Type Here to Get Search Results !

Murad Ismail Sebut Jokowi Inginkan Daerah Hasilkan Kebijakan Pengendalian Inflasi

Murad Ismail Sebut Jokowi Inginkan Daerah Hasilkan Kebijakan Pengendalian Inflasi

Murad Ismail Sebut Jokowi Inginkan Daerah Hasilkan Kebijakan Pengendalian Inflasi

Posted: 22 Oct 2020 03:59 PM PDT

 


AMBON, LELEMUKU.COM - Gubernur Maluku Murad Ismail mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2020 secara virtual dari Kediaman Pribadinya, Kamis (22/10/2020).

Rakornas yang digelar Kementerian Bidang Perekonomian tersebut, bertujuan untuk mendorong kepala daerah dan TIM Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan jajaran Tim guna mensinergikan kebijakan stabilitas  harga dengan kebijakan pemulihan ekonomi di daerah serta menghasilkan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang akan menjadi bahan masukan untuk kebijakan secara nasional.

Rakornas yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo, dihadiri seluruh para menteri yang tergabung dalam TIM Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN), sekaligus sebagai keynote speaker, Menteri Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Presiden Joko Widodo saat memyampaikan arahannya memgatakan, kondisi perekonomian di tahun 2020 sangat berbeda di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.


"Kali ini, kita dituntut mampu mempertahankan tingkat inflasi agar tidak terlalu rendah.

Inflasi harus kita jaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus pada produsen untuk tetap berproduksi," ungkap Presiden.

Saat ini, kata Presiden, menjaga keseimbangan suplay dan demand sangat penting, agar di saat perekonomian sudah pulih dan daya beli masyarakat telah kembali normal tidak terjadi tekanan signifikan terhadap harga-harga. Oleh karena itu, kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga, diharapkan juga agar daya beli masyarakat terjaga, dan para produsen khususnya UMKM pangan juga bisa bergerak.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, jelas Presiden,  pemerintah pusat telah menyalurkan berbagai skema program perlindungan sosial dan yang bersifat cash transfer. Mulai dari PKH, bantuan sosial tunai, BLT Dana Desa, kartu pra kerja, subsidi gaji, bansos produktif untuk bantuan modal UMKM.

Dengan berbagai skema bantuan sosial tersebut, Presiden  berharap akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, menaikan kembali demand dan akhirnya akan mendorong tumbuhnya suplay.

"Saya harapkan, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat  diperkuat lagi di daerah, dengan percepatan realisasi APBD, terutama belanja bantuan sosial  dan belanja modal yang mendukiung pemulihan ekonomi terutama sektor UMKM.

Saya juga telah minta agar belanja kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah agar mengutamakan penyerapan produk-produk dalam negeri, baik pelaku pertanian maupun produk-produk UMKM," harap Presiden.

Presiden Joko Widodo juga menyampaikan, tentang peringatan FAO bahwa pandemi Covid-19 bisa menimbulkan krisis pangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden meminta para gubernur, bupati dan walikota agar  betul-betul memperhatikan ketersediaan pangan di wilayah masing-masing.

"Dalam hal ketersediaan pangan, saya minta para gubernur/bupati/walikota agar hati -hati  terkait ketersediaan. Data yang valid sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat," tutur Presiden.

Presiden pun meminta para gubernur/bupati dan walikota untuk segera memperkuat data informasi pangan.

"Di pusat sudah ada pusat informasi harga strategis. Untuk daerah, saya berharap dikembangkan jenis data dan informasi yang penting lainnya.


Sinergikan dengan data-data yang  ada di daerah, buat neraca pangan daerah yang akurat agar jika ada persoalan kekurangan pangan bisa dapat cepat kita atasi," imbau Presiden.

Lebih lanjut dikatakan, data produksi, data konsumsi yang akurat sangat penting.

"Karena berdasarkan data tersebut, kita akan mengetahui lebih cepat mana provinsi yang kekurangan, mana provinsi yang kelebihan.

Dan berdasarkan data tersebut perdagangan antar daerah bisa didorong. Dan kerjasama antar daerah bisa diperkuat," tegas Presiden.

Dalam Rakornas, Presiden juga meminta para gubernur/bupati dan walikota untuk terus menyampaikan perkembangan kebijakan dan langkah-langkah penanganan pandemi Covid-19 setiap saat kepada masyrakat.

Termasuk menyampaikan penjelasan mengenai program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang telah dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah berupa, bsntuan, stimulus, hibah yang telah di gulirkan, dan kepada siapa saja.

"Gandeng tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama untuk membangun semangat optimisme di tengah-tengah masyarakat. Ajak masyarakat untuk saling membantu, saling mengingatkan, bergotong rotong  menghadapi situasi yang sulit ini," pungkas Presiden. (HumasMaluku)

Richard Louhenapessy Perketat Protokol Kesehatan di Lingkungan Pemkot Ambon

Posted: 22 Oct 2020 10:10 AM PDT

Richard Louhenapessy Perketat Protokol Kesehatan di Lingkungan Pemkot Ambon.lelemuku.com.jpg

AMBON, LELEMUKU.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Provinsi Maluku semakin memperketat protokol kesehatan, khususnya terhadap aktivitas yang berlangsung di Balaikota. Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Walikota Nomor 443/29/SE/2020 tertanggal 19 Oktober 2020.

Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, Rabu (21/10/2020) mengatakan, dalam rangka penanganan dan pencegahan COVID-19 dalam lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, maka Surat Edaran tersebut lebih kepada pengaturan dan tata cara dalam beraktivitas didalam Balaikota Ambon.

"Bukan hanya kepada masyarakat yang ingin berkunjung atau melakukan pengurusan di dalam Balaikota, tapi juga kepada semua Aparatur Sipil Negara yang bertugas di dalam Balaikota," kata Walikota.

Hal itu, menurut Walikota, sudah diatur dalam SE Walikota pada butir pertama, dimana terhitung sejak tanggal 20 oktober 2020 dan seterusnya dan atau selama pemberlakuan PSBB di wilayah Kota Ambon, maka seluruh kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua untuk tidak boleh memarkir kendaraannya di area parkir Balaikota.

"Hal ini dengan maksud, agar semua orang, baik masyarakat umum maupun ASN Pemkot harus mengikuti prosedur pengukuran suhu tubuh dan pemeriksaan kelengkapan atribut kesehatan, yaitu penggunaan masker secara benar serta mencuci tangan sebelum masuk kedalam gedung Balaikota," imbuh Walikota.

Dikatakan Walikota, pemberlakuan atau penerapan protokol kesehatan di Kantor Balaikota sudah dilakukan sejak awal, namun untuk saat ini dan seterusnya, penerapan tersebut lebih diperketat.

"Penerapan protokol kesehatan sudah lama kita lakukan di kawasan kantor Pemerintahan, namun kali ini kita lebih perketat dan pertegas, mengingat kondisi Kota Ambon yang sudah kembali ke zona orange sesuai data yang dikeluarkan Satgas COVID-19 per hari minggu kemarin," ucap Walikota.

Kota Ambon, lanjut Walikota, saat ini berada di zonasi orange, dan bukan untuk pertama kalinya. Diketahui, Kota Ambon pernah naik atau berada di zona orange, namun kembali turun ke zona merah.

"Kita tidak ingin hal ini berulang terus. Yang kita inginkan adalah bagaimana dari zona orange, Kota Ambon bisa naik lagi ke zona kuning dan selanjutnya ke Zona Hijau. Karena itu, kita wajib memperketat penerapan protokol kesehatan," tegas Walikota.

Ditambahkan Walikota, selain memperketat penerapan protokol kesehatan saat memasuki wilayah Balaikota, Pemkot juga melakukan Tes Cepat (Rapid Test) bagi setiap pengunjung ataupun ASN yang ingin melakukan pertemuan dengan Walikota, Wakil Walikota maupun Sekretaris Kota.

"Mulai hari rabu, 21 oktober tepatnya, semua orang, baik itu pengunjung, tamu maupun ASN sendiri, wajib mengikuti Rapid Test yang dilakukan Tim dari Dinas Kesehatan Kota didepan pintu masuk ruang Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Kota secara gratis," aku Walikota.

Hal ini, lagi kata Walikota, semakin menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Pemerintah harus menjadi contoh bagi masyarakat, selain contoh penerapan protokol kesehatan, juga contoh untuk selalu memastikan diri dalam kondisi yang sehat dan prima saat beraktivitas," demikian Walikota. (DiskominfoPapua)

Muhammad Ridwan Rumasukun Dapati Kantor Distrik Senggi Tak Beroperasi Saat Sidak

Posted: 22 Oct 2020 08:41 AM PDT

Muhammad Ridwan Rumasukun Dapati Kantor Distrik Senggi Tak Beroperasi Saat Sidak.lelemuku.com.jpg

ARSO, LELEMUKU.COM - Pemandangan tak lazim terlihat di Kantor Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua saat Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Muhammad Ridwan Rumasukun melakukan inspeksi mendadak (sidak), Rabu (14/10/2020) petang.

Didampingi Sekda, Asisten dan sejumlah kepala OPD setempat, Bupati Ridwan mendapati kantor distrik tersebut sudah tak lagi beroperasi sebagaimana mestinya.

Bahkan tak satu pun pegawai terlihat berada di kantor itu. Diduga, pelayanan kepentingan publik sudah berhenti total selama beberapa hari bahkan pekan yang lalu.

Menyikapi hal itu, Bupati lantas segera memanggil Kepala Distrik Senggi beserta staf guna mempertanyakan alasan dibalik tak beroperasinya kantor itu.

Bila terbukti lalai atau meninggalkan tempat tugas dengan sengaja hingga pekerjaan pelayanan terbengkalai, tindakan tegas melakukan evaluasi (pemberhentian dari jabatan) bakal diambil.

"Akan ada evaluasi (terhadap Kepala Distrik Senggi)," terang Ridwan usai sidak.

Bupati pada kesempatan itu juga mengecek sejumlah pelayanan publik di wilayah terpencil, diantaranya Distrik Web, Waris dan Yaffi.

Dia mengapresiasi sejumlah Puskesmas yang tetap beroperasi meski memiliki keterbatasan di berbagai hal.

"Saya mengapresiasi tenaga medis di Puskesmas Senggi, Yabanda dan Ubrub. Meskipun berada di wilayah yang terpencil namun tetap melaksanakan pelayanan secara maksimal".

"Kedepan tentu kita akan memperhatikan kesejahteraan mereka. Sebab kehadiran saya disini bukan untuk mencari kesalahan. Tetapi untuk mencari tahu kendala petugas kesehatan atau distrik lalu menawarkan bantuan dan solusi," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Ridwan Rumasukun Ungkap Pemkab Keerom Segera Cairkan Dana Beasiswa

Posted: 22 Oct 2020 08:38 AM PDT

Ridwan Rumasukun Ungkap Pemkab Keerom Segera Cairkan Dana Beasiswa

ARSO, LELEMUKU.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Keerom, Provinsi Papua memastikan segera menyalurkan dana beasiswa bagi penerimanya yang tersebar di seluruh Indonesia paling lambat pada November mendatang.

Hal itu disampaikan Pjs Bupati Keerom Ridwan Rumasukun, usai bertemu Himpunan Mahasiswa Keerom, diruang kerjanya Rabu (21/10/2020). Ridwan hadir didampingi Sekda serta Kepala Dinas Pendidikan setempat.

"Saya sudah instruksikan agar dana ini dapat segera disalurkan bagi penerima beasiswa yang ada yang di Papua maupun luar Papua. Batas waktunya bulan ini harus selesai sehingga bulan depan sudah bisa disalurkan," ujar ia.

Ridwan jelaskan, penyaluran beasiswa yang tertunda hingga saat ini, dikarenakan pendataan telatakibat Covid. Dimana pendataan dilakukan mulai tingkat distrik hingga kampung.

"Karena pemerintah menginginkan para penerima beasiswa itu betul-betul mahasiswa yang masih aktif," ucap ia.

Selanjutnya, prosedur yang dilakukan yakni meminta nama dari distrik, selanjutnya dikompilasi oleh dinas terkait.

"Disitu akan ada pengecekkan lagi kembali ke kampung, setelah itu mereka validasi bersama himpunan mahasiswa Keerom untuk memastikan penerima benar-benar mahasiswa aktif. Setelah data tersebut selesai, maka nama-nama yang ada akan dipublikasi agar ada kontrol sosial," terang ia.

Diketahui, dana beasiswa bagi mahasiswa Kabupaten Keerom senilai Rp 1,050 miliar yang masuk dalam pagu 2020, hingga kini belum tersalurkan.

Hal tersebut membuat, para penerima beasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia, belum dapat membayar uang kuliah. (DiskominfoPapua)

Frans Sanadi Hadiri Ibadah Syukur dan Peresmian Gedung GPdI El-Shaddai Wonsyupi

Posted: 22 Oct 2020 08:33 AM PDT

Frans Sanadi Hadiri Ibadah Syukur dan Peresmian Gedung GPdI El-Shaddai Wonsyupi

SERUI, LELEMUKU.COM – Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Frans Sanadi, B.Sc, S.Sos, MBA didampingi Kepala Distrik Yapen Timur, Jan Lermatan menghadiri Ibadah Syukur Jemaat GPdI El-Shaddai Wonsyupi, serta sekaligus mengikuti peresmian gedung gereja yang baru pada Kamis (22/10/2020).

Dalam sambutannya, Wakil bupati Frans Sanadi, secara langsung menyampaikan selamat atas di resmikannya gedung gereja tersebut.

"Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan ucapan selamat atas kerja keras dan keberhasilannya dalam membangun gedung gereja Jemaat GPdI EL-Shaddai Wonsyupi, dalam Upaya mewujudkan Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih nyaman, lebih maju dan lebih sejahtera, sisi kerohanian menjadi landasan utama yang harus terus dibangun sebagai kekuatan Ilahi guna memampukan kita untuk meraih harapan tersebut, salah satunya termasuk pembangunan gedung gereja yang di peruntukkan bagi kelancaran kegiatan peribadatan umat Tuhan di daerah ini," kata dia.

Terbangunnya gedung gereja secara berkelanjutan yang dilakukan oleh berbagai dominasi gereja di seantero wilayah kabupaten Kepulauan Yapen baik pada wilayah ibukota, hingga di kampung-kampung sangat disambut baik oleh pemerintah daerah.

"Hari ini, Jemaat GPdI El-Shaddai Wonsyupi  merasakan syukur dan sukacita mendalam atas berkat Tuhan yang diberikan, berupa berdirinya sebuah gedung gereja. Kerinduan panjang untuk menghadirkan rumah bagi Tuhan akhirnya mampu terkabulkan," kata dia.

Ia menghimbau agar rasa syukur dan sukacita yang dialami tersebut hendaklah ditindaklanjuti dengan perhatian serta dengan upaya sungguh-sungguh dari seluruh warga jemaat untuk menjaga dan merawat gedung gereja yang telah tersedia ini dengan sebaik mungkin, sebagai tempat kudus dalam memuji dan membesarkan nama Tuhan.

"Akhirnya motivasi dari saya, suatu pekerjaan mulia di mata Tuhan dan tentunya akan mengalirkan berkat surgawi berkelimpahan bagi setiap orang yang berkarya demi kemuliaan nama Tuhan, Selamat kepada jemaat GPdI EL-Shaddai Wonsyupi atas diresmikan gedug gereja yang baru Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita semua".

Peresmian gedung gereja ini diselenggarakan dibawah sorotan thema "Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama TUHAN, Allahku, untuk menguduskannya bagi Dia". (2 Tawarikh 2:4a)

Selain itu Ibadah Syukur peresmian gedung gereja baru Jemaat GPdI EL-Shaddai Wonsyupi ini juga, dihadiri Ketua Majelis Daerah GPdI Papua, Pdt. Timotius Dawir, M.Th bersama jajaran, Ketua dan Pengurus GPdI Wilayah Yapen Selatan, Ketua dan Pengurus GPdI Wilayah Kepulauan Ambai, Ketua dan pengurus Wilayah GPdI Teluk Ampimoi, Ketua dan Pengurus Wilayah GPdI Yapen Timur, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Seluruh Warga jemaat.

Matius Rumpedai selaku ketua pembangunan gedug gereja GPdI EL-Shaddai Wonsyupi menyampaikan, banyak terima kepada Pemerintah Propinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dan para Donatur yang mana sudah memberi perhatian bagi kami warga jemaat.

Sementara itu, Ketua Majelis Daerah GPdI Papua, Pdt. Timotius Dawir, M.Th, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Daerah dan Para Donatur, oleh Anugrah Tuhan Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat EL-Shaddai Wonsyupi selama pembangunan empat tahun, akhinya bisa di resmikan dengan peresmian gedung gereja baru Jemaat GPdI EL-Shaddai Wonsyupi ini, maka menambah jumlah jemaat GPdI di Papua menjadi 740 sidang jemaat.

Timotius berharap, kehadiran gereja GPdI EL-Shaddai ini dapat memberikan penguatan bagi pergumulan masyarakat yang berada di kampung Wonsyupi, gembala dan jemaat tetap solid terus melaksanakan tugas-tugas pelayanan. (HumasYapen)

Rus Nurhadi Ungkap Penerapan SPBE Wujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih

Posted: 22 Oct 2020 08:20 AM PDT

Rus Nurhadi Ungkap Penerapan SPBE Wujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Rus Nurhadi mengatakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang terpercaya diperukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Sedangkan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik secara nasional," kata Rus pada acara Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Tata Kelola Pemerintahan di Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Dirinya menjelaskan bahwa SPBE merupakan suatu sistem tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pada suatu instansi pemerintahan.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi, lanjutnya, memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

"Dengan penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik ini akan dapat menekan belanja TIK. SPBE dapat disebut juga e-Government yaitu upaya pemangkasan biaya dan waktu, serta meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, serta dapat mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik," kata Rus.

"Untuk mencapai hal tersebut, setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan transformasi paradigma dan proses dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik berbasis elektronik, dukungan TIK, dan SDM yang memadai. Birokrasi yang integratif mengutamakan kolaborasi strategis antar instansi pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk berbagi sumber daya dan membangun kekuatan dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan," lanjutnya.

Dikatakan bahwa semakin majunya teknologi, sistem pengelolaan pemerintahan harus mempersiapkan diri dan menyesuaikan dengan perkembangan. Indonesia yang tak luput dari praktik korupsi, dewasa ini telah berbenah untuk menanggulangi permasalahan tersebut dan salah satu upaya mencegah korupsi dengan mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang akan meminimalkan pemrosesan data , pelayanan dan transaksi yang bersifat manual.

Rus mengungkapkan, pelibatan inovasi teknologi ini merupakan wujud komitmen bersama untuk meminimalisir praktik-praktik yang berpotensi merugikan bangsa dengan menjadikan institusi-institusi negara semakin transparan.

"Dari sini, hadirlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertugas sebagai "kontrol" kinerja lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia, hal ini dikarenakan dengan adanya pemerintahan berbasis SPBE maka seluruh kinerja pemerintah dapat terintegrasi dan transparan," kata Rus. (KemenkoPolhukam)

Mahfud MD Nilai Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Intan Jaya Berhasil Selesaikan Tugas

Posted: 22 Oct 2020 07:50 AM PDT

Mahfud MD Nilai Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Intan Jaya Berhasil Selesaikan Tugas.lelemuku.com.jpg

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD menyatakan  Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Intan Jaya, Provinsi Papua telah berhasil bertugas mencari dan menemukan fakta terhadap peristiwa kekerasan dan penembakan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya dengan didukung data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencari informasi yang benar dan objektif untuk kemudian disampaikan kepada Pemerintah dan masyarakat.

"Tugas TGPF berbeda dengan tugas aparat penegak hukum yang diatur dalam Undang-Undang. Hasil pengumpulan data dan informasi ini untuk membuat terang peristiwa, bukan untuk kepentingan pembuktian hukum (pro justitia). Pembuktian hukum nanti menjadi ranah aparat penegak hukum," kata dial dalam rilis media di Jakarta, 21 Oktober 2020.

Dikatakan, informasi dan fakta-fakta yang dihimpun TGPF yang dibentuk oleh SK Kemenko Polhukam No. 83 Tahun 2020 ini di lapangan menunjukkan dugaan keterlibatan kelompok separatis dalam peristiwa pembunuhan terhadap dua aparat, yakni Serka Sahlan pada tanggal 17 September 2020 dan Pratu Dwi Akbar Utomo pada tanggal 19 September 2020. Demikian pula terbunuhnya seorang warga sipil atas nama Badawi pada tanggal 17 September 2020.

"Mengenai terbunuhnya Pendeta Yeremia Zanambani pada tanggal 19 September 2020, informasi dan fakta-fakta yang didapatkan tim di lapangan menunjukkan dugaan keterlibatan oknum aparat. Meskipun ada
juga kemungkinan dilakukan oleh pihak ketiga," tambah dia.

Untuk selanjutnya, kata Menko, pemerintah akan menyelesaikan kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum pidana maupun hukum administrasi negara.

'Sejauh menyangkut tindak pidana berupa kekerasan dan atau pembunuhan,  pemerintah  meminta  Polri  dan  Kejaksaan  untuk menyelesaikannya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu, dan untuk itu pemerintah meminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk mengawal prosesnya lebih lanjut," paparnya.

Adapun yang menyangkut hukum administrasi negara, Menko Polhukam menyerahkannya kepada institusi terkait untuk diselesaikan, agar mengambil tindakan seuai hukum yang berlaku pula.
 
Sejalan dengan temuan-temuan ini, Menko Polhukam merekomendasikan agar daerah-daerah yang masih kosong dari aparat pertahanan keamanan Organik, supaya segera dilengkapi. (Albert Batlayeri)

Mahfud MD Ungkap Perayaan Maulid Nabi Muhammad Jadi Saat Mengambil Hikmah

Posted: 22 Oct 2020 07:42 AM PDT

Perayaan Maulid Nabi Saatnya Untuk Ambil Hikmah Menjadi Baik.lelemuku.com.jpg

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi yaitu untuk mengambil hikmah agar menjadi lebih baik. Sehingga jangan sampai menjadi jelek di bidang protokol kesehatan karena hari libur masyarakat berkumpul dan membuat kluster baru penyebaran virus Covid-19.

"Maulid itu untuk mengambil hikmah agar kita menjadi lebih baik, jadi jangan sampai ada peringatan Maulid lalu menjadi lebih jelek di bidang protokol kesehatan. Misalnya karena peringatan Maulid libur, lalu protokol kesehatannya dilanggar dengan tumpukan-tumpukan orang kumpul pengajian, festival, dan sebagainya," ujar Menko Polhukam Mahfud MD pada Rapat Koordinasi Antisipasi Penyebaran Virus Corona Saat Libur Panjang Akhir Oktober 2020 di Gd. Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Kamis (22/10/2020).

"Sekarang itu dikurangi dulu, ambil hikmahnya saja maulid itu seperti melakukan refleksi apa yang bagus dari kelahiran Nabi Muhammad yaitu agar kita hidup menjadi lebih baik," sambung Menko.

Menurut Menko Polhukam, saat ini penekanan penyebaran Covid-19 sudah mulai terlihat lebih baik. Di dalam menegakkan protokol kesehatan, tingkat kesembuhan sudah bagus, kemudian persentase penularan juga sudah bagus, dan tingkat kematian sudah mulai sedikit. Sehingga itu semua harus diantisipasi.
Baca juga:  Suhardi Alius Resmi Menjabat Kepala BNPT

"Oleh sebabnya kami mengadakan rakor pada hari ini yaitu rakor antisipasi libur panjang cuti bersama Maulid Nabi," kata Menko Polhukam Mahfud MD.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Polhukam juga mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama rakyatnya. Ia menjelaskan kalau dalam istilah ilmu politik hukum namanya religious nation state, negara kebangsaan yang beragama, semua agama di sini dihormati. Oleh sebab itu, sejak zaman Bung Karno mendirikan negara secara resmi peringatan Maulid Nabi diadakan di Istana Negara dan diliburkan seluruh kegiatan perkantoran dan persekolahan.

"Maulid itu kita harus memperbaiki kehidupan kita sesudah ulang tahun. Kata Nabi, kalau ulang tahun itu hari ini lebih baik dari kemarin maka orang itu beruntung, tapi kalau kehidupan kita hari ini hanya sama seperti kemarin maka dia rugi," kata Menko Polhukam Mahfud MD.

Oleh sebab itu, Menko Polhukam berpesan agar perayaan Maulid Nabi ini bisa menjadi refleksi dan tentu ajaran baik, moral, serta akhlak dari semua agama diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari.
Baca juga:  Persiapan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Menko Polhukam: Kami Sudah Mempersiapkan Segala Sesuatunya

"Meskipun bukan menjadi hukum resmi negara, jika ajaran-ajaran agama itu dipercaya dan dilaksanakan maka (akan) memberi inspirasi bagi kehidupan penyelenggaraan agama yaitu pemerintahan di bawah bimbingan Tuhan YME, sehingga menjadi negara yang baik, aman, dan makmur. Bukan negara yang jelek, yang menyengsarakan kita semuanya," kata Menko Polhukam Mahfud MD. (Kemenkopolhukam)

Nelson Letluhur Minta Insum Sangadji Evaluasi Pergantian Kepsek SMK Negeri 6 Tanimbar

Posted: 22 Oct 2020 05:46 AM PDT

Nelson Letluhur Minta Insun Sangadji Evaluasi Pergantian Kepsek SMK Negeri 6 Tanimbar

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Nelson Letluhur meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Maluku, Dr. Ir. Insum Sangadji, S.M.Si untuk melakukan evaluasi atas pergantian Kepala Sekolah (Kepsek) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Kepulauan Tanimbar dari Oktovianus Utuwaly, S.Pd kepada Astuty Dwi Wahyuni, S.S., M.MPd yang dinilai tidak sesuai prosedur. 

Hal tersebut ia ungkapkan saat melakukan tatap muka bersama para guru di sekolah tersebut pada Kamis, 22 Oktober 2020. Menurutnya ada beberapa hal yang tidak sesuai, dimana Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah (Dikmen) dan Pendidikan Khusus (Diksus) Tanimbar, Pieter Liur, S.Pd sudah melakukan pergantian kepsek tanpa Surat Keputusan (SK) dan hanya melalui nota dinas sebanyak dua kali pada bulan Maret 2020, dua hari menjelang pelaksanaan ujian nasional namun hal ini tidak terlaksana karena adanya komunikasi antara Kepsek Utuwaly dan Kadispendikbud Insun. 

"Calon Kepsek baru tidak pernah menduduki jabatan strategis, minimal pernah ada dalam jabatan wakil kepsek dan tidak memiliki Nomor Unit Kepala Sekolah atau NUKS yang merupakan SIM standar kompetensi untuk memenuhi standar syarat. Karena itu saya menganggap ini sebuah rekayasa yang dilakukan oleh cabang Dispendikbud provinsi Maluku. Ini sangat memalukan," ungkap Letluhur. 

Ia menyarankan kepada dinas terkait untuk menunda pelaksanaan serah terima jabatan (sertijab) pada Jumat, 23 Oktober 2020 guna menjaga stabilitas dan harmonisasi dunia pendidikan di Tanimbar. Letluhur memastikan bahwa temuan itu pun akan ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi untuk mendapat penjelasan langsung dari Kadispendikbud Insun.

"Prinsipnya kami tidak mempermasalahkan siapapun yang dilantik sebagai Kepsek, asalkan orang tersebut memenuhi kualifikasi yang disyaratkan undang-undang," sarannya. 

Selanjutnya, Kepsek Oktovianus Utuwaly menyatakan pergantian posisi kepsek tersebut tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, tetapi hanya melalui nota dinas dari Kepala Cabang Liur. Sebelumnya saat bertemu virtual dengan Kadispendikbud Maluku, sama sekali tidak disinggung tentang akan ada pergantian di lingkup sekolah. 

"Saya dikagetkan karena ditengah semangat untuk melaksanakan tugas bersama dengan guru, tanggal 20 Oktober terima surat pemberitahuan akan dilakukan sertijab pada 23 Oktober ini tanpa saya ketahui sebelumnya. Seolah-olah saya melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran yang tidak bisa ditolerir, sehingga terjadi pergantian, bahkan yang datang adalah plt menggantikan kepsek difinitif," kata dia.

Utuwaly pun mengakui sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dirinya selalu siap ditempatkan dimana saja, akan tetapi dengan nota dinas secara sepihak tanpa disertai dengan dokumen lainnya seperti saat ini patut untuk dipertanyakan. 

"Ini merupakan upaya pembunuhan karakter sebagai anak bangsa yang sementara bekerja, seolah saya tidak diberi reward apa-apa dan seperti dipermalukan saat semangat melaksanakan tugas. Saya sendiri waktu menerima pemberitahuan ini sudah menyampaikan keluhan. Pada prinsipnya sebagai seorang ASN, saya siap untuk melaksanakan tugas dimana saja," akunya.

Sementara itu, Kepala Cabang Dikmen dan Diksus Tanimbar, Pieter Liur saat dihubungi Lelemuku.com menolak untuk memberi komentar . 

Untuk diketahui bahwa Nota dinas bernomor 420/95/2020 tertanggal 20 Oktober 2020 dengan perihal pemberitahuan yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Pieter Liur dan ditujukan kepada Oktovianus Utuwally sebagai Kepsek SMK Negeri 6 Kepulauan Tanimbar. 

Dimana isi nota dinas tersebut yakni diberitahukan bahwa pelaksanaan Sertijab pimpinan lama Utuwally dan pimpinan baru Astuty Dwi Wahyuni akan berlangsung Jumat 23 Oktober 2020. 

Utuwaly diminta untuk menyiapkan dokumen tentang memori tugas kepsek, laporan keuangan detail dan inventaris barang. (Albert Batlayeri)

Bangun Nawoko Pimpin Rombongan Korem 174 Gelar Bakti Sosial di Asmat

Posted: 22 Oct 2020 01:50 AM PDT


 MERAUKE, LELEMUKU.COM - Komandan Korem 174, Brigjen TNI Bangun Nawoko memimpin langsung Gelar Bakti Sosial di kampung Aswets Kab.Asmat Provinsi Papua berupa pembagian paket sembako kepada Masyarakat, Selasa(6/10/2020).

Kegiatan tersebut dilaksanakan saat kunjungan kerja di wilayah Kab.Asmat yang didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Koorcab Rem 174 Ny. Renny Bangun Nawoko.

Dalam sambutannya, Bangun Nawoko sekaligus memperkenalkan diri dan rombongan serta mengucapkan terimakasih banyak kepada masyarakat Kampung Aswets dengan antusias telah menyambut kehadirannya beserta rombongan dengan penuh rasa persaudaraan dan kekeluargaan.

"Sekitar ratusan paket sembako yang berisikan beras, supermie, sarden, kopi dan gula kita bagikan kepada masyarakat yang tinggal di Rumah Jeuw, Kampung Aswets, Distrik Agats, Kabupaten Asmat dengan harapan dapat membantu menambah kebutuhan sehari-hari", ucap Danrem 174 Merauke.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Adat Suku Asmat, Felix Owom mewakili masyarakat yang hadir mengucapkan terima kasih banyak kepada Korem 174 Merauke yang telah memberikan paket sembako kepada masyarakat Kampung Aswets.

"Kami bersama warga masyarakat Kampung Aswets sangat senang dan gembira dengan adanya kegiatan seperti ini dan berharap agar kedepannya kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan, karena sangat bermanfaat dan kami bisa  rasakan langsung," ucap Felix dengan wajah gembira.


Kegiatan Baksos tersebut turut dihadiri Kasi Pers Korem 174/ATW Letkol Inf. Rudi Firmansyah, Kasi Log Korem 174/ATW Kolonel Arm. Ayi Yosa Karya W. S.Sos, Dandim 1707/Merauke Letkol Inf. Eka Ganta Chandra, S.I.P., Wakapolres Asmat Kompol Umar Sulaiman, Pabung Kab. Asmat Mayor Czi. Abdullah Komar, Danramil Agats Kapten Arm. Gordon dan Kepala Distrik Agats, Edwin.(Penrem 174).

Hadi Tjahjanto Kembali Mutasi Sejumlah 47 Perwira Tinggi TNI

Posted: 22 Oct 2020 01:48 AM PDT


JAKARTA, LELEMUKU.COM - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. kembali melakukan mutasi jabatan di lingkungan TNI dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier, serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis.


Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/835/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, telah ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 47 Perwira Tinggi (Pati) TNI terdiri dari 16 Pati TNI AD 19 Pati TNI AL dan 12 Pati TNI AU.


16 Pati TNI AD, yaitu Letjen TNI Joni Supriyanto dari Kasum TNI menjadi Kabais TNI, Letjen TNI Muhamad Herindra, M.A., M.Sc. dari Irjen TNI menjadi Kasum TNI, Mayjen TNI Nugroho Tjendrakiarto, S.H. dari Pa Sahli Tk III Bid. Wassus dan LH Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka Pensiun), Mayjen TNI Sapriadi, S.I.P., M.Si dari Pa Sahli Tk III Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNI menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Wassus dan LH Panglima TNI, Mayjen TNI Benny Octaviar, M.D.A. dari Staf Khusus Panglima TNI menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNI, Brigjen TNI Fachri dari Pa Sahli Tk. II LH Sahli Bid. Wassus dan LH Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Kolonel Inf Saturninus Aldian G., S.E. dari Pabut Was Aspas Sahli Bid. Hubint Panglima TNI menjadi Pa Sahli Tk. II LH Sahli Bid. Wassus dan LH Panglima TNI, Letjen TNI Mochamad Effendi, S.E., M.M. dari Irjenad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka Pensiun), Mayjen TNI Benny Susianto, S.I.P., dari Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Wassus dan LH Kasad menjadi Irjenad, Mayjen TNI Widodo Iryansyah, S.Sos., M.M. dari Pangdam V/Brw menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Mayjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M. dari Sesmilpres Kemensetneg menjadi Pangdam V/Brw, Mayjen TNI Sunaryo dari Staf Ahli Menhan Bid. Kam Kemhan menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI Drg. Raden Triatmojo Budi Utomo dari Pa Sahli Tk. II Was Eropa dan AS Sahli Bid. Hubint Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Kolonel Inf Hari Sufi Anwari dari Paban Utama Ops Sahli Panglima TNI menjadi Dandenma Mabes TNI, Brigjen TNI Sudarmadi, S.Sos., dari Irsus Itjenad menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Brigjen TNI Ivo Irianto Betekeneng dari Staf Khusus Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun).


19 Pati TNI AL yaitu, Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, S.H., M.H., M.Tr. (Han) dari Danjen Akademi TNI menjadi Irjen TNI, Laksma TNI Drs. Taufik Riadi, Apt., M.Si. dari Pa Sahli Tk. II Kamteror Sahli Bid. Polkamnas Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), Laksda TNI Suselo dari Irjenal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun),  Laksda TNI Moelyanto, M.Si.(Han) dari Aslog Kasal menjadi Irjenal, Laksma TNI Puguh Santoso, S.E., M.M. dari Waaslog Kasal menjadi Aslog Kasal, Laksma TNI Rachmat Hartoyo, S.Sos., M.M., CHRMP. dari Kadislaikmatal menjadi Waaslog Kasal, Laksma TNI Udyatmiko dari Kadisadal menjadi Kadislaikmatal, Kolonel Laut (T) Maman Rohman, S.T., M.Han. dari Sekdisadal menjadi Kadisadal, Laksma TNI Hendri S. Suprianto dari Pati Sahli Kasal Bid. Ekojemen menjadi Ir Koarmada III, Laksma TNI Ferial Fachroni dari Waaspotmar Kasal menjadi  Pati Sahli Kasal Bid. Ekojemen, Laksma TNI Ribut Eko Suyatno, S.E., M.M. dari Staf Khusus Kasal menjadi Waaspotmar Kasal.


Laksma TNI Budhiyanto, S.T., M.A.P., CHRMP.  dari Waaspers Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (Meninggal Dunia), Laksma TNI Dr. R. Anang Dwi Kuncoro, S.E., M.M., C.Fr.A., CHRMP.  dari Kadiskual menjadi Waaspers Kasal, Laksma TNI Poedji Santoso, CHRMP.  dari Kadiswatpersal menjadi Kadiskual, Kolonel Laut (T) Taufik Arief, S.T., M.M. dari Paban V Faslan Slogal menjadi Kadiswatpersal , Laksma TNI Enuar Mendrofa, S.E., M.M., C.Fr.A. dari Ses Ditjen Renhan Kemhan menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), Laksma TNI Heru Wiyono dari Dandenma Mabes TNI menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), Laksma TNI Guntur Wahyudi dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), dan Laksma TNI Ir. Gunawan, M.Tr. (Han)., CHRMP.  dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun).


12 Pati TNI AU, yaitu Marsda TNI Tamsil Gustari Malik, S.E., dari Asintel Kasau menjadi Danjen Akademi TNI,  Marsda TNI M. Fadjar Sumarijadji, M.Sc. dari Sekretaris Bais TNI menjadi Asintel Kasau, Marsma TNI Jemi Trisonjaya, M.Tr. (Han) dari Wadan Seskoau menjadi Sekretaris Bais TNI, Marsma TNI Istiyanto, S.Sos, M.M. dari Danpuslat Kodiklat TNI menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Marsama TNI Andi Heru Wahyudi dari Pati Sahli Kasau Bid. Air Power menjadi Danpuslat Kodiklat TNI, Marsma TNI dr. Djunaidi MS., Sp.KP. dari Ka RSPAU dr. S. Hardjolukito menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Kolonel Kes dr. Swasono R., Sp.THT., M.Kes. dari Kadep IKA RSPAU dr. S. Hardjolukito menjadi Ka RSPAU dr. S. Hardjolukito, Marsma TNI Sudadi, S.Sos. dari Ir III Itjen Kemhan menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Kolonel Adm Drs. Muh. Arif Damopolii dari Auditor Madya Itjen Kemhan menjadi Ir III Itjen Kemhan, Marsdya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M. dari Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Marsda TNI Ade Dian Suryacandra, M.Sc., dari TA. Pengajar Bid. Ilpengtek Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Marsma TNI Uganda Irwanto dari Bandep Ur. Lingkungan Strategi Regional pada Deputi Bid. Pengkajian dan Penginderaan Setjen Wantannas menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun). (PuspenTNI)

Romi Agusriansyah Ungkap Pencurian Solar Cell dan Aki Milik Pemkab Tanimbar Capai Rp408 Juta

Posted: 22 Oct 2020 01:16 AM PDT

 


SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, AKBP Romi Agusriansyah, S. I. K mengungkapkan kasus pencurian dengan pemberatan terhadap 6 pelaku warga Desa Tumbur, Kecamatan Wertamrian pada Kamis, 22 Oktober 2020.

Ia mengatakan aksi pencurian itu adalah peralatan berupa 74 lembar solar cell dan 150 buah aki kering milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanimbar melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang mencapai Rp408.497.200.

"Ada 6 pelaku yang diamankan, inisial LL, FT, YT, AL, PB dan AS, tidak menutup kemungkinan pelakunya akan bertambah. Saksi yang sudah kita periksa sebanyak 17 orang. Dari keterangan saksi yang baru kita amankan adalah 8 lembar solar cell dan 2 buah aki," ungkap Romi kepada awak media saat didampingi Kasat Reskrim Iptu Richard W. Hahury, S.Sos.

Ia memastikan bahwa pihaknya akan tetap melakukan pengembangan terutama terkait dengan barang curian lain yang sudah berpindah tangan ke pemilik kapal pencari ikan terhitung secara bertahap sejak bulan Januari hingga Oktober 2020 ini.

Romi menambahkan para pelaku tersebut akan dijerat dalam pasal pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumanya dinaikkan menjadi maksimum 7 tahun.

"Kami berharap bisa mengumpulkan semua barang bukti total 74 lembar solar cell dan 150 buah aki kering. Kemudian kami pasti akan proses semua, baik pelaku utama maupun jika ada para penampung hasil pencurian. Ini masih dalam proses pengembangan," tambahnya. (Laura Sobuber)

Netizen Kecam Sikapi Rizki DA Tak Hadiri Proses Wisuda Nadya Mustika Rahayu

Posted: 21 Oct 2020 10:10 PM PDT

Netizen Kecam Sikapi Rizki DA Tak Hadiri Proses Wisuda Nadya Mustika Rahayu.lelemuku.com.jpg

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Penyanyi dangdut, Rizki DA kembali menuai hujatan pada Kamis, 22 Oktober 2020. Penyebabnya, ia tidak berada di samping istrinya, Nadya Mustika Rahayu yang tengah mengikuti prosesi wisuda di kampusnya di Bandung. Rizki memilih menjadi tamu di program Pagi-pagi Ambyar yang disiarkan secara langsung di Trans TV, Jakarta, bersamaan saat istrinya diwisuda sebagai ahli madya kebidanan.

Rizki hanya memberikan selamat pada kolom komentar unggahan istrinya yang memamerkan foto dirinya mengenakan toga dan ijazah di depan kampusnya. Meski wisuda dilakukan secara daring, Nadya tetap pergi ke kampus untuk mengambil ijazah dan berfoto.

"Alhamdulillah congrats ya dekkk, semoga berkah ilmu dan gelarnya...Aaamiiin," tulis Rizki pada kolom itu disertai emotikon bunga dan kecupan. Ucapan selamat Rizki DA ini disukai lebih dari 1.700an pengguna Instagram serta mendapatkan tanggapan pro dan kontra. Tak terlihat tanggapan balik dari Nadya Mustika Rahayu yang saat ini sedang hamil diselamati suaminya itu.

Ada yang mempertanyakan ketidakhadirannya saat istri diwisuda. "Kok sebagai suami gak dampingi istri wisuda," tulis @syahfanisyah. "Cuma comment doang, temenin juga tuh bininya," tulis @momma_oiii. "Lu sebagai suami gimana sih, gua bingung laki kaya lu gak pernah ada di samping istrinya," tulis @khalilunna21. "Kemane aje lu bambang,...temenin dong harusnya!!! kezeeel eyke hatinya," tulis @dianisa83.

Tapi, banyak juga netizen yang senang dengan kehadiran Rizki meski hanya ucapan selamat di kolom komentar unggahan Nadya. "Alhamdulillah...ucapan selamat saja sudah membuat hati kami senang membacanya, semoga tetap terjalin tali silaturahim kalian, kita sebagai pendukung hanya bisa mendoakan yang terbaik buat kalian berdua," tulis @sami_akifah.

Pernikahan Rizki DA - Nadya Mustika Rahayu hanya mesra di sepekan pertama saja. Keduanya menikah pada 17 Juli 2020. Dikabarkan, mantan kekasih Lesty Kejora itu meragukan janin yang dikandung Nadya sebagai anaknya lantaran usia kehamilan lebih lama dari tanggal pernikahannya. Netizen pun menguliahinya cara menghitung usia kehamilan. (Tempo)

Luhut Binsar Pandjaitan Soroti Peningkatan Kasus Positif Covid-19 di Sumbar, Riau, Kaltim dan Papua

Posted: 21 Oct 2020 10:04 PM PDT

Luhut Binsar Pandjaitan Soroti Peningkatan Kasus Positif Covid-19 di Sumbar, Riau, Kaltim dan Papua.lelemuku.com.jpg

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti peningkatan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di empat provinsi. Keempat provinsi itu adalah Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Timur, dan Papua.

"Di empat provinsi saya sebut tadi, naik 7 persen dari 13, 4 persen di awal periode 9-15 September 2020 menjadi 20,5 persen di periode 14-20 Oktober 2020," kata Luhut Pandjaitan dalam rapat virtual penanganan Covid-19, Jakarta Rabu, 21 Oktober 2020.

Luhut yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional itu pun meminta jajaran terkait untuk memberi perhatian khusus pada empat provinsi itu.

"Saya minta Dansatgas, Menkes, para Gubernur, Pangdam, Kapolda, tolong lihat. Jadi saya akan ikut memperhatikan juga empat provinsi ini, Sumbar, Kaltim, Riau, dan Papua," kata Luhut dalam keterangan di Jakarta hari ini.

Ia juga mengatakan keterlibatan TNI-Polri dalam menjalankan operasi yustisi sebagai upaya menekan angka penyebaran Covid-19 cukup berdampak. Hal itu terlihat di Provinsi Jawa Timur yang akibat perubahan perilaku masyarakat, angka positif Covid-19 turun.

"Ini datanya real time. Kita berharap di daerah-daerah yang kasusnya tinggi supaya itu dilakukan seperti di Provinsi Jatim. Jadi kerja sama antara Gubernur, Kapolda, Pangdam, Dinkes sangat penting," ucap Luhut. (Tempo)