Lies Nurdin Dukung Tingkatkan Nilai Jual Garam dengan Latih Petani di Jeneponto |
- Lies Nurdin Dukung Tingkatkan Nilai Jual Garam dengan Latih Petani di Jeneponto
- Barnabas Orno Hadiri Pembukaan Musda IV KBPP Polri di Maluku
- Handry Bawiling Serahkan Bantuan Polsek Jayapura Utara Peduli Korban Kebakaran Dok IX
- Kunjungi Perbatasan Indonesia dan Australia, Murad Ismail Kibarkan Merah Putih di Tanjung Luswed
- Tingkatkan SDM Indonesia Dari Maluku, Widya Murad Ismail Minta Lawan Stunting
- Murad Ismail Sebut Cegah Stunting Adalah Upaya Perlindungan Anak
- Untung Sangaji Pimpin Razia Miras Lokal, Puluhan Botol Diamankan
- Benhur Tomi Mano Hadiri Launching Universitas Muhammadiyah Papua
- Untung Sangaji Jalin Silaturahmi Dengan Budi Purnama dan Herdy Arief Budiyanto
- BPJS Kesehatan Tanimbar Minta Badan Usaha Tingkatkan Kepatuhan JKN-KIS
- Aparat Tindak Tegas Demo di Waena, 1 Mahasiswa Terkena Tembakan dan 13 Ditahan
- Surya Tjandra Serahkan Sertifikat Tanah ke Masyarakat di Seringgu Jaya, Samkai dan Rimba Jaya
- Arnold Ritiauw Lepas Keberangkatan Personel Kodim 1511/Moa dari Korem Binaiya
- Hendra Lesmana dan Riko Porwanto Resmikan Unit Transfusi Darah RSUD Lamandau
| Lies Nurdin Dukung Tingkatkan Nilai Jual Garam dengan Latih Petani di Jeneponto Posted: 27 Oct 2020 08:43 PM PDT  JENEPONTO, LELEMUKU.COM – Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Selatan (Sulsel), Lies F Nurdin berkunjung ke lahan pengelolaan garam seluas 25 ribu hektare di Kabupaten Jeneponto yang merupakan daerah sentra penghasil garam yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Selain memberi pelatihan bagi petani garam agar memiliki kemampuan mengelola berbagai jenis garam yang memiliki nilai ekonomi tinggi, di sini Lies yang membawa sejuta optimisme untuk meningkatkan nilai jual garam yang dikelola masyarakat juga memberikan sejumlah bantuan bagi petani. "Ada pelatihan bagaimana menjadikan garam spa dengan nilai yang sangat tinggi, garam iodium, dan garam industri," kata Lies, Selasa, 27 Oktober 2020. Pada kesempatan ini, Pemprov Sulsel melalui Dinas Perindustrian menyerahkan sejumlah alat produksi pertanian. Yakni protype mesin iodisasi garam, spinner dan pemipil jagung. Sementara, Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar, menghaturkan terima kasih mendalam atas perhatian dan bantuan yang diberikan oleh Pemprov Sulsel. "Utamanya kepada Ketua Dekranasda Sulsel, tidak ada kata yang pantas saya ucapkan selain bangga dan terima kasih," kata Iksan. Ia berharap, melalui bantuan yang diberikan, kehidupan para petani garam di Jeneponto dapat lebih sejahtera. "Garam bisa janjikan kesejahteraan bagi masyarakat. Mewakili keluarga besar, saya menyampaikan terima kasih atas perhatiannya, ini adalah bukti nyata, ini tidak ada cerita, langsung action,"kata Iksan. Di tempat yang sama, Lies F Nurdin kembali menyerahkan paket bantuan bagi PAUD dan para lansia. (HumasSulsel) |
| Barnabas Orno Hadiri Pembukaan Musda IV KBPP Polri di Maluku Posted: 27 Oct 2020 08:40 PM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM – Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno menghadiri acara pembukaan Musyawaran Daerah (Musda) IV Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Maluku, Senin (26/10/2020) di Hotel Pasific, Ambon.
|
| Handry Bawiling Serahkan Bantuan Polsek Jayapura Utara Peduli Korban Kebakaran Dok IX Posted: 27 Oct 2020 08:24 PM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kapolsek Jayapura Utara, Iptu Handry Bawiling, S.Sos., M.M menyerahkan bantuan kepada warga yang menjadi korban bertempat di Posko Penampungan sementara korban kebakaran di Kantor Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Jl.Tanjung Ria Dok IX Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua pada Selasa (27/10/2020) pagi. Penyerahan bantuan oleh Polsek Jayapura Utara diserahkan langsung Kapolsek Jayapura Utara Iptu Handry Bawiling, S.Sos., M.M beserta Wakapolsek Iptu Septinus Mambruaru dan personil. "Bantuan yang kami serahkan berupa air mineral, pampers untuk keperluan bayi dan balita, obat-obatan dan pakaian layak pakai. Untuk para korban kebakaran, semoga diberikan ketabahan dan kesabaran, Ini musibah bagi kita semua, Semoga bantuan yang kami berikan dapat dimaanfaatkan," ungkas Kapolsek Jayapura Utara saat dikonfirmasi. Ia mengatakan, penyerahan bantuan tersebut merupakan kepedulian Polsek Jayapura Utara terhadap korban-korban kebakaran dan juga rasa duka terkait musibah yang telah dialami oleh korban. "untuk saat ini Resta Jayapura Kota dan Polsek Jayapura Utara telah menempatkan beberapa personil untuk melaksanakan pengamanan diposko kebakaran guna untuk melakukan pengawalan agar dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dengan adanya personil polri di posko kebakaran ini juga merupakan bentuk kepedulian agar kegiatan penyerahan bantuan yang berdatangan dapat berjalan aman dan lancar," Imbuh Iptu Handry Bawiling, S.Sos., M.M.(HumasPolrestaJayapura) |
| Kunjungi Perbatasan Indonesia dan Australia, Murad Ismail Kibarkan Merah Putih di Tanjung Luswed Posted: 27 Oct 2020 08:07 PM PDT
 AMBON, LELEMUKU.COM - Gubernur Maluku, Murad Ismail, menghadiri pengibaran bendera Merah-Putih di perbatasan Indonesia-Australia. Pengibaran bendera itu dilakukan saat orang nomor satu di Maluku itu melakukan kunjungan kerjanya ke wilayah perbatasan antara Indonesia-Australia di perairan Tanjung Luswed, Ohoi Weduarfer, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Selasa (27/10/2020).
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur didampingi Bupati Maluku Tenggara, Thaher Hanubun, menyerahkan tiga buah bendera Merah-Putih kepada tiga perenang diari atas speedboat milik TNI Angkatan Laut di perairan Tanjung Luswed.
Ketiga bendera yang diserahkan Gubernur itu kemudian dikibarkan di Tanjung Luswed. Tanjung ini merupakan salah satu wilayah perbatasan Indonesia-Australia.
Usai pengibaran bendera, Gubernur mengucapakan terima kasih kepada segenap masyarakat dan Bupati Maluku Tenggara. Dia mengaku sangat menikmati setiap tahapan pengibaran bendera, mulai dari sambutan secara adat, menaiki speedboat menuju Tanjung Luswed, hingga pengibaran bendera diiringi lagu Indonesia Raya.
"Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati dan masyarakat Maluku Tenggara. Saya sungguh menikmati kegiatan penaikan bendera di daerah perbatasan ini. Ini akan menjadi kenangan yang tidak bisa saya lupa. Kalau saya tidak menjadi Gubernur, mungkin saya tidak akan menemukan momen seperti ini. Ini luar biasa," kata Murad.
Gubernur juga memberikan apresiasi kepada masyarakat Maluku Tenggara. Walaupun harus melewati medan yang tidak mudah, mulai dari menaiki kapal laut, speedboat, berjalan kaki, hingga berkendara mobil, namun kunjungan tersebut dianggapnya sebagai momen pengalaman luar biasa yang membanggakan.
"Moment-moment penting seperti ini, membuat kita semakin semangat membangun Maluku kedepan," tandas Murad. (HumasMaluku) |
| Tingkatkan SDM Indonesia Dari Maluku, Widya Murad Ismail Minta Lawan Stunting Posted: 27 Oct 2020 08:01 PM PDT
 AMBON, LELEMUKU.COM - Jangan lagi stunting merampas kualitas dan masa depan generasi Maluku. Inilah sebuah ungkapan yang disampaikan Widya Pratiwi Murad Ismail, istri Gubernur Maluku yang juga sebagai Duta Perangi Stunting(Parenting) Provinsi Maluku. Tentunya hal ini sangat beralasan, dimana Pemerintah saat ini tengah fokus memberikan perhatian terhadap SDM Indonesia sejak dari dalam kandungan sampai masa emas. Sebab, dengan menyiapkan SDM yang unggul, maka cita-cita Indonesia menjadi negara maju dapat benar-benar terwujud. Hal yang sama juga menjadi harapan Widya Murad Ismail untuk dapat mengeluarkan Maluku dari bayang-bayang Srunting. Stunting jelas Widya merupakan kondisi disaat seorang anak yang masih berusia 1000 hari kehidupannya mengalami kekurangan gizi hingga berusia 2 tahun. Jika masalah gizinya tidak segera ditangani dengan baik, maka anak tersebut dapat mengalami stunting. "Stunting, bukan hanya masalah postur anak yang pendek saja, akan tetapi sangat berkaitan dengan kecerdasan anak dan daya saing anak di masa depan. Untuk itu, mari kita percepat berbagai upaya dalam memerangi stunting. Jangan biarkan stunting, gizi buruk ataupun masalah gizi lainnya merampas kualitas dan masa depan generasi Maluku kedepan," kata Widya saat berkunjung ke Desa Ohoi Uwat dan Desa Ohoi Mun Esoy Kabupaten Maluku Tenggara, Senin (26/10/2020). Berbagai upaya agar generasi Maluku bebas stunting menjadi agenda utama kunjungan kerja Widya ke wilayah-wilayah lokus stunting, salah satunya dengan melakukn kunjungan kerja ke Ohoi Uwat dan Ohoi Mun Esoy Kabupaten Maluku Tenggara. Berdasarkan data yang diperoleh, jelas Widya, di Desa Ohoi Uwat masih terdapat balita stunting sebanyak 14 anak. Namun demikian, telah mengalami penurunan, menjadi tersisa 8 balita. Begitupula di Ohoi Mun Esoy dari 30 balita stunting telah mengalami penurunan jumlahnya menjadi 14. Berkaitan dengan adanya penurunan jumlah stunting ini, Widya memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam memerangi stunting. "Setiap kabupaten hingga desa pastinya berjuang untuk mengurangi bahkan menyelesaikan masalah stunting di masyarakatnya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah masalah harus dselesaikan dari sumbernya," papar Widya. Sumber masalah yang dimaksudkan Widya adalah, dimana untuk memberantas masalah stunting, maka hal tersebut harus dimulai dari diri sendiri ďan keluarga, dengan mencukupi asupan gizi seimbang pada 1.000 hari pertama kehidupan yakni, sejak hamil hingga anak berusia 2 tahun. "Kalau kekurangan gizi dan tidak segera ditangani dengan cepat dan tepat, maka anak bisa mengalami stunting," jelasnya. Selain itu, dengan cara menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan di sekitar kita pun merupakan salah aatu upaya mencegah stunting aejak dini. "Memag salah satu penyebab anak stunting yaitu lingkungan, sanitasi dan kebutuhan air bersih. Dalam perjalanan menuju Ohoi Uwat, saya dapat merasakan sulitnya wilayah harus ditempuh. Selain itu belum semua rumah memiliki jamban keluarga, air bersih. Ini akan menjadi catatan dan Insha Allah kedepan bisa teratasi," terang Widya. Widya kemudian memotivasi masyarakat agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi kondisi ini. "Apakah dengan keadaan ini kita menyerah? Tentu tidak. Sebagai orang tua kita wajib memberikan yang terbaik, tetap berusaha untuk anak-anak kita. Karena aset terbesar kita sebagai orang tua adalah anak-anak. Oleh karena itu, tolong di perhatikan kebersihan lingkungan dan sanitasi, gizi serta jangan lupa untuk sering kita memeluk anak-anak kita sebagai bagian dari bentuk kasih sayang," ajak Widya. Untuk itu, imbau Widya, perangi stunting, harus menjadi perjuangan bersama. "Sebagai Duta Parenting Maluku, saya mengajak semua komponen masyarakat dengan berbagai kapasitas dan kemampuan yang dimiliki untuk bekerjasama dalam menurunkan jumlah stunting di Provinsi Maluku," ajak Widya. Stunting bukan saja tugas dokter, mantri dan perawat, tapi semua komponen masyarakat. Untuk itu, dirinya memberikan tantangan sekaligus mengajak semua pihak, tenaga kesehatan, Kepala Desa Ohoi Uwat dan Ohoi Mun Esoy, Camat tokoh agama, tokoh masyarakat, para kader posyandu serta PKK Kecamatan dan desa dan Duta Parenting Kabupaten Maluku Tenggara untuk berkomitmen dalam memerangi stumting. "Kepala Ohoi Uwat dan Ohoy Mun Esoy juga sangat berperan untuk memastikan setiap warganya sehat dan memiliki kartu BPJS. Jika hari ini telah terjadi penurunan berarti ada kerja keras yang luar biasa dan harus ditingkatkan untuk menyelesaikan yang masih tersisa," kata Widya memotivasi. Widya juga meminta, tokoh-tokoh agama agar turut berperan dalam meningkatkan dan memotivasi jemaat dan warga jemaat pada saat berkhotbah maupun dalam.memberikan pesan-pesan kesehatan di gereja maupun di masjid. "Saya sangat percaya, jika semua menjalankan perannya, maka stunting dapat diatasi. Dan harapan saya, di tahun depan sudah tidak ada lagi stunting di Kabupaten Maluku Tenggara khususnya di Ohoi Uwat dan Ohoy Mun Esoy," tandas Widya Dalam kunjungannya di Kabupaten Malra, Wiidya juga menyerahkan sejumlah bantuan berupa Buku Resep Pangan Lokal untuk anak-anak stunting, BKB (Bina Keluarga Balita), Kit Stunting, Antropometrik Kit. Widya juga memghadiri Lomba Cipta Menu Anak Stunting, Peninjauan Kelas Ibu Hamil dan Pelayanan KB serta penyelenggaraan Gelar Pangan Lokal bersama Dinas Ketahanan Pangan di Ohoi Dian Darat, Ohoi Rumahdian dan Ohoi Mastur Kabupaten Malra. (HumasMaluku) |
| Murad Ismail Sebut Cegah Stunting Adalah Upaya Perlindungan Anak Posted: 27 Oct 2020 07:45 PM PDT
 AMBON, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, terus berupaya menggalakkan berbagai program dalam rangka penurunan stunting di Maluku. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, khususnya anak-anak Maluku agar dapat tumbuh sehat dan cerdas. "Program pencegahan stunting merupakan bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan anak. Terkait dengan itu, Pemprov Maluku telah membentuk Kabupaten/Kota Layak Anak. Dimana telah terbentuk di Kota Ambon, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara," kata Gubernur Maluku Murad Ismail saat menghadiri pertemuan Koordinasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting dan Gizi Buruk di Aula Kantor Bupati Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Selasa (27/10/2020). Gubernur manjelaskan, percepatan pencegahan stunting di Maluku telah diarahkan pada beberapa pilar. Antaranya, komitmen dan visi kepempimpinan, kampanye dan komunikasi perubahan perilaku, konvergensi koordinasi dan konsultasi program pusat daerah dan desa serta Ketahanan Pangan dan Gizi. Pilar-pilar ini, kata Murad, telah dilaksanakan Pemprov Maluku yang didukung juga oleh komitmen dan kerja keras dari Duta Parenting Maluku, Widya Murad Ismail yang telah melakukan berbagai kunjungan kabupaten/kota. Di kesempatan itu, Mantan Dankor Brimob RI, ikut memberikan apresiasi kepada Pemkab Maluku Tenggara, yang telah berkomitmen untuk membentuk Kabupaten Layak Anak berdasarkan kriteria yang ditentukan. "Saya berharap dengan kehadiran Pemkab Maluku Tenggara sebagai Kabupaten Layak Anak dapat berdampak bagi upaya percepatan pencegahan Stunting di Maluku," kata Murad. Ditempat yang sama, Duta Parenting Maluku Widya Murad Ismail mengatakan, suatu kebanggan tersendiri karena dalam satu setengah hari dirinya bisa mengunjungi empat Desa Stunting yakni Ohoi Dian Darat, Mastur, Ohoi Uwat, Ohoi Mun Esoy. Ditambah dua desa yakni Ohoi Watsin dan Ohoi Lerehoilim. "Saya begitu senang dapat bertemu dengan bapak ibu dari Desa Lokus Stunting yang telah saya kunjungi," katanya. Istri orang nomor satu di Maluku ini mengaku, kedatangan dirinya sebagai Duta Parenting Maluku di Kabupaten Maluku Tenggara telah sesuai tugasnya, yaitu ikut terlibat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat provinsi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting. Selain itu, Widya juga terus mendorong pemberdayaan masyarakat melalui Tim Penggerak PKK se-provinsi Maluku dalam melaksanakan intervensi Stunting melalui Posyandu untuk penguatan 1.000 hari pertama kehidupan anak. "Jika masih ada berbagai masalah di daerah ini, terkait upaya pencegahan dan penanggulangan stunting yang ingin disampaikan kepada saya selaku Duta Parenting Maluku, dengan senang hati saya ingin mendengarkan," ujarnya. Menurut Widya, dari hasil kunjungannya bersama beberapa OPD Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tenggara, bisa dilihat kemajuan dan juga masalah yang masih menjadi tantangan dan yang juga akan diselesaikan bersama. "Semoga tahun depan, saat saya berkunjung lagi ke Malra untuk melakukan monitoring dan evaluasi, intervensi terhadap permasalahan sudah dilakukan sehingga prevalensi stunting semakin menurun," harapnya. "Harapan saya, kita bersama-sama secara terpadu membangun desa sehingga tidak ada lagi anak anak yang bermasalah kurang gizi dan stunting," sambung Widya. Sementara itu, Bupati Kabupaten Malra Muhammad Thaher Hanubun mengatakan, kegiatan Pertemuan Koordinasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting dan Gizi Buruk di Kabupaten Maluku Tenggara merupakan suatu langkah strategis yang patut diapresiasi karena dihadiri Gubernur Maluku Murad Ismail bersama Duta Parenting Maluku Widya Murad Ismail. "Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Maluku Tenggara mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya, kepada Bapak Gubernur dan Ibu Widya Murad Ismail, yang sangat peduli dan secara konsisten memberikan perhatian serius dalam upaya penanganan stunting di daerah Maluku termasuk Kabupaten Maluku Tenggara," katanya. Menurut Bupati, stunting telah menjadi isu sentral dan strategis dewasa ini. Kesepakatan global negara-negara anggota PBB, dalam ketetapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), menempatkan Stunting sebagai salah satu tujuan yang harus dicapai, yakni Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik. "Stunting di Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2018 saat kami mulai memimpin, angka prevalensi stunting tercatat 30,01 persen. Tahun 2019 turun menjadi 27,01 persen. Selanjutnya data per bulan Juni Tahun 2020, turun lagi menjadi 23,82 persen," ujarnya. Hal ini, lanjut Bupati, sejalan dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara, yang dalam periode tersebut, juga mengalami penurunan yakni 23,27 persen di Tahun 2018 turun menjadi 22,75 persen di tahun 2019. Hal ini menggambarkan korelasi antara tingkat kemiskinan dengan stunting di Kabupaten Maluku Tenggara. "Meskipun Tren kedua indikator tersebut semakin menurun, namun angka prevalensi stunting sebesar 23,82 persen tentu masih cukup tinggi. Untuk itu, perhatian, dukungan dan kerja sama, guna menurunkan angka prevalensi tersebut masih diperlukan dan harus lebih ditingkatkan lagi," lanjutnya. Sebagaimana diketahui, dalam pertemuan koordinasi ini, dilakukan Penyerahan Rekomendasi Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Pemprov Maluku dengan Pemkab Malra Tahun 2020, Pemprov Maluku memberikan sejumlah bantuan kepada Pemkab Malra. Bantuan tersebut diantaranya penyerahan SK Gubernur Maluku tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Jalan Trans Kei Besar ke Pemkab Malra, bantuan operasional PAUD sebesar Rp 5 juta dan bingkisan kasih berupa sembako kepada anak-anak Stunting. Dilanjutkan dengan Pencanangan Kabupaten Layak Anak yang ditandai dengan Penekanan Tombol Sirine. Penekanan Tombol ini dilakukan secara bersamaan antara Gubernur Maluku dengan Bupati Malra, didampingi Ibu Widya Murad Ismail dan Ibu Eva Eliya Hanubun. Pertemuan ini, dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Maluku Tenggara Eva Eliya Hanubun, Forkopimda Maluku diantaranya Sekda Maluku Kasrul Selang, Kadis Kesehatan Meikyal Pontoh, Kadis Sosial Sartono Pining, Kadis Kehutanan Sadli Lie, Kadis Perindag Elvis Pattiselano, Kadis Kelautan dan Perikanan Abdul Haris, Kepala Dispar Maluku Marcus J. Pattinama, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury dan Anggota Komisi II DPRD Maluku Dapil Kabupaten Maluku Tenggara Saodah Tethol. (HumasMaluku) |
| Untung Sangaji Pimpin Razia Miras Lokal, Puluhan Botol Diamankan Posted: 27 Oct 2020 11:17 AM PDT  MERAUKE, LELEMUKU.COM - Kepolisian Resor Merauke menggelar Razia minuman keras (Miras) lokal yang dipimpin langsung oleh Kapolres Merauke AKBP Ir.Untung Sangaji, M.Hum bertempat di gang Laban Felubun, Merauke, Provinsi Papua, Selasa (27/10/2020). Dalam Razia itu, Polisi mengamankan 37 botol sopi dalam kemasan siap edar dan barang bukti lain seperti kompor, jerigen, teko dan 4 karung berisi botol air kemasan yang akan di gunakan untuk penjualan miras. Sangaji mengatakan bahwa razia tersebut digelar untuk menekan tindakan peredaran miras dan angka kejahatan di Merauke. "Ini kali pertama saya turun langsung memimpin razia miras ini setelah serah terima jabatan kapolres,tentu tidak hanya ini saja,akan terus berlanjut kedepan hingga masyarakat sadar akan bahaya miras," ucap dia. Kapolres menyatakan akan terus meningkatkan razia, baik itu pagi siang atau malam agar dapat mengurangi penjualan minuman keras di wilayah hukum Polres Merauke guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif. "Ini sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, masyarakat kita layani dengan baik salah satunya dengan menekan angka kejahatan melalui penertiban terhadap miras lokal ini, dua orang sudah kita amankan dan akan dimintai keterangan terhadap kepemilikan barang tersebut," tutup Kapolres Merauke. (Humaspoldapapua) |
| Benhur Tomi Mano Hadiri Launching Universitas Muhammadiyah Papua Posted: 27 Oct 2020 06:34 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM – Walikota Jayapura, Provinsi Papua, Dr. Benhur Tomi Mano, MM menghadiri launching perubahan status sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (Stikom) Muhammadiyah menjadi Universitas Muhammadiyah Papua, Jumat, 23 Oktober 2020. Sebagai alumni SMP Muhammadiyah Yapis Abepura Walikota mengucapkan selamat atas perubahan status tersebut, karena merupakan suatu pencapaian yang luar biasa dan menjadi kebanggaan. Lanjutnya, perubahan status sekolah tinggi menjadi universitas tidaklah mudah, banyak proses yang harus dilewati. Karenanya apa yang telah dilakukan tim dari universitas Muhammadiyah ini sangatlah membanggakan dan merupakan sejarah yang harus dicatat, karena universitas ini juga berperan menyiapkan SDM bagi Papua. Dikatakan Walikota, SDM merupakan aset yang tak ternilai. Karena bagaimana pun canggihnya teknologi jika tidak dibarengi dengan SDM yang terampil, yang unggul, berkualitas dan bertanggung jawab maka semuanya menjadi sia-sia. Di era globalisasi saat ini lanjutnya, membutuhkan kemampuan SDM yang berkualitas dengan memanfaatkan dan menggunakan informasi dan teknologi secara bertanggung jawab. "Dalam hal perubahan status ini saya harapkan dapat mengembangkan kualitas pendidikan dan SDM, serta mampu bersaing dengan universitas-universitas lain di kota Jayapura maupun di Papua dan bahkan secara nasional," ujar Walikota. Disisi lain menurutnya, Universitas Muhammadiyah diharapkan dapat bersama-sama pemerintah daerah membangun kota Jayapura dan menghasilkan inovasi-inovasi yang berkualitas, modern, terbarukan, demi wujudkan visi dan misi pembangunan kota Jayapura yang menjadikan kota yang semakin beriman, bersatu, modern, sejahtera dan berbasis kearifan lokal. (HumasKotaJayapura) |
| Untung Sangaji Jalin Silaturahmi Dengan Budi Purnama dan Herdy Arief Budiyanto Posted: 27 Oct 2020 06:30 AM PDT  MERAUKE, LELEMUKU.COM – Kapolres Merauke AKBP Ir. Untung Sangaji, M.Hum mengunjungi Lantamal XI Merauke dan Lanud J.A Dimara guna mempererat silaturahmi serta memperkuat sinergitas TNI-POLRI di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, Selasa (27/10/2020). Dalam Kesempatan tersebut, Untung mengatakan bahwa kedatangannya bertujuan memperkenal diri sebagai Kepala Kepolisian Merauke yang baru sekaligus mengguatkan hubungan Komunikasi dengan satuan lainnya. "Ijinkan saya sebagai pejabat baru wajib memperkenalkan diri untuk menjalin silaturahmi dengan para komandan TNI yang berada di wilayah kerja Polres Merauke. Mengingat sangat pentingnya kerjasama antara Kepolisian dan TNI," ucap dia. Kapolres berharap dengan kunjungan ke Danlantamal XI, Brigjen TNI (Mar) Budi Purnama, S.Pi., M.Agr dan Danlanud Merauke, Kolonel Pnb Herdy Arief Budiyanto,S.E. Dapat menjaling hubungan yang baik untuk kepentingan Bangsa dan Negara khususnya di Kabupaten Merauke ini. "Kami mohon bimbingannya senior-senior kami yang ada di Lantamal XI dan Lanud ini, untuk melancarkan tugas-tugas ke depan," tutup Kapolres Merauke. Selain itu, Kapolres Merauke Berencana Mengunjungi Korem 174 dan Jajaran nya serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. (Humaspoldapapua) |
| BPJS Kesehatan Tanimbar Minta Badan Usaha Tingkatkan Kepatuhan JKN-KIS Posted: 27 Oct 2020 03:38 AM PDT
 SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Operasional Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku menggelar kegiatan sosialisasi terpadu demi meningkatkan kepatuhan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kepada badan usaha atau pemberi kerja dan pekerja pada Selasa, 27 Oktober 2020. Dalam kegiatan itu BPJS Kesehatan Tanimbar mengundang Kepala Balai Pengawas Tenaga Kerja Regional V Provinsi Maluku Kelas Wilayah Kerja Tanimbar dan Maluku Barat Daya (MBD), Bastian Batdjedelik, ST dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayaan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tanimbar, Poly D. F. Matitaputty, S.Pi sebagai pembawa materi. "Kepersertaan JKN-KIS adalah salah satu indicator dari visi dan misi Pemerintah Daerah, khususnya mewujudkan masyarakat Tanimbar yang sehat. Maka itu dibutuhkan tidak hanya sinergitas para pimpinan daerah, antar instansi terkait tetapi dukungan dari pelaku usaha di Tanimbar," ujar Kepala BPJS Kantor Operasional Tanimbar, Firman Syah kepada Lelemuku.com. Kemudian Ia menjelaskan tentang dasar kepesertaan JKN-KIS diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang 'Jaminan Sosial Nasional' diantaranya kesehatan yang diatur oleh pihaknya dan jaminan kecelakaan kerja, hari tua, pensiun dan kematian oleh BPJS Ketenagakerjaan serta UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang 'Badan Pengelola Jaminan Sosial'. Firman mengatakan kewenangan BPJS Kesehatan ialah melakukan pengawasan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan jaminan sosial nasional, mengenakan sanksi administrasi kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya dan melaporkan kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhan dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain. "Harapan kami semoga masyarakat yang ada di Tanimbar dapat terdaftar di JKN-KIS sehingga ketika mereka membutuhan pelayanan kesehatan sudah tidak lagi memikirkan biaya pelayan kesehatannya" harap dia.  Hal senada juga disampaikan Bastian Batdjedelik yang mendukung pelaksanaan penegakan peraturan demi memberi wawasan perlindungan jaminan kesehatan kepada para badan usaha dan pekerja guna meringankan beban pelayanan kesehatan. Menurutnya sebagian para pelaku usaha di Tanimbar belum memahami manfaat dari jaminan kesehatan JKN-KIS. Batdjedelik menyampaikan fungsi sistem pengawasan ketenagakerjaan dalam mengawal kepatuhan pelaksanaan program JKN khususnya yang menjadi hak jaminan sosial kepada pekerja adalah penegakan ketentuan hukum mengenai kondisi kerja dan perlindungan pekerja saat melaksanakan pekerjaan, memberikan keterangan teknis dan nasehat kepada pengusaha dan pekerja mengenai cara yang paling efektif untuk menaati ketentuan hukum. "Memberitahukan kepada pihak yang berwenang mengenai terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan yang secara khusus tidak diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku," katanya. Selanjutnya, Poly Matitaputty mengungkapkan pihaknya memiliki hubungan erat dengan BPJS guna melakukan tugas dan tanggungjawab dimana kepesertaan BPJS merupakan salah satu syarat pelayanan perizinan bagi sebuah badan usaha. Ia menyebutkan keberadaan kerjasama pihaknya dengan BPJS sangat mendukung visi dan misi Pemda Tanimbar, yaitu terwujudnya Tanimbar yang sehat, cerdas, berwibawa dan mandiri. Secara khusus, membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat secara jasmani dan rohani serta meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan. "Ini demi meningkatkan aksesbilitas layanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau dengan arah kebijakan meningkatkan cakupan keseharian universal yang memperpendek jalur birokrasi pelayanan kesehatan menggunakan fasilitas kesehatan BPJS," sebut Matitaputty. (Laura Sobuber) |
| Aparat Tindak Tegas Demo di Waena, 1 Mahasiswa Terkena Tembakan dan 13 Ditahan Posted: 27 Oct 2020 12:40 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Aparat TNI-Polri melakukan tindakan tegas dan penangkapan atas aksi demo mahasiswa menolak Otonomi Khusus (Otsus) Papua di Kawasan Perumnas III Waena, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua pada Selasa (27/10/2020) pagi. Sekurangnya satu mahasiswa bernama Matias Soo terkena tembakan aparat dan 13 lainnya yakni Apniel Doo Jhon F Tebai, Doni Pekei, Yabet Likas Degei, Meriko Kabak, Orgis Kabak, Carles Siep, Ones Sama, Yanias Mirin, Arkilaus Lokon, Kristianbus Degei, Laban Heluka dan Ausilius Magai ditangkap ketika aksi tersebut dibubarkan. Mereka selanjutnya diamankan di Polsek Abepura. Menurut informasi yang dihimpun, massa yang berkumpul awalnya hendak ke kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan otonomi khusus ke II di Tanah Papua. Namun hal ini tidak mendapat persetujuan dari aparat keamanan karena aksi tersebut telah dilakukan sebanyak 4 kali. Meski telah dilakukan negosiasi antara aparat dan koordinator demo untuk mengakhiri unjuk rasa yang dinilai meresahkan masyarakat dan tidak sesuai dengan protokol kesehatan pada masa Pandemi COVID-19, para pengunjuk rasa tetap bertahan sehingga polisi memilih memubarkan secara paksa. Upaya polisi yang membubarkan dengan gas air mata ini dibalas masa dengan lemparan batu. Para pendemo kemudian membubarkan diri, beberapa lainnya lalu ditangkap. Selain di Perumnas III Waena, aksi unjuk rasa ini juga dilakukan di Kawasan Expo Waena dan Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) di Abepura.  Kepada SuaraPapua.com, Emanuel Gobay, Direktur LBH Papua mengatakan, pada prinsipnya aksi demosmtrasi yang dilakukan mahasiswa dijamim dalam UU Nomor 9 Tahun 1998. Dalam ketentuan tersebut diatar mekanisme penyampaian pendapat serta bagaimana sikap dan tindakan aparat kemanan dalam mengawal terimplementasinya kemerdekaan menyampaikan pendapat. Sekalipun demikian ketentuannya kata Gobay, namun pada prakteknya aparat kemanan dalam hal ini TNI-Polri di Papua cenderung mengabaikan tupoksinya dalam mengawal kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Sebab faktanya, aksi penolakan UU Otsus Papua yang dilakukan mahasiswa Papua pada tanggal 27 Oktober 2020 di Perumnas III Waena, dihadang aparat keamanan gabungan dari TNI dan Polri. "Pada prakteknya aparat gabungan TNI dan Polri mengunakan pedekatan kekerasan, sehingga mengakibatkan ada masa aksi yang terkena luka tembak dan juga ada beberapa masa aksi yang matanya perih akibat tembakan gas air mata. Terlepas dari itu, ada juga masa aksi yang ditahan," jelas Gobay. Dikatakan, dalam konteks pelibatan TNI dalam pengamanan aksi demontrasi ini juga menjadi pertanyaan tersendiri. Agar pelibatan TNI menjadi legal maka pihak kepolisian wajib menunjukan surat permohonan permintaan bantuan anggota keamanan ke TNI, jika faktanya pelibatan dilakukan tanpa surat permohonan, maka dapat disimpulkan bahwa kehadiran TNI dalam aksi penolakan UU Otsus hari ini adalah tindakan ilegal. "Atas dasar itu kami menyimpulkan bahwa aparat keamanan dalam hal ini TNI-Polri telah menyalahgunakan Protap Penaganana Aksi Anarkis kepada Masa Aksi Penolakan UU Otsus yang dilakukan secara damai. Berdasarkan kesimpulan itu sudah dapat disebutkan bahwa TNI/Polri melanggar hak demokrasi warga negara, khususnya masa aksi damai penolakan UU Otsus yang dijamim dalam UU Nomor 9 Tahum 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum," tutur dia.  Bahkan melalui fakta adanya korban penembakan, maka jelas-jelas membuktikan bahwa oknum pelaku penembak telah menyalahgunakan senjata api sebagaimana dilarang dalam UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Gobay menyatakan, berdasarkan uraian di atas maka LBH Papua menegaskan kepada; Kapolri Cq Kapolda Papua untuk memerintahkan bawahannya untuk menghargai hak demokrasi warga negara yang dijamin dalam UU Nomor 9 Tahun 1998, sesuai dengan arahan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Standar dan Pokok HAM Dalam Tugas-Tugas Kepolisian. "Kapolda Papua segerah perintahkan Kapolresta Jayapura dan Kapolsek Abepura untuk pulangkan TNI dan tarik pasukan Polri dari tempat aksi; Kapolda Papua segera perintahkan Kapolresta Jayapura dan Kapolsek Abepura untuk bebaskan 13 Orang Masa aksi yang ditangkap dan sedang ditahan di Polsek Abepura; Kapolda Papua Cq Kapolresta Jayapura Cq Kapolsek Abepura segara menangkap dan memproses oknum aparat kemanan pelaku penembak massa aksi sebagai bentuk implementasi UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan prinsip persamaan didepan hukum," tutup pernyataan tersebut. (Albert Batlayeri) |
| Surya Tjandra Serahkan Sertifikat Tanah ke Masyarakat di Seringgu Jaya, Samkai dan Rimba Jaya Posted: 26 Oct 2020 09:59 PM PDT  MERAUKE, LELEMUKU.COM - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M melakukan kunjungan kerja sekaligus meyerahkan sertifikat tanah kepada perwakilan masyarakat dari Kelurahan Seringgu Jaya, Samkai dan Rimba Jaya, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua pada Senin (26/10/2020) Ia mengatakan, Papua butuh perhatian khusus dalam semua bidang pembangunan. Secara khusus untuk masalah kepemilikan tanah yang sangat kompleks, butuh peran pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Sebab tugas pemerintah tidak selesai hanya dengan memberikan sertifikat. Diharapkan setelah sertifikat diberikan, ada peningkatan pendapatan bagi pemilik sertifikat itu. "Ini nilainya, kinerja kita diukur apakah terjadi peningkatan pendapatan. Namun persoalannya, Kementrian ATR (Agraria dan Tata Ruang), tidak punya kemampuan untuk pemberdayaan masyarakat," katanya. Sehingga, perlu kolaborasi dengan kementrian lainnya untuk peningkatan pembangunan di Papua, dan Merauke khususnya. Seperti Kementan, Kemen Koperasi, KKP DAN Kementrian Desa yang memiliki anggaran pemberdayaan. "Tugas saya, saya kumpul semua kementrian, targetnya siapa yang tanggung jawab kita rapatkan. Yang paling penting adalah, koordinasi, kolaborasi dan kerja sama," ucap Wamen. Wamen ATR menegaskan, bagi masyarakat yang memiliki sertifikat tanah, jangan gampang menggadekan sertifikatnya. Dikhawatirkan, ketika tidak mampu mengembalikan uang atau barang, maka sertifikat itu jadi milik orang lain. Penerbitan sertifikat tanah yang dilakukan oleh pemerintah membutuhkan proses yang cukup panjang suapaya ada kepastian hukum. Bahkan, Presiden Jokowi sudah mengamanatkan bahwa semua tanah termasuk tanah adat harus didaftarkan. Ia mengatakan, selama seminggu melakukan kunjungan di daerah, telah mengumpulkan banyak masukan untuk ditindaklanjuti di pusat. Ini sebagai tindaklanjut perintah Presiden Jokowi melalui Inpres nomor 9 tahun 2020, tentang peningkatan pembangunan kesejahteraan. Kita harus paham betul apa yang menjadi pembangunan kesejahteraan bagi orang Papua sendiri. Kita menjaring masukan terutama masalah tanah adat pasti menjadi catatan buat kami. "Juga pemetaan tanah adat atau tanah ulayat. Lebih khusus untuk reforma agraria yang tepat bagi Papua," ucapnya. Pemerintah akan mencarikan jalan tengah mengenai masalah penjualan tanah yang tidak sesuai (jual di atas jual). Menurutnya, penghargaan harus tetap diberikan tapi dilakukan dengan hati-hati. Dalam beberapa konteks, ia menyebut semua bisa jadi korban, dan semua bisa saja jadi pelaku, sehingga perlu kerendahan hati dan keterbukaan dalam penyekesaiannya. Kepala Kantor BPN Papua John Wicklif, kesempatan yang sama mengatakan, masalah tanah di Papua sangat kompleks. Penerapan aturan nasional perlu memperhatikan masyarakat adat setempat. Sehingga perlu mengakomodir semua dan melakukan pemetaan masyarakat adat. Kita harus menghormati masyarakat adat. Negara harus hadir, terhadap persoalan ini. "Tujuan Pak Wamen dengan konsep yang ada di Papua berkolaborasi untuk kesejahteraan masyarakat," katanya. Selain itu, kebanyakan masyarakat adat menggunakan tanah adatnya untuk tinggal mencari nafkah bukan sebagai lahan produktif seperti yang diharapkan oleh pemerintah. "Dengan adanya program sertifikasi ini mudah-mudahan memberikan jaminan bagi masyarakat kami yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi dan memberikan kenyamanan bagi mereka," kata Wakil Bupati Merauke, Sularso. Namun yang menjadi kendala, masalah tumpang tindih kepemilikan tanah masih banyak terjadi. Satu lahan bisa dimiliki oleh dua sampai tiga orang. Dengan adanya penataan kembali yang dilakukan oleh Kementrian Tanah dan Agraria diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat di Merauke. "Diharapkan program ini tetap berjalan dan ada peningkatan setiap tahunnya. Dan diharapkan jangka waktu pengurusan sertifikat tanah lebih dipersingkat," pinta Sularso.(InfoPublik) |
| Arnold Ritiauw Lepas Keberangkatan Personel Kodim 1511/Moa dari Korem Binaiya Posted: 26 Oct 2020 09:29 PM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - Komandan Korem 151/Binaiya Brigjen TNI Arnold A.P. Ritiauw, memberikan pengarahan dan pembekalan sebelum melepas keberangkatan Personel ke Kodim 1511/Moa yang bertempat di Makorem 151/Binaiya, Senin (26/10/2020). Komandan Korem 151/Binaiya dalam arahannya, menyampaikan keyakinan, kepercayaan dan kehormatan yang diberikan oleh pimpinan TNI kepada para prajuritnya. "Tunaikanlah tugas ini dengan penuh keyakinan dan konsentrasi, Jangan pernah ragu, karena pada hakikatnya tugas yang kita laksanakan adalah Ibadah. Pelihara kesehatan, keselamatan dan keamanan serta tingkatkan keimanan dan ketakwaan dalam setiap pelaksanaan tugas, dengan cara memperbanyak kegiatan ibadah sesuai agama masing-masing," pesan dia. Lanjut Danrem, selaku Babinsa harus dapat memahami situasi di wilayah binaan masing masing dan harus berperan sebagai pelopor ditengah masyarakat, termasuk cara bicarapun harus yang baik dan sopan, dengan tidak menghilangkan ciri khas seorang Prajurit. "Jaga sinergitas TNI dan Polri, jangan kalian rusak dengan perilaku yang tidak baik, sebab sinergitas TNI dan Polri sudah sangat baik dan jangan ada yang terlibat dalam urusan pilkada jaga netralitas TNI dan Hindari segala bentuk pelanggaran," tegas Danrem. (Penrem151) |
| Hendra Lesmana dan Riko Porwanto Resmikan Unit Transfusi Darah RSUD Lamandau Posted: 26 Oct 2020 09:23 PM PDT  LAMANDAU, LELEMUKU.COM - Bupati Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Hendra Lesmana dan Wakil Bupati Lamandau Riko Porwanto menghadiri Peresmian Layanan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) Umum Daerah Lamandau, serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah Lamandau, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD, Kadis Pariwisata dan Ketua PMI Lamandau, senin (26/10/2020). Dalam sambutannya Direktur RSUD Lamandau dr. Ning Agustina M.M mengatakan adanya acara ini dimaksud untuk meluncurkan secara resmi Layanan UTDRS Lamandau kepada masyarakat di Kabupaten Lamandau dengan harapan adanya layanan UTDRS ini maka pelayanan transfusi darah sebagai salah satu upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang sangat membutuhkan ketersediaan darah yang cukup, mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat serta dapat terlayani di RSUD Lamandau. "Kami menghimbau dan mengajak kepada masyarakat Kabupaten Lamandau yang ingin mendonorkan darahnya dapat mengunjungi UTDRS ini untuk mengetahui syarat dan prosedurnya, atau bisa langsung menghubungi PMI dan Humas kami secara langsung ataupun melewati media sosialnya", ujar dr. Ning. Bupati dalam kesempatannya juga mengatakan bahwa diresmikannya UTDRS ini sebagai komitmen Pemda terhadap salah satu pelayanan publik di bidang kesehatan. "Suatu daerah akan dinyatakan berhasil apabila tingkat pelayanan publiknya semakin baik, di bidang kesehatan akses pelayanan yang baik dan kelengkapan Rumah sakit yang bagus dapat dijadikan indikator keberhasilan Kabupaten yang kita cintai", ungkap Bupati. Hendra Lesmana juga mengapresiasi upaya manajemen rumah sakit Lamandau untuk selalu berbenah dengan kondisi yang dimilikinya, dan berharap peresmian UTDRS menjadi awal yang baik pada pelayanan RSUD Lamandau. Acara di lanjutkan dengan pemotongan pita tanda telah resmi dilaunchingnya UTDRS Lamandau, serta Bupati Lamandau dan rombongan yang memenuhi syarat melakukan pendonoran darah guna menyokong stok darah di RSUD Lamandau. (DiskominfoLamandau) |
| You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Social Plugin