Izak Pangemanan Dukung Deklarasi Perhimpunan Putra dan Putri Pejuang Pepera (P5) |
- Izak Pangemanan Dukung Deklarasi Perhimpunan Putra dan Putri Pejuang Pepera (P5)
- Paskalis Netep Laksanakan Kunjungan Kerja ke Manggelum, Kawagit dan Kouh
- Selvia Mundoni Usir Wartawan Hendak Meliput Debat Kandidat Pilkada Supiori 2020
- Mahfud MD Minta Pemprov NTB Antisipasi Penularan Virus Saat Libur Panjang
- Elsye Rumbekwan Harap Bappenas Dukung Pemprov Kembangkan SDM Papua
- Nurdin Abdullah Lakukan Ground Breaking Jalur Pedestrian Jalan Metro Tanjung Bunga
- Zulkieflimansyah Ingatkan Masyarakat NTB Jaga Pilkada Aman, Tertib dan Kondusif
- Salmon Patai Ungkap Aspirasi Asosiasi Koperasi Nelayan Papua Terkait Otsus
- Yunus Wonda Minta Masyarakat Dukung Pelaksanaan PON XX 2021 Papua
| Izak Pangemanan Dukung Deklarasi Perhimpunan Putra dan Putri Pejuang Pepera (P5) Posted: 25 Oct 2020 03:17 PM PDT
 ABEPURA, LELEMUKU.COM – Komandan Korem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan melakukan tatap muka bersama beberapa perwakilan Organisasi Masyarakat yang membahasan tentang deklarasi Perhimpunan Putra dan Putri Pejuang Pepera (P5), bertempat di Markas Komando Resor Militer 172 PWY Abepura, Provinsi Papua, Jumat (23/10/2020). Danrem mendukung dan berharap wadah ini dapat melakukan banyak hal, utamanya untuk menerangkan dan meluruskan pemahaman yang keliru tentang masalah sejarah Pepera Papua. "Papua sebagai bagian dari NKRI, seharusnya dipahami sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena tanpa ridho dari-Nya, tidak ada satupun hal bisa terjadi. Dan harus dipahami bahwa rancangan Tuhan pasti baik untuk manusia, tinggal manusia itu mau mengambil kebaikannya atau sebaliknya," kata Izak. Lanjutnya, bila yang diambil adalah kebaikannya, tanah Papua akan dipenuhi dengan damai sejahtera, dan semua orang Papua akan menikmati semua kemurahan Tuhan di tanah Papua. Tetapi sebaliknya, bila yang diambil adalah konflik, dan benih yang disemai adalah kebencian, dendam dan permusuhan maka penderitaan yang akan didapat. "Itulah sebabnya Papua tanah damai, Papua tanah diberkati, Papua surga kecil yang turun ke bumi, sampai saat ini masih mengalami konflik yang belum terselesaikan secara tuntas," ujarnya. Perlu segera dibentuk sebuah tim penggalian data otentik tentang sejarah Papua yang ada di Lembaga Arsip Nasional, yang ada dalam arsip pribadi, juga yang masih disimpan oleh keluarga Pejuang Pepera "Sehingga dapat dituliskan dalam sebuah buku sejarah Papua, sebagai bahan bacaan dan bila perlu dimasukan sebagai bahan ajaran di sekolah, agar generasi muda Papua mengetahui tentang sejarah yang benar tentang Papua," harapnya. Sementara itu Ondofolo Besar Sentani, Yanto Eluay yang merupakan anak dari Theys Hiyo Eluay (salah satu pejuang Pepera) menyampaikan deklarasi tersebut akan diselenggarakan bertepatan dengan menyambut hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober mendatang. "Ini adalah program kami dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda, dengan melakukan deklarasi komponen masyarakat yang tergabung dalam Barisan Merah Putih (Putra-putri Pejuang Pepera) dengan tujuan mengawal keputusan Pepera pada tahun 1969 dan kedepan kita dapat melihat Profil dari Pejuang Pepera untuk diketahui generasi muda masa depan," ungkapnya. Sebab saat ini, menurut Eluay banyak yang telah melupakan Perjuangan Pejuang Pepera sehingga perlu adanya sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat. Khususnya para generasi muda serta para tokoh-tokoh yang berasal dari beberapa wilayah di Provinsi Papua. "Mari kita buka wawasan generasi muda kedepan untuk menyatakan bahwa Papua adalah bagian dari NKRI dan tidak bisa di ganggu gugat oleh siapapun", tutupnya. Kegiatan ini dihadiri juga oleh Sekjen Barisan Merah Putih RI (BMPRI) Provinsi Papua Yonas Nusi, Ketua BMPRI Kota Jayapura Niko Maury, Ketua Gerakan Mahasiswa Papua Indonesia (Gemapi) Pilatus Netep, Max Ohe Putra Bapak Ramses Ohe (Ketua BMPRI Papua), Ketua Pemuda Trikora Mandala Albert Ali Kibay, perwakilan DPD Gerakan Rakyat Cinta NKRI (Gercin) Provinsi Papua dan Pdt. Yulianus Warobay. (Pendam172) |
| Paskalis Netep Laksanakan Kunjungan Kerja ke Manggelum, Kawagit dan Kouh Posted: 25 Oct 2020 06:53 AM PDT  TANAH MERAH, LELEMUKU.COM - Setelah dua minggu menjabat sebagai pejabat sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua, Paskalis Netep melaksanakan Kunjungan Kerja (kunker) ke Distrik Manggelum, Kawagit dan Kouh (17/10/2020). Kunjungan Pjs Bupati di dampingi oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Boven Digoel Yoseph Awunim, serta Kabag Tata pemerintahan Kabupaten Boven Tugoro Glamoup. Dalam arahannya Pjs. Bupati Paskalis Netep mengatakan sebagai Pjs Bupati Saya di tugaskan oleh Gubernur Papua untuk mengarahakan masyarakat agar selalu menjaga Keamanan pemilukada yang akan diselenggarakan pada 9 desember nantinya. Selain Keamanan juga ingin melihat kesiapan dari seluruh distrik-distrik yang Ada di Kabupaten Boven Digoel dalam melaksanakan Pemilukada nantinya, lanjutnya. Paskalis juga meminta kepada masyarakat yang berada di Distrik yang di kunjunginya, jangan Karena pemilukada sesama keluarga saling membenci satu sama lain serta saling membunuh. Selain masyarakat, Pjs Bupati juga menekankan kepada seluruh ASN dilingkungan pemerintahan Kabupaten Boven Digoel agar selalu netral serta tidak ikut berkampanye mendukung salah satu paslon. Ia juga menghimbau kepada seluruh masyarak siapapun nantinya terpilih sebagai pemimpin Kabupaten Boven Digoel nanti, mari kita saling mendukung untuk memajukan pembangunam di Boven Digoel.(DiskominfoPapua) |
| Selvia Mundoni Usir Wartawan Hendak Meliput Debat Kandidat Pilkada Supiori 2020 Posted: 25 Oct 2020 06:20 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori, Provinsi Papua, Selvia Mundoni mengusir beberapa awak media yang hendak melakukan peliputan pada kegiatan debat kandidat Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) 2020 yang diselenggarakan di Gedung Kesenian, Distrik Supiori Timur. Wartawan dari Tifa Cenderawasih, Darmawan mengatakan bahwa pihaknya dan beberapa rekan yang hendak mempertanyakan pembatasan akses peliputan pers untuk kegiatan debat kandidat pada 23 Oktober 2020 ini tidak disambut positif Ketua KPU Supiori dengan melarang mereka masuk. "Seketika Ketua KPU Kabupaten Supiori Selvia Mundoni dengan nada keras mengusir kami dan mengatakan bahwa media yang tidak bekerjasama dengan kami tidak boleh masuk. Silahkan diluar dan setelah kegiatan kami persilahkan untuk masuk mengambil keterangan," ungkapnya dihadapan awak media dan polisi. Tidak hanya itu kata Darmawan, Selvia pun mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan aparat kepolisian untuk menghalau media online didepan pintu. Sebab menurut KPU Supiori, media terkadang memelintir informasi dan tidak bisa dipercaya.
Desi mengatakan bahwa dirinya disuruh keluar meskipun ia sudah memiliki id card peliputan. "Karena yang boleh meliput hanya media TVRI dan RRI saja, diluar dari itu semua diluar," ungkapnya. Menaggapi hal tersebut Ketua Umum PPWI Pusat Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA angkat bicara dan turut memberikan komentar. Pelarangan wartawan untuk meliput dapat diancam 2 tahun penjara, demikian ketentuan dalam UU No. 40 tahun 1999. "Pejabat bermental buruk rupa cermin dibelah tidak boleh dibiarkan seenaknya menghina dan atau menghakimi media dan wartawan Manapun, "ungkap Lalengke. Dengan tegas Wilson mengatakan, "Mereka itu tidak lebih dari pecundang, "pungkasnya. Usai kegiatan Ketua KPU berdalih bahwa pihaknya hanya menjalankan aturan bahwa media boleh meliput tapi diluar, sesuai dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020. (TifaCenderawasih) |
| Mahfud MD Minta Pemprov NTB Antisipasi Penularan Virus Saat Libur Panjang Posted: 25 Oct 2020 04:56 AM PDT  MATARAM, LELEMUKU.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Moh. Mahfud MD, meminta semua pihak mengantisipasi potensi kerawanan, terutama penularan Covid-19 dimasa libur panjang nanti. Jangan sampai setelah libur panjang muncul pusat-pusat penularan Covid-19 yang baru. "Disitu akan terjadi kerawanan - kerawanan yang harus kita antisipasi yang mungkin tidak kondusif atau tidak sejalan dengan kebijakan pokok Pemerintah pada saat ini, yaitu protokol kesehatan," kata Mahfud MD saat memberi arahan dalam Rapat Koordinasi Antisipasi Libur Panjang Cuti yang dikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., bersama unsur anggota Forkompinda Provinsi NTB di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur NTB, Kamis (22/10/2020). Menurut Mahfud MD, setiap ada libur panjang selalu ada potensi kerumunan atau tumpukan orang. Misalnya di transportasi umum, atau di tempat-tempat seperti terminal, stasiun, bandara, tempat rekreasi dan sebagainya. Tentu semua potensi ini harus diantisipasi supaya jangan sampai menjadi pusat-pusat penularan baru. Ini akan berakibat pada menurunnya tingkat kesembuhan pasien yang sudah bagus. "Kemudian persentase penularan yang juga sudah bagus, tingkat kematian yang juga sudah bagus, karena sedikit, di tingkat kematian itu tiga koma sekian persen, masih lumayan meskipun tidak sama dengan rata-rata dunia, bisa menurun lagi. Nah itu semua harus diantisipasi," kata Mahfud. Mahfud juga menyinggung soal perayaan Maulid Nabi. Kata dia, Maulid Nabi itu adalah salah satu peringatan keagamaan. Satu pertanda bahwa negara ini sangat menghargai acara keagamaan. Namun karena saat ini masa pandemi, jangan sampai perayaan hari keagamaan jadi kluster penularan Covid-19. Karenanya penerapan protokol kesehatan harus diperhatikan betul. "Nanti tentu akan banyak yang menyampaikan, yang mengamankan jalan siapa, yang maulidan siapa, tempat rekreasi siapa dan semuanya itu akan sangat ditentukan bagaimana daerah, pimpinan daerah, Forkompinda dan seluruh jajarannya itu berkoordinasi untuk melakukan antisipasi atas berbagai kemungkinan," tegasnya. Sementara itu, Prof. Dr. Agus Saptono, mewakili Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menyampaikan seruan kementeriannya kepada masyarakat. Diantaranya di masa pandemi ini, masyarakat harus tetap disiplin dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Selain itu pengawasan juga melibatkan unsur TNI-Polri disejumlah titik keramaian dan memperbanyak pos-pos pemantauan Protokol Kesehatan di daerah. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kewaspadaan masyarakat agar tidak timbul kluster-kluster baru serta perlunya penyediaan dan penerapan Protokol Kesehatan di tempat-tempat kerja dan lain sebagainya. Selain itu perlu dilakukan tes rapid atau swab bagi masyarakat yang sudah melakukan libur panjang. Kepala BNPB, Letjen Doni Munardo, mengaku gembira karena angka kesembuhan masyarakat dari Covid-19 mulai meningkat, meski angka kematian masih terbilang tinggi. Namun kondisi sepert ini tidak membuat kehilangan kewaspadaan bagi masyarakat untuk tetap berhati-hati menghadapi Covid-19 ini. Tentunya dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan untuk hidup lebih sehat dan selamat. Monardo juga mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai cuaca ekstrim yang akan melanda Indonesia seperti banjir, tanah longsor dan sebagainya yang harus diwaspadai dampaknya. "Pesan saya selama liburan nanti lebih baik berlibur bersama keluarga di rumah dengan melakukan hal-hal positif yang bisa meningkatkan imun masyarakat," kata Doni. Terkait transportasi, Menteri Perhubungan, Budi Karya, menyampaikan bahwa pihaknya akan membangun koordinasi yang kuat dengan pihak Lantas di lapangan, terutama saat terjadinya kemacetan lalu lintas saat mudik libur Panjang. Masyarakat pengguna jalan maupun pengguna transportasi lainnya baik darat, laut dan udara untuk tetap memerhatikan protokol kesehatan dengan baik, agar terhindar dari serangan Covid-19. "Kita ingin lakukan hal ini dengan hasil yang baik. Tentunya kekompakan harus kita pegang teguh dan jalankan secara tertib pula," pesan Menhub. (diskominfotikntb) |
| Elsye Rumbekwan Harap Bappenas Dukung Pemprov Kembangkan SDM Papua Posted: 25 Oct 2020 04:53 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sabtu (17/10/2020) sore, menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Pertemuan yang berlangsung di Morrissey Hotel Residences, Jakarta, membahas implementasi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Orang Asli Papua (OAP) seiring dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat. Staf ahli Gubernur Papua, Elsye P. Rumbekwan, S.Pi, M.Si disela-sela pertemuan menegaskan sejalan dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 maka pengembangan SDM Papua hendaknya perhatian khusus dari Pemerintah Pusat. Sehingga terjadi percepatan peningkatan SDM dan putra-putri Papua bisa berkompetisi di berbagai bidang. "Salah satu contoh gejolak penerimaan CPNS yang beberapa waktu lalu terjadi di Papua. Makanya kita minta agar Inpres ini membawa perubahan yang signifikan,"tegasnya. Pada Inpres tersebut Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh kementerian mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Salah satunya adalah Kementerian Keuangan yang diinstruksikan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Papua melalui afirmasi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. "Kita harapkan implementasinya diwujudkan sehingga berdampak kepada SDM Papua,"bilang Elsye Rumbekwan. Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang diwakili Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja , Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA mengatakan terdapat 5 kerangka baru untuk Papua dalam Inpres nomor 9 tahun 2020. Yakni, 1. Percepatan pembangunan SDM sesuai kontekstual Papua, 2.Percepatan transformasi ekonomi Papua berbasis wilayah adat dari hulu ke hilir secara terpadu, 3. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar secara merata. "Keempat peningkatan kualitas lingkungan hidup hidup dan peningkatan ketahanan bencana sesuai kearifan lokal serta penataan ruang Papua dan kelima Percepatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik dan keamanan yang stabil dengan mengutamakan nilai keamanan dan HAM,"jelas Velix saat pemaparan. Menurut Velix, perlunya Quick Wins dalam rencana aksi Percepatan Pembangunan SDM Kontekstual Papua. Diantaranya pembangunan asrama mahasiswa, redistribusi Guru SD,SMP, SMA, SMK, pengembangan pendidikan vokasi, pembangunan dan pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK). Kemudian, Pengembangan Institut Agama Kristen di Jayapura dan Sorong, optimalisasi SDM unggul asli Papua dalam pengembangan karier di kementerian lembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengembangan sosial ekonomi komunitas adat terpencil dan lainnya. Sementara itu, tim akademisi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemprov Papua meminta pemerintah pusat mengimplementasikan Inpres nomor 9 tahun 2020. Dalam pertemuan tersebut, staf ahli Gubernur Papua didampingi tim akademisi yakni Dr. Basir Rohrohmana, SH.MH, Dr. Alfred Antoh, M.Si,Dr. Mesak Iek, M.Si,Dr. Vince Tebay,M. Si dan Dr. Oscar Oswald O.Wambrauw,SE.MSc.Agr. Hadir juga Dr. Karsudi, SP, MSi dari Bapeda Papua serta Kabid Kerjasama, Pengembangan dan Evaluasi BPSDM Papua, Boyke Semuel Jufuway, SH, MPP. (HumasSulsel) |
| Nurdin Abdullah Lakukan Ground Breaking Jalur Pedestrian Jalan Metro Tanjung Bunga Posted: 25 Oct 2020 04:47 AM PDT  MAKASSAR, LELEMUKU.COM – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof HM Nurdin Abdullah, melakukan ground breaking pembangunan jalur pedestrian Jalan Metro Tanjung Bunga, Sabtu, 24 Oktober 2020. Fase 1 akan dikerjakan selama 70 hari oleh PT Nindya Karya (Persero), dengan pagu anggaran sebesar Rp 127 miliar. Jika pembangunan jalur pedestrian ini rampung, Jalan Metro Tanjung Bunga bakal menjadi jalan terlebar di Indonesia. Jalan Metro Tanjung Bunga nantinya akan menjadi landmark baru Kota Makassar, dengan lebar jalan 50 meter, panjang 6 kilometer, dengan fasilitas pedestrian dan jalur sepeda dengan lebar 6,6 m, jalur hijau 2 m, jalur lambat 4,8 m, jalur hijau 1 m, jalan utama 9,6 m dan jalur hijau 2 m. Jalan ini akan menjadi jalan dengan intensitas transportasi tinggi di Kota Makassar, dan menjadi penghubung berbagai titik pertumbuhan ekonomi. "Pengembangan ini sesuatu yang wajib dilakukan, karena melihat kepadatan kendaraan di sini. Sehingga, saya mengapresiasi Pak Wali Kota yang bisa memulai pembangunan ini," kata Nurdin Abdullah. Ia mengakui, salah satu masalah yang dihadapi selama menjadi gubernur adalah menata Kota Makassar. Karenanya, ia mengapresiasi semua pihak yang turut terlibat, termasuk para pemilik lahan yang bersedia menyerahkan lahan senilai Rp 3,6 triliun ini. Nurdin Abdullah juga berkomitmen untuk menghilangkan segala hambatan dalam pembangunan. Semuanya harus membuka mata dan hati bahwa Makassar bisa dibenahi. "17 tahun jalan ini terus menjadi penguasaan GMTD. Kenapa GMTD tidak menyerahkan? Karena selama ini GMTD merasa disulitkan, mengurus ini susah," ujarnya. Jalan ini akan selevel dengan jalan utama di Ibu Kota Negara, yakni Jalan Sudirman-Thamrin. Nurdin Abdullah berharap, target pengerjaan dalam 70 hari dapat dilakukan, walaupun mungkin dalam perjalanannya akan muncul kendala di tengah masa pandemi ini. Jika masih ada yang belum selesai, maka kontrak dapat diadendumkan untuk menjaga kualitas pengerjaan. "Saya berharap pekerjaan ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun, dan Makassar ini betul-betul menjadi kota yang nyaman," harapnya. Penjabat Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin, mengatakan, hadirnya rencana pengerjaan jalan ini, karena motivasi dari gubernur. Jalan ini akan mendorong perekonomian. "Ini mendorong perekonomian, bagaimana menghadirkan ikon, daya tarik pariwisata dan investasi. Dan ini yang dikuatkan, hadir kota yang baik dan nyaman," ujarnya. Selanjutnya, pembangunan akan dilanjutkan untuk tahap dua. Direncanakan, alokasi anggaran Rp250 miliar untuk bisa menuntaskan jalan hingga akhir tahun depan. Sementara, Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo, menyatakan dukungan DPRD Kota Makassar dalam pembangunan ini. "Pada prinsipnya DPRD mensupport program yang untuk kepentigan masyarakat Makassar dan ini menjadi tempat baru dan contoh kota-kota besar di Indonesia. Saya harap bulan Desember ini bisa selesai," harapnya. Direktur Utama Nindya Karya, Haedar A Karim, menyatakan, waktu pengerjaan relatif pendek. Ia berharap dapat berjalan lancar tanpa ada hambatan, termasuk di bidang perizinan. "Ini adalah ikon untuk menjadikan kota ini menjadi suatu legacy," imbuhnya. (HumasSulsel) |
| Zulkieflimansyah Ingatkan Masyarakat NTB Jaga Pilkada Aman, Tertib dan Kondusif Posted: 25 Oct 2020 03:53 AM PDT  TANJUNG, LELEMUKU.COM – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah, menghimbau seluruh masyarakat NTB agar tetap menjaga suasana yang aman, tertib, nyaman dan kondusif, khususnya menjelang pelaksanaan Pilkada 2020, termasuk di Kabupaten Lombok Utara. Mantan anggota DPR RI tiga periode ini mengingatkan, jangan sampai hanya karena berbeda pilihan dan partai pengusung dalam Pilkada, justru menimbulkan gesekan-gesekan yang bisa menghilangkan persaudaraan dan persatuan. "Jangan sampai itu terjadi ditengah masyarakat kita. Partai pengusung dan calon yang dipilih boleh beda, namun pilihan berbeda haruslah disikapi sebagai sebuah dinamika demokrasi di tengah masyarakat yang tak perlu dibesar-besarkan," kata Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB dihadapan tokoh masyarakat, tokoh agama, adat, pemuda dan masyarakat Desa Pendua, bertempat di Aula kantor Desa Pendua, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Jumat (23/10/2020). Bang Zul lebih jauh menekankan, pesta demokrasi hendaknya disikapi dengan perasaan dan pikiran yang biasa-biasa saja dan tidak menyikapinya dengan euforia berlebihan. Pilkada sebaiknya disikapi dengan momentum untuk mencari calon pemimpin daerah yang mampu menjalankan mandat dan amanah yang diberikan oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. "Pesta demokrasi sesungguhnya merupakan siklus untuk mengingatkan pemegang kekuasaan untuk nantinya tetap menjalankan amanah yang diberikan masyarakat. Termasuk yang ada dalam kepemimpinan seorang Kades ataupun Kadus itu sendiri. Harus ada pemikiran jernih bahwa yang berkuasa itu adalah masyarakat dengan pemimpin sebagai pengayom masyarakat," ujar orang nomor satu di NTB ini. Selain itu pria kelahiran Sumbawa ini mengungkapkan kebiasaannya yang kerap kali berkunjung untuk menyapa masyarakat Nusa Tenggara Barat hingga ke pelosok dusun terpencil sekalipun. Pasalnya menurut Bang Zul, dirinya Bersama Wakil Gubernur Dr. Hj Rohmi Djalilah telah berjanji saat Pilkada Gubernur NTB beberapa waktu lalu untuk tetap menyapa masyarakat saat masyarakat mengamanahkannya menjadi pemimpin baru di NTB. "Untuk itu kami akan tetap setia untuk tetap berkunjung ke masyarakat, berkunjung ke Ponpes, desa, dusun, bersilaturahmi ke tokoh agama, pemuda sebagai bentuk kecintaan kami kepada masyarakat. Dan itu diinginkan oleh hampir semua dusun dan desa di NTB," ujarnya. Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kerendahan hati untuk bisa setia melayani masyarakat. Ia menekankan pentingnya merubah paradigma pemimpin, dari yang dilayani menjadi pelayan masyarakat. "Paradigma inilah yang ingin kita rubah, agar seorang pemimpin harus trajin turun menyapa masyarakat. Kita sadari betul menjadi seorang pemimpin baik Gubernur, Bupati, Kades, Kadus bahkan seorang Presiden sekalipun adalah kerendahan hati untuk tetap setia menjadi pelayan masyarakat, bukan seperti raja yang ingin dilayani. Jadi harapan kami mudah-mudahan kedatangan kami bukanlah yang terakhir. Namun ingin tetap mendorong masyarakat di KLU ini untuk tetap optimis menjemput kemajuan dan harapan. Dengan demikian Lombok Utara bisa menjadi episentrum kemajuan bagi daerah-daerah lainnya di NTB," tutup Gubernur. Sementara itu Kades Pendua, M Abu Agus Salim Tohirudin, mengungkapkan kegembiraannya bersama masyarakat Pendua karena dikunjungi Gubernur. Harapannya dengan kujunjungan Gubernur ini akan semakin memberikan semangat bagi masyarakat untuk terus berbenah membangun desa Pendua menjadi desa yang lebih maju dan berkembang seperti desa-desa lainnya di Lombok Utara. (diskominfotikntb) |
| Salmon Patai Ungkap Aspirasi Asosiasi Koperasi Nelayan Papua Terkait Otsus Posted: 25 Oct 2020 03:33 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Asosiasi Koperasi Nelayan Provinsi Papua mendorong perpanjangan UU Otsus, sebab dinilai sudah menyentuh kepentingan masyarakat tingkat bawah melalui berbagai program yang dilaksanakan pemerintah. Hal itu sebagaimana klaim Ketua Asosiasi Koperasi Nelayan Provinsi Papua Salmon Patai, dalam keterangannya Rabu (21/10/2020) petang. Menurut ia, UU Otsus sebenarnya tidak gagal. Hanya saja, para pelaksanannya yang belum menjalankan dengan maksimal. "Sebenarnya otsus kita sudah rasakan tetapi. Untuk itu, kita mendukung dan mendorong UU ini dilanjutkan," terang ia. Ia mencontohkan pada beberapa waktu lalu dimana pemerintah daerah mencanangkan program bantuan dana Otsus bagi nelayan Papua, yang langsung menyentuh nelayan lokal. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, keberlanjutan program itu terhenti, sehingga nelayan lokal tidak lagi merasakan bantuan lewat dana otsus. "Hal inilah yang membuat pada akhirnya masyarakat Papua menilai otsus itu gagal". "Makanya kedepan mungkin program bantuan seperti ini harus kembali diaktifkan. Sehingga pada akhirnya asosiasi nelayan bisa dibangunkan kantor, salah satu contohnya," ujar ia. Hal penting lain, tambah dia, perlu diselenggarakan pelatihan rutin setahun sekali bagi para nelayan dalam bidang teknologi terkini dalam budidaya atau perikanan tangkap. Dengan adanya pembaharuan ilmu itu, diharapkan para nelayan bisa terbantu dalam mengembangkan atau menjual hasil ikan tangkapannya ke luar Papua atau bahkan luar negeri. (DiskominfoPapua) |
| Yunus Wonda Minta Masyarakat Dukung Pelaksanaan PON XX 2021 Papua Posted: 25 Oct 2020 03:30 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Hitung mundur 362 hari menuju pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 resmi digelar bersamaan dengan peresmian venue serta penamaan Stadion Lukas Enembe, di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura, Jumat (23/10/2020). Ketua Harian PB PON Papua Yunus Wonda yang pada saat itu menandai hitung mundur dengan pelemparan tombak, meminta dukungan masyarakat agar agenda nasional itu bisa dilaksanakan tepat waktu di seluruh klaster. "Dengan tadi kita mulai hitung mundur pelaksanaan PON dari 362 hari, itu tanda bahwa waktu semakin dekat. Sehingga seluruh panitia PB PON, KONI daerah, Pemkab dan Pemkot di semua klaster penyelenggaraan supaya mulai menyiapkan diri". "Tapi yang terpenting juga adalah seluruh rakyat Papua harus memberikan dukungan. Sehingga pada kesempatan ini ajak seluruh rakyat Papua mari kita tunjukkan bahwa Papua bisa dan mampu melaksanakan iven sebesar ini," terang Yunus Wonda. Yunus juga katakan dengan pelaksanaan hitung mundur dan serangkaian peresmian venue, menjadi tanda bahwa Papua sudah sangat siap melaksanakan iven PON. Ia pun menantang semua pihak untuk bersama-sama membuktikan kepada Pemerintah Pusat serta semua KONI di Indonesia bahwa Papua bakal menjadi tuan rumah yang baik bagi seluruh provinsi yang datang. Sementara Sekretaris Umum Komite Nasional Olahraga Nasional (KONI) Papua Kenius Kogoya menyampaikan permohonan maaf karena tidak semua masyarakat, lebih khusus atlet, dapat menghadiri langsung acara peresmian serangkaian kegiatan dalam rangka PON XX 2021. "Hal itu karena alasan pandemi Covid sehingga serangkaian kegiatan peresmian dalam rangka PON XX 2021 ini tidak dapat disaksikan secara langsung oleh masyarakat Papua," terangnya. (DiskominfoPapua) |
| You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Social Plugin