Type Here to Get Search Results !

Inilah Pidato dari Perdana Menteri Jepang, Suga Yoshihide Saat Berbicara di Debat Umum PBB ke 75

Inilah Pidato dari Perdana Menteri Jepang, Suga Yoshihide Saat Berbicara di Debat Umum PBB ke 75

Inilah Pidato dari Perdana Menteri Jepang, Suga Yoshihide Saat Berbicara di Debat Umum PBB ke 75

Posted: 29 Sep 2020 06:38 AM PDT


NEW YORK, LELEMUKU.COM - Suga Yoshihide, Perdana Menteri Jepang, mengatakan bahwa negaranya telah melakukan yang terbaik untuk memastikan kesehatan dan keselamatan rakyatnya sendiri dan orang-orang di seluruh dunia dari virus corona. "Sekarang, kami berada pada tahap revitalisasi kegiatan sosial ekonomi, sambil mempertahankan langkah-langkah pencegahan penyebaran infeksi," kata dia. Jepang akan secara proaktif memimpin upaya internasional bekerja sama dengan negara lain. Kehidupan perlu dijaga, dan Jepang mendukung pengembangan terapeutik, vaksin, dan diagnostik. "Dunia harus mempersiapkan diri untuk krisis kesehatan di masa depan. Jepang berkomitmen untuk memperluas upayanya di negara berkembang untuk membangun rumah sakit, serta membantu memperkuat sistem kesehatan dan medis," kata dia. Ia mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan ASEAN, Jepang mendukung pembentukan Pusat ASEAN untuk kedaruratan kesehatan masyarakat dan penyakit yang muncul. Jepang juga telah mendukung Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika. "Perserikatan Bangsa-Bangsa, harus menjadi forum di mana semua pemangku kepentingan terlibat secara konstruktif untuk menanggapi krisis dan bekerja sama dengan transparansi," katanya.

Ia mengapresiasi PBB dengan menekankan bahwa pihaknya membutuhkan organisasi yang netral dan adil lebih dari sebelumnya. WHO sangat penting untuk tanggapan kolektif terhadap penyakit menular.

Melalui tinjauan dan reformasinya, ia akan dapat menggunakan keahlian yang diperlukan dengan lebih baik pada saat yang tepat, dengan cara yang benar.

"Demikian pula, reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Dewan Keamanan, merupakan tugas yang mendesak. Krisis saat ini tidak boleh membahayakan perdamaian dan keamanan internasional," katanya, menggarisbawahi bahwa keterlibatan dalam operasi pemeliharaan perdamaian dan pembangunan perdamaian tetap penting.

Selain itu, tantangan terhadap supremasi hukum tidak boleh diizinkan pada saat ketidakpastian meningkat. Pada Maret 2021, dengan menggunakan platform virtual, Jepang akan menjadi tuan rumah Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke 14 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana di Kyoto, dengan tujuan untuk memajukan supremasi hukum. Masalah penculikan oleh Republik Demokratik Rakyat Korea menjadi perhatian internasional yang serius, katanya, mencatat bahwa tahun ini, dua orang tua korban meninggal.

"Sungguh memilukan membayangkan kepedihan anggota keluarga yang meninggal, setelah bekerja keras untuk menyelamatkan anak-anak tersayang namun pada akhirnya tidak mencapai reuni," katanya.

Seiring bertambahnya usia keluarga korban, tidak ada waktu lagi yang terbuang. Jepang berupaya untuk menormalisasi hubungannya dengan Republik Demokratik Rakyat Korea, sejalan dengan Deklarasi Pyongyang bersama mereka, melalui penyelesaian masalah-masalah yang luar biasa yang menjadi perhatian seperti penculikan dan masalah nuklir dan rudal secara komprehensif.

"Sebagai Perdana Menteri Jepang yang baru, saya siap untuk bertemu dengan Ketua Kim Jong-un tanpa syarat apapun", katanya.

PM Jepang menyatakan dengan membangun hubungan yang konstruktif antara Jepang dan Republik Demokratik Rakyat Korea tidak hanya akan melayani kepentingan kedua belah pihak tetapi juga akan memberikan kontribusi besar bagi perdamaian dan stabilitas kawasan.

"Senjata nuklir pertama kali digunakan 75 tahun lalu di Hiroshima dan Nagasaki, dan senjata itu tidak boleh digunakan lagi. Jepang tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk mewujudkan dunia bebas senjata nuklir sambil menjunjung tinggi Tiga Prinsip Non-Nuklir," ungkap dia.

"Tahun depan, Jepang bertekad menjadi tuan rumah Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo sebagai bukti bahwa umat manusia telah mengalahkan pandemi," tutup dia.(PBB)

2.815 Pasien COVID-19, Sembuh 1.800 dan 41 Meninggal Dunia di Maluku per 29 September 2020

Posted: 29 Sep 2020 05:39 AM PDT

 


AMBON, LELEMUKU.COM – Ketua Harian Gugus Tugas (Gustu) Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Provinsi Maluku, Kasrul Selang mengungkapkan perkembangan laporan penyebaran Pandemi virus di 11 kabupaten dan kota per Selasa  (29/09/2020).

Jumlah pasien terkonfirmasi positif bertambah 29 kasus menjadi 2.815 dengan rincian pasien dalam perawatan 974 orang, sembuh bertambah 51 orang menjadi 1.800 orang dan meninggal 41 orang. 

Kemudian jumlah suspek sebanyak 463, diantaranya Ambon sebanyak 461 dan Malteng 2 orang serta 974 pasien positif corona terdapat di Ambon 862 kasus, Buru 9 kasus, Malteng 61 kasus, Tual 17 jiwa, Seram Bagian Barat (SBB) 2 kasus, Maluku Barat Daya (MBD) 3 kasus, Kepulauan Aru 6 kasus, Kepulauan Tanimbar 2 kasus dan Maluku Tenggara (Malra) 11 jiwa.   

Kasrul Selang mengatakan dalam mencermati perkembangan dalam menghadapi pandemic tersebut dengan bersatu, saling mendukung, saling menjaga untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, diharapkan kepada seluruh masyarakat Maluku untuk lindungi diri dan keluarga dengan tetap disiplin menerapkan protokel kesehatan, yaitu jaga jarak fisik, cuci tangan dengan sabun dan pakai masker serta jaga pola hidup bersih dan sehat (PHBS). (Laura Sobuber) 

Inilah Pidato Perdana Menteri Laos, Thongloun Sisoulith di Debat Umum PBB ke 75

Posted: 29 Sep 2020 05:15 AM PDT


NEW YORK, LELEMUKU.COM - Thongloun Sisoulith, Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos, saat berbicara dalam sesi ke-75 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sabtu, 26 September 2020, di markas besar PBB di New York menyatakan berbagai pencapaian kerja sama multilateral terwujud di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Banyak upaya bersama semacam itu ditujukan untuk membantu negara-negara yang rentan, terutama negara kurang berkembang, negara berkembang yang terkurung daratan dan negara berkembang kepulauan kecil," papar dia.

Meski demikian, perlu ada penyesuaian, penguatan dan pembenahan organisasi agar dapat menjalankan mandatnya agar sesuai dengan lingkungan saat ini, khususnya dengan meningkatkan kerjasama untuk pembangunan.

"Selain dampak kemanusiaannya, krisis COVID-19 merupakan ancaman besar bagi pembangunan sosial ekonomi di banyak negara, menyebabkan ekonomi dunia mengalami resesi," katanya dengan mencatat bahwa upaya untuk memberantas kemiskinan telah berdampak parah.

Dia mengatakan bahwa pemerintahnya mengadopsi langkah-langkah pencegahan yang sangat ketat untuk menahan virus dan negara tersebut hanya memiliki 23 infeksi yang dikonfirmasi, dengan nol kematian.

Namun, akses universal ke vaksin tetap penting, tegasnya, mengungkapkan dukungan untuk bantuan WHO bagi negara-negara yang menghadapi kesulitan.

"Untuk pemulihan ekonomi pasca COVID-19, masyarakat internasional harus bersama-sama mengatasi hambatan perdagangan internasional, pendanaan, dan akses teknologi sambil membangun rasa saling percaya dan kerja sama," tegasnya.

Beralih ke perubahan iklim, dia menyerukan kepada komunitas internasional untuk memberikan dukungan keuangan dan pengetahuan teknologi untuk membantu negara-negara kurang berkembang lebih baik dalam menanggapi bencana alam.

"Mengingat dampak negatif pandemi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, negara maju dan mitra pembangunan lainnya harus menghormati komitmen bantuan pembangunan resmi mereka ke negara-negara rentan," ujar dia.

Dia menambahkan bahwa Pemerintahnya telah mengintegrasikan Tujuan dan target mereka ke dalam Rencana Pembangunan Sosial Ekonomi Nasional lima tahun kedelapan untuk 2016-2020 dan akan terus merampingkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam rencana-rencana ke depan.

"Secara umum, negara telah membuat kemajuan signifikan dalam Agenda 2030, termasuk dengan mengurangi kemiskinan dari 46 persen menjadi 18 persen," katanya.

Dalam konteks kerja sama kawasan, Republik Demokratik Rakyat Laos terus mendukung komitmen dan upaya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam mempromosikan perdamaian, stabilitas dan keamanan kawasan.

Inilah Isi Pidato Perdana Menteri Maroko, Saad-Eddine El Othmani di Debat Umum PBB ke 75

Posted: 29 Sep 2020 03:50 AM PDT


NEW YORK, LELEMUKU.COM - Saad-Eddine El Othmani, Perdana Menteri dan Kepala Pemerintah Maroko, saat berbicara dalam sesi ke-75 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sabtu, 26 September 2020, di markas besar PBB di New York mengatakan sekarang ini lebih penting dari sebelumnya untuk melaksanakan reformasi di dalam tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa sehingga Organisasi dapat lebih menanggapi tantangan modern.

"Membangun sistem multilateral yang efektif yang mencakup komponen keamanan kesehatan global yang kuat bukan lagi sebuah kemewahan, tetapi sebuah kebutuhan," kata dia.

Dijelaskan pemberian vaksin COVID-19 yang mendesak dengan cara yang adil dan setara akan menjadi contoh dari sistem kesehatan global yang bersatu.

Dengan menyatakan bahwa hubungan antara keterbelakangan dan kerentanan telah dibantah, dia menunjuk pada kemampuan Afrika untuk memenuhi tantangan COVID-19.

"Selaras dengan komitmen Maroko untuk kerja sama Selatan-Selatan, mereka meluncurkan program untuk membantu tanggapan negara-negara Afrika terhadap virus, termasuk dengan membangun jembatan udara untuk memindahkan bantuan medis dan personel Maroko ke negara-negara yang membutuhkan," katanya.

Namun, kata dia masyarakat internasional tidak boleh melupakan tantangan lain yang masih dihadapi dunia, termasuk perubahan iklim, kontra-terorisme, migrasi dan penjaga perdamaian.

Sebagai benteng terdepan keamanan ia memuji kemampuan operasi penjaga perdamaian untuk beradaptasi dengan kondisi COVID-19 dan untuk melanjutkan pekerjaan mereka di berbagai zona konflik.

Mengenai situasi di Sahara Maroko, dia mengatakan tidak ada solusi politik yang pasti yang akan berhasil kecuali ada pengakuan atas kedaulatan penuh Maroko atas Wilayah itu, dengan memastikan penghormatan penuh terhadap prinsip dan norma resolusi Dewan Keamanan yang relevan.

Dia melanjutkan untuk mengungkapkan keprihatinan atas situasi mengerikan di kamp-kamp Tindouf, di mana sebuah kelompok bersenjata tetap berkuasa, yang melanggar hukum humaniter internasional.

"Komunitas internasional harus memaksa mereka yang mengendalikan kamp untuk mengizinkan Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) melakukan latihan pendaftaran untuk mengakhiri pengalihan bantuan kemanusiaan selama 40 tahun," tutut dia.

PM othmani juga menggambarkan pandangan keamanan Maroko yang terkait dengan Libya, dia mengatakan satu-satunya solusi untuk konflik tersebut adalah politik, yang diputuskan oleh warga Libya tanpa campur tangan asing.

"Untuk itu, Maroko tetap berkomitmen menyediakan forum dialog netral antar pemangku kepentingan di sana," tegasnya.

Mengenai masalah Palestina, ia menekankan bahwa tidak ada perdamaian yang adil atau abadi yang akan mungkin terjadi kecuali rakyat Palestina dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan untuk mendirikan Negara yang layak, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.

"Sebagai Ketua Komite Organisasi Kerjasama Islam, Maroko dengan tegas percaya bahwa Yerusalem harus dilindungi sebagai warisan bersama umat manusia, seperti yang dikonfirmasi dalam Seruan Yerusalem yang ditandatangani oleh Paus Francis dan Raja Mohammed VI pada 2019," katanya.

Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa pandemi harus menjadi peluang untuk membangun sistem multilateral yang lebih komprehensif yang menitikberatkan pada solidaritas, kerja sama, dan tanggung jawab bersama. (PBB)

Syafira Febrina RIlis Lagu Balada Pertamanya, Hati Yang Terluka

Posted: 29 Sep 2020 03:24 AM PDT

Syafira Febrina RIlis Lagu Balada Pertamanya, Hati Yang Terluka

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Kondisi industri musik kita belom normal, kembali dihantam PSBB babak kedua, tapi hal ini tidak menyurutkan langkah AFE Records untuk terus melangkah kedepan dan berkarya memberikan terbaik serta mewarnai belantika musik Indonesia, dan merilis penyanyi termudanya yaitu Syafira Febrina yang membawakan lagu ballads pertamanya yang berjudul "Hati Yang terluka".

Membawakan lagu ballads menjadi tantangan tersendiri bagi Syafira Febrina, "kesulitan terbesar adalah untuk menyampaikan pesan lagu ini, perasaan kecewa yang teramat dalam, belom lagi dinamika serta kerapatan nadanya sungguh sulit sekali, ditambah lagi ini pertama kalinya membawakan lagu seperti ini, fiuuuhhh luar biasa" ujarnya menceritakan pengalaman pertamanya membawakan lagu ballads.

"Saya tau fira akan sangat kesulitan membawakan lagu ini karena diluar zona nyamannya, tapi lagu dengan tingkat kesulitan yang tinggi, mulai dari dinamika, kerapatan nada, ditambah dengan mengimpresikan lagu kekecewaan mendalam sangat dibutuhkan fira untuk melengkapi skill dan pengalamannya dalam bernyanyi, ini adalah kesempatan kita melihat sisi lain dari fira" jelas Shafick mengenai eksplorasi vocal yang dilakukannya kepada Fira dilagu terbarunya.

Lagu "Hati Yang terluka" bercerita tentang kekecewaan mendalam seseorang yang diakibatkan penghianatan pasangannya entah sudah berapa kali dikecewakan tapi ini yang paling melukai hatinya, diciptakan oleh Executive Producer Afe Records Hendy Ahmad, "ketika selesai menciptakan lagu ini saya langsung berkata kepada kak shafick bahwa lagu ini harus dibawakan oleh syafira" ceritanya dan yang luar biasa juga tahun ini adalah tahun yang produktif bagi beliau karena sudah membuat karya yang dibawakan oleh artis-artisnya.

Untuk produksi musiknya seperti kali ini sedikit berbeda dibuat oleh Tengku Shafick, "untuk pertama kalinya untuk seorang solois cewe saya arahkan musiknya lebih full band dengan tambahan orchestra sehingga lagu ini lebih terasa grande serta nuansa kesedihannya terwakili oleh string dan lead guitars" jelasnya.  

"Harapanku syaffren tetep mendukung fira walaupun membawakan lagu genre diluar kebiasaannya, dan para penikmat lagu – lagu galau dapat terwakili dengan lagu ini, Aaammiiin" Ujar Syafira. (Doni)

Kenius Kogoya Sebut Evaluasi Pelatih Oleh KONI Papua Adalah Hal Yang Lumrah

Posted: 29 Sep 2020 02:51 AM PDT

Kenius Kogoya Sebut Evaluasi Pelatih Oleh KONI Papua Adalah Hal Yang Lumrah.lelemuku.com.jpg

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua menyatakan proses evaluasi (pergantian) pelatih jelang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021, merupakan hal yang lumrah dan tak perlu dibesar-besarkan publik.

Hal tersebut merujuk pada kabar pemecatan salah satu pelatih cabang olahraga (cabor) wushu yang viral di media sosial baru-baru ini.

Proses evaluasi untuk meningkatkan prestasi atlet agar tujuan mempersembahkan medali di ajang PON XX 2021 dapat tercapai. Sebaliknya, sangat tak wajar bila KONI Papua masih mempertahankan pelatih dengan kinerja dibawah rata-rata.

"Semua pelatih saat ini kan dievaluasi. Artinya, tidak mesti seorang pelatih dipertahankan (kalau tidak berkontribusi). Lembaga Puslatprov KONI Papua pun ada untuk melakukan evaluasi kepada atlet maupun pelatih".

"Sehingga kalau pelatihnya mungkin tidak menjalankan tugas dengan baik, ada di luar daerah dan atletnya tidak berlatih dengan baik maka Puslatprov KONI Papua bisa melakukan evaluasi (pergantian) terhadap keberadaan pelatih itu. Artinya, kalau ada yang dievaluasi saya pikir itu hal yang wajar dan tidak harus kemudian dipersoalkan atau dipermasalahkan," tegas Sekretaris Umum KONI Papua, Kenius Kogoya di Jayapura, Senin (28/9/2020)

Kenius katakan, sudah beberapa kali menerima laporan pada beberapa cabor, lebih khusus bela diri, oknum pelatih disebut kurang memberi variasi latihan yang maksimal bagi atlet. Alhasil, materi yang diberikan membuat mereka jenuh. 

"Atlet itu selalu beri laporan (kepada saya), sehingga saya pikir dengan kejadian ini harus jadi warning bagi semua pelatih. Tapi sekali lagi evaluasi ini untuk kebaikan semua pihak dengan tujuan melahirkan prestasi," tutupnya. (DiskominfoPapua)

Klemen Tinal Lantik Pjs Bupati Keerom, Waropen, Yalimo, Yahukimo, Asmat, Boven Digoel dan Pegunungan Bintang

Posted: 29 Sep 2020 02:48 AM PDT

Klemen Tinal Lantik Pjs Bupati Keerom, Waropen, Yalimo, Yahukimo, Asmat, Boven Digoel dan Pegunungan Bintang.lelemuku.com.jpg

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Tujuh Penjabat Sementara (Pjs) bupati di Provinsi Papua, resmi dikukuhkan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, Senin (28/9/2020),di Gedung Negara Dok V Atas, Jayapura. 

Ketujuh Pjs Bupati yang dilantik, yakni Asisten Bidang Umum Sekda Papua Ridwan Rumasukun sebagai Pjs Bupati Keerom, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua Muhammad Musa'ad sebagai Pjs Bupati Waropen dan Staf Ahli Gubernur Papua Simeon Itlay sebagai Pjs Bupati Yalimo.

Kemudian, Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Ekonomi Hosea Murib selaku Pjs Bupati Yahukimo, Staf Ahli Gubernur Papua bidang Pengembangan Otsus Triwarno Purnomo sebagai Pjs Bupati Asmat, Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Pengembangan Masyarakat Adat Paskalis Netep sebagai Pjs Bupati Boven Digoel serta Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otsus Setda Papua Jimmy Wanimbo selaku Pjs Bupati Pegunungan Bintang.

Usai pengukuhan, Wagub Klemen meminta para Pjs Bupati agar memastikan pelaksanaan Pilkada di wilayahnya berjalan aman dan damai. 

"Tentunya dengan melakukan koordinasi secara intens bersama forkompinda setempat sebagai mitra kerja. Dengan begitu, kita harap tercipta suasana Pilkada yang aman dan damai," harap ia.

Wagub pada kesempatan itu juga mengingatkan kepala daerah yang wilayahnya menjadi penyelenggara pilkada serentak 2020 untuk meningkatkan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan.

Lebih khusus, bagi pejabat sementara bupati yang baru dikukuhkan, agar dapat memastikan penerapan protokol kesehatan selama pelaksanaan tahapan pilkada serentak 2020.

"Intiny di masa pandemi Covid-19 ini, protokol kesehatan harus ditaati dan dipatuhi dengan baik didalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada".

"Termasuk kepada peserta, calon lalu petugas pelaksana dalam pilkada serentak agar seluruhnya dipastikan memenuhi protokol kesehatan," pungkasnya.

Diketahui, tujuh penjabat sementara bupati yang dilantik, berasal dari pejabat tinggi pratama dari lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. 

Sementara empat kabupaten dari 11 yang menyelenggarakan Pilkada serentak, tidak dilakukan pengisian penjabat sementara, yakni Supiori, Nabire, Merauke dan Mamberamo Raya.

Masa jabatan Bupati Supiori dan Nabire sudah genap dua periode. Sedangkan Merauke dan Mamberamo Raya, bupati serta wakil bupatinya tak maju dalam pilkada. (DiskominfoPapua)

I Made Geria Nilai Benteng Victoria Ambon Jadi Pondasi Kebesaran Nasional dari Maluku

Posted: 29 Sep 2020 02:46 AM PDT

I Made Geria Nilai Benteng Victoria Ambon Jadi Pondasi Kebesaran Nasional dari Maluku



JAKARTA, LELEMUKU.COM – Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. I Made Geria, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Ambon dan Kodam XVI Pattimura, dalam usaha merevitalisasi Benteng Victoria.

Karena menurutnya, dengan ditempati Kodam XVI Pattimura, benteng ini bisa tetap ada, karena bisa dirawat dan dijaga. Apalagi dengan upaya revitalisasi ini, berarti nilai budaya dan sejarah benteng ini bisa dilihat oleh publik dan akan menjadi tujuan wisata sejarah dan budaya.

Dirinya menandaskan, pada Benteng Victoria ini ada pondasi kenegaraan yang nampak jelas. Apalagi disitu juga ada penjara dimana pahlawan Nasional asal Maluku, Thomas Matulessy, yang dikenal dengan Kapitan Pattimura ditahan dan kemudian dieksekusi di tiang gantungan.

"Benteng Victoria sebenarnya kebesaran nasional yang dibangun di Ambon. Jadi bukan hanya merupakan aset fisik saja, tapi nilainya sangat luar bisa dan punya peran yang penting dalam perjalanan sejarah milik nasional,"ujarnya saat menerima kunjungan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dan rombongan dari Pemkot Ambon, DPRD Kota Ambon dan Kodam XVI Pattimur pada Rabu (23/09/2020).

Dia berharap agar rencana revitalisasi ini bisa segera terwujud, agar benteng ini bisa dikonservasi atau dilindungi .

"Kami dari Balai Arkeologi Nasional menginginkan ekosistem di benteng itu. Benteng itu merupakan suatu kawasan ekosistem. Karena benteng itu punya konteks dengan yang lainnya yang ada di situ. Mungkin ekologinya juga perlu dilindungi di kawasan itu, karena tidak mungkin dia manunggal atau sendiri disitu," ungkapnya.

I Made Geria Nilai Benteng Victoria Ambon Jadi Pondasi Kebesaran Nasional dari MalukuSebelumnya,Wakil Asren Kodam XVI/Pattimura, Letkol Inf. Willem George Lewaherilla, memberikan pemaparan sejarah Benteng Victoria, yang dibangun pada tahun 1575 oleh Portugis. Benteng ini dulunya bernama Nossa Senhora Annucida. Pada tahun 1605, benteng ini diambil alih Belanda dan berganti nama menjadi Benteng Victoria yang berarti kemenangan.

Pada tahun 1950, benteng tersebut di rebut dari RMS dan dipakai oleh TNI AD, dalam hal ini Kodam XVI Pattimura hingga saat ini. "Mengingat pentingnya benteng ini bagi masyarakat karena selain memiliki nilai sejarah,maka Kodam XVI Pattimura menyambut baik rencana revitalisasi ini,"jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono, dalam pertemuan tersebut mengatakan, DPRD Kota Ambon selaku representasi masyarakat kota Ambon, mendukung penuh langkah yang dilakukan pemerintah kota, dalam rangka menjadikan Benteng Victoria sebagai sebuah aset budaya yang dipelihara dan dipertahankan dari sisi sejarah. "Kami bahkan sudah menetapkan perda tata ruang wilayah, dimana Benteng Victoria menjadi salah satu tempat destinasi kebudayaan," tandasnya.

Ditempat yang sama Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, menjelaskan agenda pertemuan dengan Kapus Arkeologi Nasional ini merupakan rangkaian dari sejumlah kegiatan-kegiatan pemerintah Kota dan tim langsung dari Ambon dalam rangka mengupayakan penyerahan kembali Benteng Victoria sebagai salah satu aset cagar budaya yang telah ditetapkan Menteri Pendidikan sejak tahun 2012.

"Dari kebijakan itu, Benteng Victoria mulai mendapat perhatian untuk proteksinya. Di tahun 2018, Kodam XVI Pattimura yang selama ini menempati Benteng Victoria, bersama Pemkot Ambon bersepakat untuk mengembalikannya ke Pemerintah kota untuk menjadi cagar budaya nasional," terangnya.

Dari kesepakatan itu, kemudian Pemkot Ambon dan DPRD Kota Ambon melakukan pendekatan dengan berbagai pihak terutama Pemerintah Provinsi Maluku, DPRD Maluku, dan mendapat dukungan penuh. "Dari dukungan itu, kami mulai melakukan pendekatan dengan petinggi-petinggi negara yang mempunyai kaitan dengan penanganan dan pengelolaan benteng ini. Karena masih ditempati TNI, maka kita harus mendapat dukungan pertama dari Kepala Staff Angkatan Darat (KASAD). Beliau memberikan dukungan yang luar biasa dan minta dipercepat," terangnya.

I Made Geria Nilai Benteng Victoria Ambon Jadi Pondasi Kebesaran Nasional dari MalukuSelain itu sebelumnya Pemkot dan tim telah menemui Komisi I dan III DPR RI, Kepala Bappenas, Dirjen Kebudayaan, Mentri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan yang terakhir dengan Kepala Staff Kepresidenan. "Pak Moeldoko akan mengundang kementerian yang ada substansinya dengan revitalisasi ini," jelasnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, bersama Walikota Ambon; Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono; Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela; Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon, Rustam Hayat; Sekretaris Bappeda Litbang Kota Ambon, Feberien Maail; Kepala Dinas PU-PR Kota Ambon, Enrico Matitaputty; Kabid Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon, Selly Kalahatu; Wakil Asren Kodam XVI/Pattimura, Letkol Inf. Willem George Lewaherilla. Sedangkan Kepala Pusat Arkeologi Nasional didampingi kepala Bidang Fasilitasi riset, Marlon Ririmasse; Peneliti Utama, Sony dan Konservasi, Agus. (DiskominfoAmbon)

Romanus Ndau Lendong Minta Pemkab di Papua Konsisten Jalankan UU KIP

Posted: 29 Sep 2020 02:40 AM PDT

Romanus Ndau Lendong Minta Pemkab di Papua Konsisten Jalankan UU KIP.lelemuku.com.jpg

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah daerah di Provinsi Papua, diminta menjalankan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara konsisten. Dengan demikian, masyarakat dapat miliki informasi yang memadai, sehingga dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

"Sebab dengan terbukanya informasi seluas-luasnya bagi masyarakat, maka secara otomatis mereka memiliki harapan untuk berpartisipasi atas program kerja yang sudah dicanangkan pemerintah," kata Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi KI Pusat, Romanus Ndau Lendong di Jayapura, Senin (28/9/2020), di Jayapura. 

Ia katakan, dengan adanya UU keterbukaan informasi publik, maka masyarakat memiliki hak untuk mendapat informasi. Artinya, pemerintah daerah melalui badan publik memiliki tanggung jawab untuk menjamin terbukanya informasi bagi masyarakat.

"Hanya memang di tingkat pemerintah masih banyak yang berfikir buat apa harus membuka informasi. Pola pikir seperti ini yang harus diubah".

"Sebab hak atas informasi dalam undang-undang sangat jelas, yakni hak konstitusional. Artinya, jika negara tidak melayani informasi berarti melanggar konstitusi. Makanya pemerintah daerah kita ajak punya komitmen untuk membuat Indonesia maju dengan mencerdaskan masyarakat lewat informasi," serunya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua, Wilhelmus Pigai berkomitmen mendorong pemerintah daerah mulai dari provinsi, kabupaten, kota dan kampung untuk agar terbuka kepada publik dalam hal informasi.

Baik mengenai pengelolaan anggaran sampai kepada program kerja yang telah dicanangkan sebelumnya.

"Makanya kami mau mendorong terbentuknya peraturan daerah khusus tentang keterhukaan informasi, sebab sampai saat ini belum ada". 

"Kita juga akan gencar membangun komunikasi dengan badan publik di Papua, sebab undang-undang telah menjamin masyarakat untuk tahu," tuntasnya. (DiskominfoPapua)

Inilah PidatoTaoiseach Irlandia, Micheál Martin Saat Berbicara di Debat Umum PBB ke 75

Posted: 29 Sep 2020 01:59 AM PDT


NEW YORK, LELEMUKU.COM - Micheál Martin, Taoiseach atau Perdana Menteri dan Kepala Negara dari Irlandia saat berbicara dalam sesi ke-75 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sabtu, 26 September 2020, di markas besar PBB di New York mengatakan pandemi, meski memakan korban yang paling lemah, telah mengungkapkan yang terbaik dari umat manusia.

"Dari upaya heroik pekerja garis depan hingga solidaritas yang luar biasa dan tanggung jawab sipil orang-orang di seluruh dunia melalui pembatasan berbulan-bulan. dan gangguan," kata dia.

Selanjutnya dikatakan bahwa pencalonan Irlandia untuk kursi di Dewan Keamanan didukung oleh komitmen yang teguh untuk bekerja bersama. Sejak negaranya terakhir kali menjabat di Dewan pada tahun 2001 dan 2002, jumlah masalah dalam agendanya telah meningkat tiga kali lipat.

"Kami berada di bawah ilusi dan hal ini dikuatkan dengan adanya perpecahan di Dewan. Namun, perpecahan ini tidak berarti bahwa Dewan dapat mundur dari tanggung jawabnya," tegasnya, seraya menambahkan bahwa negaranya akan fokus pada pembangunan perdamaian, memperkuat pencegahan dan memastikan akuntabilitas.

Mengingat catatan lama Irlandia dalam operasi penjaga perdamaian dan pengalaman konfliknya, dia mengatakan resolusi konflik adalah tugas yang panjang dan kompleks dengan suara perempuan, pemuda dan masyarakat sipil harus menjadi sentral.

"Dengan kontribusi penting dari organisasi regional seperti Uni Eropa dan Uni Afrika. Irlandia memainkan peran aktif dalam misi manajemen krisis militer dan misi sipil yang dipimpin Uni Eropa," katanya sambil mencatat bahwa pasukan Irlandia, perwira polisi, hakim, penjaga pantai, serta para ahli aturan hukum dan reformasi sektor keamanan bertugas di misi di seluruh dunia, dari Mali ke Lebanon hingga Ukraina.

Perserikatan Bangsa-Bangsa kata dia harus mengerahkan semua sumber dayanya, termasuk tim negara, perwakilan khusus, misi politik dan mediator, untuk campur tangan sejak dini dalam menyoroti dan menghentikan pelanggaran hak asasi manusia sambil mendukung upaya perdamaian dan pembangunan perdamaian dari pemangku kepentingan lokal.

Ia menolak argumen bahwa masalah seperti iklim, kelaparan, dan hak asasi manusia tidak termasuk dalam Dewan Keamanan, dia menyatakan:

"Ini bukan kasus salah satu dan atau. Sebab tanpa komitmen yang kuat untuk mendukung negara-negara termiskin dan paling rentan dalam jalur pembangunan mereka, komunitas internasional kita tidak akan pernah dapat mengatasi ketidakamanan dan konflik secara memadai," tegasnya.

Akuntabilitas akan menjadi semboyan istilah Irlandia di Dewan PBB, dan dia berjanji, menegaskan dukungannya untuk Pengadilan Kriminal Internasional, Kode Perilaku ACT, serta inisiatif Prancis-Meksiko untuk membatasi penggunaan veto, yang telah disalahgunakan. berulang kali dalam beberapa tahun terakhir.

"Semakin lama Dewan tidak direformasi, maka akan semakin lama negara-negara Afrika ditolak tingkat perwakilannya yang sah, sebab semakin besar ancaman terhadap legitimasi Dewan," kata ia memperingatkan.

Negara-negara kecil seperti Irlandia bergantung pada tatanan internasional berbasis aturan untuk bertahan hidup dan berkembang, katanya, menambahkan: "Kami berniat untuk membuat setiap hari berarti." (PBB)

Inilah Pidato Perdana Menteri Saint Vincent dan Grenadines, Ralph Gonsalves di Debat Umum PBB ke 75

Posted: 29 Sep 2020 01:46 AM PDT


NEW YORK, LELEMUKU.COM - Ralph Gonsalves,, Perdana Menteri yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan, Layanan Umum, Keamanan Nasional, Urusan Hukum, dan Urusan Grenadines dari Saint Vincent dan Grenadines saat berbicara dalam sesi ke-75 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sabtu, 26 September 2020, di markas besar PBB di New York memperingatkan bahwa keinginan dan kelayakan umat manusia di masa depan berada dalam bahaya besar.

"Perubahan iklim dan sistem multilateral yang miring mengedepankan kebutuhan untuk memastikan Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan tujuan dan dapat berdiri untuk semua Negara," katanya dengan menekankan bahwa pandemi COVID-19 dan krisis global lainnya tidak dapat diatasi melalui nasionalisme dan isolasi. .

Tanpa kesepakatan berbasis aturan internasional yang dapat ditegakkan di antara semua negara dan perusahaan farmasi besar, lanjutnya, respons pandemi dan vaksin mungkin tidak dapat dicapai untuk negara kecil dan miskin.

"Memperhatikan bahwa tatanan internasional lama sedang menghilang, namun yang baru belum muncul, negara-negara kuat dan kelas penguasa harus mengakui bahwa tantangan global tidak dapat diselesaikan dalam isolasi dan bahwa semua negara harus memelihara lingkungan solidaritas sosial. Semangat solidaritas itulah yang ingin dikembangkan oleh Komunitas Karibia (CARICOM)," katanya dengan menyerukan negara-negara kuat untuk membatalkan tindakan sepihak seperti sanksi dan persenjataan perdagangan.

Meskipun ada batasan yang diberlakukan oleh sejarah dan geografi, Saint Vincent dan Grenadines, kata dia mendukung dan memajukan agenda pembangunan yang berpusat pada manusia di masa pandemi seperti saat ini.

"Namun, pandemi mengancam untuk membalikkan kemajuan pembangunan di seluruh dunia Selatan, terutama di negara-negara berkembang kepulauan kecil yang tidak memiliki akses ke pembiayaan yang dapat diprediksi dan dapat diandalkan melalui pinjaman lunak," kata PM St Vincent dan Grenadines tersebut.

Dia kemudian mengutuk embargo yang diberlakukan terhadap Kuba dan sanksi sepihak yang bertujuan memaksa perubahan rezim di Venezuela, menuntut mereka yang mengklaim bertindak atas nama hak asasi manusia berhenti merampas hak jutaan hak mereka atas martabat dan pembangunan.

Dia menutup dengan meratapi kurangnya kemajuan dalam menangani ketidakadilan rasial dan sosial, mengungkapkan harapan bahwa Dekade Internasional untuk Orang Keturunan Afrika akan menjadi salah satu kemajuan dalam hal itu. (PBB)

Inilah Pidato Perdana Menteri Swedia, Stefan Löfven Saat Berbicara di Debat Umum PBB ke 75

Posted: 29 Sep 2020 01:31 AM PDT


NEW YORK, LELEMUKU.COM - Stefan Löfven, Perdana Menteri Swedia saat berbicara dalam sesi ke-75 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sabtu, 26 September 2020, di markas besar PBB di New York mencatat bahwa negaranya dan Qatar bersama-sama memimpin perundingan tentang "Deklarasi peringatan 75 tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa", dalam semangat solidaritas yang sangat dibutuhkan.

"Komunitas internasional sekarang memiliki kesempatan untuk membangun masyarakat yang lebih baik, lebih tangguh, dan bersama-sama mengatasi tantangan bersama, termasuk pandemi, krisis iklim, meluasnya ketidaksetaraan, dan ancaman terhadap perdamaian internasional. Kami sangat menekankan pentingnya kepemimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan WHO dalam respons global COVID-19," kata dia dengan menekankan bahwa Swedia telah menyumbang lebih dari $ 170 juta untuk respons global.

Beralih ke perubahan iklim, dia mengatakan dunia harus membentuk kembali masyarakat dan menurunkan emisi.

"Swedia berjuang untuk menjadi negara kesejahteraan bebas fosil pertama dan terus bekerja dengan sektor industri untuk mencapai emisi nol-bersih, lapornya, menyerukan kontribusi yang ditentukan secara nasional lebih ambisius untuk Perjanjian Paris," papar dia.

Mengenai gender, ia mencatat bahwa pandemi memperburuk diskriminasi dan ketidaksetaraan yang ada, serta risiko kekerasan berbasis gender dan seksual, menambahkan bahwa hal itu juga berdampak tidak proporsional pada akses perempuan dan anak perempuan ke layanan kesehatan penting.

"Swedia siap untuk mengambil peran utama dalam "Koalisi Aksi Global tentang Keadilan dan Hak Ekonomi" PBB-Perempuan," katanya, seraya menyerukan transisi berkelanjutan di pasar tenaga kerja global dan perdagangan yang bebas, adil dan berkelanjutan, dengan Dunia Organisasi Perdagangan (WTO) memainkan peran sentral.

Sementara ia melanjutkan bahwa pandemi merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional, perang melawan impunitas atas kejahatan internasional tetap penting.

Ia kemudian menekankan bahwa aneksasi ilegal Krimea dan Sevastopol oleh Federasi Rusia, dan agresi di timur Ukraina, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, menantang keamanan global dan menyebabkan penderitaan manusia.

"Memperhatikan bahwa Swedia akan mengambil peran sebagai Ketua Kantor Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) yang prioritas utamanya adalah resolusi konflik, yang dibangun di atas konsep keamanan OSCE yang komprehensif, dengan demokrasi dan hak asasi manusia pada intinya. Kami mengekspresikan keprihatinan bahwa ancaman nuklir selalu ada sementara perjanjian penting ditinggalkan atau berisiko," kata dia.

PM Swedia ini juga meminta Amerika Serikat dan Federasi Rusia untuk menyetujui perpanjangan Perjanjian Baru tentang Pengurangan dan Pembatasan Senjata Serangan Strategis, dan bagi China untuk bergabung dalam diskusi tersebut. (PBB)

Inilah Pidato dari Perdana Menteri Lesotho, Moeketsi Majoro di Debat Umum PBB ke 75

Posted: 28 Sep 2020 11:55 PM PDT


NEW YORK, LELEMUKU.COM - Moeketsi Majoro, Perdana Menteri Lesotho saat berbicara dalam sesi ke-75 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sabtu, 26 September 2020, di markas besar PBB di New York mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap menjadi simbol keinginan kuat umat manusia untuk bertahan hidup selamanya, menekankan bahwa, saat krisis menjadi lebih global, multilateralisme dan solidaritas menjadi lebih penting dari sebelumnya.

"Menunjuk pada revolusi yang sedang berlangsung dalam sistem informasi dan integrasinya ke dalam kehidupan sehari-hari, banyak yang tidak memiliki akses ke teknologi baru akan terdegradasi ke dalam kemiskinan ekstrim," ujarnya.

Dia meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bekerja membawa negara-negara miskin ke era digital. Pandemi COVID-19 semakin memperburuk ketimpangan, katanya mencatat tantangan ekstrim dalam mengakses layanan kesehatan di zona konflik.

"Lesotho mendukung seruan Sekretaris Jenderal untuk gencatan senjata global, dengan mendesak tindakan yang lebih besar untuk mencegah pandemi di masa depan," katanya.

Beralih ke Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, PM Leshoto mengatakan bahwa, meskipun banyak kemajuan telah dicapai dalam implementasinya, dunia tidak berada di jalur yang tepat untuk mencapai target pada tahun 2030.

"Menunjuk pada peningkatan global baru-baru ini dalam jumlah orang yang menderita kelaparan, negara-negara kurang berkembang dan terkurung daratan menanggung beban sosial ekonomi pandemi," katanya.

Dia melanjutkan dengan mengatakan krisis global telah melemahkan sistem kesehatan Lesotho, menambahkan bahwa pemulihan membutuhkan dukungan tambahan dari lembaga keuangan internasional.

Dia kemudian menyesali berkurangnya diskusi internasional tentang hak-hak perempuan akibat pandemi dan mencatat bahwa Lesotho sedang berupaya untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam posisi kepemimpinan.

Ia juga menyatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah satu-satunya lembaga universal yang dapat menjaga perdamaian dunia, Organisasi ini memiliki catatan keberhasilan yang beragam dalam operasi penjaga perdamaian.

"Untuk meningkatkan operasi semacam itu, pembiayaan yang aman, serta fokus yang lebih besar pada penciptaan perdamaian dan diplomasi preventif. Komposisi Dewan Keamanan, dan kurangnya perwakilan Negara-negara Afrika, semakin mengurangi efektivitas prakarsa perdamaian dan keamanan," katanya.

Mengenai konflik di Afrika, dia mengatakan tekad benua untuk mengatasi tantangan itu melalui Uni Afrika tidak boleh disalahartikan karena membebaskan Perserikatan Bangsa-Bangsa dari tanggung jawabnya atas perdamaian dan keamanan adalah masalah Afrika.(PBB)

Inilah Pidato Perdana Menteri Norwegia, Erna Solberg Saat Berbicara di Debat Umum PBB ke 75

Posted: 28 Sep 2020 11:44 PM PDT


NEW YORK, LELEMUKU.COM - Erna Solberg, Perdana Menteri Norwegia saat berbicara dalam sesi ke-75 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sabtu, 26 September 2020, di markas besar PBB di New York mengatakan bahwa, sebagai salah satu dari lima anggota Dewan Keamanan yang masuk, negaranya telah memperkuat ikatan bilateral dengan Negara Anggota dan berencana untuk fokus pada pencegahan dan resolusi konflik; membangun perempuan, agenda perdamaian dan keamanan dan mempromosikan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian; perlindungan warga sipil, termasuk anak-anak, berdasarkan hukum humaniter internasional; dan membawa ancaman keamanan terkait iklim ke dalam diskusi.


"Memperhatikan tren global saat ini menuju lebih otoritarianisme dan populisme, COVID-19 adalah ujian dalam pemerintahan praktis untuk semua Negara," kata dia dengan menekankan bahwa kartu laporan akan terbuka untuk dilihat dunia.

Memperhatikan dengan sedih meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan sebagai akibat dari penguncian yang terus-menerus.

Dia mengatakan perempuan menanggung beban pandemi di banyak masyarakat. Perempuan harus memiliki akses ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi dan perawatan kesehatan, serta insentif keuangan untuk respon dan pemulihan.

"Peringatan bahwa pandemi dapat membalikkan kemajuan bertahun-tahun dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan - meningkatkan kemiskinan ekstrim, pengangguran dan mengurangi akses ke pendidikan," kata dia.

Dikatakan pembiayaan diperlukan untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan.

"Agenda Addis menyoroti pentingnya memobilisasi sumber daya dalam negeri untuk menyediakan barang dan layanan publik dasar, namun daerah-daerah tersebut tetap kekurangan dana," katanya sambil menyerukan diakhirinya pengurasan sumber daya publik, korupsi, penggelapan pajak dan kejahatan keuangan.

Beralih ke kesehatan planet ini, dia berkata bahwa komunitas internasional memiliki kewajiban bersama untuk berinvestasi dalam ketahanan, terutama di bagian dunia yang paling terpengaruh oleh perubahan iklim.

Menyerukan kepada semua negara untuk meningkatkan ambisi mereka di bawah Perjanjian Paris, dia mengatakan Norwegia mempercepat pergeseran hijau dalam ekonominya.

"Lautan sangat penting untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan ekonomi laut yang berkelanjutan bermanfaat bagi kesehatan dan masyarakat, serta ekonomi dan lingkungan global," ujar dia.

Faktanya, setiap dolar yang diinvestasikan dalam aksi laut menghasilkan setidaknya lima dolar sebagai imbalannya, katanya. Melaporkan bahwa dia mengadakan Panel Tingkat Tinggi tentang Membangun Ekonomi Laut yang Berkelanjutan, bersama dengan Presiden Palau.

Dia mengatakan Panel akan memberikan cara-cara ke depan untuk melindungi lautan dengan lebih baik pada bulan Desember. (PBB)