Pemprov Papua Siap Promosikan Seni dan Budaya pada 1st Pacific Exposition 2019 di Selandia Baru

---

• Pemprov Papua Siap Promosikan Seni dan Budaya pada 1st Pacific Exposition 2019 di Selandia Baru
• KPK Kembali Terima Kunjungan Kehormatan FBI, Kuatkan Kerjasama Sejak 2008
• KPK Tangkap Nurdin Basirun dan 5 Orang Terkait Suap Izin Reklamasi di Kepri
• Gustaf Latuheru Lepas 365 Calon Jamaah Haji (CJH) Asal Kota Ambon
• Nurdin Abdullah Cari Solusi Bebaskan Bau Busuk di Pantai Losari Makassar
• Lampu Stadion Utama Papua Bangkit Gunakan Philips Generasi Kedua
• Terbatas Anggaran, Hans Hamadi Ungkap Pembangunan Perpustakaan Kampung Dihentikan
• Elysa Auri Apresiasi Seleksi Tes CPNS Formasi 2018 Berbasis CAT di Puncak Jaya
• Elvianus Wairata Beri Pembekalan ke 235 CPNS Kota Kupang tahun 2019
• Osman Marbun Ungkap Jembatan Gantung Agats Mulai Dilalui Warga Asmat
• Jefirstson Riwu Kore Hadiri Rakernas XIV Apeksi 2019
• Kagumi Potensi Pariwisatanya, Joko Widodo dan Iriani Tinjau Taman Nasional Bunaken
• KESDM Ajak Ubah Sawit Jadi Energi Ramah Lingkungan yang Menjanjikan
• Polres MTB Peringati HUT Bhayangkara ke-73 Tahun 2019
• Nurdin Abdullah Harap Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar Jadi Bank Devisa
• Jokowi Dukung Olly Dondokambey Bangun Jembatan Lembeh
• DKP Papua Ajak Perguruan Tinggi Kaji Proses Penangkapan Ikan Secara Tradisional
• KONI Tunjuk Bank Mandiri Jadi Official Bank Tim PON XX Papua
• Pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) PT. Freeport Indonesia, Lewat Pengadilan Pajak
• Arief Sulistyanto Ungkap Email Penambahan Kuota Penerimaan Polri dengan Membayar Uang, Hoaks
• Polisi Selidiki Thomas Udin Edison, Pengunggah Gambar yang Hina Presiden RI

Pemprov Papua Siap Promosikan Seni dan Budaya pada 1st Pacific Exposition 2019 di Selandia Baru Posted: 10 Jul 2019 09:05 PM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyatakan kesiapannya untuk mempromosikan seni dan budaya asli bumi cenderawasih, pada pameran the 1st Pacific Exposition 2019 di Auckland, Selandia Baru, 11-14 Juli 2019 mendatang. Menurut Sekda Papua Hery Dosinaen, pihaknya bakal melibatkan pemerintah Kabupaten dan Kota, agar seni dan budaya yang ditampilkan saat pameran, benar-benar menjual dan dapat menarik masuknya investasi serta membuka kerja sama perdagangan antar negara. "Sebab yang terpenting saat ini adalah bagaimana kehadiran Papua dalam kegiatan pameran itu, bisa meningkatkan perekonomian di Indonesia Timur". "Karena kita ingin kedepan agar ProvinsiPapua menjadi pintu gerbang masuknya perekonomian di wilayah Indonesia Timur," terang dia, usai apel pagi di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, kemarin. Menurut dia, saat ini Pemprov Papua melalui kementerian terkait tengah mendorong dibukanya akses udara, laut bahkan darat ke Papua Nugini dan negara pasifik lainnya. Dengan demikian, diharapkan terciptanya perdagangan ekonomi antar negara ke pacific. "Sehingga melalui pameran di Selandia Baru juga, kita harap ada hal positif yang bisa dibawa pulang untuk meningkatkan ekonomi Papua bahkan Indonesia secara nasional," tutupnya. Diketahui, Lima Provinsi di kawasan Indonesia timur, yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT bakal mewakili Indonesia dalam pameran the 1st Pacific Exposition 2019 di Auckland, Selandia Baru, pertengahan bulan ini Kehadiran lima provinsi ini, selain untuk promosi dagang, tetap juga berkewajiban menampilkan seni dan budaya dan keindahan alam di wilayahnya. Partisipasi lima provinsi tersebut, diharapkan menunjukkan kepada dunia bagaimana budaya Pasifik juga berkembang pesat di Indonesia. (DiskominfoPapua)

KPK Kembali Terima Kunjungan Kehormatan FBI, Kuatkan Kerjasama Sejak 2008 Posted: 10 Jul 2019 05:13 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kembali menerima kunjungan kehormatan dari Federal Bureau of Investigation (FBI), Amerika Serikat. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka penguatan kerja sama antara KPK dan FBI yang telah terjalin sejak 2008 Dalam kunjungan kehormatan ini, dihadiri David Bowdich, Deputi Director of FBI, bersama 8 delegasi dari FBI lainnya, dalam pertemuan yang dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (05/07/2019) tersebut. Kunjungan kehormatan ini diterima langsung oleh tiga Komisioner KPK yaitu Agus Rahardjo, Alexander Marwata dan Laode M. Syarif beserta jajaran struktural lainnya. Ketua KPK Agus Rahardjo menyambut baik kerja sama antar kedua lembaga yang selama ini sudah berjalan dengan baik. "Kami berharap pertemuan ini bisa meningkatkan kerja sama yang sudah berlangsung sejak lama dan banyak hal yang sudah dikerjasamakan," ungkap Agus Rahardjo. Kerja sama antara KPK dan FBI ini terus terjalin karena kedua lembaga tersebut memiliki visi yang sama, yakni memerangi korupsi secara global dan melaksanakan kerja sama dalam program-program yang relevan untuk melawan korupsi. Bentuk kerja sama nyata yang telah dilaksanakan antara KPK dan FBI selama ini adalah dalam penanganan kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Suksesnya KPK membongkar keterlibatan pejabat tinggi negara dalam kasus tersebut tidak lepas dari kerja sama  tersebut. KPK merasa sangat terbantu dan sangat menghargai keterlibatan secara langsung pihak FBI dalam penanganan kasus e-KTP. Kerja sama dalam penanganan kasus tersebut tidak hanya membantu penyelesaian kasus, namun juga menjadi media pembelajaran bagi KPK dalam menangani kasus lintas batas negara yang tentunya lebih kompleks dan menantang. Selain dalam penanganan kasus, KPK dan FBI juga bekerja sama dengan baik. Di antaranya, dukungan FBI dalam peningkatan kapasitas personel KPK melalui berbagai pelatihan dan workshop. Di akhir acara, kedua lembaga saling memberikan penghargaan dan bertukar cendera mata sebagai tanda kerja sama yang telah berjalan baik selama ini. (KPKRI)

KPK Tangkap Nurdin Basirun dan 5 Orang Terkait Suap Izin Reklamasi di Kepri Posted: 10 Jul 2019 04:51 PM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun bersama 5 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Rabu (10/7/2019). Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, pihaknya mengamankan uang sebesar 6.000 SGD dari para pejabat dan pihak terkait yang ditangkap tangan dibeberapa lokasi berbeda. Mereka kemudian dibawa ke polres setempat dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. "Kepala daerah, pejabat di tingkat provinsi ya. Kemudian Kepala Dinas yang mengurus bidang kelautan, kemudian ada Kepala Bidang, PNS dan pihak swasta yang kami periksa dan kami klarifikasi di Polres. Kami lakikan setelah mendapatkan informasi terjadi transaksi hari ini," kata dia di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (10/06/2019) malam. Menurut Febri, OTT ini dilakukan oleh KPK atas dugaan  transaksi suap terkait izin lokasi rencana reklamasi sejumlah kabupaten dan kota di Kepri. "Ada uang yang kami amankan dari operasi hari ini, sekitar  6.000 dollar singapura, diduga ini bukan penerimaan pertama. Nanti tentu kami akan diidentifikasi dan dalami lebih lanjut mulai proses pemeriksaan ini. Karena sesuai dengan hukum acara, KPK diberikan waktu paling lama 24 jam ya nanti akan ditentukan status hukum perkaranya dan status pihak-pihak yang diamankan itu," kata Febri. Menurut Febri, keenam orang itu masih berada di Kepulauan Riau. Nantinya KPK akan membawa pihak yang diamankan ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/7/2019). "Karena, sesuai dengan hukum acara, KPK diberi waktu paling lama 24 jam, ya. Nanti akan ditentukan status hukum perkaranya apakah misalnya ditingkatkan ke penyidikan dan status pihak-pihak yang diamankan. Tergantung kebutuhan tim apakah akan dibawa 6 orang atau sebagian saja dibawa karena proses pemeriksaan sudah selesai," kata dia. (Albert Batlayeri)

Gustaf Latuheru Lepas 365 Calon Jamaah Haji (CJH) Asal Kota Ambon Posted: 10 Jul 2019 06:39 AM PDT AMBON, LELEMUKU.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Provinsi Maluku melalui Sekretaris Kota (Sekkot), Anthony Gustaf Latuheru hari ini, Selasa (09/07/2019) melepas sebanyak 365 orang Jamaah Calon Haji (JCH) Kota Ambon menuju tanah suci (Mekkah-Madinah) dalam musim haji 2019. Acara pelepasan bertempat di Gedung Ashari Ambon. Sekkot dalam sambutan sampaikan bahwa mencermati praktek penyelenggaraan ibadah haji beberapa tahun terakhir ini dimana kesempatan untuk menunaikan ibadah haji sangatlah terbatas sementara jumlah umat islam sangat besar belum lagi kuota haji yang tersedia sangat terbatas untuk itu Pemkot sangat memahami mengapa antrian ibadah haji begitu panjang salah satunya adalah ibadah haji merupakan ibadah yang sangat istimewa dihadapan Allah SWT serta banyak keutamaannya dan tidak semua umat islam berkesempatan menjalankannya. "Untuk itu bagi Jamaah Calon Haji yang berkesempatan menunaikan ibadah haji tahun ini manfaatkanlah sebaik-baiknya kesempatan yang ada," harap Sekkot. Sekkot meminta kepada seluruh JCH dapat menjaga kekompakan, keutuhan dan kebersamaan dan untuk ketua regu dan ketua rombongan agar dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dikesempatan itu Sekkot menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu semua proses sejak dari pendaftaran hingga keberangkatan CJH ke tanah suci. Sementara itu Ketua Panitia Penyelenggara Musim Haji 2019, Z.F. Kaisupy menyampaikan, Kuota Haji Provinsi Maluku sebanyak 1.272 orang dan untuk Kota Ambon berjumlah 398 orang dengan rincian 10 penambahan menjadi 368 orang kemudian setelah mendapat tambahan kuota dari Pemerintah Arab Saudi sebesar 10.000 secara nasional maka Kota Ambon kembali mendapat tambahan 30 sehingga total menjadi 398 orang. "Sampai dengan batas waktu pelunasan yang dapat menunaikan ibadah haji pada musim haji 2019 berjumlah 365 orang"Jelasnya. Lebih lanjut dijelaskan dari total 365 orang, Kecamatan Sirimau sebanyak 251 orang, Kecamatan Nusaniwe 60 orang, Kecamatan Teluk Ambon Baguala 25 orang sisanya merupakan mutasi dari luar mapun dari dalam. Usia tertua JCH adalah 89 tahun dan termuda 24 tahun. Untuk diketahui JCH Provinsi Maluku terbagi dalam 3 kloter, yakni Kloter 12, Kloter 13 dan Kloter 14, untuk Kota Ambon berada pada kloter 13. Selama menjalankan ibadah haji, para JCH asal Kota Ambon akan didampingi oleh 5 (lima) orang petugas. Dijadwalkan tanggal 15 juli mendatang JCH Kota Ambon akan diberangkatkan menuju embarkasi Makassar selanjutnya tanggal 16 juli JCH akan menuju Kota Madinah dan setelah menunaikan ibadah haji, direncanakan JCH Kota Ambon akan kembali ke Indonesia pada tanggal 26 Agustus selanjutnya tanggal 27 tiba di Makassar dan dijadwalkan tanggal 28 Agustus kembali ke Kota Ambon.(DiskominfoAmbon)

Nurdin Abdullah Cari Solusi Bebaskan Bau Busuk di Pantai Losari Makassar Posted: 10 Jul 2019 05:55 AM PDT MAKASSAR, LELEMUKU.COM – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Prof HM Nurdin Abdullah dan PT Yasmin Wisata Mandiri membahas solusi untuk membebaskan bau busuk air di sekeliling Pantai Losari Makassar. Selain PT. Yasmin, hadir juga pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar sekaligus mendengarkan bagaimana rencana pembuatan dua saluran di area Center Point of Indonesia (CPI). Menurut, Prof Nurdin Abdullah masyarakat seharusnya menikmati dengan baik Pantai Losari, jika airnya bersih dan tidak berbau. Namun, jika dengan keadaan seperti sekarang masyarakat justru tidak tahan untuk duduk berlama-lama di sepanjang Pantai Losari Makassar. "Ini kan air bau, karena tidak ada saluran, makanya kami akan buatkan dua saluran untuk Pantai Losari," kata Nurdin Abdullah di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Selasa (9/7). Mantan Bupati Bantaeng 2008-2018 ini mencontohkan bagaimana sepanjang pantai yang berada di Madinah yang dinikmati dengan baik oleh masyarakat bahkan tamu mancanegara. "Coba kita lihat pantai di Madinah yang bersih dan dinikmati sekali suasana yang segar," ungkap mantan Sekjen Apkasi Indonesia. (HumasSulsel)

Lampu Stadion Utama Papua Bangkit Gunakan Philips Generasi Kedua Posted: 10 Jul 2019 05:07 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Lampu di Stadion Utama Papua Bangkit Jayapura menggunakan lampu Philips generasi kedua yang baru di Indonesia. "Dari segi lampu stadion ini spesifikasi lebih baik. Karena memakai lampu philips generasi kedua terutama di Indonesia terutama som nya juga benar-benar didatangkan dari luar. Dari Jepang jadi lampunya akan mengikuti arensemen musik," kata Projeck Manajer PT.PP, Dwi Aji Wicaksono, Jumat (21/06/2019). Menurutnya lampu stadion uniknya lebih baik dilihat pada malam hari, misalnya ketika kita stell pake musik kemudian lampu ini dengan sendirinya akan mengikuti program  sesuai pit musik itu. "Jadi semua nya sudah sangat canggih," tuturnya. Disinggung terkait apakah stadion akan digunakan untuk ceremonial seperti acara nikah, menurutnya itu semua tergantung pengelolaannya. "Jadi sistem pengelolaan seperti apa dan programnya bagaimana?. Memang sistem yang baik harus di bangun agar nanti pengelolaan ini bisa baik kedepan," ungkapnya. Dirinya juga melihat bahwa kompleks stadion ini sudah sangat bagus hanya satu-satunya ini di Indonesia yang ada di depan danau dengan view (pemandangan) sebaik itu di kawasan kampung harapan terus nantinya akan bangun kawasan lebih hijau lagi dimana ada Istora. "Muda-mudahan Papua tambah luar biasa kedepan. Kami selaku kontraktor pelaksana ikut bangga membantu membangun Papua," tutupnya. (DiskominfoPapua)

Terbatas Anggaran, Hans Hamadi Ungkap Pembangunan Perpustakaan Kampung Dihentikan Posted: 10 Jul 2019 04:41 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Program pembangunan perpustakaan kampung diakui telah terhenti sejak 2018 lalu. Menurut Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Papua Hans Hamadi, program tersebut terhenti karena terbatasnya anggaran yang diterima instansi tersebut sejak tahun lalu. "Bahkan, dinas ini kemungkinan akan disatukan dengan instansi lain. Untuk itu, kita harap hal ini dapat dimaklumi oleh pemerintah kabupaten. Sebab memang sejak tahun lalu cukup banyak permintaan dari kabupaten kepada kami di provinsi," terang Hans di Jayapura kemarin. Tak sampai disitu, sambung dia, keterbatasan anggaran juga mempengaruhi program pengadaan buku koleksi di perpustakaan Kotaraja, Jayapura. Dimana sejak dua tahun terakhir, belum lagi dilakukan pengadaan penambahan buku. Sehingga memang jumlah buku untuk perpustakaan di dinas ini kini menjadi terbatas, karena harus menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. "Lagi-lagi kita berharap masarakat bisa memaklumi. Sebab memang minat masyarakat untuk datang ke Purpustakaan Papua cukup tinggi saat ini. Hanya kita harap kedepan agar masalah ini bisa mendapat jawaban," tutur ia. Sementara semenjak memimpin di instansi tersebut, Hans Hamadi mengklaim sudah mengirim ribuan buku ke sejumlah kabupaten, guna meningkatkan Indeks Pembangunan Panusia (IPM) Papua yang saat ini masuk kategori rendah. Dia memastikan di masa depan, upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat tak bakal berhenti, meski keterbatasan anggaran yang dialami instansinya. "Selama dipercaya memimpin dinas perpustakaan, kami akan terus berupaya meningkatkan minat baca supaya IPM Papua kedepan bisa meningkat," tutupnya.(DiskominfoPapua)

Elysa Auri Apresiasi Seleksi Tes CPNS Formasi 2018 Berbasis CAT di Puncak Jaya Posted: 10 Jul 2019 04:36 AM PDT MULIA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengapresiasi pelaksanaan tes CPNS formasi 2018  berbasis sistem Computer Asissted Cat (CAT) di Kabupaten Puncak Jaya. Meski memiliki topografi dan letak geografis yang sulit, namun keinginan kuat Kabupaten Puncak Jaya menggelar seleksi CAT, dinilai patut diacungi jempol dan diikuti oleh sejumlah pemda lainnya, yang ada di wilayah gunung. "Saya kira ini sebuah komitmen yang luar biasa dari pimpinan daerah sehingga kita perlu apresiasi," terang Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, yang pekan lalu memantau pelaksanaan seleksi CAT di Mulia, Puncak Jaya. Pujian pula disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Bima Haria Wibisana. Dimana dia menilai, komitmen tersebut sangat luar biasa. Apalagi Puncak Jaya berada di wilayah terpencil. "Sehingga saya rasa Puncak Jaya bisa menjadi contoh untuk daerah lain. Tidak hanya di Papua, tapi juga diluar Papua yang mampu menggelar tes CPNS berbasis komputer secara online," terang ia. Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda mengatakan awalnya komitmen ini mendapat pertentangan dari masyarakat setempat. Kendati demikian, setelah melalui sejumlah pertemuan dan penjelasan dengan masyarakat, kebijakan itu bisa diterima. "Ada pertentangan tapi setelah kami komunikasi dengan masyarakat dan bantuan dari BKN, akhirnya bisa terlaksana tes secara online," terang ia. Diketahui, tes CAT di Kabupaten Puncak Jaya berlangsung pada 1 s/d 6 Juli 2019.  Seleksi CAT diikuti sebanyak 1494 untuk merebut 523 kuota yang ada di kabupaten itu dengan persentase 80 persen untuk OAP dan 20 persen non OAP. (DiskominfoPapua)

Elvianus Wairata Beri Pembekalan ke 235 CPNS Kota Kupang tahun 2019 Posted: 10 Jul 2019 04:28 AM PDT KUPANG, LELEMUKU.COM - Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ir. Elvianus Wairata, M.Si, buka Kegiatan Orientasi dan Pembekalan CPNSD Kota Kupang Tahun Anggaran 2019 berlangsung di Aula Sasando Kantor Wali Kota Kupang, Selasa (09/07/2019) Selain Sekda Wairata, hadir pada  kesempatan tersebut  Kepala BKPPD Ade Manafe, Para Pimpinan OPD dan Camat Se – Kota Kupang serta para CPNSD yang akan di beri pembekalan. Jumlah peserta kegiatan Orientasi dan Pembekalan CPNS Kota Kupang Tahun Anggaran 2019 sebanyak 235 orang yang terdiri dari Tenaga Guru 129 orang, Tenaga Kesehatan 75 orang, Tenaga Teknis 31 orang. Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari dari 9 – 13 Juli 2019, dengan melibatkan Narasumber yang berasal dari Pejabat Struktural Pemerintah Kota Kupang dan Pejabat Pejabat dari unsur TNI. Dengan di gelarnya kegiatan ini diharapkan agar mendapatkan sumber daya aparatur Lingkup Pemerintah Kota Kupang yang berintegritas, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tentang sistem manajemen kepegawaian serta menyiapkan aparatur yang handal dan berdaya saing yang tinggi sebagai pendukung program pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan yang berbasis pada masyarakat. Pj. Sekda Ir. Elvianus Wairata, M.Si mengatakan kegiatan ini sangat baik dalam mendukung roda pemerintahan, untuk itu diharapkan para CPNS ini menjadi aparatur yang berkarakter untuk melayani dengan etos kerja yang tinggi yang di landasi dengan pelayanan yang tulus, profesional, kreatif dan inovatif. Lebih lanjut Pj. Sekda berpesan semoga dengan bertambahnya personil di Pemkot Kupang dapat menjadi energi baru dan harapan baru bagi Pemerintah dan masyarakat untuk terus menjadi lebih baik dalam menjalankan program pembangunan di Kota ini. (HumasKupangKota)

Osman Marbun Ungkap Jembatan Gantung Agats Mulai Dilalui Warga Asmat Posted: 10 Jul 2019 04:03 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional  XVIII Jayapura memastikan proyek pembangunan jalan beton dan jembatan yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sudah rampung. Menurut Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional  XVIII Jayapura, Osman Marbun, jalan beton dan jembatan tersebut kini telah dilalui warga Agats, Kabupaten Asmat. "Jembatan gantung dengan panjang 72 meter dan lebar 1,2 meter sudah mulai beroperasi. Memang masih ada beberapa pekerjaan kecil yang dikerjakan oleh pihak pengembang pekerjaan jalan beton dengan panjang jalan beton total 2,9 km serta lebar 4 meter". "Namun secara keseluruhan sudah bisa dilalui warga masyarakat di kampung kaye," terang Osman Marbun. Osman sebelumnya berkunjung ke Asmat guna melihat pekerjakan jalan beton yang menghubungkan Rumah Sakit Daerah, dan kini akan dibangun secara permanen oleh Pemda Asmat. Ditambahkan Osman Marbun, pada tahun hingga ini, Kementrian PUPR pada direktorat Bina Marga dipastikan melanjutkan pembangunan jalan beton sepanjang  16 Km. Kemudian empat  buah jembatan gantung dengan panjang total 330 meter yang akan dibangun pada beberapa distrik di Kabupaten Asmat. Salah satu warga di kampung kaye, Ignasius, 32 tahun, menyampaikan masyarakat di Kampung Kiye sangat bangga dengan keberadaan jembatan gantung serta jalan beton tersebut. Dimana sebelumnya, ia mesti menggunakan perahu untuk mengantar anaknya ke sekolah di Kampung Suru. Diketahui, selain sering digunakan untuk jembatan penyeberangan oleh warga masyarakat di Kampung Kaye, sejumlah ASN pemda Agats pun melakukan memanfaatkan jembatan gantung tersebut. Tak sampai disitu, jembatan tersebut kini digunakan sebagai tempat wisata dan berswafoto masyarakat Agats, bahkan dari luar wilayah. Jembatan ini diharapkan menjadikan ikon pariwisata Kabupaten Asmat. (DiskominfoPapua)

Jefirstson Riwu Kore Hadiri Rakernas XIV Apeksi 2019 Posted: 10 Jul 2019 03:59 AM PDT SEMARANG, LELEMUKU.COM -  Wali Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH menghadiri Rapat Kerja Nasional XIV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia RAKERNAS XIV APEKSI Tahun 2019 di Ballroom Hotel PO Kota Semarang, Rabu (03/07/2019). Kegiatan ini akan berlangsung selama lima hari  mulai 2–6 Juli 2019 dengan tema "Penguatan Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah untuk Mendukung Profesionalitas Aparatur dan Kemandirian Daerah". Saat diskusi panel, Wali Kota Kupang Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH menyampaikan bahwa penempatan modal pemerintah pada koperasi hilang total, harap pemerintah pusat dapat memberikan dana untuk mensupport atau mendukung kekuatan ekonomi di daerah. Ketika Pawai Budaya Semarang Night Karnaval, Wali Kota Kupang Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH dan Ketua Tim penggerak PKK Kota Kupang Ibu Hilda Riwu Kore Manafe, SE, MM. ikut pawai bersama peserta pawai budaya Kota Kupang yang menampilkan pakaian busana daerah khas NTT dan tarian Kebalai, dan disambut dengan antusias yang sangat tinggi oleh para walikota se-indonesia dan masyarakat kota semarang. Berbagai rangkaian kegiatan yang digelar: Welcome Dinner, Rakernas XIV Apeksi, City Tour di Lawang Sewu, Tugu Muda, Taman Srigunting Kota Lama, Kampung Pelangi, Sampookong dan Lokasi ICE Simpang Lima, Ladies Program untuk semua Ketua Tim Penggerak PKK Kota se-Indonesia, Pawai Budaya Semarang Night Karnaval dan Penanaman Pohon Khas Daerah di Hutan Wisata Tinjomoyo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo SH, ketika membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional XIV Apeksi dan Indonesia City Expo ke-16 Tahun 2019 mengatakan, Pemerintah Kota melalui Apeksi harus terus membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, agar kompleksitas permasalasahan perkotaan yang terus berkembang, mampu ditangani secara sinergi "Pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan kretifitas  dan inovasi yang berbasis kearifan lokal setiap daerah, dukungan infrastruktur yang telah bertumbuh pesat harus dimanfaatkan oleh seluruh pemerintah kota, sinergitas pemerintah kota melalui apeksi ini, akan berdampak positif bilamana disinergikan dengan baik bersama pemerintah dan kota harus bisa mempertahankan identitas diri. "Semoga Rakernas ini bisa menghadirkan ide, gagasan dan terobosan yang akan berkontribusi terhadap implementasi indonesia maju berdaulat di masa depan," Harap Mendagri. Masing-masing walikota mempunyai kekuatan dan program inovasi yang hebat, Smart City berjalan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Kota identik dengan jasa, dan mempunyai pelayanan-pelayanan yang sedikit berbeda," ungkap Gubernur Provinsi Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, SH., M.IP. Ketua Dewan Pengurus Apeksi Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH. menyampaikan berbagai rangkaian kegiatan yang digelar: Welcome Dinner, Rakernas XIV Apeksi, City Tour, Penanaman pohon, Ladies Program, Smart City Tour (OPTIONAL) dan Pawai Budaya Semarang Night Karnaval. "Tujuan untuk membahasa berbagai permasalahn terkait penyelenggaraan pemerintah daerah, menampung serta mengakomodir berbagai usulan anggota untuk selanjutnya disampaikan kepada kementerian terkait dan terus merancang program kerja organisasi untuk memudahkan kapasitas pemerintahan di kota masing-masing," Tambah Walikota Tangerang Selatan. Turut hadir antara lain; Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo SH, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Indonesia Komjen Pol (Purn) Drs. Syafruddin M.Si, Wakil Menteri Keuangan Prof Dr. Mardiasmo, MBA, Akt, Gubernur Provinsi Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, SH., M.IP, Para Walikota dan Ketua Tim Penggerak PKK Se-Indonesia dan undangan yang hadir. (HumasKupang)

Kagumi Potensi Pariwisatanya, Joko Widodo dan Iriani Tinjau Taman Nasional Bunaken Posted: 10 Jul 2019 03:50 AM PDT MANADO, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana dalam rangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali meninjau destinasi wisata yang ada di provinsi tersebut. Keduanya menyambangi Taman Nasional Bunaken yang dikenal memiliki keindahan bawah laut dan kaya akan keanekaragaman hayati. "Kita ingin melihat lapangan di mana ada potensi-potensi yang bagus, yang dipakai untuk pariwisata. Tapi memang ini adalah area konservasi yang juga harus hati-hati," ujar Presiden di Dermaga Bunaken, Jumat (05/06/2019). Presiden dan rombongan bertolak menuju lokasi dari dermaga yang berada di area hotel tempat menginap dengan menaiki kapal Bunaken Crystal 7. Setelah kurang lebih 45 menit perjalanan, rombongan tiba di Dermaga Bunaken dan berganti kapal khusus yang dilengkapi ruang bawah kapal untuk menuju laut lepas dan menikmati kecantikan ikan-ikan tropis serta terumbu karang yang eksotis di salah satu perairan di tempat dengan biodiversitas tertinggi di dunia. Terkesima dengan keindahan bawah laut Taman Nasional Bunaken, Presiden Joko Widodo berharap potensi pariwisata yang ada di lokasi itu terus dirawat dan dipelihara dengan baik. Menurutnya, lokasi tersebut dapat menjadi salah satu kekuatan pariwisata terbesar di Sulawesi Utara di masa mendatang. "Saya kira ini potensi yang sangat baik, tapi memang harus dirawat dan dijaga jangan sampai sampah plastik masuk ke sini. Dulu banyak, sekarang tadi saya lihat sudah (bersih) karena rutin dari pemerintah daerah selalu membersihkan sampah-sampah lautnya," ujarnya. Sadar akan potensi besar tersebut, pemerintah pusat langsung bergerak untuk menjadikan salah satu kawasan wisata tersebut lebih tertata dan terintegrasi. Ke depannya, destinasi wisata bawah laut tersebut diperkirakan akan jauh lebih banyak dikunjungi oleh wisatawan, khususnya wisatawan asing, seiring dengan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata Sulawesi Utara oleh pemerintah sehingga memerlukan perencanaan yang matang. "Ini mau dibuat perencanaan dulu untuk membuat klaster-klaster sehingga penduduknya di sebelah mana jelas, tempat wisata di mana jelas, area konservasinya di mana juga jelas," kata Kepala Negara. Kawasan wisata tersebut memang menjadi salah satu magnet pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Setiap tahunnya, pemerintah setempat menggelar Festival Pesona Bunaken yang selalu diminati wisatawan asing. Terkait hal itu, Presiden menegaskan bahwa pihaknya berkejaran dengan waktu dan permintaan yang semakin meningkat dari para wisatawan. Maka itu, pemerintah pusat berkomitmen memberikan dukungan penuh bagi pengembangan pariwisata di Sulawesi Utara. "Kita ke lapangan ingin mengejar itu. Kalau biasa-biasa saja kita mungkin enggak (upaya), tapi ini ada keadaan luar biasa yang turis ingin masuk dan kita harus menyiapkan," tuturnya. Menurutnya, pembenahan dan pengembangan serupa juga akan dilakukan di destinasi wisata yang ada di provinsi lain yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh. Dalam beberapa waktu mendatang, Presiden berencana untuk mulai turun ke destinasi lain, salah satunya Labuan Bajo yang ada di NTT, untuk turut memberikan dukungan bagi pemerintah setempat dalam mengembangkan potensi pariwisata yang berdampak pada perekonomian daerah. "Artinya anggaran yang kita gunakan ini harus memberikan dampak pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat. Kita mulai ke sana. Jadi infrastruktur itu betul-betul memberikan dampak terhadap investasi dan dampak kepada masyarakat," imbuhnya. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam peninjauan ini, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Staf Khusus Presiden Johan Budi, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. (HumasSulut)

KESDM Ajak Ubah Sawit Jadi Energi Ramah Lingkungan yang Menjanjikan Posted: 10 Jul 2019 03:41 AM PDT MEDAN, LELEMUKU.COM - Pemanfaatan kelapa sawit sebagai sumber Bahan Bakar Nabati (BBN) semakin massif digalakkan. Belum lama ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah me-launching Road Test Penggunaan Bahan Bakar B30 (campuran biodiesel 30% pada bahan bakar solar) pada kendaraan bermesin diesel, yang akan mulai diimplementasikan untuk transportasi pada 2020 nanti. United States Department of Agriculture (USDA) mencatat, semenjak tahun 2015, Indonesia merupakan negara penghasil terbesar sawit dengan presentase 54% dari produksi dunia, yakni sekitar 32 juta Metrik Ton per tahun, diikuti oleh Malaysia. Indonesia dan Malaysia mengusai market share kelapa sawit dunia sebesar 84%. Kebijakan mandatori biodiesel yang telah dicanangkan Pemerintah sejak Agustus 2015 pun sangat bermanfaat. Kebijakan tersebut telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 13,6 juta ton CO2e, meningkatkan demand terhadap CPO, penggunaan biodiesesl dari sawit sebesar 9,12 juta KL, pajak yang dibayarkan kepada negara Rp 2,47 trilliun dan penghematan devisa akibat tidak perlu import solar hingga Rp 51,5 trilliun. Hal tersebut disampaikan dua narasumber Temu Netizen Kementerian ESDM ke-13 di Medan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Muhammad Rizwi Jinalisaf Hisjam, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM, dan Muhammad Ferrian, Kepala Pengembangan Biodisel BPDP KS di Temu Netizen, Selasa (02/07/2019). Secara rinci Rizwi menyebut dalam pengimplementasian B20 justru memberikan manfaat dari sisi performa kendaraan. "Manfaat dari B20 secara bahan bakar performanya lebih bagus. Secara kelemahan, nilai kalornya dari BBN ini lebih rendah dari BBM, tapi secara performance bahan bakar lebih bagus. Secara umum, benefitnya lebih banyak", ungkap Rizwi. Setelah B20, Pemerintah pun serius mengembangkan B30. Riswi menyampaikan bahwa baru-baru ini ini Pemerintah melaunching road test B30 dengan memberangkatkan 3 unit truk dan 8 unit kendaraan penumpang berbahan bakar B30 yang masing-masing akan menempuh jarak 40 ribu dan 50 ribu kilometer. Hal ini sebagai bagian promosi ke masyarakat bahwa B30 memiliki performa yang baik dan ramah lingkungan. "Kenapa kita mau mengembangkan terus B30 hingga ke B100? B100 ini kedepannya bukan artinya seluruhnya B100 dari BBN, tapi bahan bakunya menjadi bahan baku refinery. Jadi solar dicampurnya langsung di bahan bakunya. B20, B30 itu campuran 2 produk akhir yaitu FAME dicampur BBM Solar. Kalau B100 bahan bakunya yang dicampur dengan crude oil di proses di refinery, dan sudah ada campuran BBN disitu," papar Rizwi. Ferrian menambahkan proses pemanfaatan CPO untuk biodiesel ini. "CPO dari bahan baku kelapa sawit, Bahan Bakar Nabatinya itu bahan bakunya CPO kemudian diproses lebih lanjut (transeksterifikasi) menjadi komponen Faty Acid Metil Ester (FAME). FAME ini punya sulfurnya sangat rendah, bahkan tidak ada. Padahal kalau menghilangkan sulfur di minyak bumi perlu proses teknologi yang tinggi. Kalau BBN sulfurnya bisa dikatakan 0%, sehingga lebih ramah lingkungan," pungkas Ferrian. (KESDM)

Polres MTB Peringati HUT Bhayangkara ke-73 Tahun 2019 Posted: 10 Jul 2019 02:54 AM PDT SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kepolisian Resor (Polres) Maluku Tenggara Barat (MTB), Provinsi Maluku memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-73 Tahun 2019 melalui Tema 'Dengan Semangat Promoter, Pengabdian Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk Masyarakat, Bangsa dan Negara' pada Rabu (10/07/2019). Melalui amanat Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. H. Joko Widodo  yang dibacakan oleh Kapolres MTB, AKBP Andre Sukendar, S.I.K  menyampaikan lima instruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pelayanan Polri, diantaranya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Polri guna menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Kedua, kedepankan strategi pemolisian proaktif, tindakan humanis dalam mencegah dan menangani berbagai permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, terus tingkatkan kualitas pelayanan publik yang modern, mudah, murah, cepat secara konsisten dan berkelanjutan. Keempat tingkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum guna mewujudkan penegakan hukum yang professional, transparan dan bekeadilan serta yang kelima adalah perkuat koordinasi dan kerja sama dengan TNI, Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah (Pemda) serta masyarakat dalam memelihara keamanan dalam negeri. "Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita, dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada rakyat, bangsa dan negara dalam bingkai persatuan dan kedamaian," ungkap Sukendar. Kapolres mengungkapkan, Presiden Jokowi juga memberikan apresiasi kepada kinerja Polri. Dimana telah berhasil mengungkap berbagai kejahatan mulai dari kejahatan konvensional, lintas negara, berimplikasi kontinjensi, kejahatan terhadap kekayaan negara serta pada menindakan kejahatan tindak pidana korupsi. Kemudian sepanjang tahun 2018 lalu Polri telah berhasil mengungkap kerugian negara senilai Rp 2,9 triliun dan menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun dan dalam pengelolaan organisasi, Polri telah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan selama 6 tahun berturut-turut. "Saya juga mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan atas kerja keras, pengabdian, pengorbanan dan perjuangan tanpa pernah mengenal lelah yang ditunjukan personel Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat," kata Sukendar mengutip sambutan Jokowi. Selepas upacara HUT Bhayangkara tersebut, dilanjutkan dengan acara syukuran, yaitu pemotongan tumpeng, pemberian penghargaan kepada personil Bhabinkamtibmas yang tertua dan termuda, anggota masyarakat yang telah membantu Polres MTB dalam mengungkap kasus tindak pidana dan pemberian bingkisan kepada para Purnawirawan dan Warakauri serta penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba HUT Bhayangkara 1 Juli 2019. Turut hadir pada acara yang digelar di Lapangan Mako Polres MTB itu, adalah Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon, SH., MH dan Sekretaris Daerah (Sekda) Piterson Rangkoratat, S.Sos bersama seluruh perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), para Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan undangan. (Laura Sobuber)

Nurdin Abdullah Harap Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar Jadi Bank Devisa Posted: 10 Jul 2019 02:19 AM PDT MAKASSAR, LELEMUKU.COM – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Prof HM Nurdin Abdullah berharap, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar dapat beralih menjadi bank devisa. Menurut Nurdin Abdullah hal ini bukan tanpa alasan. Pasalnya banyak investor yang berminat membangun kerjasama dengan Pemprov Sulsel, tetapi tidak dinikmati oleh BPD Sulselbar. "Kita mendorong Bank ini menjadi Bank devisa, kenapa karena kita berharap seluruh investasi di Sulsel, BPD juga kecipratan," ungkap Prof. HM. Nurdin Abdullah, di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (09/07/2019). Investasi yang masuk di Sulsel ini hampir semuanya melalui mata uang asing. Olehnya itu untuk mendapatkan hasil dari investasi tersebut Bank Sulselbar disarankan beralih menjadi Bank Devisa. "Investasi itu dalam bentuk mata uang asing. Nah kalau tidak bank devisa susah bayangin orang berbondong-bondong melakukan investasi ke sini dia nggak kecipratan apa-apa," kata mantan Sekjen Apkasi Indonesia ini. (HumasSulsel)

Jokowi Dukung Olly Dondokambey Bangun Jembatan Lembeh Posted: 10 Jul 2019 02:15 AM PDT BITUNG, LELEMUKU.COM - Upaya Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey membangun konektifitas melalui jembatan yang akan menghubungkan Kota Bitung dengan Pulau Lembeh bakal segera terwujud. Pemerintah pusat berjanji mendukung penuh pembangunan jembatan Lembeh. Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Bitung, Jumat (05/07/2019). "Tahun depan jembatannya dimulai dari sini ke Lembeh, nanti pariwisatanya hidup, industrinya hidup di kawasan yang berbeda," ucap Jokowi sambil didampingi Gubernur Olly. Meski jembatan berdiri, menurut Presiden, industri pelayaran juga tidak serta merta gulung tikar. "Nanti otomatis datang kalau turisnya banyak, tidak hanya di sekitar Manado ataupun di Bunaken tapi ini juga salah satu alternatif yang bisa dilihat bagus loh, bawah airnya juga cantik jadi industri ya dialihkan, kan ada yang lain, di sini bukan hanya urusan ke Lembeh saja, ke Ternate, Tobelo," tutur Presiden. Disamping itu, Jokowi juga mengungkapkan perbaikan Pelabuhan Bitung untuk mendorong volume ekspor-impor melalui pelabuhan tersebut. "Banyak yang ingin masuk ke sini, ini ujung yang dekat dengan Filipina, dekat dengan Asia bagian Timur. Ini ada kekuatan yang bisa dipakai di sini, baik untuk mengekspor maupun mengimpor barang-barang tertentu," kata Presiden Jokowi. Pelabuhan Bitung sendiri adalah pelabuhan internasional yang ditargetkan dapat mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung yang dinyatakan sebagai salah satu prioritas pembangunan pemerintah. Di samping itu, keberadaan Pelabuhan Bitung juga akan mendukung kegiatan industri kawasan timur Indonesia meliputi Ambon dan Ternate (pertanian, industri, dan pertambangan) serta Samarinda, Balikpapan, Tarakan, dan Nunukan (batubara, minyak bumi, dan kayu lapis). "Ini sekali lagi kita tetap melihat fasilitas-fasilitas yang mendukung KEK, begitu fasilitas-fasilitas pendukungnya siap, maka KEK-nya berjalan," kata Presiden. Saat ini Pelabuhan Bitung sedang dalam masa perbaikan dan ditargetkan dapat selesai pada Oktober 2019. "Kami ingin melihat semuanya, misalnya pelabuhan ini akan dimulai perbaikan pada bulan Oktober sehingga bisa untuk pelabuhan rakyat dan pelabuhan yang ada sekarang. Sudah tadi saya sampaikan, Pak Walikota, Pak Gubernur juga, lahan disiapkan dari pemda, kemudian ada yang bangun dari Kementerian Perhubungan. Setahun lah rampung," kata Presiden Jokowi. (HumasSulut)

DKP Papua Ajak Perguruan Tinggi Kaji Proses Penangkapan Ikan Secara Tradisional Posted: 10 Jul 2019 02:11 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua mengajak pihak perguruan tinggi di bumi cenderawasih, untuk membahas, mengkaji bahkan meneliti proses penangkapan ikan secara tradisional yang dilakukan pada sejumlah wilayah pesisir. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua FX. Mote, pengkajian di bidang perikanan diyakini mampu meningkatkan hasil tangkapan serta mencegah kerusakan lingkungan akibat penangakapan secara ilegal. "Contohnya kearifan lokal atau penangakapan ikan di yakni Kabupaten Biak, dimana mereka ada yang menangkap ikan secaracara tradisional tanpa merusak lingkungan". "Caranya mereka akan membendung air laut dengan memakai batu-batu saat air surut. Lalu ketika air pasang, maka akan ada sejumlah ikan yang terperangkap. Cara ini dilakukan turun-temurun sejak nenek moyang dahulu sampai sekarang. Sehingga saya rasa hal ini perlu ada penelitian untuk hal baik kedepan," kata dia di Jayapura, dalam satu kesempatan, pekan lalu. Selain itu, dia berharap pihak perguruan tinggi di Papua yang memiliki jurusan antropologi (kelautan dan perikanan) agar ikut meneliti bagaimana kehidupan masyarakat di pesisir dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan makan ikan. Sebab laut Papua merupakan mata pencaharian utama masyarakat pesisir, dimana hasil buminya telah banyak disuplai untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat yang berdomisili di wilayah pegunungan Papua. Pada kesempatan itu, Mote mengapresiasi rencana Universitas Rhode Of Island Amerika Serikat (AS) yang bakal membuka fakultas perikanan dan ilmu kelautan di bumi cenderawasih. Dimana kerja sama pembukaan fakultas perikanan ini, akan menggandeng pihak Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura. Dia berharap dalam kerja sama itu, dapat meneliti proses penangkapan ikan secara tradisional yang dilakukan pada beberapa daerah pesisir, guna mempertahankan serta melestarikan kearifan lokal di bumi cenderawasih. (DiskominfoPapua)

KONI Tunjuk Bank Mandiri Jadi Official Bank Tim PON XX Papua Posted: 10 Jul 2019 02:05 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua secara resmi menunjuk Bank Mandiri sebagai Official Bank kontingen Papua pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 mendatang. Bank plat merah milik pemerintah itu diberikan kepercayaan untuk membayar honor atlet, pelatih dan official kotingen Papua yang akan berlaga di PON. Sekretaris Umum KONI Papua, Kenius Kogoya.SP.M.Si mengatakan penunjukan Bank Mandiri untuk membayar honor atlet, pelatih dan official  tim PON Papua agar tepat waktu dan efisien. Disisi lain, menghindari penyalahgunaan honor-honor atlet dan pelatih. "Saya ingatkan kembali bahwa menyangkut honor atlet, pelatih maupun official akan auto debet langsung melalui Bank Mandiri. Jadi semua rekening atlet, pelatih dan official wajib dibuka di Bank Mandiri. Kita tidak menerima rekening bank lain. Bank Mandiri kita sudah tunjuk jadi mitra untuk PON," jelas Kenius saat pemaparan pada Forum Diskusi Pelaksanaan TC Terpusat PON XX yang berlangsung di Ballroom Swiss Bell Hotel Jayapura. Kenius menegaskan bahwa KONI Papua tak lagi membayar honor atlet, pelatih dan official dalam bentuk tunai atau cash. Hal ini untuk meminimalisir penyalahgunaan anggaran. Oleh karenanya, seluruh Pengurus Provinsi (Pengprov) Cabang Olahraga (Cabor) PON  XX Papua wajib memfasilitasi pembukaan rekening di Bank Mandiri. "KONI Papua tak lagi membayar honor secara cash melalui Pengprov. Semua pembayaran melalui Bank Mandiri supaya hak-hak atlet, pelatih dan official diterima langsung. Makanya rekeningnya harus Bank Mandiri, kalau bank lain kami tidak terima," ujarnya. Dia juga mengingatkan Pengprov Cabor untuk segera memasukan data atlet inti, pelatih serta official yang akan tergabung dalam kontingen PON Provinsi Papua. Selama sepekan kedepan, seluruh data atlet Papua akan diverifikasi dan diserahkan ke KONI untuk menjadi rujukan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) bagi atlet dan pelatih untuk menjalani pemusatan latihan atau Training Center (TC) terpusat. Dengan SK tersebut juga akan menjadi  acuan bagi KONI untuk membayar hak-hak atlet, pelatih dan official. "Setiap Pengprov wajib mengisi atlet-atlet inti sesuai dengan jumlah kuota PON sehingga nanti kita akan jadikan dasar untuk membayar honor dan fasilitas yang akan didapatkan atlet," ungkap Kenius Kogoya. (DiskominfoPapua)

Pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) PT. Freeport Indonesia, Lewat Pengadilan Pajak Posted: 10 Jul 2019 01:50 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendorong pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) senilai Rp1,3 triliun, sebagaimana hasil kesepakatan bersama PT. Freeport Indonesia, diputuskan melalui pengadilan pajak. Menurut Sekda Papua Hery Dosinaen, kendati dalam pembicaraan awal disepakati pembayarannya lewat skema cicilan tiga tahap, Pemprov menilai perlu ada keterlibatan pengadilan pajak yang sebelumnya menangani laporan Pemprov Papua. "Supaya jelas kalau pengadilan yang putuskan. Sebab jangan sampai ada anggapan bahwa skema ini dibuat oleh PT. Freeport Indonesia atau ada kesepakatan tertentu antara Pemprov Papua dengan Freeport". "Intinya kita mau dorong ada putusan pengadilan pajak, supaya semuanya legal dan tidak menimbulkan anggapan negatif di kemudian hari," terang Hery di Jayapura, kemarin. Sebelumnya, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Noak Kapisa memastikan pihaknya bersama instansi terkait tengah mendorong penyusunan draft atau rancangan skema pembayaran Pajak Air Permukaan Freeport yang beroperasi di Kabupaen Mimika ini. Setelah draft rampung, kemudian dituangkan kedalam sebuah nota memorandum of understanding atau MoU antara Pemprov Papua dengan PT. Freeport Indonesia, yang bakal ditandatangani para pihak terkait. Jumlah PAP dibayarkan Freeport senilai Rp1,394 trilun, plus 15 juta dolar AS setiap tahun (dimulai tahun ini). Sementara untuk penyelesaian pembayaran PAP sebesar Rp1,394 triliun, akan diangsur sebanyak tiga kali mulai tahun ini. "Kalau untuk 15 juta dollar AS per tahun ini jelasnya dibayarkan mulai tahun ini (2019) sampai dengan 2041. Sebab dana ini masuk dalam mekanisme Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Demikian pula untuk PAP kita harapkan bisa mulai dibayar tahun ini, makanya draft MoU itu kita dorang cepat diselesaikan," tuntasnya. (DiskominfoPapua)

Arief Sulistyanto Ungkap Email Penambahan Kuota Penerimaan Polri dengan Membayar Uang, Hoaks Posted: 10 Jul 2019 01:42 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Komjen Pol Drs. Arief Sulistyanto, M.Si. menegaskan bahwa terkait beredarnya e-mail yang berisi informasi penambahan kuota penerimaan anggota Polri yang mengatasnamakan Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Drs. Arief Sulistyanto adalah hoaks. Dikatakan, e-mail dengan subjek 'Pengumuman Penambahan Kuota Penerimaan Polri' itu tersebar pada Senin (08/07/2019) itu berisi pengumuman tentang seleksi tahap kedua penerimaan anggota Polri baru dengan syarat harus membayar uang dengan nominal tertentu. "Ini jelas hoax," tegas Arief. Mantan Kabareskrim Polri itu menyebut, bahwa untuk penyelenggaraan rekrutmen penerimaan calon siswa dan siswi Polri adalah kewenangan Asisten SDM Kapolri, bukan tugas Lemdiklat Polri. "Rekrutmen bukan tugas dan kewenangan Lemdiklat Polri, tetapi domain kewenangan SSDM. Sejak saya As SDM telah menerapkan kebijakan transparansi, clear and clean dalam proses rekrutmen anggota Polri," jelas mantan Asisten SDM Kapolri tersebut. Dalam e-mail hoax yang mengatasnamakan Komjen Pol. Drs. Arief Sulistyanto itu mengklaim bahwa Polri telah mengumuman adanya penambahan kuota anggota yang menawarkan kepada peserta yang tidak lolos untuk membayar uang bangunan, dengan batas akhir 5 Juli 2019. "Bersamaan dengan email ini kami memberikan kesempatan bagi peserta yang tidak lolos seleksi sebelumnya untuk mengikuti seleksi tahap 2. Penambahan kuota hanya sekitar 10-20% per provinsi. Jika berkenan untuk melakukan tes lanjutan harus bersedia membayar uang bangunan untuk setiap level ujian. 05-07-2019 terakhir pembayaran jika ingin menjadi calon Polri,"klaim surat tersebut. (HumasPolri)

Polisi Selidiki Thomas Udin Edison, Pengunggah Gambar yang Hina Presiden RI Posted: 10 Jul 2019 01:32 AM PDT BLITAR, LELEMUKU.COM - Satreskrim Polres Blitar Kota, tengah menyelidiki akun Facebook yang menghina lambang negara. Pertama kali akun Facebook yang menggunakan nama Thomas Udin Edison mengunggah gambar mumi yang di bagian kepala diedit foto mirip Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo dan gambar hakim yang di bagian wajah diedit kepala anjing. Kemudian gambar yang diunggah di grup Facebook The Voice of The People tersebut dibagikan oleh Facebook Aida Konveksi milik Ida Fitri (44), wanita asal Desa Kalipucung, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. "Kami terus berkoordinasi dengan Polda Jatim dan Mabes Polri untuk melacak pemilik akun yang pertama kali menyebarkan gambar itu," terang Kapolres Blitar Kota, AKBP Adewira Negara Siregar, S.I.K., M.Si., Senin (08/07/2019). Pada awal pemeriksaan, Ida Fitri pemilik akun Aida Konveksi mengaku akun dan postingannya tiba-tiba hilang setelah 2 jam dari dunia maya. Namun pada pemeriksaan kedua, Ida mengubah keterangannya. Ida Fitri mengaku setelah posting 10 menit banyak yang mengingatkannya. Lalu dia menghapus postingan itu. 15 Menit kemudian, akunnya tiba-tiba hilang dihapus kominfo. Pemilik akun, Ida Fitri diperiksa Polres Blitar sebanyak 2 kali. Pemeriksaan yang kedua, pemilik Butik Malang ini mengaku tidak bermaksud menghina. Ia pun meminta maaf sedalam-dalamnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas postingan tersebut. (HumasPolri)

You are subscribed to email updates from #Lelemuku. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States