengan berbagai Sumber Daya Alam (SDA) ini masih saja terdapat sejumlah kasus stunting, terutama di daerah-daerah dengan PAD tinggi, tetapi justru menjadi lokus penanganan stunting. "Penemuaan sekian kasus stunting bukan karena daerah tersebut miskin, tetapi karena pola asuh ibu yang mengabaikan sama sekali pemenuhan gizi anaknya," kata Gubernur Ali Mazi, "sehingga hal-hal tersebut perlu diatasi dengan pelibatan pihak-pihak terbait untuk ditindaklanjuti berupa pertolongan dan bantuan pangan yang bergizi. Pemprov Sultra dan Pemda Kab./Kota akan segera merespon jika masyarakat aktif melaporkan kasus-kasus seperti itu," sambung Gubernur Ali Mazi. Sebagai lembaga vertikal, Gubernur Ali Mazi meminta kepada Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Sultra beserta jajarannya, sebagai lembaga yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah Pusat dalam penanganan kasus stunting, untuk selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Di sisi lain, Gubernur Ali Mazi akan selalu mendukung dan menyukseskan setiap program BKKBN Prov. Sultra, terutama Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di seluruh wilayah Sultra. Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Sultra Asmar, kepada Gubernur Ali Mazi, mengatakan bahwa Pendataan Keluarga Nasional yang dilakukan tersebut untuk memvalidasi data sebagai dasar bagi Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. "Pembangunan dimulai dari sebuah perencanaan yang baik, dan perencanaan tersebut berdasarkan data yang akurat. Pendataan Keluarga Nasional 2021 menghasilkan data mikro keluarga secara by name by address sebagai penyediaan data atau database dalam perencanaan dan pemerataan pembangunan, sekaligus pendataan ini penting dilakukan untuk memotret dan mengenali keluarga Indonesia," jelas Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Sultra Asmar. Ada tujuan lain dari pendataan ini, yakni untuk mengetahui potensi dan kendala keluarga Indonesia dalam fungsi vitalnya di bidang kesehatan, pendidikan, serta ekonomi. "Pendataan Keluarga Nasional 2021, menyediakan profil pasangan usia subur, keluarga dengan balita, keluarga dengan remaja, keluarga dengan lansia, dan aspek kesejahteraan keluarga by name by address yang sebelumnya tidak tersedia secara lengkap pada sumber data manapun," lanjut Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Sultra Asmar. Kegiatan Pendataan Keluarga Nasional 2021, di Prov. Sultra, Perwakilan BKKBN Prov. Sultra melibatkan 6.642 kader yang mulai bekerja sejak 1 April sampai 31 Mei 2021, dengan sasaran pendataan sebanyak 685.833 Kepala Keluarga di 17 kabupaten/kota se-Sultra. Pendataan dilakukan dengan dua metode, yakni: 3.345 kader melakukan pendataan menggunakan smartphone (khusus dilakukan di wilayah Kota Kendari dan Kota Baubau), dan 3.297 kader melakukan pendataan secara manual (formulir). Pendataan Keluarga Nasiona yang dilakukan serentak di tahun 2021 ini, tetap menerapkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19. Pendataan Keluarga Nasional 2021 yang dilakukan secara serentak oleh BKKBN, dilaksanakan mulai 1 April hingga 31 Mei 2021. Pendataan dilakukan untuk basis data sebagai dasar bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan keluarga. Pendataan Keluarga Nasional 2021 menjadi sesuatu yang penting bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan basis data keluarga untuk intervensi Program Bangga Kencana, dan program pembangunan lainnya. Pendataan ini dilakukan serentak setiap lima tahun sekali, dan pendataan tahun ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Keluarga yang didatangi ke rumah harus memastikan kader pendata mengenakan masker, serta menjaga jarak aman. Program pendataan ini dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Keluarga adalah bagian fundamental dalam masyarakat, agama, dan negara. Negara menjamin dan melindungi setiap warganya untuk mendapatkan haknya, dan pendataan keluarga ini dilakukan dalam usaha melindungi dan memenuhi hak tiap warga negara, termasuk keluarga. Pendataan Keluarga Nasional Tahun 2021 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia kepada seluruh keluarga Indonesia yang berjumlah kurang lebih 77,9 juta kepala keluarga. Petugas Pendataan Keluarga Nasional 2021 terdiri dari pemerintah dan masyarakat, yakni Petugas Lini Lapangan KB dari BKKBN dan Kader Keluarga Berencana, yang secara nasional terdiri dari: 7.230 Manajer Pengelolaan PK Tingkat Kecamatan; 7.230 Manajer Data; 83.441 Supervisor Tingkat Desa; dan 1,2 juta Petugas Kader Pendata. (jubirsultra) |
| Ali Mazi Imbau OPD Sultra Respon BPK-RI Menuju Opini WTP Kedelapan Posted: 13 Apr 2021 04:04 AM PDT  KENDARI, LELEMUKU.COM - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH., mengimbau seluruh pimpinan dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sultra untuk bekerja sama secara transparan dan merespon seluruh kebutuhan data yang diperlukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dapat diperoleh sehingga memudahkan lembaga tersebut bekerja dengan baik. "Saya imbau seluruh OPD untuk siap memberikan respon berupa data yang akurat dalam pemeriksaan BPK," kata Gubernur Ali Mazi saat acara Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD – Unaudited) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sultra T.A. 2020 kepada Kepala BPK-RI Perwakilan Sultra, di Aula Kantor BPK-RI Perwakilan Prov. Sultra, Selasa 23 Maret 2021. Dalam acara ini juga diserahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) dari BPK kepada Pemerintah Daerah. Hadir mendampingi Gubernur dalam penyerahan LKPD, antara lain; Sekretaris Daerah Prov. Sultra Nur Endang Abbas dan sejumlah pimpinan OPD, Walikota Kendari Sulkarnain Kadir, Bupati Butob Tengah Samahuddin, dan Plt. Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur. Pada penyerahan LKPD ini, Gubernur Ali Mazi berharap Sultra akan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya. Penyerahan LKPD Unaudited merupakan kewajiban pemerintah daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 Ayat (3) menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan LKPD kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sampai tanggal 26 Maret 2021, Kantor BPK Perwakilan Prov. Sultra telah menerima LKPD Unaudited T.A. 2020 dari 18 Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sultra. Diserahkannya LKPD Unaudited ini kepada BPK Perwakilan Prov. Sultra, maka BPK dapat melaksanakan pemeriksaan keuangan terinci atas LKPD tersebut. Pemeriksaan terinci tersebut untuk memberikan opini atas LKPD T.A. 2020 yang dilaksanakan dengan menguji dan menilai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Standar Akuntasi Pemerintah (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundangan, efektifitas pengendalian intern dan kecukupan pengungkapan (disclosures) dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Penyusunan LKPD berbasis akrual, pemerintah daerah dapat lebih komprehensif menyajikan seluruh hak, kewajiban, kekayaan, perubahan kekayaan, hasil operasi, serta realisasi anggaran dan sisa anggaran lebih. Di tempat yang sama, Kepala BPK-RI Perwakilan Sultra Andi Sonny menyatakan bahwa LKPD menjadi dasar bagi pemberian opini oleh BPK, dengan melakukan pemeriksaan laporan keuangan secara general audit terhadap setiap komponen data keuangan. Jangka waktu pemeriksaan selama dua bulan, sehingga penting bagi seluruh OPD yang akan diperiksa untuk memberikan respon berupa data dan hal-hal lainnya. Opini BPK-RI atas laporan keuangan merupakan salasatu tolok ukur dan indikator penilaian akuntabilitas pemerintah daerah. Dalam pemeriksaan keuangan pemerintah, BPK-RI menggabungkan dua metode basis akuntansi dalam pemeriksaan laporan keuangan; basis kas dan basis akrual. Metode berbasis kas (cash based accounting) yakni metode pencatatan dalam akuntansi, yang hanya mencatat transaksi, jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Jadi, meski ada transaksi yang terjadi, misalnya hutang atau piutang, tetapi karena tidak adanya kas yang masuk atau keluar, maka transaksi ini tidak dicatat jika menggunakan metode basis kas. Metode berbasis akrual (accrual based accounting) adalah suatu metode akuntansi, di mana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan. Akrual akan mempengaruhi nilai dari suatu neraca karena melibatkan aset dan kewajiban. Atau, selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah hutang dan piutang organisasi. Akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan organisasi daripada akuntansi berbasis kas. Namun, sistem pemeriksaan berbasis akrual juga lebih kompleks daripada pemeriksaan berbasis kas. Terkait isu mengenai adanya OPD —yang konon— tidak menyampaikan hasil bahasan anggaran program kerjanya, Gubernur Ali Mazi menyatakan, sampai saat ini, seluruh OPD telah membahas setiap langkah dalam penganggaran program kerjanya kepada gubernur secara terbuka sesuai tahapannya. Secara normatif, hasil pembahasan anggaran untuk program kerja OPD disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan koreksi atau penajaman, sehingga anggaran dapat terserap sempurna. "Misalnya, kita hendak menyusun anggaran perubahan. Maka program kerja harus disesuaikan dengan anggaran yang ada, kemudian disampaikan kepada gubernur untuk dibahas, dikoreksi, dan diberikan penajaman, sehingga anggaran dapat terserap sempurna. Transparansi anggaran program kerja ini dilakukan agar masyarakat juga tau," ujar Gubernur Ali Mazi. Hal tersebut memang harus dilakukan sebagai langkah konsultatif sesuai yang diatur dalam perundang-undangan. "Karena prosedur ini juga ada aturannya dalam perundang-undangan, sehingga dalam membuat program kerja tidak muncul masalah yang tidak bersesuaian dengan perundangan dan hitungan akuntansi pemerintah," tegas Gubernur Ali Mazi. Gubernur Ali Mazi sangat berharap, agar BPK-RI Perwakilan Sultra terus memberikan arahan, bimbingan, dan masukan terhadap LKPD yang telah disampaikan Pemerintah Provinsi Sultra, sehingga manajemen pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. "Dari hasil audit BPK ini, masyarakat juga dapat menilai bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah melalui opini yang nantinya diperoleh. Opini BPK-RI atas laporan keuangan akan menciptakan reputasi yang dapat menaikkan atau menurunkan tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan atas laporan keuangan yang disajikan." Demikian Gubernur Ali Mazi. (JubirSultra) |
| Kasrul Selang Launching Stasiun Penyedia Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Maluku-Malut Posted: 13 Apr 2021 04:00 AM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM – Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang mewakili mewakili Gubernur Murad Ismail melakukan launching Stasiun Penyedia Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) pertama di Maluku- Maluku Utara (Malut), Senin (12/4/2021) di PLN Unit Ambon Kota. Launching ditandai dengan penekanan jempol kanan Sekda secara elektrik, meninjau tempat pengisian motor listrik dan bahan-bahan informal masak di Kantor PLN. Acara launching dihadiri Forkopimda Maluku/Kota Ambon, pimpinan OPD Provinsi Maluku/Kota Ambon, para pimpinan PLN Wilayah Maluku-Malut, perwakilan grab/ojek se-Kota Ambon dan undangan lainnya. Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan Sekda, menyambut baik kehadiran Stasiun Penyedia Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) pertama di Maluku-Malut. SPKLU adalah salah satu program pemerintah, yaitu untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterei di daerah ini. "Untuk itu, atas nama Pemprov Maluku, kami mengucapkan terima kasih kepada PLN yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat pengguna kendaraan listrik di Maluku, khususnya di Kota Ambon," katanya. Menurut Sekda, manfaat listrik sangat penting dan strategis bagi kehidupan. Salah satu sumber energi ini bahkan bisa dikatakan menjadi penopang dalam kegiatan sehari-hari. Energi listrik juga menjadi energi yang dapat berubah menjadi berbagai energi lainnya, seperti energi cahaya, gerak dan masih banyak manfaat lainnya. "Penggunaan kendaraan listrik merupakan salah satu program yang membantu pemerintah, untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil," tuturnya. Sebagaimana diketahui, lanjut Sekda, energi fosil sangat terbatas jumlahnya. Untuk mendukung era globalisasi dan penggunaan kendaraan bermotor listrik yang menggunakan baterai, PLN pun telah menyediakan SPKLU pertama se-Maluku-Malut di Kota Ambon. "Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami, untuk mendorong gaya hidup berbasis listrik yang ramah lingkungan," ujar Sekda. Bagi Sekda, kehadiran SPKLU di Kota Ambon, diharapkan dapat mendukung para pengusaha kendaraan listrik dan memberikan kemudahan bagi para pengguna kendaraan listrik di Kota Ambon, dalam melakukan pengisian kendaraannya. Olehnya itu, Sekda mengajak masyarakat Kota Ambon untuk menggunakan kendaraan listrik, karena sangat nyaman dikendarai di jalan raya dan memiliki banyak kelebihan. Selain nyaman, kendaraan listrik juga ramah lingkungan dan lebih efisien. "Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dengan memohon petunjuk dan ridho Allah SWT Tuhan yang Maha Besar, saya me-launching Stasiun Penyedia Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) pertama di Maluku-Malut, secara resmi," tutup Sekda. (humasmaluku). |
| Murad Ismail Resmikan Gedung Samsat Induk Provinsi Maluku di Waihaong Posted: 13 Apr 2021 03:56 AM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - Gubernur Maluku Murad Ismail meresmikan Gedung Samsat Induk Provinsi Maluku di kawasan Waihaong ini ditandai dengan pengguntingan pita pada Senin, (12/4/2021). Gubernur dalam sambutannya mengatakan, kehadiran gedung Samsat ini merupakan bukti bahwa pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan yang adil dan merata bagi masyarakat di daerah ini. "Atas nama pemerintah daerah provinsi Maluku saya menyambut peresmian gedung Samsat induk yang diresmikan hari ini penggunaannya," kata Gubernur. Mantan Dankor Brimob Polri ini menjelaskan, memahami konteks pembangunan di Maluku dengan karakteristik wilayah kepulauan dari sisi badan pendapatan yang mengkoordinasikan seluruh aktivitas pendapatan, maka tugas ini merupakan bagian dari fungsi pelayanan publik. Sehingga kontrol terhadap seluruh aktivitas pendapatan dari sisi pajak, retribusiz dan pendapatan lain-lain, haruslah dilakukan secara optimal dengan mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi yang memberikan kekuatan terhadap kemampuan daya beli masyarakat. "Untuk itu Kantor Samsat induk diresmikan, harus betul-betul dioptimalkan dalam melakukan pelayanan publik. Saya yakin pelayanan akan berjalan baik," jelas Gubernur. Mantan Kapolda Maluku ini juga menyampaikan, tahun 2021 ini status kinerja pelayanan di Samsat Induk Provinsi Maluku berdasarkan hasil penilaian Menpan-RB, statusnya naik dari level C ke level B. Hal ini sebagai bukti konsistensi pelayanan prima Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku. "Saya mengapresiasi berbagai inovasi dan upaya yang telah dilakukan oleh badan pendapatan daerah, bersama tim Samsat untuk pengawasan dan peningkatan pajak seperti pendirian 12 kantor Samsat pelayanan pendapatan di 11 kabupaten/kota," ungkap Gubernur. Gubernur menambahkan, inovasi pelayanan pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi membuka gerai baru di luar kantor Samsat, program Samsat keliling dengan desain mobil khusus, penguatan kerjasama dengan Bank Maluku-Malut, kerjasama dengan PT. Pos Indonesia dan berbagai program lainnya di sektor distribusi, yang melibatkan OPD di Maluku. Karenanya berbagai langkah ini telah menghasilkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 13,12 persen di tahun 2020. "Saya perlu ingatkan seluruh OPD dan instansi vertikal lainnya bahwa, walaupun dalam kondisi pandemi covid-19, kita tetap harus mengimplementasikan berbagai program pembangunan tepat sasaran, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud kemajuan Maluku," tegas Gubernur. Dalam acara peresmian ini, turut hadir Sekda Maluku Kasrul Selang, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury dan pimpinan terkait OPD Provinsi Maluku.(humasmaluku). |
| Andi Sudirman Sulaiman Ajak Warga Perbanyak Ibadah dengan Tarawih Sesuai Prokes Posted: 13 Apr 2021 03:36 AM PDT  MAKASSAR, LELEMUKU.COM – Jemaah memadati Masjid Al-Markaz Al-Islami di Jalan Masjid Raya Makassar, di hari pertama salat tarawih, Senin malam, 12 April 2021. Meski dipadati warga, namun pihak masjid telah menyiapkan petugas untuk penegakan protokol kesehatan, yang mengatur jarak shaf jemaah, serta mengimbau penggunaan masker. Pihak masjid pun tidak menyiapkan karpet, sehingga para jemaah membawa perlengkapan salat sendiri. Tarawih pertama di Ramadan 1442 H ini, Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman melakukan salat di Masjid Al-Markaz Al-Islami. Dirinya pun memberikan pesan-pesan serta himbauan kepada para jemaah yang hadir. Ia mengaku bersyukur di tahun ini, pemerintah bisa memberikan izin untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Di mana tahun sebelumnya, masjid belum boleh dibuka sehingga tarawih dilakukan di rumah masing-masing. "Rindu dengan salat tarawih kan? Alhamdulillah, tahun ini kita bisa tarawih bersama," ujarnya. Menurutnya, bulan Ramadan ini merupakan bulan kemuliaan, dimana datangnya setahun sekali. Serta menjadi bulan yang penuh ampunan. Ia mengaku, dirinya telah mengeluarkan edaran tentang pelaksanaan kegiatan keagamaan untuk Ramadan 1442 H, namun dengan beberapa catatan. Salah satunya mengizinkan pelaksanaan salat tarawih di masjid. "Jadikan Bulan Puasa ini menjadi momentum untuk intropeksi diri, karena kita masih dicoba pandemi Covid-19. Mari kita sama-sama sebagai pemerintah dan masyarakat, untuk meningkatkan keimanan ke depan agar senantiasa ber-istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala," tuturnya. Andi Sudirman mengingatkan masyarakat, untuk memanfaatkan tahun ini untuk fokus beribadah. "Manfaatkan tahun ini untuk salat tarawih, tahun lalu tidak bisa. Kita tidak tahu bagaimana tahun depan. Ini menjadi kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Mari saling menghargai, nikmati dan manfaatkan serta perbanyak ibadah selama Ramadan ini," pintanya. Andi Sudirman mengingatkan masyarakat untuk disiplin dalam mengikuti protokol kesehatan. "Tunjukkan kita sebagai karakter Islam yang mematuhi protokol kesehatan," imbuhnya. Di sela-sela sambutannya, ia pun sedikit bercerita keistimewaan dari Masjidilaqsa atau Masjid Al-Aqsa. Diketahui, pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan awal Ramadan 1442 Hijriah/ 2021 jatuh pada Selasa, 13 April 2021. Penetapan ini disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam telekonferensi pers usai Sidang Isbat Awal Ramadan 1442 H, di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta. (humassulsel) |
| Yosep Leumai Ungkap Tujuan Kerukunan Flobamora di Serui Galang Dana Bagi NTT Posted: 13 Apr 2021 03:34 AM PDT  SERUI, LELEMUKU.COM – Ikatan Kerukunan Keluarga Flobamora Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar aksi sosial pengumpulan dana bagi korban bencana alam di NTT. Kegiatan pengumpulan dana ini berlangsung selama 3 hari serta dibuka posko bantuan di alun alun kota Serui. Ketua ikatan Flobamora Kabupaten Kepulauan Yapen, Yosep Leumai menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, pihak gereja-gereja dengan menyampaikan surat pemberitahuan bahwa akan melakukan aksi pengumpulan dana untuk membantu korban bencana di NTT dan saat ini warga Nusa Tenggara Timur yang ada di Serui dan sekitarnya dibantu beberapa relawan sedang melakukan aksi pengumpulan dana di kota Serui dan sekitarnya yaitu di beberapa titik strategis seperti di pasar, alun-alun, jam kota, depan hadi serta beberapa lampu merah yang cukup strategis untuk mengumpulkan dana guna membantu korban bencana. Sementara itu Yosep juga menyampaikan bahwa ia telah berkomunikasi dengan keluarga serta warga di NTT yang terkena dampak bencana alam di sana. Dan saat ini mereka membutuhkan bantuan berupa, dana dan pakaian mengingat warga disana sebagian kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam tersebut. Dalam kesempatan itu, turut hadir juga kepala badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Kepulauan Yapen, Sonny Arnold Woria yang juga turut memberikan apresiasinya dalam proses pengumpulan dana bagi korban banjir bandang di NTT. " Hari ini kita melihat ada rencana aksi dari kerukunan flobamora di Kabupaten Kepulauan Yapen dalam rangka pengumpulan dana untuk membantu keluarga yang berduka atau akibat bencana yang terjadi di NTT. Ini 1 sikap yang patut kita apresiasi kita dukung kegiatan dimaksud " ucapnya. Dirinya pun mengajak seluruh pimpinan organisasi kemasyarakatan, sosial, politik dan keagamaan untuk turut serta dalam rencana aksi yang dilakukan dalam rangka mendukung dana bagi masyarakat yang terdampak bencana di NTT. Hal ini merupakan bagian dari pada wujud kebersamaan, wujud persatuan kesatuan, wujud dari kita merasa memiliki masalah ataupun bencana antardaerah karena merupakan bagian dari bela negara ujarnya. " Oleh karena itu sekali lagi saya mengajak kita semua terutama pimpinan-pimpinan organisasi kemasyarakatan selagi baik yang sosial dan juga keagamaan untuk Mari kita berpartisipasi bersama-sama" (humasyapen) |
| 30 Peserta Ikuti lomba Tilawatil Qur’an di Studio Multiguna RRI Serui Posted: 13 Apr 2021 03:31 AM PDT  SERUI, LELEMUKU.COM – Dalam rangka menyongsong bulan puasa di tahun 2021 RRI Serui mengadakan Pekan Tilawatil Qur'an ( PTQ ) yang ke 51 tingkat LPP RRI Serui tahun 2021, kegiatan tersebut dilakukan pada Senin, 12 April 2021 yang bertempat di Studio Multiguna RRI Serui. Dalam kegiatan tersebut terdapat dua kategori yang dilombakan yaitu Tilawatil Qur'an dan juga Lomba Pidato dan terdapat 30 orang peserta yang mengikuti lomba tersebut. Saat di wawancarai oleh Humas Pemda Asep P. Rihi Tugu, selaku kepala RRI Serui menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari salah satu bentuk untuk memeriahkan bulan puasa dan juga sebagai bentuk siyar islam, dirinya juga menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh RRI dan kini telah menginjak tahun yang ke 51 dan menurutnya Pekan Tilawatil Qur'an ( PTQ ) adalah cikal bakal dari Seleksi Tilawatil Qur'an yang dilakukan secara Nasional, serta untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda islam, agar lebih memahami isi kandungan yang ada di dalam AL-Qur'an " Bagi RRI Serui hal ini merupakan suatu kegiatan tetap yang berlangsung di laksanakan setiap tahunnya dan Pekan Tilawatil Qur'an adalah cikal bakal dari Seleksi Tilawatil Qur'an yang dilakukan secara Nasional." Menurut Asep P. Rihi Tugu selaku kepala RRI Serui menjelaskan bahwa para pemenang atau juara 1 putra dan juara 1 putri dari Lomba Tilawatil Qur'an akan mewakili RRI Serui di Palembang Sumatra Selatan, untuk mengikuti Lomba Tilawatil Qur'an tingkat nasional yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 2 mei 2021 sampai pada tanggal 5 mei 2021. Melalui Humas Pemda, Asep P. Rihi Tugu selaku kepala RRI Serui mewakili para staf RRI Serui berkesempatan memberikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa kepada masyarakat muslim yang ada di kabupaten Kepulauan Yapen, dirinya juga berpesan agar masyarakat muslim dapat menjalankan ibadah Puasa dengan sebaik – baiknya dan tetap menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah Puasa di tahun 2021 ini. (humasyapen) |
| Aser Paska Rehitugu Apresiasi Pemkab Kepulauan Yapen MOU dengan LPP RRI Serui Posted: 13 Apr 2021 03:29 AM PDT  SERUI, LELEMUKU.COM – LPP RRI Stasiun Serui akhirnya melakukan Penandatanganan MOU dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yang berlangsung pada hari Selasa13/04/2021 di Ruang Rapat Sekda. Dimana Kepala LPP RRI Stasiun Serui, Aser Paska Rehitugu Dalam sambutannya menyebutkan bahwa RRI memiliki daya pancar siaran yang sangat luas dan dapat diterima sehingga RRI menjadi media yang tepat untuk menyebarluaskan informasi program Pemda Aser menyebutkan bahwa dengan dilakukan penandatanganan kerjasama antara RRI Serui dengan Pemerintah Daerah maka diharapkan kedepannya ada respon yang baik dengan program RRI. Sementara itu Sekretaris Daerah Ir Alexander Nussy dalam kesempatan nya menjelaskan bahwa dirinya diberikan kuasa oleh Bupati untuk menandatangani kerjasama dengan media massa. Selain itu kerja sama ini juga pernah dilakukan beberapa waktu lalu yang diikuti juga dengan evaluasi guna dapat meningkatkan mutu. Sekda menilai bahwa dengan dilakukannya kerjasama ini maka dapat sebagai sarana edukasi dan informasi guna peningkatan kinerja baik dari LPP RRI maupun dari Pemerintah Daerah. " Tanggung jawab kita sebagai Pemerintah Daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sudah barang tentu pasti ada hal hal yang belum sempurna kita lakukan, Sehingga kita selalu dikoreksi dan tugas kita adalah memberikan respon balik sehingga semua nya tau bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan " ucapnya. Ia juga mengajak agar kerja ini dapat dibangun secara baik agar ada nilai edukasi atau pembelajaran sekaligus nilai koreksi bagi pemerintah daerah maupun LPP Serui dalam rangka peningkatan kinerja untuk melayani masyarakat di kabupaten Kepulauan Yapen. Penandatanganan MOU dengan LPP RRI Serui ini disaksikan langsung oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Erny R. Tania, Kabag Keuangan Sekda Sulistyowati Indraningsi, Kabag Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Pieter Dehaan, Serta Para Pejabat LPP RRI Serui.(humasyapen) |
| Damayanti Serahkan 173 Sertifikat Tanah dari Karawi ke Pemkab Kepulayan Yapen Posted: 13 Apr 2021 03:26 AM PDT  SERUI, LELEMUKU.COM – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Yapen Damayanti, S.SiT pada hari Selasa 13 April 2021 menyerahkan kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen sebanyak 173 sertifikat tanah Kampung Karawi distrik windesi. 173 sertifikat ini diserahterimakan secara langsung kepada asisten 1 bidang pemerintahan dan Kesra Sekda, Erny R. Tania, serta disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah, Ir. Alexander Nussy, MM di ruang rapat sekda. Damayanti menyebutkan bahwa 173 sertifikat tanah ini diserahkan kepada pemerintah daerah karena pada BPN tidak memiliki anggaran untuk mengantar serta menyerahkan sertifikat langsung ke distrik windesi sehingga pihaknya meminta bantuan kepada pemerintah daerah untuk dapat memberikan kepada warga yang berhak menerima sertifikat tanah tersebut. Dirinya berharap agar sertifikat yang diterima ini dapat berguna untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat karawi, secara umum bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen di mana sejak tahun 2020 sudah ribuan sertifikat yang telah diterbitkan melalui program PTSL. (humasyapen) |
| Abdul Hayat Gani Pimpin Rapat Internal Korpri Provinsi Sulawesi Selatan Posted: 13 Apr 2021 03:22 AM PDT  MAKASSAR, LELEMUKU.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, memimpin rapat internal Korpri, untuk membahas strategi teknis pelaksanaan hasil kesepakatan dan rekomendasi rapat kerja Korpri Sulsel. Rapat yang diadakan di Toraja Room Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, 13 April 2021 ini, dihadiri oleh Asisten I Aslam Patonangi, Asisten II Tautoto Tana Ranggina, Asisten III Muh Firda, Kabiro Ekonomi Since Erna Lamba, Kepala BKAD Muh Rasyid, Kepala BKD Imran Jausy, Sekretaris BPSDM, dan Kepala BPBD Ni'mal Lahamang. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hayat menyampaikan, Keputusan Dewan Pengurus Korpri Nomor Kep-02/KU/I/2021 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sulsel Masa Bakti 2019-2024. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Dewan Pengurus Korpri Sulsel Masa Bakti 2019-2021, maka dianggap perlu membicarakan hal-hal sebagai berikut: 1. Segera dibuat Rencana Kerja Kepengurusan DP Korpri Sulsel Masa Bakti 2019-2024; 2. Pembentukan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten/Kota; 3. Pembentukan Unit Korpri di Semua OPD; 4. Penentuan Tempat Sekretariat DP Korpri Provinsi Sulsel; 5. Pembentukan Pengurus Dekretariat, BAPOR, LKBH DP Korpri Sulsel; 6. Iuran Anggota DP Korpri Sulsel; dan 7. Pembentukan Yayasan Korpri Provinsi Sulsel. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hayat juga menyampaikan bawa perlu dipahami intervensi ke ASN yang bukan Pemprov merupakan bagian tata kelola. Misalnya, ASN Polda, ASN Unhas, ASN UNM, yang ada Korprinya itu adalah bagian dari pemberdayaan Korps yang ada di Sulsel. Menurutnya, begitu banyak potensi yang menjadi produk kita di berbagai tempat. Apalagi, beberapa kabupaten sudah dilantik, sudah ada kewenangan dan keputusan. Tinggal bagaimana memanage dengan baik, sehingga tugas pokok dan fungsi ini berjalan semaksimal mungkin. "Untuk itu, ketujuh pointer tersebut perlu disikapi, kemudian kita laporkan ke pusat. Sekaligus kita berkoordinasi dengan Prof Zudan Arif Fakrulloh, Ketua Umum Korpri, karena banyak ide dan gagasan dari beliau," kata Abdul Hayat. (humassulsel) |
| Ali Mazi Buka Seminar Strategi Pencegahan Korupsi di Sulawesi Tenggara Posted: 13 Apr 2021 03:16 AM PDT  KENDARI, LELEMUKU.COM - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) H. Ali Mazi, SH., membuka secara resmi Seminar Strategi Pencegahan Korupsi, bertema Strategi Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara. Seminar ini digelar di Claro Hotel Kendari, Senin 12 April 2021. Sebagai pengampu seminar ini adalah Inspektorat Prov. Sultra, dengan menghadirkan sejumlah narasumber penting, antara lain: Niken Ariati (Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK), Agustina Arumsari (Deputi Kepala BPKP Pusat Bidang Investigasi), Nani Ulina Kartika Nasution (Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sultra), Sarjono Turin (Kepala Kejaksaan Tinggi Prov. Sultra), AKBP Heri Tri Maryadi (Kasubdit III Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Sultra), dan Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi, Inspektorat Prov Sultra Ramli. Selain jajaran Pemerintah Provinsi Sultra, juga hadir seluruh Kepala Daerah dari 17 Kabupaten/Kota se-Sultra beserta stafnya masing-masing. Gubernur Ali Mazi menegaskan, pemerintah provinsi sangat berkomitmen terhadap upaya memberantas tindak pidana korupsi. Salasatu konkrisitas komitmen tersebut adalah peningkatan kerjasama antara Inspektorat Prov. Sultra dengan aparat penegak hukum, baik Kejati Prov. Sultra maupun Polda Sultra dalam mengawal program strategis pemprov dan kabupaten/kota. "Salah satu hal yang sangat penting dilakukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi adalah penguatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemprov, yang dilakukan secara masif dan berkesinambungan," kata Gubernur Ali Mazi. |
| You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Social Plugin