Type Here to Get Search Results !

Kemenkes Sebut 13,2 Persen Pasien COVID-19 Meninggal Dunia Miliki Penyakit Penyerta

Kemenkes Sebut 13,2 Persen Pasien COVID-19 Meninggal Dunia Miliki Penyakit Penyerta

Kemenkes Sebut 13,2 Persen Pasien COVID-19 Meninggal Dunia Miliki Penyakit Penyerta

Posted: 14 Oct 2020 07:14 AM PDT

 


JAKARTA, LELEMUKU.COM - Di masa pandemi COVID-19, orang dengan penyakit penyerta (komorbid) merupakan salah satu kelompok yang sangat rentan terpapar virus. Oleh karenanya, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menaruh perhatian serius dan khusus bagi mereka, pasalnya penyandang Penyakit Tidak Menular (PTM) terkonfirmasi COVID-19 berpotensi besar mengalami perburukan klinis sehingga meningkatkan risiko kematian.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per tanggal 13 Oktober 2020, dari total kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19, sebanyak 1.488 pasien tercatat memiliki penyakit penyerta. Di mana presentase terbanyak diantaranya penyakit hipertensi sebesar 50,5%, kemudian diikuti Diabetes Melitus 34,5% dan penyakit jantung 19,6%. Sementara dari jumlah 1.488 kasus pasien yang meninggal diketahui 13,2% dengan hipertensi, 11,6% dengan Diabetes Melitus serta 7,7% dengan penyakit jantung.

Merespon hal tersebut, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakti Tidak Menular Kementerian Kesehatan Cut Putri Arianie, MD, M.H.Kes mengatakan bahwa penyakit hipertensi merupakan penyakit katastropik yang tidak dapat disembuhkan melainkan dapat dicegah dengan mengendalikan faktor risiko. Pasalnya, apabila tidak dicegah dan dikendalikan akan menjadi bom waktu yang dapat menyebabkan terjadinya Kasus Hipertensi baru yang sangat signifikan dan berdampak pada pembiayaan Jaminan Kesehatan khususnya terkait penyakit Katastropik.

"Hipertensi sangat mungkin dicegah dengan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, terutama di masa pandemi ini kita harus berhati-hati dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Untuk itu pandemi COVID-19 ini bisa kita jadikan sebagai momentum untuk membudayakan gaya hidup sehat," kata Cut dalam Temu Media Hari Hipertensi Sedunia Tahun 2020 yang digelar secara daring pada Selasa (13/10).

Dia menjabarkan pola hidup bersih dan sehat bisa dimulai dengan mengukur tekanan darah secara teratur, menjaga makanan tetap sehat dengan membatasi konsumsi gula, garam dan lemak, menghindari makanan manis, perbanyak makan buah dan sayur, menjaga berat badan ideal, melakukan aktivitas fisik secara rutin seperti jalan atau melakukan aktivitas sehari-hari di rumah.

Di samping menjaga pola hidup bersih dan sehat, Cut menambahkan upaya pencegahan dan pengendalian hipertensi harus dilakukan dengan melakukan deteksi sedini mungkin. Bagi orang-orang yang memiliki faktor risiko maka deteksi dini berupa pengukuran tekanan darah hendaknya dilakukan sebulan sekali, sementara bagi orang sehat tetap harus melakukan skrining minimal sekali dalam rentang waktu 6 bulan sampai 1 tahun.

Upaya ini kemudian ditindaklanjuti dengan rujukan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sehingga permasalahan Hipertensi dapat segera dicegah dan dikendalikan. Skrining dan deteksi dini pengukuran tekanan darah yang benar dan teratur merupakan kunci utama menemukan kasus sedini mungkin sehingga dapat dilakukan intervensi yang tepat.

Hal senada disampaikan oleh  anggota Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia (PERHI) dr. Erwinanto, Sp.JP(K), FIHA menuturkan bahwa rutin mengukur tekanan darah sangat penting dilakukan baik bagi orang sehat maupun orang dengan faktor risiko. Tujuan pengukuran tekanan darah sebagai penapisan dan diagnosis, pengobatan serta keberhasilan pengobatan. Upaya ini harus digiatkan terutama bagi orang dengan rentang usia diatas 40 tahun serta memiliki tekanan darah normal-tinggi.

"Semakin tinggi umur anda semakin besar kemungkinan anda terkena hipertensi. Tekanan normal-tinggi 37% mengalami hipertensi dalam jangka waktu 4 tahun kedepan, itulah kenapa diperlukan pengukuran tekanan darah secara berkala," terangnya.

Untuk itu, dalam rangka mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya promotif preventif, Kementerian Kesehatan telah melakukan kegiatan monitoring dan skrining secara berkala dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui Pos Binaan Terpadu (POSBINDU).

Cut menyebutkan hingga kini dari 80 ribu desa tercatat 60 ribu desa telah memiliki POSBINDU. Ke depan, ditargetkan setiap satu desa terdapat satu POSBINDU. Kendati demikian, cakupan masyarakat untuk melakukan skrining masih sangat rendah, hal ini dikarenakan POSBINDU tidak memberikan pengobatan bagi para pasien, sehingga banyak masyarakat enggan memanfaatkannya.

"Pengobatan adanya di Puskesmas, oleh karenanya kami terus memberikan edukasi dan penguatan informasi agar masyarakat mau memanfaatkan POSBINDU untuk melakukan deteksi dini secara berkala, ini kita terus dorong," ujarnya.

Selain memanfaatkan POSBINDU, deteksi dini dapat dilakukan dengan memanfaatkan BPJS Kesehatan yang dimilikinya melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Polanis). secara rutin, mereka terus dipantau kesehatannya serta dapat melakukan konsultasi dengan para dokter secara online melalui tele konsultasi. Kolaborasi keduanya, diharapkan dapat meningkatkan upaya deteksi dini, penemuan dan rujukan tindak lanjut sesuai kriteria klinis.

"Kemenkes terus mendorong masyarakat untuk melakukan skrining secara berkala, mereka bisa melakukan upaya deteksi dini secara mandiri di rumah maupun memanfaatkan program dari pemerintah yakni POSBINDU dan Polanis. Kita terus berupaya untuk bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk Dinas Kesehatan," pungkasnya. (Kemenkes)

Baharudin Djafar Pimpin Paparan Serah Terima Pekerjaan Pengadaan di Polda Maluku

Posted: 14 Oct 2020 06:57 AM PDT

 


AMBON, LELEMUKU.COM - Polda maluku menggelar Paparan Untuk Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Command Center Polda Maluku dan mapolresta Ambon Tahun Anggaran 2029. yang dipimpin langsung Kapolda Maluku Irjen Pol baharudin Djafar, Rabu 14 Oktober 2020 pukul 09.30 WIT.

Hadir diantaranya, Irwasda Polda Maluku, Ketua Tim Kombes Pol. Darmawan Sunarko, S.I.K Jabatan Kabagada Rofaskom Slot Polri, Karo Ops Polda Maluku, Karo Logistik Polda Maluku, Anggota tim Logistik Mabes Polri, Kabag Binkar Biro SDM Polda Maluku mewakili Koro SDM, Waka Polresta P. Ambon & P.P Lease, Konsultan dan Penyedia jasa dari Mabes Polri, Pamen dan Pama dari Itwasda Maluku dan Kabid TIK Polda Maluku

Irwasda Polda Maluku dalam peparannya, ,mengatakan, Informasi umum tentang pengadaan dan dasar pelaksana berupa surat perjanjian pengadaan  barang Nomor SPPB - 28 / APBN / Rofaskon /lll /  LOG / 4.118 / 2019 / Tanggal 15 Maret 2019  beserta Adendum  l Sampai lV.

"Jangka Waktu Pelaksana 280 Hari  Kalender di mulai 15 Maret sampai dengan 29 Desember 2019. dengan Nilai pekerjaan sebesar Rp 90.510.625.700,00,"ujarnya.

Untuk Ujian fungsi dan serahterima pertama ( PHO ), Lanjut Irwasda, nantinya yang di laksanakan oleh pihak Mabes Polri dan Tim wilayah serta PT. Titan Jaya. Dimana Kualitas barang dan lisensi software sampai 108 unit. dan Kelaikan fungsi barang yang  belum terpasang / Difungsikan  ( Berada dalam gudang penyimpanan Polda Maluku), Kewajaran nilai bangunan. serta Implementasi Instalasi GPS sebanyak 250 unit, pada kendaraan Polda Maluku.

"Masa pemeliharaan sesuai berita acara hasil pekerjaan Pasal 3. Saran kepada PT. Intan Jaya solusi agar dapat memperhitungkan kembali biaya implementasi instalasi GPS pada kendaraan Polda Maluku. Kesimpulan terdapat kekurangan barang berupa fumiture meubelair pada gedung Command Center Polda Maluku, Terdapat barang yang belum di pasang dan di fungsikan namun telah berada pada gudang penyimpanan Polda Maluku,"Ujar Irwasda.

Ilham selaku Pihak ke 3 PT Intan Jaya sendiri dalam penyampaiannya, menjelaskan, Ada 28 Polda yang sudah memeiliki Command Center. Dimana Untuk Polda lain Masi dalam proses antrian untuk pengadaan Command Center.

"Hasil temuan dari tim yang di bentuk oleh bapak Irwasda, terkait kontra dalam kelengkapan. Untuk pelatihan terkait sistem akan di tindak lanjuti kedepannya dan di harapkan TIK untuk mengambil sistem  dalam instalasi CCTV, Instalasi GPS, Instalasi perangkat saonsisteim dan pendampingannya dari TIK,"Ujar Ilham.

Lanjut Kata dia, Terkait hasil temuan tim yang di bentuk oleh bapak Irwasda Polda Maluku, terkait kontrak kerja untuk kelengkapan IT insfektur SPKP berjumlah 108 unit, total 29,5 milyar.

"Dari Awal kami sudah sampaikan bahwa Command Center 2019 di mapolda, ada anggaran untuk melakukan fesisator untuk seluruh Polda di Indonesia sang anggarannya ada 30 milyar yang di bebankan di Polda Maluku dari 2017 dan 2018,'Ucapnya.

Masih ditempat yang sama, Kapolda Maluku Irjen Pol Baharudin Djafar, dalam sambutannya mengatakan, Tujuan pertemuan ini adalah untuk mempersamakan persepsi. dan Untuk temuan dari Pak Irwasda terkait barang barang penyediaan yang sudah ada di gudang penyimpanan Polda Maluku yang belum terpasang.

"Yang penting di masa yang akan datang ini adalah kesenambungannya bahwa yang di kawal saja tidak efektif apalagi di lepas lagi barang barang itu akan menjadi ronsokan," Kata Kapolda.

Lanjut kata Kapolda, Dalam pertemuan pembahasan ini tolong kita dudukan bersama dengan rekan rekan  dari Mabes Polri juga untuk samakan presepsi karena ini perlu di tangani, sehingga kalau sudah di samakan presepsinya baru boleh kita menerimanya itu pun kalau sudah di hitung.

"Saya sekarang sementara membangun bangunan kantor Polda Maluku, saya sudah hitung uang berapa untuk listriknya termasuk liftnya pakai ahli untuk menghitung nya, karena kalau nantinya listrik saya tidak berfungsi dengan baik untuk fungsikan liftnya itu berarti anda salah menghitungnya,"Ujar Kapolda.

Masih Kata Kapolda, Seperti tadi yang di sampaikan oleh penyedia jasa bahwa 110 barag masih kendala, bagaimana bisa kami mengoperasikan sedangkan barang masih dalam kendala dan harus ada alasan kenapa sampai terkendala. Yang di maksud dalam penjelasan ini harus kita jelaskan secara mendetail dan terperinci tentang alasan dan jumlah berapa barang yang ada dan berapa yang sudah di fungsikan dan berapa barang yang belum di operasionalkan.

Olehnya itu, saya Meminta dari oprator TI apa yang sudah di sampaikan tolong di catat sehingga tidak ada bukti gangguan gangguan dan kalau memang harus ada di butuhkan perhatian khusus bagi mereka, kita harus adakan perhatian khusus karena ini untuk operasional dalam kerja di Polda Maluku.

"Contoh dari demo kemarin yang kita tangkap 13 orang itu semua tidak ada bukti kuat untuk proses mereka, dan cuma 2 orang saja yang kita bisa tahan itu pun bukti dari anggota yang mengambil video, jadi fungsi dari alat ini tidak ada karena cuma untuk memonitor saja. Alat di command center ini kalau kita gunakan dengan baik, kita bisa menghalau situasi demo di seluruh Indonesia dan khususnya kejadian di Maluku kita dapat mendapat pelaku dengan zoom pelaku dan kendaraan serta alat yang dan kendaraan yang di pakai oleh pelaku kejahatan. Jadi yang kita duduk bersama ini fungsinya untuk menyamakan persepsi,"jelas Kapolda. (HumasPoldaMaluku)

Jan De Fretes Hadiri Rakor Bersama Mahfud MD Bahas Kebijakan Regulasi Omnibus Law

Posted: 14 Oct 2020 06:44 AM PDT

 


AMBON, LELEMUKU.COM - Wakapolda Maluku Brigjen Pol Jan de Fretes menghadiri Video Conference Rapat Kordinasi Pimpinan Menko Polhukam Dengan Agenda Rapat Koordinasi Kebijakan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law bertempat di Kediaman Gubernur Maluku, Rabu ( 14/10/2020 ).

Dihadiri juga Gubernur Maluku, Kaposahli Kodam XVI/Pattimura, Kajati Maluku, Kabinda Maluku, Ketua DPRD Provinsi Maluku dan Sekda Provinsi Maluku.

Pada kesempatan itu, Menko Bid Polhukam Mahfud MD menyebutkan sejumlah poin penting terkait situasi Omnibus Law yakni Poin pertama, Mahfud MD menjelaskan bahwa Omnibus Law yang dibentuk untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya, perlindungan butuh, penyederhanaan birokrasi, korupsi di dalam tindak pidana korupsi dan pungli hingga tindak pidana korupsi lainnya.

Selanjutnya pada poin kedua, Mahfud mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati pendapat yang berpendapat serta menyampaikan aspirasi yang berhubungan dengan UU Cipta Kerja, sepanjang pendapat disuarakan dengan cara yang baik, menghormati hak warga lain dan menjaga ketertiban umum.

Di poin ketiga, Mahfud MD mengungkapkan pemerintah menyayangkan aksi anarkis terhadap tempat, bangunan hingga perusakan fasilitas umum. (HumasPoldaMaluku)

Murad Ismail Dukung Nisrina Alifa Tunny di Pemilihan Putri Remaja Indonesia 2020

Posted: 14 Oct 2020 06:30 AM PDT

 


AMBON, LELEMUKU.COM - Gubernur Maluku, Murad Ismail, menyatakan dukungannya dan mengapresiasi langkah Nisrina Alifa Tunny (14) sebagai perwakilan Maluku di ajang Pemilihan Putri Remaja Indonesia 2020 yang malam grand finalnya akan berlangsung di Jakarta, 31 Oktober mendatang.

Nisrina yang akrab disapa Ririn adalah siswi SMP Lentera Harapan Ambon, akan mewakili Maluku di ajang Pemilihan Putri Remaja Indonesia 2020. Ia akan berkompetisi dengan puluhan kandidat lainnya se-Indonesia dari masing-masing provinsi. Kontestasi yang akan digelar pada 27 hingga 31 Oktober 2020 itu, sempat tertunda beberapa bulan karena pandemi Covid-19.

Saat menerima kunjungan Nisrina bersama pendampingnya dari Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Yani bin Umar, Gubernur Maluku meminta agar Nisrina dapat mengharumkan nama Maluku di ajang tersebut.

"Harus percaya diri, dan siapkan mental dengan sebaik-baiknya untuk menjadi pemenang. Sebagai Gubernur Maluku, saya mengapresiasi, dan berharap agar kamu dapat berhasil," pintanya.

Gubernur juga memberikan nasehat agar Nisrina selalu rendah hati, dan menjadi pribadi yang menyenangkan.

"Jangan lupa berdoa, dan meminta kepada Allah SWT. Semoga apa yang dicita-citakan bisa berhasil. Saya akan support," sebutnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad Ismail, juga berharap Nisrina dapat meraih prestasi di ajang tersebut.

"Ririn (Nisrina, red) harus siap, terutama mental, harus lebih percaya diri, sebab kamu membawa nama Maluku di ajang nasional," kata istri Gubernur Maluku ini.

Widya yang selalu tampil low profile ini mengajak masyarakat Maluku untuk memberikan dukungan dan doanya kepada Nisrina, sehingga dalam kompetisi nanti dirinya dapat meraih hasil yang terbaik.

"Saya mengajak seluruh masyarakat Maluku, untuk mari kita berikan dukungan kepada Nisrina Alifa atau Ririn," ajaknya.

Nisrina merasa berterima kasih atas dukungan orang nomor satu di Maluku bersama Inalatu Maluku, ibunya anak-anak Maluku. Sebelumnya, putri dari pasangan Azis Tunny dan Nova Senduk ini telah melakukan serangkaian roadshow dan beraudiens dengan sejumlah tokoh dan pimpinan di daerah seperti Wakil Gubernur Maluku, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Maluku, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, dan anggota DPD-RI daeral pemilihan Maluku. Rangkaian roadshow yang dilakukannya itu dalam rangka menggalang dukungan.

Pemilihan Puteri Remaja Indonesia ini sama seperti ajang Puteri Indonesia/Miss Indonesia versi remaja sebagai icon remaja dan anak Indonesia yang nantinya akan aktif di kegiatan keremajaan dan sosial.

"Ajang ini diselenggarakan dalam rangka ikut mensukseskan program pemerintah dalam membentuk karakter anak Indonesia yang cerdas, kreatif dan bertakwa," ujarnya.

Peserta dari seluruh provinsi di Indonesia yang berhak mengikuti grand final pada 31 Oktober nanti adalah peserta yang sudah lolos dari beberapa tahapan seleksi, baik dari seleksi online maupun seleksi langsung.

Karantina akan dilakukan di Jakarta pada tanggal 27 hingga 30 Oktober dengan kegiatan dan pembekalan dari mentor professional di bidangnya. Sementara puncak dari Grand Final Putri Remaja Indonesia 2020 akan dilaksanakan pada 31 Oktober malam. (HumasMaluku)

Petrus Fatlolon Serahkan 7.690 Bantuan Sosial Beras KPM PKH di Tanimbar

Posted: 14 Oct 2020 06:16 AM PDT

 


SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Bupati Kepulauan Tanimbar di Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon,SH., MH menyerahkan secara simbolis beras Bulog dalam acara Launching Bantuan Sosial Beras (BSB) untuk Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (RI) pada Rabu, 14 Oktober 2020.

Ia mengatakan launching penyaluran bantuan sosial beras yang berasal dari Kementrian Sosial RI tersebut ditunjukkan kepada 7.690 Keluarga Penerima Manfaat di daerah tersebut. Maka Fatlolon berpesan agar bantuan itu dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, Ia mengajak warga untuk berdoa bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terkhusus Presiden Joko Widodo dan para menteri, Gubernur Maluku Murad Ismail dan jajarannya serta bagi pemimpin  di negeri Bumi Duan Lolat yang dipimpinnya, agar bisa mewujudkan pelayanan kemasyarakatan yang baik dan tepat sasaran.

"Doa dari bapa dan ibu sangat dibutuhkan bagi kami dan negeri ini. Apalagi ditengah kondisi dunia yang dilanda covid-19," pinta dia di halaman kantor Camat Tanimbar Selatan (Tansel) saat didampingi Kepala Gudang Bulog Sifnana, Ronald Daniel Tuhilatu dan Kadis Sosial, Hengky Lokra.

Bantuan yang dibagikan berupa beras sebanyak 15Kg per keluarga. Program keluarga harapan ini dilaksanakan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.

"Semoga dengan program bantuan sosial ini mampu meringankan beban masyarakat khususnya dikala pandemi seperti sekarang ini," harapnya.

Kemudian, salah satu warga penerima bantuan asal Desa Bomaki, Maria Margaretha Fenanlampir mengungkapkan rasa syukurnya dan terima kasih kepada pemerintah daerah atas bantuan yang diterimanya.

Ia mengaku selain beras, dirinya juga mendapatkan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) yang sudah sebanyak empat kali diterima di masa Pandemi COVID-19.

"Menurut saya Bupati Fatlolon sangat peduli dengan masyarakat yang kurang mampu. Harapan semoga kedepan bupati selalu sehat dan sukses, apa yang dicita-citakan tercapai," tutur Maria. (Laura Sobuber)

Yayasan Pendidikan Internasional Herna 9 Bulan Tak Gaji Tenaga Pendidik dan Dosen STIK Rajawali Talaud - CCT

Posted: 13 Oct 2020 08:55 PM PDT

Yayasan Pendidikan Internasional Herna 9 Bulan Tak Gaji Tenaga Pendidik dan Dosen STIK Rajawali Talaud - CCT

MELONGUANE, LELEMUKU.COM - Total Dua puluhan tenaga pendidik dan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIK) Rajawali Talaud –  Community College Talaud (CCT) di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengaku sembilan bulan lamanya jerih mereka belum di bayar oleh pengelola Yayasan Pendidikan Internasional Herna (YPIH).

Tendik dan dosen mencoba bertahan dengan kondisi yang memprihatinkan tersebut. Semester kemarin mereka masih mengajar, membimbing dan aktivitas perkulihaan di kampus juga berjalan. "Dengan keterbatasan ini, kami coba tetap melangsungkan aktivitas akademik" ungkap Wakil Ketua 1 (Bidang Akademik) Hoxy R Taluay, Sabtu 3 Oktober 2020.

STIK Rajawali – CCT memiliki dua jurusan, yakni Teknologi Informatika dan Sistem Informasi. Saat ini kedua jurusan sedang proses pengajuan borang akreditas. "Saat ini tim borang akreditasi pada prodi Teknik Informatika dan Sistem Informasi sudah mengisi LED dan LKPS yang mencapai 90%. Sampai saat ini, belum dukungan logistik dari Yayasan" lanjut pak Hoxy R Taluay.

Hoxy mengaku berulang kali pihak pengelola Yayasan yang diwakilkan Sarnes Lulian Ijong (Bambuta) membicarakan hal hal besar. Dalam berbagai kesempatan juga Ijong sering membawa-bawa nama L2DIKTI dan Bupati atas tindakan YPIH.  Ijong sempat membahas akan bekerja sama dengan Lembaga Bahasa Inggris konsultan Pendidikan Golden Gate, bahkan rencananya akan mendatangkan dosen dari Korea. Tetapi hal tersebut terlalu berlebihan, karena nyatanya Ijong lupa bahwa tendik dan dosen belum dipenuhi hak nya yakni Gaji.  

Ijong sempat menjanjikan akan membayar gaji dosen sebelum semester ganjil dimulai. Tetapi saat ini semester ganjil 2020/2021 akan berlangsung dan sudah pelaksanaan ospek, belum ada realisasi pembayaran gaji terhadap dosen dan tendik. "Hanya uang transport saja yang dibayar awal September" ungkap Hoxy.

Kasus terlambatnya gaji dari Yayasan pernah terjadi selama 8 tahun (hal tersebut sudah terjadi sejak tahun 2010), Bahkan sempat mengalami periode paling parah yang di alami oleh STIK Rajawali, ketika YPIH sempat diganti sebentar pengelolaannya oleh Yayasan Bumi Porodisa milik Olfi Lomboan (Ketua APTISI Sulawesi Utara saat ini).

Pada waktu itu, Olfi Lomboan dengan Yayasannya selama 2 tahun tidak membayar kewajibannya yakni gaji dosen STIK Rajawali (2016-2018) padahal diketahui Pemda sudah memberikan anggaran. Efeknya, Sehingga 2 tahun terakhir (2018-2019) kinerja perguruan tinggi menurun disebabkan oleh Yayasan Olfi Lomboan.

Pada 2018, YPIH kembali menjadi Yayasan di STIK Rajawali. Hoxy berharap kejadian tahun 2016 – 2018 sewaktu Yayasan yang dikelola Olfi Lomboan sewaktu tidak membayar hak gaji Dosen dan Tendik, tidak terjadi oleh YPIH pada tahun 2020 yang saat ini memiliki plt. Ketua Sarnes Lilian Ijong.  

Kilas balik sejarah, STIK Rajawali yang sebelumnya bernama Community College Talaud (CCT) adalah satu-satunya sekolah tinggi yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud yang terbentuk Melalui hubungan kerjasama antara Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2007 melalui sebuah Memorandum of Understanding (MoU). Pada saat pendirian tersebut Bupati adalah bapak dr. Elly Engelbert Lasut (yang saat ini kembali menjabat), Ketua DPRD kabupaten Ben Alotia, dan ketua STIK Rajawali pertama adalah bapak Prof. Daniel R Monintja seorang guru besar dari IPB. (Albert Batlayeri)