Dance Yulian Flassy Tegaskan Sanksi ASN dan P3K di Papua Berani Mudik |
- Dance Yulian Flassy Tegaskan Sanksi ASN dan P3K di Papua Berani Mudik
- Toto Suharto Serahkan Bantuan Sosial dari BPJamsostek ke Korban Seroja dan Ahli Waris di Kota Kupang
- Jefirstson Riwu Kore Terima Sumbangan ke Korban Badai Seroja dari Berbagai Pihak di Kota Kupang
- Jefirstson Riwu Kore Apresiasi Program KPR BTN Untuk Warga Kota Kupang
- Maruli Simanjuntak Kunjungi Lipang, Serahkan Bantuan dan Pantau Kondisi
- Dominius Salmau Ungkap Pemkab Alor akan Relokasi 80 Kepala Keluarga di Malaipea
- Timotius Murib Minta Revisi UU Otsus Papua Melibatkan Semua Unsur Terkait
- Ahmad Syaikhu Akan Temui Agus Yudhoyono Bahas Hubungan PKS dan Demokrat
- OJK Tanggapi Kasus Somasi Penagih Utang Bank ke Nasabah yang Tak Punya Kartu Kredit
- Jens Reisch Tanggapi Soal Ramai Nasabah Prudential Indonesia Mengeluh Rugi Investasi
- Polisi Ungkap Kronologi Futsal Berdarah di Kalideres, Satu Tewas dan Satu Terluka
- Oknum Penyidik KPK Pemeras Wali Kota Tanjungbalai, Syahrial Tertangkap Polisi
- Jokowi Sebut 450 Hektar Lahan di KT Batang Jadi Lokasi Industri Kaca Terbesar
- Busyro Muqoddas Sebut Pelembagaan Banditisme Politik Merusak Sistem di KPK
- Untung Berlipat-lipat, Sawit Sumbermas Sarana Bayar THR Karyawan Lebih Awal
- Ujang Komarudin Nilai MoU Penelitian Dendritik Bukti Kuatnya Posisi Politik Terawan Agus Putranto
- Dance Yulian Flassy Ingatkan Pemerintah Daerah Susun RKPD 2022 Gunakkan SIPD
- 52 Sarjana Program Studi Luar Kampus Utama (PSDKU) Unpatti di Dobo Diwisuda
- Minduchri Kudubun Komentari Perkara ASN dalam Salah Paham Pejabat Maluku Tenggara
- Lantamal X Gelar Vaksinasi COVID-19 Tahap II ke Personil
- Yulce Enembe Ungkap Dukungan PKK Papua Berpartisipasi Sukseskan PON XX
- Yoel Luiz Mulait Gantikan Jimmy Mabel Menjabat Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua
- Klemen Tinal Minta Pihak Kemanan Segera Kendalikan Situasi di Beoga
- Izak Markus Hibah 20 Hektar Tanah untuk Pembangunan Asrama Militer di Moa
- Seluruh Calon Siswa dari Panda lantamal IX Ambon Lulus Pantukhir Pusat
| Dance Yulian Flassy Tegaskan Sanksi ASN dan P3K di Papua Berani Mudik Posted: 21 Apr 2021 07:55 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua resmi menerbitkan aturan yang melarang seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Bumi Cenderawasih, untuk mudik Lebaran 2021 ke kampung halaman, ditengah-tengah pandemi COVID-19. Larangan bepergian berlaku selama periode, 6 Mei s/d 17 Mei 2021 atau saat libur Lebaran. Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Dance Yulian Flassy, larangan tersebut telah diterbitkan dalam sebuah Surat Edaran yang kini telah diteruskan pemerintah kabupaten dan kota. Larangan itu pula, merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menpan RB tentang pembatasan kegiatan bepergian atau mudik bagi ASN dalam masa pandemi Covid-19. "Intinya kami tidak mau ada orang keluar lalu dan datang membawa penyakit ke Papua. Sehingga diterbitkan sebuah larangan untuk mudik," tegas Sekda, Minggu (18/4/2021). Sementara bagi ASN yang melanggar, sambung Sekda, dipastikan bakal menerima sanksi disiplin yang berat sesuai ketentuan PP No.53 Tahun 2010 dan PP No.49 Tahun 2018. "Kecuali cuti melahirkan dan cuti karena sakit. Kemudian bagi ASN yang melakukan perjalanan tugas dinas yang bersifat penting dan disertai surat tugas dari atasan. Diluar itu, tidak diperbolehkan dan larangan ini berlaku juga pagi P3K," tuturnya. Masih dikatakan Sekda, larangan ini sebelumnya sudah dibahas bersama Forkompinda Papua. Dimana hasilnya, menyepakati adanya pelarangan untuk mudik. Sehingga untuk pengawasan di pintu keluar masuk pelabuhan dan bandara, kata Dance, masih akan dibahas dalam pertemuan berikut, bersama seluruh Forkopimda Papua. "Yang pasti, tugas kita sekarang sebagai warga negara adalah bersama-sama memberantas virus corona". "Jadi, mohon paritipasi dari semua pihak, termasuk media karena kita semua punya tanggung jawab," tutupnya. (diskominfopapua) | ||
| Toto Suharto Serahkan Bantuan Sosial dari BPJamsostek ke Korban Seroja dan Ahli Waris di Kota Kupang Posted: 21 Apr 2021 06:55 PM PDT  KUPANG, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE, M.Si, menerima kunjungan Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Wilayah Bali Nusa Tenggara Papua, Toto Suharto, Rabu (14/4) bertempat di Aula Rumah Jabatan Sekda Kota Kupang. Kunjungan ini menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) yang telah disahkan oleh Presiden, Joko Widodo. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan klaim jaminan kematian bagi tenaga kerja non ASN lingkup Pemerintah Kota Kupang yang diterima secara simbolis oleh ahli waris dari salah satu pegawai tidak tetap Almarhum Ebiet Thobias Tabelak senilai Rp. 42.000.000,-. Penyerahan santunan tersebut merupakan hak peserta yang didanai melalui APBD Kota Kupang. BPJamsostek juga menyerahkan bantuan berupa 3 ton beras bagi Pemkot Kupang untuk membantu korban bencana badai Seroja beberapa saat lalu. Sekda Kota Kupang dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas perhatian BPJamsostek terhadap Kota Kupang yang terdampak bencana dan juga bagi tenaga kerja non ASN berupa santunan kematian. Beliau mengatakan hal ini merupakan bentuk kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kota Kupang. Harapannya kemitraan dan koordinasi dapat terus terjalin baik demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kupang. "Kepada ibu yang menerima santunan kami pemkot belum bisa memberikan lebih, kami berharap santunan ini dapat membantu ibu sebagai ahli waris dan anggota keluarga yang ditinggalkan almarhum," kata Sekda kepada penerima santunan. Selanjutnya Deputi Direktur BPJamsostek mengatakan Pemkot Kupang diharapkan bisa ikut mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program jamsostek. Dalam Inpres tersebut presiden menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima upah serta pegawai pemerintah non ASN harus didaftarkan menjadi peserta BPJamsostek "Banyak manfaat yang bisa diterima oleh tenaga kerja yang ikut jamsostek, salah satunya jaminan kematian. Hari ini BPJamsostek akan menyerahkan hak peserta yang didanai melalui APBD Kota Kupang kepada ahli waris staf non ASN pemkot Kupang yang meninggal," ungkapnya. Turut hadir mendampingi Sekda Kota Kupang, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Kupang, Yanuar Dally, SH, M.Si, Kepala Dinas Nakertrans Kota Kupang, Ignasius R. Lega, SH, Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Lodywik Djungu Lape, S.Sos, Sekretaris BKPPD Kota Kupang, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTT, Armada Kaban, Sekretaris BKPPD Kota Kupang, Ir. Solvie Y. H. Lukas, Kepala Bagian Prokompim Setda Kota Kupang, Ernest S. Ludji, S.STP, M.Si, Plt. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Kupang, Ivan Leny Mila Meha, S.STP, M.Si. (diskominfokupang) | ||
| Jefirstson Riwu Kore Terima Sumbangan ke Korban Badai Seroja dari Berbagai Pihak di Kota Kupang Posted: 21 Apr 2021 05:56 PM PDT  KUPANG, LELEMUKU.COM - Badai seroja yang melanda Kota Kupang dan sekitarnya beberapa waktu lalu, telah mengetuk hati banyak pihak untuk memberikan bantuan bagi warga yang terdampak. Di antaranya adalah BUMN PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Kupang dan Yayasan Gema Kasih Yobel, Sinode Gereja Kristus Yesus (GKY), Wanfu Jakarta dan Yayasan Ipeka. Hari ini, Selasa (20/4) bantuan tersebut diserahkan langsung kepada Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R Riwu Kore, M.M.,M.H., di aula Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Kota Kupang. Turut hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, S.E, M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang, Ir. Elvianus Wairata, M.Si, Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang, Yanuar Dally, SH, M.Si serta sejumlah pejabat terkait. Wali Kota Kupang Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, M.M., M.H., pada kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Kupang dan Yayasan Gema Kasih Yobel, Sinode Gereja Kristus Yesus (GKY), Wanfu Jakarta dan Yayasan Ipeka yang sudah memberi perhatian khusus pada masyarakat Kota Kupang yang terdampak bencana badai seroja beberapa waktu lalu. "Ini adalah bantuan yang dapat meringankan beban masyarakat kami. Nantinya akan di catat oleh Dinas Sosial dan diserahkan kepada masyarakat. Jangan dilihat dari besar kecilnya bantuan, tapi niat hati mereka yang tulus. Atas nama Pemerintah Kota Kupang saya ucapkan terima kasih," pungkasnya. General Manager PT Pelindo III Tenau Kupang Agus Setiawan Nazar dalam acara penyerahan tersebut berharap bantuan yang mereka berikan setidaknya dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana alam beberapa waktu yang lalu. Menurutnya sebelumnya PT Pelindo III Kupang juga mendata warga terdampak di wilayah Kecamatan Alak dan memberikan bantuan berupa seng yang di serahkan di masing – masing titik terdampak. Bantuan yang diserahkan kepada Pemkot Kupang hari ini dalam bentuk bahan makanan berupa beras, minyak goreng, gula, teh, dan lainnya. Pada kesempatan yang sama Pemerintah Kota Kupang juga menerima bantuan bagi warga terdampak badai seroja dari Yayasan Gema Kasih Yobel, Sinode Gereja Kristus Yesus (GKY), Wanfu Jakarta dan Yayasan Ipeka. Ketua Komite Sekolah Gema Kasih Yobel Kupang, Miky Natun, ST, M.Si yang menjadi perwakilan yayasan dalam penyerahan tersebut menyampaikan bantuan yang mereka berikan berupa 17 unit genset dan 865 paket sembako yang terdiri atas beras, telur, biskuit, minyak goreng, susu, popok bayi, makanan bayi, mie instan dan air mineral. Sebelumnya mereka juga memberikan bantuan dua unit sensor untuk membantu membersihkan pohon dan ranting yang tumbang akibat badai seroja. Dia berharap bantuan ini bisa bermanfaat bagi warga Kota Kupang yang terdampak bencana badai seroja. (diskominfokupang) | ||
| Jefirstson Riwu Kore Apresiasi Program KPR BTN Untuk Warga Kota Kupang Posted: 21 Apr 2021 04:55 PM PDT  KUPANG, LELEMUKU.COM - Wali Kota Kupang Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, M.M.,M.H., memberikan apresiasi atas program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Bank Tabungan Negara (BTN) yang diyakini mampu menjawab pemenuhan kebutuhan rumah tempat tinggal modern bagi warga di Kota Kupang. Diakuinya ada peluang kerja sama yang terjalin antara Pemerintah Kota Kupang dan Bank Tabungan Negara (BTN) dalam menyediakan rumah modern layak huni bagi ASN dan honorer yang belum memiliki rumah. Hal itu disampaikannya usai mengikuti sosialisasi KPR BTN yang berlangsung di Hotel Sotis Kupang, Selasa (20/4). Turut hadir dalam sosialisasi tersebut Ketua Komisi III DPR RI, Herman Heri, Kapolda NTT, Irjen Pol. Drs. Lotharia Latief, SH, M.Hum, Wakapolda NTT, Brigjen Pol Drs. Ama Kliment Dwikorjanto, M.Si., para Asisten Sekda Kota Kupang, Kepala BKPPD Kota Kupang dan sejumlah pejabat terkait. Menurut Wali Kota Kupang peluang kerja sama demi kesejahteraan masyarakat Kota Kupang ini terbuka berkat perantaraan Ketua Komisi III DPR RI, Herman Heri. Karena itu atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Kupang Wali Kota berterima kasih atas fasilitasi tersebut. Pemerintah Kota Kupang menurutnya siap memberikan dukungan dan bantuan uang muka bagi para ASN yang hendak memiliki rumah lewat program ini. Program ini juga menurutnya terbuka bagi masyarakat umum dan para tenaga honorer. Ketua Komisi III DPR RI, Herman Heri dalam sosialisasi tersebut menjelaskan KPR BTN merupakan bagian dari program 1 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Jokowi. Diakuinya sebagai politisi dan pengusaha, sejak 20-an tahun lalu telah menghitung, bahwa salah kebutuhan penting masyarakat NTT di perkotaan saat ini adalah rumah. Karena itu sejak lama dia telah mempersiapkan lahan yang cukup untuk pembangunan perumahan tersebut guna menyukseskan program 1 juta rumah pemerintah saat ini. Kepala Kanwil 3 Bank BTN, Iriska Dewayani dalam sosialisasi tersebut memaparkan BTN memiliki sejumlah produk menarik terkait pembiayaan pembelian rumah. Salah satunya adalah KPR bersubsidi FLPP dengan uang muka 1 persen, subsidi Rp 4 juta dan suku bunga 5 persen dengan jangka waktu hingga 20 tahun bagi masyarakat yang berpenghasilan Rp 8 juta ke bawah per bulan. Selain para ASN dan anggota TNI/Polri, program ini juga bisa dinikmati oleh pegawai honorer di instansi pemerintahan dengan syarat antara lain masa kerja minimal 3 tahun, riwayat kredit lancar, memiliki reputasi baik minimal 3 tahun disertai surat pernyataan atasan langsung serta sejumlah syarat dan ketentuan lainnya. (diskominfokupang) | ||
| Maruli Simanjuntak Kunjungi Lipang, Serahkan Bantuan dan Pantau Kondisi Posted: 21 Apr 2021 03:55 PM PDT  KALABAHI, LELEMUKU.COM - Desa Lipang, Kecamatan Alor Timur Laut menjadi salah satu desa yang paling terisolir pasca terjadinya bencana alam banjir bandang dan longsong di Kabupaten Alor awal April silam. Selain terisolir, koban jiwa terbanyak juga terdapat di desa ini, dimana berdasarkan data Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Alor, menyatakan bahwa terdapat 17 orang di desa ini yang hilang, 5 diantaranya telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Atas kondisi tersebut, Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, pada Kamis (15/4/2021) terjun langsung ke Lipang untuk memantau secara langsung kondisi disana, sekaligus mendistribusikan bantuan logistik. Menggunakan Helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pangdam didampingi oleh Bupati Alor, Drs Amon Djobo terbang dari Bandara Udara Mali menuju Lipang. Saat diwawancara usai kembali dari Lipang, Simanjuntak menyatakan bahwa kondisi di Lipang saat ini sudah bisa diakses dan bantuan sudah bisa masuk. "Jadi lokasi tadi itu tadinya diinformasikan terisolasi, setelah dapat informasi itu anggota kita sudah langsung berangkat ke sana, dikoordinasikan dengan baik, Pak Bupati, semua, sekarang bantuan sudah bisa masuk, tinggal nanti menunggu bagaimana infrastruktur. Memang agak lama nanti infrastuktur, yang penting sandang, pangan mereka tercukupi" ungkap Pangdam. Dirinya pada kesempatan tersebut juga meminta agar masyarakat tetap semangat menghadapi bencana kali ini. "Masyarakat tetap semangat untuk memperbaiki, mudah – mudahan event ini juga bisa jadi moment untuk meningkatkan kehidupan mereka nantinya" kata Simanjuntak. Sementara itu Wakil Bupati Alor, Imran Duru, S.Pd. saat diwawancara mengungkapkan bahwa saat ini akses ke Lipang sudah mulai dibongkar dan distribusi bantuan sudah mulai masuk. "Jadi akses jalan untuk menuju ke Lipang itu sudah dibongkar dan bisa tembus. Bantuan juga lumayan lah. bantuan kemaren itu dari Wakil Gubernur bersama ibu Sinode itu juga kemaren sudah ada bantuan yang cukup, kemudian hari ini" ungkap Duru. Disampaikan juga olehnya bahwa kedepan hal – hal yang masih kurang akan ditangani baik oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi, maupun lembaga Pusat lainnya. "Jadi berbagai kekurangan itu akan ditangani, baik tingkat Pemda Kabupaten maupun Provinsi, dan lembaga – lembaga institusi yang lain yang bisa memberikan bantuan, punya kepedulian terhadap Alor. (diskominfoalor) | ||
| Dominius Salmau Ungkap Pemkab Alor akan Relokasi 80 Kepala Keluarga di Malaipea Posted: 21 Apr 2021 02:55 PM PDT  KALABAHI, LELEMUKU.COM - Sekitar 80 Kepala Keluarga masyarakat Desa Malaipea, Kecamatan Alor Selatan, yang terkena dampak bencana longsor pada awal April silam rencananya akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Alor, Dominius N. Salmau, ST, saat diwawancarai di Malaipea "Setelah mengamati, mendapatkan informasi dari pihak masyarakat desa, bahwa ada kurang lebih 80an rumah tangga atau KK yang memang harus direlokasi sehingga hari ini kami bersama – sama dengan tim dan juga Balai, dan juga masyarakat, Pemerintah Desa berada di lokasi relokasi untuk pembangunan rumah. Tentu tugas kami adalah memastikan lahan ini clear and clean untuk ditempatkan perumahan" ungkap Salmau. Lebih lanjut disampaikan juga oleh Salmau bahwa setelah melakukan suvey, ternyata lokasi tersebut masuk dalam kawasan konservasi hutan, untuk itu kedepan sejumlah langkah koordinasi akan dilakukan sehingga wilayah tersebut dapat dibuka untuk permukiman. "Dan memang setelah dilihat bahwa, dan hasil konvirmasi tim dengan pihak UPT Kehutanan bahwa ini merupakan lahan konservasi dan karena itu kewajiban Pemerintah tentu akan memproses bersama tim sampai kepada pihak yang berwenang untuk bisa mengijinkan pembangunan kawasan perumahan di wilayah Desa Malaipea. Dan tentu kewajiban Pemerintah adalah memastikan sampai melakukan proses sertifikat. Dan setelah dibangun tentu bangunan dan semua sarana ini akan diserahkan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan" demikian ungkap Salmau. Di sisi lain, Anwar Djaha, ST, MT, KTU Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Nusa Tenggara II, berharap agar kehadirannya langsung di lokasi kali ini dapat melihat langsung kondisi lahan serta memperoleh data yang akurat agar dapat segera diusulkan kepada Pemerintah Pusat. " Harapan kami adalah, sesuai pesan pimpinan kami bahwa kalau bisa sekalian turun ini bisa mendapatkan data yang matang, yang sudah bisa dijadikan dasar untuk diusulkan untuk pembangunan rumah khusus untuk masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor. Dan kami juga mengharapkan kalau bisa dengan kunjungan seperti ini sampai kepada lahan yang direncanakan untuk penempatan relokasi masyarakat yang terdampak mudah – mudahan ini bisa menjadi suatu data yang pasti sehingga data ini kemudian akan diolah di tingkat kami di Balai, kemudian akan diteruskan ke Pusat untuk mendapatkan keputusan". Kepala Desa Malaipea, Lazarus Padafing, kepada menyatakan bahwa saat ini masyarakat bersedia untuk direlokasi dan siap untuk menandatangani sejumlah berkas yang disyaratkan. Bahkan menurutnya jumlah ini masih mungkin bertambah mengingat proses pendataan yang masih terus berlangsung. "Warga masyarakat yang terkenca bencana ini jumlahnya seperti telah disampaikan oleh Bapak Kadis Perumahan Kabupaten Alor, namun bukan hanya itu, sementara data sedang berjalan dan dia bisa lebih dari 100…Sementara warga masyarakat yang mau dipindahkan ke lokasi ini, yang data di tangan kami sekarang 80an, sementara masih data. Dan mereka siap menandatangani Berita Acara, pernyataan, untuk mereka siap pindah ke tempat ini" ungkap Padafing. (diskominfoalor) | ||
| Timotius Murib Minta Revisi UU Otsus Papua Melibatkan Semua Unsur Terkait Posted: 21 Apr 2021 01:55 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Rencana pembahasan dan penetapan usulan perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua, diminta melihatkan semua unsur terkait yang ada di daerah setempat. Diantaranya, komponen masyarakat adat, Forkopimda serta para kepala daerah, yang kemudian duduk bersama dengan pemerintah pusat, menyatukan persepsi terkait rencana revisi UU ini. Selain itu, perubahan UU Otsus, mestinya dilakukan atas dasar usul dari rakyat Papua melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) setempat. Sehingga prosesnya dianggap legal dan berpihak kepada pemerintah dan masyarakat di Papua. "Perubahan Otsus ini harus mengikuti proses yang legal. Karena itu kami mempertanyakan proses yang sedang berlangsung saat ini di pusat," ucap Ketua MRP Timotius Murib kepada pers, usai Rapat Koordinasi bersama Forkopimda Papua di Gedung Negara, Jumat (16/4/2021). Murib juga mendorong DPR RI untuk membuka ruang diskusi antara pemerintah di Papua bersama dengan pusat. Sehingga produk hukum yang ditetapkan, didasarkan pada aspirasi masyarakat Papua. Sementara itu, Sekda Papua Dance Yulian Flassy memastikan, Pemerintah Provinsi Papua mendukung hasil identifikasi dan usulan MRP terkait perubahan kedua UU Otsus. Dengan demikian, setelah ada hasil penyempurnaan evaluasi otsus dari MRP, maka Pemerintah Provinsi segera meneruskan berkas tersebut kepada pemerintah pusat. "Namun yang perlu saya tegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada UU Otsus jilid I atau II. Undang-Undang ini belum dicabut sehingga yang dilakukan saat ini adalah proses revisi untuk setiap hal yang kurang, sebagaimana yang disampaikan MRP," pungkasnya. (diskominfopapua) | ||
| Ahmad Syaikhu Akan Temui Agus Yudhoyono Bahas Hubungan PKS dan Demokrat Posted: 21 Apr 2021 01:53 PM PDT  "Kemarin kita dikunjungi saudara kita dari PPP sekarang kita silaturahim ke Partai Demokrat sebagai kunjungan balasan," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 21 April 2021. Aboe berujar, kunjungan ini juga sebagai bentuk silaturahmi kebangsaan di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Syaikhu berencana membahas soal demokrasi dan kebangsaan dengan AHY. Pembahasan ini, dia menuturkan, sesuai dengan sikap PKS di usianya yang ke-19 tahun untuk meneguhkan sikap demokrasi dan kebangsaan. PKS juga ingin membahas penanganan pandemi Covid-19, bencana yang terjadi belakangan ini, serta persoalan kebangkitan ekonomi. Menurut dia, PKS dan Demokrat ingin berkontribusi nyata menjawab persoalan-persoalan bangsa. "PKS siap berkolaborasi dengan semua pihak termasuk Partai Demokrat, partai politik lainnya dan seluruh anak bangsa," ujar dia. (Lani Diana Wijaya| Tempo) | ||
| OJK Tanggapi Kasus Somasi Penagih Utang Bank ke Nasabah yang Tak Punya Kartu Kredit Posted: 21 Apr 2021 01:48 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Keluhan seorang netizen bernama Andi Karina di media sosial Twitter pada Senin lalu, 19 April 2021, berkembang viral. Saat itu pemilik akun @karinhaie mengaku terkejut karena tiba-tiba mendapat somasi dari penagih utang atau debt collector karena ada tagihan kartu kredit sebuah bank. Padahal, selama ini Andi tidak pernah merasa mengajukan dan memiliki kartu kredit. "Awalnya ak pikir ahh penipuan nih mengatasnamakan bank tsb," cuit Andi, Senin lalu. Berikutnya, Andi kemudian menghubungi call centre bank yang dimaksud di surat somasi itu. "Ehh ternyata pas ak telp ke call center bener rek dan cc tersebut atas namaku dan macet. Aku ngajuin tahun 2017 katanya padahal aku ga pernah loh ngelakuinnya," kata Andi. Belakangan, Andi menyebutkan, bank bersangkutan sudah cepat tanggap menghadapi kasus tersebut dan pihak bank berjanji segera menginvestigasi masalah tersebut. Menanggapi hal tersebut, Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Anto Prabowo mengatakan penggunaan data pribadi tanpa seizin pemiliknya merupakan tindak pidana. Hal ini perlu dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. "Kasus itu misalkan apply atau tidak apply, kan kita tidak tahu. Tapi kalau itu berupa penyalahgunaan, itu tindak pidana karena data pribadi itu tidak bisa di-share untuk kepentingan apapun tanpa seizin pemilik data, prinsipnya kan gitu," ujar Anto ketika dihubungi, Selasa, 20 April 2021. Anto kemudian menyarankan nasabah untuk melapor ke bank apabila memang merasa tidak pernah mengajukan atau menggunakan kartu kredit. Dengan begitu, bank bisa segera menginvestigasi hal tersebut. Jika memang terbukti nasabah tidak menggunakan dan tidak pernah mengajukan kartu kredit, bank tidak boleh menagih. "Kalau ini case-nya yang bersangkutan ditagih oleh collector, klarifikasi saja ke banknya kalau selama ini ia tidak pernah menggunakan kartu kredit itu. Dia harus bilang ke bank. Bank diwajibkan oleh OJK untuk memproses pengaduan itu," kata Anto. Bila tak ada titik temu antara nasabah dan bank, kata Anto, nasabah tidak perlu khawatir karena OJK akan memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak. "Nanti kalau ternyata banknya ngeles, OJK punya peraturan. Kita bisa fasilitasi mediasi setelah itu." Karena pada prinsipnya jika ada masalah nasabah dengan industri jasa keuangan, pengaduan bisa dilakukan. "Pengaduan itu wajib diproses, kalau nanti tidak puas OJK bisa fasiltasi. Fasilitasinya seperti apa? Ada lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau LAPS konsumen," kata Anto. Lebih jauh, kata Anto, OJK juga terus menyampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku inisiator UU Perlindungan Data Pribadi terkait pentingnya keamanan data pribadi dalam industri jasa keuangan. Prinsip umumnya adalah penggunaan data pribadi untuk kepentingan pemasaran harus seizin pemilik data. "Dan itu yang terus kita juga sampaikan ke Kominfo sebagai inisiator untuk pengamanan data pribadi," ujar Anto memaparkan lebih jauh soal tindak lanjut penanganan kasus tagihan kartu kredit yang viral itu. (Tempo) | ||
| Jens Reisch Tanggapi Soal Ramai Nasabah Prudential Indonesia Mengeluh Rugi Investasi Posted: 21 Apr 2021 01:42 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Direktur Prudential Indonesia Jens Reinsch memastikan perseroan akan menyelesaikan berbagai keluhan yang masuk, khususnya yang ramai belakangan ini, yaitu ihwal produk unit link. "Memang belakangan ini ada beberapa komplain dan prioritas utama kami adalah deal with all of the complaints," ujar Jens dalam konferensi video, Rabu, 21 April 2021. Jens mengatakan hal yang paling penting adalah komitmen untuk memastikan semua orang didengar dan mengerti. "Dan saya pikir tingkat pengertian yang baik untuk produk dan literasi asuransi ini adalah misi dari Prudential dan komitmen kami untuk Indonesia." Menurut dia, selama ini misi utama perseroan adalah untuk memuaskan pelanggan. Karena itu, anjuran dan edukasi untuk nasabah menjadi prioritas utama perseroan. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa upaya memuaskan pelanggan tidak lah mudah lantaran ada produk-produk yang kompleks seperti investasi dan asuransi. "Tetapi Prudential memiliki komitmen besar untuk memberi the most professional advice dan juga kami memberi semua literasi asuransi dan literasi keuangan untuk lebih transparan dan engage nasabah," kata Jens. Membangun dialog, tutur dia, juga menjadi langkah penting untuk memastikan para nasabah mengerti mengenai manfaat, komitmen, hingga profil risiko investasi. "Kami cover 2,8 juta orang di Prudential dan kami pemimpin pasar di bisnis ini. Juga untuk investment link." ebelumnya, produk unit link kembali disorot belakangan ini setelah sejumlah nasabah mengaku dirugikan perusahaan asuransi besar. Mereka merasa nilai premi yang telah dibayarkan secara rutin tak sepadan dengan hasil investasi yang ditawarkan para agen penjual asuransi di awal sebelum akad atau malah turun dari total yang disetorkan selama ini. Berdasarkan data layanan konsumen OJK, sepanjang 2019 terdapat 360 pengaduan terkait unit-linked, dan jumlahnya melonjak pada 2020 menjadi 593 aduan. Dalam empat bulan pertama 2021, sudah terdapat 273 aduan unit-linked atau mendekati total aduan sepanjang 2019 Terdapat empat jenis masalah yang paling banyak dikeluhkan nasabah, yakni produk layanan tidak sesuai dengan penawaran (mis-selling), keberatan atas turunnya nilai investasi, permintaan pengembalian premi yang sudah dibayarkan secara penuh, dan terakhir kesulitan klaim, khususnya bagi polis yang sudah jatuh tempo tetapi klaim tak kunjung cair. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Riswinandi menjelaskan bahwa produk unit-linked pada dasarnya adalah produk yang menawarkan fleksibilitas bagi nasabah untuk memperoleh proteksi asuransi sekaligus melakukan investasi. Namun, nasabah pun harus memahami konsep dari produk tersebut. "Calon konsumen harus memahami bahwa dana investasi dalam unit-linked memiliki risiko naik dan turun nilainya tergantung pada jenis investasi yang dipilih. Biasanya perusahaan asuransi akan menawarkan jenis–jenis investasi yang dapat dipilih seperti investasi saham, pendapatan tetap, pasar uang, investasi campuran, dan investasi syariah," ujar Riswinandi. (Caesar Akbar | Tempo) | ||
| Polisi Ungkap Kronologi Futsal Berdarah di Kalideres, Satu Tewas dan Satu Terluka Posted: 21 Apr 2021 01:32 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Jumlah korban akibat perselisihan sewa lapangan futsal di Kalideres, Jakarta Barat, tidak cuma satu. Selain korban tewas, polisi menemukan satu korban lain yang juga terluka akibat senjata tajam. "Ada NW, seorang saksi juga yang terluka di bagian tangannya," kata Kepala Sub Unit Jatanras Polres Metro Jakarta Barat, Ipda Rizky Ali Akbar dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 21 April 2021. Sebelumnya, MRR, 19 tahun, tewas setelah dibawa ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres oleh orang tak dikenal. Videonya, korban tiba rumah sakit dengan berdarah-darah, viral di media sosial. Kepala Unit Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Barat, Ajun Komisaris Dimitri Mahendra menjelaskan peristiwa ini bermula saat kelompok korban mengalahkan kelompok pelaku dalam pertandingan futsal. Mereka bermain futsal di Jalan Bulak Teko RT 001/RW 011, Kalideres, Jakarta Barat. "Kelompok pelaku tidak terima harus membayar sewa lapangan futsal secara penuh." Mereka cekcok. Padahal, menurut Dimitri, sudah ada perjanjian kedua kelompok mengenai pembayaran sewa lapangan itu sebelum pertandingan dimulai. Menurut Dimitri, kedua kelompok itu memang tidak saling mengenal. Uang pembayaran lapangan futsal disebut bernilai Rp 200 ribu. Selain itu, kedua kelompok juga taruhan dengan uang sebesar Rp 300 ribu. Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Kalideres, Iptu A. Haris Sanjaya melanjutkan saat korban MRR mengendarai sepeda motor untuk meninggalkan lokasi, dia dikejar oleh pelaku. "Lalu terjatuh dan ditusuk dengan senjata tajam." | ||
| Oknum Penyidik KPK Pemeras Wali Kota Tanjungbalai, Syahrial Tertangkap Polisi Posted: 21 Apr 2021 01:27 PM PDT
JAKARTA, LELEMUKU.COM - Divisi Profesi dan Pengamanan Polri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap penyidik Polri pada penugasan KPK berinisial SR. SR diduga minta uang dengan nominal hampir Rp 1,5 miliar kepada Wali Kota Tanjungbalai, Sumut, HM Syahrial dengan iming-iming akan menghentikan kasusnya. "Propam Polri bersama KPK mengamankan penyidik KPK, AKP SR, pada 20 April 2021 dan telah diamankan di Div Propam Polri," ujar Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Ferdy Sambo melalui pesan teks pada Rabu, 21 April 2021. Ferdy mengatakan, penyidikan atas dugaan pemerasan itu bakal dilakukan oleh KPK. Namun, Polri akan tetap berkoordinasi mengawal penyidikan. "Masih akan diproses pidananya di KPK terkait kasus suap dan masalah etik nanti kami koordinasi dengan KPK," kata Sambo. Tempo masih berusaha meminta konfirmasi dari jubir dan pimpinan KPK. Hanya saja hingga saat ini, mereka belum memberikan respons. KPK menggeledah rumah di Jalan Sriwijaya, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, yang diduga milik Wali Kota Tanjungbalai H.M Syahrial, Selasa kemarin. Sumber Tempo di Kota Tanjung Balai, yang menolak identitasnya ditulis, menyebut, rumah yang digeledah KPK diketahui milik keluarga H.M Syahrial. "Dari dalam rumah penyidik KPK menyita dokumen proyek Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman atau Perkim." kata sumber tersebut. (Andita Rahma | M Rosseno Aji | Tempo) | ||
| Jokowi Sebut 450 Hektar Lahan di KT Batang Jadi Lokasi Industri Kaca Terbesar Posted: 21 Apr 2021 01:22 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut sebanyak 450 dari 4.300 hektare lahan di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah, telah siap dipakai. Sehingga para investor dapat segera masuk untuk memulai pembangunan pabrik mereka. "Nanti di bulan Mei akan ada groundbreaking, peletakan batu pertama untuk industri kaca, yang mungkin akan menjadi industri kaca yang terbesar di Asia Tenggara," ujar Jokowi saat meninjau lokasi, Rabu, 21 April 2021. Selanjutnya, ujar dia, industri lain akan menyusul masuk pada Juli mendatang. Ia berharap kawasan industri ini bisa menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga di daerah Batang dan Jawa Tengah. "Dan juga ada arus modal masuk, ada capital inflow ke negara kita yang ini akan bisa menggerakan pertumbuhan ekonomi nasional kita," tuturnya. KIT Batang terletak di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah yang memiliki total luas lahan untuk dikembangkan seluas 4.300 hektare. Pembangunan KIT Batang dibagi menjadi 3 kluster, yaitu Kluster I seluas 3.100 hektare, Kluster II seluas 800 hektare, dan Kluster III seluas 400 hektare. KIT Batang merupakan salah satu kawasan pilihan yang ditawarkan dapat menjadi sentra industri baru dengan harapan dapat mendatangkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.(Dewi Nurita| Tempo) | ||
| Busyro Muqoddas Sebut Pelembagaan Banditisme Politik Merusak Sistem di KPK Posted: 21 Apr 2021 01:19 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyebut fenomena banditisme politik telah melembaga di Indonesia saat ini. Bandit-bandit yang berkuasa masuk dan merusak sebuah sistem. Menurut Busyro, KPK merupakan salah satu korban banditisme politik tersebut. "Maaf saya terpaksa menggunakan istilah banditisme politik, tapi itu dilembagakan," ujar Busyro dalam sebuah diskusi daring yang diselenggarakan LP3ES, dikutip pada Rabu, 21 April 2021. Akibat dari pelembagaan banditisme politik itu, ujar Busyro, KPK diperlemah salah satunya melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 atau UU KPK baru yang dinilai telah menyebabkan tumpulnya penegakan hukum. Di antaranya, Busyro menyinggung Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). "SP3 BLBI itu sukses besar Presiden Jokowi melalui revisi UU KPK bersama DPR. Walaupun inisatif dari DPR, tapi kemudian ada surpres dari Presiden Jokowi," ujarnya. Dengan hilangnya taring KPK dalam pemberantasan korupsi saat ini, Busyro setuju dengan ide dari Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar yang menggaungkan usul membubarkan KPK saat ini, lalu membentuk lembaga antirasuah yang baru. "Ide untuk membuat KPK yang baru itu sementara rasional, tapi ketika kultur politik saat ini masih terus dan akan dipertahankan hingga 2024, maka indikasi ini menggambarkan, apakah cukup optimistis untuk lahirnya rezim yang dibangun berdasarkan kesadaran moral yang tinggi? Dengan nalar sesuai nilai-nilai kebangsaan yang otentik berdasar Pembukaan UUD 1945?," ujarnya. Zainal sebelumnya menyebut, lembaga antirasuah dengan UU KPK yang baru ini sudah sekarat, hanya berdenyut karena peran satu dua orang yang masih konsisten memberantas korupsi. Zainal memprediksi KPK akan benar-benar khatam pada Juni mendatang saat seluruh pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai amanat UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Alih status pegawai KPK ini dinilai dapat berpotensi memunculkan konflik kepentingan saat menangani perkara. Peralihan menjadi ASN akan membuka celah tergerusnya independensi personel lembaga antirasuah. "Makanya saya berani membangun narasi bubarkan saja KPK yang sekarang dan lebih baik membangun KPK yang baru," tutur pria yang akrab disapa Uceng itu dalam acara yang sama. Selanjutnya pemimpin politik di masa mendatang lah, ujar Zainal, yang harus ditagih komitmennya membangun KPK baru. "UU KPK baru ini sudah menandakan matinya demokrasi substansi dan menguatnya formalitas," ujarnya. (Dewi Nurita | Tempo) | ||
| Untung Berlipat-lipat, Sawit Sumbermas Sarana Bayar THR Karyawan Lebih Awal Posted: 21 Apr 2021 01:15 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Emiten perkebunan PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) berkomitmen akan membayarkan tunjangan hari raya (THR) 2021 kepada karyawannya lebih awal seiring laba perseroan yang melonjak pada 2020. "Ini komitmen perusahaan yang sudah bertekad bertumbuh bersama karyawan. Karyawan adalah aset. Karena kondisi perusahaan memungkinkan, kami membayarkan THR lebih awal, agar bisa digunakan para karyawan dan keluarga sebaik-baiknya," kata Direktur Keuangan SSMS Hartono Jap di Jakarta, Rabu 21 April 2021. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan THR pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini harus dibayar secara penuh dan tepat waktu oleh pengusaha kepada para tenaga kerjanya. Kemenaker mewajibkan pembayaran tunjangan hari raya (THR) dilakukan secara penuh sepekan sebelum atau pada H-7 Lebaran. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan. Kemenaker sudah berdiskusi tripartit nasional dan Dewan Pengupahan Nasional serta berkomunikasi intensif dengan para serikat pengusaha dan buruh dalam kesepahaman soal THR 2021. Hartono mengatakan komitmen perseroan melakukan pembayaran THR untuk karyawan yang lebih awal dari H-7 Lebaran tahun 2021 itu juga mengindikasikan kinerja keuangan SSMS yang tetap terjaga positif. "Sekaligus menegaskan manajemen perusahaan bisa menjaga performance di tengah badai pandemi COVID-19 yang memasuki tahun kedua. Meski kondisi eksternal lumayan berat, perseroan dapat mencetak laba menjanjikan," ujar Hartono. Perekonomian global pada 2020 dihadapkan dengan guncangan keras akibat pandemi COVID-19. Penyebaran virus yang dikabarkan berasal dari Wuhan, Hubei, China itu, tidak menjadi halangan untuk terus menjaga stabilitas operasional dan keuangan dalam meningkatkan performa perusahaan. Hartono mengatakan perusahaan yang berkantor pusat di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah itu, mengedepankan sinergi antarlini, sehingga terjalin harmonisasi yang membuat perseroan semakin kuat menghadapi situasi sepanjang 2020. SSMS mencatatkan peningkatan pendapatan 22,4 persen sepanjang 2020. Berdasarkan laporan keuangan 2020, pendapatan SSMS bertambah dari Rp3,28 triliun pada 2019 menjadi Rp4,01 triliun pada 2020. Sementara itu laba bersih perseroan meningkat signifikan sampai 4.836,9 persen year on year (yoy) pada tahun lalu. Kenaikan laba ini membuat SSMS membayar THR lebih dulu kepada karyawannya. "Laba bersih SSMS pada tahun 2019 hanya Rp11,68 miliar. Bandingkanlah dengan keuntungan pada tahun 2020 yang mencapai Rp576,63 miliar," ujar Hartono. (Tempo) | ||
| Ujang Komarudin Nilai MoU Penelitian Dendritik Bukti Kuatnya Posisi Politik Terawan Agus Putranto Posted: 21 Apr 2021 01:12 PM PDT  "Beking Terawan tentu kuat dan tak bisa dianggap sebelah mata. Faktanya kasus vaksin tersebut bisa diselesaikan dengan MoU," kata Ujang Komarudin kepada Tempo, Selasa malam, 20 April 2021. Ujang mengatakan pengaruh Terawan secara politik masih besar kendati tak lagi menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Ia menyebut mantan Direktur Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto itu memiliki relasi dengan banyak tokoh besar di Tanah Air. "Relasi dan pasien dia bukan hanya dari para pejabat, tetapi juga para pengusaha kakap," kata Ujang. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyampaikan hal senada ihwal kuatnya dukungan politik Terawan. Buktinya, kata dia, polemik vaksin Nusantara menjadi bak debat politik, padahal mestinya hitam-putih dari tinjauan medis. "Dukungan terhadap Terawan menguat. Hebatnya didukung para politisi," kata Adi secara terpisah. Terawan menginisiasi penelitian vaksin Covid-19 dengan platform sel dendritik--komponen sel darah yang mengandung sistem imun, yang belakangan disebut vaksin Nusantara. Dinilai tak transparan sejak awal dan mendapat sejumlah catatan dari BPOM, tim peneliti vaksin Nusantara tetap menggelar uji klinis tahap II di RSPAD Gatot Subroto. Tim peneliti bahkan mulai mengambil sampel darah para relawan dan menyuntikkannya kembali ke tubuh mereka. Relawan uji klinis tersebut sebagian besar adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan sejumlah tokoh nasional yang diduga pernah menjadi pasien "cuci otak" Terawan. Metode cuci otak Terawan yang berasal dari disertasinya itu juga dipergunjingkan. Sejumlah dokter menganggap disertasi yang juga membahas intra-arterial heparin flushing (IAHF) alias cuci otak itu tak memenuhi syarat klinis sebagai metode penyembuhan stroke. Namun, banyak politikus dan pejabat yang tetap datang ke Terawan untuk mendapat pengobatan tersebut. (Budiarti Utami Putri| Tempo) | ||
| Dance Yulian Flassy Ingatkan Pemerintah Daerah Susun RKPD 2022 Gunakkan SIPD Posted: 21 Apr 2021 12:52 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Papua, diingatkan untuk menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), dalam setiap penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKDP) 2022. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Dance Yulian Flassy pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) RKPD 2022, di Jayapura, Selasa (20/4/2021). "SIPD kini menjadi bagian integral dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Tujuannya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah,". "Oleh karena itu, penyusunan RKPD 2022 harus mengikuti regulasi baru, seperti SIPD. Sebab lewat aplikasi ini, menghasilkan perencanaan pembangunan yang efisien dan akuntabel dan muaranya melahirkan dokumen perencanaan yang berkualitas," kata Dance. Dance arah pembangunan tahun 2022 wajib mengacu kepada pembangunan ekonomi kemasyarakatan, sebagaimana amanat Gubernur Papua. Oleh karenanya, Sekda Dance mendorong kabupaten/kota agar mengarahkan pembangunan pada peningkatan ekonomi masyarakat mulai dari tingkat distrik. "Tujuannya agar masyarakat bisa diberdayakan untuk memanfaatkan potensi SDA di daerah masing-masing". "Intinya bapak gubernur menginginkan supaya dana Otsus ini diarahkan ke distrik-distrik, agar ekonomi tumbuh disana. Makanya, para penyusun kebijakan coba lihat ini baik," kata dia. Sementara Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya melalui aplikasi virtual menekankan agar perencanaan yang dilakukan pemerintah di Papua, mengacu pada visi dan misi Presiden. Ia pun berharap perencanaan yang dibuat oleh provinsi, kabupaten dan kota, harus mengakomodir elemen pemerintahan lainnya, seperti DPRP, MRP tetapi juga tokoh masyarakat. "Sehingga terjadi kolaborasi dan seluruh usulan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi perencanaan pembangunan kedepan," pungkasnya. (diskominfopapua) | ||
| 52 Sarjana Program Studi Luar Kampus Utama (PSDKU) Unpatti di Dobo Diwisuda Posted: 21 Apr 2021 12:39 PM PDT  DOBO, LELEMUKU.COM - Sebanyak 52 orang sarjana yang mengikuti Program Studi Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon di Kabupaten Kepulauan Aru diwisuda hari ini. Pelaksanaan kegiatan Wisuda yang berlangsung dalam Rapat Terbuka Luar Biasa Senat Universitas Pattimura Dalam Rangka Dies Natalis Ke 58 dan Wisuda Sarjana Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Kabupaten Kepulauan Aru Periode April 2021 . Sebanyak 52 mahasiswa-mahasiswi PSDKU Unpatti kepulauan Aru yang diwisudakan yakni Sarjana Hukum 20 orang, Sarjana Ekonomi (Akuntansi) 18 orang dan Sarjana Pendidikan yang terdiri dari Penjaskes 12 orang dan PGSD 2 orang. Bupati Kepulauan Aru, Johan Gonga dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Muin Sogalrey mengatakan bahwa Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang handal, baik dari segi jumlah maupun mutu adalah salah satu tantangan terbesar yang sementara kita hadapi sekarang. Dikatakan, bagaimana posisi masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru kedepan sangat ditentukan oleh sejauh mana kita mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di hari ini. SDM Kabupaten Kepulauan Aru yang handal di masa mendatang dapat kita bayangkan sebagai rakyat yang sehat, cerdas, inovatif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu memanfaatkan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya secara bijaksana serta jeli melihat peluang dan merebut berbagai kesempatan sosial-ekonomi yang tersedia. Menurut Bupati, Sumberdaya Manusia yang kita cita-citakan haruslah teguh iman dan moralnya, demokratis, toleran, patuh pada hukum, bangga akan kebudayaan dan jati dirinya dan menjadi pelaku-pelaku pembangunan yang disegani dan diteladani oleh masyarakat. Jujur kita mengakui untuk mencapai SDM di kepulauan Aru seperti yang kita cita-citakan itu, bukan perkara gampang yang bisa diselesaikan dalam satu-dua hari. Sebaliknya, kita harus berupaya secara serius, terus menerus, tanpa henti dan tidak mengenal lelah karena sesungguhnya Pendidikan, termasuk pendidikan tinggi merupakan salah satu jalan yang harus kita perkuat demi mencapai cita-cita itu. Seperti pada awal pembukaan PSDKU Unpatti di Kabupaten Kepulauan Aru, selaku Pemerintah kami berkomitmen akan terus berupaya untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, serta memberikan bekal untuk perwujudan masyarakat yang hidup dalam kemuliaan akhlak dan berpengetahuan yang luas, termasuk menghadirkan pendidikan yang melahirkan SDM dengan keterampilan khusus dan sesuai dengan tuntutan lapangan pekerjaan. Bupati dipertegas dalam MOU bersama Universitas Pattimura Ambon dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, dalam upaya penyediaan sarana dan prasarana pembangunan Kampus Utama PSDKU yang sementara berjalan. Melalui mimbar ini saya ingin mendorong semua pihak yang bertanggung jawab bagi penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada seluruh rakyat Kabupaten Kepulauan Aru untuk lebih memahami mengenai beratnya, sekaligus luhurnya, tanggung jawab yang saudara-saudara emban, khususnya Guru Besar para dosen di Unpatti sebab di pundak saudara-saudaralah terletak harapan besar daerah ini. Dirinya juga mengaku, tugas dan tanggung jawab selaku Bupati, dan seluruh birokrasi pemerintahan adalah memastikan bahwa semua sumberdaya yang diperlukan bisa tersedia secara memadai sehingga saudara-saudara bisa bekerja dan kita semua bertanggungjawab agar harapan bersama ini dapat kita laksanakan dengan baik. Dalam momentum ini, Bupati mengucapakan terima kasih kepada Rektor Universitas Pattimura Ambon bersama seluruh jajarannya yang telah memberikan kontribusi dalam menopang proses pembangunan berkelanjutan, terutama dalam bidang pendidikan. (Ete) | ||
| Minduchri Kudubun Komentari Perkara ASN dalam Salah Paham Pejabat Maluku Tenggara Posted: 21 Apr 2021 12:38 PM PDT  LANGGUR, LELEMUKU.COM - Ketua DPRD Maluku Tenggara (Malra) Minduchri Kudubun memberikan sebuah komentar pada Sidang paripurna LKPJ tahun 2020 di gedung wakil rakyat kabupaten Maluku Tenggara pada Senin, (9/4). Dalam sidang paripurna yang dihadiri Bupati Malra Drs Hi M.Taher Hanubun dan sekertaris daerah beserta dinas badan tersebut, Kudubun menyampaikan kekesalan terhadap ASN sehingga membuat bentrokan antara Bupati dan wakil Bupati Malra yang berjalan 1 tahun lebih lamanya. Menurut Kudubun kalau bukan ulah dari ASN maka tak mungkin Bupati dan wakil Bupati jadi bentrok. "Olehnya itu dalam kesempatan sidang yang istimewa ini saya menghimbau kepada Bupati dan sekertaris daerah agar perlu melakukan penertiban kepada seluruh ASN di lingkup Kabupaten Malra agar selalu taat pada aturan Asn UU No 5 tahun 2014 dan juga PP 53 tahun 2010 tentang kedisiplinan,agar menjaga harkat dan martabat pemerintah daerah," kata Kudubun. Terlepas sebagai ketua DPRD kab Malra, dirinya juga sebagai ketua DPC PKB kabupaten yang merupakan partai pengusung akan tetap berkordinasi dengan partai pendukung guna dapat menyelesaikan sala pahaman antara Bupati Malra dan wakil Bupati Malra. Olehnya itu diminta agar Asn tidak bole banyak berkoar koar di medsos agar tidak menyinggung peresaan orang,karna antara tidak nyaman bupati dan wakil bupati Malra ini karna ulah dari Asn,jadi di harapkan agar Asn slalu tertib dan tetap profesional. Selain itu juga ketua DPRD kab Malra Minduchri,kudubun.Se turut apresiasi kinerja Bupati dan wakil Bupati Maluku Tenggara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. (Ete) | ||
| Lantamal X Gelar Vaksinasi COVID-19 Tahap II ke Personil Posted: 21 Apr 2021 12:13 PM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) IX melaksanakan Vaksinasi Covid-19 tahap II bagi seluruh personel, baik Perwira, Bintara dan Tamtama, serta PNS sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tentang pemberian vaksin kepada petugas publik. Vaksinasi Covid-19 tahap dua ini digelar Komplek Lantamal IX Gedung Dr. Johanes Leimena kec.Baguala Kota Ambon. Kamis, (15/04/2021). Dalam rangka mendukung program pemerintah dan Berdasarkan Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit No HK.02.02/4/423/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam upaya pecegahan dan percepatan penanganan Covid-19 khususnya di wilayah kerja Lantamal IX dan Maluku pada umumnya. Namun perlu diingat bahwa meskipun telah divaksinasi Prajurit dan PNS harus tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan 3M (Memakai masker dengan benar, Menjaga jarak dan hindari kerumunan, serta Mencuci tangan pakai sabun dengan rutin). Kegiatan vaksinasi tahap II tersebut dilaksanakan oleh Tim kesehatan Rumkital dr. F.X Suhardjo diawali dengan pemeriksaan Rapit test Antibody, selanjutnya Pendataan diri dengan menunjukan kartu yang diberikan pada vaksinasi tahap 1, Screening, Penyuntikan vaksin dan melaksanakan istirahat selama 30 menit untuk observasi efek dan reaksi dari vaksin yang telah disuntikan serta penyerahan kartu tanda vaksinasi Covid-19 sebagai bukti telah melaksanakan vaksinasi tahap kedua. Pelaksanan Vaksinasi Covid-19 tahap II di awali oleh Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IX Ambon Laksamana Pertama TNI Eko Jokowiyono, S.E., M.Si., dan Komandan Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada III Laksamana Pertama TNI Rudhi Aviantara IH., S.E., M.Si., M.Tr. (Han)., ikuti Wadan Lantamal IX, Para Pejabat Utama Lantamal IX, Para Kasatker serta seluruh Prajurit dan PNS Lantamal IX. (dispenlantamalIX). | ||
| Yulce Enembe Ungkap Dukungan PKK Papua Berpartisipasi Sukseskan PON XX Posted: 21 Apr 2021 12:10 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU,COM - Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Papua menyatakan siap berpartisipasi mensukseskan PON XX 2021, yang akan berlangsung pada Oktober mendatang. Dukungan itu, antara lain dengan menghadirkan hasil kerajinan tangan para ibu-ibu PKK dari kabupaten dan kota, untuk dijadikan oleh-oleh PON bagi atlet maupun ofisial yang datang ke Papua. "Kita siap ikut mendukung dan berpartisipasi mensukseskan PON". "Dimana pada pelaksanaan PON nanti kami akan mengahadirkan hasil kerajinan tangan ibu-ibu PKK," terang Ketua Tim Penggerak PKK Papua, Ny Yulce Enembe di Jayapura, Jumat. Yulce yang pada kesempatan itu, melantik sejumlah Ketua TP. PKK Kabupaten, menginstruktikan agar program kerja organisasi pembinaan keluarga tersebut, tetap harus berjalan meski tengah menghadapi pandemi COVID-19 . Seperti, mengembangkan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dalam pelaksanaannya dapat diintegrasikan dengan kegiatan posyandu. Kemudian, membantu pemerintah dalam mensukseskan program-program strategis, baik dibidang pendidikan, kesehatan serta lainnya. "Sebab itulah fungsi dan tugas PKK adalah wujud kepedulian, keteladanan maupun panutan dan tanggung jawab untuk memberdayakan demi tercapainya kesejahteraan sebuah keluarga". "Tapi tak kalah penting, perhatian khusus juga perlu diberikan kepada posyandu, karena sebagai wadah terdepan dalam pemberian pelayanan kesehatan dasar," tuturnya. (diskominfopapua) | ||
| Yoel Luiz Mulait Gantikan Jimmy Mabel Menjabat Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua Posted: 21 Apr 2021 12:08 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Rapat Pleno luar biasa pengambilan sumpah pelantikan pergantian antar waktu (PAW) Wakil Ketua I MRP, masa jabatan 2017-2022, digelar di Jayapura, Kamis (15/4/2021) petang. Rapat tersebut mengagendakan pelantikan Yoel Luiz Mulait sebagai Wakil Ketua I MRP masa jabatan 2017-2022, menggantikan Almarhum Jimmy Mabel. Pelantikan oleh Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, disaksikan Forkompinda Papua serta seluruh OPD tingkat provinsi. Kepada wartawan usai pelantikan, Wagub memastikan telah menginstruksikan staf untuk secepatnya memproses PAW lima keanggotaan MRP yang kosong. "Sebab pelantikan PAW kali ini menjadi satu titik balik bagi Pemprov Papua dan MRP untuk bekerja sebagai team work (kerja tim). Dan bukan lagi terpisah atau kerja sendiri-sendiri". "Makanya perlu secepatnya keanggotaan diresmikan supaya kedua lembaga (Pemprov dan MRP) bisa bekerja menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, dengan tujuan supaya rakyat yang tinggal di Papua, baik orang asli Papua non Papua, bisa menikmati pembangunan di daerah ini," terang ia. Klemen tambahkan, sebagai lembaga kultur di Papua, MRP diberikan ruang untuk mengisi para anggotanya dari perwakilan lima wilayah adat. Lembaga tersebut, hadir bukan karena permintaan masyarakat Papua. Sehingga jangan sampai para anggotanya berpikir bahwa MRP bagian yang terpisah dari NKRI. Artinya, MRP merupakan wadah NKRI yang harus dihargai sebagaimana lembaga DPR Papua yang berkomunikasi intens degan pemerintah. "Maksudya MRP mempunyai tugas membuat 'pagar', agar kita tidak hanya bisa tinggal di Papua dalam keadaan nyaman". "Tetapi Kita harus tinggal di Papua dalam keadaan aman. Nyaman itu nomor dua, tapi aman yang utama. Ini juga tugas MRP untuk membuat 'pagar' supaya Papua ini aman," pungkas ia. (diskominfopapua) | ||
| Klemen Tinal Minta Pihak Kemanan Segera Kendalikan Situasi di Beoga Posted: 21 Apr 2021 12:06 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Wakil Gubernur Papua minta agar pihak keamanan segera mengendalikan situasi keamanan dan ketertiban di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Sebab pelayanan pendidikan, kesehatan serta pemerintahan, mesti kembali berjalan normal secepatnya. "Masyarakat kita juga minta untuk membantu supaya aktivitas bisa kembali normal disana," terang Wagub Klemen di Jayapura, Kamis (15/4/2021). Kendati demikian, Wagub mendukung upaya evakuasi warga pendatang di Distrik Beoga, yang terus dilakukan aparat keamanan setempat. Dimana dalam dua hari terakhir, terhitung ada 40 warga yang dievakuasi keluar Beoga. "Evakuasi warga pendatang yang mayoritas guru dan tenaga kesehatan di Beoga, Kabupaten Puncak, ini penting demi keselamatan mereka. Warga asli setempat juga diharapkan membantu upaya evakuasi itu". Klemen kembali menyatakan, tindakan kekerasan dengan alasan apapun yang dilakukan oleh KKB terhadap para guru, merupakan tindakan yang salah. Apalagi korbannya adalah tenaga pengajar yang berjuang untuk mencerdaskan anak-anak Beoga, yang merupakan generasi penerus bangsa. "Wilayah pegunungan Papua ini terlambat mengenyam pendidikan karena pengajaran agama yang lebih dulu masuk ke sana. Jadi, (siapa pun) jangan kacaukan pendidikan (dengan membunuh guru) supaya anak-anak kita bisa maju," tegasnya. Sebelumnya, dua guru menjadi korban penembakan di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua yakni Oktovianus Roya dan Yonatan Randen. Kelompok kriminal bersenjata beralasan bahwa kedua guru itu merupakan mata-mata aparat TNI-Polri. Pihak kepolisian pun menepis dalih tersebut. Polisi menyebut dalih itu merupakan alasan klasik agar aksi teror mereka dimaklumi. Terbaru, seorang tukang ojek yang tewas ditembak KKB di Kampung Eromaga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, sehari lalu. (diskominfopapua) | ||
| Izak Markus Hibah 20 Hektar Tanah untuk Pembangunan Asrama Militer di Moa Posted: 21 Apr 2021 12:03 PM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - Kepala Desa Patti, (Moa) Izak Markus menghibahkan 20 Ha tanah yang berada di Kec. Pulau Moa untuk TNI. Dalam hal ini, Kodam XVI/Pattimura, yang akan diperuntukkan untuk pembangunan Asrama Militer. Pernyataan hibah tanah tersebut, dilakukan secara resmi oleh Kades Patti kepada Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Jeffry A Rahwarin di ruang kerjanya, Senin (19/4/2021) saat melakukan audiensi. Penghibahan lahan itu, sebagai bentuk dukungan terhadap kinerja TNI Angkatan Darat, khususnya Kodam XVI/Pattimura mengamankan keutuhan NKRI. Selain itu, mengingat letak Pulau Moa yang strategis. Kepala Desa Patti merupakan pensiunan tentara berpangkat Prajurit Kepala, yang sebelumnya berdinas di Yonarmed 13/Nanggala, Cikembang, sebagai Tayancuk dan Taprovost Batalyon. Berpengalaman tugas Satgas RDTL pada tahun 2005 hingga 2006 dan Satgas Pamrahwan Maluku Tahun 2013/2014 di Waisamu, SBB. Kades mengungkapkan, memilih pensiun dari TNI dan menjadi Kepala Desa sejak 2017 silam (5 Tahun) dikarenakan panggilan diri guna membangun kampung halaman di Moa. Dalam kesempatan tersebut, Pangdam memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada masyarakat Moa atas hibah tanah untuk TNI, Hal ini merupakan wujud semangat bela negara masyarakat Moa terhadap Indonesia. (Pendam16) | ||
| Seluruh Calon Siswa dari Panda lantamal IX Ambon Lulus Pantukhir Pusat Posted: 21 Apr 2021 12:02 PM PDT  SORONG, LELEMUKU.com - TNI Angkatan Laut. Melalui Sidang Komisi Penentuan Akhir (Pantukhir) Pusat Caba PK Pria/Wanita dan Cata PK Gel. I tahun 2021 pada hari Selasa 20 April 2021 di gedung serba guna Lantamal XIV Jl. Bubara No.1, Kota Sorong, Papua Barat "Panda Ambon mengirimkan perwakilan 73 Casis dengan Persentase lulus mutlak 100%." Rabu, (21/04/2021). Sidang Pantukhir Pusat Caba dan Cata PK TNI AL tahun 2021 wilayah Satdik 3 Kodiklatal Sorong tersebut dibuka dan ditutup Panglima Komando Armada III, Laksamana Muda TNI Dadi Hartanto, M.Tr.(Han). Sidang itu dihadiri Kadisminpersal Laksma TNI Deni Herman, S.T., M.A.P., CHRMP, Komandan Lantamal XIV Brigjen TNI (Mar) Markos, S.E., Asisten Personel Danlantamal IX Kolonel Laut (S) Danang Marsudi dan sejumlah pejabat TNI AL. Hasil sidang itu memutuskan sebanyak 100 Calon Bintara (87 pria dan 13 wanita) dan 150 Calon Tamtama lulus, hal tersebut termasuk 73 Casis dari Panda Ambon yang terdiri dari Caba Pria 29 orang lulus 27 orang dicatamkan 2 orang, Cabawan 3 orang lulus 3 orang, Cata 41 orang lulus 41 orang yang merupakan putra putri terbaik Maluku. Selanjutnya seluruh Casis akan dibina dan dididik dalam Kawah Candradimuka untuk menjadi Prajurit TNI Angkatan Laut yang profesional dan handal untuk mengawaki Kapal Perang RI (KRI), Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Pos TNI Angkatan Laut terluar yang berada di jajaran Komando Armada III. Asisten Personel Kasal, Laksamana Muda TNI Irwan Achmad, M.Tr.(Han) dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kadisminpersal antara lain mengatakan, hasil seleksi kita dapat melihat bahwa jumlah Calon Siswa yang lulus murni sudah memenuhi seat yang ada. Pada beberapa Casis terdapat prosentase lulus mutlak, sehingga. Seat yang tersedia dapat terpenuhi. Gambaran hasil tes ini merupakan merefleksikan hasil penyeleksian sumber daya manusia oleh para panitia seleksi Casis Bintara dan Tamtama PK TNI Angkatan Laut secara umum. (DispenLantamalIX) |
| You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Social Plugin