Type Here to Get Search Results !

Mohammad Thamrin Keluarkan Surat Larangan Rayakan Valentine Day di Depok

Mohammad Thamrin Keluarkan Surat Larangan Rayakan Valentine Day di Depok

Mohammad Thamrin Keluarkan Surat Larangan Rayakan Valentine Day di Depok

Posted: 13 Feb 2021 06:44 PM PST


DEPOK, LELEMUKU.COM – Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Provinsi Jawa Barat (Jabar), Mohammad Thamrin mengeluarkan Surat Larangan Rayakan Valentine Day agar terhindar dari kegiatan yang bertentangan dengan norma agama dan mencegah penyebaran Virus Corona (COVID-19).

Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 005/1686/Disdik/2021 sebagai landasan bagi pelajar untuk tidak merayakan Hari Kasih Sayang pada Minggu, 14 Februari 2021. Bertujuan untuk membangun karakter pesreta didik yang berakhlak mulia.

 "Menjaga para pelajar agar terhindar dari kegiatan yang bertentangan dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia berkenaan dengan Hari Valentine," kata dia  dalam siaran pers pada Sabtu, 13 Februari 2021.

Thamrin meminta Pengawas Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Kepala SD dan SMP Negeri dan Swasta serta Pimpinan Lembaga Pendidikan Non Formal untuk mengawasi dan memantau peserta didik serta menanamkan sikap dan perilaku melestarikan nilai-nilai budaya Indonesia.

"Ini langkah-langkah pencegahan terkait kegiatan perayaan Hari Valentine yang dilakuan peserta didik serta turut mendukung pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam mencegah penularan COVID-19," tutup Thamrin. (Gonca)

Henry Tanoto Tanggapi Relaksasi Pajak PPnBM Mobil Baru dan Dampaknya ke Toyota

Posted: 13 Feb 2021 12:13 AM PST

Henry Tanoto Tanggapi Relaksasi Pajak PPnBM Mobil Baru dan Dampaknya ke Toyota.lelemuku.com.jpg

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Wakil Presdir PT Toyota Astra Motor (TAM) Henry Tanoto mengatakan kebijakan relaksasi pajak penjualan barang mewah atau PPnBM mobil akan membuat kinerja industri otomotif lebih baik lagi tahun ini.

"Kami akan cek aturan detailnya dan menunggu juknisnya agar bisa tahu pasti dampaknya," kata Henry Tanoto kepada Antara di Jakarta hari ini, Jumat, 12 Februari 2021.

Kemarin, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyetujui usulan Kementerian Perindustrian tentang relaksasi pajak mobil baru berupa PPnBM nol persen. Ini akan berlaku mulai Maret 2021 dengan pengurangan secara bertahap untuk mobil di bawah 1.500 cc kategori sedan dan 4×2.

Henry mengatakan kebijakan relaksasi pajak mobil baru pada sektor PPnBM akan mempengaruhi permintaan pasar dan penjualan serta produksi mobil di dalam negeri. Tahun lalu dunia otomotif anjlok akibat terimbas pandemi Covid-19.

"Tahun lalu pasar (mobil) ditutup dengan angka sekitar 580 ribu unit turun 44,55 persen dibanding 2019."

Henry menjelaskan penjualan mobil Toyota di Indonesia turun 44,8 persen menjadi sekitar 183 ribu unit pada 2020 dibanding 2019, dengan pangsa pasar 31,6 persen.

Dia menyatakan optimistis tahun ini kinerja pasar dan industri otomotif di Indonesia akan tumbuh lebih baik menyusul relaksasi pajak mobil baru pada sektor PPnBM. (Tempo)

Toyota Vios Kena Penghapusan PPnBM, Harga Turun Drastis hingga Rp 173 juta

Posted: 13 Feb 2021 12:04 AM PST

Toyota Vios Kena Penghapusan PPnBM, Harga Turun Drastis hingga Rp 173 juta.lelemuku.com.jpg

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Toyota Vios termasuk salah model yang terkena dampak dari penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Penghapusan PPnBM untuk pembelian kendaraan bermotor ini akan diberlakukan secara bertahap mulai Maret 2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya mengatakan bahwa relaksasi PPnBM akan diberikan kepada mobil penumpang 4x2, termasuk sedan dengan kubikasi mesin kurang dari 1.500cc yang diproduksi di dalam negeri.

Dalam penerapannya, PPnBM akan diberlakukan nol persen pada Maret-Mei. Selanjutnya, diikuti insentif PPnBM sebesar 50 persen pada Juni-Agustus, dan 25 persen periode September-November 2021.

Besaran insentif tersebut akan dievaluasi tiap 3 bulan. Instrumen kebijakan akan menggunakan PPnBM DTP (ditanggung pemerintah) melalui revisi Peraturan Menteri Keuangan yang ditargetkan berlaku pada 1 Maret 2021.

Toyota Vios merupakan sedan yang diproduksi secara lokal oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Selama ini, PPnBM untuk sedan ini sebesar 40 persen dari harga dasar sebelum pajak (Nilai Jual Kendaraan Bermotor/NJKB). Dilihat dari daftar NJKB DKI Jakarta, model terendah Vios (Limo 1.5 MT) adalah Rp 173 juta.

Sebagai gambaran, nilai dasar itu kemudian ditambah dengan komponen pajak lainnya seperti PPN mobil baru (10 persen), PPnBM 10-125 persen, BBNKB 12,5 persen, dan PKB 2,5 persen. Jika ditotal besaran komponen pajak ini sekitar 40 persen dari harga dasar.

Dari gambaran di atas, Vios dengan harga dasar Rp 173 juta, ditambah komponen pajak PPN (10 persen), PPnBM (40 persen), BBNKB (12,5 persen), dan PKB (2,5 persen), harga jual on the road (di tingkat konsumen) mencapai Rp 311,95 juta.

Dengan perhitungan di atas, PPnBM Vios 40 persen dari harga dasar sekitar Rp 69 juta. Tapi perlu diingat, bahwa komponen pajak di atas belum termasuk margin yang diambil oleh dealer.

Jadi perkiraan harga Vios setelah terkena penghapusan PPnBM nol persen, akan turun sekitar Rp 40 jutaan. Besaran penurunan harga ini tergantung dari seberapa besar margin yang akan ditentukan oleh dealer.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), produksi Vios di pabrik TMMIN tahun 2020 mencapai 23.035 unit. Kandungan lokalnya lebih dari 70 persen. Vios mencatat pengiriman unit dari pabrik ke dealer pada 2020 mencapai 309 unit. Sedangkan sisanya diekspor ke mancanegara seperti Bahrain, Brunei, Kuwait, Libanon, Oman, Saudi Arabia, dan UEA.

Berikut ini daftar harga lengkap Toyota Vios 2021 sebelum penghapusan BBnBM nol persen:

- Vios E M/T Rp 311.950.000
- Vios G M/T Rp 330.750.000
- Vios G CVT Rp 346.850.000

Inilah Harga Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga, Honda Mobilio dan Daihatsu Xenia Dengan PPnBM Nol Persen

Posted: 12 Feb 2021 11:58 PM PST

Inilah Harga Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga, Honda Mobilio dan Daihatsu Xenia Dengan PPnBM Nol Persen.lelemuku.com.jpg

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk pembelian mobil baru akan diberlakukan mulai Maret hingga Mei 2021. Artinya, di periode tersebut sejumlah mobil baru akan dijual dengan PPnBM nol persen. Penghapusan PPnBM ini secara otomatis akan mempengaruhi harga jual mobil baru jenis tertentu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya mengatakan bahwa relaksasi PPnBM akan diberikan kepada mobil penumpang 4x2, termasuk sedan dengan kubikasi mesin kurang dari 1.500cc yang diproduksi di dalam negeri.

Dalam penerapannya, PPnBM nol persen akan dimulai pada Maret-Mei. Selanjutnya diikuti insentif PPnBM sebesar 50 persen pada Juni-Agustus, dan 25 persen periode September-November 2021.

Besaran insentif tersebut akan dievaluasi tiap 3 bulan. Instrumen kebijakan akan menggunakan PPnBM DTP (ditanggung pemerintah) melalui revisi Peraturan Menteri Keuangan yang ditargetkan berlaku pada 1 Maret 2021.

Dengan ketentuan tersebut, harga mobil berkubikasi mesin di bawah 1.500cc, berpenggerak 4x2 - termasuk sedan – serta model yang memiliki kandungan lokal sebesar 70 persen akan mendapatkan insentif PPnBM sebesar 0 persen selama periode Maret hingga Mei.

Sebagai contoh, Toyota Avanza dan pesaingnya di kelas low multipurpose vehicle (LMPV) masuk kategori minibus bermesin 1.500 cc ke bawah dan berpenggerak 4x2 dengan kapasitas penumpang kurang dari 10 orang. Kategori itu dikenakan PPnBM sebesar 10 persen.

Toyota Avanza baru saat ini memiliki harga mulai dari Rp200,2 juta on the road DKI Jakarta. Artinya, tanpa PPnBM, harga mobil terlaris Toyota ini bisa turun hingga kisaran Rp180 juta.

Selain Avanza, segmen LMPV dengan tingkat kandungan lokal di atas 70 persen juga dimiliki oleh Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga, Daihatsu Xenia dan Honda Mobilio.

Berikut adalah perkiraan harga LMPV setelah penerapan PPnBM nol persen:

Toyota Avanza

Harga: Rp200,2 – Rp231,250 juta

Tanpa PPnBm: Rp180 juta – Rp208 juta

Suzuki Ertiga

Harga: Rp 210,5 juta – Rp254,5 juta

Tanpa PPnBM: Rp189,45 juta – Rp 229,05 juta

Mitsubishi Xpander

Harga: Rp221,4 juta – Rp 278,9 juta

Tanpa PPnBm: Rp199,26 juta – Rp 251,01 juta

Daihatsu Xenia

Harga: Rp196,75 juta – Rp240,65 juta

Tanpa PPnBm: Rp 177,075 juta – Rp216,585 juta

Honda Mobilio

Harga: Rp207,5 juta – Rp 252,5 juta

Tanpa PPnBM: Rp 186,75 juta – Rp 227,25 juta

Inilah Alasan Harga Mobil Baru Toyota Avanza Turun ke Rp131 Juta pada 2021

Posted: 12 Feb 2021 11:52 PM PST

Inilah Alasan Harga Mobil Baru Toyota Avanza Turun ke Rp131 Juta pada 2021.lelemuku.com.jpg

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Harga Toyota Avanza akan melorot setelah Pemerintah mengabulkan harapan asosiasi untuk relaksasi pajak mobil baru dengan penghapusan PPnBM (pajak penjualan barang mewah).

Mulai Maret 2021, harga-harga mobil baru sedan dan 4X2 di bawah 1.500 cc tanpa PPnBM, termasuk Avanza. Relaksasi pajak akan menyusut sampai 25 persen pada akhir 2021.

Pemerintah akan membebaskan PPnBM pada tahap pertama (Maret-Mei), kemudian tahap kedua (Juni-Agustus) diskon PPnBM sebesar 50 persen, dan terakhir tahap ketiga (September-November 2021) diskon PPnBM 25 persen.

Berdasarkan PMK Nomor 33/PMK.010/2017 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, tarif pajak PPnBM mobil baru sebesar 10 persen hingga 125 dengan syarat-syarat tertentu.

Untuk mobil sedan dan 4X2 di bawah 1.500 cc dikenai PPnBM 30 persen. Maka dengan relaksasi pajak terbaru, harga mobil Toyota Avanza tanpa PPnBM 30 persen.

Mobil 4x2 dengan kubikasi mesin kurang dari 1.500 cc antara lain Toyota Avanza, Mitsubishi Xpander, Toyota Rush, Suzuki Ertiga, serta Honda Brio.

Harga mobil dengan julukan sejuta umat ini di situs Auto2000 yang termurah Rp 188,2 juta on the road Jakarta. Dengan relaksasi pajak, harga Avanza tersebut akan dikurangi PPnBM 30 persen menjadi sekitar Rp 131,7 juta.

Harga Toyota Avanza berbagai varian setelah dapat relaksasi pajak PPnBM 30 persen adalah Avanza 1.3 E STD MT Rp 131,7 juta, Avanza 1.5 G MT Rp 154,6 juta, Avanza Veloz 1.5 MT Rp 159,1 juta, Avanza 1.3 E MT Rp 133,5 juta, Avanza Veloz 1.3 MT Rp 150,7 juta, dan Avanza 1.3 G MT Rp 145,9 juta. (Tempo)

Ade Yasin Tanggapi Kontroversi Konvoi Moge Terabas Pos Ganjil Genap di Kota Bogor

Posted: 12 Feb 2021 11:46 PM PST

Ade Yasin Tanggapi Kontroversi Konvoi Moge Terabas Pos Ganjil Genap di Kota Bogor.lelemuku.com.jpg

BOGOR, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor menerapkan ganjil genap di masa libur akhir pekan. Di masa libur Hari Imlek ini, kebijakan itu berlaku selama tiga hari mulai Jumat sampai Minggu, 12 - 14 Februari 2021.

Ketika semua pengendara mobil dan sepeda motor berpelat genap mengantre di Pos Simpag Gadog untuk mematuhi pemeriksaan rapid test antigen pada Jumat pagi, 12 Februari 2021, rombongan motor gede alias moge justru melenggang melewati pos pemeriksaan itu.

Tak ada petugas yang memberhentikan laju mereka. Dari video yang tayang di Antara, petugas bahkan mengayunkan tangan memberikan aba-aba agar konvoi moge itu segera lewat. Petugas kepolisian, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor sibuk dengan antrean kendaraan yang masih menjalani pemeriksaan nomor kendaraan dan hasil rapid test antigen.

Petugas gabungan dinas perhubungan dan kepolisian di simpang Lotte Grosir Yasmin, Kota Bogor, juga tak berani memberhentikan rombongan kendaraan untuk memeriksa pelat nomornya. Di antaran iring-iringan itu, terdapat beberapa di antaranya yang berpelat nomor ganjil, yang semestinya dilarang melenggang di jalanan Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.

Iring-iringan moge berpelat nomor B itu masuk Kota Bogor sekitar pukul 08.30 WIB dari arah Jalan Raya Parung melalui Jalan Sholeh Iskandar. "Seharusnya semua pengendara diperiksa," kata Kepala Bidang Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Kota Bogor, Dody Wahyudin.

Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan, meski lolos di pos pemeriksaan Simpang Gadog, rombongan moge itu belum tentu lolos di pos pemeriksaan selanjutnya. "Lolos di sini (Simpang Gadog), di Taman Safari juga ada pemeriksaan," kata Ade Yasin yang juga Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor.

Ade Yasin menambahkan, pemerintah Kabupaten Bogor menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro melalui kebijakan ganjil genap bagi masyarakat yang melewati Jalur Puncak. Upaya ini untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 dan mencegah kerumunan di tempat wisata. (Tempo)

Herzaky Mahendra Tak Tanggapi Rp9 Miliar Hibah Pemkab Pacitan ke Yudhoyono Foundation

Posted: 12 Feb 2021 11:38 PM PST

Herzaky Mahendra Tak Tanggapi Rp9 Miliar Hibah Pemkab Pacitan ke Yudhoyono Foundation.lelemuku.com.jpg

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Yudhoyono Foundation, yayasan yang didirikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dituding menerima dana hibah sebesar Rp 9 miliar dari Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Tudingan itu disampaikan oleh pengguna akun Instagram, @catlady898. Dalam tangkapan layar yang beredar di media sosial, akun tersebut mengunggah sejumlah foto dengan tampak depan berupa wajah Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang merupakan ayah AHY.

Dalam unggahannya itu, akun tersebut menulis narasi bahwa dalam anggaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 Yayasan Yudhoyono Foundation mendapatkan hibah sebesar Rp 9 miliar. "Ngeri-ngeri sedap barang ini! Pantesan sepi dari pemberitaan nasional dan lebih fokus gaduh permasalahan isu kudeta di internal Partai Demokrat," tulis akun tersebut.

Saat Tempo mengunjungi profil, akun tersebut dikunci dan hanya pengikutnya saja yang bisa melihat isi unggahan di akun @catlady898.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra putra tidak mengomentari persoalan ini. 

"Saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab itu, karena saya di Partai, bukan di Yayasan," kata dia saat dihubungi Jumat, 12 Februari 2021. ()

Doren Wakerkwa Minta Natalis Tabuni Bertanggung Jawab Kendalikan Situasi di Intan Jaya

Posted: 12 Feb 2021 11:33 PM PST

Doren Wakerkwa Minta Natalis Tabuni Bertanggung Jawab Kendalikan Situasi di Intan Jaya.lelemuku.com.jpg

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Sekda Papua Doren Wakerkwa meminta Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni  untuk bertanggung jawab mengendalikan teror yang terjadi wilayahnya.

Kendati pun memahami kondisi yang saat ini terjadi di wilayah tersebut, Doren menilai tak semestinya warga masyarakat di Sugapa dan sekitarnya, ditinggal begitu saja oleh pemimpinnya.

"Seluruh masalah di daerah (Intan Jaya) menjadi tanggung jawab bupati. Dulu saya pernah bilang di koran (supaya bupati menyelenggarakan pemerintah di Sugapa bukan di Nabire). Tapi beliau bantah bahwa dirinya melaksanakan tugas disana (Intan Jaya)".

"Saya kalau bicara itu bukan tanpa alasan, karena saya tau persis apa yang terjadi di gunung. Makanya saya bilang bupati jangan (menjalankan pemerintahan) di Nabire terus. Bupati harus naik ke atas (Sugapa) melaksanakan tugas pemerintahan. Supaya masyarakat merasa bahwa pimpinan mereka ada di tempat dan mereka merasa terlindungi. Sehingga kalau sudah begini (ada teror) bupati tetap harus tanggung jawab," tegas Doren di Jayapura, Rabu (10/2/2021).

Ia kembali mengingatkan bupati yang sudah diberi kepercayaan oleh rakyat dan negara agar tak setengah-setengah menjalankan tugasnya. Mengingat, masalah di Intan Jaya kini telah berdampak buruk pada semua aspek pembangunan di wilayah itu.

"Jangan (sampai) bupati tidak mau bekerja lalu rakyat korban banyak, itu tidak bisa. Jadi, saya harap kalau tidak mau bekerja ya sudah (mundur dari jabatan) kan begitu. Harus tunjukkan integritas bupati untuk selesaikan permasalahan di daerah"

"Dan saya harap, setiap bupati yang diberi kepercayaan oleh negara dan masyarakat, jalankan tugas (pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan) tak setengah-setengah," tegasnya.

Doren tambahkan, saat ini Pemprov Papua belum dapat mengambil tindakan terkait persoalan di Intan Jaya. Sebab masih menunggu laporan resmi dari Bupati Intan Jaya untuk selanjutnya mengambil tindakan.

"(Tapi bagaimana mau ambil tindakan) kan selama ini, terjadi masalah di Intan Jaya, bupati tidak pernah lapor ke gubernur. Bagaimana kita mau kaji lalu tindak lanjuti, kalau laporan itu belum pernah ada sampai saat ini," keluhnya.

Diketahui, Roda pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya, Papua, tidak berjalan sejak awal 2021 akibat rentetan teror oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Bupati dan jajaran pun sudah meninggalkan Sugapa awal Januari lalu, karena faktor keamanan dan tak adanya dukungan jaringan internet untuk mempersiapkan APBD tahun ini. (diskominfopapua)

Listyo Sigit Prabowo Apresiasi Langkah Cepat Nurdin Abdullah untuk Korban Gempa Sulbar

Posted: 12 Feb 2021 11:27 PM PST

Listyo Sigit Prabowo Apresiasi Langkah Cepat Nurdin Abdullah untuk Korban Gempa Sulbar.lelemuku.com.jpg

MAMUJU, LELEMUKU.COM – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mengapresiasi langkah cepat Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah, memberikan tanggap cepat terhadap masyarakat Sulawesi Barat (Sulbar).

"Tentunya apresiasi kepada Bapak Gubernur yang pada hari ini, beliau memberikan bantuan terhadap anggota (Kepolisian) yang ada di wilayah Polda Sulbar, khusunya yang ada di Polda, dengan pemberian bantuan bangunan hunian tetap sebanyak 50 unit, dan kata beliau tadi nanti akan ditambah lagi," jelas Sigit Prabowo dalam sambutannya, di Kantor Polda Sulbar, Jumat 12 Februari 2021.

Menurut Sigit Prabowo, bantuan 50 unit Huntap ini merupakan sebuah nilai persaudaraan dan kemanusiaan dari Pemprov Sulsel untuk masyarakat Sulbar, khususnya anggota kepolisian di Polda Sulbar.

"Bagi kami itu tentunya merupakan bentuk dari suatu nilai persaudaraan, nilai persahabatan walaupun beliau berada di Sulawesi Selatan, tapi karena beliau merasa anggota yang berada di Sulawesi Barat ini adalah keluarga beliau.

Maka walaupun bukan di wilayahnya, namun beliau tetap mau datang. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari keluarga besar Polri," tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah, menceritakan bagaimana pihak kepolisian, TNI dan Pemprov Sulsel turun melihat langsung kondisi di hari pertama gempa di Sulbar.

"Bapak Kapolri yang saya hormati, izin melaporkan Pak. Hari pertama gempa, kami bersama Kapolda Sulawesi Selatan dan Pangdam Hasanuddin langsung ke Mamuju ikut membantu Pak Kapolda Sulbar untuk mengambil langkah-langkah awal," jelasnya.

"Kami dan Sulsel langsung meminta PLN dan PT Telkom untuk segera ke sini dan kami mempersiapkan tenaga medis satu pesawat atas bantuan Garuda dan dua Kapal Angkatan Laut untuk memuat logistik ke sini, bantuan dari Sulsel," tuturnya. (HumasSulsel)