Hinca Pandjaitan Tegaskan AHY Tak Mau Islah dan Ketemu dengan Kubu KLB |
- Hinca Pandjaitan Tegaskan AHY Tak Mau Islah dan Ketemu dengan Kubu KLB
- Gerindra Beberkan Isi Pertemuan Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto yang Berlangsung Akrab
- Sugianto Panala Hadiri Resepsi Pernikahan Putra Kedua Ompie Herby Dan Melpadona
- Nadalsyah Instruksikan DPUPR Barito Utara Tangani Kerusakan Jalan Kandui-Montallat
- Amru dan Said Sani Lakukan Peusijuk Saat Joko Purwo Putranto Kunjungi Gayo Lues
- Tanimbar Diabaikan dan Tak Diajak Diskusi Selama Penyusunan Perda PI 10 Persen Blok Masela
- BPJS Kabupaten Pesisir Barat Ajak Lingga Kusum Bahas Program Jaminan Kesehatan
- 11 Inspektur Ketenegalistrikan Ikuti Uji Kompetensi Profesi di PPSDM KEBTKE
- Tutuka Ariadji Ungkap Pempus dan DPR Fokus Kawal Alih Kelola Blok Rokan
- Rida Mulyana Ungkap Pemanfaatan FABA dari Beban Menjadi Berkah
- Tanpa Kepulauan Tanimbar, Proyek Blok Masela Akan Menjadi Milik Australia
- Tutuka Ariadji Saksikan Tandatangan Kontrak 60.875 SR Jargas Tahap I Senilai Rp467,8 Miliar
- Suhendar Suryaningrat Laksanakan Santunan dan Olahraga Bersama Anggota Yonif Banau
- Antonius Gustav Latuheru Ungkap Rencana Vaksinasi Massal Bagi Pedagang Pasar di Ambon
- Jeffry Apoly Rahawarin Antar Keberangkatan Agus Rohman Sebagai Pangkogabwilhan III
- Suhendar Suryaningrat ikuti Rabinniscabif 2021 di Ruang Puskodalops Kodam Pattimura
- Hotbonar Sinaga Apresiasi Presentasi Steven Kandouw Saat Pemaparan Kandidat Paritrana Award 2020
- Susi Pudjiastuti Tak Mau Dipasangkan dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan
- Joko Widodo Tak Berniat Jadi Presiden Indonesia di Periode ke 3
- Retno Marsudi Ungkap Vaksin Covid-19 dari Skema Multilateral Tiba di Indonesia
- Jokowi Ungkapkan 3 Visi Besar Kemajuan Inovasi dan Teknologi Nasional
- Poling Tempo Tunjukkan Manuver Moeldoko Dianggap Mendapat Restu Istana
- Haris Azhar Beri Saran ke AHY soal Politik Jaman Baru untuk Hadapi Moeldoko
- Olly Dondokambey Resmikan Rumah Sakit Lapangan Darurat Covid-19 di Sulut
- Klemen Tinal Minta Agenda Sertijab Doren Wakerkwa ke Dance Yulian Flassy Tak Masuk Ranah Politik
| Hinca Pandjaitan Tegaskan AHY Tak Mau Islah dan Ketemu dengan Kubu KLB Posted: 15 Mar 2021 08:17 PM PDT  PANGKALPINANG, LELEMUKU.COM - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan menegaskan bahwa partainya di bawah komando Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak ada rencana untuk islah dengan Partai Demokrat KLB. "Buat kami untuk apa bicara islah karena kami (Partai Demokrat) cuma satu. Dalam maklumat DPD Partai Demokrat sudah termuat bahwa negara mengakui termasuk juga ada berita negaranya," ujar Hinca kepada wartawan di Kantor DPD Demokrat Bangka Belitung, Senin, 15 Maret 2021. Dengan keabsahan yang disebutkannya lengkap, Hinca menuturkan pihaknya tidak ada rencana atau membuka peluang untuk melakukan islah serta merangkul kembali pengurus Demokrat KLB. "Jangankan islah, bertemu pun tidak mau. Untuk apa kami bertemu dengan orang yang mengambil partai kami secara tidak sah. Ibarat ada orang datang mengambil sesuatu dari rumahmu, masa kamu harus bicara dengan dia. Bagi kami tidak ada islah karena hanya ada satu partai Demokrat, yakni dibawah AHY," ujar dia. Hinca menyampaikan bahwa pihaknya sudah melaporkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) terkait dengan atribut dan simbol Partai Demokrat. Penyampaian maklumat HAKI atribut dan simbol tersebut, kata dia, dimulai dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. "Kilometer nol di Bangka Belitung untuk memberitahukan memaklumatkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia bahwa DPP Demokrat di Jalan Proklamasi Menteng Jakarta Pusat yang diketuai oleh AHY adalah pemilik yang sah simbol dan atribut partai Demokrat sebagaimana ada di ADRT," ujar dia. Hinca menambahkan akan membuat laporan pengaduan ke Polda Bangka Belitung sebagai antisipasi jika ada orang tertentu yang menggunakan atribut dan simbol Partai Demokrat secara ilegal dan tidak sah untuk dapat diambil tindakan hukum. "Menurut undang-undang merek dan indikasi geografis diatur bahwa barang siapa yang menggunakan merek tanpa izin diancam pidana 5 tahun penjara atau pidana denda Rp 2 miliar. Setelah laporan pengaduan disampaikan, kepolisian sebagai penegak hukum harus turun tangan menghentikan pihak yang menggunakan atribut dan simbol Partai Demokrat AHY," ujar dia. (Tempo) |
| Gerindra Beberkan Isi Pertemuan Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto yang Berlangsung Akrab Posted: 15 Mar 2021 08:14 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani membeberkan isi pertemuan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto pada Sabtu pekan lalu, 13 Maret 2021. Airlangga dan sejumlah elite Golkar sebelumnya bertandang ke kediaman Prabowo di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. "Pertemuan berlangsung secara akrab, penuh canda tawa, guyon, namun tetap membahas beberapa hal penting," kata Muzani dalam keterangan tertulis, dikutip Senin, 15 Maret 2021. Muzani mengatakan kedatangan Airlangga disambut dengan marching band yang memainkan Mars Golkar dan Gerindra. Airlangga juga menghadiahkan sebuah topi koboy berwarna hitam kepada Prabowo. Menurut Muzani, dalam pertemuan itu kedua ketua umum partai sepakat Indonesia perlu menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. Prabowo merupakan Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI), sedangkan Airlangga Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia. Prabowo dan Airlangga, kata Muzani, berpendapat Indonesia perlu mempersiapkan diri di dua cabang olahraga tersebut agar pencak silat dan wushu menjadi cabor andalan. "Selain itu diperlukan upaya untuk menduniakan pencak silat agar bisa menjadi cabor yang dapat diterima di seluruh dunia," ujar Muzani. Selain bicara Olimpiade 2032, Muzani melanjutkan, Prabowo dan Airlangga membahas berbagai hal strategis pemerintahan, geopolitik, serta isu internasional yang dapat mempengaruhi perekonomian dan pertahanan. Apalagi kedua orang nomor satu di Gerindra dan Golkar itu sama-sama merupakan menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. "Keduanya sepakat bahwa kita harus tetap mempertahankan politik luar negeri bebas dan aktif, politik yang mengedepankan kepentingan nasional, dan menjaga keamanan dan stabilitas kawasan," kata Muzani. Muzani melanjutkan, Prabowo dan Airlangga juga menilai bahwa upaya penanganan Covid-19 lewat vaksinasi yang dilakukan pemerintah sudah benar. Mereka menganggap kekebalan komunitas dapat memberi harapan pada bangkitnya perekonomian dan daya beli masyarakat. Isu lainnya, Prabowo dan Airlangga membicarakan program food estate yang dicanangkan pemerintah. Menurut Muzani, food estate dapat meningkatkan kekuatan perekonomian, termasuk demi penanganan Covid-19. "Salah satu yang bisa meningkatkan kekuatan perekonomian kita, kata keduanya adalah dengan menyukseskan program food estate yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Di masa pandemi ini hal tersebut bisa menjadi andalan perekonomian di masa pandemi," ucap Muzani. Dalam pertemuan itu, Prabowo didampingi Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo, Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Umum Sugiono, Ketua DPP Prasetyo Hadi, dan Ketua DPP Budi Djiwandono, dan Ahmad Muzani. Adapun Airlangga didampingi Sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk Freidrich Paulus serta Wakil Ketua Umum Zainudin Amali dan Agus Gumiwang Kartasasmita. (Tempo) |
| Sugianto Panala Hadiri Resepsi Pernikahan Putra Kedua Ompie Herby Dan Melpadona Posted: 15 Mar 2021 07:55 PM PDT  PALANGKA RAYA, LELEMUKU.COM - Moment bahagia ternyata tidak hanya dirasakan oleh Bupati Barito Utara, tetapi juga dirasakan Drs. Ompie Herby dan Melpadona, S.KM,M.AP. Mantan Wakil Bupati Barito Utara periode 2013-2018 ini pada 13 Maret 2021 merayakan resepsi pernikahan putra kedua, Yusuf Kristian Ompie, S.STP dengan Feby Anggriani, A.Md,AK putri pertama pasangan Adie Iden Ranjot dan Tintin Sumarni, S.Pd. Resepsi pernikahan digelar di Ballroom Swiss-Belhotel Danum Jalan Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya. Acara resepsi pernikahan yang dilaksanakan didahului dengan Prosesi Pernikahan Purna Praja Dharma Astabrata Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Sugianto mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada kedua mempelai dan turut bersukacita atas pernikahan putra mantan Wakil Bupati Barito Utara yang dilaksanakan dengan menjalankan Protokol Kesehatan Covid-19. |
| Nadalsyah Instruksikan DPUPR Barito Utara Tangani Kerusakan Jalan Kandui-Montallat Posted: 15 Mar 2021 06:55 PM PDT  MUARA TEWEH, LELEMUKU.COM - Bupati Barito Utara (Barut) H Nadalsyah mengambil tindakan segera dalam menanggani kerusakan jalan yang menghubungkan Ibukota Kecamatan Gunung Timang Desa Kandui menuju Kelurahan Montallat II, Kecamatan Montallat akibat kondisi jalan yang berlubang dan genangan air pada 15 Maret 2021 . Dalam instruksinya yang disampaikan kepada Dinas PUPR, Bupati menyampaikan agar alat berat mini exavator dan greader yang dimiliki Dinas PUPR agar dapat dimaksimalkan untuk penangganan kedaruratan atas keadaan jalan tersebut. Sesuai dengan arahan Bupati H Nadalsyah bahwa alat berat melakukan pengerokan dan penimbunan atas lobang dan kerusakan dengan menggunakan material agregat B, sedangkan greader melakukan scraffing kiri-kanan bahu jalan hingga kondisi jalan terbuka normal sesuai ukuran badan jalan. Dalam penangganan kali ini bupati Nadalsyah juga berharap agar warga masyarakat pengguna dapat bersama-sama melakukan perawatan dan pemeliharaan serta menjaga jalan dengan membatasi kendaraan atau mobil yang melintas untuk tidak membawa muatan yang melampaui berat maksimal sesuai kemampuan badan jalan. "Diharapkan kepada pemerintah kecamatan dan desa dapat turun langsung memelihara serta mengawasi kendaraan roda 6 (enam) yang melintas, sehingga kondisi jalan tetap terjaga dan berfungsi baik," tegasnya Sementara Kepala Dinas PUPR Barito Utara M Iman Topik didampingi Kabid Bina Marga Dinas PUPR Dedy Senin (15/3) mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan penanganan jalan dari Desa Kandui menuju Desa Majangkan dengan melakukan pengupasan dan penimbunan. "Dalam penanganan jalan Kandui-Majangkan ini kita turunkan dua alat yaitu excavator mini dan motor grader. Untuk hari ini sepanjang kurang lebih 500 meter dilakukan penanganan dengan penimbunan agregab B. Dan pada besok akan dilanjutkan kembali penanganan jalan tersebut," Topik mengatakan pihaknya juga akan membuka kiri kanan bahu jalan hingga menuju Desa Ketapang. "Untuk pekerjaan nanti kita akan membuka bahu jalan kiri kanan hingga Desa Ketapang," katanya.(humasbarut) |
| Amru dan Said Sani Lakukan Peusijuk Saat Joko Purwo Putranto Kunjungi Gayo Lues Posted: 15 Mar 2021 06:55 PM PDT  BLANGKEJEREN, LELEMUKU.COM – Bupati Gayo Lues, Provinsi Aceh, H. M. Amru dan Wakil Bupati Gayo Lues, H. Said Sani melakukan Peusijuk atau ritual serupa tepung tawar untuk keselamatan kepada Kepala Staf Kodam Iskandar Muda (KASDAM IM). Jum'at, (12/03/2021). Bertempat di Balai Pendopo Bupati Gayo Lues. Bupati Gayo Lues H. Muhammad Amru yang didampingi oleh Wakil Bupati H. Said Sani menyambut Bridjend TNI Joko Purwo Putranto, M.sc (KASDAM) Iskandar Muda beserta rombongan dengan adat budaya Gayo, yaitu melakukan peusijuk atau tepung tawar kepada Kepala Staf Kodam (KASDAM) IM, tampak beberapa orang pejabat ditunjuk melakukan prosesi adat tersebut. Setelah proses penyambutan dengan cara adat Gayo, dilanjutkan dengan acara makan malam bersama dengan para tamu undangan lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan acara penyampaian kata sambutan dari Bupati Gayo Lues serta Kepala Staf Kodam (KASDAM) IM dan juga penyampaian beberapa materi penting yang juga bisa disebut sebagai kuliah umum. Bupati Gayo Lues mengucapkan terima kasih kepada Kepala Staf Kodam (KASDAM) IM beserta rombongan yang sudah melakukan kunjungan ke Kabupaten Gayo Lues. "kunjungan Kasdam ke Kabupaten Gayo Lues diharapkan dapat memberikan kesejukan bagi masyarakat," ujar Bupati Gayo Lues. Dihadapan Kasdam IM, Bupati Gayo Lues H. Muhammad Amru meminta dukungan dari unsur TNI untuk membantu memajukan kabupaten Gayo Lues ke hal yang lebih baik. Kepala Staf Kodam Iskandar Muda (KASDAM) IM, Bridjend TNI Joko Purwo Putranto, M.sc mengatakan, ditengah tengah wabah Virus Corona yang membuat prekonomin masyarakat menjadi menurun, "marilah sama sama kita menjaga ketahanan pangan melalui sektor pertanian dan perikanan guna memulihkan prekonomian masyarakat," pintanya. Acara tersebut juga turut dihadir oleh, Dandim 0113/Gayo Lues Letkol Inf Yudhi Hendro Prasetyo, Kapolres Gayo Lues, AKBP Carli Sahputra Bustamam. S,I,K. M,H., Sekda Gayo Lues, Ir. H. Rasyidin Porang, rombongan dari Kodam IM, unsur Forkopimda, dan sejumlah kepala SKPK, serta aparat TNI dan Polri. (diskominfogayolues) |
| Tanimbar Diabaikan dan Tak Diajak Diskusi Selama Penyusunan Perda PI 10 Persen Blok Masela Posted: 15 Mar 2021 06:21 PM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM -Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon menyatakan daerahnya sama sekali tidak pernah diajak untuk berdiskusi dan diminta pendapatnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku terkait pembahasan dan penyusunan peraturan daerah (Perda) yang menetapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Maluku Energi Abadi sebagai pengelola Participating Interest (PI) di Wilayah Kerja (WK) Blok Masela. "Kami kecewa sebab penetapan BUMD selaku pengelola 10 persen PI. Kami kaget, sebab tiba-tiba Perda tentang penetapan BUMD itu berubah. Pemerintah Kepulauan Tanimbar dan masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam tahapan konsultasi publik dalam rangka penyusunan peraturan provinsi Maluku yang terkait dengan penetapan BUMD Maluku Energi Abadi sebagai pengelola PI," ujar dia didepan para anggota DPRD Maluku pada Senin (15/03/2021). Dikatakan sejak penetapan area kilang gas alam cair atau liquid natural gas (LNG) Inpex Masela Ltd di Desa Lermatan, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) oleh pemerintah pusat melalui SKK Migas pada Senin 4 November 2019 lalu, pemerintah dan masyarakat Tanimbar tidak lagi dilibatkan dalam pembahasan perda terkait Blok Masela. "Sebab ada yang namanya tahapan konsultasi publik. Mestinya bapak-ibu DPRD berkonsultasi pula dengan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai kabupaten yang terdampak," tutur dia. Ia juga menanggapi pernyataan beberapa anggota DPRP Maluku yang mengklaim Pemkab dan DPRD Tanimbar sudah terlambat dalam menanggapi masalah pembangian porsi 5,6 persen dari 10 persen PI Persen Blok Masela yang didapat oleh provinsi. Ditegaskan, Pemkab Tanimbar dari awal pencanangan Pulau Yamdena sebagai lokasi fasilitas kilang migas Blok Masela telah bersuara dan meminta agar Pemprov dan DPRD dapat mendengarkan aspirasi dari Tanimbar, meskipun saat itu belum ada keputusan pasti dari pemerintah pusat terkait pengelolaan PI dan masih mempertimbangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai penerima PI lainnya.. "Saya ingin menyatakan bahwa Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidaklah terlambat. Jauh hari sebelum SKK Migas menyurati Gubernur Maluku kita sudah lakukan pertemuan di Hotel Sultan dan dihadiri anggota DPRD Maluku. Saat itu saya sudah sampaikan porsi PI yang sama, namun saat itu pimpinan DPRD dan Gubernur tidak menggubris usulan saya. Saya dapat klarifikasi hal ini dengan bukti dan fakta," ujar dia Dikatakan Pemkab Tanimbar sejak akhir 2019 hingga awal 2021 selalu meminta kesempatan untuk membicarakan hal ini, namun tidak pernah ditanggapi. Meski pada tahun sebelumnya Gubernur Maluku Murad Ismail mengajak semua pimpinan kabupaten dan kota agar bersama berjuang mendorong pemerintah pusat memilih Maluku sebagai lokasi dan penerima PI 10 persen. "Saya punya catatan bahwa kita sudah pernah membicarakan hal ini melibatkan para bupati walikota seprovinsi Maluku sebanyak dua kali. Kali pertama sebelum pemerintah pusat memberikan PI kepada Maluku, tapi semua itu sirna, karna menganggap kami sebagai anak tiri," kata Fatlolon. "Sebab yang saya dapat, ada konsep yang sengaja mengulur-ulur waktu sehingga nanti dikatakan bahwa sudah terlambat. Padahal Kepulauan Tanimbar tidak pernah tertunda dan terlambat dalam menyikapi seluruh tahapan PI 10 persen," tambah dia. Pada kesempatan itu, Bupati Fatlolon juga meminta agar DPRD Maluku dapat menyadari kesalahan komunikasi yang selama ini terjadi, sehingga proyek pengelolaan gas alam di wilayan paling selatan Provinsi maluku tersebut dapat berjalan tanpa ada kendala. "Kami butuh kebijakan dan solusi jangka pendek terkait PI 10 persen. Sesuai dengan amanat masyarakat Tanimbar kami berharap agar DPRD Maluku dapat menyelesaikan masalah ini, tanpa perlu lagi ke Jakarta. Dan kami siap negosiasi dan mengambil keputusan tersebut," pinta dia. (Albert Batlayeri) |
| BPJS Kabupaten Pesisir Barat Ajak Lingga Kusum Bahas Program Jaminan Kesehatan Posted: 15 Mar 2021 05:55 PM PDT  KRUI, LELEMUKU.COM - BPJS Kabupaten Pesisir Barat gelar Rapat Forum Komunikasi bersama Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung pada Jumat 12 Maret 2021. Pada kegiatan Tersebut diatas Bertempat di Ruang Rapat OR Batu Gughi dan dihadiri oleh Plh Bupati Pesisir Barat Ir N Lingga Kusuma. MP. Kepala Dinas, dan Instansi/ Lembaga terkait lainnya di wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Dalam rangka optimalisasi Program JKN di Kabupaten Pesisir Barat, pemerintah daerah mendukung kegiatan sosialisasi,koordinasi dan advokasi demi tercapainya Universal Health Coverage (UHC) dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan sebagai Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan berwenang untuk melaksanakan komunikasi dan kemitraandengan pemangku kepentingan lintas sektoral/organisasi/lembaga terkait lainnya dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Seluruh Dinas/ Instansi/ Lembaga harus ikut berperan dan berkontribusi aktif dalam menyukseskan Program JKN. Dinas/ Instansi/ Lembaga lainnya agar bersinergi dalam menyelesaikan dan memecahkan permasalahan serta merumuskan rencana strategis terkait pelaksanaan Program JKN . Dukungan dan harapan terhadap sustainabilita sustainabilitas kepesertaan Program JKN di Kabupaten Pesisir Barat diantarnaya 1 Dukungan pembayaran iuran JKN tepat waktu dan pembayaran tunggakan Bagi Peserta PBPU yang yang di daftarkan oleh Pemda untuk bulan Januari S.d Maret selambatnya tanggal 31 Maret 2021. 2. Dukungan Percepatan registrasi perangkat desa dan pembayaran iuran prangkat desa selambatnya april 2021; 3. Dukungan perbaikan data NIK tidak valid bagi PBPU JKN yqng telah disampaikab melalui surat sermi ke Pemda; dan 4. Dukungan penyampaian data tunjangan sertifikat guru, tunjangan kinerja pegawai dan penyedian anggaran di APBD 2021 untuk pembayaran kekurangan atas tunjangan sertifikasi dan tunjangan kinerja PNS Sesuai Perpres 64 tahun 2020. (diskominfopesisirbarat) |
| 11 Inspektur Ketenegalistrikan Ikuti Uji Kompetensi Profesi di PPSDM KEBTKE Posted: 15 Mar 2021 05:55 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Sebanyak sebelas (11) inspektur ketengalistrikan dari sejumlah pemerintah daerah mengikuti uji kompetensi inpassing/penyesuaian di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (PPSDM KEBTKE) Kementerian ESDM. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengembangan karier, profesionlisme serta peningkatan kinerja bagi para Apartur Sipil Negara (ASN). "Demi melaksanakan program reformasi birokrasi, perlu membutuhkan aparatur yang andal, bermoral dan profesional. Makanya, penjaringan pegawai harus lebih selektif dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas pegawai", jelas Kepala PPSDM KEBTKE Laode Sulaeman saat membuka kegiatan tersebut di Jakarta, RAbu (10/3). Menurut Laode, uji kompetensi inpassing merupakan bagian dari upaya lembaga pemerintah membentuk organisasi aparatur yang madani dengan mempertimbangkan kualitas kinerja. "maka tidaklah mengherankan jika program reformasi birokrasi sedang bergulir di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah," sambungnya. Laode melaporkan, pada uji kompetensi kali ini diikuti sebanyak 11 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas ESDM, yang berasal dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, dan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan. Inspektur Ketenagalistrikan sendiri memiliki tugas untuk melakukan inspeksi, pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai aspek ketenagalistrikan, mengembangkan metode dan teknik inspeksi, melaporkan dan menyebarluaskan hasil inspeksi. "Kami harap, tugas ini dapat diemban sebaik-baiknya oleh para inspektur, sehingga dapat memberikan rekomendasi terbaik di bidang ketenagalistrikan," kata Laode. Pelaksana uji kompetisi ini dijalankan langsung oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ESDM bersama Direktorat Jenderal atau Badan pembina jabatan fungsional, serta Sekreatriat Jenderal sebagai pembina kepegawaian. Dalam uji kompetisini ini, peserta yang lolos administrasi akan diuji dari level tenaga terampil hingga tenaga ahli muda. "Untuk pelaksanaan uji kompetensi ini, bertindak sebagai penguji yakni Kepala PPSDM KEBTKE, Kepala Biro SDM KESDM, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya dan Muda pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan serta Widyaiswara PPSDM KEBTKE," jelas Laode. Pada kesemapatan yang sama, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar menyampaikan komitmennya melakukan pembinaan bagi para inspektur ketenegalistrikan serta mengapresiasi Pemerintah Daerah dalam mengirimkan pegawainya ke pusat pelatihan. "Kami dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tetap melakukan pengawasan dan pembinaan karir, juga komunikasi dengan para Inspektur ketenagalistrikan, mendukung profesi PNS sebagai inspektur ketenagalistrikan. Kami juga mengapresiasi terhadap Pemda, terutama Provinsi Sulawesi Selatan yang banyak mengirim peserta untuk uji kali ini," tutup Wanhar. Sebagai informasi, selain layanan pelatihan dan sertifikasi, PPSDM KEBTKE juga memberikan layanan dalam bentuk bimbingan teknis, jasa audit energi dan jasa penunjang lainnya yang terkait dengan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan. Info selengkapnya bisa kunjungi www.ppsdmkebtke.go.id. (KESDM) |
| Tutuka Ariadji Ungkap Pempus dan DPR Fokus Kawal Alih Kelola Blok Rokan Posted: 15 Mar 2021 04:55 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dipastikan akan mengawal secara ketat proses peralihan Blok Rokan dari PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) kepada PT Pertamina (Persero). Pengelolaan salah satu blok minyak terbesar di Indonesia tersebut diharapkan tetap menjaga produksi dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Riau dan Indonesia pada umummya. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji mengungkapkan dukungannya terhadap proses alih kelola yang difasilitasi oleh Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sesuai sesuai dengan aturan yang berlaku. "Saya mengharapkan agar produksi Blok Rokan dapat terjaga, bahkan ditingkatkan. Saat ini telah dilakukan identifikasi potensi-potensi lain di Blok Rokan yang belum dikembangkan PT CPI dan menjadi harapan peningkatan produksi migas di masa depan," sambung Tutuka sebelum melakukan kunjungan ke Lapangan Minas di Balai Serindit, Kota Pekanbaru, Selasa (9/3). Pada kesempatan yang sama, Komisi VII DPR Alex Noerdin yang memimpin Panitia Kerja Migas antara Pemerintah dan DPR menegaskan proses alih kelola berjalan lancar. "Insya Allah pengalihan pengelolaan Blok Rokan akan berjalan lancar dan yang paling penting memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat Riau dan republik ini," ujar Alex. Dengan alih kelola ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan taraf hidup masyarakat. Alex juga meminta agar Pemda Riau dilibatkan dalam Tim Alih Kelola Blok Rokan. Gubernur Riau Syamsuar mengharapkan agar produksi migas dari Blok Rokan dapat dimaksimalkan lantaran pendapatan daerah ini sangat bergantung pada bagi hasil migas. "Kalau misalnya bagi hasil migas seadanya, kami kesulitan. Sementara di sisi lain, pembangunan infrastruktur migas seperti jalan raya yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, belum dapat diselesaikan," tuturnya. Untuk itulah, Pemerintah Daerah Riau sangat mendukung kelancaran alih kelola Blok Rokan ini dan berkomitmen untuk memfasilitasi dan menjaga situasi aman dan kondusif dalam peralihan ke Pertamina. Syamsuar menyatakan, kesiapan BUMD dan perusahaan lokal dalam kerja sama business to business dan selaku vendor atau kontraktor di semua sektor baik operator maupun penunjang. "Kami juga menekankan pada PHR agar melakukan keterbukaan informasi atas kebutuhan tenaga kerja Pertamina," katanya. Ditegaskan pula bahwa Pemda Riau siap membantu memfasilitasi perizinan dalam masa transisi alih kelola ini. Deputi Perencanaan SKK Migas Jaffe Suardin menjelaskan, untuk menahan laju penurunan produksi migas di Blok Rokan, dilakukan investasi pemboran yang sudah dilaksanakan sejak Januari 2021. Komitmen kerja pasti Blok Rokan tahun 2021-2026 sebesar USD500.000.000, terdiri dari program eksplorasi sebesar USD142.300.000 dan program eksploitasi (EOR) sebesar USD357.700.000. Progres alih kelola Blok Rokan saat ini yang terkait migrasi data teknis dan operasional telah mencapai 80%. Sedangkan untuk chemical EOR telah mencapai 50%, di mana CPI dan PHR terus bekerja sama dalam percepatan data transfer, model conversion, me-resolve issue surfactant dan reinstatement SFT-2 facility. Untuk manajemen kontrak, progresnya mencapai 60% di mana 236 dari total 393 kontrak eksisting telah selesai di-mirroring. Pengadaan rig dan material 115 sumur mencapai 100%, sedangkan 77 sumur mencapai 10%. Terkait ketenagakerjaan, telah rampung 70% di mana telah tercapai kesepakatan transfer karyawan antara PT CPI dan PHR. PHR juga akan melanjutkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Program ini diprioritaskan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Riau di bidang pendidikan, ekonomi dan pelestarian lingkungan. Perencanaan program akan melibatkan Pemda. Seperti diketahui, Blok Rokan merupakan blok minyak terbesar di Indonesia dengan luas 6.220 kilometer persegi yang terletak di 5 Kabupaten di Riau, yaitu Bengkalis, Siak, Kampar, Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Blok ini memiliki 96 lapangan, di mana tiga lapangan berpotensi menghasilkan minyak sangat baik yaitu Duri, Minas dan Bekasap. Potensi Lapangan Duri pertama kali ditemukan tahun 1941 dan produksi pertamanya terjadi pada tahun 1951 di bawah pengelolaan Caltex yang kemudian berlanjut dibawah nama PT Chevron Pacific Indonesia hingga tahun 2021. Sementara itu, Head of Agreement (HoA) Transisi Wilayah Kerja Rokan ditandatangani oleh SKK Migas dengan CPI pada 28 September 2020. Perjanjian memungkinkan CPI untuk melakukan kegiatan pengeboran di Blok Rokan sebelum berakhirnya masa kontrak. Penandatanganan HoA ini merupakan milestone dalam rangka mendukung upaya-upaya untuk menjaga kelangsungan produksi migas dalam jangka panjang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif yang menyaksikan penandanganan tersebut secara virtual, menyatakan, penandatanganan HoA ini merupakan langkah maju untuk mengawal produksi Blok Rokan ke depannya. (KESDM) |
| Rida Mulyana Ungkap Pemanfaatan FABA dari Beban Menjadi Berkah Posted: 15 Mar 2021 04:55 PM PDT  JAKARTA,LELEMUKU.COM - Pemerintah Pusat baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam regulasi baru tersebut, sisa pembakaran batubara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berupa abu terbang dan abu dasar atau Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dikategorikan sebagai non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana, menyampaikan dengan ditetapkannya FABA menjadi sisa pembakaran non B3, terdapat paling tidak delapan peluang pemanfaatan FABA seperti yang telah dilakukan di negara lain. "Melihat ini, kita yang tadinya anggap FABA sebagai beban, bisa mentransformasikan sebagai suatu berkah. Berkah untuk dimanfaatkan oleh semua pihak, termasuk nanti pada saatnya mungkin UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)," ujar Rida pada Konferensi Pers bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin (15/3/2021). Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Ridwan Djamaluddin mengatakan, dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah mengubah tata kelola pemanfaatan FABA, dari sebelumnya dilarang menjadi diperbolehkan dengan pengawasan dan pembinaan. "Bukan kita menafikan bahwa ada potensi FABA dari batubara, tapi kita ubah tata kelolanya saja. Kalau sebelumnya dilarang, sekarang diperbolehkan tapi diawasi dengan ketat dan dibina. Jadi boleh dulu, kemudian kita awasi. Kalau kemudian ada masalah, tentunya akan dilakukan upaya-upaya penanggulangannya," jelas Ridwan. Senada dengan Ridwan, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian LHK Rosa Vivien Ratnawati, mengatakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan sisa pembakaran PLTU, berupa FABA akan dilakukan kepada pihak atau industri pengelola FABA. "(FABA) sangat mungkin dimanfaatkan oleh pihak lain, Jika memang mau diberikan kepada masyarakat, masyarakat mau melakukan pemanfaatan, kita akan melihat dari penghasil sisa pembakaran non B3 itu. Dia akan kemudian melakukan pengelolaan lanjutan atau pemanfaatannya dilakukan pihak lain. Tetapi kalau pengelolaan lanjutan limbah itu dilakukan oleh industri juga, maka kita akan melakukan pengawasan terhadap industrinya tersebut," tandas Vivien. Seperti yang diketahui, hasil uji karakteristik beracun TCLP dan LD-50 menunjukkan bahwa FABA yang dihasilkan PLTU memiliki konsentrasi zat pencemar lebih rendah dari yang dipersyaratkan pada PP Nomor 22 Tahun 2021. Selain itu, hasil uji kandungan radionuklida FABA PLTU juga menunjukkan di bawah yang dipersyaratkan. Negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jepang, Rusia, Afrika, negara-negara Eropa, India, China, dan Korea Selatan, telah memanfaatkan FABA menjadi bahan baku pembangunan infrastruktur, industri cat dan semen, bahan baku pertanian, reklamasi lahan bekas tambang, dan keperluan lainnya. (KESDM) |
| Tanpa Kepulauan Tanimbar, Proyek Blok Masela Akan Menjadi Milik Australia Posted: 15 Mar 2021 04:24 PM PDT 
Karena jarak sumber gas alam jika diukur tarik garis lurus dari pulau terluar di Kepulauan Maluku maka jarak terdekat adalah di ujung Pulau Selaru, tepatnya di depan Desa Eliasa, sekitar 59 mil. Jarak ini menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan PI 10% Pada Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi. Hal itu disampaikan Fatlolon bersama perwakilan masyarakat Tanimbar saat mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku pada Senin, 15 Maret 2021. Selain menjadi lokasi terdekat, beberapa pertimbangan rasional lainnya yang diajukan diantaranya Pemerintah Pusat telah menetapkan Desa Lermatan, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) di Pulau Yamdena sebagai lokasi pengembangan fasilitas kilang gas alam cair. |
| Tutuka Ariadji Saksikan Tandatangan Kontrak 60.875 SR Jargas Tahap I Senilai Rp467,8 Miliar Posted: 15 Mar 2021 03:55 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) melakukan penandatanganan kontrak pembangunan jaringan gas (jargas) tahap I tahun 2021 sebesar 60.875 Sambungan Rumah (SR). Penandatanganan kontrak disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji. Nilai kontrak pada penandatanganan kali ini sebesar Rp467.791.556.196 dan merupakan separuh atau 50% dari total SR yang dibangun tahun 2021 yaitu sebanyak 120.776 SR di 21 kabupaten/kota. Menurut Tutuka, pembangunan jargas bertujuan memberikan akses energi kepada masyarakat, memberikan dampak positif kepada masyarakat melalui penghematan pengeluaran biaya bahan bakar gas bumi, membantu ekonomi masyarakat menuju ekonomi masyarakat mandiri dan ramah lingkungan, serta mengurangi beban subsidi BBM atau LPG pada sektor rumah tangga. "Saya telah menyaksikan hasil pembangunan jargas di Kota Lamongan dan terlihat jelas betapa bahagianya seorang ibu menggunakan jargas yang murah dan bersih. Kemudahan dan kenyaman telah diberikan Pemerintah," katanya di Gedung Ibnu Sutowo, Rabu (10/3). Lebih rinci lagi, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Noor Arifin Muhammad menyampaikan, pemerintah telah melelang pembangunan jargas tahun 2021 dalam 10 paket mulai 10 November 2020 (tender pra DIPA), baik tender pembangunan jargas (EPC) maupun seleksi pengawasan pembangunan jargas (PMC). Selanjutnya, penandatanganan kontrak dibagi dalam 3 tahap yaitu 5 paket pada tahap I, 2 paket tahap II dan 3 paket di tahap III. Adapun 5 paket yang telah ditandatangani ini, terdiri dari Paket 1 yang meliputi Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Timur sebanyak 11.526 SR, Paket 12 meliputi Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon sebanyak 8.273 SR dan Paket 15 meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo sebanyak 17.506 SR. Selain itu, Paket 17 meliputi Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan sebanyak 12.753 SR dan Paket 18 yang meliputi Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo sebanyak 10.817 SR. "Untuk penandatanganan kontrak tahap II, saat ini masih proses diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh PPK yaitu untuk Paket 6 meliputi Kabupaten Banyuasin dan Paket 11 yang meliputi Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang," lanjut Noor Arifin. Sedangkan penandatangan tahap III, masih dalam proses penetapan pemenang oleh Pokja Pemilihan KESDM yaitu Paket 8 meliputi Kabupaten Wajo dan Kabupaten Banggai, Paket 14 meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan, serta Paket 16 meliputi Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang. Di akhir sambutannya, Tutuka menekankan pentingnya good governance dalam setiap kegiatan. Para Pejabat pembuat komitmen (PPK) diminta tetap menjaga integritas agar program berjalan lancar, aman dan bermanfaat bagi masyarakat. (KESDM) |
| Suhendar Suryaningrat Laksanakan Santunan dan Olahraga Bersama Anggota Yonif Banau Posted: 15 Mar 2021 03:55 PM PDT  TERNATE,LELEMUKU.COM - Danyonif RK 732/Banau Letkol Inf Suhendar Suryaningrat, S.H., M.Si beserta Ibu Ketua Persit KCK Cabang XXXIII, Ny. Indri Dearti dan seluruh anggota Kipan D Yonif RK 732/Banau melaksanakan kegiatan Jum'at Berkah, Jum'at, (06/03/2021). Kegiatan tersebut meliputi pemberian santunan kepada panti asuhan dan olahraga bersama anggota. Kegiatan pemberian santunan ini dilaksanakan di Panti Asuhan Al-Yatama dan Bahtera Maulana Kota Ternate Tengah yang dilakukan oleh perwakilan beberapa Ibu Persit Kipan D, sedangkan pelaksanaan olahraga bersama anggota dilakukan terpisah di lapangan sepak bola Kipan D, Ternate. Antusiasme anggota membuat rangkaian kegiatan Jum'at Berkah tersebut berjalan dengan lancar. Sebelum berakhir, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian Jam Komandan oleh Danyonif RK 732/Banau kepada anggota. "Setiap anggota harus memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama, karena kita disini ada untuk masyarakat. Selain itu, junjung tinggi toleransi antar anggota baik di dalam dinas maupun di luar dinas, " ujar Danyon. (pendam16) |
| Antonius Gustav Latuheru Ungkap Rencana Vaksinasi Massal Bagi Pedagang Pasar di Ambon Posted: 15 Mar 2021 03:07 PM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM Guna mempercepat terbentuknya Herd Imunnity atau kekebalan kelompok, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, dalam waktu dekat akan melaksanakan vaksinasi massal bagi para pedagang pasar. Kini para pedagang pasar yang yang akan divaksin tersebut, sedang diverifikasi datanya, agar vaksinasi benar – benar tepat sasaran. Sekretaris kota (Sekot) Ambon, A.G Latuheru, usai mengikuti dan memantau vaksinasi massal bagi pelayan publik, Senin (15/3/2021) di Sport Hall – Karang Panjang, menjelaskan, para pedagang adalah sasaran prioritas berikutnya setelah pelayan publik. Kegiatan ini rencannya akan di pusatkan di pasar Mardika, Gudang Arang, Waiheru, dan pasar Transit – passo, sehingga tidak menggagu aktivitas berjualan. "Pedagang pasar di Ambon ada banyak, oleh karena itu kita harus verifikasi data betul, yang akan divaksin adalah mereka yang benar – benar berjualan di pasar, bukan anaknya atau keluarganya yang lain," kata Sekot. Dijelaskan Sekot, kebanyakan pedagang pasar adalah masyarakat awam yang ragu dengan keamanan vaksin covid 19, karena terpengaru isu – isu hoax di media sosial. Namun jika ada pedagang yang divaksin dan tidak merasakan dampak yang mengkhawatirkan, tentunya yang lain akan mengikuti. "Pedagang biasanya akan mencoba (divaksin) dulu, jika tidak bermasalah baru semua pasti mau divaksin. Yang jelas, terus kita suarakan bahwa jangan takut divaksin, vaksin ini aman dan halal," ungkapya. Di tempat yang sama, Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan, Drg. Wendy Pelupessy menjamin ketersediaan vaksin bagi para pedagang pasar yang jumlahnya kurang lebih 2000 orang, baik untuk vaksin pertama dan kedua (boster). Untuk pelaksaannya sendiri masih dikoordinasikan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ambon, yang membawahi semua pasar di kota Ambon. Sementara itu, sejak tanggal 9 hingga hari ini, vaksinasi massal kepada pelayan publik, telah diberikan kepada kurang lebih 3000 guru Paud, TK, dan pendidikan sejenis hingga tingkat SD/MI dan 996 orang dosen. "Saat ini kita laksanakan vaksinasi untuk tokoh agama, dan pimpinan organisasi perangkat daerah yang masuk dalam satgas penanganan covid 19, jika tidak ada perubahan, besok bisa dimulai untuk guru- guru SMP/MTS," tandas kadis. (diskominfoambon) |
| Jeffry Apoly Rahawarin Antar Keberangkatan Agus Rohman Sebagai Pangkogabwilhan III Posted: 15 Mar 2021 02:55 PM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Jeffry Apoly Rahawarin beserta Istri mengantar keberangkatan Mayjen TNI Agus Rohman yang sebelumnya menjabat Pangdam XVI/Pattimura beserta Istri di Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon, Selasa (09/03/2021). Keberangkatan Mayjen TNI Agus Rohman dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Pangkogabwilhan III. Sebelumnya digelar kegiatan Lepas Sambut Pangdam XVI/Pattimura di Makodam, Senin (08/03/2021). Hal ini merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan kepada Mayjen TNI Agus Rohman beserta keluarga atas kepemimpinan dan dedikasi selama menjabat sebagai Pangdam XVI/Pattimura. Turut mengantar pula, para PJU Kodam XVI/Pattimura, Sekretaris Daerah (SEKDA) Provinsi Maluku, Kasrul Selang dan Wakapolda Maluku Brigjen. Pol. Drs. Jan Leonard de Fretes. (Pendam16) |
| Suhendar Suryaningrat ikuti Rabinniscabif 2021 di Ruang Puskodalops Kodam Pattimura Posted: 15 Mar 2021 02:55 PM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - Danyonif RK 732/Banau, Letkol Inf Suhendar Suryaningrat, S.H., M.Si bersama jajaran Dansat Infanteri Kodam XVI/Pattimura mengikuti Rapat Pembina Teknis Kecabangan Infanteri (Rabinniscabif) hari pertama TA 2021 di Ruang Puskodalops Kodam XVI/Pattimura pada Selasa (09/03/2021). Kegiatan Rabinniscabif tersebut dilaksanakan secara virtual dengan tema pada tahun ini yaitu "Membangun Infanteri Yang Profesional dan Adaptif." |
| Hotbonar Sinaga Apresiasi Presentasi Steven Kandouw Saat Pemaparan Kandidat Paritrana Award 2020 Posted: 15 Mar 2021 02:43 PM PDT  Wawancara kandidat Paritrana Award 2020 digelar di Jakarta, Senin (15/3/2021). Hotbonar menilai Wagub Kandouw mampu menjelaskan materi dan menjawab semua pertanyaan juri dengan sangat baik bahkan semua juri merasa puas walapun masih menyisakan waktu. Tim juri Paritrana Award juga mengakui keberhasilan Pemprov Sulut dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Kandouw yang meraih juara 1 dalam penghargaan Paritrana Award 2019. Ia pun melihat kesungguhan Pemprov Sulut dalam memberikan jaminan sosial bagi warganya. Diketahui, tujuan pemberian penghargaan Paritrana Award itu adalah untuk meningkatkan kepedulian dan citra positif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada pemerintah, perusahaan dan masyarakat serta meningkatkan dukungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam meningkatkan cakupan kepesertaan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKm). Adapun salah satu terobosan Pemprov Sulut yang paling menonjol ialah pemberian perlindungan bagi pekerja sosial keagamaan (Program Perkasa). Perkasa melindungi sedikitnya 118 ribu pekerja sosial keagamaan. Ribuan pendeta, imam masjid, pastur, gembala, bhikku, majelis jemaat, kostor, marbot dan lain-lain dengan JKK dan JKm. Selain itu, Pemprov Sulut juga menjamin tenaga medis yang ada di rumah sakit rujukan Covid-19 sebagai peserta Jamsostek dan pemberian perlindungan bagi pegawai non ASN (THL) dan aparat desa non ASN. Sebagai informasi tim juri Paritrana Award 2020 berjumlah 8 orang, Selain Hotbonar Sinaga, 7 juri lainnya yaitu Pps. Deputi Direktur Bidang Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Rommi irawan, Ahli Kebijakan Publik Riant Nugroho, Ahli Pemberdayaan Masyarakat/ Staff khusus Menko PMK Ravik Karsidi, Ahli Jaminan Sosial Chazali Situmorang, perwakilan Apindo Soeprayitno, unsur serikat pekerja
|
| Susi Pudjiastuti Tak Mau Dipasangkan dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Posted: 15 Mar 2021 02:38 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Meski sudah tak menjabat lagi, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti masih memiliki pamor kup baik di tengah masyarakat. salah satu hal yang membuat Susi tetap terjaga eksistensinya ialah kegemarannya bermain media sosial yaitu Twitter. Susi yang terkenal dengan slogan Tenggelamkan ketika masih menjabat sebagai menteri, cukup vokal memberikan kritik-kritiknya terhadap pemerintah di Twitter. Hal ini tidak lepas dari posisi Susi yang independen atau non partai. Tidak hanya vokal terhadap pemerintah, Susi acap kali memberikan respon kepada orang yang selalu me-mention dirinya. Sebelumnya Susi pernah di banjiri ikan cupang kini ia dibanjiri komentar mengenai pemilihan pasangan politik untuk maju ke pemilihan Presiden pada 2024. Hal ini bermula dari unggahan pemilik akun @jetsilver. Akun tersebut mengunggah 2 foto yang juga menampilkan Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah dan Anies Baswedan Gubernur Jakarta. "Jika dipasangkan, Bu Susi pilih dipasangkan dengan pak Ganjar Pranowo atau pak Anies Baswedan,? Wajib dijawab dengan tegas tidak boleh ngambang. Gpl (Gak Pakai Lama) @susipudjiastuti @ganjarpranowo @aniesbaswedan," tulis akun tersebut. Tanpa tedeng aling Susi membalas pertanyaan yang dilontarkan dari akun @jetsilver sehari kemudian. Susi menuliskan melalui akun Twitter pribadinya, @susipudjiastuti, "Mereka berdua sudah punya isteri .. sudah beruban .. cariin yg single dan mudaan dikit kenapa ??? (ditambah emoticon senyum)." Susi dan pemilik akun @jetsilver saling melemparkan komentar setelah Susi memberikan statement dari foto yang diunggah tersebut. "Yah jawabnya ngambang, ibu kayak politisi saja. Kalau ujian politisi Bu Susi langsung auto lulus." Tulis @jetsilver. Susi juga mengatakan, "Baru tahu ya." Jawaban Susi pun dibanjiri komentar oleh pengguna Twitter lainnya, "Inget umur Bu, cari yg bisa membimbing ke jalan surga … Gimana klo sama HRS?" tulis pemilik akun @Warungpojok. "Semua ingin meminang Bu Susi jadi pasangan untuk pilgub DKI. Ibu @susipudjiastuti pilih yang mana @aniesbaswedan atau @ganjarpranowo sama bagus Cuma beda partai saja," tulis pemilik akun @Istanaku3 Kepada Susi Pudjiastuti, Pemilik akun @bisman_pnd menuliskan, "Saya lebih senang Bu susi dipasangkan sama Pak anis. Kalau pak anis neko2 biar ditenggelami Bu susi." Dukungan dari pihak Ganjar pun turut diwakili dari pemilik akun @Emon66624403, ia menuliskan, "Kalau sama pak @ganjarpranowo jadilah negeri ini REPUBLIK NGAPAK.." (Tempo) |
| Joko Widodo Tak Berniat Jadi Presiden Indonesia di Periode ke 3 Posted: 15 Mar 2021 02:35 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan sikap bahwa dia adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, pemerintahannya akan berjalan tegak lurus dengan konstitusi tersebut. "Apalagi yang harus saya sampaikan? Bolak-balik ya sikap saya tidak berubah," ujar Jokowi dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 15 Maret 2021. Jokowi berujar bahwa sama sekali tak memiliki niat untuk menjadi presiden 3 periode. Undang-Undang Dasar 1945, kata dia, telah mengatur masa jabatan presiden selama dua periode yang tentunya harus dipatuhi bersama. "Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak berminat juga menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama," ujar Jokowi. Menurutnya, di tengah pandemi saat ini, semestinya seluruh pihak mencegah adanya kegaduhan baru. Seluruh elemen bangsa, seharusnya bersama-sama bahu membahu membawa Indonesia keluar dari krisis pandemi dan menuju lompatan kemajuan baru. "Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi," kata Jokowi. Wacana jabatan tiga periode presiden muncul salah satunya dari Pendiri Partai Ummat, Amien Rais. Ia menuding ada upaya rezim pemerintahan mendorong sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat menyetujui amandemen satu atau dua pasal dalam UUD 1945. Menurut Amien, perubahan itu akan mencakup perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden. "Kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih tiga kali," ucap mantan Ketua MPR RI ini lewat akun Youtube Amien Rais Official, Sabtu malam, 13 Maret 2021.(Tempo) |
| Retno Marsudi Ungkap Vaksin Covid-19 dari Skema Multilateral Tiba di Indonesia Posted: 15 Mar 2021 02:33 PM PDT  JAKARTA,LELEMUKU.COM - Sebanyak 1.113.600 dosis vaksin siap pakai dari AstraZeneca tiba di pengiriman pertama. Secara keseluruhan, Indonesia akan memperoleh 11.704.800 vaksin melalui skema multilateral COVAX Facility Indonesia kembali menerima pengiriman dosis vaksin Covid-19. Pada Senin, 8 Maret 2021, sebanyak 1,1 juta dosis vaksin yang diperoleh melalui skema kerja sama multilateral tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, sekira pukul 17.45 WIB. "Pada hari ini, Indonesia menerima pengiriman pertama vaksin AstraZeneca sebesar 1.113.600 vaksin jadi (siap pakai) dengan total berat 4,1 ton yang terdiri atas 11.136 karton," ujar Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dalam keterangannya di lokasi. Pengiriman pertama vaksin via skema multilateral atau tahap keenam pengiriman vaksin pemerintah Indonesia tersebut menyertakan vaksin Covid-19 dari perusahaan farmasi AstraZeneca. Vaksin tersebut diperoleh melalui skema kerja sama multilateral pemerintah Indonesia dengan Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), UNICEF, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), dan berbagai pihak internasional lainnya lewat inisiatif Covid-19 Vaccines Global Access (COVAX) Facility. Inisiatif global ini bertujuan untuk mengupayakan kesetaraan akses terhadap vaksin-vaksin Covid-19 untuk seluruh negara. "Tanggal 16 Oktober 2020 di Jenewa, bersama Menteri BUMN, saya menyampaikan surat expression of interest pemerintah Indonesia kepada GAVI-COVAX Facility. Surat tersebut ditandatangani Menteri Luar Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Sejak saat itu proses untuk mendapatkan akses vaksin dari jalur multilateral terus bergulir," tuturnya. Kedatangan 1.113.600 vaksin AstraZeneca kali ini merupakan bagian awal dari gelombang pengiriman pertama dari vaksin yang didatangkan melalui skema multilateral. Dalam gelombang pertama yang dikirimkan secara bertahap tersebut Indonesia nantinya akan memperoleh 11.704.800 vaksin siap pakai dan diupayakan untuk dapat berlanjut pada gelombang-gelombang berikutnya. Keberhasilan Indonesia memperoleh vaksin Covid-19 melalui skema multilateral tersebut membuktikan hasil diplomasi terbaik pemerintah Indonesia untuk mengupayakan ketersediaan vaksin bagi masyarakat Indonesia untuk segera mengentaskan persoalan pandemi. Namun, meski selalu berupaya untuk memastikan kebutuhan vaksin Covid-19 di dalam negeri dapat terpenuhi, Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung prinsip kesetaraan terhadap akses vaksin bagi semua negara. "Dukungan Indonesia mengenai prinsip kesetaraan akses vaksin bagi semua negara juga terus dijalankan. Prinsip ini harus terus disuarakan. Prinsip ini terus kita dukung, antara lain melalui posisi saya sebagai salah satu Co-Chair dari COVAX AMC Engagement Group," tutur Retno. Di tataran internasional, diplomasi kesetaraan terhadap vaksin akan terus diperkuat. Diplomasi juga akan terus diperkokoh untuk membantu upaya pemerintah membangun resiliensi kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Sebelum kedatangan vaksin melalui skema kerja sama multilateral ini, pemerintah Indonesia juga telah mendatangkan 38 juta dosis vaksin yang berasal dari perusahaan Sinovac. Vaksin-vaksin baik yang telah tiba maupun yang akan terus dikirimkan ke Indonesia akan digunakan untuk mendukung program vaksinasi massal secara gratis yang menargetkan 181,5 juta masyarakat. Untuk diketahui, vaksin AstraZeneca telah masuk ke dalam emegency use listing (EUL) atau daftar penggunaan darurat WHO sejak 15 Februari 2021. Terdaftarnya vaksin tersebut di EUL WHO memungkinkan penggunaan darurat dan distribusi global melalui COVAX. EUL WHO itu melibatkan penilaian yang ketat terhadap data uji klinis fase II dan fase III akhir serta data-data lainnya yang substansial untuk memastikan keamanan, kualitas, dan kemanjuran vaksin. Turut hadir dalam kedatangan vaksin Covid-19 melalui skema multilateral tersebut ialah Kepala Perwakilan WHO untuk Indonesia Dr. N. Paranietharan dan Kepala Perwakilan UNICEF untuk Indonesia Debora Comini. (HumasKemensetneg) |
| Jokowi Ungkapkan 3 Visi Besar Kemajuan Inovasi dan Teknologi Nasional Posted: 15 Mar 2021 02:30 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, tanpa penguasaan dan pemanfaatan teknologi secara bijak, kekayaan tersebut tidak akan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat di masa revolusi industri keempat saat ini. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai salah satu lembaga yang melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) berfungsi untuk menumbuhkembangkan teknologi maupun pendayagunaan teknologi serta bertanggung jawab menghasilkan inovasi harus melakukan sejumlah hal penting untuk dapat menghasilkan kemajuan dan pemanfaatan teknologi tepat guna yang dibutuhkan di masa mendatang. "Ada beberapa hal penting yang harus dilakukan BPPT agar bisa menjadi otak pemulihan ekonomi secara extraordinary," ujar Presiden saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi BPPT Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Maret 2021. Sebagai langkah pertama, Presiden menekankan bahwa BPPT saat ini harus aktif berburu inovasi dan teknologi untuk dikembangkan lebih lanjut dan diterapkan. Hal tersebut berangkat dari keyakinan Presiden bahwa ribuan peneliti baik di pemerintahan maupun swasta, serta para inovator lainnya di tengah masyarakat, memiliki banyak temuan yang apabila dikembangkan lebih lanjut akan dapat diterapkan bahkan memasuki tahap komersialisasi. Selama pandemi ini, Kepala Negara melihat adanya akselerasi inovasi tersebut, khususnya di bidang kesehatan seperti ventilator yang amat berguna dalam perawatan pasien Covid-19. Ada juga GeNose yang merupakan alat uji penapisan tahap awal dari Covid-19 yang kini mulai digunakan di lokasi-lokasi padat interaksi. "Teknologi untuk penapisan penderita Covid seperti GeNose yang sangat murah, mudah, dan cepat. Ini sudah mulai dipasang di semua stasiun kita dan beberapa lokasi penting yang padat dan banyak interaksi," ucapnya. Kedua, Presiden menyebut bahwa BPPT harus mampu memiliki jejaring luas dan menjadi lembaga akuisisi teknologi maju dari manapun. Perlu diakui bahwa banyak teknologi yang dibutuhkan Indonesia saat ini belum mampu diproduksi di dalam negeri sehingga membutuhkan strategi yang tepat untuk tidak hanya membeli dan menggunakannya, tapi juga dapat mengakuisisi teknologi maju dari luar yang dapat diimplementasikan secara cepat. "Kita harus memulai untuk tidak sekadar membeli turnkey teknologi. Ini penting sekali, sering kita hanya terima kunci, terima jadi. Akhirnya berpuluh tahun kita tidak bisa membuat teknologi itu," kata Presiden. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 tahun 2020 tentang Pengadaan Teknologi Industri Melalui Proyek Putar Kunci yang mewajibkan penyedia teknologi industri melakukan alih teknologi kepada pengusul proyek yang dalam hal ini kementerian atau lembaga pelaksana. "Perintah ini bukan hanya untuk BPPT, tetapi kepada seluruh jajaran kabinet," ujarnya. Adapun yang ketiga, BPPT juga harus turut ambil bagian dalam pengembangan kecerdasan buatan dan menjadi pusat kecerdasan teknologi Indonesia. Di era informasi saat ini, penguasaan terhadap teknologi kecerdasan buatan menjadi hal yang amat krusial untuk memenangkan persaingan. "Saya berharap agar BPPT bisa menjadi lembaga yang extraordinary, terus menemukan cara-cara baru, cara-cara inovatif dan kreatif, serta menghasilkan karya nyata yang kontributif untuk kemajuan bangsa," tandasnya. Hadir dalam acara Rakernas tersebut di antaranya Menteri Riset dan Teknologi / Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala BPPT Hammam Riza, dan ribuan peserta Rakernas yang mengikuti jalannya acara secara virtual. (HumasKemensetneg) |
| Poling Tempo Tunjukkan Manuver Moeldoko Dianggap Mendapat Restu Istana Posted: 15 Mar 2021 02:22 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Sebanyak 77,54 persen masyarakat, berdasarkan poling Tempo, menilai manuver Moeldoko yang menggoyang posisi Agus Harimurti Yudhoyono melalui kongres luar biasa Partai Demokrat dan diangkat sebagai ketua umum telah mendapat restu Istana. Hasil itu muncul dari poling yang dilakukan Tempo sepanjang sepekan terakhir. Poling yang dilakukan Tempo sejak Senin, 8 Maret 2021, itu cukup menarik minat masyarakat dan diikuti oleh 1.754 orang. Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut telah memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait polemik Partai Demokrat. Didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jokowi memanggil dua anak buahnya pada Senin pekan lalu, 8 Maret 2021. Dalam pertemuan itu Mahfud sempat bertanya kepada Presiden Jokowi apakah Moeldoko melaporkan KLB di Deli Serdang. Sehari sebelum KLB digelar atau pada Kamis, 4 Maret lalu, Kepala Staf Presiden itu diketahui mendampingi Jokowi dalam kunjungan kerja ke Banten. Menurut Mahfud, Presiden menyatakan tak mendapat pemberitahuan apa pun, termasuk dari Moeldoko. Di akhir pertemuan, Jokowi memerintahkan para menterinya menangani masalah Demokrat sesuai aturan yang berlaku. "Presiden menegaskan agar kami tak memihak kubu mana pun," kata Mahfud kepada Majalah Tempo pada Jumat, 12 Maret lalu. Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 hasil KLB Deli Serdang, Sumatera Utara, yang digelar Jumat, 5 Maret lalu. Adapun pengurus Demokrat di bawah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono menuduh KLB itu ilegal. Pertanyaan yang diajukan saat poling adalah, "Apakah menurut Anda manuver Moeldoko tersebut mendapat restu istana?" Hasilnya, sebanyak 1.360 dari 1.754 pengikut poling atau sekitar 77,54 persen menganggap manuver Moeldoko tersebut mendapat restu Istana. Sementara itu hanya persentase kecil yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut, yaitu sebesar 15,51 persen atau 272 orang. Adapun mereka yang memilih menjawab tidak tahu sebesar 6,95 persen atau 122 orang Klik untuk hasil lengkap poling tempo.co. Poling Tempo sendiri dilakukan di media tempo.co. Poling ini dilakukan setiap pekannya dengan beragam tema. (tempo) |
| Haris Azhar Beri Saran ke AHY soal Politik Jaman Baru untuk Hadapi Moeldoko Posted: 15 Mar 2021 02:20 PM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Direktur Eksekutif Kantor Hukum Lokataru, Haris Azhar bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Jumat pekan lalu, 12 Maret 2021. Haris menyambangi kantor DPP di Wisma Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat bersama akademisi Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun. Haris mengatakan AHY menceritakan situasi Partai selepas Kongres Luar Biasa atau KLB Deli Serdang, Sumatera Utara. "Dia menyampaikan situasi partainya hari ini, soal dengan Moeldoko," kata Haris kepada Tempo, Sabtu, 13 Maret 2021. Kepada AHY, Haris menyampaikan bahwa persoalan partainya bukan pertarungan antara mayor--pangkat AHY sebelum keluar dari militer--melawan jenderal, pangkat Moeldoko sebelum pensiun dari TNI. Menurut dia, Agus perlu merespons dengan menunjukkan bahwa persoalan ini tentang perbedaan generasi dalam politik. "Bahwa ada yang mau melihat ini sebagai politik TNI silakan, tapi menurut saya sekarang di luar banyak anak muda bangsa ini. Ini soal new age, soal generasi baru dalam politik, dan Anda harus menunjukkan itu," kata Haris bercerita. AHY, kata Haris, mengatakan akan bertempur habis-habisan dengan cara sebaik-baiknya. Dia pun berujar tak ada persoalan terkait itu. "Tapi tunjukin juga ini ada substansi demokrasi yang harus diselamatkan," kata Haris. Selain bicara tentang kondisi Demokrat, kata Haris, mereka memang membicarakan ihwal situasi demokrasi dalam pertemuan tersebut. Haris mengatakan dirinya berkepentingan ada oposisi pada hari ini dan Partai Demokrat perlu memperjelas posisinya di dalam pemerintahan. Ia berharap ada komunitas politik yang berkorespondensi dengan kelompok masyarakat sipil untuk bersuara tentang demokrasi dan hak-hak asasi yang kerap dia suarakan. Sedangkan di sisi lain, kini sudah semakin banyak masyarakat yang kian kritis terhadap pemerintah. "Pada titik ini saya bilang, enggak ada komunitas politik yang punya waktu, concern, tenaga lebih (untuk itu). Saya bilang, saya berharap Anda ke sana," kata Haris. Haris mengatakan dirinya dan Ubedilah awalnya diundang untuk berbicara dalam forum diskusi publik. Namun, format pertemuan itu diubah menjadi diskusi terbatas bersama AHY dan sejumlah pengurus Demokrat. Hadir dalam pertemuan itu di antaranya politikus Demokrat Rachland Nashidik dan Jansen Sitindaon. Menurut Haris, diskusi itu berlangsung cair selama lebih dari satu jam. AHY, kata dia, mencatat setiap masukan yang dia dan Ubedilah sampaikan. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan Haris Azhar dan Ubedilah Badrun menyampaikan banyak masukan dan dukungan kepada Partai Demokrat. Ia membenarkan Haris menyampaikan bahwa polemik melawan Moeldoko ini bukan soal adu pangkat TNI, tetapi soal generasi. "Bang Haris menyampaikan Ketum (AHY) harus menunjukkan politik new age, politik gaya baru, gaya anak muda," kata Herzaky ketika dihubungi, Ahad, 14 Maret 2021. (Tempo) |
| Olly Dondokambey Resmikan Rumah Sakit Lapangan Darurat Covid-19 di Sulut Posted: 15 Mar 2021 02:17 PM PDT  MANADO, LELEMUKU.COM - Guna Percepatan Penanganan Penyebaran Covid-19, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey didampingi oleh Sekretaris Provinsi Edwin Silangen meresmikan Rumah Sakit Lapangan Darurat (RSLD) Covid-19 Provinsi Sulawesi Utara dirangkaikan dengan peresmian operasionalisasi Rumah Sakit Lapangan Darurat Covid -19 Bapelkes Manado. Dalam sambutannya Gubernur antara lain mengatakan, "Kita berharap tentunya Rumah Sakit Darurat Covid ini tidak akan digunakan tetapi ini sebagai langkah antisipasi kita. Kalau Pandemi Covid-19 sudah usai, maka kita akan tingkatkan Rumah Sakit ini menjadi Rumah Sakit Khusus Penanggulangan Infeksi." Hadir dalam acara ini, FORKOPIMDA, Ketua DPRD Andi Silangen, Asisten I Edison Humiang, Asisten II Praseno Hadi, dan para Pejabat Eselon II dilingkup Pemprov. Sulut. (diskominfosulut) |
| Klemen Tinal Minta Agenda Sertijab Doren Wakerkwa ke Dance Yulian Flassy Tak Masuk Ranah Politik Posted: 15 Mar 2021 02:09 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengajak semua pihak agar tak membawa persoalan serah terima jabatan (sertijab) Sekda Papua ke ranah politik. Sebab menurutnya, agenda tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan pada internal pemerintahan di seluruh republik ini. Hal demikian disampaikan Wagub Klemen saat memberikan sambutan pada acara sertijab Sekda Papua dari Penjabat Sekda, Doren Wakerkwa kepada Sekda Defenitif, Dance Yulian Flassy, di Gedung Negara Dok V Atas, Jayapura, Senin (15/3). Wagub juga pada meminta semua pihak tak terkecuali aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi, untuk mendukung penuh kepemimpinan Sekda definitif Dance Flassy, guna mewujudkan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur. Terakhir ia meminta Sekda Dance untuk segera membangun komunikasi dengan Forkompimda Papua serta semua pihak di Provinsi Papua, dalam rangka penyelesaian persoalan 14 kursi anggota DPRP dari jalur Otsus yang belum dilantik. "Termasuk masalah anggaran karena memang Sekda adalah Ketua Tim Anggaran sehingga bisa melihat apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat," pungkasnya. Asisten Bidang Pemerintahan Papua Doren Wakerkwa yang baru saja melepas jabatan sebagai Penjabat Sekda Papua mengajak semua ASN untuk membantu pejabat baru guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Sementara Sekda Dance Yulian Flassy memastikan siap menjalankan semua instruksi Gubernur Papua untuk bekerja sesuai koridor, termasuk berkordinnasi dengan semua pihak di Bumi Cenderawasih. Dalam waktu dekat ia pastikan bakal melakukan evalusi terhadap seluruh SKPD, guna melihat sejauh mana pencapaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur di masing-masing intansinya. "Saya akan melakukan rapat-rapat dengan SKPD seusai sertijab ini serta stakeholder lainnya, supaya bisa memantapkan langkah pembangunan di Papua dan mensukseskan visi dan misi gubernur serta wakil gubernur," ujarnya. (diskominfopapua) |
| You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Social Plugin