Type Here to Get Search Results !

25 Anak Asrama Jadi Korban Pelecehan Seksual dan Kekerasan di Kabupaten Mimika

25 Anak Asrama Jadi Korban Pelecehan Seksual dan Kekerasan di Kabupaten Mimika

25 Anak Asrama Jadi Korban Pelecehan Seksual dan Kekerasan di Kabupaten Mimika

Posted: 12 Mar 2021 06:34 PM PST

25 Anak Asrama Jadi Korban Pelecehan Seksual dan Kekerasan di Kabupaten Mimika

MIMIKA, LELEMUKU.COM - Satuan Reskrim Polres Mimika tangani kasus 25 anak asrama Sekolah Taruna Papua yang menjadi korban pelecehan seksual yang disertai dengan tindakan kekerasan oleh oknum pembina di sekolah tersebut. Jumat (12/03/21).

Kasat Reskrim Polres Mimika AKP Hermanto menjelaskan kronologis singkat kejadian tindakan tak terhormat yang di lakukan oleh pelaku DFL (30).

"Awalnya pelaku membangunkan korban di kamar asrama lalu memaksa untuk ikut ke kamar mandi. Sampai didalam kamar mandi pelaku menyuruh korban membuka seluruh pakaian lalu dan memaksa untuk menghisap kemaluan pelaku hingga akhirnya pelaku mengeluarkan cairan dari alat vitalnya," ucap kasat reskrim

Data sementara yang diperoleh penyidik terdapat 13 anak yang mendapat perlakukan pelecehan seksual, sementara 12 anak lainnya mendapat tindakan kekerasan.

"Korban kekerasannya ada 12 orang, kemudian korban pelecehan yang ada 13 orang," kata AKP Hermanto.

Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Mimika dan telah diambil keterangannya. Di mana, keterangan sementara yang diperoleh penyidik bahwa pelaku telah mengakui perbuatannya. (Humaspolresmimika)

Satgas TNI di Perbatasan RI-PNG Resmi Diserahterima

Posted: 12 Mar 2021 05:59 PM PST

Satgas TNI di Perbatasan RI-PNG Resmi Diserahterima

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Komandan Korem (Danrem) 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan memimpin acara serah terima Satgas Pamtas RI-PNG Kolakops Korem 172/PWY dari Satgas Yonif Mekanis Raider 413/BRM kepada Yonif 131/BRS, Yonif Raider 100/PS kepada Yonif Mekanis 512/QY dan Yonif 312/KH kepada Yonif 403/WP, bertempat di Aula Piter Siing Makorem 172/PWY, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Jumat (12/3/2021). 

Saat ditemui, Danrem selaku Komandan Komando Pelaksana Operasi (Dankolakops) menyampaikan bahwa serah terima Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-PNG dari tiga batalyon satgas lama kepada ketiga satgas yang baru telah dilaksanakan secara resmi dengan ditandai penandatanganan memorandum. 

Satgas TNI di Perbatasan RI-PNG Resmi Diserahterima

Pihaknya menyebutkan, pola operasi yang akan digunakan oleh Satgas Pamtas RI-PNG Kolakops Korem 172/PWY saat ini lebih berorientasi kepada upaya untuk menciptakan stabilitas keamanan di daerah perbatasan dengan mengedepankan sinergitas antara Satgas Pamtas, Masyarakat setempat dan semua instansi terkait. 

"Kita akan merubah pendekatan tempur menjadi pendekatan humanis sesuai moto yang dikembangkan oleh Korem 172/PWY yaitu Kenali, Dekati dan Layani", katanya. 

Lebih dalam pihaknya menjelaskan, pendekatan tersebut dilaksanakan dengan mengembangkan pola operasi yang diharapkan dapat memberikan langkah maju bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan RI-PNG. 

Satgas TNI di Perbatasan RI-PNG Resmi Diserahterima

Hal tersebut telah dilakukan oleh satgas sebelumnya dan sudah berhasil membawa mereka sampai hari ini bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Operasi yang dilakukan mendapat dukungan masyarakat, dan dapat dihindari terjadinya pertumpahan darah. 

"Keberhasilan ini juga ditandai dengan pemberian penghargaan dari Gereja Kristen Injili (GKI) di tanah Papua ini kepada satgas yang sedang bertugas dan ini baru pertama kali dilakukan. Artinya operasi ini diterima oleh rakyat Papua dan operasi semacam ini yang kita kembangkan", tegas Izak. (Penrem172)

Peduli Kebersihan Lingkungan, Pos Napan Bawah Satgas RI-RDTL Yonarmen 6 Adakan Jumat Bersih

Posted: 12 Mar 2021 05:58 PM PST

Peduli Kebersihan Lingkungan, Pos Napan Bawah Satgas RI-RDTL Yonarmen 6 Adakan Jumat Bersih

TIMOR TIMUR UTARA, LELEMUKU.COM - Sinegritas TNI dan Masyarakat kembali diperlihatkan dalam karya bhakti Jumat bersih membersihkan Desa di Dusun Niffu Kopu dan Oelmasi, Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi NTT. Jumat (12/03/2021).

Dalam kegiatan tersebut anggota Pos Napan Bawah mengajak masyarakat Desa Napan untuk bersama-sama melaksanakan pembersihan jalan dengan membabat rumput-rumput disekitar jalan yang sudah mulai tumbuh tinggi menutupi jalan, dimana jalan tersebut merupakan jalan penghubung Dusun Niffu Kopu dan Dusun Oelmasi, sejauh kurang lebih 1 Km jalanan dibersihkan oleh anggota Pos Napan Bawah bersama masyarakat, hadir pula kepala desa Napan a.n. Bapak Marselius Siki (43) turut membantu kegiatan jumat bersih tersebut.

"Kegiatan ini telah disepakati oleh kepala desa dan anggota satgas RI-RDTL Pos Napan Bawah untuk dilaksanakan rutin setiap minggunya agar terciptanya kebersihan di Desa Napan ini" tutur Letda Arm Erzan Fathurahman selaku Komandan Pos Napan Bawah.

Peduli Kebersihan Lingkungan, Pos Napan Bawah Satgas RI-RDTL Yonarmen 6 Adakan Jumat Bersih

Sementara itu, Marselius Siki selaku kepala desa setempat mengucapkan banyak terimakasih kepada anggota Satgas RI-RDTL Yonarmed 6 Pos Napan Bawah yang telah membantu dan peduli terhadap desa kami, yang sudah mau mengajak masyarakat untuk membersihkan jalan di Desa ini. Berkat adanya kegiatan jumat bersih ini masyarakat menjadi sadar akan kebersihan lingkungan disekitarnya" Ujar Bapak Marselius Siki.(PensatgasArm6)

TNI Musnahkan Berbagai Barang Bukti Sitaan Satgas Perbatasan di Makorem Abepura

Posted: 12 Mar 2021 05:58 PM PST

TNI Musnahkan Berbagai Barang Bukti Sitaan Satgas Perbatasan di Makorem Abepura

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komandan Korem (Danrem) 172/PWY selaku Dankolakops memusnahkan berbagai barang bukti (BB) yang disita saat sweeping dan patroli rutin yang dilaksanakan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (satgas pamtas) negara RI – PNG. 

Danrem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan mengatakan, pemusnahan barang bukti ini adalah sebagai bukti kepada masyarakat dan seluruh prajurit bahwa barang bukti yang selama ini disimpan di Kolakopsrem tidak disalahgunakan. 

"Barang bukti yang dimusnahkan yaitu sebanyak 2 Kg ganja kering, 36 pohon ganja, 141,3 Kg kulit masohi, dan sebanyak 281 botol miras," ujar Danrem saat pemusnahan  di Makorem, Jumat (12/3/2021).

TNI Musnahkan Berbagai Barang Bukti Sitaan Satgas Perbatasan di Makorem Abepura

Lebih lanjut dikatakannya, saat ini peredaran narkoba terutama ganja sudah sangat meresahkan masyarakat di wilayah perbatasan negara. Karena narkoba telah merusak generasi muda maka seluruh komponen dan masyarakat harus bahu membahu memerangi penyakit masyarakat ini.

Danrem, Izak Pangemanan juga memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit Satgas Pamtas dari Yonif 413/Bremoro, Yonif  100/Prajurit Setia dan Yonif 312/Kala Hitam yang telah bertugas dengan sangat baik.

 "Saya juga memberi apresiasi atas sinergitas yang baik antara  TNI, POLRI, BNN, Bea  Cukai, Balai Karantina dalam rangka memerangi penyakit masyarakat," ujar Danrem.

TNI Musnahkan Berbagai Barang Bukti Sitaan Satgas Perbatasan di Makorem Abepura

Danrem pun menaruh harapan agar Satgas Pamtas yang baru saja datang dapat meningkatkan pengawasan di wilayah yang rawan digunakan untuk kegiatan ilegal.

"Dengan sinergitas dan kerjasama dari masyarakat, aktifitas ilegal dapat diberantas. Saya yakin dan percaya Papua khususnya wilayah perbatasan akan aman dan bebas dari barang-barang perusak itu," ujar Danrem.(Penrem172) 

Memahami SBY dan Moeldoko di Konflik Demokrat

Posted: 12 Mar 2021 03:20 PM PST

Memahami SBY dan Moeldoko di Konflik Demokrat.lelemuku.com.jpg

Pro dan kontra seputar konflik Partai Demokrat sudah pasti ada. Itu hal biasa. Suka atau tidak suka, Kongres Luar Biasa (KLB) yang menetapkan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat beberapa waktu lalu telah menjadi fakta. Konflik internal pun semakin terbuka.

Fakta politik tersebut menandai, konflik di tubuh partai berlambang bintang Mercy itu kini memasuki babak baru. Publik akan disuguhi tontonan drama berkepanjangan. Entah sampai kapan konflik tersebut akan menemukan penyelesaian.

Saya katakan babak baru, karena mulai saat ini resmi ada dualisme kepengurusan yang saling berhadapan. Kepemimpinan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hasil Kongres Jakarta, setahun yang lalu, versus Ketum Moeldoko hasil KLB Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kedua pimpinan itu sudah pasti akan saling berebut legitimasi dari basis internal, kemudian diuji legalitasnya untuk memperoleh keabsahan secara formal. Kemenkumham pun dapat dipastikan akan memberikan pengesahan final setelah tuntasnya proses hukum di pengadilan. Di sinilah saya katakan bahwa konflik itu akan berkepanjangan.

Kita hanya bisa membaca berbagai kemungkinan, sejauh yang kita ketahui di permukaan. Soal opsi penyelesaian, tentu hanya mereka yang terlibat konflik itu yang secara tepat bisa merumuskan.

Konflik Internal

Menurut saya, konflik yang terjadi itu bukan sesuatu yang luar biasa. Itu konflik internal biasa, karena perbedaan kepentingan. Konflik kepentingan semacam itu sangatlah lazim, apalagi di tubuh partai politik.

Hanya saja, konflik internal partai politik selama ini ada yang tertutup, bersifat laten, dan ini biasanya lebih besar. Ada pula yang terbuka, manifes, dibuktikan nyata secara konfrontatif antar pihak yang berkonflik.

Dari sudut pandang itu, sampai saat ini sebenarnya tak ada satupun partai politik yang lepas dari konflik internal. Secara historis, kita bisa melihat bagaimana konflik partai-partai sejak akhir Orde Baru, misalnya.

Konflik yang dialami Partai Demokrasi Indonesia (PDI), contohnya. Bahkan sangat keras karena nyata-nyata Megawati Soekarnoputri saat itu tidak disukai bahkan mungkin dianggap musuh negara.

Sungguhpun demikian, tetap saja, itu merupakan konflik kepentingan internal berkaitan dengan perebutan pucuk pimpinan partai. Saat itu, kita semua tahu, Soerjadi memang "diperalat" untuk menghadang Megawati. Secara politik, kubu Soerjadi lebih diuntungkan karena mendapatkan proteksi kekuasaan. Pemerintah juga mengesahkannya.

Namun dengan keteguhan, kesabaran, dan konsistensinya, kubu Megawati kemudian melahirkan PDI Perjuangan pada awal 1999, yang justru menjadi kejayaannya saat ini.

Dibanding PDI Perjuangan, apa yang dialami Partai Demokrat sebenarnya belum seberapa. Partai yang "dikuasai" dinasti Yudhoyono itu bahkan nyaris belum pernah berkonflik secara terbuka. Selama ini, hampir semua persoalan bisa dituntaskan penyelesaiannya. Semua di bawah kendali dan dalam genggaman Presiden ke-6 itu.

Demikian pula konflik yang dialami PKB, PPP, Partai Golkar (PG), juga yang lainnya. PKB mungkin menjadi salah satu, atau bahkan satu-satunya, partai era reformasi yang paling sering berkonflik, hingga muncul istilah "Partai Konflik Berkepanjangan".

Setidaknya, tiga kali partai para kiai itu mengalami konflik sangat serius. Pada 2001 dengan adanya pemecatan Ketum Matori Abdul Djalil, 2005 karena pemecatan Ketum Dr. Alwi Shihab, dan konflik karena Ketum Muhaimin Iskandar dipaksa mundur pada 2008. Dapat dipastikan, semua itu konflik internal karena kepentingan yang berkaitan dengan posisi kepemimpinan.

Konflik bertubi-tubi yang dialami PKB secara terbuka sampai di tingkat pengadilan, justru telah membuat partai ini mempunyai kedewasaan yang lebih. Mungkin, sampai kini pun konflik internal masih tetap ada, tapi semua itu bisa dikelola dengan baik.

PPP dan Golkar juga sama. Pada kasus PPP, konflik terjadi karena pemecatan Ketum Suryadharma Ali oleh Sekjen Romahurmuziy, tak lama setelah Ketum yang juga Menag saat itu ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK, pada pertengahan 2014. Muncul dualisme juga pasca itu, antara kubu Romy dan Djan Faridz.

Yang dialami Golkar juga tak beda. Meskipun selama tiga dekade sangat diuntungkan, karena menjadi mesin politik Orde Baru, namun konflik terbuka di era reformasi tak terelakkan juga. Puncaknya, muncul dualisme kepemimpinan pada akhir 2014, yaitu Ketum Aburizal Bakrie dan Ketum Agung Laksono, hingga berujung pada proses pengadilan.

Karena kepiawaian mantan Ketum Jusuf Kalla akhirnya para pihak yang bertikai itu bisa didamaikan. Kedua kubu sepakat menyelenggarakan Munaslub bersama pada pertengahan 2017 di Bali dan memilih Setya Novanto sebagai ketua umum yang baru.

Dapat dipastikan, hampir semua partai sebenarnya memendam konflik. Baik PAN, NasDem, PKS, Hanura, PBB, bahkan partai gurem yang tak punya peran politik menonjol sekalipun, tak pernah absen dari konflik.

Ada Hikmah

Secara sosiologis, dalam relasi politik, konflik dan konsensus adalah dua keping mata uang yang sama. Maurice Duverger (1967), ilmuwan politik yang juga politisi garis kiri dari Perancis itu, menyebutkan lebih ekstrem lagi. Menurutnya, politik mempunyai dua aspek penting yakni antagonis dan integrasi.

"Ketika konsensus tak bisa diintegrasikan dengan baik, maka akan pasti melahirkan konflik, bahkan yang antagonistik." Demikian rumus sederhananya.

Itulah yang terjadi di internal Partai Demokrat saat ini. Perbedaan kepentinganlah yang sebenarnya menjadi pemicu utama. Ini lebih pada soal tata kelola partai. Ada akumulasi kekecewaan para kader karena pemecatan.

Bahwa barisan sakit hati itu kemudian membuat perhitungan tersendiri, serta melakukan deal-deal khusus dengan pihak eksternal, itu konsekuensi. Ada kausalitas. Mereka mempunyai hak untuk menyusun kekuatan. Ini sebenarnya merupakan langkah demokratis juga.

Mereka menjatuhkan pilihan ke Moeldoko, bagi saya, dengan pertimbangan realistis saja. Bahwa untuk melawan SBY memang perlu orang kuat, yang cukup tahu rahasia terdalamnya. Moeldoko adalah figur yang tepat. Sebagai mantan Panglima TNI, dia jelas bintang empat. Maka, lebih pas jika konflik yang terjadi saat ini sebenarnya perang bintang: SBY versus Moeldoko.

Jika posisinya sebagai Kepala KSP dipersoalkan, saya juga sependapat. Sebagai pejabat publik, memang harus tegas, sebaiknya tidak mencampur-adukkan kepentingan negara dan urusan politik kepartaian.

Namun, menilai terlalu jauh soal keterlibatan Istana apalagi menganggap ada upaya untuk membonsai Partai Demokrat karena sikap oposisinya selama ini, menurut saya, juga kurang beralasan. Peran oposisi dengan kekuatan tujuh persen di parlemen belumlah cukup membahayakan. Tekad untuk berkoalisi dengan rakyat yang digaungkan selama ini juga masih sebatas slogan belaka.

Yang jelas, sekarang nasi sudah menjadi bubur. Ada kekecewaan, penyesalan, duka dan luka. Ini jelas dialami kubu SBY. Perasaan dan sikap sebaliknya mungkin terjadi di kubu Moeldoko.

Sikap menang-menangan jelas tak akan menyelesaikan persoalan. Mau tak mau, baik SBY maupun Moeldoko, harus menunjukkan sikap kenegarawanan. Mengambil hikmah dari itu semua. Ini bukan soal suka atau tidak suka.

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah lebih mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (Qs.2:216).

 

IDHAM CHOLID
Ketua Umum Jayanusa; Pembina Gerakan Towel Indonesia

Prostitusi dan PSK di Hari Perempuan Sedunia

Posted: 12 Mar 2021 03:08 PM PST

Prostitusi dan PSK di Hari Perempuan Sedunia.lelemuku.com.jpg

Seorang pekerja seks komersial (PSK) berusia 21 tahun berinisial TL terjaring razia di Tasikmalaya, Jawa Barat pada dini hari 1 Maret lalu. Tentu TL bukan satu-satunya, bukan pula PSK pertama, yang ketiban sial lantaran tertangkap petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Tapi, jauh lebih sialnya, perempuan seperti TL kerap kali menjadi korban dengan hukuman berkali-kali.

Satu yang bikin saya tersentak dan amat sedih, adalah karena saat ditangkap di depan sebuah hotel di Tasikmalaya, TL sedang hamil tujuh bulan. Dia juga punya dua anak lain yang berusia empat dan 2 tahun. TL mengaku, ibunya tahu ia bekerja sebagai PSK. "Suami kabur entah ke mana. Gimana lagi saya soalnya kepala keluarga. Saya enggak bisa kerja apa-apa lagi selain begini," kata TL di ruang interogasi Pol PP Kota Tasikmalaya.

TL mengaku setiap malam selama pandemi ini hanya mendapatkan Rp 100.000 sampai Rp 150.000. Ia mengaku sedang sepi pelanggan karena masa pandemi. Tak banyak pria yang lalu-lalang di wilayah perkotaan karena aturan ketat pencegahan Covid-19. Ia mengaku segera pulang setelah mendapatkan uang dari satu atau dua pelanggan, dan membawa sejumlah uang.

Uang tersebut akan digunakan untuk makan dan jajan anak-anaknya. "Saya enggak berpikir besar atau kecilnya dapat uang. Setelah saya dapat uang untuk bekal anak-anak meski satu kali melayani, saya langsung pulang. Yang penting saya ada buat jajan dan makan anak-anak," kata TL yang baru menjalani profesi ini sejak enam bulan silam setelah perceraiannya. "Saya enggak mikir apa-apa lagi, bagaimana caranya anak-anak saya bisa makan besok," tambahnya.

Kita tak jarang dijejali berita semacam ini, sehingga TL tentu hanya satu dari begitu banyak perempuan di Tasikmalaya, di Jawa Barat, di Pulau Jawa, di Indonesia, bahkan di dunia, yang menjadi PSK. Perputaran uang dari bisnis ini juga tentu tak kecil. TL 'hanya' mendapat uang dengan kisaran Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu, dan bekerja tanpa muncikari, alias mandiri.

Kalau seumpama ada 100 PSK seperti TL di seluruh Tasikmalaya yang luasnya sekitar 183 kilometer persegi itu, artinya ada setidaknya satu PSK di setiap dua kilometer persegi wilayah itu. Jika dalam semalam 100 PSK itu bekerja dan membawa pulang uang sekitar Rp 150 ribu saja, dalam semalam akan ada perputaran uang Rp 15 juta dari bisnis ini di Tasikmalaya. Anda kalikan angka itu dengan 30 hari, maka akan keluar angka Rp 450 juta. Itu baru pengandaian dan perhitungan minimalis di Tasikmalaya.

Karena di Jawa Barat ada 18 kabupaten dan sembilan kota, coba Anda kalikan angka Rp 15 juta tadi dengan 27. Akan keluar angka sekitar Rp 405 juta. Lantas, bagaimana kalau kita kalikan dengan 34 provinsi di seluruh Indonesia? Hasilnya tak kecil, saudara-saudara: Rp 13,7 miliar!

Ini baru fenomena prostitusi kalangan menengah ke bawah. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kita dihebohkan dengan terkuaknya praktik prostitusi yang melibatkan sejumlah perempuan dan para konsumen jasa layanan seksual kelas atas. Ada yang melibatkan beberapa artis dan perempuan selain artis, yang diamankan bersama sejumlah tersangka kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tarif mereka, Anda silakan cek sendiri di Google. Kisarannya bisa mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah. Kalau dari PSK kelas bawah di Tasikmalaya bisa dihasilkan setidaknya Rp.450 juta dalam sebulan, Anda bisa bayangkan berapa besar uang yang berputar dari prostitusi kelas atas ini setiap 30 hari. Rasanya uang sebesar itu bisa dipakai untuk memperbaiki atau membangun banyak gedung sekolah di republik ini. Bisa pula dipakai untuk menambah modal para pebisnis kecil yang lesu lantaran dihantam pandemi.

Sekrup kecil

Dalam struktur masyarakat di manapun, utamanya di Indonesia, para PSK seperti TL ini seperti sekrup kecil dari sebuah mesin besar. Perempuan seperti TL kerap berada atau diposisikan dalam situasi tak berdaya. Saat ia mencari uang di jalanan, yang ia pikirkan tak perutnya yang lapar. Ia juga memikirkan setidaknya tiga anak, termasuk satu bayi yang masih berada dalam rahim, yang tak bisa terlalu lama menahan lapar.

Seperti saya sebut di atas, perempuan seperti TL kerap kali menjadi korban dengan hukuman berkali-kali. Bermacam penghakiman, sumpah serapah, pun khotbah moralis bisa dan biasa terlontar dari masyarakat dan pemuka agama. Tentu bisa pula dibayangkan bagaimana tatapan nyinyir tetangga kiri-kanan yang mengetahui pekerjaan TL, dan perempuan-perempuan lain di manapun itu.

Tapi, apalah artinya perempuan seperti TL dalam struktur masyarakat kita ini? Saat mendengar berita terungkapnya sebuah jaringan prostitusi artis, atau tertangkapnya perempuan seperti TL ini, kita juga jamak mendengar bahwa ada saja orang yang mengarahkannya persoalan moral keagamaan.

"Ya, itu kalau agamanya kuat nggak bakal kayak gitu," kata si A.

"Ah, perempuannya juga mau. Udah enak, dapat duit lagi dia," kata si B.

"Memangnya harus jadi PSK? Kayak nggak ada kerjaan lain aja," kata C.

Daftar cibiran semacam begitu bisa diperpanjang dengan sedikit saja pengamatan di sekeliling kita.

Ini terjadi, karena masyarakat kita sering mereduksi persoalan prostitusi ini sebagai domain moral. Otomatis, agama dengan berbagai perangkatnya dianggap sebagai obat pelipur lara atas fenomena prostitusi ini. Kita tak jarang lupa, abai, tak paham, atau tak mau tahu bahwa ada silang permainan kekuasaan dan perputaran uang dalam jumlah fantastis di setiap praktik prostitusi. Entah dalam prostitusi dengan bayaran Rp.150.000, bahkan di bawah itu, hingga yang puluhan juta rupiah, selalu ada penguasa setempat yang bermain dan memainkan ini.

Perempuan seperti TL, demikian juga banyak perempuan lain di Indonesia, tak harus menjadi PSK kalau pemerintah bisa menyediakan lapangan pekerjaan memadai bagi warganya. Memang, kita sedang dalam masa pandemi di mana pekerjaan-pekerjaan begitu sulit didapat, bahkan gelombang pemutusan hubungan kerja terjadi di mana-mana. Tapi, sebelum pandemi ini menghajar kita, toh masalah lapangan pekerjaan ini pun sudah ada di mana-mana.

TL, sebagaimana para perempuan lain di belahan dunia manapun, tentu tak pernah bercita-cita untuk menjadi PSK. Persoalan hidup yang begitu kompleks yang memaksa seorang perempuan seperti TL mau memilih profesi itu. Jadi, TL hanya satu dari entah berapa juta perempuan di dunia yang secara struktural dan kultural menjadi korban. Persoalan macam ini tak bisa diselesaikan dengan khotbah keagamaan, imbauan, atau hujatan dan penghakiman.

Jahatnya lagi, ada satu pola yang sama: nyaris tak satupun pengguna jasa layanan seksual itu yang terungkap. Kalaupun ada, itu hanya segelintir. Operator 'lapangan' juga sesekali ada yang tertangkap. Tapi, mereka ini juga tak lebih dari sekadar bagian dari mereka yang dikorbankan.

Hal ini tak lain adalah cermin sebuah masyarakat misoginis yang menempatkan perempuan dalam posisi rendah dalam lingkaran setan bisnis ini.

Perempuan ditangkapi

Buku terjemahan saya, karya penulis Meksiko Lydia Cacho, yang a Bisnis Perbudakan Seksual: Menelusuri Perdagangan Perempuan dan Anak-Anak Internasional , Februari lalu diterbitkan penerbit Marjin Kiri.

Meski bukunya tersebut tidak menyinggung kasus-kasus di Indonesia, Lydia Cacho membantu kita agar bisa secara lebih kritis menyikapi fenomena ini. Lydia mempertanyakan mengapa polisi menangkap para perempuan yang menjalani prostitusi itu? Kenapa juga kebanyakan dari kasus-kasus itu muncikari dan para pelanggan bebas begitu saja? Jawabannya jelas: hal ini terjadi hampir di semua tempat di dunia karena diskriminasi terhadap perempuan, disertai dengan kebiasaan permisif seksual para pria, dengan cara undang-undang tentang perdagangan untuk eksploitasi seksual dielaborasi dan ditulis, dan oleh prasangka dan wacana ganda yang mendasari bahasa mereka dan kebijakan publik yang menyertai penerapannya.

Lydia juga mengkritik sebagian kalangan feminis yang menganggap bahwa penangkal terbaik bagi perdagangan perempuan dan anak bawah umur untuk eksploitasi seksual adalah dengan melegalkan prostitusi. Ini juga mengingatkan kita pada seorang gubernur di Jakarta yang puluhan tahun silam melegalkan prostitusi demi pundi-pundi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Tapi, Cacho dalam buku –yang menelusuri prostitusi di Turki, Israel, Palestina, Jepang, Kamboja, Burma, Argentina dan Meksiko– menunjukkan bahwa legalisasi bisa membuka pintu bagi mafia dan memudahkan perbudakan.

Perempuan sedunia

TL punya dua anak, dan beberapa bulan lagi akan bertambah satu. Kita tak pernah tahu jalan hidup manusia. Bukan tak mungkin satu, atau ketiga-tiganya, bakal jadi orang yang berguna bagi masyarakat dengan jadi pejuang hak asasi manusia, pegiat antikorupsi, penegak hukum yang berwibawa, pengusaha yang dermawan, pendidik yang cerdas, atau apa pun. Mungkin saja, TL sudah dan akan membesarkan (para) calon pemimpin yang sekian puluh tahun ke depan mengentaskan kemiskinan para PSK, serta menyejahterakan keturunan para konsumen mereka kelak.

Saya tak membenarkan prostitusi. Tapi, saya juga tak mau menghakimi TL atau PSK lain yang berusaha mengais rezeki demi bertahan hidup.

Kemarin media sosial di Indonesia dipenuhi entah berapa banyak ucapan Hari Perempuan Sedunia. Anda tentu bisa bayangkan, bahwa ucapan itu biasanya hanya terlontar dan diterima para perempuan kelas menengah ke atas. Perempuan seperti TL, dan entah berapa juta PSK di Indonesia, bahkan di dunia, mungkin tak pernah tahu soal hari perempuan sedunia itu.

Tentu sah-sah saja merayakan hari perempuan sedunia. Tapi, kita sepantasnya tak lupa, bahwa di antara gegap gempita itu, juga ada TL dan perempuan-perempuan lain, yang berjuang di antara hidup dan mati, untuk sekadar memberi makan beberapa mulut di rumahnya dengan jalan menjajakan tubuh mereka. TL mungkin tak tahu, dan tidak tertarik untuk tahu soal hari perempuan sedunia kemarin. Tapi, sungguh layak dan sepantasnya kita hormati kemanusiaannya.


FRANS PASCARIES
Penulis dan penerjemah, tinggal di Jakarta

Budi Karya Sumadi Ungkap Proyek Jalur Kereta dari Stasiun Kedundang ke YIA Capai 83,6 Persen

Posted: 12 Mar 2021 03:06 PM PST

Budi Karya Sumadi Ungkap Proyek Jalur Kereta dari Stasiun Kedundang ke YIA Capai 83,6 Persen.lelemuku.com.jpg

JAKARTA, LELEMUKU.COM -  Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan jalur kereta bandara dari Stasiun Kedundang sampai Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, per Maret 2021, mencapai 83,6 persen.

Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan kereta bandara merupakan bagian tidak terpisahkan dari Bandara Internasional Yogyakarta.

Pasalnya bandara ini merupakan bandara internasional yang dapat didarati pesawat berbadan besar dan menjadi pusat pergerakan orang baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sehingga harus memiliki konektivitas dan integrasi antar moda yang baik.

"Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) bisa menampung sekitar 20 juta penumpang per tahun, maka itu harus memiliki konektivitas yang baik melalui kereta bandara, yang dapat menghubungkan antara Stasiun Tugu Yogyakarta dengan Bandara YIA Kulon Progo. Upaya ini juga untuk mendukung Borobudur sebagai kawasan destinasi wisata prioritas. Masyarakat juga bisa lebih nyaman menggunakan kereta bandara," kata Menhub, di Kulon Progo, Jumat 12 Maret 2021.

Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perkeretaapian tengah membangun jalur kereta api bandara sepanjang 5,3 km dari Stasiun Kedundang ke Stasiun Bandara Internasional Yogyakarta yang dibangun secara elevated (layang). Per Maret 2021, progres pembangunannya telah mencapai 83,6 persen.

Pembangunan jalur kereta dengan nilai investasi sebesar Rp1,1 triliun dibangun secara tahun jamak. Pembangunan dimulai sejak Desember 2019 dan ditargetkan selesai pada pertengahan tahun atau sekitar Juli 2021.

"Pada Juli akan dilakukan serangkaian uji coba dan ditargetkan sudah bisa dioperasikan pada Agustus 2021," katanya.

Menhub mengatakan jumlah perjalanan kereta bandara dari Stasiun Tugu Yogyakarta - YIA sepanjang 40,23 km ini adalah sebanyak 24 trip per hari dengan menggunakan 4 train set kereta rel diesel listrik (KRDE) dan berkapasitas angkut mencapai 4.800 penumpang per hari.

Sementara, waktu tunggu antar kedatangan kereta (headway) yaitu sekitar 30 menit. Dari Stasiun Tugu Yogyakarta, perjalanan kereta bandara ini akan berhenti di dua stasiun yaitu Stasiun Wates dan Stasiun Bandara Internasional Yogyakarta.

Kecepatan kereta maksimal dapat mencapai 80 km per jam dengan waktu tempuh hanya sekitar 45 menit atau lebih cepat dibandingkan melewati jalan raya yang bisa memakan waktu 1-2 jam. Kemudian tarif yang berlaku diperkirakan sebesar Rp25 ribu.

"Kereta bandara ini untuk mempermudah moda transportasi bagi penumbang yang akan ke Bandara Internasional Yogyakarta dari Jawa Tengah dan Kota Yogyakarta," katanya. (Tempo)

Kasmarni Upayakan Tenaga Non PNS di Pemkab Bengkalis Masuk BPJS Ketenagakerjaan

Posted: 12 Mar 2021 03:03 PM PST

Kasmarni Upayakan Tenaga Non PNS di Pemkab Bengkalis Masuk BPJS Ketenagakerjaan.lelemuku.com.jpg

BENGKALIS, LELEMUKU.COM - Bupati Bengkalis, Provinsi Riau, Kasmarni, menerima kunjungan silaturahmi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenaga Kerjaan Kantor Cabang Pratama B Cabang Duri, Bengkalis, di kediaman Dinas Sri Mahkota Bengkalis, Senin, (8/3/2021).

Kunjungan Kepala BPJS Kacap Duri, Achiruddin didampingi anggotanya, Maqhfirrah Atriana dan Ranidiah Hatmisari ini disamping bersilaturahmi juga membahas kerjasama untuk BPJS Ketenagakerjaan non PNS ada di Kabupaten Bengkalis.

"Kita sangat berterima kasih atas kunjungan silaturahmi Kepala BPJS cabang Duri. Dan kita sangat menanggapi usulan kerja untuk BPJS Ketenagakerjaan untuk non PNS untuk Kabupaten Bengkalis ini," ujar Kasmarni.

Agar tidak menimbulkan persoalan hukum, maka terlebih dahulu akan dibahas secara khusus dengan instansi terkait dan mempersiapkan payung hukum jika memang diperlukan.

"Kita akan upayakan dan memang BPJS Ketenagakerjaan ini kita rasa perlu disiapkan untuk non PNS agar mendapat jaminan jika terjadi kecelakaan disaat bekerja,"imbuhnya.

Turut mendampingi Bupati Bengkalis, Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi,  Kholijah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ismail, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Arsip Daerah, Aulia. (DiskominfotikBengkalis

Kasrul Selang Buka Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2021 di Maluku

Posted: 12 Mar 2021 03:00 PM PST

Kasrul Selang Buka Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2021 di Maluku.lelemuku.com.jpg

AMBON, LELEMUKU.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang hadir dan membuka secara resmi Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2021 yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku (Diskominfo Promal) dengan tema Semangat Digitalisasi Wujudkan Maluku Yang Terintegrasi, di Manise Hotel, Rabu (3/3/2021).

Dalam sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan oleh  Sekda Maluku disampaikan bahwa Forum OPD Diskominfo Promal ini dilaksanakan dengan tujuan mensinkronisasi program kegiatan antara provinsi dengan kabupaten/kota untuk pelaksanaan program Diskominfo Maluku yang akan datang, dengan demikian penyusunan rencana kerja yang dibuat harus mengacu pada UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah, yang membagi kewenangan urusan wajib dan urusan wajib non pelayanan pada urusan kominfo, urusan persandian dan statistik, serta mengacu pada  Permendagri No. 90/2019 tentang klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

"Saya harap melalui Forum OPD Diskominfo ini dapat menghasilkan pokok pikiran yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 25/2008 tentang Pelayanan Publik, hal ini dituangkan dalam Perpres No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," kata Kasrul.

Usai sambutan dan peresmian pembukaan Forum OPD Diskominfo yang ditandai dengan pemukulan tifa oleh Sekda Maluku, forum ini kemudian dilanjutkan dengan dihadirkan 4 narasumber dalam sesi pembobotan materi yang diberikan kepada 70 peserta  perwakilan dari 11 kabupaten/kota se-maluku.

Paparan materi pertama yang dimoderatori oleh Kepala Bidang Keamanan Informasi Dan Persandian, Nureny Tuarita menghadirkan narasumber Ketua Komisi I DPRD Promal, Amir Amzah dengan materi berjudul Kebijakan Politik DPRD Dalam Pembangunan Sektor Kominfo, Statistik Dan Persandian. Presentase materi kedua yang dimoderatori oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, David Katayane menghadirkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Promal Asep Riyadi dengan materi Implementasi Satu Data Di Provinsi Maluku.

Pembobotan materi berikutnya yang dimoderatori oleh Sekertaris Diskominfo Promal, Erny Sopalauw menghadirkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Promal, Anton Lailosa dengan materi berjudul Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Promal Tahun 2022, dan Materi terakhir yang dimoderatori oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Naila menghadirkan Mutiara Dara Utama dengan materi berjudul Peran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bagi Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku.

Peserta usai mendapat pembobotan materi materi dari narasumber, Forum OPD Diskominfo Provinsi Maluku bersama Kabupaten/Kota se-Maluku tahun 2021, menghasilkan 5 rekomendasi, serta diskusi bersama terkait penyelerasan arah kebijakan pelaksanaan program secara meyeluruh sesuai dengan tugas, fungsi dan peran di daerah ini.

Hasil 5 Rekemondasi Forum OPD Diskominfo Maluku 2021 yaitu: pertama  sesuai amanat Peraturan Presiden No.95/2018 tentang sistem pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE), maka perlu dikeluarkan peraturan gubernur/Bupati /walikota untuk mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), Kedua; Peningkatan kualitas SDM Kominfo, statistik dan persandian maka perlu dilakukan dan diadakan Diklat di tingkat provinsi secara berkala dengan mendatangkan instruktur yang bersertifikasi.

Ketiga ; Sesuai undang No. 23/2014 tentang pemerintahan daerah, dinas kominfo mengemban tugas dan fungsi urusan wajib non pelayanan pada bidang kominfo, statistik dan persandian. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dinas kominfo ke depan diharapkan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk memperhatikan alokasi anggaran yang memadai.

Keempat ; Dengan semangat digitalisasi wujudkan Maluku yang terintegrasi bersama komitmen pemerintah Indonesia tahun 2020 pada kenyataan masih terdapat daerah daerah blank spot untuk itu perlu perhatian dan dukungan pemerintah pusat. Dan Kelima ; Kami telah bersepakat bahwa Forum OPD Diskominfo Tahun 2022 akan  dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara.

Akhir dari kegiatan ini ditandai dengan penandatangan rekomendasi Forum OPD Diskominfo Promal dengan Kabupaten/kota se Maluku.

Turut hadir Dalam forum ini adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Promal Kasrul Selang, Ketua Komisi I DPRD Promal, Kepala Badan Pusat Statistik Promal, Badan Kepala Stasiun TVRI Promal, Ketua KPID Promal, Ketua KI Promal, Kepala Diskominfo Promal, Kepala Bappeda Promal, Kepala Balai Telkom Promal serta perwakilan peserta dari 11 kabupaten/kota Promal. (DiskominfoMaluku)

Tugu 99 Sofifi di Perempatan Galala Gambarkan Kearifan Lokal di Maluku Utara

Posted: 12 Mar 2021 02:56 PM PST

Tugu 99 Sofifi di Perempatan Galala Gambarkan Kearifan Lokal di Maluku Utara.lelemuku.com.jpg

TIDORE, LELEMUKU.COM - Sepanjang Jalan Raya Sultan Nuku atau yang dikenal dengan Jl. KM 40 kini sudah dibangun penataan ruang terbuka area publik "Tugu 99", tepatnya di perempatan Desa Galala, Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan.

Tugu yang dibangun oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara (Malut) ini memiliki daya tarik tersendiri, selain unik juga menggambarkan kearifan lokal.

Tak heran, jika area ini menjadi tempat baru para pengunjung mengabadikan momen untuk dibagikan ke akun media sosial mereka.

"Ini tempat baru untuk kita bisa foto-foto bersama dengan teman-teman. Bagus dan unik," ujar Anita, salah satu warga Sofifi yang sedang mengambil gambar Tugu 99.

Tugu 99 sendiri menggambarkan kearifan lokal di Maluku Utara, dengan berbentuk biji pala. Angka 99 yang tertanam di Tugu itu menggambarkan tahun lahirnya provinsi Maluku Utara yaitu pada 1999.

Kemudian, empat warna yang melekat di setiap tiang itu melambangkan empat Kesultanan di Jazirah Al-Mulk ini yakni Kesultanan Jailolo, Tidore, Ternate, dan Bacan.

"Sementara, tiang yang mengelilingi berbentuk Salawaku dan Parang sudah menjadi ciri khas di Maluku Utara," ucap PPK kegiatan, Lili Fitriani di kantor Disperkim Malut, Sofifi, Selasa (2/3/2021).

Selain Tugu, kegiatan dengan nilai kontrak Rp855 miliar itu juga dibangun taman mini yang dihiasi lampu warna-warnu serta dilengkapi kursi. Lokasinya di seberang jalan Tugu 99, berdampingan dengan SPBU Galala. "Itu bisa menjadi tempat untuk masyarakat bisa santai pada sore maupun malam hari," ujar Lili.

Penanggung jawab kegiatan ini menambahkan, proyek yang dikerjakan oleh CV Permata Karya itu dibangun dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, dengan masa kerja selama 120 hari kalender. (DiskominfoTidore)

Marwan Polisiri Ungkap Angka Stunting dan Wasting di Maluku Utara Masih Tinggi

Posted: 12 Mar 2021 02:54 PM PST

Marwan Polisiri Ungkap Angka Stunting dan Wasting di Maluku Utara Masih Tinggi.lelemuku.com.jpg

TIDORE, LELEMUKU.COM - Balita yang mengalami kekurangan gizi di Maluku Utara (Malut) masih terbilang sangat tinggi. Hal ini perlu kerja yang cukup ekstra dari Pemerintah untuk menangani dan mencegah permasalahan yang mengakibatkan banyak balita mengalami underweight atau balita yang mengalami berat badan kurang, dan sangat kurang. Stunting balita yang mengalami sangat pendek dan pendek, dan wasting balita yang mengalami gizi buruk, gizi kurang dan obesitas itu.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Persatuan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) Maluku Utara, Dr. Marwan Polisiri di ruang kerjanya, Selasa (2/3/2021).

Data dari Dinas Kesehatan provinsi Malut di tahun 2020 balita yang ada di Maluku Utara sebanyak 95.051 orang, yang mengalami underweight sebanyak 3.146 balita atau 14.1 persen, sementara stunting sebanyak 3.541 balita atau 16.0 persen, sedangkan wasting sebanyak 1.810 balita atau 8.2 persen. Balita yang mengalami kekurangan gizi tercatat dari balita yang umur 0 sampai 59 bulan. 

Dari angka tersebut di atas, daerah yang paling banyak balita mengalami kekurangan gizi adalah Halmahera Selatan. Bagaimana tidak, di tahun 2020 angka underweight di daerah tersebut masih ditemukan sebanyak 938 balita, stunting sebanyak 933 balita, sementara wasting sebanyak 620 balita. 

Kemudian disusul Halmahera Timur dengan angka balita yang mengalami underweight sebanyak 648 balita, stunting sebanyak 825 balita, serta wasting sebanyak 209 balita. Begitu juga di Halmahera Barat angka underweight juga terbilanh tinggi, atau sebanyak 516 balita, stunting sebanyak 644 balita, serta wasting sebanyak 325 balita.  Sementara Halmahera Utara angka kasus underweight sebanyak 348 balita, stunting sebanyak 391 balita, wasting sebanyak 245 balita. 

Sedangkan untuk, Kota Tidore Kepulauan angka underweight sebanyak 253 balita, stunting sebanyak 258 balita, dan wasting sebanyak 172 balita. Begitu juga di kabupaten Pulau Morotai angka underweight ditemukan sebanyak 157 balita, stunting sebanyak 155 balita, serta wasting sebanyak 82 balita.

Sementara Kota Ternate angka underweight sebanyak 118 balita, stunting sebanyak 130 balita, dan wasting sebanyak 54 balita. Halmahera Tengah angka underweight sebanyak 114 balita, stunting sebanyak 145 balita serta wasting sebanyak 70 balita. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Sula angka underweight sebanyak 38 balita, stunting sebanyak 45 balita serta wasting sebanyak 15 balita.

Tingginya angka balita yang mengalami kekurangan gizi itu mendapat perhatian dari Ketua Persatuan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) Maluku Utara, Dr. Marwan Polisiri, Amd.Kep, SKM,MPH menjelaskan bahwa penyebab kekurangan gizi yang sering terjadi pada balita lantaran asupan gizi berupa makanan yang bergizi yang kurang maksimal dikonsumsi oleh ibu hamil maupun balita. 

Marwan menegaskan permasalahan yang timbul perlu diantisipasi secara bersama-sama, bukan hanya menjadi tanggungjawab sektor di dinas kesehatan maupun BKKBN saja, tetapi juga sektor-sektor lain yang terkait dengan permasalahan tersebut. 

Namun Marwan menyarankan, agar penanganan dan pencegahan kekurangan gizi pada balita, penting dilakukan pencegahan secara dini. Terutama para remaja atau calon pengantin. Pasalanya, para remaja penting dibekali dengan pengetahuan yang mapan soal masalah tersebut. Sehingga saat nikah, sudah bisa mengetahui langkah serta pencegahan agar anak tidak mengalami underweight, stunting bahkan wasting.

Selain itu, penanganan kekurangan gizi pada balita perlu juga dilakukan penyusunan rencana aksi dengan baik, baik jangka pendek, menangah maupun jangka panjang. "Misalkan, untuk upaya-upaya jangka pendek ini, tiga dinas seperti BKKBN, dinas kesehatan maupun dinas pendidikan. Apa yang harus dilakukan tiga dinas tersebut, misalkan dinas kesehatan mereka harus pastikan bahwa ibu hamil itu dia harus sehat, ibu hamil punya gizi juga harus cukup, kemudian saat melahirkan harus difasilitasi dengan kesehatan yang baik, kemudian setelah paska melahirkan, perawatan apa yang dilakukan paska dia melahirkan," kata Marwan.

Usia kehamilan yang terlalu dekat juga rentan atau mempengaruhi terjadinya kekurangan gizi pada anak, baik underweight, stunting maupun wasting. "Ini yang perlu menjadi perhatian BKKBN, penting dilakukan pemahaman kepada ibu-ibu soal sektor KB, usia jarak anak yang terlalu dekat juga sangat membahayakan ibu. Kemudian dari sisi ekonomi sangat memberatkan keluarga, kemudian kwalitas janin, sebab belum masuk masa pemulihan yang cukup, ibu sudah hamil lagi tentu kualitas janin yang kedua ini pasti menurun," harapnya.

Begitu juga di dinas pendidikan. Anak-anak usia dini sudah harus memberikan pemahaman terkait dengan makanan lokal apa yang punya kandungan gizi yang bagus, maupun hal lain. "Artinya, anak-anak ini kita juga harus berbicara soal kualitas makanan yang bergizi, agar anak-anak sudah bisa memilih mana makanan yang higienis yang punya nutrisi yang bagus serta bergizi," imbuhnya.

Marwan juga berharap agar Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Kementerian Sosial perlu diarahkan untuk penanganan kekurangan gizi. Sebab menurutnya, komponen penerima PKH sendiri, termasuk didalamnya ibu hamil dan balita sebagai salah satu komponen penerima bantuan dari PKH.

"Meskipun kita berharap dan meminta agar ibu hamil dan balita ini perlu mengkonsumsi makanan yang bergizi, tetapi kalau mereka orang tidak mampu tentu ini juga masalah. Maka itu, program PKH ini, setidaknya dapat menjadi unjuk tombak dalam penangan masalah ini, artinya bantuan harus diberikan tepat sasaran," tandasnya.

Sementara itu, menurutnya, strategi paling ampuh juga dalam upaya perbaikan gizi khususnya penurunan prevalensi kurang gizi, dengan revitalisasi Posyandu. Posyandu penting menjadi garda terdepan dalam penangan masalah ini, sebab posyandu adalah wadah titik temu antara pelayanan profesional dari petugas kesehatan sebagai pembina dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi masalah kesehatan masyarakat, terutama kesehatan ibu dan anak. (DiskominfoTidore)

Samsuddin Kadir Minta Pemda Bersinergi Kembangkan 3 Sektor Pertumbuhan Ekonomi di Malut

Posted: 12 Mar 2021 02:51 PM PST

Samsuddin Kadir Minta Pemda Bersinergi Kembangkan 3 Sektor Pertumbuhan Ekonomi di Malut.lelemuku.com.jpg

TIDORE, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir menghadiri rapat paripurna dalam rangka pidato sambutan Bupati terpilih Kabupaten Halmahera Barat Masa bakti 2021-2026, sekaligus memperingati hari ulang Tahun Kabupaten Halmahera Barat yang ke-18 yang dilaksanakan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat, Selasa (2/3/2021).

Samsudin A. Kadir dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyampaian pidato visi-misi Bupati Halmahera Barat yang adil, aman dan sejahtera merupakan suatu pekerjaan sangat besar yang akan dihadapi dalam periode Pemerintahan kali ini. "Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Maluku Utara sangat mengharapkan sinergitas antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan kabupaten/kota yang ada di Malut termasuk kabupaten halbar," kata Samsudin

Selain itu, di tengah pandemi Covid-19, seluruh dunia dan termasuk di daerah yang ada di Indonesia mengalami keterpurukan dalam segala sektor. Akan tetapi, satu hal yang menjadi berita gembira bagi Provinsi Maluku Utara adalah sektor pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia hampir semuanya negatif sementara Maluku Utara berada di posisi yang baik.

"Di Indonesia itu yang positif hanya tiga Provinsi yaitu Kalimantan Utara dengan posisi ketiga dengan pertumbuhan positif 1,4% , Sulawesi Tengah pada posisi kedua dengan pertumbuhan positif 2,8% dan Maluku Utara menempati peringkat ke satu dengan pertumbuhan positif 6,07%m" jelas Sekprov

Ia juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Malut lantaran dipacu oleh sektor pertambangan. "Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Malut dengan melihat visi-misi Kabupaten/Kota yang ingin mengerahkan tingkat kesejahteraan di Malut maka kita perlu berkolaborasi pada sektor-sektor yang telah dijalani oleh masyarakat secara prinsipil. Tiga sektor itu ialah, sektor pariwisata, sektor perikanan dan sektor pertanian," ucapnya

Ketiga sektor tersebut lanjut Sekprov sangat berhubungan dengan sektor pertambangan. Menurutnya, dengan adanya sektor perikanan karyawan-karyawan di tambang akan mendapat pasokan perikanan dari nelayan-nelayan kita, begitu juga suplai kebutuhan pada sektor pertanian dan sektor parwisata yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan pertumbuhan di daerah ini.

Sementara itu, Bupati Halbar James Uang menyampaikan, sesuai sumpah dan janji yang telah diucapkan olehnya di hadapan Gubernur Maluku Utara dan Tuhan yang Maha Esa, ia siap menerima amanah rakyat Halmahera Barat dengan bulat hati dan siap melayani kemajuan tanah tumpah darahnya di Halmahera Barat.

James mengatakan, sebagai langkah awal kepemimpinan dirinya bersama Jufri Muhammad dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah ini adalah melakukan perubahan yang tergambar dalam visi lima tahun ke depan yaitu "Mewujudkan Halmahera Barat yang Aman, Adil dan Sejahtera". (DiskominfoTidore)

CCTV Diskominfo Batam Rekam Oknum Sengaja Matikan PJU Sei Ladi

Posted: 12 Mar 2021 02:49 PM PST

CCTV Diskominfo Batam Rekam Oknum Sengaja Matikan PJU Sei Ladi.lelemuku.com.jpg

BATAM, LELEMUKU.COM - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Azril Apriansyah, langsung berkoordinasi dengan kepolisian Polresta Barelang, Rabu (10/3/2021) malam.

Hal tersebut sebagai langkah cepat mengantisipasi ancaman kejahatan setelah adanya kegiatan mencurigakan yang terekam kamera pengintai (Closed Circuit Television/CCTv) di kawasan Sei Ladi, Sekupang.

"Semalam kita mendeteksi ada tiga orang yang dengan sengaja merusak panel listrik lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Aksi itu sangat mencurigakan," ujar Azril, Kamis (11/3/2021) pagi.

Aksi tiga orang dengan menggunakan satu sepeda motor itu, terekam pukul 23.47. Dalam aksinya itu, satu orang bertugas memadamkan listrik yang berada di lokasi, kemudian dua orang lainnya menunggu di atas sepeda motor yang masih menyala.

"Dengan temuan itu, langsung kita koordinasikan ke Polresta Barelang melalui petugas Satlantas yang sedang patroli," ujarnya.

Tak berselang lama, petugas langsung tiba ke lokasi dan kembali menyalakan PJU yang berada di sepanjang Jalan Gajah Mada Sekupang, tepatnya di dekat Waduk Sei Ladi. "Belum diketahui tujuan pelaku memadamkan PJU tersebut. Namun langkah ini sebagai upaya kita menekan kriminalitas di titik-titik rawan kejahatan," ujarnya.

Azril menyampaikan, CCTv yang dioperatori Diskominfo Batam tersebar di beberapa titik rawan. CCTv tersebut beroperasi 24 jam dan diawasi pegawai dari Diskominfo Batam.

"Semoga dengan upaya ini, kita bisa mengantisipasi tindak kejahatan di Batam dengan berkoordinasi serta bersinergi dengan pihak kepolisian," katanya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menekankan agar pengawasan melalui CCTv ditingkatkan. Bahkan, Amsakar juga meninjau langsung proses pengawasan melalui monitor yang berada Kantor Wali Kota Batam. "Semoga Batam aman, kondusif, dan tindak kejahatan bisa diantisipasi," ujarnya. (Infopublik)

Pemkab Raja Ampat dan Bank Papua Gelar Rakor Implementasi Transaksi Non Tunai Gaji ASN

Posted: 12 Mar 2021 02:45 PM PST

Raja Ampat dan Bank Papua Gelar Rakor Implementasi Transaksi Non Tunai Gaji ASN.lelemuku.com.jpg

WAISAI, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bekerja sama dengan Bank Papua Cabang Waisai, Ibukota Kabupaten Raja Ampat, menggelar rapat koordinasi implementasi transaksi non tunai terhadap gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemda Raja Ampat, Senin (8/3/2021).

Rakor yang berlangsung di Gedung Pari Convention Center, Distrik Kota Waisai tersebut dihadiri Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE, Wakil Bupati Raja Ampat, Oridek Iriano Burdam,S.Ip.MM, M.Ec.Dev, Pimpinan Bank Papua Cabang Waisai- Raja Ampat, Nikolas Papuko, Sekda Raja Ampat, Dr.Yusuf Salim, M.Si, pejabat eselon II dan III, pengelola keuangan daerah dan bendahara di Lingkungan Pemda Raja Ampat.

Pimpinan  Bank Papua Cabang Waisai, Nikolas Papuko dalam sambutannya menjelaskan keberadaaan Bank Papua tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dan ASN yang ada di dalamnya.

Dikatakannya, memiliki sejarah perjalanan Bank Papua bahwa Bank Papua hadir di tanah Papua atas dukungan gubernur, bupati dan walikota se-tanah Papua. Dimana pada tahun 1966, bank ini didirikan.

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Karena itu patut kita hargai pendiri bank papua yang sejak tahun 1966 mendirikan bank Papua yaitu, gubernur, bupati dan walikota di Tanah Papua," ujar Nikolas.

Oleh karena itu, dirinya meminta dukungan pemerintah daerah dan seluruh ASN untuk kemajuan dan perkembangan Bank Papua sebagai bank pemerintah daerah.

Dirinya mengakui, transaksi non tunai gaji ASN di Lingkungan pemda Raja Ampat merupakan salah langkah inovasi yang dilakukan Bank Papua untuk mempermudah ASN dalam system pengajian.

Terkait  inovasi tersebut,  Pemda Raja Ampat menyambut baik langkah Bank Papua Cabang Waisai-Kabupaten Raja Ampat tersebut.

Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE dalam sambutannya menekankan tiga hal pokok, pertama peserta yang mengikuti rakor diperintahkan untuk mengikuti secara sungguh-sungguh kegiatan tersebut sehingga memberi dampak maju bagi pengelolaan keuangan daerah khususnya terkait managemen gaji ASN.

"Saya harap peserta jangan seperti anak sekolah. Nanti sampai pada intinya sudah tidak memberikan perhatian. Jadi perhatikan baik-baik materi yang ada," kata Afu, sapaan Abdul Faris Umlati.

Kedua, Afu memberikan apresiasi kepada Bank Papua Cabang Waisai yang menghadirkan program  transaksi non tunai bagi gaji ASN. Afu mengakui pada masa pandemic Covid-19 maka pemanfaat teknologi dan transaksi non tunai sangat menjawab kondisi dan keadaan saaat ini.

Hal ketiga, kata Afu, adalah  program ini sangat positif karena selain memberikan keamanan dan kenyamanan (safety) tetapi juga membantu ASN dalam mengelola keuangan peribadi. Dengan adanya program ini maka ASN mengetahui kondisi keuangannya dan mengatur pengeluarkan keuangan.

"Jangan ASN ini belajanya lebih besar pasak dari pada tiang. Jadi semoga transaksi non tunai membantu kita dalam hal pengelolaan keuangan kita masing-masing," ujar Afu.

Rakor tersebut juga dilanjutkan perjelasan dan sosialisasi singkat dari Bank Papua Cabang Waisai kepada ASN seperti sekretaris dinas, kasubang keuangan dan bendahara terkait program transaksi non tunai gaji ASN tersebut.  (DiskominfoRaja Ampat)

BLK Ternate Gelar Pelatihan Budidaya Sayuran Hidroponik di Balbar

Posted: 12 Mar 2021 02:43 PM PST

BLK Ternate Gelar Pelatihan Budidaya Sayuran Hidroponik di Balbar.lelemuku.com.jpg

TIDORE, LELEMUKU.COM- Balai Latihan Kerja (BLK) Ternate bekerjasama dengan Fatayat Nahdlatul 'Ulama Maluku Utara (Malut), dan Pemerintah Desa Balbar menggelar pelatihan berbasis kompetensi bidang keahlian pembudidayaan sayuran hidroponik di gedung Balai Latihan Kerja, Desa Balbar, Kota Tidore Kepulauan, Senin (1/3/2021).

Sebanyak 16 peserta yang ikut pelatihan ini, mayoritas dari mereka adalah generasi milenial. BLK menghadirkan trainer profesional yang telah mendapatkan sertifikat sebagai seorang trainer dari BNSP, yaitu Anwar Rizal.

Kapala Desa Balbar, Amir Abdullah menyampaikan pelatihan ini dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian hidroponik, agar dapat memanfaatkan lahan tidur dan halaman rumah.

Di samping itu, kegiatan ini bertujuan untuk pemanfaatan SDA dan peningkatan ekonomi masyarakat dalam upaya Desa tangguh melawan Covid-19.

"ini juga sebagai sarana membentuk tenaga kerja yang profesional di bidang pertanian," kata Amir.

Amir menyampaikan apresiasi kepada BLK Ternate yang selalu memberikan pelatihan untuk warganya. Tak hanya di sektor pertanian, BLK juga sudah memberikan pelatihan untuk UMKM.

Rusni Ibrahim, mewakili Ketua Fatayat Nahdlatul 'Ulama Malut, menyampaikan bahwa program ini merupakan kerjasama antara Fatayat dan BLK. Bahkan pihaknya sedang menjajaki kerjasama yang lebih kompleks dengan BLK Ternate.

"Fatayat NU dan BLK akan melakukan MoU dengan BLK yang akan disaksikan oleh Menteri Tenaga Kerja RI," ujar Rusni

Sementara, Jemi Chan, mewakili Kepala BLK Ternate, dalam sambutannya memaparkan, kegiatan pelatihan dilakukan juga di Desa Todapa, Kecamatan Oba, dan Kota Ternate, dengan bidang keahlian yang berbeda.

Untuk itu, dia berharap para peserta dapat mengikuti transfer knowledge dari training profesional dengan seksama. "sehingga mampu memahami proses pembuatan instalasi hingga mengerti cara memberikan nutrisi tanaman hidroponik,"harap Jemi sembari membuka pelatihan tersebut. (DiskominfoTidore)

Abdul Hayat Gani Ungkap JIPP Sulsel Percepat Pencapaian One Agency One Innovation

Posted: 12 Mar 2021 02:40 PM PST

JIPP Sulsel Percepat Pencapaian One Agency One Innovation.lelemuku.com.jpg

MAKASSAR, LELEMUKU.COM – Sejak dilaunching pada Bulan Maret 2018 lalu, Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Sulsel dinilai berhasil memperkuat peran strategis provinsi untuk melakukan pembinaan, pendampingan, fasilitasi kabupaten kota untuk percepatan pencapaian One Agency One Innovation. JIPP Sulsel yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Jerman melalui GIZ dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Biro Organisasi, telah menunjukkan perkembangan yang pesat.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, saat menghadiri rapat evaluasi penyelenggaraan hub JIPP dan pembahasan model pendampingan kedepan, yang dilaksanakan secara virtual zoom meeting, di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 10 Maret 2021.

Abdul Hayat memaparkan, JIPP Sulsel bisa diakses melalui (jipp.sulselprov.go.id). Tujuan JIPP Sulsel ini yakni memfasilitasi pertukaran pengetahuan (diskusi, kunjungan belajar, pertukaran staff, dan lainnya), pengembangan kapasitas petugas pelayanan terdepan (front line), monitoring dan pengembangan mekanisme review (peer review) dan indeks kinerja.

Selain itu, sebagai fasilitasi percepatan inovasi pelayanan publik, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap inovasi pelayanan publik (mensosialisasikan inovasi), memberikan umpan balik kepada pemerintah pusat tentang berbagai pengalaman baik dan tantangan yang ada, serta memberikan akses kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan pelayanan publik.

Adapun langkah memaksimalkan pemanfaatan JIPP Sulsel, kata Abdul Hayat, adalah Pergub Inovasi Pelayanan Publik sebagai jaminan JIPP Sulsel tetap terjaga bersama Bappelitbangda. Peran strategis Biro Organisasi terus mendorong dan melakukan Pembinaan serta menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik berbasis JIPP Sulsel.

"Jambore Inovasi Pelayanan Publik, menjadi kalender tetap Provinsi Sulsel, JIPP Sulsel yang akan dintegrasikan dalam satu portal, menyiapkan instrumen monitoring dan evaluasi keterlaksanaan inovasi pelayanan publik di Sulsel," terangnya.

Adapun dasar hukum dan arah kebijakan pelayanan publik, kata Abdul Hayat, telah diatur juga sesuai UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi, Permenpan Dan RB Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2014 "Gerakan One

Agency One Innovation", Permenpan RB No. 5 Tahun 2019 Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan K/L, Pemda, BUMN, dan BUMD.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hayat menjelaskan strategi Sulsel dalam melaksanakan inovasi pelayanan publik. Antara lain, Penumbuhan/Penciptaan Inovasi Baru yang artinya, Pemprov Sulsel melakukan Road Show kabupaten/kota untuk membangkitkan gairah berinovasi, Bimbingan dan Pendampingan untuk menumbuhkan inovasi di lingkup provinsi dan kabupaten/kota.

Selanjutnya, Pengembangan Inovasi artinya, Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Sulsel sebagai wadah belajar, wadah saling berbagi pengalaman satu dengan yang lain (Jaringan dibangun dengan dukungan Transformasi GIZ), Dengan JIPP Sulsel, inovasi mulai bertumbuh, juga peningkatan inovasi pelayanan publik masuk dalam TOP inovasi Pelayanan Publik Nasional (Top 90 dan Top 40).

Selain itu, Kolaboratif/Kemitraan Pembangunan diantaranya, Melibatkan mitra strategis pembangunan, TRANSFOMRASI GIZ memperkuat peran

Provinsi melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada OPD provinsi dan kabupaten/kota, Yayasan BaKTI, KOMPAK, STIA LAN dan PUSLATBANG KMP LAN RI Makassar.

"Strategi ini dinilai efektif dalam mewujudkan prinsip tatakelola pemerintahan yang akuntabel," ungkapnya.

Secara kolektif, pemerintahan akan tetap menjadikan inovasi sebagai Gerakan bersama untuk membangun budaya kerja di Pemerintahan. Karena, visi pemerintahan yang Inovatif merupakan bagian dari upaya mewujudkan Sulsel Kompetitif, Kreatif, Inklusif dan Berkarakter.

"Dengan begitu Sulawesi Selatan siap menjadi pusat Inovasi di kawasan timur Indonesia," tutupnya.

Hadir dalam rapat tersebut, Asisten Deputi Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kemenpan RB Muhammad Imanuddin, Sekda se-Indonesia, dan Biro Organisasi se-Indonesia. (humasulsel)

Dedi Irfan Ungkap Rencana Geopark Maros Pangkep Akan Jalani Assesment UNESCO

Posted: 12 Mar 2021 02:31 PM PST

Dedi Irfan Ungkap Rencana Geopark Maros Pangkep Akan Jalani Assesment UNESCO.lelemuku.com.jpg

MAKASSAR, LELEMUKU.COM – Geopark Maros Pangkep akan menjalani assesment UNESCO pada Bulan Juli mendatang. Assessment tersebut sebagai lanjutan dari pengajuan Geopark Maros Pangkep ke UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa) menuju UNESCO Global Geopark.

General Manager Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep, Dedi Irfan menjelaskan, pihaknya mengajukan Geopark Maros Pangkep untuk menjadi Geopark dunia.

"Karena Geopark Maros Pangkep mewakili Indonesia, makanya tahun ini kita akan menjalani assessment di Bulan Juli," kata Dedi, saat menemui Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman, di Rumah Jabatan Wakil Gubernur, Jalan Yusuf Dg Awing, Makassar, Rabu, 10 Maret 2021.

Menanggapi hal tersebut, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyambut baik pengajuan Geopark Maros Pangkep untuk masuk dalam geopark dunia. Ia juga menyampaikan beberapa persiapan yang harus dijalankan Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep dalam menghadapi assessment nanti.

"Yang perlu diperhatikan menghadapi assessment sebaiknya kita menjaga ketepatan waktu, disiplin waktu dan mempelajari apa yang menjadi kebiasaan mereka," ucapnya.

Andi Sudirman menambahkan, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dari Geopark Maros Pangkep dan perlu persiapan yang lebih matang, agar Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep bisa mendapatkan penilaian yang maksimal. (humassulsel)

Andi Sudirman Dukung Apindo Selaraskan Program dengan Kebijakan Pemprov Sulawesi Selatan

Posted: 12 Mar 2021 01:59 PM PST

Andi Sudirman Dukung Apindo Selaraskan Program dengan Kebijakan Pemprov Sulawesi Selatan.lelemuku.com.jpg

MAKASSAR, LELEMUKU.COM – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, menerima pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel, di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, di Makassar, Rabu (10/3/2021).

Ketua DPD Apindo Sulsel, Latunreng menjelaskan, pertemuan tersebut membahas pelaksanaan Rapat Pleno Apindo Sulsel yang digelar di Hotel Claro, Makassar, hari ini, Rabu 10 Maret.

"Kunjungan kami ke sini dalam rangka melaporkan pelaksanaan rapat pleno DPP Apindo Sulawesi Selatan. Kita mencoba menggrade langkah kedepan terhadap visi misi organisasi kami untuk menyamakan program strategis Pemerintah Provinsi Sulsel," katanya.

Menurutnya, Apindo adalah organisasi pengusaha multi sektor, sehingga program prioritas pemerintah harus di back up untuk kemajuan Sulsel, karena kemajuan suatu daerah ditentukan sejauh mana sinergitas pemerintah dengan para pelaku usaha.

Latunreng menjelaskan, sinergitas Apindo dengan Pemerintah tentu harus kuat, karena yang bisa mengeksekusi seluruh kegiatan ekonomi adalah Apindo. "Tanpa Apindo tentu tidak akan mungkin pemerintah berbuat apa-apa. Pemerintah butuh anggaran, butuh dana, butuh pajak, makanya kami tentu selalu siap mendampingi Pemerintah," terangnya.

Selain itu, Latunreng mengungkapkan, Apindo selalu ingin berkomunikasi dengan pemerintah sebagai penentu regulasi tentang beberapa aturan pemerintah.

"Kita harus menyamakan persepsi karena ketika pengusaha berinvestasi dan tidak ada kepastian itu akan menjadi beban atau tekanan yang bisa membuat investasi kita bermasalah," ucapnya.

Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman merespon pelaksanaan Rapat Pleno Apindo dan mensupport rencana Apindo untuk menselaraskan program Apindo dengan kebijakan pemerintah.

"Kami tentu berharap agar Apindo bisa berkoordinasi dengan pemerintah. Termasuk mengkomunikasikan kepada pemerintah berbagai hal yang mungkin saja menghambat investasi di daerah ini," tegasnya.

Andi Sudirman juga berharap agar pelaksanaan rapat pleno Apindo bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan rekomendasi yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. (humasulsel)

Muhammad Guntur Sambut 100 Personil Usai Amankan Pilkada Sulsel dan Papua

Posted: 12 Mar 2021 01:57 PM PST


AMBON, LELEMUKU.COM - Komandan Satuan Brimob Polda Maluku KBP. M. Guntur, S.I.K., M.H menyambut 100 personil Brimob Polda Maluku yang telah usai penugasan BKO pilkada serentak di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan (Sulsel)  dan Papua di lapangan Satuan Brimob Polda Maluku, Selasa (05/01/2021).

Personil Satuan Brimob Polda Maluku ini sebelumnya BKO ke Polda Sulsel untuk mengamankan Pilkada serentak di daerah tersebut. Usai pelaksanaan pilkada di wilayah sulsel, 100 personil yang dipimpin oleh Iptu Nus Lawery ini melanjutkan pengamanan pilkada di wilayah Papua. Mereka langsung diberangkatkan dari Sulsel menuju Papua.

Usai tiba, personil tiba langsung menuju Makosat Brimob Polda Maluku untuk melaksanakan apel yang dipimpin oleh Komandan Satuan Brimob Polda Maluku KBP. M. Guntur, S.I.K., M.H yang di ikuti oleh Danyon A Pelopor, Wadanden Gegana dan penjabat Satuan Brimob Polda Maluku.

Dalam arahannya, Kombes Pol. M. Guntur menyampaikan terima kasih dan selamat datang kembali ke kesatuan. Ia mengatakan, walaupun penugasan kedua diluar dugaan dan diluar rencana namun personil Brimob Polda Maluku mampu melaksanakannya dengan baik.

"Walaupun penugasan kedua diluar dugaan dan diluar rencana namun anda masih mampu dan melaksanakan tugas tersebut dan tentunya ini menjadi suatu kehormatan, menjadi suatu kebanggaan bagi kita Satuan Brimob Polda Maluku Yang dipercaya oleh Mabes Polri. Oleh sebab itu sekali lagi saya ucapakan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas pelaksanaan tugas Yang sudah dilaksanakan dengan baik dan semuanya berjalan dengan lancar tertib Dan terkendali," katanya.

"Selamat datang dan selamat kembali ke kesatuan. Selamat menyesuaikan dengan dinamika tugas yang saat ini sedang dihadapi. Salam hormat kepada semuanya, kepada keluarga terutama yang diluar Ambon," Lanjutnya

Usai pelaksanaan apel dilakukan sterilisasi oleh personil KBR (Kimia Biologi Radioaktif) Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Maluku yang dipimpin oleh Iptu A. Manullang. (HumasPoldaMaluku)

Jokowi Dukung Penangkapan Juliari Batubara Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Posted: 12 Mar 2021 01:56 PM PST

 


JAKARTA, LELEMUKU.COM – Presiden Jokowi menanggapi proses penangkapan Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia (RI) Juliari Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara Negara.

"Terkait penetapan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka oleh KPK dini hari tadi, saya menghormati proses hukum yang tengah berjalan itu," ujar dia pada Minggu, 06 Desember 2020.

Jokowi menegaskan jika dirinya tidak akan melindungi siapapun yang terlibat korupsi dan memastikan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta percaya KPK bekerja secara transparan, terbuka, dan profesional.

Menurutnya seorang pejabat negara seharusnya menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi baik untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, kabupaten dan kota.

Apalagi jika itu berhubungan dengan uang rakyat, seperti bantuan sosial (Bansos) dalam rangka penanganan dampak pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.

"Semenjak dari awal, saya selalu mengingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju agar jangan korupsi!," tandasnya.

Sementara itu, Juliari Batubara tertangkap dalam operasi tangkap tangan KPK pada Sabtu, 05 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WIB.

Ia diamankan bersama lima orang lainnya dalam kasus pengadaan barang dan jasa program bansos di Jabodetabek pada 2020, diantaranya MJS, WG, AIM, HS, SN dan SJY.

Dari enam orang itu, KPK menetapkan lima orang dengan tiga tersangka yang diduga sebagai penerima suap adalah JPB atau Juliari, MJS atau Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial dan AW.

Kemudian dua orang yang diduga memberikan hadiah adalah AIM atau Ardian dan HS atau Harry Sidabuke. Keduanya adalah pihak swasta.

"KPK menetapkan lima tersangka," kata Ketua KPK, Firli Bahuri dalam konferensi pers yang disiarkan virtual pada Minggu dini hari, 06 Desember 2020.

Ia menduga Batubara menggunakan uang korupsi bansos COVID-19 untuk keperluan pribadi melalui fee penyaluran bansos tahap pertama dan kedua.

"Pada pelaksanaan pake bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp12 miliar yang pembagiannya dinerikan secara tunai oleh MJS kepada JPB (Juliari) melalui AW dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar," kata Bahuri. (Laura Sobuber)

Abdul Hayat Gani Usulkan Peresmian Jalan Tol AP Pettarani Makassar

Posted: 12 Mar 2021 01:55 PM PST

Abdul Hayat Gani Usulkan Peresmian Jalan Tol AP Pettarani Makassar.lelemuku.com.jpg

MAKASAR, LELEMUKU.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, mengusulkan kepada Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, agar Presiden Jokowi bisa meresmikan penggunaan jalan tol AP Pettarani, saat melakukan kunjungan kerjanya ke Sulsel. Apalagi, peresmian jalan layang tersebut sempat tertunda sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan Abdul Hayat, saat rapat bersama dengan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Bupati Gowa, Bupati Tana Toraja, Karoops Polda Sulsel, secara virtual di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 12 Februari 2021. Rapat tersebut merupakan persiapan kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Tana Toraja.

"Waktunya memang terbatas, hanya 12 jam. Tapi jika memungkinkan, di sela kunjungan kerja kali ini bisa dilakukan peresmian jalan tol AP Pettarani. Mungkin cukup penandatanganan prasasti saja," usul Abdul Hayat.

Ia mengungkapkan, usulan tersebut bukan tanpa alasan. Jalan tol tersebut sudah lama selesai, dan di jalan AP Pettarani bagian bawah sudah terjadi kemacetan akibat mobilitas yang tinggi. Jika tol layang dioperasikan, tentu bisa mengurai kemacetan yang terjadi selama ini.

"Kami harap bisa diagendakan, tanpa mengambil waktu yang lama," tuturnya.

Abdul Hayat menambahkan, kedatangan Presiden Jokowi harus diatur dengan baik dan rapi. Tentunya, tetap mematuhi protokol kesehatan, dimana di setiap titiknya hanya ada 50 orang.

"Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota agar bisa dipersiapkan dengan baik," imbuhnya. (HumasSulsel)

Steven Kandouw dan Kartika Devi Tanos Terima Vaksin Sinovac Tahap 2

Posted: 12 Mar 2021 01:52 PM PST

Steven Kandouw dan Kartika Devi Tanos Terima Vaksin Sinovac Tahap 2.lelemuku.com.jpg

MANADO, LELEMUKU.COM - Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E. Kandouw bersama istri yang juga Wakil Ketua TP PKK Sulut Kartika Devi Kandouw-Tanos menerima suntikan vaksin Covid-19 Sinovac tahap kedua di Graha Gubernuran Bumi Beringin Manado, Jumat (12/3/2021).

Sebelum disuntik, Wagub Kandouw dan istri terlebih dahulu melakukan pendaftaran dan verifikasi data, serta pengecekan kesehatan, antara lain suhu tubuh dan pengukuran tekanan darah kemudian menuju meja berikutnya dimana proses penyuntikan dilakukan.

Usai penyuntikan, keduanya mengikuti proses observasi kemungkinan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) selama 30 menit.

Usai divaksin, baik Kandouw maupun istri mengaku tidak merasakan gejala apapun.

"Tidak terasa apa-apa setelah divaksinasi," katanya.

Diketahui, penyuntikan vaksin juga diberikan kepada seluruh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Sulut beserta istri/suami.

Lanjut Kandouw, setelah vaksinasi untuk tenaga kesehatan dan pelayanan publik selesai, akan dijadwalkan vaksinasi untuk masyarakat umum.

"Jatah vaksinasi untuk masyarakat luas, sedang dipersiapkan. Sesuai informasi vaksin akan tiba dalam waktu dekat ini. Berapa besarannya akan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan," terangnya.

Lebih jauh, Kandouw mengimbau masyarakat tetap disiplin protokol kesehatan meski telah mendapatkan vaksinasi.

"Perlu diingatkan kembali tentang pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan. Yakni, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak serta menghindari kerumunan," kuncinya. (HubmasSulut)

TNI-Polri dan Warga Kerja Bhakti Timbun Jalan di Kampung Yasa Mulya

Posted: 12 Mar 2021 01:44 PM PST

TNI-Polri dan Warga Kerja Bhakti Timbun Jalan di Kampung Yasa Mulya

MERAUKE, LELEMUKU.COM – Melalui Kapolsek Tanah Miring Iptu Matheus Rengil bersama personel Polsek, anggota TNI dan warga kampung Yasa Mulya bersinergi melakukan kerja bhakti, bertempat di jalan menuju pemakaman Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kota Merauke, Kamis (18/02/2021).

Kapolsek mengatakan bahwa hari ini personel Polsek akan melaksanakan kegiatan kerja bhakti menimbun jalan menuju tempat pemakaman Kampung Yasa Mulya.

Tepatnya pada pukul 09.00 WIT Kapolsek bersama anggota Bhabinkamtibmas, Danpos Ramil Tanah Miring dan Babinsa mengikuti kegiatan kerja bakti penimbunan jalan masuk menuju tempat pemakaman kampung Yasa Mulya Distrik Tanah Miring.

Hal ini dilakukan secara gotong royong dan swadaya bertindak sebagai penggeraknya adalah Kapolsek dan Danramil, ini dilaksanakan agar memudahkan akses masyarakat menuju tempat Pemakaman.

Dalam pelaksanaan perbaikan jalan menuju pemakanan kita Menggunakan 20 Unit truk dan dibantu masyarakat Kampung Yasa Mulya.

"Dengan kegiatan kerja bhakti ini warga yang melintas memberikan apresiasi dan berterima kasih terhadap kinerja TNI, Polri dan warga di Distrik Tanah Miring yang bersinergi membantu warga perbaiki jalan karena jalan merupakan milik umum dan digunakan secara bersama-sama," ungkap seorang warga.(Humaspolresmerauke) 

Peduli Dengan Sesama, Satgas Pamrahwan Yonif 756/WMS Pos Banti Bagikan Makanan pada Masyarakat

Posted: 12 Mar 2021 01:44 PM PST

Peduli Dengan Sesama, Satgas Pamrahwan Yonif 756/WMS Pos Banti Bagikan Makanan pada Masyarakat

TIMIKA. LELEMUKU.COM - Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan (Satgas Pamrahwan) Yonif 756/WMS SSK ll pos Banti yang berada di bawah Kolakops Korem 174/ATW menggelar kegiatan bakti sosial dengan berbagi pada sesama melalui pemberian makanan siap saji pada masyarakat di Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu (14/02/2021).

Dansatgas Pamrahwan Yonif 756/WMS Mayor Inf Marolop Edison Bala Hutapea mengatakan, pasca kembalinya masyarakat Banti dari pengungsian di Timika akibat menghindari teror kelompok separatis bersenjata (KSB),  kehidupan roda perekonomian masyarakat Banti saat ini belum benar-benar pulih. Melihat kondisi tersebut, pos Banti Satgas Pamrahwan Yonif 756/WMS merasa terpanggil untuk sedikit meringankan beban mereka melalui pemberian makanan siap saji yang dibagikan saat selesai diakan doa bersama yang diikuti oleh sekitar 200  orang masyarakat.

"Kepedulian dan saling berbagi dengan sesama, merupakan suatu perbuatan baik serta bernilai positif yang harus selalu dilakukan pada semua orang. Salah satu bentuk dan wujud kepedulian tersebut, seperti yang dilakukan oleh anggota kami di pos Banti dengan berkontribusi langsung secara nyata di lapangan dalam hal membantu sesama dengan memberikan makanan siap saji pada masyarakat Kampung Banti pasca kembalinya mereka dari tempat pengungsian di Timika," kata Dansatgas.

Peduli Dengan Sesama, Satgas Pamrahwan Yonif 756/WMS Pos Banti Bagikan Makanan pada Masyarakat

Lebih lanjut dikatakanya bahwa, sikap saling membantu harus tetap dijaga dan dipelihara dengan baik, apa lagi di daerah penugasan. Karena dengan berbuat baik pada sesama, maka dengan sendirinya akan menumbuhkan rasa saling percaya dan saling menjaga antara aparat keamanan dan masyarakat, sehingga dengan demikian keamanan wilayah sekitar tempat tugas bisa selalu terjaga aman dan kondusif.

"Sekecil apapun perbuatan baik yang pernah kita buat pada orang lain, mereka pasti akan merasa senang dan mengingatnya. Harapan kami semoga apa yang kami berikan ini dapat membantu mereka, sehingga beban yang mereka rasakan sedikit dapat tertolong dengan apa yang kami berikan," harap Mayor Marolop.

Sementara itu Lettu Inf Sony Teguh Bahtiar Danki SSK ll yang sekaligus memimpin kegiatan bakti sosial tersebut mengatakan rangkaian kegiatan bakti sosial diawali dengan Ibadah bersama antara personel pos Banti Satgas Pamrahwan Yonif 756/WMS dan masyarakat Banti bertempat di Gereja Banti 2 dan dipimpin oleh Pendeta Hengki Magal. 

Kegiatan itu sendiri dihadiri oleh Kepala Kampung Banti Demianus Natkime, Tokoh perempuan Martina Natkime, Tokoh pemuda Derek Alom dan sekitar 200 orang masyarakat Kampung Banti.

Lebih lanjut dikatakan Lettu Soni bahwa" bantuan yang kami berikan jangan dinilai dari banyak maupun sedikitnya pemberian tersebut, namun yang lebih penting dari itu  niat, ketulusan, kerelaan serta keikhlasan kami untuk mau berbagi dan membantu sesama" 

"Disamping hal tersebut merupakan perintah langsung Dansatgas Pamrahwan Yonif 756/WMS Mayor Inf Marolop Hutapea, namun juga  karena berbagi dan membantu sesama sudah merupakan kewajiban bagi kami prajurit TNI dimanapun kami berada untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Biarpun dalam segala keterbatasan dan kekurangan yang kami miliki, kami selalu berupaya untuk berbuat yang terbaik bagi rakyat walaupun itu di pelosok pedalaman Papua sekalipun," tegas Danki Sony

Peduli Dengan Sesama, Satgas Pamrahwan Yonif 756/WMS Pos Banti Bagikan Makanan pada Masyarakat

Tokoh perempuan wilayah Banti Martina Natkime mewakili seluruh warga masyarakat kampung Banti mengucapkan banyak terima kasih atas kepedulian yang diberikan pos Banti pada masyarakat.

"Kami mewakili seluruh masyarakat Banti mengapresiasi dan berterima kasih pada bapak-bapak TNI satgas 756/WMS pos Banti dengan kegiatan bakti sosialnya. Ini sangat membantu kami masyarakat. Karena pasca kembalinya kami dari pengungsian, masyarakat sebagian besar masi mengandalkan bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk kegiatan berkebun saat ini hasilnya belum bisa dipanen karena kami baru saja mulai menanam". 

Lanjutnya "kami juga sangat berterima kasih pada bapak-bapak satgas pos 756/WMS karena selama kami mengungsi di Timika sekitar 10 bulan, bapak-bapak TNI sudah menjaga kampung kami, rumah kami maupun ternak dan kebun kami. Kami masyarakat sangat berharap, kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut sampai aktifitas perekonomian di wilayah Banti kembali normal. Kami akan selalu berdoa semoga Tuhan yang maha Esa akan senantiasa membalas budi baik dari bapak-bapak semua," harap Martina.(Pensatgas756)

Sinergitas TNI-Polri Beri Bantuan ke Warga Terdampak Banjir di Kampung Mamberamo Koya Timur

Posted: 12 Mar 2021 01:44 PM PST

Sinergitas TNI-Polri Beri Bantuan ke Warga Terdampak Banjir di Kampung Mamberamo Koya Timur

JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw bersama Kasdam XII cendrawasih Brigjen Bambang Trisnohadi dan PJU Polda Papua kunjungi warga yang terdampak banjir dan berikan bantuan sembako, bertempat di Kampung Telaga Mamberamo, Kelurahan Koya Timur. Distrik Muara Tami, Kota Jayapura pada Kamis (18/02/2021) pagi.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol. Gustav R. Urbinas, S.IK. M.PD, Aslog Lanud X Jayapura Kolonel David, Kabag Ops Polresta Jayapura kota Kompol Nursalam Saka,S.Pd, Kapolsek Muara Tami AKP Jubelina Wally, SH.MH dan Kepala kelurahan Koya Timur Emilia Pallora, S.I.P.

Pukul 10.05 WIT Kapolda Papua bersama Kasdam XII cendrawasih dan rombongan tiba di Kampung Mamberamo Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami dan disambut oleh warga di Kampung Mamberamo.

Ketua RT Kampung Mamberamo Kores Fruwaru dalam sambutanya mengatakan bahwa akibat banjir ini, tanaman-tanaman warga disini telah rusak dan kami meminta kepada Pemerintah untuk melihat kami disini.

Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Papua berserta rombongan yang telah datang melihat warga disini yang saat ini sedang tertimpa musibah banjir dan memberikan bantuan sembako kepada masyarakat kampung Mamberamo Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami.

Kapolda Papua mengatakan, "Hari ini kami ada Jadwal untuk memberikan bantuan di Kabuputen Keerom sehingga kami sempatkan waktu untuk memberikan bantuan juga disini. Masalah air bersih di Kampung, kami akan koordinasikan kepada Provinsi dan Walikota untuk mencari solusi, sehingga warga di kampung ini mendapat Air Bersih. Kalau ada solusi yang mau disampaikan bisa langsung kepada Babinkamtibmas dan Babinsa, mereka akan meneruskan kepada kami untuk disampaikan kepada pemerintah".

Selanjutnya dilakukan pemberian bingkisan sembako dari TNI-Polri kepada Warga yang terdampak Banjir oleh Kapolda Papua. Setelah memberikan bantuan secara simbolis, Kapolda Papua berserta rombongan meninggalkan lokasi dan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Keerom.

Adapun paket sembako yang akan dibagikan sebanyak 150 paket sembako kepada 125 kepala Keluarga, dengan rincian setiap satu paket sembako berisi 1 karung beras 5 kg, 5 bungkus supermi, 1 bungkus minyak goreng 1 liter, 1 bungkus teh celup, 1 bungkus gula 1kg dan 1 bungkus kopi. (Humaspoldapapua)