Type Here to Get Search Results !

Demi Penelitan dan Medis, PBB Hapus Status Ganja dari Daftar Narkotika

Demi Penelitan dan Medis, PBB Hapus Status Ganja dari Daftar Narkotika

Demi Penelitan dan Medis, PBB Hapus Status Ganja dari Daftar Narkotika

Posted: 03 Dec 2020 06:58 PM PST

Demi Penelitan dan Medis, PBB Hapus Status Ganja dari Daftar Narkotika.lelemuku.com.jpg

NEW YORK, LELEMUKU.COM - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan untuk menghapuskan ganja atau mariyuana dari daftar narkotika atau obat terlarang paling berbahaya di dunia. Keputusan ini untuk mengantisipasi, sekaligus membuka jalan bagi perluasan penelitian ganja dan penggunaan medis.

Keputusan ini diambil setelah dilakukan pemungutan suara oleh Komisi Obat Narkotika, yang berbasis di Wina dan berisi 53 negara anggota. Komisi ini mempertimbangkan rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tentang reklasifikasi ganja dan turunannya.

Mengutip dari New York Times, Kamis, 3 Desember 2020, para ahli mengatakan bahwa pemungutan suara tidak akan berdampak langsung pada pelonggaran kontrol internasional dalam penggunaan ganja lebih lanjut. Pasalnya, pemerintah masih memiliki yurisdiksi tentang bagaimana mengklasifikasikan ganja.

Meski begitu, banyak negara melihat ke konvensi global sebagai pedoman, dan pengakuan PBB adalah kemenangan simbolis bagi para pendukung perubahan kebijakan narkoba yang mengatakan bahwa hukum internasional sudah ketinggalan zaman. "Ini adalah kemenangan besar dan bersejarah bagi kami, kami tidak bisa berharap lebih," kata Kenzi Riboulet-Zemouli, seorang peneliti independen untuk kebijakan narkoba.

Dia mengatakan bahwa ganja telah digunakan untuk pengobatan dan keputusan pada hari Rabu menjadi pintu untuk mendukung ganja digunakan dalam medis. Perubahan tersebut kemungkinan besar akan mendukung penelitian medis dan upaya legalisasi di seluruh dunia.

Sementara itu, Wakil Presiden di Canopy Growth, Dirk Heitepriem, menyebutkan bahwa pemungutan suara di PPB merupakan langkah maju yang besar. Karena hal itu sama dengan mengakui dampak positif ganja pada pasien.

"Kami berharap ini akan memberdayakan lebih banyak negara untuk membuat kerangka kerja yang memungkinkan pasien yang membutuhkan untuk mendapatkan akses ke pengobatan," kata Heitepriem.

Dalam kajiannya terhadap sejumlah rekomendasi WHO atas penggunaan mariyuana atau ganja dan turunannya, Komisi PBB untuk Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (CND) memutuskan mencabut zat psikoaktif itu dari Lampiran IV, Konvensi 1961 tentang Narkotika dan Obat-obatan. 

Selama 59 tahun sebelum rapat voting itu dilakukan pada Rabu, 3 Desember 2020, ganja masih digolongkan dalam jenis opium adiktif berbahaya, termasuk heroin.

Ke-53 negara anggota CND mengambil suara terbanyak setelah isi lampiran itu bahkan melarang penggunaan ramuan bunga kering jenis tanaman Cannabis sativa ini untuk tujuan medis. Hasil voting lalu ke luar dengan 27 anggota setuju pencabutan, 25 menolak dan satu abstain. Dengan hasil itu CND membuka pintu untuk negara-negara mengakui potensi terapi dan medis dari zat yang masih luas digunakan namun secara ilegal sebagai obat rekreasi itu.

Lebih jauh, keputusan terbaru bisa mendorong riset ilmiah tambahan terhadap khasiat medis yang selama ini dikenal dari tanaman ganja. Riset akan berperan sebagai katalis untuk negara-negara melegalisasi obatnya untuk medis, dan mengkaji ulang hukumnya tentang fungsi rekreasional dari ganja atau mariyuana.

Pada Januari 2019, WHO telah mengungkap enam rekomendasi baru seputar lampiran soal ganja dalam aturan pengendalian obat PBB. Awalnya, rekomendasi-rekomendasi itu hendak dibawa ke dalam voting pada rapat CND Maret 2019, tapi banyak negara anggota meminta waktu tambahan untuk mempelajari dorongan buat voting itu dan menegaskan terlebih dahulu posisi mereka.

Di antara banyak poin baru WHO, mereka mengklarifikasi kalau cannabidiol (CBD) –sebuah senyawa nonracun–bukanlah subyek kontrol internasional. CBD sebaliknya disebut telah berperan besar dalam terapi pemulihan beberapa tahun terakhir, dan melahirkan sebuah industri baru bernilai miliaran dollar.

Belum lama ini, lebih dari 50 negara telah mengadopsi program ganja untuk medis. Beberapa negara seperti Kanada, Uruguay, dan 15 negara bagian di Amerika Serikat sudah langsung melegalkannya untuk kegunaan rekreasional. Meksiko dan Luxembourg sepertinya akan menjadi negara ketiga dan empat yang mendukungnya pula

Setelah voting Rabu lalu, beberapa negara langsung mengutarakan posisinya. Ekuador, misalnya, mendukung seluruh rekomendasi terbaru WHO. Negara ini termasuk yang mendesak produksi, penjualan dan penggunaan ganja segera memiliki kerangka kerja regulasi. "Yang menjamin praktik baik, kualitas, serta pengembangan inovasi dan risetnya."

Sementara itu, Amerika Serikat memberi suaranya setuju mencabut ganja dari Schedule IV of the Single Convention tersebut, namun mempertahankan isi Lampiran I. Bagian ini menyatakan cannabis atau ganja memberi ancaman risiko kesehatan publik dan karenanya seharusnya terus dikendalikan di bawah konvensi kontrol obat internasional.

Voting itu melawan, di antaranya, pendapat Cile bahwa ada hubungan langsung antara penggunaan ganja dan meningkatnya peluang depresi, defisit kognitif, rasa cemas, gejala psikotik. Sedang Jepang menyatakan penggunaan non medis dari ganja, "Mungkin akan melambungkan dampak negatif untuk kesehatan dan sosial, terutama di antara anak muda." (Tempo)

Personil Lantamal X Ikut Sosialisasi Netralitas TNI Jelang Pilkada dari Kadiskum Koarmada III

Posted: 03 Dec 2020 11:31 AM PST

Personil Lantamal X Ikut SosialisasiI Netralitas TNI Jelang Pilkada dari Kadiskum Koarmada III

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Seluruh Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lantamal X serta ibu-ibu Jalasenastri Korcab X DJA III  mendapat pengarahan secara virtual dari Kepala Dinas Hukum (Kadiskum) Koarmada III Kolonel Laut (KH) Ida Kade Sadnyana, S.H., M.H. Bertempat di Markas Komando Lantamal X Hamadi, Kota Jayapura, Provinsi Papua pada Kamis (03/12/2020).

Personil Lantamal X Ikut SosialisasiI Netralitas TNI Jelang Pilkada dari Kadiskum Koarmada III

Kegiatan dilakukan sesuai Protokol Kesehatan, demi membatasi jumlah personil dalam satu ruangan, pengarahan tentang Sosialisasi Peraturan Netralitas TNI dan Pemungutan Suara Serentak 2020 di Era Pandemi Covid-19 ini terbagi di beberapa tempat, yaitu di Aula Samudera Loka Mako Lantamal X, Puskodal Lantamal X, Ruang Rapat Lantamal X, Aula Satrol Lantamal X dan pendopo Lai Panca Mako Yonmarhanlan X.

Personil Lantamal X Ikut SosialisasiI Netralitas TNI Jelang Pilkada dari Kadiskum Koarmada III

Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Aspers Danlantamal X Kolonel Laut (KH) Suryanto Hadi, Kadisbek Lantamal X Letkol Laut (S) Nofal Tampilang, Dandenma Lantamal X Letnan Kolonel Marinir Oktofiansyah Rahman, Danyonmarhanlan X Letkol Marinir Rian Malfi M.Tr Opsla, Kadiskes Lantamal X Letkol Laut (K) Suharmen Effendi, Ketua dan pengurus Korcab X DJA III. (DispenLantamalx)

Gustav Urbinas Ungkap Upaya Polisi Tangani Kasus Pembakaran Asrama PGSD

Posted: 03 Dec 2020 04:46 AM PST

Gustav Urbinas Ungkap Upaya Polisi Tangani Kasus Pembakaran Asrama PGSD.lelemuku.com.jpg

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jayapura Kota menangani kasus pengeroyokan yang mengakibatkan Korban Piter Smas (24) meninggal dunia yang berujung pembekaran asrama Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Cenderawasih Padang Bulan Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua pada Kamis (3/12/2020).

Kapolresta Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas, SH., S.IK., M.Pd ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut.

"Kejadian pembakaran asrama PGSD berawal dari kasus pengeroyokan yang mengakibatkan korban Piter Smas (24) meninggal dunia, " Ujarnya.

Lanjut Kapolresta, untuk kasus pengeroyokan pihaknya sudah mengamankan dua pelaku yakni MR (20) dan YM (26) sedangkan pelaku ARR (20) masih dalam pengejaran oleh pihaknya.

"Terkait pembakaran asrama PGSD saat ini Polresta Jayapura Kota telah memeriksa 5 orang diantaranya YK (22), LM (23), RKK (21), SE (27) dan SS (21)," ucapnya.

AKBP Gustav menjelaskan, kejadian pengeroyokan terjadi ketika para pelaku bersama korban sedang mengkonsumsi minuman keras, namun pelaku ARR yang masih dalam pengejaran meminta korban untuk menambah uang sehingga korban minta ijin ke asrama biak untuk mengambil uang.

"Akan tetapi para pelaku mengikuti korban hingga sampai di depan gapura USTJ selanjutnya melakukan pengeroyokan kepada korban yang mengakibatkan meninggal dunia dirumah sakit," jelas Kapolresta.

Atas kejadian itu keluarga korban tidak terima sehingga melakukan pembakaran asrama putra PGSD dan kerugian ditaksirkan sekitar Rp500 juta rupiah.

"Api berhasil dipadamkan setelah 1 unit watercanon Polresta, 4 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian selama kurang lebih dua jam, " Pungkasnya.

Kapolresta menambahkan saat ini pihaknya masih berjaga-jaga dilokasi kejadian pasca aksi pembakaran asrama PGSD Padang Bulan. (humaspolrestajayapura)

5 Tahun Perburuan, Pemerintah Belum Berhasil Hancurkan Mujahidin Indonesia Timur (Bagian 1)

Posted: 03 Dec 2020 04:12 AM PST

5 Tahun Perburuan, Pemerintah Belum Berhasil Hancurkan MIT (Bagian 1)

POSO, LELEMUKU.COM - Di kota Poso, masyarakat melakukan kegiatan seperti biasa, tanpa terlihat adanya kekhawatiran. Di pagi hari, pusat kota Poso sudah disemuti warga.  

Namun, hal berbeda dirasakan sebagian masyarakat di pesisir Poso, khususnya mereka yang bermukim di wilayah diterapkannya operasi Tinombala oleh satuan gabungan Polri dan TNI untuk memburu kelompok militan bersenjata Mujahidin Indonesia Timur (MIT). 

"Setiap hari kan aktivitas kami di hutan dan pegunungan yang masuk wilayah operasi. Tentu rasa takutnya tinggi," kata Rahman, petani di Desa Tambarana, Poso Pesisir Utara. 

Lebih dari lima tahun setelah operasi Tinombala diluncurkan, pasukan keamanan masih belum berhasil memberantas kelompok yang telah berbaiat kepada ISIS tersebut, menyebabkan strategi pemerintah dipertanyakan.

"Fokus negara harus menyelesaikan perekrutan dulu. Jangan hanya fokus kepada pengejaran yang tak kunjung usai dari tahun ke tahun," kata Abdul Kadir Abdjul, seorang tokoh pemuda di Poso kepada BenarNews.

MIT dibentuk pada 2010 sebagai reaksi atas atas konflik sektarian kelompok Kristen-Muslim di Poso yang menewaskan lebih dari 1.000 orang antara tahun 1998 dan 2001, demikian menurut pengamat dan mantan militan.

MIT mendapat perhatian internasional setelah mereka membunuh dua orang anggota intel Polres Poso pada Oktober 2012, kata kepolisian.

Kelompok yang sama juga melakukan serangkaian pembunuhan kejam terhadap warga sipil setelah itu, yang direspons pemerintah dengan diluncurkannya Operasi Camar Maleo pada tahun 2015 untuk memburu anggota MIT.

Camar Maleo dimulai dengan kekuatan personel gabungan Polri dan TNI mencapai ribuan orang, dan berhasil menewaskan anggota MIT dan menangkap sejumlah simpatisannya.

Rahman, mengatakan sebagai petani yang harus selalu turun ke ladang, mereka takut.

"Ketakutannya karena jangan sampai kami dituduh sebagai mata-mata atau simpatisan MIT. Begitu pun sebaliknya kami takut juga dikira mata-mata Satgas," ungkapnya, "di sisi lain, jika tidak bertani atau berkebun di mana mau dapat penghasilan?"

MIT diketahui kerap mengancam warga lokal agar tidak melaporkan keberadaan mereka kepada petugas. 

"Makanya banyak petani-petani yang dibunuh karena dituduh sebagai intel," kata Deka Anwar, peneliti Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC).

Selama tahun 2020 hingga pertengahan Agustus, setidaknya tiga petani ditemukan tewas mengenaskan di Poso dengan ciri khas penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anggota MIT.

Operasi Camar Maleo dilanjutkan dengan Operasi Tinombala pada tahun 2016 yang berhasil memangkas anggota MIT yang awalnya diketahui beranggotakan 40-an orang, walaupun MIT juga berhasil merekrut anggota baru, termasuk dari luar daerah, seperti Bima, Banten dan Makassar.

Pemimpin MIT, Santoso alias Abu Wardah, militan Indonesia pertama yang diketahui berbaiat kepada ISIS, tewas dalam baku tembak dengan Satgas Tinombala di Poso pertengahan 2016.

Pada tahun yang sama, anggota MIT lainnya, mantan anggota Kopassus - Sabar Subagia alias Daeng Koro - tewas bersama tiga orang Uighur di tangan pasukan keamanan.

Walau polisi meyakini saat ini MIT hanya tersisa 11 orang, termasuk pemimpinnya, Ali Kalora, kelompok militan itu masih mematikan.

MIT diyakini berada dibalik pembunuhan sadis empat petani lokal jemaat Gereja Kristen Bala Keselamatan dan pembakaran sejumlah rumah penduduk di Desa Lembantongoa, Kabupaten Sigi, 27 November lalu.

"Peristiwa ini dilakukan oleh kelompok kejahatan yang bernama MIT yang dipimpin oleh Ali Kalora yang tidak bisa disebut mewakili agama tertentu," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mohammad Mahfud MD merespons serangan itu.

5 Tahun Perburuan, Pemerintah Belum Berhasil Hancurkan MIT (Bagian 1)

Operasi tidak memberi jaminan 

Adriyani Badrah, Direktur Eksekutif Celebes Institute, organisasi yang menelaah konflik di Poso, mengatakan operasi bersenjata tidak memberi jaminan berhentinya kekerasan.

"Faktanya ketakutan yang meninggi malah terjadi di tengah masyarakat," ujarnya kepada BenarNews. 

Adriyani mengatakan rehabilitasi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Poso pascakonflik dengan melibatkan banyak pihak akan sangat membantu.

"Penerapan operasi tak berbanding lurus dengan upaya menghentikan lahirnya kader-kader yang meneruskan pemahaman radikalisme berbasis agama dan tindakan ekstremisme," ujar Adriyani. 

Pengamat terorisme dari IAIN Palu, Muhammad Lukman Tahir, mengatakan hal serupa.

"Satgas tidak hanya fokus pada perburuan tapi juga harus fokus kepada pemutusan jaringan," ujarnya kepada BenarNews. 

"Ajak tokoh agama, tokoh pemuda, dan semua pihak yang bisa berkomunikasi dengan keluarga kelompok MIT," ujarnya.

Sementara itu Deka mengatakan perekrutan MIT terbantu oleh kejadian tsunami dan gempa bumi di Palu dan sekitarnya pada 2018.

Bencana alam itu, sebut Deka, dijadikan ajang bagi kelompok MIT untuk mendatangkan bukan hanya bantuan tetapi pengiriman orang-orang baru dari luar Poso, modus yang kerap dilakukan para militan.

"Mereka sebelumnya hampir hancur, tapi dengan tsunami Palu mereka jadikan kesempatan mendatangkan bantuan juga perekrutan baru," kata Deka.

Seorang tokoh Islam di Poso, Ibrahim Ismail, mengatakan warga Poso tidak mendukung MIT dan umat Islam mengutuk segala aksi terorisme. 

"Tidak ada tempat untuk anggota atau simpatisan MIT di Poso. Ideologi MIT sudah jauh dari ideologi jihad yang sebenarnya," kata Ibrahim kepada BenarNews.

Pernyataan Ibrahim bertentangan dengan klaim anggota Tim Pembela Muslim (TPM) Sulteng, Andi Akbar, yang awal tahun ini mengatakan bahwa penyambutan terhadap jenazah terduga militan MIT oleh sekelompok warga karena mereka "dianggap sebagai pejuang yang berjihad dan bukan sebagai teroris."

Mengenai hal itu, penanggung jawab Operasi Tinombala Irjen Abdul Rakhman Baso mengatakan MIT memiliki pendukung yang kuat, terutama kelompok ekstrimis atau kelompok teror lainnya.

"Kalau kelompok atau komunitas lokal di Poso mungkin ada tapi tidak sebesar dukungan dari luar," ujarnya. 

Dia mengatakan pendekatan lunak juga dilakukan, termasuk kepada anggota keluarga dari para militan. 

"Operasi yang masih berlangsung di Poso tidak hanya mengedepankan perburuan, tapi juga mengedepankan pendekatan persuasif kepada kelompok-kelompok tertentu yang dianggap ada kaitannya dengan MIT," kata pejabat Kapolda Sulteng itu. 

Perekrutan jalur pengajian, pesantren

Ibrahim Ismail meminta Polri dan TNI untuk memberikan porsi kepada penyelesaian akar masalah.

"Akarnya adalah simpatisan-simpatisan yang masih terus melakukan perekrutan melalui jalur pengajian, majelis taklim, dan pesantren ilegal," ungkapnya. 

Ibrahim menyebutkan, masih ditemukan di Poso kelompok pengajian yang tidak jelas, dan bahkan ada pesantren yang tidak mau didata oleh negara. 

Mantan kombatan konflik Poso, Sukarno Ahmad Ino, mengatakan bahwa kelompok pengajian, dan pesantren ilegal memang rentan disisipi pemahaman radikal. 

"Di Poso banyak lahir orang-orang radikal jalurnya lewat sana semua," katanya kepada BenarNews.

Irjen Abdul Rakhman Baso mengatakan pihaknya tengah menyelidiki hal tersebut.  

5 Tahun Perburuan, Pemerintah Belum Berhasil Hancurkan MIT (Bagian 1)

Operasi terus berlangsung

Irjen Abdul Rakhman Baso mengatakan perburuan anggota MIT akan terus ditingkatkan.

"Kalau ditanya kenapa belum bisa mengakhiri MIT, jawabannya singkat saja karena mereka belum tertangkap semua," ujarnya

"Kami juga meminta 11 orang yang tersisa itu untuk menyerahkan diri," ujarnya.

Asisten Kapolri Bidang Operasi, Irjen Imam Sugianto mengatakan Operasi Tinombala akan diperpanjang sampai semua anggota MIT tertangkap.

"Kesulitannya mereka para DPO sembunyinya di hutan, sekali-sekali turun kalau cari dukungan logistik," kata Imam kepada BenarNews. 

Peneliti IPAC, Deka Anwar, mengiyakan hal tersebut, mengatakan kelompok MIT sulit ditangkap karena anggotanya terus melakukan pergerakan ke arah pegunungan bagian utara Poso, wilayah yang sulit ditembus oleh aparat.

"Terakhir ini anggota yang tersisa terus bergerak semakin ke utara," kata Deka kepada BenarNews.

Namun Harits Abu Ulya, pengamat terorisme dari Community of Ideological Islamic Analysts, berpandangan lain

"Kenapa tidak minta saja bantuan orang-orang yang punya kemampuan perang gerilya di hutan?" ujar Harits kepada BenarNews, "yang dikejar nggak banyak orang, tapi sampai bertahun tahun. Itu juga menjadi faktor yang mempengaruhi secara psikis masyarakat Poso."

Wakil Gubernur Sulteng, Rusli Baco Daeng Palabbi mengakui bahwa operasi di Poso menimbulkan gejolak dan ia meminta dukungan masyarakat.

"Semua mau MIT diselesaikan, efeknya pasti Poso akan benar aman dan terlepas dari kelompok teror," ujarnya. 

Pemerintah Sulteng, ujarnya, sudah menyiapkan segala kebutuhan jika kelompok MIT mau menyerahkan diri dan kembali menjadi warga sipil pada umumnya.

"Semua hak sebagai warga negara akan diberikan. Namun, anggota dan simpatisan itu lebih dulu harus menjalani proses hukum sesuai dengan perbuatan yang sudah dilakukan," pungkasnya. (BenarNews)

Inpex dan PGN Sepakat Jual Beli Pasokan LNG Blok Masela

Posted: 03 Dec 2020 03:54 AM PST


JAKARTA, LELEMUKU.COM – Inpex Masela Ltd. dan PT PGN Tbk. menandatangani nota kesepahaman (mutual of understanding/MoU) di sela-sela acara 2020 International Convention on Indonesian Upstream Oil & Gas (IOG 2020) yang digelar 2 – 4 Desember 2020.

MoU menjadi titik tolak kedua belah pihak memulai pembahasan atas penjualan dan pembelian untuk mensuplai gas bumi untuk PGN dari Proyek LNG Abadi, Wilayah Kerja Masela. Penandatangan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh Presiden Direktur Indonesia, Inpex Masela, Akihiro Watanabe dan Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis, PGN, Syahrial Mukhtar, disaksikan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dwi Soetjipto.

"Penandatangan ini akan menjadi milestone penting untuk kedua belah pihak," kata Syahrial saat menjadi pembicara dalam Forum Komersialisasi IOG 2020, Kamis (3/12).

Pengembangan Proyek LNG Abadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang memiliki cadangan terbukti mencapai 18,5 trilliun kaki kubik (TCF) dan 225 juta barel kondensat, akan menjadi salah satu pilar penting sebagai enginee of growth yang mampu menopang kebutuhan industri di Indonesia secara berkelanjutan. Dengan proyeksi produksi gas alam cair (LNG) seebsar 9,5 juta ton per tahun (MTPA) dan gas bumi sebesar 150 juta kaki kubik per hari (MMCFD), Proyek Abadi termasuk ke dalam proyek Strategis Nasional yang ditargetkan mulai berproduksi pada tahun 2027.

Kepala SKK Migas menjelaskan, MoU yang ditandatangani ini menjadi tonggak penting dalam Pengembangan Proyek Abadi-Masela yang merupakan salah satu proyek gas terbesar dalam waktu dekat. Di sisi lain, Penyerapan gas oleh PGN menunjukkan komitmen Pemerintah dan industri hulu migas untuk memprioritaskan permintaan gas dalam negeri. "Hal ini merupakan upaya bersama untuk meningkatkan daya saing industri nasional untuk membangun perekonomian Indonesia yang berkelanjutan," katanya.

Menurutnya, komersialisasi menjadi salah satu pilar strategis dalam mendukung pencapaian visi jangka panjang SKK Migas dengan produksi gas bumi sebesar 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD) pada tahun 2030. "Kami mengharapkan kerja sama yang baik dapat terus dijaga dan ditingkatkan untuk memastikan seluruh produksi gas bumi dapat dimonetisasi," kata dia.

Banyaknya investasi energi yang ditunda atau dibatalkan pada tahun 2020 ini karena pandemi, tidak menyurutkan komitmen SKK Migas, penjual, pembeli, dan semua pemangku kepentingan untuk mengejar peluang masa depan dalam ekonomi pasca-Covid-19.

Akihiro Watanabe menjelaskan, kesepakatan yang ditandatangani ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya alam secara efektif untuk kepentingan domestik. Sebagai produsen dan penjual gas bumi di Indonesia, Inpex ingin berkontribusi bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui implementasi perjanjian ini.

Inpex menyambut baik dimulainya pembahasan terkait jual beli pasokan LNG dari Proyek Abadi ke perusahaan dalam negeri. "Terlebih mengingat PGN sebagai perusahaan gas nasional yang memiliki dan mengelola mayoritas infrastruktur gas dalam negeri, serta bertanggung jawab untuk melaksanakan program gasifikasi di Indonesia.

Sebelumnya, pada Februari 2020 lalu, Inpex telah menandatangani MoU dengan PT PLN dan PT Pupuk Indonesia untuk mensuplai kebutuhan gas ke pembangkit listrik tenaga gas yang dioperasikan oleh PLN dan kilang co-production yang akan dibangun PT Pupuk Indonesia. (HumasSKKMIgas)

Pelaku Jambret Ditangkap Setelah lakukan Aksinya di Perempatan Dunia Color Nabire

Posted: 03 Dec 2020 03:06 AM PST

Pelaku Jambret Ditangkap Setelah lakukan Aksinya di Perempatan Dunia Color Nabire

NABIRE, LELEMUKU.COM – Seorang pelaku jambret di Kota Nabire ditangkap warga saat menjambret satu buah tas warna hitam yang berisikan (satu buah HP merk Oppo F1 warna putih silver) milik mahasiswi di Kota Nabire. Provinsi Papua, Kamis (03/12/2020).

Akibatnya, pelaku berinisial MP (28) yang terjatuh dengan kendaraannya di Jl. Polsek samping TK Raudatul Athfal kemudian pelaku melarikan diri ke pemukiman warga dan berhasil diamankan Polisi yang dibantu oleh warga setempat.

"Setelah dijambret, saya langsung mengejar pelaku yang mana pada saat itu dibantu oleh warga yang melintas juga bersamaan dengan saya. Pelaku terjatuh dengan kendaraannya di samping TK Raudatul Athfal, kemudian Polisi bersama warga kembali mengejar pelaku yang melarikan diri ke belakang pemukiman warga dan berhasil menangkap pelaku," kata KLP (18), salah satu korban.

Kapolsek Nabire Kota, AKP H. Burhanuddin P melalui Kanit Reskrim Ipda Syafri Jido, S.Hi mengatakan, lokasi kejadian berada di Jalan Frans Kaisepo (Perempatan Dunia Color), Kelurahan Nabarua, Kabupaten Nabie, siang tadi.

Atas perbuatannya tersangka harus berurusan dengan hukum dan dijerat dengan pasal 365 KHUP tentang pencurian dengan kekerasan.(humaspoldapapua)